Date post: | 23-Jun-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | visualbeecom |
View: | 8,383 times |
Download: | 0 times |
1
KONSEPPENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
PENENTU DAYA SAING NASIONAL
STRATEGI PERUSAHAAN,
STRUKTUR, DAN
PERSAINGAN
INDUSTRI TERKAIT DAN
INDUSTRI PENDUKUNG
KONDISI FAKTOR
KONDISI PERMINTAAN
MICHAEL PORTER, 1990
PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL
LINGKUNGAN BISNIS
INDUSTRI TERKAIT DAN
INDUSTRI PENDUKUNG
SUMBERDAYA YG
DIANUGERAHKAN
PERMINTAAN DOMESTIK
POLITISI DAN BIROKRAT
PEKERJA
PARA WIRAUSAHA
WAN
MANAGER DAN
INSINYUR PROFESIONA
LPERISTIWA PELUANG
DAYA SAING INTERNASIONAL
Dong-Sung Cho, 1994
4
JANGAN HAMBURKAN
SUMBERDAYA ALAM KITA,
SEBELUM RAKYATNYA
MENGERTI
PEMBANGUNAN WILAYAH
Teknologi
Tanah
SDA dan LH
SDM
Pertanian dan
Pertambangan
Manufaktur dan Jasa
Pen
ing
kata
n
Kap
ab
ilit
as
(Daya
S
ain
g, D
aya
Tari
k
dan
Daya
Lest
ari
)
Berburu dan
Pengumpul
Berpindah dan
Bertani
Masyarakat Maju
Masyarakat
Tradisional
MANAJEMEN SUMBERDAYA
Masyarakat
Berkembang
TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
Jawa-Bali dan Sumatera
Papua, Mauku, NTT Kalimantan dan NTB
Sumatera, KalimantanSulawesi dan Jawa
Sintesis danDaur Ulang
Prasarana
66
Arah Pengembangan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal
Partisipatif pelibatan stakeholders kunci
Bottom-up Memiliki Logframe yg jelas
(Heksagonal PEL)
Mengintegrasikan sistem nilai yg disepakati bersama seluruh stakeholders
Terukur Terintegrasi ke dlm SPPN Berkelanjutan
FAKTOR LOKASI
KELOMPOK SASARAN
PROSES MANAJEMEN
TATA PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTA
N
KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BERKELANJUTAN
7
Definisi PELWorld Bank PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah,
usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.
Blakely and Bradshaw PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi
masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan
International Labour Organization (ILO) PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara
dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.
A. H. J. Helming PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara
pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.
8
No
Pembuat Definisi
Fokus Kelebihan Kelemahan
1. The World Bank Meningkatkan daya saingPertumbuhan ekonomi yang berkelanjutanMeningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomiBerorientasi kepada pemerataan
Berorientasi bukan hanya kepada tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan tetapi juga kepada proses
Tidak dijelaskan: aspek kelokalannyaKelayakan lapangan kerjabagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak.aspek lokasi dimana PEL tersebut dilaksanakan atau terjadi.
2. Blakely dan Bradshaw
Menciptakan lapangan pekerjaan
Berorientasi bukan hanya kepada tujuan akan tetapi juga kepada proses
Tidak dijelaskan: Kelayakan lapangan kerja keberlanjutan dari penciptaan lapangan pekerjaan tersebut.Aspek pemerataan aspek kelokalannyabagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidakTidak menjelaskan aspek lokasi
9
No
Pembuat Definisi Fokus Kelebihan Kelemahan
3. ILO Proses harus partisipatifLokasi PEL pada wilayah tertentuMenciptakan lapangan pekerjaan yang layakMerangsang kegiatan ekonomi
Berorientasi kepada output dan proses.Pelibatan stakeholder harus partisipastif Sifat kelokalan ditunjukkan dari penggunaan sumber daya localAspek lokasi ditunjukkan bahwa PEL dilakukan pada wilayah tertentu.
Tidak menjelaskan keberlanjutan pembangunanaspek pemerataanaspek lokasi dimana PEL tersebut dilaksanakan atau terjadi.
4. A. H. J. Helming Kemitraan antar stakeholderKontrol lokalMerangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan
Berorientasi kepada output dan proses.Aspek lokasi ditunjukkan bahwa PEL dilakukan pada wilayah tertentu.Sifat kelokalan ditunjukkan dari penggunaan sumber daya lokal
Tidak mencantumkan keberlanjutan pembangunanTidak menjelaskan aspek pemerataanbagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidakKelayakan lapangan kerja tersebut
10
Definisi PEL Berdasarkan analisis thd kelebihan dan
kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL (a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll) dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL didefinisikan sbb.
PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.
11
Fokus PELDefinisi PEL tersebut memfokuskan kepada: 1. Peningkatan kandungan lokal; 2. Pelibatan stakeholders secara substansial
dalam suatu kemitraan strategis; 3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian
ekonomi;4. Pembangunan bekeberlanjutan; 5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian
besar masyarakat lokal; 6. Pengembangan usaha kecil dan menengah; 7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara
inklusif; 8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia; 9. Pengurangan kesenjangan antar golongan
masyarakat, antar sektor dan antar daerah; 10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan
ekonomi terhadap lingkungan.
12
Dimensi PELDimensi atau batasan PEL adalah sebagai berikut:
(1) Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujukpada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan
kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya lokal.
(2) PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif.
(3) PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukanpada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif.
(4) PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung.
(5) PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomiyang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.
13
Tujuan dan Sasaran PEL
1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.
14
Heksagonal PEL
FaktorLokasi
Proses Manajemen
TataKepemerintahan
Pengembangan Ekonomi Wilayah
Berkelanjutan
Kesinergian danFokus Kebijakan
Kelompok Sasaran
Pembangunan Berkelanjutan
15
Faktor 2
Faktor 3
Faktor 1
Indikator 1Indikator …
Indikator n
Faktor 1
16
Investor Luar Pelaku usaha baru
Pelaku usaha lokal
Kelompok Sasaran
17
Kelompok Sasaran• Investor luar:
– Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat pelayanan investasi
• Pelaku Usaha Lokal : – Modal, promosi, peningkatan teknologi,
manajemen & kelembagaan• Pelaku Usaha Baru:
– Pelatihan kewirausahaan, pendampingan & monitoring, insentif, kecepatan ijin
18
Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual
Faktor Lokasi Terukur
Faktor Lokasi
Faktor Lokasi Tidak Terukur Pelaku
Usaha
19
FAKTOR LOKASI• Faktor lokasi terukur:
– Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal,
• Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha: – Peluang kerjasama, Lembaga Penelitian
• Faktor lokasi tidak terukur individual: – Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan
dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum, etos kerja SDM
20
Perluasan Ekonomi
Pembangunan Wilayah
Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Komunitas
KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
21
Keterkaitan dan Fokus Kebijakan
• Perluasan Ekonomi: – Kebijakan: investasi, promosi, persaingan usaha, peran
Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian
• Pemberdayaan Masy. & Pengembangan Komunitas– Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis
kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan • Pembangunan Wilayah
– Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb. Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan
22
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Ekonomi
Sosial Lingkungan
23
Pembangunan Berkelanjutaan
• Ekonomi: – Pengembangan Industri pendukung,
perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasi
• Sosial– Kontribusi thd kesejahteraan, PEL &
adat/kelembagaan lokal• Lingkungan
– Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam
24
TATA KEPEMERINTAHAN
Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha
Reformasi Sektor Publik
Pengembangan Organisasi
25
Tata Kepemerintahaan
• Kemitraan Pemerintah & dunia usaha: – Kemitraan: infrastruktur,promosi & perdagangan,
pembiayaan• Reformasi Sektor Publik
– Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik
• Pengembangan Organisasi– asosiasi industri: status, peran, manfaat
26
PROSES MANAJEMEN
Monitoring dan Evaluasi
Partisipatif
Perencanaan dan
Implementasi Partisipatif
Diagnosis Partisipatif
27
Proses Manajemen
• Diagnosa secara partisipatif– Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing,
kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder
• Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif– Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder,
sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs perencanaan
• Monev secara partisipatif– Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi:
monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs perencanaan yg akan datang
28
Pengembangan dan Penguatan
Kemitraan
Pengumpulan Data
Analisis Data
PemetaanStatus PEL
PenetapanFaktor
Pengungkit PEL
Identifikasi Stakeholder
Penyusunan Rencana
Tindak dan Pembiayaan
Penyusunan Rencana Bisnis
Pelaksanaan PEL
Monitoring dan Evaluasi
TAHAPI
TAHAP II
TAHAP III
TAHAPIV
TAHAPV
RPJMD
Adopsi dalam Dokumen
Rencana Daerah
RKPD
APBD
29
Tahapan Revitalisasi PEL
1.Pengembangan dan Penguatan
Kemitraan Strategis PEL.
2. Kajian Cepat Status PEL.
3.Penyusunan Rencana dan Anggaran.
4.Pelaksanaan.
5.Monitoring dan Evaluasi.
30
Langkah 1 Identifikasi Stakeholder• Tujuan:Mengindentifikasi stakeholder kunci
yang berperan dalam mempengaruhi dan yang terkena dampak suatu kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal
• Output:Diketahuinya stakeholder kunci dalam pengembangan ekonomi lokal
• Caranya: melalui forum KPEL (bila ada) atau Bappeda dan asosiasi/forum bisnis
31
Langkah 2 Pembentukan dan Pengembangan Forum
Kemitraan PEL• Tujuan:Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada
daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum kemitraan PEL
• Output:Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL• Peran forum adalah;
– Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg berkaitan dgn PEL
– Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal
– Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan PEL
32
Tahap II Kajian Cepat Status PELLangkah 3 Pengumpulan Data• Tujuan:Mengumpulkan data dasar
PEL maupun data yang sesuai dengan kuesioner
• Output:Terkumpulnya data dan informasi tentang PEL
• Caranya : melalui FGD mengisi instrumen tersedia
33
Langkah 4 Analisis Data• Tujuan:Menganalisis data dengan
menggunakan Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development (RALED)
• Output:Hasil Analisis PEL
34
Langkah 5 Pemetaan Status PEL • Tujuan:Memetakan status PEL pada suatu wilayah
ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah• Output:Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL
suatu komoditi pada suatu wilayah• Hasilnya:
– Peta aspek PEL : < 50% buruk, 50-75% baik, > 75% sangat baik.
– Peta status PEL komoditas/wilayah
35
Langkah 6
Identifikasi Faktor Pengungkit PEL • Tujuan: Mengidentifikasi faktor pengungkit
dari setiap aspek/komponen dari Heksagonal PEL
• Output: Faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen Heksagonal PEL
36
Tahap III Penyusunan Rencana dan Anggaran
Langkah 7 Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan PEL
Tujuan: Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif.
Output: Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif terutama faktor pengungkit menjadi prioritas.
Rencana tindak dimaksud: di sektor pemerintah setiap SKPD menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD lain dgn dikoordinasikan oleh Bappeda.
37
Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis• Tujuan: Menyusun rencana bisnis
berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan organisasi masyarakat madani
• Output: Rencana bisnis PEL
38
Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah
• Tujuan: Memasukkan rencana tindak dan rencana bisnis ke dalam dokumen perencanaan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah
• Output: Dokumen perencanaan daerah yang telah memuat rencana tindak dan rencana bisnis PEL
39
Langkah 10 Pelaksanaan PEL
• Tujuan: Melaksanakan rencana tindak dan rencana bisnis PEL yang telah disusun oleh seluruh pemangku kepentingan kunci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka
• Output: Kebijakan yang mendukung PEL
40
Tahap V Monitoring dan Evaluasi PEL
Langkah 11 Monitoring dan Evaluasi PEL• Tujuan: Melaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan PEL secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci
• Output: Pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan
41
Contoh Analisis
Kab. Serang
42
1. KELOMPOK SASARAN
No Indikator Skala Buruk Baik Nilai
1. Peraturan (Perda/Perkada/SK Ka. SKPD) tentang kemudahan investasi dalam bentuk (item); a. Insentif fiskal b. Penyederhanaan perijinan c. Penyediaan lokasi/lahan d. Ketenagakerjaan
0 = 0 - 1 item peraturan 1 = 2 - 3 item peraturan 2 = ? 4 item peraturan
0
2
2. Informasi prospek bisnis (buku/booklet/leaflet peluang investasi, official web site)
0 = tidak tersedia 1 = tersedia tetapi kurang informatif/lengkap/tidak mutakhir 2 = tersedia dan informatif, lengkap dan mutakhir
0
2
3. Kepastian berusaha dan hukum (a.l. ijin lokasi usaha, tata ruang, arbitrase, persaingan usaha, peradilan niaga)
0 = tidak ada (sering terjadi perubahan kebijakan, lemahnya penegakan hukum) 1 = ada (tidak terjadi perubahan kebijakan, ada penegakan hukum)
0
1
4. Keamanan (penjarahan, konflik sosial, premanisme dan buruh mogok)
0 = Tidak ada 1 = ada intesitas 2x/thn 2 = ada intensitas > 2x/th
2
0
KASUS SERANG : Tahap II Contoh Instrumen Kajian Cepat
43
Attributes > PEL V
Ab
bre
via
tio
n
KE
LO
MP
OK
SA
SA
RA
N
Per
atu
ran
ten
tan
g K
emu
dah
an
Inv
esta
si
Info
rmas
i P
rosp
ek B
isn
is
Kep
asti
an B
eru
sah
a d
an H
uk
um
Kea
man
an
Kam
pan
ye
Pel
uan
g B
eru
sah
a
Pu
sat
Lay
anan
In
ves
tasi
Up
aya
Fas
ilit
asi
Per
mo
dal
an d
ari
Pem
da
Pro
mo
si P
rod
uk
UK
M d
ari
Pem
da
Up
aya
Pem
da
un
tuk
Pen
ing
kat
an
Tek
no
log
i, M
anaj
emen
dan
Kel
emb
agaa
n L
ok
al
Fas
ilit
asi
Pel
atih
an K
ewir
ausa
haa
n
bag
i P
elak
u U
sah
a B
aru
Pen
dam
pin
gan
dan
mo
nit
ori
ng
bis
nis
pel
aku
usa
ha
bar
u
Inse
nti
f p
emd
a d
alam
ben
tuk
pem
ber
ian
dan
a st
imu
lan
, d
an
ker
ing
anan
bia
ya
per
ijin
an
Kec
epat
an p
eng
uru
san
iji
n b
agi
inv
esta
si b
aru
KELOMPOK SASARAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reference PELGOOD - best attribute values 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
BAD - worst attribute values 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UP - half good, half bad 2 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
DOWN - opposite to UP 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 1 2
Anchor PEL 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 0
2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 0 0
2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0
2 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0
2 2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 2
0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 2
0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 2 1 2
0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2
0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2
0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
0 0 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
0 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
User-entered scoring error limits per attribute: (score is expected to be in interval score-Emin to score+Emax)EminEmax
DEFAULT 95% probability scoring error limits:set at 20% of full attribute scaleError limit above or below score 0.2476 0.2649 0.2394 0.209 0.2598 0.2435 0.2615 0.2136 0.28095 0.2811(assumes 0 mean Normal error distribution)
44
RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot
-60
-40
-20
0
20
40
60
0 20 40 60 80 100 120
Fisheries Sustainability
Oth
er
Dis
tin
gis
hin
g F
eatu
res
RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot
45
Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL
No Dimensi/Aspek NilaiPEL Indeks
1 Kelompok Sasaran2 Faktor Lokasi3 Kesinergian dan Fokus Kebijakan4 Pembangunan Berkelanjutan5 Tata Pemerintahan6 Proses Manajemen
Status Pengembangan Ekonomi Lokal Kab/Kota
0
20
40
60
80
100
Kelompok Sasaran
Faktor Lokasi
Kesinergian dan Fokus Kebijakan
Pembangunan Berkelanjutan
Tata Pemerintahan
Proses Manajemen
46
Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL
KASUS KABUPATEN SERANG
Status Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Serang
62.78
57.43
48.21
65.16
57.99
51.13
0
20
40
60
80
100Kelompok Sasaran
Faktor Lokasi
Kesinergian dan Fokus Kebijakan
Pembangunan Berkelanjutan
Tata Pemerintahan
Proses Manajemen
Dari gambar diatas dpt disimpulkan bahwa perlu meningkatkan faktor kesinergian dan fokus kebijakan + Proses manajemen (titik terlemah dari gambar di atas)
47
48
49
Leverage of Attributes
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Peraturan tentang Kemudahan Investasi
Informasi Prospek Bisnis
Kepastian Berusaha dan Hukum
Keamanan
Kampanye Peluang Berusaha
Pusat Layanan Investasi
Upaya Fasilitasi Permodalan dari Pemda
Promosi Produk UKM dari Pemda
Upaya Pemda untuk Peningkatan Teknologi, Manajemen dan Kelembagaan Lokal
Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Baru
Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru
Insentif pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya perijinan
Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru
Att
ribute
Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)
Leverage of Attributes (Faktor Pengungkit Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal)
50
NoFaktor
PengungkitStrategi Rencana Tindak
Thn Pelaksanaan
08
09
10
11
12
1 Promosi produk UKM dari Pemda
1. Menyusun rencana komunikasi pemasaran produk unggulan daerah
2. Kampanye produk unggulan daerah secara terpadu
• Menyusun rencana kerja komunikasi pemasaran dan implementasi pemda dan dunia usaha
• Kampanye melalui media elektronik, cetak dan pameran dagang tunggal
• Temu usaha secara periodik antara stakeholder dunia usaha dan pemerintah
• Labeling dan standarisasi produk UKM
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2 Upaya Pemda untuk peningkatan teknologi, manajemen dan kelembagaan
1. Fasilitasi pengembangan teknologi dan manajemen UKM
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan pemberdayaan organisasi bisnis masyarakat
• Pelatihan teknis dan pendampingan bagi peningkatan teknologi UKM
• Pendampingan dan konsultasi manajemen usaha UKM
• Program Pemberdayaan Masyarakat• Pelibatan tokoh masyarakat untuk
merubah pola pikir masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
√
√
√√
√
√
√√
√
√
√√ √ √
3 Upaya fasilitasi permodalan dari Pemda
Pengembangan sentra-sentra UKM dan IKM
• Memberikan bantuan modal kepada para pelaku usaha
• Memperluas jaringan sentra-sentra produksi
√
√
√
√ √ √
1. Aspek Kelompok Sasaran
51
No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak
Thn Pelaksanaan
08
09
10
11
12
4 Pusat pelayanan investasi
1. Memberikan pelayanan yang prima bagi investor
2. Penguatan Investor Outreach Office (IOO)
3. Meningkatkan dukungan pemerintah setempat dalam menarik investor
4. Menciptakan sistem lembaga keuangan dan pasar yang sehat, dengan fokus pada potensi produk lokal
• Membuat Investor Outreach Office (IOO)
• Perbaikan sistem lembaga dan pelayanan keuangan
• Pembuatan sistem informasi pelayanan investasi dengan komputer
• Meningkatkan kemampuan SDM pada instansi pemerintah dan Kadin/ Asosiasi tentang regulasi dan potensi usaha
√
√
√
√
√
√
√
√
5 Kampanye peluang berusaha
1. Menciptakan perubahan paradigma berpikir masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan ekonomi produktif
2. Mengembangkan publikasi potensi usaha unggulan berbasis kerajinan tangan
3. Menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi daerah
• Mengadakan kampanye ekonomi produktif kepada masyarakat
• Kerjasama Pemda dan LSM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
• Mengadakan kampanye potensi usaha di tingkat lokal/regionl/nasional dan internasional
• Pembentukan klaster-sentra industri kecil
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
52
No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak
Thn Pelaksanaan
08
09
10
11
12
6 Keamanan 1. Menciptakan lingkungan yang aman bagi pengembangan bisnis
2. Pengawasan lingkungan yang terpadu
• Pembangunan posko keamanan di berbagai kawasan pusat usaha
• Terbentuknya petugas keamanan ramah-tanggap lingkungan
√
√ √ √ √ √
7 Kepastian berusaha dan hukum
1. Menciptakan stabilitas yang kondusif
2. Menjamin kepastian berusaha bagi para investor
• Adanya peraturan yang jelas bagi investor
• Pengadaan sarana dan prasarana keamanan
• Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat lokal
√
√
√ √ √ √ √
8 Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru
1. Meningkatkan kemampuan masyarakat bagi pemberdayaan ekonomi
2. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kewirausahaan
• Menyiapkan tenaga pendamping (fasilitator) bagi pelaku usaha baru
• Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru
• Pelatihan pemberdayaan kelompok UKM melalui pembentukan sentra UKM
√
√
√ √ √
9 Insentif Pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya
1. Menciptakan kesempatan kerja bagi dunia usaha baru
2. Mendukung pengengembangan kewirausahaan oleh masyarakat
• Fasilitasi dana stimulan kepada UKM/IKM
• Regulasi insentif untuk produk unggulan
√
√
√
√
53
No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak
Thn Pelaksanaan
08
09
10
11
12
10 Informasi prospek bisnis
1. Membuat gambaran rencana bisnis untuk kegiatan pengembangan UKM dan industri kecil dan jasa serta pariwisata
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi bisnis melalui berbagai jenis layanan informasi dan kerjasama promosi
• Temu bisnis• Membuat gambaran peluang
investasi• Mengikuti dan menyelenggarakan
Pameran• Membuat booklet dan leaflet• Pembuatan video prospek peluang
investasi • Membuat dan up dating website
√ √
√
√√
√
√ √
√
√√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11 Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk membuka usaha sesuai dengan potensi
2. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi bagi pelaku usaha baru dengan pendampingan
• Sosialisai antar pelaku bisnis lama dan baru
• Kemitraan dan pendampingan oleh perusahaan besar dengan usaha baru
• Publikasi perkembangan usaha secara periodik
• Pertemuan secara berkala membahas perkembangan lingkungan usaha
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
12 Peraturan tentang kemudahan investasi
Menciptakan peraturan yang jelas dan mudah dipahami
• Kaji ulang & Penyusunan peraturan tentang investasi
• Publikasi buku-buku peraturan tentang investasi
• Sosialisasi peraturan tentang investasi
√
√
√
√
√
54
No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak
Thn Pelaksanaan
08
09
10
11
12
13 Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru
1. Menciptakan sistem perizinan terpusat
2. Memberikan kemudahan bagi investor dalam pengurusan perizinan
3. Memberikan pelayanan perizinan yang tidak berbelit-belit, transparan, mudah dan cepat
4. Meningkatkan kemampuan SDM yang terlibat dalam bidang perizinan
• Pengembangan pusat pelayanan perizinan (KPT).
• Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
• Penyusunan SOP • Sosialisasi SOP • Pelatihan bagi staf pelayanan
pengurusan izin investasi
√
√
√
√
√
√
√ √