+ All Categories
Home > Documents > KAJIAN APLIKASI KEBIJAKAN HUTAN KOTA DI KALIMANTAN … · Kota Tarakan Kota Bontang Tabel 1....

KAJIAN APLIKASI KEBIJAKAN HUTAN KOTA DI KALIMANTAN … · Kota Tarakan Kota Bontang Tabel 1....

Date post: 09-Mar-2019
Category:
Upload: lamhuong
View: 229 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
of 21 /21
219 KAJIAN APLIKASI KEBIJAKAN HUTAN KOTA DI KALIMANTAN TIMUR ( ) Review on Application of Urban Forest Policy in East Kalimantan Oleh/ : By Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin 1 2 1 2 Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Jalan A.W. Syahrani, Samarinda 75124, Kaltim. Telp.0541-206364, Fax. 0541-742298, e-mail:[email protected] Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jalan Gunung Batu 5, Bogor 16610. Telp.0251-8633944, Fax.0251-8634924, e-mail: [email protected] Diterima 24 Februari 2012, disetujui 5 Juni 2012 Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung usaha-usaha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.63/2002 tentang hutan kota dan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Hasil penelitian pada empat kota di Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan) menunjukkan bahwa, dasar legal (lingkup dan penegakan hukum) lebih banyak tentang rencana tata ruang wilayah sebagai isu strategis. Sebagai derivasi dari peraturan nasional, peraturan daerah diharapkan mendukung di dalam upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota pada level regional. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk petunjuk teknis dalam strategi jangka pendek. Hingga tahun 2011, hanya kota Tarakan yang telah menetapkan peraturan daerah tentang hutan kota, tetapi semua kota tersebut telah menetapkan lahan berhutan sebagai hutan kota dari wilayah perkotaan meskipun belum mencapai target 10 persen. Selain itu, kebanyakan peraturan daerah dari empat kota tersebut relatif sedikit ABSTRACT In order to support development and management efforts of urban forest, a measure of legal control is necessary. Government has supported the efforts by enacting Government Regulation No.63/2002 regarding urban forest and technical policy from Ministry of Forestry Regulation No.P.71/2009 regarding the implementation of urban forest. Based on a research conducted in four cities (Samarinda, Balikpapan, Bontang and Tarakan) of East Kalimantan province, the legal basis (comprehensiveness and enforcement of laws) are more about spatial planning as a strategic issue. As derivation of national regulation, local regulations are expected to support in development and management efforts of regional level of urban forests. Local governments can enact local regulations for technical guidelines in short term strategy. Until 2011, only Tarakan municipality has enacted local regulation of urban forest, however all the cities have established urban forest in the city areas although still below the target of 10%. Moreover, most local regulations from these four cities have relatively paid little attention particularly to private property policy. Some of the major players may be involved in urban forest in developing towns. In this review, urban forest local regulations that exist in East Kalimantan are discussed, including legal issues, key players and their roles in urban forests management. Keywords: Urban forest, policy, East Kalimantan ABSTRAK
Transcript

219

KAJIAN APLIKASI KEBIJAKAN HUTAN KOTA DIKALIMANTAN TIMUR

( )Review on Application of Urban Forest Policy in East Kalimantan

Oleh/ :ByTien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin1 2

1

2

Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Jalan A.W. Syahrani, Samarinda 75124, Kaltim.Telp.0541-206364, Fax. 0541-742298, e-mail:[email protected]

Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jalan Gunung Batu 5, Bogor 16610.Telp.0251-8633944, Fax.0251-8634924, e-mail: [email protected]

Diterima 24 Februari 2012, disetujui 5 Juni 2012

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuahtindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung usaha-usaha ini dengan menerbitkanPeraturan Pemerintah No.63/2002 tentang hutan kota dan kebijakan teknis berupa Peraturan MenteriKehutanan No. P.71/2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Hasil penelitian pada empatkota di Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan) menunjukkan bahwa, dasarlegal (lingkup dan penegakan hukum) lebih banyak tentang rencana tata ruang wilayah sebagai isustrategis. Sebagai derivasi dari peraturan nasional, peraturan daerah diharapkan mendukung di dalamupaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota pada level regional. Pemerintah daerah dapatmengeluarkan peraturan daerah untuk petunjuk teknis dalam strategi jangka pendek. Hingga tahun 2011,hanya kota Tarakan yang telah menetapkan peraturan daerah tentang hutan kota, tetapi semua kotatersebut telah menetapkan lahan berhutan sebagai hutan kota dari wilayah perkotaan meskipun belummencapai target 10 persen. Selain itu, kebanyakan peraturan daerah dari empat kota tersebut relatif sedikit

ABSTRACT

In order to support development and management efforts of urban forest, a measure of legal control isnecessary. Government has supported the efforts by enacting Government Regulation No.63/2002 regardingurban forest and technical policy from Ministry of Forestry Regulation No.P.71/2009 regarding theimplementation of urban forest. Based on a research conducted in four cities (Samarinda, Balikpapan, Bontangand Tarakan) of East Kalimantan province, the legal basis (comprehensiveness and enforcement of laws) aremore about spatial planning as a strategic issue. As derivation of national regulation, local regulations areexpected to support in development and management efforts of regional level of urban forests. Localgovernments can enact local regulations for technical guidelines in short term strategy. Until 2011, onlyTarakan municipality has enacted local regulation of urban forest, however all the cities have established urbanforest in the city areas although still below the target of 10%. Moreover, most local regulations from these fourcities have relatively paid little attention particularly to private property policy. Some of the major players maybe involved in urban forest in developing towns. In this review, urban forest local regulations that exist in EastKalimantan are discussed, including legal issues, key players and their roles in urban forests management.

Keywords: Urban forest, policy, East Kalimantan

ABSTRAK

220

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

memberi perhatian bagi kebijakan kepemilikan lahan swasta. Dalam kajian ini, peraturan daerah tentanghutan kota yang ada di Kalimantan Timur dikaji, termasuk aspek hukum serta para pihak dan peranannyadalam pengelolaan hutan kota.

Kata kunci: Hutan kota, kebijakan, Kalimantan Timur

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya ling-kungan fisik kritis perkotaan, semakin banyakbermunculan fenomena masalah lingkungan diperkotaan seperti suhu udara dan tingkatpolusi yang semakin meningkat, hilangnyaruang terbuka hijau yang diikuti hilangnyaberbagai habitat keanekaragaman flora danfauna, hilang atau rusak dan menurunnyafungsi resapan air, pemandangan alami sertaberbagai macam masalah sosial. Untukmemperbaiki mutu lingkungan hidup danmerevitalisasi ekosistem di perkotaan denganmengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), salahsatu alternatif pemecahan yang dapat dilaku-kan adalah melalui pengembangan danpengelolaan hutan kota. Untuk mendukungupaya tersebut diperlukan kebijakan danperaturan perundang-undangan yang men-dukung dan aplikatif. Kebijakan pengem-bangan hutan kota mengatur tentangpenyelenggaraan hutan kota meliputipenunjukan, pembangunan, penetapan,pengelolaan, pengawasan, peran sertamasyarakat, dan pembiayaan. Upaya untukmeningkatkan kualitas lingkungan perkotaanakan tercapai apabila dilakukan perubahankebijakan yang juga memperhitungkanmanfaat keberadaan sumberdaya alamtermasuk sumberdaya genetik pohon-pohonan dan jasa lingkungan khususnyaekosistem perkotaan. Ekosistem perkotaanmerupakan bagian dari ekosistem buatan,contohnya antara lain: sempadan sungai, situatau danau dan bendungan, ruang terbukahijau, areal pemukiman, kawasan industri,jalan raya, jalan tol dan lain-lain.

Secara umum, landasan hukum yangmengatur kebijakan tentang hutan kota adalahUndang-undang No. 41 tahun 1999 tentangKehutanan pasal 9. Sejak tahun 2002, upayapembangunan dan pengembangan hutan kotatelah mendapat perhatian dan dukunganpemerintah dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah No.63 tahun 2002 tentang hutankota dan masih berupa garis besar penyeleng-garaan hutan kota. Dalam rangka mendukungpenyelenggaraan pengelolaan hutan kota dariKementerian Kehutanan dengan dikeluarkan-nya Peraturan Menteri Kehutanan RI No:P.71/Menhut-II/2009 tentang PedomanPenyelenggaraan Hutan Kota.

Peraturan Pemerintah tersebut dapatdigunakan sebagai pondasi legal bagi Pemerin-tah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kota(Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) dalam membangun, mengem-bangkan dan mengelola hutan kota, sebagaibagian dari RTH secara terencana didaerahnya. Walaupun berbagai ketentuanperundangan telah cukup mendasaripenyelenggaraan pembangunan hutan kotasebagai dasar legalitas, derivasi kebijakanberupa kebijakan atau peraturan di tingkatdaerah masih dibutuhkan. Daerah dapatmengeluarkan kebijakan dalam bentuk suratkeputusan kepala daerah ataupun peraturandaerah pada masing-masing Kabupaten/Kotasebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan-nya. Kepala daerah dapat mengeluarkan suratkeputusan tentang hutan kota dalam jangkapendek. Namun dalam jangka, panjangperaturan daerah menjadi hal yang pentinguntuk kelangsungan kelestarian hutan kota.

221

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin

Dalam rangka tercapainya pemba-ngunan dan pengembangan Hutan Kota diKalimantan Timur, perlu mendapat dukungankebijakan dan peraturan. Beberapa per-masalahan mendasar yang berhubungandengan kebijakan diantaranya: kurangefektifnya aplikasi Peraturan PemerintahNo.63 tahun 2002 tentang hutan kota di daerahdan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71tahun 2009 tentang Pedoman PenyelenggaraanHutan Kota. Untuk itu diperlukan kajiantentang berbagai bentuk kebijakan danperundangan yang erat kaitannya denganpembangunan dan pengelolaan hutan kotaatau lanskap perkotaan, kebijakan perkotaanserta beberapa produk aturan hukum terkaitlainnya. Hasil kajian tersebut dapat menjadimasukan guna mendukung keberhasilanpengembangan hutan kota secara umum darikota-kota yang sedang berkembang diKalimantan Timur.

Penelitian dilaksanakan di empat kota diKalimantan Timur yaitu: Samarinda, Balik-papan, Bontang dan Tarakan. Keempat kotatersebut termasuk dalam kategori kotaotonom yang dahulu merupakan bagian dari

. Objek penelitian meliputi(1) Dokumen kebijakan mencakup suratkeputusan (SK) dan peraturan daerah (Perda)tentang hutan kota secara spesifik, danperaturan daerah terkait lainnya sepertipenataan ruang, kawasan hijau, ruang terbukahijau, dan kawasan lindung; (2) Peta lokasipenelitian dan peta posisi hutan kota; dan (3)Laporan kependudukan dan perekonomiandaerah.

II.

A.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Daerah Tingkat II

B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari dataprimer dan data sekunder. Data primerdiperoleh melalui metode pengumpulan data,yaitu: (1) Analisis dokumen ataudengan meninjau dan mensintesis kebijakanpendukung yang terkait tentang hutan kotadan Ruang Terbuka Hijau serta jenis-jenisorganisasi pengelola hutan kota; (2) Analisispara pihak ( ) dengan mengevaluasipengelola hutan kota: struktur organisasi, tatahubungan kerja, SDM dan pembiayaan; (3)Observasi (pengamatan) pada hutan kota dan(4) Wawancara terpadu dan pengisiankuisioner kepada para nara sumber pengelolahutan kota serta kegiatan lokakarya atau

dari para pihak serta partisipasimasyarakat di perkotaan terkait pengelolaanhutan kota. Data sekunder didapatkan melaluikajian peraturan perundang-undangan, lite-ratur dan publikasi terkait dengan pengelolaanhutan kota.

Analisis data dilakukan secara kuantitatifdan kualitatif. Secara kuantitatif artinyamenguraikan data dalam bentuk angka dantabel yang berkaitan dengan kebijakanpengembangan dan pengelolaan hutan kotadan peranan organisasi-organisasi di daerahdan kebijakan-kebijakan atau peraturan daerahdalam rangka mendukung penyelenggaraanpengelolaan hutan kota. Sedangkan secarakualitatif artinya menguraikan data secarabermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektifsesuai dengan topik penelitian sehinggamemudahkan pemahaman dan interpretasidata. Analisis dengan cara tersebut di atasbertujuan untuk mengevaluasi pengelolaandan pengembangan hutan kota selanjutnya.

desk study

stakeholders

focusgroup discussion

222

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Hutan Kotadi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakansatu dari 33 provinsi di Indonesia, provinsiterluas kedua setelah provinsi Papua danmerupakan provinsi yang kaya dalam halsumber daya alamnya. Provinsi ini berada dipulau Borneo di wilayah Kalimantan bagianTimur berada antara 04°024' Lintang Utara02°25' Lintang Selatan dan 113°44' - 119°00'Bujur Timur, dengan luas wilayah 245.237,80km atau sekitar satu setengah kalidan atau 11% dari total luas wilayah

. Provinsi ini berbatasan langsungdengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian

dan . Secara administratif,provinsi ini terdiri dari 10 kabupaten danempat kotamadya: Balikpapan, Samarinda,Bontang dan Tarakan. Bontang dan Tarakanadalah dua kota dengan pertumbuhan yangcepat dan telah ditetapkan sebagai kotamadya

2 Pulau JawaMadura

Indonesia

Sabah Serawak

baru sejak tahun 1999. Sepuluh kabupatentersebut terdiri dari Paser dan Penajam PaserUtara (di bagian selatan), Kutai Kartanegara,Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Malinau,Nunukan, Bulungan dan Tana Tidung (dibagian utara). Samarinda merupakan ibukotaprovinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 tahun 1981, dibentuk

di wilayah danberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20tahun 1989, dibentuk pula

di wilayah .Dalam perkembangan lebih lanjut sesuaidengan ketentuan di dalam

,maka dibentuk 2 kota yaitu:(peningkatan kota administratif Tarakanmenjadi kotamadya) dan(peningkatan kota administratif Bontangmenjadi kotamadya). Populasi, luas lahan danluas areal hutan kota dari masing-masing kotaseperti pada Tabel 1.

Kota AdministratifBontang Kabupaten Kutai

KotamadyaTarakan Kabupaten Bulungan

Undang-UndangNo. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Kota Tarakan

Kota Bontang

Tabel 1. Populasi, luas wilayah dan luas lahan hutan kota di 4 kota di Kalimantan Timur (2011)Table 1. Population, area and urban forest area in four cities of East Kalimantan

Nama K ota(City)

Populasi Tahun/(Population

in 2005)

PopulasiTahun/

(Population in2010)

Luaswilayah/

(Area (ha))

Luas areal hutankota (Urban forest

area(ha))

Persentase hutankota/ (Urban

forest percentage )

Balikpapan 469.884 559.196 50.330 200 (21 lokasiditetapkan, 7lokasi berpotensi)

0.39

Samarinda 574.439 726.223 71.800 691,1 (26 lokasi dilima kecamatan)

0.96

Bontang 120.348 140.787 49.757 Termasuk 20.580hutan lindun g dan20 sebagai hutankota (6 lokasi)

0.04

Tarakan 168.331 193.069 65.733 (luasdaratan25.080)

544.06 (18 lokasidi empatkecamatan)

2.17

Sumber ( : Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2010 dan data primer diolah dari berbagai sumber ()

Source) Statistic ofEast Kalimantan Province, 2010 and primary data processed from many sources

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

223

Tradisi awal pengembangan danpengelolaan hutan kota sebagai bagian daripenataan ruang berorientasi pada upayamewujudkan satu bentuk kota tertentu. DiIndonesia, tradisi ini direfleksikan dalambentuk berbagai gagasan tentang kehidupanyang aman dan sejahtera sebagaimana berbagaislogan pembangunan kota seperti yangmuncul di berbagai kota Indonesia pada awaltahun 1980-an. Kota-kota yang terpilih sebagailokasi penelitian ini juga memiliki slogantersebut Samarinda (Kota TEPIAN = Teduh,Rapi, Aman, Nyaman), Balikpapan (

), Bontang (Kota TAMAN =Tertib-Mandiri-Agamis-Aman-dan Nyaman)dan Tarakan (BAIS = Bersih, Aman, Indah,dan Sejahtera).

Hal penting yang berkaitan denganpengembangan dan pengelolaan hutan kotaadalah lembaga yang menangani danmengelola hutan kota, mulai dari perencanaan,pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan,pemanfaatan dan pengendalian pengem-bangannya. Beberapa pihak yang terlibatdalam pengembangan hutan kota terutamadari kementerian pemerintah, pemerintahkota, lembaga swadaya masyarakat, institusiakademis, pihak swasta, kelompok-kelompokmasyarakat dan masyarakat kota.

Kota Samarinda adalah kota tropis yangdiliputi oleh hutan hujan tropis, dan keaneka-ragaman sumberdaya alam mineral. Sebagaiibukota provinsi Kalimantan Timur, secaraadministratif berbatasan dengan KabupatenKutai Kartanegara di bagian utara, barat, timurdan selatannya. Memiliki luas wilayah 71.800ha. Kota Samarinda terbagi ke dalam enamkecamatan dan 53 kelurahan.

Clean,green and healthy

B. Gambaran Kota Terpilih, AspekLegalitas dan Kelembagaan Pengem-bangan dan Pengelolaan Hutan Kota

1. Samarinda

Kota Samarinda sebagai salah satu kotabesar di Indonesia yang terus mengalamipembangunan di segala aspek kehidupan,sampai saat ini masih menghadapi perma-salahan besar dalam perkembangan wilayah-wilayahnya secara internal. Fenomena lajupertumbuhan penduduk, meningkatnya arusmigrasi akibat tingginya daya tarik kotaterutama dari sektor ekonomi bagi pendudukdi wilayah sekitarnya mengakibatkan terusmeningkatnya kebutuhan akan ruang kota,antara lain untuk fasilitas perumahan, fasilitasperdagangan jasa dan sebagainya.

Kota ini merupakan kota yang ber-kembang dengan pertumbuhan pendudukyang terus meningkat, terletak di sepanjangSungai Mahakam dan menjadi urat nadi dalammenunjang pertumbuhan ekonomi sertapermasalahan lingkungan yang kompleks.Secara ekonomis menjanjikan sebagai sumberpendapatan asli daerah (PAD), namundemikian akan menjadi malapetaka secaraekologis, apabila dalam pengelolaannya tidakmemperhatikan rambu dan kaidah konservasidan tata air tanah.

Fisik wilayah kota Samarinda padadasarnya merupakan sungaiMahakam. Karakteristik tanahnya alluvial,peranan fungsinya sangat rentan sebagai akibatdari perubahan struktur tanah yang ber-pengaruh langsung terhadap porositas danpermeabilitas tanah. Untuk itu pemulihanfisik wilayah di daerah hulu dan restorasiekologi bantaran sungai menjadi penting danprioritas dilakukan. Samarinda selalu lumpuhsaat diguyur hujan dan banjir karena luapan airsungai atau banjir kiriman, buruknya sistemdrainase kota dan hilangnya daerah resapan air.Intensitas banjir di wilayah kota Samarindacenderung meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 1992 Pemerintah kotaSamarinda mengeluarkan kebijakan berkaitan

meander

a. Dasar dan aspek legal

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin

224

dengan penetapan hutan kota, yaitu SKWalikota No.224 tahun 1992. Kemudian padatahun 2005 diperbaharui dengan SK WalikotaSamarinda No. 178/HK-KS/2005. Pada SKTahun 1992 ditetapkan 12 lokasi sebagai hutankota dan pada tahun 2005 ditetapkan sebanyak

25 lokasi sebagai hutan kota. Meskipun terjadipeningkatan dari luas dan jumlah lokasinya,namun belum dapat mencapai pemenuhanpersentase 10 persen hutan kota dari luaswilayahnya sesuai PP no.63 Tahun 2002.

Tabel 2. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan, pengembangan danpengelolaan hutan kota di Samarinda

Table 2. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forestin Samarinda

No. Dasar legalitas (Basic legality) I s i (Contents )

1. Surat Keputusan WalikotaSamarinda No. 178/HK -KS/2005

Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam WilayahKota Samarinda

2. Surat Keputusan WalikotaSamarinda No. 660/211/HUK -KS/2003

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda

3. Peraturan Daerah No. 28 t ahun

2003

Ketentuan Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam

Wilayah Kota Samarinda4. Peraturan Daerah No. 12 t ahun

2002Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

5. Peraturan Daerah No 12 t ahun2002

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SamarindaTahun 1994 -2004

6. Peraturan Daerah No. 03 t ahun

2001

Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

(Pasal 07 dan 30) dan Pembentukan Kantor Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kota Samarinda (Pasal 12dan 35)

7. Peraturan Daerah No.09 t ahun1993

Perubahan dan Larangan Merusak Pohon PelindungDalam Wilayah Kota Samarinda

8. Peraturan Daerah No.12 t ahun

1993

Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan

Timur9. Surat Keputusan Walikota

Samarinda No.224 t ahun 1992Penetapan Beberapa Lokasi Sebagai Hutan Kota DalamWilayah Kotamadya Daerah Tk.II Samarinda

Dari data pada Tabel 2 terlihat bahwaaspek legal hutan kota di Samarinda bermuarapada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota(RTRWK) dan pengelolaan ruang terbukahijau secara umum. Hal ini menandakanbahwa tata ruang kota merupakan perma-salahan paling mendasar dalam pengelolaanhutan kota dan merupakan bagian daripengelolaan ruang terbuka hijau.

Data hutan kota, lokasi, luas, statuslahan dan penetapannya di Samarinda dapatdilihat pada Lampiran 1. Dari data padalampiran tersebut, status hutan kota yangsudah ditetapkan sekitar 50% merupakanmilik perusahaan dan yayasan. Dengan statuslahan yang demikian, perubahan fungsi hutankota, tidak bisa dikendalikan sebabpenguasaan hutan kota tersebut sepenuhnya

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

225

hak perusahaan atau yayasan. Namun,Pemerintah Kota Samarinda melalui Bape-dalda dan beberapa instansi terkait, membuatnota kesepahaman (MoU) dengan pemilikareal yang dijadikan hutan kota. Kesepakatanitu berlaku selama lima tahun, dan pihakpemkot hanya bisa mengawasi dan tidakberhak melarang pengalihfungsinya.

Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Pemerintah kota Samarindabertanggungjawab di dalam perencanaan,pengembangan dan pemeliharaan hutan kota.Beberapa organisasi, lembaga dan instansiteknis yang terkait yang juga bertanggung-jawab, berperan dan berkoordinasi sertajejaring kerja dengan Dinas Pertanian, Per-kebunan dan Kehutanan dalam mewujudkanpelaksanaan pembangunan, pengembangandan pengelolaan hutan kota yaitu: (1) BadanLingkungan Hidup (beberapa bidang yaituBidang Informasi dan Penegakan HukumLingkungan dan Bidang Pemulihan SumberDaya Alam); (2) Badan Pertanahan Nasional(BPN); (3) Badan Perencanaan Daerah(Bappeda) dan (4) Dinas Kebersihan danPertamanan (DKP).

Lembaga swadaya masyarakat lokal yangbekerja secara khusus di bidang hutan kota diSamarinda adalah Yayasan BUMI. LSM-LSMini juga mendukung penghijauan kota danpenanaman pohon di beberapa program-program kota. Instansi-instansi pemerintahdan swasta seperti industri-industri lokal telahsecara aktif ambil bagian dalam kegiatanpenanaman sebagai bagian dari usaha-usahamengurangi polusi industri.

Perkembangan kota Balikpapan dalambeberapa tahun terakhir ini sangat pesat karena

b.

2.

Para pihak dalam pengembangan danpengelolaan hutan kota di Samarinda

Balikpapan

posisinya sebagai pintu gerbang provinsiKalimantan Timur dan juga visi Balikpapansebagai kota industri, perdagangan, jasa danpariwisata. Topografi Balikpapan berbukit-bukit dengan kelerengan yang bervariasi, sertajenis tanah pada beberapa kawasan didominasioleh jenis yang mudah mengalami pergeserandan erosi. Kondisi ini memerlukan pena-nganan yang benar dalam pengelolaannya.Kebutuhan akan lahan untuk mencapai visiBalikpapan dapat diwujudkan melaluiprogram-program pembangunan yang ber-wawasan lingkungan dengan mengikutserta-kan seluruh komponen yang ada di kota inidalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaandan evaluasinya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data luashutan kota di Balikpapan yang secara definitifsudah ditetapkan, saat ini baru mencapai 200 hayang tersebar di 28 lokasi atau mencapai 0,4persen dari luas wilayah Kota Balikpapan (503kilometer persegi) (Tabel 2 dan lampiran Tabel2). Meskipun pencapaian luas hutan kota yangditetapkan masih rendah namun secara umumruang terbuka hijau di Balikpapan didukungoleh kawasan hutan Pertamina seluas 120 ha,hutan lindung Sungai Wain (HLSW) seluas9.782,8 ha, hutan lindung Sungai Manggar(HLSM) seluas 4.994 ha serta masih terdapatseluas 29.351 ha lahan kritis baik yang telahmaupun yang belum tertangani.

Pemerintah kota Balikpapan menarget-kan hutan kota seluas 1.428 hektar hingga 2014mendatang. Target tersebut mengacu padaPeraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002tentang Hutan Kota dan berdasarkanpertimbangan bahwa Kota Balikpapanberfungsi sebagai paru-paru kota dan zonapenyangga untuk mengantisipasi bencanabanjir dan tanah longsor. Data hutan kota,lokasi, luas, status lahan dan penetapannyauntuk kota Balikpapan secara rinci padalampiran 3 dan 4.

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin

226

a. Dasar dan aspek legal

Kebijakan Pemerintah kota Balikpapanuntuk menetapkan beberapa kawasan hutankota sebagai kawasan yang dilindungi karenasifatnya yang khusus, di antaranya sebagaibagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota sejaktahun 1996 sudah ada meskipun dalamperencanaan, pelaksanaan, pengelolaan danpengawasannya masih terus dibenahi.Penetapan dua puluh satu kawasan sebagaihutan kota juga berperan sebagai ruangterbuka hijau dari tahun 1996 hingga tahun2004 oleh Pemerintah Balikpapan melaluibeberapa buah Surat Keputusan Walikota

merupakan salah satu upaya untuk melindungikawasan-kawasan yang mempunyai sifat yangkhusus.

Kota Balikpapan sampai saat ini belummemiliki peraturan daerah khusus tentanghutan kota meskipun telah menetapkan,mengembangkan dan mengelola hutan kota.Berdasarkan hasil wawancara dengan BadanLingkungan Hidup kota Balikpapan, drafperaturan daerah sedang dalam pembahasan.Kebijakan Pemerintah kota Balikpapantentang penataan ruang terbuka hijau dalambentuk hutan kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan, pengembangan danpengelolaan hutan kota di Balikpapan.

Table 3. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forestin Balikpapan

No. Dasar legalitas (Basic legality ) I s i (Contents)

1. Peraturan Daerah No. 05 t ahun 2006 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2005-

2015

2. Surat Kep utusan Wali kota Balikpapan

No. 188.45 -156 tahun 2004

Penetapan Lokasi Hutan Kota Kota Balikpapan

3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.

09 tahun 2003

Pencabutan Perda K otamadya Tk.II Balikpapan No.8 t ahun

1987 tentang Perlindungan Lahan

4. Surat Keputus an Wal ikota Balikpapan

No. 188.45 -11 tahun 2000

Penetapan Lokasi Hutan Kota Kota Balikpapan

5. Surat Keputusan Walik ota Balikpapan

No. 188.45 -46 A t ahun 1999

Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan atau Hutan Kota

Kotamadya Daerah Tk.II Balikpapan

6. Surat Keputusan Wali kota Balikpapan

No. 188.45 -192 tahun 1997

Penetapan Lokasi Hutan Kota Kotamadya Daerah Tk.II

Balikpapan

7. Surat Keputusan Wal ikota Balikpapan

No. 188.46 -87 tahun 1997 tanggal 16

Juni 1997

Pembentukan Tim Pelaksana Penataan Ruang Terbuka

Hijau/ Hutan Kota (RTHK) Kotamadya Daerah Tk.II

Balikpapan

8. Surat Keputusan Wali kota Balikpapan

No. 188.45 -176 tahun 1996 tanggal 31

Desember 1996

Penetapan Lokasi Hutan Kota Kotamadya Daerah Tk.II

Balikpapan

9. Surat Keputusan Walikota B alikpapan

No. 188.45-116 tahun 1996 tanggal 06

Agustus 1996

Pembentukan Tim Pelaksana Penataan Ruang Terbuka

Hijau/ Hutan Kota (RTHK) Kotamadya Daerah Tk.II

Balikpapan

10. Peraturan Daerah P rovinsi Kalimantan

Timur No.12 t ahun 1993

Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur

11. Peraturan Daerah No.08 t ahun 1987 Perlindungan Lahan (Dicabut)

Sumber ( : Data primer diolah ( )Source) Primary data processed

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

227

Dari pantauan fisik di lapangan nampakjelas bahwa hutan-hutan kota di Balikpapan,mendapat perhatian dari pemerintah kotanya.Hal ini terlihat dari kondisi fisik setiap hutankota yang dikunjungi yaitu setiap lokasi hutankota memiliki papan nama dengan keteranganposisi hutan kota itu secara administratifdisertai batas-batas yang jelas denganpemasangan pagar keliling. Hal ini menjadibagian dari bentuk sosialisasi bagi masyarakatdi sekitarnya tentang keberadaan masing-masing hutan kota. Budaya bersih danwawasan lingkungan juga merupakan bagianyang tidak terpisahkan pada umumnya telahmenjadi ciri masyarakat Balikpapan, ter-akomodasi secara profesional dalam programPemerintah Kota Balikpapan.

Badan Lingkungan Hidup (BLH)Pemkot Balikpapan bertanggungjawab didalam perencanaan, pengembangan danpemeliharaan hutan kota. Beberapa organisasi,lembaga dan instansi teknis yang terkait yangjuga bertanggungjawab, berperan danberkoordinasi serta jejaring kerja denganBadan Lingkungan Hidup dalam mewujudkanpelaksanaan pembangunan, pengembangandan pengelolaan hutan kota dan ruang terbukahijau di Balikpapan yaitu: (1) BadanPertanahan Nasional (BPN); (2) DinasPertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP);(3) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan(4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Sementara Dinas Kehutanan sebagaipelaksana teknis hutan kota telah ditiadakan,tetapi kegiatan yang berhubungan denganhutan kota di bawah koordinasi langsungBadan Lingkungan Hidup. Dinas Pertanian,Kelautan dan Perikanan (DPKP) merupakandinas lain terkait yang ikut memberikandukungan dalam pelaksanaan pengelolaanbeberapa lokasi hutan kota yang juga bertujuansebagai kawasan konservasi mangrove.

b Para pihak dalam pembangunan danpengelolaan hutan kota di Balikpapan

.

Di Balikpapan, masyarakat lokal telahmengorganisir mereka sendiri menjadi kelom-pok-kelompok yang mendukung penanamandan pemeliharaan pohon-pohon di perkotaan.Lembaga swadaya masyarakat lokal yangbekerja secara khusus tentang hutan kota diBalikpapan adalah Yayasan PEDULI. Pihakswasta seperti industri-industri lokal telah secaraaktif ambil bagian dalam kegiatan penanamansebagai bagian dari usaha-usaha mengurangipolusi industri. Perusahaan-perusahaan yangterlibat dalam kegiatan penanaman sepertiPertamina, Unocal dan Chevron.

Kota Bontang terletak sekitar 120dari Kota , berbatasan

langsung dengan diutara dan barat,di selatan dan di timur. Posisigeografis kota ini antara 0.137° LU dan 117.5°BT. Di kota ini berdiri tiga perusahaan besar dibidang yang berbeda-beda, (

), ( dan) dan ( )

serta memiliki kawasan industri petrokimiayang bernama . KotaBontang sendiri merupakan kota yangberorientasikan di bidang industri, jasa sertaperdagangan.

Berdasarkan hasil pengumpulan dataluas hutan kota Bontang yang secara definitifsudah ditetapkan, saat ini baru mencapai 20hektar yang tersebar di 6 titik lokasi. Luashutan kota tersebut belum mencapaipersentase ideal seperti disebutkan dalam PPno.63 tahun 2002. Meskipun pencapaian luashutan kota yang ditetapkan masih rendahnamun secara umum ruang terbuka hijau diBontang didukung oleh kawasan hutanlindung kota Bontang seluas 5.573 ha,

secara administras ipemerintahan terletak di Kota Bontang (0,36%dari luas TNK (198.629 ha) yaitu 715,06 ha.Kantor pengurus TNK yang berada di utaraKota Bontang, juga berada di kawasan ini.Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan danpenetapannya di Bontang dapat dilihat padaLampiran 4.

3. Bontang

kilometer SamarindaKabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai KartanegaraSelat Makassar

Badak NGL gasalam Pupuk Kalimantan Timur pupukamoniak Indominco Mandiri batubara

TamanNasional Kutai

Kaltim Industrial Estate

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin

228

a. Dasar legalitas

Tabel 4. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan hutan kota di BontangTable 4. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forest

in Bontang

No. Dasar legalitas (Basic legality ) I s i (Contents)

1. Surat Keputu san Walikota Bontang No. 136.1

tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009

Penetapan Lokasi Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Stadion Kota Bontang

2. Surat Keputusan Walikota Bontang No. 129.1

Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009

Penetapan Lokasi Lahan Untuk Hutan dan

Agrowisata Kota Bontang

3. Surat Keput usan Walikota Bontang No. 115.1

tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008

Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Zona

Penyangga TPA Kota Bontang

4. Surat Keputusan Walikota Bontang No. 225

tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008

Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan

Bontang Lestari Kota Bontang

5. Surat Keputusan Walikota Bontang No. 370.1

tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006

Penetapan Lokasi Perluasan Hutan Kota Pemerintah

Kota Bontang

6. Pera turan Daerah Kota Bontang No.6 t ahun

2003

Pengelolaan hutan lindung kota Bontang

7. Surat Kep utusan Walikota Bontang No. 36

tahun 2005 tanggal 29 Januari 2003

Penetapan Kawasan Hutan Kota Bontang di Desa

Sekambing

8. Perat uran Daerah Kota Bontang No.14 t ahun

2003

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata

Kota

9. Perat uran Daerah Kota Bontang No.03 t ahun

2003

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2003 No. 4)

b. Para pihak dalam pengembangan danpengelolaan hutan kota

Dinas Kehutanan Pemerintah kotaBontang bertanggungjawab di dalamperencanaan, pengembangan dan peme-liharaan hutan kota. Dinas Kehutanan sebagaipelaksana teknis hutan kota berperan sangataktif. Beberapa organisasi, lembaga daninstansi teknis yang terkait yang jugabertanggungjawab, berperan dan berkoor-dinasi serta jejaring kerja dengan DinasKehutanan dalam mewujudkan pelaksanaanpembangunan, pengembangan dan penge-lolaan hutan kota di Bontang, yaitu: (1) BadanLingkungan Hidup dengan beberapa bidangyaitu Bidang Informasi dan Penegakan HukumLingkungan dan Bidang Pemulihan SumberDaya Alam; (2) Badan Pertanahan Nasional(BPN); (3) Badan Perencanaan Daerah(Bappeda); dan(4) Dinas Kebersihan danPertamanan (DKP).

Pihak swasta seperti industri-industrilokal telah secara aktif ambil bagian dalamkegiatan penanaman untuk mengurangi polusiindustri. Di kota Bontang, perusahaan-perusahaan yang terlibat seperti PT. BadakNGL ( ), PT. DSM KaltimMelamin, Indominco dan PT. Pupuk Kaltim.

Kota Tarakan merupakan terbesarketiga di , dan jugamerupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia.Kota ini memiliki luas wilayah 250,80 km² dansesuai dengan data Badan KependudukanCatatan Sipil dan Keluarga Berencana KotaTarakan pada berpenduduksebanyak 239.787 jiwa. Kota Tarakan atau jugadikenal sebagai , berada padasebuah pulau kecil yang terletak di utaraKalimantan Timur. Kota Tarakan beradadalam suatu pulau yang dipisahkan oleh laut

Natural Gas Liquid

Bumi Paguntaka

2. Tarakan

kotaprovinsi Kalimantan Timur

Agustus 2011

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

229

dengan daerah lainnya, memiliki prospek yangsangat besar untuk menjadi barometerpembangunan bagi daerah-daerah disekitarnya. Bila dilihat dari kondisi PulauTarakan yang memiliki Hutan Lindung seluas

2.400 Ha berdasarkan SK. Menteri Pertanian+

Nomor : 175/Kpts/UM/3/1979 tanggal 15Maret 1979, dan kemudian dilakukanpenambahan luas 3.775 Ha berdasarkan SK.Walikota Tarakan Nomor : 49 tahun 2002sehingga menjadi 6.175 Ha atau 24,49 % dariluas keseluruhan Pulau Tarakan.

+

+

a. Dasar legalitas

No. Dasar legalitas (Basic legality ) I s i (Contents )

1. Surat Keputusan Walikota Tarakan No.591/140/HK -II/2011

Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan HutanKota di Kota Tarakan

2. Surat Keputusan Walikota TarakanNo.591/39/T.PEM/2010

Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Terletak diJalan Sei Kapuas Rt.03 Kelurahan Pa ntai AmalKecamatan Tarakan Timur

3. Surat Keputusan Walikota TarakanNo.591/02/PEM/2009

Penetapan Lokasi Kawasan Lindung di KelurahanMamburungan Kecamatan Tarakan Timur

4. Surat Keputusan Walikota TarakanNo.591/23/T.PEM/2009

Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka HijauTaman Kota (Gunung Bakso) Terletak diKelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat

5. Surat Keputusan Walikota Tarakan No.49tahun 2002

Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan LindungDi Wilayah Kota Tarakan

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 03 t ahun2002

Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 03 Tahun2002

Larangan dan pengawasan hutan mangrove di KotaTarakan

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 21 Tahun1999

Hutan Kota Tarakan

Tabel 5. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan hutan kota di TarakanTable 5. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forest

in Tarakan

Berbeda dengan tiga kota lainnya,berdasarkan hasil pengumpulan dokumenkebijakan tersebut diketahui bahwa peme-rintah kota Tarakan telah mengeluarkankebijakan daerah berupa peraturan daerahtentang hutan kota Tarakan sejak tahun 1999.

Dinas Kehutanan dan PerkebunanPemerintah kota Tarakan bertanggungjawabdalam perencanaan, pengembangan dan

b. Para pihak dalam pengembangan danpengelolaan hutan kota di Tarakan

pemeliharaan hutan kota. Dinas tersebutsebagai pelaksana teknis hutan kota berperansangat aktif. Beberapa organisasi, lembaga daninstansi teknis yang terkait yang juga ber-tanggungjawab, berperan dan berkoordinasiserta jejaring kerja dengan Dinas Kehutanandalam mewujudkan pelaksanaan pem-bangunan, pengembangan dan pengelolaanhutan kota di Tarakan, yaitu: (1) BadanLingkungan Hidup (BLH); (2) BadanPertanahan Nasional (BPN); (3) BadanPerencanaan Daerah (Bappeda); dan (4) DinasKebersihan dan Pertamanan (DKP).

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin

230

Dinas Kehutanan, Pertambangan danEnergi Pemerintah kota Tarakan sebagaipelaksana teknis hutan kota menangani secaralangsung kegiatan yang berhubungan denganhutan kota seperti penanaman pengayaan,inventarisasi jenis, pemeliharaan danpengamanan lokasi dan sosialisasi kepadamasyarakat.

Kondisi-kondisi hutan kota jugadipengaruhi oleh faktor-faktor biofisik dansosial, termasuk bentuk perkotaan, kondisisosial ekonomi dan kebijakan penataan kota.Kota-kota di Kalimantan Timur sedangberkembang, populasi di kota-kota tersebutbertambah dengan cepat. Hal ini terlihat padapertumbuhan populasi penduduk setiap kota(Tabel 1). Dengan pertumbuhan yang cepatdari kota, telah ada masalah-masalahlingkungan yang besar mengiringi.

Kota-kota yang memiliki populasipenduduk pada rentang 500 ribu hingga 1 jutajiwa termasuk dalam kategori kota besar(Widiantono dan Soepriadi 2009). Berdasarkanpopulasi penduduknya, Samarinda termasukkategori kota besar. Sedangkan Balikpapantermasuk kategori kota sedang yang saat inimenuju menjadi kota besar dilihat daripertumbuhan penduduknya. Sedangkan kotaBontang dan Tarakan termasuk kategori kotasedang.

Dasar legalitas atau aspek legal merupa-kan undang-undang dan peraturan yangberkaitan dengan keberadaan dan pengelolaankawasan hijau atau ruang terbuka hijautermasuk di dalamnya adalah hutan kota.Aspek legal ini meliputi produk hukum di

C.

D.

Faktor-faktor Biofisik dan Sosial

Tuntutan Ideologi dan Perundang-undangan yang Mendukung HutanKota

tingkat nasional dan turunannya di tingkatregional/lokal; yang secara umum mempunyaitujuan: (a) meningkatkan mutu lingkunganhidup yang nyaman, segar, indah, bersih dansebagai sarana pengamanan lingkunganperkotaan; dan (b) menciptakan keserasianlingkungan alam dan binaan yang bermanfaatuntuk kepentingan masyarakat. Aspek legal inidengan berjalannya waktu tentu akanmengalami perubahan, sehingga penelusuranperaturan perundangan yang telah mengalamiperubahan harus terus dilakukan olehpemerintah kota.

Hasil penelitian pada empat kota diKalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan,Bontang dan Tarakan) menunjukkan bahwa,dasar legal (lingkup dan penegakan hukum)lebih banyak tentang rencana tata ruangwilayah sebagai isu strategis (Tabel 6). Untukmengamati peluang masuknya kebijakanruang terbuka hijau yang memasukankebijakan hutan kota dalamnya, maka perludiamati otoritas dalam perencanaan tata ruang.Pada level provinsi, otoritas lembagaperencana tata ruang ada pada BAPPEDA(Badan Perencana Pembangunan Daerah)Provinsi. Adapun bentuk kerja yang dilakukanoleh Bappeda Provinsi adalah menyusunrencana tata ruang dengan tetap memper-hatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan ruang dilevel provinsi juga menjadi wewenang BappedaProvinsi yang harus berkoordinasi denganinstansi-instansi terkait. Bentuk tugasnyaadalah menyusun program-program peman-fatan ruang dengan cara mengkoordinasiinstansi-instansi terkait. Sedang pengendalianruang tidak berada pada wilayah otoritasprovinsi. Meskipun demikian, provinsi tetapbertanggung jawab mengkoordinasi kabu-paten dan kota, tujuannya adalah agarpenataan ruang tidak terjebak pada egokewilayahan.

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

231

Tabel 6. Pembahasan kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK), ruangterbuka hijau dan hutan kota.

Table 6. Local regulation regarding city landscape planning, green area and urban forest in fourcities in East Kalimantan

Isu strategis (Strategic issues)

No. Kota/City RTRWK/Tata ruang

(Spatial landscape planning)

Hutan kota

(Urban forest )

1. Samarinda Perda no.12 tahun 2002 -2. Balikpapan Perda no.05 t ahun 2006 (2005-2015) -3. Bontang Perda no.3 t ahun 2003 -

4. Tarakan Perda no.15 t ahun 2001Perda no.03 t ahun 2006

Perda No. 21 Tahun 1999

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor63 tahun 2002 tentang Hutan Kota (pasal 8 ayat3), persentase luas hutan kota paling sedikit 10persen dari wilayah perkotaan dan ataudisesuaikan dengan kondisi setempat.Selanjutnya terkait dengan upaya untukmengatasi masalah daerah perkotaan dalamUU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan TataRuang Wilayah ditetapkan bahwa setiap kotaharus memiliki setidaknya 30 persen dariluasan wilayah kota merupakan kawasanruang terbuka hijau. Keempat kota tersebutmemiliki kesulitan dalam pencapaian angkatersebut. Hal ini terlihat dari persentasecapaian luas hutan yang secara definitifditetapkan dalam Surat Keputusan darimasing-masing walikota. Beberapa alasannyaadalah meningkatnya tekanan pada peng-gunaan lahan untuk perumahan, pem-bangunan ekonomi dan beberapa penggunaanlahan lainnya. Meskipun demikian, dari hasildiskusi yang dilakukan bahwa setiap kotasudah mempersiapkan program untukmengalokasikan lahan sebagai calon arealhutan kota.

Hutan kota dapat dimasukan sebagaibagian dalam ruang terbuka hijau (RTH).Penetapan peruntukan ruang, maka di dalamUU ini, pemerintah menegaskan pemberian

sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tataruang. Dengan keluarnya UU ini, makakeberlanjutan kawasan yang ditunjuk sebagaikawasan hutan kota dapat terjamin. Kebijakanini kemudian dilanjutkan dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007tentang Penataan Ruang Terbuka HijauKawasan Perkotaan.

Paradigma dan azas kebijakan tata ruangtelah menunjukan arah yang dapat mem-perbaiki kondisi tata ruang di masing-masingkota terpilih. Namun pada level implemetasikebijakan ini masih akan diberikan tawaranyang dapat digunakan untuk mengintervensiagar proses kebijakan mengakomodasi kebi-jakan hutan kota. Sebagai derivasi dari per-aturan nasional, peraturan daerah diharapkanmendukung pengembangan dan pengelolaanhutan kota di tingkat daerah/regional.

Berbagai pihak terlibat dalam pem-bangunan hutan kota dari kota-kota yangberkembang di Kalimantan Timur. Para pihakutama adalah institusi dari departemenpemerintah, pemerintah kota, lembagaswadaya masyarakat, pelaku bisnis, institusiakademis, kelompok-kelompok masyarakatdan penduduk sekitar. Aspek kelembagaan

E. Peran Para Pihak

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin

232

dari hutan kota merupakan aspek penting.Tentu saja, kota yang berbeda juga memilikilembaga berbeda dengan tanggung jawab sesuaitupoksi (Tugas Pokok Organisasi) yangdiembankan dalam kegiatan penanamanpohon-pohon di perkotaan. Secara umumorganisasi yang memiliki wewenang dalam

pengembangan dan pengelolaan hutan kota disetiap kota yang menjadi lokasi penelitianmempunyai urutan tanggung jawab yangberbeda seperti tertuang pada Tabel 7. Lebihjauh, hal ini mengantisipasi adanya variasi yangbesar dalam proporsi lahan di bawahpenetapan kepemilikan yang berbeda.

Tabel 7. Jenjang urutan tanggung jawab dari lembaga pengelola hutan kota pada empat kota diKalimantan Timur

Table 7. Level of institution responsible in urban forest management in four cities in EastKalimantan

Kota (City)No. Institusi ( Institution )

Samarinda Balikpapan Bontang Tarakan

1. Badan Lingkungan Hidup 2 1 2 2

2. Dinas Pertanian, Perkebunandan Kehutanan

1 1 1

3. Dinas Pertanian, Kelautan da nPerikanan

2

4. Badan Perencanaan Daerah 3 3 3 35. Badan Pertanahan Nasional 4 4 4 4

6. Dinas Kebersihan danPertamanan

5 5 5 5

Ketersediaan lahan, dasar legalitas,sarana organisasi, dukungan dan partisipasimasyarakat merupakan sebuah kebutuhan danjalur-jalur pengembangan terwujudnyaprogram pembangunan, pengembangan danpengelolaan hutan kota di wilayah KalimantanTimur. Institusi pemerintah atau swasta,bahkan perorangan yang mampu danmemenuhi syarat, merupakan wadah yangdapat menyelenggarakan pembangunanhutan-hutan di wilayah perkotaan. Lebihjauh, hal ini mengantisipasi adanya variasiyang besar dalam proporsi lahan di bawahpenetapan kepemilikan yang berbeda.

Langkah awal yang dilakukan, antaralain, diefektifkannya peranan institusi sektor

F. Kebijakan Hijau ( )Green Policy

hijau (Dinas Kehutanan) untuk menanganisecara langsung dengan membangun danmengelola kawasan hijau binaan dalam wujud'hutan kota'. Niat tersebut muncul atas dasarpertimbangan (a) peran, fungsi dan jasabiologis pepohonan, yang terbukti mampumengendalikan berbagai bentuk pencemarandan sumber-sumber penyebabnya, karenakomunitas tumbuhan hutan kota dapat ber-fungsi sebagai paru-paru kota, (b) keterbatasanasset Pemda dalam hal penguasaan tanah akibatsemakin meningkatnya harga tanah, (c)meningkatnya jumlah kendaraan bermotordan berkembangnya wilayah industri (sumbercemaran lingkungan), serta (d) meningkatnyajumlah penduduk dan berkembangnyawilayah pemukiman, yang cenderungmendambakan kenyamanan lingkunganhidupnya.

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

Meningkatnya keyakinan kepada parajajaran pimpinan pemerintah daerah dananggota dewan legislatif akan pentingnyapengembangan dan pengelolaan hutan kotasebagai bagian dari RTH menentukankelancaran penyediaan anggaran yang besar( ) untuk pembangunan, pengem-bangan dan pengelolaan hutan kota sebagaiRuang Terbuka Hijau yang penting. Komit-men dan konsistensi pemerintah daerah danDPRD terhadap lingkungan dibuktikandengan dicantumkannya target hutan kota10% dari RTH 30% dalam RTRW setiap kota.Pemerintah daerah harus melakukan pening-katan kesadaran aparat lintas sektoral dalampengembangan hutan kota. Pemerintah daerahdan DPRD seharusnya menempatkan masalahhutan kota sebagai salah satu isu penting dalampembahasan anggaran dan program pem-bangunan yang berkelanjutan.

Upaya-upaya mereduksi dampak negatifpembangunan fisik dan ekonomi perkotaansudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak(pemerintah, swasta, masyarakat) untukmemperbaiki ekosistem di perkotaan, antaralain, dengan melakukan kegiatan penanamandi banyak lokasi di Samarinda, Balikpapan,Bontang dan Tarakan. Langkah lebih jauhpada tahun 2010 diprakarsai oleh GubernurKalimantan Timur dengan berbagai mottoseperti ,

dan lain-lain, tampaknyamenjadi cikal bakal bahwa pembangunankawasan hijau menjadi satu kegiatan secaraterpadu berkelanjutan. Koordinasi denganpihak terkait dalam pengelolaannya secaraterpadu (integratif) perlu terus dilakukan.Penyusunan kebijakan daerah membutuhkankesamaan persepsi tentang hutan kota danpenyelenggaraannya agar program yangdijalankan bisa didukung oleh semua pihak. Disamping itu partisipasi masyarakat dalam

green budget

One billion trees one man five treesKaltim Green

G. Pemberdayaan Komunitas Hijau

penyusunan kebijakan dapat dilakukan dalambentuk pemberian informasi, saran danpertimbangan.

Semua pemerintah kota yang menjadilokasi penelitian (Samarinda, Balikpapan,Bontang dan Tarakan) telah menetapkanbeberapa lokasi yang berupa tutupan lahanhijau sebagai hutan kota melalui beberapasurat keputusan walikota. Kebijakantersebut paling tidak dapat digunakansebagai dasar penyelenggaraan hutan kotadi tingkat tapak. Pemerintah kotaSamarinda, Balikpapan dan Bontang belumsecara khusus menetapkan peraturandaerah tentang hutan kota.Dari analisis kebijakan daerah yangdikeluarkan keempat kota tersebut terlihatbahwa kebijakan hutan kota yang adamasih menjadi bagian dari proses kebijakanperlindungan lingkungan kota, perlin-dungan lahan dan tata ruang kota secaraumum.Keempat kota sudah berpedoman pada PPNo.63 Tahun 2002 dalam hal penetapanluas hutan kota minimal 10% dari luaswilayahnya ke dalam rencana peraturandaerah tentang Rencana Tata RuangWilayah. Meskipun pencapaian luas hutankota yang telah ditetapkan hinggapenelitian ini berlangsung rata-rata masihdi bawah 10% namun hal ini sudah merupa-kan suatu kemajuan yang signifikan yangberhasil didorong oleh parapihak untuklandasan kebijakan jangka panjang.Banyak lahan yang kini telah dibangunsebagai kawasan-kawasan hijau dalambentuk hutan kota, akan tetapi belummerupakan jaminan sebagai kawasan hutandefinitif, sehingga sangat memungkinkan

IV.

A.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.

2.

3.

4.

233

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin

diubah untuk kepentingan bangunan lain.Ketersediaan lahan dengan status per-untukan yang jelas perlu ditetapkan secaralugas, sebagai wahana pembangunan danpengembangan hutan kota, agar penye-lenggaraannya dapat dilakukan secaraterprogram.Sebagai kebijakan yang mengaturpemanfatatan ruang bagi publik, kebijakantata ruang dan hutan kota adalah kebijakanyang berada pada posisi yang sangatstrategis. Bagi pemerintah pusat dandaerah, pembuatan dan pengimplemen-tasian kebijakan ini akan menjadi buktidalam menjalankan tanggung jawab untukmemenuhi hak publik, baik untukmendapatkan akses ruang yang tepat,kepentingan ekonomi, sosial, dan budayamaupun guna mendapatkan lingkunganyang memenuhi standar kesejahteraan.Menurut parapihak keempat kota, tidaksemua kota memiliki ketersediaan lahan.Konflik penggunaan lahan yang ber-singgungan dengan tanah hak menjadimasalah dan membutuhkan pembahasanlebih lanjut.

Perlu secepatnya mendorong lahirnyaperaturan daerah tentang Ruang TerbukaHijau secara umum dan hutan kota secarakhusus agar perencanaan pembangunan,pengembangan dan pengelolaan hutankota memiliki kekuatan hukum yang jelasdan tegas.Perencanaan tata ruang merupakan suatuhal yang bersifat politis dikarenakanadanya kepentingan di antaraparapihak yang ada. Walaupun ada tawar-menawar kepentingan, prioritas utamayang harus menjadi pijakan seluruh pihakadalah tata ruang dibentuk gunamelindungi ekosistem dan ekologi. Dalamproses ini hutan kota harus diposiskan

5.

6.

1.

2.

B. Saran

bargaining

sebagai bagian dari upaya negara untukmemenuhi kebutuhan publik. Oleh karenaitu semua parapihak harus mempunyaikesadaran pentingnya hutan kota.Mengingat luasnya aspek pengelolaanhutan kota di masing-masing kota darimulai perencanaan, pelaksanaan, peme-liharaan dan pemanfaatan bagi kepen-tingan sosial maupun ekonomi danekologis, maka perlu kejelasan tentanginstitusi atau badan pengelola hutan kotaagar dapat berperan sebagai infrastrukturhijau.

Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum danPenelitian Hukum. PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehu-tanan. 2009. ROADMAP Penelitian danPengembangan Kehutanan 2010-2025.Departemen Kehutanan. Jakarta.

Daryadi, L., Q.A.B. Priarso, T.S. Rostian danE. Wahyuningsih. 2002. KonservasiLanskap. Alam, Lingkungan danPembangunan. Penerbit: PerhimpunanKebun Binatang Se-Indonesia ZoologicalParks Association.

Farina, A. 1998. Principles and Methods inLandscape Ecology. Chapman and Hall.London-Weinheim-New York-Tokyo-Melbourne-Madras.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14tahun. Tentang Penataan RuangTerbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.

Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2002tentang Hutan Kota.

Peraturan Daerah. No. 12 tahun 2003 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota

3.

DAFTAR PUSTAKA

Samarinda.

234

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

Samsoedin dan Waryono. 2010. Hutan kotadan keanekaragaman jenis pohon diJabodetabek. Yayasan KEHATIIndonesia Biodiversity Foundation.

Samsoedin, I. 2010. Rencana PenelitianIntegratif 2010-2014. PengembanganHutan Kota/Lanskap Perkotaan. PusatPenelit ian Sosial Ekonomi danKebijakan Kehutanan. Bogor.

Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2010.Kalimantan Timur Dalam Angka 2010.Central Board of Statistics and RegionalDevelopment Planning Board of EastKalimantan Province. Samarinda, EastK a l i m a n t a n . W e b s i t e :

.http://www.kaltim.bps.go.id

Undang-undang No.26 tahun 2007 tentangPenataan Badan Perencanaan danPembangunan Nasional (BAPPENAS).Website: .

Widiantono, D.J dan I. Soepriadi. 2009.Menakar Kinerja Kota-kota di Indonesia.Tata Ruang Online Bulletin. ISSN: 19781571. Edisi Januari Pebruari 2009.

Yayasan Bumi. 2006. Evaluasi Hutan KotaSamarinda.

Yayasan Peduli. 2004. Hutan Kota Balikpapan.Paru-paru kota yang terlupakan. Catatanhasil study partisipatif. Potensi KawasanHutan Kota Telaga Sari. April-Agustus2003. Yayasan Peduli didukung olehU n o c a l I n d o n e s i a C o m p a n y -Balikpapan.

Ruang.

http://www.bappenas.go.id

235

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin

Lam

pir

an. 1

. Dat

ah

uta

nk

ota

, lo

kas

i,lu

as, s

tatu

sla

han

dan

pen

etap

andi

Sam

arin

daA

ppen

dix

1.U

rban

fore

stda

ta, l

ocat

ion

, are

a,st

atu

san

dde

term

inat

ion

ofla

nd

inSa

mar

inda

No

.N

ama

Hu

tan

Ko

ta

(Nam

eof

Urb

anFo

rest

)

Lo

kas

i

(Loc

atio

n)

Lu

as

(ha

)

Stat

us

Lah

an

(Lan

dSt

atu

s)

Stat

us

Pen

etap

an

(Det

erm

inat

ion

Stat

us

)

1.H

ote

lM

esra

Jl.

Kes

um

aB

angs

a2,

30T

anah

Per

usa

haa

nSK

no

.17

8/H

K-K

S/20

052.

Jl. P

emb

angu

nan

/Jl.

Sup

rap

to,

Vo

or

fo0,

48T

anah

Neg

ara

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

3.L

ingk

un

gan

Bal

aiK

ota

Jl. K

esu

ma

Ban

gsa

7,64

Tan

ahP

emk

ot

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

4.U

jun

gJe

mb

atan

Mah

akam

Jl. U

ntu

ng

Suro

pat

i1,

50T

anah

Neg

ara

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

5.U

niv

ersi

tas

Mu

law

arm

anK

om

ple

kG

n.

Kel

ua

49,0

0T

anah

Neg

ara

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

6.P

.T. H

arta

ty60

,00

Tan

ahp

eru

sah

aan

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

7.P

.T. G

ani

Mu

lya

Sam

arin

daSe

ber

ang

0,97

Tan

ahp

eru

sah

aan

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

8.P

.T. S

um

ber

Mas

Sam

arin

daSe

ber

ang

85,0

0T

anah

per

usa

haa

nSK

no

.17

8/H

K-K

S/20

059.

P.T

. Su

mal

indo

Sam

arin

daSe

ber

ang

3,60

Tan

ahp

eru

sah

aan

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

10.

Tam

anM

akam

Pah

law

anJl

.K

esu

ma

Ban

gsa

0,52

Tan

ahP

emk

ot

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

11.

Bel

akan

gru

mah

jab

atan

wal

iko

taJl

. S.P

arm

an1,

75T

anah

Pem

ko

tSK

no

.17

8/H

K-K

S/20

0512

.P

.T. K

ian

iT

elu

kT

jin

ta,

Seli

li6,

00T

anah

per

usa

haa

nSK

no

.17

8/H

K-K

S/20

05

13.

SMU

10M

elat

iSa

mar

inda

Seb

eran

g5,

00T

anah

Yay

asan

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

14.

Keb

un

Ray

aU

nm

ul

Sam

arin

da(K

RU

S)L

emp

ake

300,

00T

anah

Neg

ara

SKn

o.

178

/HK

-KS/

2005

15.

HK

Pem

ko

tSa

mar

inda

Seb

eran

g5,

00T

anah

Pem

ko

tSK

no

.17

8/H

K-K

S/20

0516

.A

sih

Man

un

tun

gG

n.

Kel

ua

0,25

Tan

ahy

ayas

anSK

no

.17

8/H

K-K

S/20

0517

.P

esan

tren

Hid

ayat

ull

ahG

n.

Kel

ua

1,00

Tan

ahP

esan

tren

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

18.

HK

Pem

ko

tM

akro

man

Mak

rom

an16

7,00

Tan

ahP

emk

ot

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

19.

Tan

ahp

erta

nia

nte

rpad

u20

,00

Tan

ahn

egar

aSK

no

.17

8/H

K-K

S/20

0520

.K

asde

saL

emp

ake

Des

aM

uan

g,L

emp

ake

3,50

Tan

ahD

esa

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

21.

Pes

antr

enN

abil

Hu

sien

9,75

Tan

ahP

esan

tre

nSK

no

.17

8/H

K-K

S/20

0522

.P

esan

tren

Syai

cho

na

Ch

oli

l0,

25T

anah

Pes

antr

enSK

no

.17

8/H

K-K

S/20

0523

.R

um

ahp

oto

ng

hew

anL

emp

ake

2,00

Tan

ahp

emk

ot

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

24.

Lin

gku

nga

nla

p. S

oft

bal

lG

OR

Segi

riSe

giri

,Jl

.K

esu

ma

Ban

gsa

0,50

Tan

ahP

emp

rop

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

25.

Per

pu

stak

aan

ko

taJl

.K

esu

ma

Ban

gsa

0,60

Tan

ahp

emk

ot

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

26.

Fak

ult

asP

erta

nia

nU

nm

ul

Gn

.K

elu

a6,

50T

anah

neg

ara

SKn

o.

178/

HK

-KS/

2005

To

ta

l69

1,11

Sum

ber

:Dio

lah

dari

lam

pir

anSK

Wal

iko

taSa

mar

inda

ten

tan

gH

uta

nK

ota

No

.224

/199

2da

nSK

.No

.178

/HK

-KS/

2005

Sour

ce: P

roce

ssed

from

appe

ndi

xof

May

orD

ecre

eof

Sam

arin

daN

o.22

4/19

92da

nSK

.No.

178/

HK

-KS/

2005

236

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

Lam

pir

an2.

Dat

ah

uta

nk

ota

,lo

kas

i,lu

as, s

tatu

sla

han

dan

pen

etap

andi

Bal

ikp

apan

App

endi

x2.

Urb

anfo

rest

data

, loc

atio

n, a

rea,

stat

usan

dde

term

inat

ion

ofla

nd

inB

alik

papa

n

No

.N

ama

hu

tan

ko

ta(N

ame

ofU

rban

Fore

st)

Lo

kas

i(L

ocat

ion

)L

uas

(ha

)St

atu

sL

ahan

(Lan

dSt

atus

)St

atu

sP

enet

apan

(Det

erm

inat

ion

Stat

us)

1.B

elt

Un

oca

lK

el. T

elag

aSa

ri, B

ali

kap

anSe

lata

n29

,574

Tan

ahn

egar

aSK

no

.188

.45

-176

/199

62.

Bel

tR

SKD

Kel

. Bat

uA

mp

ar, B

alik

pap

anU

tara

3,76

9T

anah

Pem

pro

pSK

no

.188

.45

-176

/199

6

3.B

uk

itR

adar

Kel

. Gn

. Sar

iU

lu, B

alik

pap

anT

enga

h7,

996

Tan

ahP

emk

ot

SKn

o.1

88.4

5-3

8/19

964.

Ru

mah

Din

asP

raja

Bh

akti

Gn

. Sam

arin

da, B

alik

pap

anB

aru

2,78

8T

anah

Pem

ko

tSK

no

.188

.45

-38/

1996

5.K

iri

Jl. S

yar

ifu

din

Yo

es, s

etel

ahSP

BU

Tra

ffic

Lig

ht

Kel

. Gn

. Bah

agia

0,51

6T

anah

Pem

ko

tSK

no

.188

.45

-38/

1996

6.B

elt

Per

um

Ko

rpri

Kel

.Se

pin

ggan

0,62

6T

anah

Pem

ko

tSK

no

.188

.45

-192

/199

77.

Sep

ingg

anD

alam

Kel

.Se

pin

ggan

0,31

1T

anah

Neg

ara

SKn

o.1

88.4

5-1

92/1

997

8.K

elu

rah

anSe

pin

ggan

Kel

.Se

pin

ggan

0,29

2T

anah

Neg

ara

/Mas

yar

akat

SKn

o.1

88.4

5-1

92/1

997

9.G

un

un

gK

om

end

ur

Per

apat

an7,

310

T.

Neg

ara/

Mas

yar

akat

SKn

o.1

88.4

5-19

2/19

9710

.Jl

.M

anu

ngg

alK

el.G

n. B

ahag

ia2,

000

Tan

ahP

emk

ot

SKn

o.1

88.4

5-1

92/1

997

11.

Dra

inas

eR

apak

s/d

Kr.

An

yar

,M

uar

aR

apak

Kel

. Kar

ang

Jati

,B

alik

pap

anT

enga

h0,

417

Tan

ahN

egar

aSK

no

.188

.45

-46

A/1

999

12.

Rel

ok

asi

Ind

ust

riT

ahu

Tem

pe

Som

ber

Mu

ara

rap

ak, B

alik

pap

anU

tara

5,34

6T

anah

Pem

ko

tSK

no

.188

.45

-46

A/1

999

13.

Mas

jid

Rau

dhat

ul

Ibad

ahK

el.

Gn

. Bah

agia

0,43

8T

anah

Pem

ko

tSK

no

.188

.45

-11/

2000

14.

Dep

anp

asar

bu

run

gs/

dsa

mp

ing

Ktr

. Kel

.Gn

. Bah

agia

Kel

.G

n. B

ahag

ia1,

487

Tan

ahP

emk

ot

SKn

o.1

88.

45-1

1/20

00

15.

RSS

Dam

aiII

I(L

ap.

Bo

la)

Kel

. Gn

. Bah

agia

1,54

4T

anah

Pem

ko

tSK

no

.188

.45

-155

/200

416

.R

SSD

amai

III

(dek

atm

asji

d)K

el. G

n.

Bah

agia

1,00

0T

anah

Pem

ko

tSK

no

.188

.45

-155

/200

417

.E

ks

TP

AS

Km

.12

Kel

. Kr.

Joan

g4,

000

Tan

ahP

emk

ot

SKn

o.1

88.

45-1

55/2

004

18.

Po

np

esSy

aich

on

aC

ho

lil

Kel

. Sep

ingg

an3,

000

Tan

ahP

esan

tren

SKn

o.1

88.4

5-1

55/2

004

19.

Bak

auJl

.AM

DT

epia

nK

el. M

argo

mu

lyo

3,20

0T

anah

Pem

ko

tSK

no

.188

.45

-155

/200

420

.T

PA

SM

angg

arK

el. M

angg

ar,

Bal

ikp

apan

Tim

ur

5,00

0T

anah

Pem

ko

tSK

no

.188

.45

-155

/200

421

.B

akau

Mar

gasa

riK

el.M

arga

sari

, Bal

ikp

apan

Bar

at11

,000

Tan

ahN

egar

aSK

no

.188

.45

-156

/200

4

To

ta

l81

,614

Sum

ber

: Dio

lah

dari

lam

pir

anSK

Wal

iko

taB

alik

pap

ante

nta

ng

Hu

tan

Ko

tada

ri19

96s/

d20

06So

urce

: Pro

cess

edfr

omap

pen

dix

ofM

ayor

Dec

ree

ofB

alik

papa

nab

out

Urb

anFo

rest

from

1996

to20

06

237

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin

Lampiran 3. Data luas potensi hutan kota yang belum ditetapkan di Balikpapan (2011)Appendix 3. Data of area urban forest potential has not been established in Balikpapan (2011)

No.Nama hutan kota

(Name of urban forest )Lokasi

(Location )Luas(ha)

Status lahan

dan Penetapan(Land and

determination Status)

1. Kariangau Kariangau 3,000 Masih proses2. Buffer Zone Pertamina Kel. Karang Jati, Balikpapan

Tengah2,500 idem

3. TNI Angkat an Laut Kel. Karang Jati, Balikpapan

Tengah

2,600 idem

4. Bantaran SungaiJl.A.Yani

Kel. Karang Jati, BalikpapanTengah

0,420 idem

5. Hutan Karang Rejo Kel. Karang Rejo 1,650 idem6. Hutan Perapatan Perapatan 7,311 idem7. RT, 42 Batu Ampar Kel. Batu A mpar, Balikpapan

Utara

4,000 idem

8. RT.55 Batu Ampar Kel. Batu Ampar, BalikpapanUtara

5,000 idem

Sumber: Diolah daSK Walikota Balikpapan tentang Hutan Kota dari 1996 s/d 2006Source: Processed from appendix of Mayor Decree of Balikpapan about Urban Forest from 1996 to 2006

Lampiran 4. Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan dan penetapan di BontangAppendix 4. Urban forest data, location, area, status and determination of land in Bontang

No.Nama hutan kota

(Name of urban forest )

Lokasi

(Locat ion)

Luas

(ha)

Status lahan

(Land status )

Status penetapan

(Determination status )

1. Bontang Lestari Desa Sekambing 7,153 TanahPemkot

SK no.36 th. 2003

2. HK Bontang Kel. BontangLestari

2,900 TanahPemkot

SK no. 370.1 th.2006

3. RTH Jl. Stadion Kel. BontangLestari

1,000 TanahPemkot

SK no.225 th.2008

4. HK Zona penyanggaTPA Bontang

Kel. BontangLestari

3,000 TanahPemkot

SK no.115.1 th.2008

5. HK AgrowisaraBontang

Jl. M.Roem, Kel.Bontang Lestari

3,500 TanahPemkot

SK no. 129.1 th. 2009

6. HK Kawasan StadionBontang

Kel. BontangLestari

3,000 TanahPemkot

SK no. 136.1 th. 2009

T o t a l 20,053

Sumber: Diolah dari lampiran SK Walikota Bontang tentang Hutan Kota dari 2003 s/d 2009Source: Processed from appendix of Mayor Decree of Bontang about Urban Forest from 2003 to 2009

238

Jurnal Analisis Kebijakan KehutananVol. 9 No. 3, Desember 2012 : 219 - 239

Lam

pir

an5.

Dat

ah

uta

nk

ota

, lo

kas

i,lu

as,st

atu

sla

han

dan

pen

etap

andi

Tar

akan

App

endi

x5.

Urb

anfo

rest

data

, loc

atio

n, a

rea,

stat

us

and

dete

rmin

atio

nof

lan

din

Tar

akan

No

.N

ama

hu

tan

ko

ta

(Nam

eof

urba

nfo

rest

)

Lo

kas

i

(Loc

atio

n)

Lu

as

(ha)

Stat

us

lah

an

(Lan

dst

atus

)

Stat

us

pen

etap

an

(Det

erm

inat

ion

stat

us)

1.K

aran

gH

arap

anK

el. K

aran

gA

ny

ar50

,00

Tan

ahP

emk

ot

SK.

No

.49/

2002

2.A

gro

fore

stry

Kel

. Kar

ang

Har

apan

21,0

0T

anah

Pem

ko

tSK

.N

o.4

9/20

023.

Saw

ahL

un

toSk

ipK

el. P

amu

sian

Kp

. ISk

ip6,

50T

anah

Pem

ko

tSK

.N

o.4

9/20

024.

Pan

glim

aB

atu

rK

el. S

eben

gko

k&

Pam

usi

an10

,00

Tan

ahP

emk

ot

SK.

No

.49/

2002

5.G

n. B

elah

TV

RI

Kel

. Seb

engk

ok

&P

amu

sian

15,0

0T

anah

Pem

ko

tSK

.N

o.4

9/20

026.

Gn

. Am

alI

Kel

. Pan

tai

Am

al38

,16

Tan

ahP

em

ko

t

7.G

n. A

mal

IIK

el. P

anta

iA

mal

82,0

0T

anah

Un

iv. B

orn

eo8.

Wis

ata

Pan

tai

Am

alK

el. K

p. I

VP

anta

iA

mal

51,0

0T

anah

Pem

ko

tSK

.N

o.4

9/20

029.

Gn

. Ker

amat

Kel

. Kam

pu

ng

615

,00

Tan

ahP

emk

ot

SK.

No

.49/

2002

10.

Gn

. Pas

irK

el. P

amu

sian

(Lad

ang)

15,0

0T

anah

Pem

ko

tSK

.N

o.4

9/20

0211

.T

anju

ng

Pas

irK

el. M

amb

uru

nga

n25

,00

Tan

ahP

emk

ot

SK.

No

.49/

2002

12.

Hu

tan

Wan

awis

ata

Juat

aK

el. J

uat

aK

erik

il15

0,00

Tan

ahP

emk

ot

Are

an

o: 5

90/0

7/P

em/2

005

13.

Kaw

asan

Ko

nse

rvas

iM

angr

ove

Bek

anta

nK

el. K

aran

gR

ejo

22,0

0T

anah

Pem

ko

t,±

10H

au

ntu

kp

eman

faat

anH

uta

nM

angr

ove

SKN

o. 5

91/H

K-V

/257

/200

1

14.

Per

mai

Les

tari

Kel

. Ju

ata

Per

mai

5,00

Tan

ahP

emk

ot

SK.

No

.500

/006

/P2T

/200

415

.T

aman

Min

yak

Kel

. Kam

pu

ng

63,

00T

anah

pri

vat

/WK

P

Per

tam

ina

SK.

No

.591

/201

1

16.

Sun

gai

Bat

uM

apan

Kel

. Pan

tai

Am

al4,

00T

anah

Pem

ko

tSK

.No

.591

/49/

T.P

EM

/201

017

.M

amb

uru

nga

nK

el. M

amb

uru

nga

n30

,00

Tan

ahP

emk

ot

SK.

No

.591

/02/

PE

M/2

009

18.

Gn

. Bak

soK

el. K

aran

gB

alik

1,40

Tan

ahP

emk

ot

SK.

No

.591

/23/

T.P

EM

/200

9

To

ta

l54

4.06

Sum

ber

: Dio

lah

dar

ila

mp

iran

SKW

alik

ota

Tar

akan

ten

tan

gH

uta

nK

ota

dari

2002

s/d

2011

Sour

ce: P

roce

ssed

from

appe

ndi

xof

May

orD

ecre

eof

Tar

akan

abou

tU

rban

Fore

stfr

om20

02to

2011

239

Kajian Aplikasi Kebijakan Huta Kota di . . .Tien Wahyuni & Ismayadi Samsoedin


Recommended