219
KAJIAN APLIKASI KEBIJAKAN HUTAN KOTA DIKALIMANTAN TIMUR
( )Review on Application of Urban Forest Policy in East Kalimantan
Oleh/ :ByTien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin1 2
1
2
Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Jalan A.W. Syahrani, Samarinda 75124, Kaltim.Telp.0541-206364, Fax. 0541-742298, e-mail:[email protected]
Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jalan Gunung Batu 5, Bogor 16610.Telp.0251-8633944, Fax.0251-8634924, e-mail: [email protected]
Diterima 24 Februari 2012, disetujui 5 Juni 2012
Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuahtindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung usaha-usaha ini dengan menerbitkanPeraturan Pemerintah No.63/2002 tentang hutan kota dan kebijakan teknis berupa Peraturan MenteriKehutanan No. P.71/2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Hasil penelitian pada empatkota di Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan) menunjukkan bahwa, dasarlegal (lingkup dan penegakan hukum) lebih banyak tentang rencana tata ruang wilayah sebagai isustrategis. Sebagai derivasi dari peraturan nasional, peraturan daerah diharapkan mendukung di dalamupaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota pada level regional. Pemerintah daerah dapatmengeluarkan peraturan daerah untuk petunjuk teknis dalam strategi jangka pendek. Hingga tahun 2011,hanya kota Tarakan yang telah menetapkan peraturan daerah tentang hutan kota, tetapi semua kotatersebut telah menetapkan lahan berhutan sebagai hutan kota dari wilayah perkotaan meskipun belummencapai target 10 persen. Selain itu, kebanyakan peraturan daerah dari empat kota tersebut relatif sedikit
ABSTRACT
In order to support development and management efforts of urban forest, a measure of legal control isnecessary. Government has supported the efforts by enacting Government Regulation No.63/2002 regardingurban forest and technical policy from Ministry of Forestry Regulation No.P.71/2009 regarding theimplementation of urban forest. Based on a research conducted in four cities (Samarinda, Balikpapan, Bontangand Tarakan) of East Kalimantan province, the legal basis (comprehensiveness and enforcement of laws) aremore about spatial planning as a strategic issue. As derivation of national regulation, local regulations areexpected to support in development and management efforts of regional level of urban forests. Localgovernments can enact local regulations for technical guidelines in short term strategy. Until 2011, onlyTarakan municipality has enacted local regulation of urban forest, however all the cities have established urbanforest in the city areas although still below the target of 10%. Moreover, most local regulations from these fourcities have relatively paid little attention particularly to private property policy. Some of the major players maybe involved in urban forest in developing towns. In this review, urban forest local regulations that exist in EastKalimantan are discussed, including legal issues, key players and their roles in urban forests management.
Keywords: Urban forest, policy, East Kalimantan
ABSTRAK
220
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
memberi perhatian bagi kebijakan kepemilikan lahan swasta. Dalam kajian ini, peraturan daerah tentanghutan kota yang ada di Kalimantan Timur dikaji, termasuk aspek hukum serta para pihak dan peranannyadalam pengelolaan hutan kota.
Kata kunci: Hutan kota, kebijakan, Kalimantan Timur
I. PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya ling-kungan fisik kritis perkotaan, semakin banyakbermunculan fenomena masalah lingkungan diperkotaan seperti suhu udara dan tingkatpolusi yang semakin meningkat, hilangnyaruang terbuka hijau yang diikuti hilangnyaberbagai habitat keanekaragaman flora danfauna, hilang atau rusak dan menurunnyafungsi resapan air, pemandangan alami sertaberbagai macam masalah sosial. Untukmemperbaiki mutu lingkungan hidup danmerevitalisasi ekosistem di perkotaan denganmengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), salahsatu alternatif pemecahan yang dapat dilaku-kan adalah melalui pengembangan danpengelolaan hutan kota. Untuk mendukungupaya tersebut diperlukan kebijakan danperaturan perundang-undangan yang men-dukung dan aplikatif. Kebijakan pengem-bangan hutan kota mengatur tentangpenyelenggaraan hutan kota meliputipenunjukan, pembangunan, penetapan,pengelolaan, pengawasan, peran sertamasyarakat, dan pembiayaan. Upaya untukmeningkatkan kualitas lingkungan perkotaanakan tercapai apabila dilakukan perubahankebijakan yang juga memperhitungkanmanfaat keberadaan sumberdaya alamtermasuk sumberdaya genetik pohon-pohonan dan jasa lingkungan khususnyaekosistem perkotaan. Ekosistem perkotaanmerupakan bagian dari ekosistem buatan,contohnya antara lain: sempadan sungai, situatau danau dan bendungan, ruang terbukahijau, areal pemukiman, kawasan industri,jalan raya, jalan tol dan lain-lain.
Secara umum, landasan hukum yangmengatur kebijakan tentang hutan kota adalahUndang-undang No. 41 tahun 1999 tentangKehutanan pasal 9. Sejak tahun 2002, upayapembangunan dan pengembangan hutan kotatelah mendapat perhatian dan dukunganpemerintah dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah No.63 tahun 2002 tentang hutankota dan masih berupa garis besar penyeleng-garaan hutan kota. Dalam rangka mendukungpenyelenggaraan pengelolaan hutan kota dariKementerian Kehutanan dengan dikeluarkan-nya Peraturan Menteri Kehutanan RI No:P.71/Menhut-II/2009 tentang PedomanPenyelenggaraan Hutan Kota.
Peraturan Pemerintah tersebut dapatdigunakan sebagai pondasi legal bagi Pemerin-tah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kota(Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) dalam membangun, mengem-bangkan dan mengelola hutan kota, sebagaibagian dari RTH secara terencana didaerahnya. Walaupun berbagai ketentuanperundangan telah cukup mendasaripenyelenggaraan pembangunan hutan kotasebagai dasar legalitas, derivasi kebijakanberupa kebijakan atau peraturan di tingkatdaerah masih dibutuhkan. Daerah dapatmengeluarkan kebijakan dalam bentuk suratkeputusan kepala daerah ataupun peraturandaerah pada masing-masing Kabupaten/Kotasebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan-nya. Kepala daerah dapat mengeluarkan suratkeputusan tentang hutan kota dalam jangkapendek. Namun dalam jangka, panjangperaturan daerah menjadi hal yang pentinguntuk kelangsungan kelestarian hutan kota.
221
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin
Dalam rangka tercapainya pemba-ngunan dan pengembangan Hutan Kota diKalimantan Timur, perlu mendapat dukungankebijakan dan peraturan. Beberapa per-masalahan mendasar yang berhubungandengan kebijakan diantaranya: kurangefektifnya aplikasi Peraturan PemerintahNo.63 tahun 2002 tentang hutan kota di daerahdan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71tahun 2009 tentang Pedoman PenyelenggaraanHutan Kota. Untuk itu diperlukan kajiantentang berbagai bentuk kebijakan danperundangan yang erat kaitannya denganpembangunan dan pengelolaan hutan kotaatau lanskap perkotaan, kebijakan perkotaanserta beberapa produk aturan hukum terkaitlainnya. Hasil kajian tersebut dapat menjadimasukan guna mendukung keberhasilanpengembangan hutan kota secara umum darikota-kota yang sedang berkembang diKalimantan Timur.
Penelitian dilaksanakan di empat kota diKalimantan Timur yaitu: Samarinda, Balik-papan, Bontang dan Tarakan. Keempat kotatersebut termasuk dalam kategori kotaotonom yang dahulu merupakan bagian dari
. Objek penelitian meliputi(1) Dokumen kebijakan mencakup suratkeputusan (SK) dan peraturan daerah (Perda)tentang hutan kota secara spesifik, danperaturan daerah terkait lainnya sepertipenataan ruang, kawasan hijau, ruang terbukahijau, dan kawasan lindung; (2) Peta lokasipenelitian dan peta posisi hutan kota; dan (3)Laporan kependudukan dan perekonomiandaerah.
II.
A.
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Daerah Tingkat II
B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Data yang dikumpulkan terdiri dari dataprimer dan data sekunder. Data primerdiperoleh melalui metode pengumpulan data,yaitu: (1) Analisis dokumen ataudengan meninjau dan mensintesis kebijakanpendukung yang terkait tentang hutan kotadan Ruang Terbuka Hijau serta jenis-jenisorganisasi pengelola hutan kota; (2) Analisispara pihak ( ) dengan mengevaluasipengelola hutan kota: struktur organisasi, tatahubungan kerja, SDM dan pembiayaan; (3)Observasi (pengamatan) pada hutan kota dan(4) Wawancara terpadu dan pengisiankuisioner kepada para nara sumber pengelolahutan kota serta kegiatan lokakarya atau
dari para pihak serta partisipasimasyarakat di perkotaan terkait pengelolaanhutan kota. Data sekunder didapatkan melaluikajian peraturan perundang-undangan, lite-ratur dan publikasi terkait dengan pengelolaanhutan kota.
Analisis data dilakukan secara kuantitatifdan kualitatif. Secara kuantitatif artinyamenguraikan data dalam bentuk angka dantabel yang berkaitan dengan kebijakanpengembangan dan pengelolaan hutan kotadan peranan organisasi-organisasi di daerahdan kebijakan-kebijakan atau peraturan daerahdalam rangka mendukung penyelenggaraanpengelolaan hutan kota. Sedangkan secarakualitatif artinya menguraikan data secarabermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektifsesuai dengan topik penelitian sehinggamemudahkan pemahaman dan interpretasidata. Analisis dengan cara tersebut di atasbertujuan untuk mengevaluasi pengelolaandan pengembangan hutan kota selanjutnya.
desk study
stakeholders
focusgroup discussion
222
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum tentang Hutan Kotadi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur merupakansatu dari 33 provinsi di Indonesia, provinsiterluas kedua setelah provinsi Papua danmerupakan provinsi yang kaya dalam halsumber daya alamnya. Provinsi ini berada dipulau Borneo di wilayah Kalimantan bagianTimur berada antara 04°024' Lintang Utara02°25' Lintang Selatan dan 113°44' - 119°00'Bujur Timur, dengan luas wilayah 245.237,80km atau sekitar satu setengah kalidan atau 11% dari total luas wilayah
. Provinsi ini berbatasan langsungdengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian
dan . Secara administratif,provinsi ini terdiri dari 10 kabupaten danempat kotamadya: Balikpapan, Samarinda,Bontang dan Tarakan. Bontang dan Tarakanadalah dua kota dengan pertumbuhan yangcepat dan telah ditetapkan sebagai kotamadya
2 Pulau JawaMadura
Indonesia
Sabah Serawak
baru sejak tahun 1999. Sepuluh kabupatentersebut terdiri dari Paser dan Penajam PaserUtara (di bagian selatan), Kutai Kartanegara,Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Malinau,Nunukan, Bulungan dan Tana Tidung (dibagian utara). Samarinda merupakan ibukotaprovinsi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 tahun 1981, dibentuk
di wilayah danberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20tahun 1989, dibentuk pula
di wilayah .Dalam perkembangan lebih lanjut sesuaidengan ketentuan di dalam
,maka dibentuk 2 kota yaitu:(peningkatan kota administratif Tarakanmenjadi kotamadya) dan(peningkatan kota administratif Bontangmenjadi kotamadya). Populasi, luas lahan danluas areal hutan kota dari masing-masing kotaseperti pada Tabel 1.
Kota AdministratifBontang Kabupaten Kutai
KotamadyaTarakan Kabupaten Bulungan
Undang-UndangNo. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
Kota Tarakan
Kota Bontang
Tabel 1. Populasi, luas wilayah dan luas lahan hutan kota di 4 kota di Kalimantan Timur (2011)Table 1. Population, area and urban forest area in four cities of East Kalimantan
Nama K ota(City)
Populasi Tahun/(Population
in 2005)
PopulasiTahun/
(Population in2010)
Luaswilayah/
(Area (ha))
Luas areal hutankota (Urban forest
area(ha))
Persentase hutankota/ (Urban
forest percentage )
Balikpapan 469.884 559.196 50.330 200 (21 lokasiditetapkan, 7lokasi berpotensi)
0.39
Samarinda 574.439 726.223 71.800 691,1 (26 lokasi dilima kecamatan)
0.96
Bontang 120.348 140.787 49.757 Termasuk 20.580hutan lindun g dan20 sebagai hutankota (6 lokasi)
0.04
Tarakan 168.331 193.069 65.733 (luasdaratan25.080)
544.06 (18 lokasidi empatkecamatan)
2.17
Sumber ( : Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2010 dan data primer diolah dari berbagai sumber ()
Source) Statistic ofEast Kalimantan Province, 2010 and primary data processed from many sources
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
223
Tradisi awal pengembangan danpengelolaan hutan kota sebagai bagian daripenataan ruang berorientasi pada upayamewujudkan satu bentuk kota tertentu. DiIndonesia, tradisi ini direfleksikan dalambentuk berbagai gagasan tentang kehidupanyang aman dan sejahtera sebagaimana berbagaislogan pembangunan kota seperti yangmuncul di berbagai kota Indonesia pada awaltahun 1980-an. Kota-kota yang terpilih sebagailokasi penelitian ini juga memiliki slogantersebut Samarinda (Kota TEPIAN = Teduh,Rapi, Aman, Nyaman), Balikpapan (
), Bontang (Kota TAMAN =Tertib-Mandiri-Agamis-Aman-dan Nyaman)dan Tarakan (BAIS = Bersih, Aman, Indah,dan Sejahtera).
Hal penting yang berkaitan denganpengembangan dan pengelolaan hutan kotaadalah lembaga yang menangani danmengelola hutan kota, mulai dari perencanaan,pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan,pemanfaatan dan pengendalian pengem-bangannya. Beberapa pihak yang terlibatdalam pengembangan hutan kota terutamadari kementerian pemerintah, pemerintahkota, lembaga swadaya masyarakat, institusiakademis, pihak swasta, kelompok-kelompokmasyarakat dan masyarakat kota.
Kota Samarinda adalah kota tropis yangdiliputi oleh hutan hujan tropis, dan keaneka-ragaman sumberdaya alam mineral. Sebagaiibukota provinsi Kalimantan Timur, secaraadministratif berbatasan dengan KabupatenKutai Kartanegara di bagian utara, barat, timurdan selatannya. Memiliki luas wilayah 71.800ha. Kota Samarinda terbagi ke dalam enamkecamatan dan 53 kelurahan.
Clean,green and healthy
B. Gambaran Kota Terpilih, AspekLegalitas dan Kelembagaan Pengem-bangan dan Pengelolaan Hutan Kota
1. Samarinda
Kota Samarinda sebagai salah satu kotabesar di Indonesia yang terus mengalamipembangunan di segala aspek kehidupan,sampai saat ini masih menghadapi perma-salahan besar dalam perkembangan wilayah-wilayahnya secara internal. Fenomena lajupertumbuhan penduduk, meningkatnya arusmigrasi akibat tingginya daya tarik kotaterutama dari sektor ekonomi bagi pendudukdi wilayah sekitarnya mengakibatkan terusmeningkatnya kebutuhan akan ruang kota,antara lain untuk fasilitas perumahan, fasilitasperdagangan jasa dan sebagainya.
Kota ini merupakan kota yang ber-kembang dengan pertumbuhan pendudukyang terus meningkat, terletak di sepanjangSungai Mahakam dan menjadi urat nadi dalammenunjang pertumbuhan ekonomi sertapermasalahan lingkungan yang kompleks.Secara ekonomis menjanjikan sebagai sumberpendapatan asli daerah (PAD), namundemikian akan menjadi malapetaka secaraekologis, apabila dalam pengelolaannya tidakmemperhatikan rambu dan kaidah konservasidan tata air tanah.
Fisik wilayah kota Samarinda padadasarnya merupakan sungaiMahakam. Karakteristik tanahnya alluvial,peranan fungsinya sangat rentan sebagai akibatdari perubahan struktur tanah yang ber-pengaruh langsung terhadap porositas danpermeabilitas tanah. Untuk itu pemulihanfisik wilayah di daerah hulu dan restorasiekologi bantaran sungai menjadi penting danprioritas dilakukan. Samarinda selalu lumpuhsaat diguyur hujan dan banjir karena luapan airsungai atau banjir kiriman, buruknya sistemdrainase kota dan hilangnya daerah resapan air.Intensitas banjir di wilayah kota Samarindacenderung meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 1992 Pemerintah kotaSamarinda mengeluarkan kebijakan berkaitan
meander
a. Dasar dan aspek legal
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin
224
dengan penetapan hutan kota, yaitu SKWalikota No.224 tahun 1992. Kemudian padatahun 2005 diperbaharui dengan SK WalikotaSamarinda No. 178/HK-KS/2005. Pada SKTahun 1992 ditetapkan 12 lokasi sebagai hutankota dan pada tahun 2005 ditetapkan sebanyak
25 lokasi sebagai hutan kota. Meskipun terjadipeningkatan dari luas dan jumlah lokasinya,namun belum dapat mencapai pemenuhanpersentase 10 persen hutan kota dari luaswilayahnya sesuai PP no.63 Tahun 2002.
Tabel 2. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan, pengembangan danpengelolaan hutan kota di Samarinda
Table 2. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forestin Samarinda
No. Dasar legalitas (Basic legality) I s i (Contents )
1. Surat Keputusan WalikotaSamarinda No. 178/HK -KS/2005
Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam WilayahKota Samarinda
2. Surat Keputusan WalikotaSamarinda No. 660/211/HUK -KS/2003
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda
3. Peraturan Daerah No. 28 t ahun
2003
Ketentuan Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam
Wilayah Kota Samarinda4. Peraturan Daerah No. 12 t ahun
2002Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda
5. Peraturan Daerah No 12 t ahun2002
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SamarindaTahun 1994 -2004
6. Peraturan Daerah No. 03 t ahun
2001
Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(Pasal 07 dan 30) dan Pembentukan Kantor Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kota Samarinda (Pasal 12dan 35)
7. Peraturan Daerah No.09 t ahun1993
Perubahan dan Larangan Merusak Pohon PelindungDalam Wilayah Kota Samarinda
8. Peraturan Daerah No.12 t ahun
1993
Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan
Timur9. Surat Keputusan Walikota
Samarinda No.224 t ahun 1992Penetapan Beberapa Lokasi Sebagai Hutan Kota DalamWilayah Kotamadya Daerah Tk.II Samarinda
Dari data pada Tabel 2 terlihat bahwaaspek legal hutan kota di Samarinda bermuarapada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota(RTRWK) dan pengelolaan ruang terbukahijau secara umum. Hal ini menandakanbahwa tata ruang kota merupakan perma-salahan paling mendasar dalam pengelolaanhutan kota dan merupakan bagian daripengelolaan ruang terbuka hijau.
Data hutan kota, lokasi, luas, statuslahan dan penetapannya di Samarinda dapatdilihat pada Lampiran 1. Dari data padalampiran tersebut, status hutan kota yangsudah ditetapkan sekitar 50% merupakanmilik perusahaan dan yayasan. Dengan statuslahan yang demikian, perubahan fungsi hutankota, tidak bisa dikendalikan sebabpenguasaan hutan kota tersebut sepenuhnya
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
225
hak perusahaan atau yayasan. Namun,Pemerintah Kota Samarinda melalui Bape-dalda dan beberapa instansi terkait, membuatnota kesepahaman (MoU) dengan pemilikareal yang dijadikan hutan kota. Kesepakatanitu berlaku selama lima tahun, dan pihakpemkot hanya bisa mengawasi dan tidakberhak melarang pengalihfungsinya.
Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Pemerintah kota Samarindabertanggungjawab di dalam perencanaan,pengembangan dan pemeliharaan hutan kota.Beberapa organisasi, lembaga dan instansiteknis yang terkait yang juga bertanggung-jawab, berperan dan berkoordinasi sertajejaring kerja dengan Dinas Pertanian, Per-kebunan dan Kehutanan dalam mewujudkanpelaksanaan pembangunan, pengembangandan pengelolaan hutan kota yaitu: (1) BadanLingkungan Hidup (beberapa bidang yaituBidang Informasi dan Penegakan HukumLingkungan dan Bidang Pemulihan SumberDaya Alam); (2) Badan Pertanahan Nasional(BPN); (3) Badan Perencanaan Daerah(Bappeda) dan (4) Dinas Kebersihan danPertamanan (DKP).
Lembaga swadaya masyarakat lokal yangbekerja secara khusus di bidang hutan kota diSamarinda adalah Yayasan BUMI. LSM-LSMini juga mendukung penghijauan kota danpenanaman pohon di beberapa program-program kota. Instansi-instansi pemerintahdan swasta seperti industri-industri lokal telahsecara aktif ambil bagian dalam kegiatanpenanaman sebagai bagian dari usaha-usahamengurangi polusi industri.
Perkembangan kota Balikpapan dalambeberapa tahun terakhir ini sangat pesat karena
b.
2.
Para pihak dalam pengembangan danpengelolaan hutan kota di Samarinda
Balikpapan
posisinya sebagai pintu gerbang provinsiKalimantan Timur dan juga visi Balikpapansebagai kota industri, perdagangan, jasa danpariwisata. Topografi Balikpapan berbukit-bukit dengan kelerengan yang bervariasi, sertajenis tanah pada beberapa kawasan didominasioleh jenis yang mudah mengalami pergeserandan erosi. Kondisi ini memerlukan pena-nganan yang benar dalam pengelolaannya.Kebutuhan akan lahan untuk mencapai visiBalikpapan dapat diwujudkan melaluiprogram-program pembangunan yang ber-wawasan lingkungan dengan mengikutserta-kan seluruh komponen yang ada di kota inidalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaandan evaluasinya.
Berdasarkan hasil pengumpulan data luashutan kota di Balikpapan yang secara definitifsudah ditetapkan, saat ini baru mencapai 200 hayang tersebar di 28 lokasi atau mencapai 0,4persen dari luas wilayah Kota Balikpapan (503kilometer persegi) (Tabel 2 dan lampiran Tabel2). Meskipun pencapaian luas hutan kota yangditetapkan masih rendah namun secara umumruang terbuka hijau di Balikpapan didukungoleh kawasan hutan Pertamina seluas 120 ha,hutan lindung Sungai Wain (HLSW) seluas9.782,8 ha, hutan lindung Sungai Manggar(HLSM) seluas 4.994 ha serta masih terdapatseluas 29.351 ha lahan kritis baik yang telahmaupun yang belum tertangani.
Pemerintah kota Balikpapan menarget-kan hutan kota seluas 1.428 hektar hingga 2014mendatang. Target tersebut mengacu padaPeraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002tentang Hutan Kota dan berdasarkanpertimbangan bahwa Kota Balikpapanberfungsi sebagai paru-paru kota dan zonapenyangga untuk mengantisipasi bencanabanjir dan tanah longsor. Data hutan kota,lokasi, luas, status lahan dan penetapannyauntuk kota Balikpapan secara rinci padalampiran 3 dan 4.
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin
226
a. Dasar dan aspek legal
Kebijakan Pemerintah kota Balikpapanuntuk menetapkan beberapa kawasan hutankota sebagai kawasan yang dilindungi karenasifatnya yang khusus, di antaranya sebagaibagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota sejaktahun 1996 sudah ada meskipun dalamperencanaan, pelaksanaan, pengelolaan danpengawasannya masih terus dibenahi.Penetapan dua puluh satu kawasan sebagaihutan kota juga berperan sebagai ruangterbuka hijau dari tahun 1996 hingga tahun2004 oleh Pemerintah Balikpapan melaluibeberapa buah Surat Keputusan Walikota
merupakan salah satu upaya untuk melindungikawasan-kawasan yang mempunyai sifat yangkhusus.
Kota Balikpapan sampai saat ini belummemiliki peraturan daerah khusus tentanghutan kota meskipun telah menetapkan,mengembangkan dan mengelola hutan kota.Berdasarkan hasil wawancara dengan BadanLingkungan Hidup kota Balikpapan, drafperaturan daerah sedang dalam pembahasan.Kebijakan Pemerintah kota Balikpapantentang penataan ruang terbuka hijau dalambentuk hutan kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan, pengembangan danpengelolaan hutan kota di Balikpapan.
Table 3. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forestin Balikpapan
No. Dasar legalitas (Basic legality ) I s i (Contents)
1. Peraturan Daerah No. 05 t ahun 2006 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2005-
2015
2. Surat Kep utusan Wali kota Balikpapan
No. 188.45 -156 tahun 2004
Penetapan Lokasi Hutan Kota Kota Balikpapan
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.
09 tahun 2003
Pencabutan Perda K otamadya Tk.II Balikpapan No.8 t ahun
1987 tentang Perlindungan Lahan
4. Surat Keputus an Wal ikota Balikpapan
No. 188.45 -11 tahun 2000
Penetapan Lokasi Hutan Kota Kota Balikpapan
5. Surat Keputusan Walik ota Balikpapan
No. 188.45 -46 A t ahun 1999
Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan atau Hutan Kota
Kotamadya Daerah Tk.II Balikpapan
6. Surat Keputusan Wali kota Balikpapan
No. 188.45 -192 tahun 1997
Penetapan Lokasi Hutan Kota Kotamadya Daerah Tk.II
Balikpapan
7. Surat Keputusan Wal ikota Balikpapan
No. 188.46 -87 tahun 1997 tanggal 16
Juni 1997
Pembentukan Tim Pelaksana Penataan Ruang Terbuka
Hijau/ Hutan Kota (RTHK) Kotamadya Daerah Tk.II
Balikpapan
8. Surat Keputusan Wali kota Balikpapan
No. 188.45 -176 tahun 1996 tanggal 31
Desember 1996
Penetapan Lokasi Hutan Kota Kotamadya Daerah Tk.II
Balikpapan
9. Surat Keputusan Walikota B alikpapan
No. 188.45-116 tahun 1996 tanggal 06
Agustus 1996
Pembentukan Tim Pelaksana Penataan Ruang Terbuka
Hijau/ Hutan Kota (RTHK) Kotamadya Daerah Tk.II
Balikpapan
10. Peraturan Daerah P rovinsi Kalimantan
Timur No.12 t ahun 1993
Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur
11. Peraturan Daerah No.08 t ahun 1987 Perlindungan Lahan (Dicabut)
Sumber ( : Data primer diolah ( )Source) Primary data processed
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
227
Dari pantauan fisik di lapangan nampakjelas bahwa hutan-hutan kota di Balikpapan,mendapat perhatian dari pemerintah kotanya.Hal ini terlihat dari kondisi fisik setiap hutankota yang dikunjungi yaitu setiap lokasi hutankota memiliki papan nama dengan keteranganposisi hutan kota itu secara administratifdisertai batas-batas yang jelas denganpemasangan pagar keliling. Hal ini menjadibagian dari bentuk sosialisasi bagi masyarakatdi sekitarnya tentang keberadaan masing-masing hutan kota. Budaya bersih danwawasan lingkungan juga merupakan bagianyang tidak terpisahkan pada umumnya telahmenjadi ciri masyarakat Balikpapan, ter-akomodasi secara profesional dalam programPemerintah Kota Balikpapan.
Badan Lingkungan Hidup (BLH)Pemkot Balikpapan bertanggungjawab didalam perencanaan, pengembangan danpemeliharaan hutan kota. Beberapa organisasi,lembaga dan instansi teknis yang terkait yangjuga bertanggungjawab, berperan danberkoordinasi serta jejaring kerja denganBadan Lingkungan Hidup dalam mewujudkanpelaksanaan pembangunan, pengembangandan pengelolaan hutan kota dan ruang terbukahijau di Balikpapan yaitu: (1) BadanPertanahan Nasional (BPN); (2) DinasPertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP);(3) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan(4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
Sementara Dinas Kehutanan sebagaipelaksana teknis hutan kota telah ditiadakan,tetapi kegiatan yang berhubungan denganhutan kota di bawah koordinasi langsungBadan Lingkungan Hidup. Dinas Pertanian,Kelautan dan Perikanan (DPKP) merupakandinas lain terkait yang ikut memberikandukungan dalam pelaksanaan pengelolaanbeberapa lokasi hutan kota yang juga bertujuansebagai kawasan konservasi mangrove.
b Para pihak dalam pembangunan danpengelolaan hutan kota di Balikpapan
.
Di Balikpapan, masyarakat lokal telahmengorganisir mereka sendiri menjadi kelom-pok-kelompok yang mendukung penanamandan pemeliharaan pohon-pohon di perkotaan.Lembaga swadaya masyarakat lokal yangbekerja secara khusus tentang hutan kota diBalikpapan adalah Yayasan PEDULI. Pihakswasta seperti industri-industri lokal telah secaraaktif ambil bagian dalam kegiatan penanamansebagai bagian dari usaha-usaha mengurangipolusi industri. Perusahaan-perusahaan yangterlibat dalam kegiatan penanaman sepertiPertamina, Unocal dan Chevron.
Kota Bontang terletak sekitar 120dari Kota , berbatasan
langsung dengan diutara dan barat,di selatan dan di timur. Posisigeografis kota ini antara 0.137° LU dan 117.5°BT. Di kota ini berdiri tiga perusahaan besar dibidang yang berbeda-beda, (
), ( dan) dan ( )
serta memiliki kawasan industri petrokimiayang bernama . KotaBontang sendiri merupakan kota yangberorientasikan di bidang industri, jasa sertaperdagangan.
Berdasarkan hasil pengumpulan dataluas hutan kota Bontang yang secara definitifsudah ditetapkan, saat ini baru mencapai 20hektar yang tersebar di 6 titik lokasi. Luashutan kota tersebut belum mencapaipersentase ideal seperti disebutkan dalam PPno.63 tahun 2002. Meskipun pencapaian luashutan kota yang ditetapkan masih rendahnamun secara umum ruang terbuka hijau diBontang didukung oleh kawasan hutanlindung kota Bontang seluas 5.573 ha,
secara administras ipemerintahan terletak di Kota Bontang (0,36%dari luas TNK (198.629 ha) yaitu 715,06 ha.Kantor pengurus TNK yang berada di utaraKota Bontang, juga berada di kawasan ini.Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan danpenetapannya di Bontang dapat dilihat padaLampiran 4.
3. Bontang
kilometer SamarindaKabupaten Kutai Timur
Kabupaten Kutai KartanegaraSelat Makassar
Badak NGL gasalam Pupuk Kalimantan Timur pupukamoniak Indominco Mandiri batubara
TamanNasional Kutai
Kaltim Industrial Estate
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin
228
a. Dasar legalitas
Tabel 4. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan hutan kota di BontangTable 4. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forest
in Bontang
No. Dasar legalitas (Basic legality ) I s i (Contents)
1. Surat Keputu san Walikota Bontang No. 136.1
tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009
Penetapan Lokasi Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Stadion Kota Bontang
2. Surat Keputusan Walikota Bontang No. 129.1
Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009
Penetapan Lokasi Lahan Untuk Hutan dan
Agrowisata Kota Bontang
3. Surat Keput usan Walikota Bontang No. 115.1
tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008
Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Zona
Penyangga TPA Kota Bontang
4. Surat Keputusan Walikota Bontang No. 225
tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008
Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan
Bontang Lestari Kota Bontang
5. Surat Keputusan Walikota Bontang No. 370.1
tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006
Penetapan Lokasi Perluasan Hutan Kota Pemerintah
Kota Bontang
6. Pera turan Daerah Kota Bontang No.6 t ahun
2003
Pengelolaan hutan lindung kota Bontang
7. Surat Kep utusan Walikota Bontang No. 36
tahun 2005 tanggal 29 Januari 2003
Penetapan Kawasan Hutan Kota Bontang di Desa
Sekambing
8. Perat uran Daerah Kota Bontang No.14 t ahun
2003
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata
Kota
9. Perat uran Daerah Kota Bontang No.03 t ahun
2003
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang
(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2003 No. 4)
b. Para pihak dalam pengembangan danpengelolaan hutan kota
Dinas Kehutanan Pemerintah kotaBontang bertanggungjawab di dalamperencanaan, pengembangan dan peme-liharaan hutan kota. Dinas Kehutanan sebagaipelaksana teknis hutan kota berperan sangataktif. Beberapa organisasi, lembaga daninstansi teknis yang terkait yang jugabertanggungjawab, berperan dan berkoor-dinasi serta jejaring kerja dengan DinasKehutanan dalam mewujudkan pelaksanaanpembangunan, pengembangan dan penge-lolaan hutan kota di Bontang, yaitu: (1) BadanLingkungan Hidup dengan beberapa bidangyaitu Bidang Informasi dan Penegakan HukumLingkungan dan Bidang Pemulihan SumberDaya Alam; (2) Badan Pertanahan Nasional(BPN); (3) Badan Perencanaan Daerah(Bappeda); dan(4) Dinas Kebersihan danPertamanan (DKP).
Pihak swasta seperti industri-industrilokal telah secara aktif ambil bagian dalamkegiatan penanaman untuk mengurangi polusiindustri. Di kota Bontang, perusahaan-perusahaan yang terlibat seperti PT. BadakNGL ( ), PT. DSM KaltimMelamin, Indominco dan PT. Pupuk Kaltim.
Kota Tarakan merupakan terbesarketiga di , dan jugamerupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia.Kota ini memiliki luas wilayah 250,80 km² dansesuai dengan data Badan KependudukanCatatan Sipil dan Keluarga Berencana KotaTarakan pada berpenduduksebanyak 239.787 jiwa. Kota Tarakan atau jugadikenal sebagai , berada padasebuah pulau kecil yang terletak di utaraKalimantan Timur. Kota Tarakan beradadalam suatu pulau yang dipisahkan oleh laut
Natural Gas Liquid
Bumi Paguntaka
2. Tarakan
kotaprovinsi Kalimantan Timur
Agustus 2011
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
229
dengan daerah lainnya, memiliki prospek yangsangat besar untuk menjadi barometerpembangunan bagi daerah-daerah disekitarnya. Bila dilihat dari kondisi PulauTarakan yang memiliki Hutan Lindung seluas
2.400 Ha berdasarkan SK. Menteri Pertanian+
Nomor : 175/Kpts/UM/3/1979 tanggal 15Maret 1979, dan kemudian dilakukanpenambahan luas 3.775 Ha berdasarkan SK.Walikota Tarakan Nomor : 49 tahun 2002sehingga menjadi 6.175 Ha atau 24,49 % dariluas keseluruhan Pulau Tarakan.
+
+
a. Dasar legalitas
No. Dasar legalitas (Basic legality ) I s i (Contents )
1. Surat Keputusan Walikota Tarakan No.591/140/HK -II/2011
Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan HutanKota di Kota Tarakan
2. Surat Keputusan Walikota TarakanNo.591/39/T.PEM/2010
Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Terletak diJalan Sei Kapuas Rt.03 Kelurahan Pa ntai AmalKecamatan Tarakan Timur
3. Surat Keputusan Walikota TarakanNo.591/02/PEM/2009
Penetapan Lokasi Kawasan Lindung di KelurahanMamburungan Kecamatan Tarakan Timur
4. Surat Keputusan Walikota TarakanNo.591/23/T.PEM/2009
Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka HijauTaman Kota (Gunung Bakso) Terletak diKelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat
5. Surat Keputusan Walikota Tarakan No.49tahun 2002
Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan LindungDi Wilayah Kota Tarakan
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 03 t ahun2002
Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 03 Tahun2002
Larangan dan pengawasan hutan mangrove di KotaTarakan
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 21 Tahun1999
Hutan Kota Tarakan
Tabel 5. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan hutan kota di TarakanTable 5. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forest
in Tarakan
Berbeda dengan tiga kota lainnya,berdasarkan hasil pengumpulan dokumenkebijakan tersebut diketahui bahwa peme-rintah kota Tarakan telah mengeluarkankebijakan daerah berupa peraturan daerahtentang hutan kota Tarakan sejak tahun 1999.
Dinas Kehutanan dan PerkebunanPemerintah kota Tarakan bertanggungjawabdalam perencanaan, pengembangan dan
b. Para pihak dalam pengembangan danpengelolaan hutan kota di Tarakan
pemeliharaan hutan kota. Dinas tersebutsebagai pelaksana teknis hutan kota berperansangat aktif. Beberapa organisasi, lembaga daninstansi teknis yang terkait yang juga ber-tanggungjawab, berperan dan berkoordinasiserta jejaring kerja dengan Dinas Kehutanandalam mewujudkan pelaksanaan pem-bangunan, pengembangan dan pengelolaanhutan kota di Tarakan, yaitu: (1) BadanLingkungan Hidup (BLH); (2) BadanPertanahan Nasional (BPN); (3) BadanPerencanaan Daerah (Bappeda); dan (4) DinasKebersihan dan Pertamanan (DKP).
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin
230
Dinas Kehutanan, Pertambangan danEnergi Pemerintah kota Tarakan sebagaipelaksana teknis hutan kota menangani secaralangsung kegiatan yang berhubungan denganhutan kota seperti penanaman pengayaan,inventarisasi jenis, pemeliharaan danpengamanan lokasi dan sosialisasi kepadamasyarakat.
Kondisi-kondisi hutan kota jugadipengaruhi oleh faktor-faktor biofisik dansosial, termasuk bentuk perkotaan, kondisisosial ekonomi dan kebijakan penataan kota.Kota-kota di Kalimantan Timur sedangberkembang, populasi di kota-kota tersebutbertambah dengan cepat. Hal ini terlihat padapertumbuhan populasi penduduk setiap kota(Tabel 1). Dengan pertumbuhan yang cepatdari kota, telah ada masalah-masalahlingkungan yang besar mengiringi.
Kota-kota yang memiliki populasipenduduk pada rentang 500 ribu hingga 1 jutajiwa termasuk dalam kategori kota besar(Widiantono dan Soepriadi 2009). Berdasarkanpopulasi penduduknya, Samarinda termasukkategori kota besar. Sedangkan Balikpapantermasuk kategori kota sedang yang saat inimenuju menjadi kota besar dilihat daripertumbuhan penduduknya. Sedangkan kotaBontang dan Tarakan termasuk kategori kotasedang.
Dasar legalitas atau aspek legal merupa-kan undang-undang dan peraturan yangberkaitan dengan keberadaan dan pengelolaankawasan hijau atau ruang terbuka hijautermasuk di dalamnya adalah hutan kota.Aspek legal ini meliputi produk hukum di
C.
D.
Faktor-faktor Biofisik dan Sosial
Tuntutan Ideologi dan Perundang-undangan yang Mendukung HutanKota
tingkat nasional dan turunannya di tingkatregional/lokal; yang secara umum mempunyaitujuan: (a) meningkatkan mutu lingkunganhidup yang nyaman, segar, indah, bersih dansebagai sarana pengamanan lingkunganperkotaan; dan (b) menciptakan keserasianlingkungan alam dan binaan yang bermanfaatuntuk kepentingan masyarakat. Aspek legal inidengan berjalannya waktu tentu akanmengalami perubahan, sehingga penelusuranperaturan perundangan yang telah mengalamiperubahan harus terus dilakukan olehpemerintah kota.
Hasil penelitian pada empat kota diKalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan,Bontang dan Tarakan) menunjukkan bahwa,dasar legal (lingkup dan penegakan hukum)lebih banyak tentang rencana tata ruangwilayah sebagai isu strategis (Tabel 6). Untukmengamati peluang masuknya kebijakanruang terbuka hijau yang memasukankebijakan hutan kota dalamnya, maka perludiamati otoritas dalam perencanaan tata ruang.Pada level provinsi, otoritas lembagaperencana tata ruang ada pada BAPPEDA(Badan Perencana Pembangunan Daerah)Provinsi. Adapun bentuk kerja yang dilakukanoleh Bappeda Provinsi adalah menyusunrencana tata ruang dengan tetap memper-hatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan ruang dilevel provinsi juga menjadi wewenang BappedaProvinsi yang harus berkoordinasi denganinstansi-instansi terkait. Bentuk tugasnyaadalah menyusun program-program peman-fatan ruang dengan cara mengkoordinasiinstansi-instansi terkait. Sedang pengendalianruang tidak berada pada wilayah otoritasprovinsi. Meskipun demikian, provinsi tetapbertanggung jawab mengkoordinasi kabu-paten dan kota, tujuannya adalah agarpenataan ruang tidak terjebak pada egokewilayahan.
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
231
Tabel 6. Pembahasan kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK), ruangterbuka hijau dan hutan kota.
Table 6. Local regulation regarding city landscape planning, green area and urban forest in fourcities in East Kalimantan
Isu strategis (Strategic issues)
No. Kota/City RTRWK/Tata ruang
(Spatial landscape planning)
Hutan kota
(Urban forest )
1. Samarinda Perda no.12 tahun 2002 -2. Balikpapan Perda no.05 t ahun 2006 (2005-2015) -3. Bontang Perda no.3 t ahun 2003 -
4. Tarakan Perda no.15 t ahun 2001Perda no.03 t ahun 2006
Perda No. 21 Tahun 1999
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor63 tahun 2002 tentang Hutan Kota (pasal 8 ayat3), persentase luas hutan kota paling sedikit 10persen dari wilayah perkotaan dan ataudisesuaikan dengan kondisi setempat.Selanjutnya terkait dengan upaya untukmengatasi masalah daerah perkotaan dalamUU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan TataRuang Wilayah ditetapkan bahwa setiap kotaharus memiliki setidaknya 30 persen dariluasan wilayah kota merupakan kawasanruang terbuka hijau. Keempat kota tersebutmemiliki kesulitan dalam pencapaian angkatersebut. Hal ini terlihat dari persentasecapaian luas hutan yang secara definitifditetapkan dalam Surat Keputusan darimasing-masing walikota. Beberapa alasannyaadalah meningkatnya tekanan pada peng-gunaan lahan untuk perumahan, pem-bangunan ekonomi dan beberapa penggunaanlahan lainnya. Meskipun demikian, dari hasildiskusi yang dilakukan bahwa setiap kotasudah mempersiapkan program untukmengalokasikan lahan sebagai calon arealhutan kota.
Hutan kota dapat dimasukan sebagaibagian dalam ruang terbuka hijau (RTH).Penetapan peruntukan ruang, maka di dalamUU ini, pemerintah menegaskan pemberian
sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tataruang. Dengan keluarnya UU ini, makakeberlanjutan kawasan yang ditunjuk sebagaikawasan hutan kota dapat terjamin. Kebijakanini kemudian dilanjutkan dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007tentang Penataan Ruang Terbuka HijauKawasan Perkotaan.
Paradigma dan azas kebijakan tata ruangtelah menunjukan arah yang dapat mem-perbaiki kondisi tata ruang di masing-masingkota terpilih. Namun pada level implemetasikebijakan ini masih akan diberikan tawaranyang dapat digunakan untuk mengintervensiagar proses kebijakan mengakomodasi kebi-jakan hutan kota. Sebagai derivasi dari per-aturan nasional, peraturan daerah diharapkanmendukung pengembangan dan pengelolaanhutan kota di tingkat daerah/regional.
Berbagai pihak terlibat dalam pem-bangunan hutan kota dari kota-kota yangberkembang di Kalimantan Timur. Para pihakutama adalah institusi dari departemenpemerintah, pemerintah kota, lembagaswadaya masyarakat, pelaku bisnis, institusiakademis, kelompok-kelompok masyarakatdan penduduk sekitar. Aspek kelembagaan
E. Peran Para Pihak
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin
232
dari hutan kota merupakan aspek penting.Tentu saja, kota yang berbeda juga memilikilembaga berbeda dengan tanggung jawab sesuaitupoksi (Tugas Pokok Organisasi) yangdiembankan dalam kegiatan penanamanpohon-pohon di perkotaan. Secara umumorganisasi yang memiliki wewenang dalam
pengembangan dan pengelolaan hutan kota disetiap kota yang menjadi lokasi penelitianmempunyai urutan tanggung jawab yangberbeda seperti tertuang pada Tabel 7. Lebihjauh, hal ini mengantisipasi adanya variasi yangbesar dalam proporsi lahan di bawahpenetapan kepemilikan yang berbeda.
Tabel 7. Jenjang urutan tanggung jawab dari lembaga pengelola hutan kota pada empat kota diKalimantan Timur
Table 7. Level of institution responsible in urban forest management in four cities in EastKalimantan
Kota (City)No. Institusi ( Institution )
Samarinda Balikpapan Bontang Tarakan
1. Badan Lingkungan Hidup 2 1 2 2
2. Dinas Pertanian, Perkebunandan Kehutanan
1 1 1
3. Dinas Pertanian, Kelautan da nPerikanan
2
4. Badan Perencanaan Daerah 3 3 3 35. Badan Pertanahan Nasional 4 4 4 4
6. Dinas Kebersihan danPertamanan
5 5 5 5
Ketersediaan lahan, dasar legalitas,sarana organisasi, dukungan dan partisipasimasyarakat merupakan sebuah kebutuhan danjalur-jalur pengembangan terwujudnyaprogram pembangunan, pengembangan danpengelolaan hutan kota di wilayah KalimantanTimur. Institusi pemerintah atau swasta,bahkan perorangan yang mampu danmemenuhi syarat, merupakan wadah yangdapat menyelenggarakan pembangunanhutan-hutan di wilayah perkotaan. Lebihjauh, hal ini mengantisipasi adanya variasiyang besar dalam proporsi lahan di bawahpenetapan kepemilikan yang berbeda.
Langkah awal yang dilakukan, antaralain, diefektifkannya peranan institusi sektor
F. Kebijakan Hijau ( )Green Policy
hijau (Dinas Kehutanan) untuk menanganisecara langsung dengan membangun danmengelola kawasan hijau binaan dalam wujud'hutan kota'. Niat tersebut muncul atas dasarpertimbangan (a) peran, fungsi dan jasabiologis pepohonan, yang terbukti mampumengendalikan berbagai bentuk pencemarandan sumber-sumber penyebabnya, karenakomunitas tumbuhan hutan kota dapat ber-fungsi sebagai paru-paru kota, (b) keterbatasanasset Pemda dalam hal penguasaan tanah akibatsemakin meningkatnya harga tanah, (c)meningkatnya jumlah kendaraan bermotordan berkembangnya wilayah industri (sumbercemaran lingkungan), serta (d) meningkatnyajumlah penduduk dan berkembangnyawilayah pemukiman, yang cenderungmendambakan kenyamanan lingkunganhidupnya.
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
Meningkatnya keyakinan kepada parajajaran pimpinan pemerintah daerah dananggota dewan legislatif akan pentingnyapengembangan dan pengelolaan hutan kotasebagai bagian dari RTH menentukankelancaran penyediaan anggaran yang besar( ) untuk pembangunan, pengem-bangan dan pengelolaan hutan kota sebagaiRuang Terbuka Hijau yang penting. Komit-men dan konsistensi pemerintah daerah danDPRD terhadap lingkungan dibuktikandengan dicantumkannya target hutan kota10% dari RTH 30% dalam RTRW setiap kota.Pemerintah daerah harus melakukan pening-katan kesadaran aparat lintas sektoral dalampengembangan hutan kota. Pemerintah daerahdan DPRD seharusnya menempatkan masalahhutan kota sebagai salah satu isu penting dalampembahasan anggaran dan program pem-bangunan yang berkelanjutan.
Upaya-upaya mereduksi dampak negatifpembangunan fisik dan ekonomi perkotaansudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak(pemerintah, swasta, masyarakat) untukmemperbaiki ekosistem di perkotaan, antaralain, dengan melakukan kegiatan penanamandi banyak lokasi di Samarinda, Balikpapan,Bontang dan Tarakan. Langkah lebih jauhpada tahun 2010 diprakarsai oleh GubernurKalimantan Timur dengan berbagai mottoseperti ,
dan lain-lain, tampaknyamenjadi cikal bakal bahwa pembangunankawasan hijau menjadi satu kegiatan secaraterpadu berkelanjutan. Koordinasi denganpihak terkait dalam pengelolaannya secaraterpadu (integratif) perlu terus dilakukan.Penyusunan kebijakan daerah membutuhkankesamaan persepsi tentang hutan kota danpenyelenggaraannya agar program yangdijalankan bisa didukung oleh semua pihak. Disamping itu partisipasi masyarakat dalam
green budget
One billion trees one man five treesKaltim Green
G. Pemberdayaan Komunitas Hijau
penyusunan kebijakan dapat dilakukan dalambentuk pemberian informasi, saran danpertimbangan.
Semua pemerintah kota yang menjadilokasi penelitian (Samarinda, Balikpapan,Bontang dan Tarakan) telah menetapkanbeberapa lokasi yang berupa tutupan lahanhijau sebagai hutan kota melalui beberapasurat keputusan walikota. Kebijakantersebut paling tidak dapat digunakansebagai dasar penyelenggaraan hutan kotadi tingkat tapak. Pemerintah kotaSamarinda, Balikpapan dan Bontang belumsecara khusus menetapkan peraturandaerah tentang hutan kota.Dari analisis kebijakan daerah yangdikeluarkan keempat kota tersebut terlihatbahwa kebijakan hutan kota yang adamasih menjadi bagian dari proses kebijakanperlindungan lingkungan kota, perlin-dungan lahan dan tata ruang kota secaraumum.Keempat kota sudah berpedoman pada PPNo.63 Tahun 2002 dalam hal penetapanluas hutan kota minimal 10% dari luaswilayahnya ke dalam rencana peraturandaerah tentang Rencana Tata RuangWilayah. Meskipun pencapaian luas hutankota yang telah ditetapkan hinggapenelitian ini berlangsung rata-rata masihdi bawah 10% namun hal ini sudah merupa-kan suatu kemajuan yang signifikan yangberhasil didorong oleh parapihak untuklandasan kebijakan jangka panjang.Banyak lahan yang kini telah dibangunsebagai kawasan-kawasan hijau dalambentuk hutan kota, akan tetapi belummerupakan jaminan sebagai kawasan hutandefinitif, sehingga sangat memungkinkan
IV.
A.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.
2.
3.
4.
233
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin
diubah untuk kepentingan bangunan lain.Ketersediaan lahan dengan status per-untukan yang jelas perlu ditetapkan secaralugas, sebagai wahana pembangunan danpengembangan hutan kota, agar penye-lenggaraannya dapat dilakukan secaraterprogram.Sebagai kebijakan yang mengaturpemanfatatan ruang bagi publik, kebijakantata ruang dan hutan kota adalah kebijakanyang berada pada posisi yang sangatstrategis. Bagi pemerintah pusat dandaerah, pembuatan dan pengimplemen-tasian kebijakan ini akan menjadi buktidalam menjalankan tanggung jawab untukmemenuhi hak publik, baik untukmendapatkan akses ruang yang tepat,kepentingan ekonomi, sosial, dan budayamaupun guna mendapatkan lingkunganyang memenuhi standar kesejahteraan.Menurut parapihak keempat kota, tidaksemua kota memiliki ketersediaan lahan.Konflik penggunaan lahan yang ber-singgungan dengan tanah hak menjadimasalah dan membutuhkan pembahasanlebih lanjut.
Perlu secepatnya mendorong lahirnyaperaturan daerah tentang Ruang TerbukaHijau secara umum dan hutan kota secarakhusus agar perencanaan pembangunan,pengembangan dan pengelolaan hutankota memiliki kekuatan hukum yang jelasdan tegas.Perencanaan tata ruang merupakan suatuhal yang bersifat politis dikarenakanadanya kepentingan di antaraparapihak yang ada. Walaupun ada tawar-menawar kepentingan, prioritas utamayang harus menjadi pijakan seluruh pihakadalah tata ruang dibentuk gunamelindungi ekosistem dan ekologi. Dalamproses ini hutan kota harus diposiskan
5.
6.
1.
2.
B. Saran
bargaining
sebagai bagian dari upaya negara untukmemenuhi kebutuhan publik. Oleh karenaitu semua parapihak harus mempunyaikesadaran pentingnya hutan kota.Mengingat luasnya aspek pengelolaanhutan kota di masing-masing kota darimulai perencanaan, pelaksanaan, peme-liharaan dan pemanfaatan bagi kepen-tingan sosial maupun ekonomi danekologis, maka perlu kejelasan tentanginstitusi atau badan pengelola hutan kotaagar dapat berperan sebagai infrastrukturhijau.
Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum danPenelitian Hukum. PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehu-tanan. 2009. ROADMAP Penelitian danPengembangan Kehutanan 2010-2025.Departemen Kehutanan. Jakarta.
Daryadi, L., Q.A.B. Priarso, T.S. Rostian danE. Wahyuningsih. 2002. KonservasiLanskap. Alam, Lingkungan danPembangunan. Penerbit: PerhimpunanKebun Binatang Se-Indonesia ZoologicalParks Association.
Farina, A. 1998. Principles and Methods inLandscape Ecology. Chapman and Hall.London-Weinheim-New York-Tokyo-Melbourne-Madras.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14tahun. Tentang Penataan RuangTerbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2002tentang Hutan Kota.
Peraturan Daerah. No. 12 tahun 2003 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota
3.
DAFTAR PUSTAKA
Samarinda.
234
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
Samsoedin dan Waryono. 2010. Hutan kotadan keanekaragaman jenis pohon diJabodetabek. Yayasan KEHATIIndonesia Biodiversity Foundation.
Samsoedin, I. 2010. Rencana PenelitianIntegratif 2010-2014. PengembanganHutan Kota/Lanskap Perkotaan. PusatPenelit ian Sosial Ekonomi danKebijakan Kehutanan. Bogor.
Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2010.Kalimantan Timur Dalam Angka 2010.Central Board of Statistics and RegionalDevelopment Planning Board of EastKalimantan Province. Samarinda, EastK a l i m a n t a n . W e b s i t e :
.http://www.kaltim.bps.go.id
Undang-undang No.26 tahun 2007 tentangPenataan Badan Perencanaan danPembangunan Nasional (BAPPENAS).Website: .
Widiantono, D.J dan I. Soepriadi. 2009.Menakar Kinerja Kota-kota di Indonesia.Tata Ruang Online Bulletin. ISSN: 19781571. Edisi Januari Pebruari 2009.
Yayasan Bumi. 2006. Evaluasi Hutan KotaSamarinda.
Yayasan Peduli. 2004. Hutan Kota Balikpapan.Paru-paru kota yang terlupakan. Catatanhasil study partisipatif. Potensi KawasanHutan Kota Telaga Sari. April-Agustus2003. Yayasan Peduli didukung olehU n o c a l I n d o n e s i a C o m p a n y -Balikpapan.
Ruang.
http://www.bappenas.go.id
235
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin
Lam
pir
an. 1
. Dat
ah
uta
nk
ota
, lo
kas
i,lu
as, s
tatu
sla
han
dan
pen
etap
andi
Sam
arin
daA
ppen
dix
1.U
rban
fore
stda
ta, l
ocat
ion
, are
a,st
atu
san
dde
term
inat
ion
ofla
nd
inSa
mar
inda
No
.N
ama
Hu
tan
Ko
ta
(Nam
eof
Urb
anFo
rest
)
Lo
kas
i
(Loc
atio
n)
Lu
as
(ha
)
Stat
us
Lah
an
(Lan
dSt
atu
s)
Stat
us
Pen
etap
an
(Det
erm
inat
ion
Stat
us
)
1.H
ote
lM
esra
Jl.
Kes
um
aB
angs
a2,
30T
anah
Per
usa
haa
nSK
no
.17
8/H
K-K
S/20
052.
Jl. P
emb
angu
nan
/Jl.
Sup
rap
to,
Vo
or
fo0,
48T
anah
Neg
ara
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
3.L
ingk
un
gan
Bal
aiK
ota
Jl. K
esu
ma
Ban
gsa
7,64
Tan
ahP
emk
ot
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
4.U
jun
gJe
mb
atan
Mah
akam
Jl. U
ntu
ng
Suro
pat
i1,
50T
anah
Neg
ara
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
5.U
niv
ersi
tas
Mu
law
arm
anK
om
ple
kG
n.
Kel
ua
49,0
0T
anah
Neg
ara
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
6.P
.T. H
arta
ty60
,00
Tan
ahp
eru
sah
aan
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
7.P
.T. G
ani
Mu
lya
Sam
arin
daSe
ber
ang
0,97
Tan
ahp
eru
sah
aan
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
8.P
.T. S
um
ber
Mas
Sam
arin
daSe
ber
ang
85,0
0T
anah
per
usa
haa
nSK
no
.17
8/H
K-K
S/20
059.
P.T
. Su
mal
indo
Sam
arin
daSe
ber
ang
3,60
Tan
ahp
eru
sah
aan
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
10.
Tam
anM
akam
Pah
law
anJl
.K
esu
ma
Ban
gsa
0,52
Tan
ahP
emk
ot
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
11.
Bel
akan
gru
mah
jab
atan
wal
iko
taJl
. S.P
arm
an1,
75T
anah
Pem
ko
tSK
no
.17
8/H
K-K
S/20
0512
.P
.T. K
ian
iT
elu
kT
jin
ta,
Seli
li6,
00T
anah
per
usa
haa
nSK
no
.17
8/H
K-K
S/20
05
13.
SMU
10M
elat
iSa
mar
inda
Seb
eran
g5,
00T
anah
Yay
asan
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
14.
Keb
un
Ray
aU
nm
ul
Sam
arin
da(K
RU
S)L
emp
ake
300,
00T
anah
Neg
ara
SKn
o.
178
/HK
-KS/
2005
15.
HK
Pem
ko
tSa
mar
inda
Seb
eran
g5,
00T
anah
Pem
ko
tSK
no
.17
8/H
K-K
S/20
0516
.A
sih
Man
un
tun
gG
n.
Kel
ua
0,25
Tan
ahy
ayas
anSK
no
.17
8/H
K-K
S/20
0517
.P
esan
tren
Hid
ayat
ull
ahG
n.
Kel
ua
1,00
Tan
ahP
esan
tren
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
18.
HK
Pem
ko
tM
akro
man
Mak
rom
an16
7,00
Tan
ahP
emk
ot
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
19.
Tan
ahp
erta
nia
nte
rpad
u20
,00
Tan
ahn
egar
aSK
no
.17
8/H
K-K
S/20
0520
.K
asde
saL
emp
ake
Des
aM
uan
g,L
emp
ake
3,50
Tan
ahD
esa
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
21.
Pes
antr
enN
abil
Hu
sien
9,75
Tan
ahP
esan
tre
nSK
no
.17
8/H
K-K
S/20
0522
.P
esan
tren
Syai
cho
na
Ch
oli
l0,
25T
anah
Pes
antr
enSK
no
.17
8/H
K-K
S/20
0523
.R
um
ahp
oto
ng
hew
anL
emp
ake
2,00
Tan
ahp
emk
ot
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
24.
Lin
gku
nga
nla
p. S
oft
bal
lG
OR
Segi
riSe
giri
,Jl
.K
esu
ma
Ban
gsa
0,50
Tan
ahP
emp
rop
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
25.
Per
pu
stak
aan
ko
taJl
.K
esu
ma
Ban
gsa
0,60
Tan
ahp
emk
ot
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
26.
Fak
ult
asP
erta
nia
nU
nm
ul
Gn
.K
elu
a6,
50T
anah
neg
ara
SKn
o.
178/
HK
-KS/
2005
To
ta
l69
1,11
Sum
ber
:Dio
lah
dari
lam
pir
anSK
Wal
iko
taSa
mar
inda
ten
tan
gH
uta
nK
ota
No
.224
/199
2da
nSK
.No
.178
/HK
-KS/
2005
Sour
ce: P
roce
ssed
from
appe
ndi
xof
May
orD
ecre
eof
Sam
arin
daN
o.22
4/19
92da
nSK
.No.
178/
HK
-KS/
2005
236
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
Lam
pir
an2.
Dat
ah
uta
nk
ota
,lo
kas
i,lu
as, s
tatu
sla
han
dan
pen
etap
andi
Bal
ikp
apan
App
endi
x2.
Urb
anfo
rest
data
, loc
atio
n, a
rea,
stat
usan
dde
term
inat
ion
ofla
nd
inB
alik
papa
n
No
.N
ama
hu
tan
ko
ta(N
ame
ofU
rban
Fore
st)
Lo
kas
i(L
ocat
ion
)L
uas
(ha
)St
atu
sL
ahan
(Lan
dSt
atus
)St
atu
sP
enet
apan
(Det
erm
inat
ion
Stat
us)
1.B
elt
Un
oca
lK
el. T
elag
aSa
ri, B
ali
kap
anSe
lata
n29
,574
Tan
ahn
egar
aSK
no
.188
.45
-176
/199
62.
Bel
tR
SKD
Kel
. Bat
uA
mp
ar, B
alik
pap
anU
tara
3,76
9T
anah
Pem
pro
pSK
no
.188
.45
-176
/199
6
3.B
uk
itR
adar
Kel
. Gn
. Sar
iU
lu, B
alik
pap
anT
enga
h7,
996
Tan
ahP
emk
ot
SKn
o.1
88.4
5-3
8/19
964.
Ru
mah
Din
asP
raja
Bh
akti
Gn
. Sam
arin
da, B
alik
pap
anB
aru
2,78
8T
anah
Pem
ko
tSK
no
.188
.45
-38/
1996
5.K
iri
Jl. S
yar
ifu
din
Yo
es, s
etel
ahSP
BU
Tra
ffic
Lig
ht
Kel
. Gn
. Bah
agia
0,51
6T
anah
Pem
ko
tSK
no
.188
.45
-38/
1996
6.B
elt
Per
um
Ko
rpri
Kel
.Se
pin
ggan
0,62
6T
anah
Pem
ko
tSK
no
.188
.45
-192
/199
77.
Sep
ingg
anD
alam
Kel
.Se
pin
ggan
0,31
1T
anah
Neg
ara
SKn
o.1
88.4
5-1
92/1
997
8.K
elu
rah
anSe
pin
ggan
Kel
.Se
pin
ggan
0,29
2T
anah
Neg
ara
/Mas
yar
akat
SKn
o.1
88.4
5-1
92/1
997
9.G
un
un
gK
om
end
ur
Per
apat
an7,
310
T.
Neg
ara/
Mas
yar
akat
SKn
o.1
88.4
5-19
2/19
9710
.Jl
.M
anu
ngg
alK
el.G
n. B
ahag
ia2,
000
Tan
ahP
emk
ot
SKn
o.1
88.4
5-1
92/1
997
11.
Dra
inas
eR
apak
s/d
Kr.
An
yar
,M
uar
aR
apak
Kel
. Kar
ang
Jati
,B
alik
pap
anT
enga
h0,
417
Tan
ahN
egar
aSK
no
.188
.45
-46
A/1
999
12.
Rel
ok
asi
Ind
ust
riT
ahu
Tem
pe
Som
ber
Mu
ara
rap
ak, B
alik
pap
anU
tara
5,34
6T
anah
Pem
ko
tSK
no
.188
.45
-46
A/1
999
13.
Mas
jid
Rau
dhat
ul
Ibad
ahK
el.
Gn
. Bah
agia
0,43
8T
anah
Pem
ko
tSK
no
.188
.45
-11/
2000
14.
Dep
anp
asar
bu
run
gs/
dsa
mp
ing
Ktr
. Kel
.Gn
. Bah
agia
Kel
.G
n. B
ahag
ia1,
487
Tan
ahP
emk
ot
SKn
o.1
88.
45-1
1/20
00
15.
RSS
Dam
aiII
I(L
ap.
Bo
la)
Kel
. Gn
. Bah
agia
1,54
4T
anah
Pem
ko
tSK
no
.188
.45
-155
/200
416
.R
SSD
amai
III
(dek
atm
asji
d)K
el. G
n.
Bah
agia
1,00
0T
anah
Pem
ko
tSK
no
.188
.45
-155
/200
417
.E
ks
TP
AS
Km
.12
Kel
. Kr.
Joan
g4,
000
Tan
ahP
emk
ot
SKn
o.1
88.
45-1
55/2
004
18.
Po
np
esSy
aich
on
aC
ho
lil
Kel
. Sep
ingg
an3,
000
Tan
ahP
esan
tren
SKn
o.1
88.4
5-1
55/2
004
19.
Bak
auJl
.AM
DT
epia
nK
el. M
argo
mu
lyo
3,20
0T
anah
Pem
ko
tSK
no
.188
.45
-155
/200
420
.T
PA
SM
angg
arK
el. M
angg
ar,
Bal
ikp
apan
Tim
ur
5,00
0T
anah
Pem
ko
tSK
no
.188
.45
-155
/200
421
.B
akau
Mar
gasa
riK
el.M
arga
sari
, Bal
ikp
apan
Bar
at11
,000
Tan
ahN
egar
aSK
no
.188
.45
-156
/200
4
To
ta
l81
,614
Sum
ber
: Dio
lah
dari
lam
pir
anSK
Wal
iko
taB
alik
pap
ante
nta
ng
Hu
tan
Ko
tada
ri19
96s/
d20
06So
urce
: Pro
cess
edfr
omap
pen
dix
ofM
ayor
Dec
ree
ofB
alik
papa
nab
out
Urb
anFo
rest
from
1996
to20
06
237
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin
Lampiran 3. Data luas potensi hutan kota yang belum ditetapkan di Balikpapan (2011)Appendix 3. Data of area urban forest potential has not been established in Balikpapan (2011)
No.Nama hutan kota
(Name of urban forest )Lokasi
(Location )Luas(ha)
Status lahan
dan Penetapan(Land and
determination Status)
1. Kariangau Kariangau 3,000 Masih proses2. Buffer Zone Pertamina Kel. Karang Jati, Balikpapan
Tengah2,500 idem
3. TNI Angkat an Laut Kel. Karang Jati, Balikpapan
Tengah
2,600 idem
4. Bantaran SungaiJl.A.Yani
Kel. Karang Jati, BalikpapanTengah
0,420 idem
5. Hutan Karang Rejo Kel. Karang Rejo 1,650 idem6. Hutan Perapatan Perapatan 7,311 idem7. RT, 42 Batu Ampar Kel. Batu A mpar, Balikpapan
Utara
4,000 idem
8. RT.55 Batu Ampar Kel. Batu Ampar, BalikpapanUtara
5,000 idem
Sumber: Diolah daSK Walikota Balikpapan tentang Hutan Kota dari 1996 s/d 2006Source: Processed from appendix of Mayor Decree of Balikpapan about Urban Forest from 1996 to 2006
Lampiran 4. Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan dan penetapan di BontangAppendix 4. Urban forest data, location, area, status and determination of land in Bontang
No.Nama hutan kota
(Name of urban forest )
Lokasi
(Locat ion)
Luas
(ha)
Status lahan
(Land status )
Status penetapan
(Determination status )
1. Bontang Lestari Desa Sekambing 7,153 TanahPemkot
SK no.36 th. 2003
2. HK Bontang Kel. BontangLestari
2,900 TanahPemkot
SK no. 370.1 th.2006
3. RTH Jl. Stadion Kel. BontangLestari
1,000 TanahPemkot
SK no.225 th.2008
4. HK Zona penyanggaTPA Bontang
Kel. BontangLestari
3,000 TanahPemkot
SK no.115.1 th.2008
5. HK AgrowisaraBontang
Jl. M.Roem, Kel.Bontang Lestari
3,500 TanahPemkot
SK no. 129.1 th. 2009
6. HK Kawasan StadionBontang
Kel. BontangLestari
3,000 TanahPemkot
SK no. 136.1 th. 2009
T o t a l 20,053
Sumber: Diolah dari lampiran SK Walikota Bontang tentang Hutan Kota dari 2003 s/d 2009Source: Processed from appendix of Mayor Decree of Bontang about Urban Forest from 2003 to 2009
238
Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239
Lam
pir
an5.
Dat
ah
uta
nk
ota
, lo
kas
i,lu
as,st
atu
sla
han
dan
pen
etap
andi
Tar
akan
App
endi
x5.
Urb
anfo
rest
data
, loc
atio
n, a
rea,
stat
us
and
dete
rmin
atio
nof
lan
din
Tar
akan
No
.N
ama
hu
tan
ko
ta
(Nam
eof
urba
nfo
rest
)
Lo
kas
i
(Loc
atio
n)
Lu
as
(ha)
Stat
us
lah
an
(Lan
dst
atus
)
Stat
us
pen
etap
an
(Det
erm
inat
ion
stat
us)
1.K
aran
gH
arap
anK
el. K
aran
gA
ny
ar50
,00
Tan
ahP
emk
ot
SK.
No
.49/
2002
2.A
gro
fore
stry
Kel
. Kar
ang
Har
apan
21,0
0T
anah
Pem
ko
tSK
.N
o.4
9/20
023.
Saw
ahL
un
toSk
ipK
el. P
amu
sian
Kp
. ISk
ip6,
50T
anah
Pem
ko
tSK
.N
o.4
9/20
024.
Pan
glim
aB
atu
rK
el. S
eben
gko
k&
Pam
usi
an10
,00
Tan
ahP
emk
ot
SK.
No
.49/
2002
5.G
n. B
elah
TV
RI
Kel
. Seb
engk
ok
&P
amu
sian
15,0
0T
anah
Pem
ko
tSK
.N
o.4
9/20
026.
Gn
. Am
alI
Kel
. Pan
tai
Am
al38
,16
Tan
ahP
em
ko
t
7.G
n. A
mal
IIK
el. P
anta
iA
mal
82,0
0T
anah
Un
iv. B
orn
eo8.
Wis
ata
Pan
tai
Am
alK
el. K
p. I
VP
anta
iA
mal
51,0
0T
anah
Pem
ko
tSK
.N
o.4
9/20
029.
Gn
. Ker
amat
Kel
. Kam
pu
ng
615
,00
Tan
ahP
emk
ot
SK.
No
.49/
2002
10.
Gn
. Pas
irK
el. P
amu
sian
(Lad
ang)
15,0
0T
anah
Pem
ko
tSK
.N
o.4
9/20
0211
.T
anju
ng
Pas
irK
el. M
amb
uru
nga
n25
,00
Tan
ahP
emk
ot
SK.
No
.49/
2002
12.
Hu
tan
Wan
awis
ata
Juat
aK
el. J
uat
aK
erik
il15
0,00
Tan
ahP
emk
ot
Are
an
o: 5
90/0
7/P
em/2
005
13.
Kaw
asan
Ko
nse
rvas
iM
angr
ove
Bek
anta
nK
el. K
aran
gR
ejo
22,0
0T
anah
Pem
ko
t,±
10H
au
ntu
kp
eman
faat
anH
uta
nM
angr
ove
SKN
o. 5
91/H
K-V
/257
/200
1
14.
Per
mai
Les
tari
Kel
. Ju
ata
Per
mai
5,00
Tan
ahP
emk
ot
SK.
No
.500
/006
/P2T
/200
415
.T
aman
Min
yak
Kel
. Kam
pu
ng
63,
00T
anah
pri
vat
/WK
P
Per
tam
ina
SK.
No
.591
/201
1
16.
Sun
gai
Bat
uM
apan
Kel
. Pan
tai
Am
al4,
00T
anah
Pem
ko
tSK
.No
.591
/49/
T.P
EM
/201
017
.M
amb
uru
nga
nK
el. M
amb
uru
nga
n30
,00
Tan
ahP
emk
ot
SK.
No
.591
/02/
PE
M/2
009
18.
Gn
. Bak
soK
el. K
aran
gB
alik
1,40
Tan
ahP
emk
ot
SK.
No
.591
/23/
T.P
EM
/200
9
To
ta
l54
4.06
Sum
ber
: Dio
lah
dar
ila
mp
iran
SKW
alik
ota
Tar
akan
ten
tan
gH
uta
nK
ota
dari
2002
s/d
2011
Sour
ce: P
roce
ssed
from
appe
ndi
xof
May
orD
ecre
eof
Tar
akan
abou
tU
rban
Fore
stfr
om20
02to
2011
239
Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin