KPK Annual Report 2007 Full

KORUPSI terjadi tidak hanya karena PEJABATber-MENTAL BOBROK,

tetapi juga karena SISTEM yang JELEK

CORRUPTION does nothappen merely, becausewe have BAD PEOPLE,

but also because we havea BAD SYSTEM

““

ii

Visi/VisionMewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

Misi/Mission

Creating an Indonesia Free from Corruption

Penggerak Perubahan untukMewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi

To be the Driver of Change in theCreation of an Anti-Corruption Nation

iii

Asas/PrinciplesKepastian Hukum / Legal Certainty

Keterbukaan / Transparency

Akuntabilitas / Accountability

Kepentingan Umum / Public Interest

Proporsionalitas / Proporsionality

Nilai-Nilai/ValuesIntegritas / Integrity

Profesionalisme / Professionalism

Inovasi / Innovation

Religiusitas / Religiosity

Transparansi / Transparency

Kepemimpinan / Leadhership

Produktifitas / Productivity

Mewujudkan Indonesiasejahtera adalah cita-citaluhur pendiri bangsa ini

Creating a prosperousIndonesia was the noblegoal of this nation’s founders

Pimpinan KPK / Commissioners

TAUFIEQURACHMAN RUKI

AMIEN SUNARYADI

SJAHRUDDIN RASUL

TUMPAK H. PANGGABEAN

ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS

Salam Anti Korupsi,

Mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, demikian visi yang dicanangkan oleh KPK. Namun, untuk mencapai visi itu bukanlah pekerjaan mudah. Mustahil KPK mampu melenyapkan penyakit kronis bernama korupsi dari tanah air ini sendirian. Peran aktif masyarakat didukung kesungguhan jajaran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah serta perbaikan dan pemberdayaan instansi dan aparat penegak hukum merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Karena itulah, selain melakukan upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 juga mengamamatkan KPK untuk melakukan pemberdayaan instansi dan aparat penegak hukum. Tugas tersebut tertuang dalam pasal 6 yang di antaranya melalui kegiatan supervisi, monitor, dan koordinasi.

Pada tahun keempat ini, KPK semakin giat melakukan upaya pemberdayaan tersebut. Koordinasi dan supervisi tentang penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan kejaksaan dan kepolisian semakin ditingkatkan. Begitu pun upaya KPK dalam memperbaiki sistem birokrasi di instansi-instansi yang ada di negara ini. Rekomendasi perbaikan sistem di bea cukai, imigrasi, dan pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan beberapa contohnya. Di sisi lain, upaya pencegahan dan penindakan juga terus dilakukan KPK secara simultan dengan kecepatan yang seimbang. Saat koruptor-koruptor terus ditangkapi, di saat yang sama usaha pembentukan mental antikorupsi dan pembangunan semangat perlawanan terhadap korupsi di kalangan masyarakat semakin gencar dilakukan. Pimpinan KPK menyadari bahwa upaya pemberdayaan terhadap birokrasi dan aparat penegak hukum tidak akan menuai hasil nyata jika tidak ada kemauan dan dukungan dari birokrasi dan penegak hukum itu sendiri. Akhir kata, kami kembali mengingatkan semua pihak bahwa perang melawan korupsi adalah proses perubahan jangka panjang yang memerlukan keberanian, kebersamaan, langkah-langkah dan jiwa yang besar, serta ketulusan nyaris tanpa batas.

Anti-corruption greetings!

To realize a corruption-free Indonesia; this is the vision that the KPK strives for. However, all involved have always known that this would not be an easy job. It is impossible for the KPK to address the chronic illness of corruption all by itself. The active participation of the general public, as well as the real commitment of public servants from all levels of central and regional government, combined with the reformation and empowerment of institutions and legal enforcement public servants are all pre-requisites to any real hope or realizing the KPK’s vision.

It is therefore important that aside from performing prevention and repression efforts in the war on corruption, the KPK also have regard to a long burning issue: reform of bureaucratic systems. Law No. 30 of 2002 also mandates the KPK to conduct the empowerment of State institutions and public servants who work in law enforcement. This reflects the mandate of Law No. 30 of 2002, specifically article 6, which provides for supervision, monitoring, and coordinating activities.

In its fourth year since it started operations, the KPK had increased the intensity of such empowerment efforts. The coordination and supervision of corruption cases handled by the Police and the Attorney General’s Office were en-hanced. The KPK had also enhanced its efforts to reform the bureaucratic systems of our State institutions. Specifically, the KPK had provided recommendations for reforms for the Customs and Excise, Immigration, and the management of Indonesian Migrant Labor (TKI) systems.

Simultaneously, the KPK has continued to perform its prevention and repression efforts at a balanced pace. As crimi-nals guilty of corruption have continued to be detained by the KPK, we have also intensified our efforts to build a national anti-corruption mental attitude, as well as to build a fighting spirit to fuel our war on corruption at various strategic locations in the fabric of society.

The KPK Commissioners are aware that in order for the effort of empowering bureaucrats and legal enforcement public servants to bear fruit, the respective institutions will need to cooperate by contributing their will and support into the effort. To conclude, we would like to remind the reader once again that the war on corruption is a process for fundamental change that requires courage, togetherness, big steps taken, and for men with big hearts to lead, who must also pos-sess near limitless integrity.

Pengantar Pimpinan KPK

Foreword by KPK Commissioners

vi

Daftar isiContents

Visi dan Misi / Vision and Mission

Asas dan Nilai-nilai / Principles and Values

Pengantar Pimpinan KPK / Foreword by KPK Commissioners

Daftar isi / Contents

1. BAB 1 : Sekilas KPK / Chapter 1 : KPK in Brief Tugas, Wewenang dan Kewajiban / Duties, Authorities and Obligations

Koordinasi / Coordination

Supervisi / Supervision

Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Preliminary investigation, investigation and Prosecution

Pencegahan / Prevention

Monitoring / Monitoring

Organisasi / Organization

Struktur Organisasi / KPK Structure

2. BAB 2: Kondisi dan Strategi / Chapter 2 : Conditions and Strategies Tantangan dan Hambatan / Challenges and Obstracles

Strategi Pemberantasan Korupsi/ Corruption Eradication Strategy

3. BAB 3 : Pembangunan Kelembagaan Chapter 3 : Institution Building Pengembangan Manajemen SDM / Human Resource Development

Komposisi SDM Tahun 2007/ Human Resource Composition 2007

Peningkatan Kapasitas SDM / Human Resource Capacity Improvement

Pengawasan Internal / Internal Supervision

Dukungan Keuangan / Financial Support

Infrastruktur Gedung KPK / KPK Building Infrastructure

Dukungan Teknologi Informasi / Information Technology Support

Penguatan Aspek Yuridis / Strengthening of Juridical Aspect

KPK Peduli / The KPK’s Social Responsibility

4. BAB 4 : Penindakan / Chapter 4 : Repression Koordinasi dan Supervisi/ Coordination and Supervision

Penanganan Perkara / Case Handling

Tertangkap Tangan / In Flagrante Delicto Arrests (Caught Red-handed)

Uang Negara Diselamatkan / Recovering State Losses

i

ii

iii

iv

1

2

2

3

3

4

4

5

6

7

10

13

17

18

21

23

27

28

33

34

35

36

37

38

30

43

54

vii

5. BAB 5 : Pencegahan / Chapter 5 : Prevention Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Recording and Evaluation of Wealth Report of Public Officials (LHKPN)

Penanganan Gratifikasi / Gratuities

Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat / Education and Public Services

Penelitian dan Pengembangan/ Research and Development

Monitor / Monitoring

Pengembangan Jaringan Kerjasama / Development of Cooperative Networks

6. BAB 6 : Penggalangan Dukungan Masyarakat Chapter 6 : Rallying Public Support Penanganan Pengaduan Masyarakat / The Handling of Public Complaints

Sosialisasi Pengaduan Masyarakat / Socialization of Public Complaints

Dukungan Media Massa terhadap KPK / Media Support for KPK

7. BAB 7 : Program Kerja 2007 / Chapter 7 : 2008 Work Program Program Penegakan Hukum dan HAM Law Enforcement and Human Rights Program

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Increasing Legal and Human Right Awarness Program

Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Quality Improvement in Legal Profession Program

Program Perencanaan Hukum / Legal Planning Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Facilities and Infrastructure Improvement Program

Program Kepermerintahan yang Baik Good Governance Implementation Program

55

56

60

65

71

77

95

109

111

116

116

120

121

121

122

123

124

124

Sekilas KPKKPK In Brief

Laporan Tahunan /Annual Report 20072Pemberdayaan Penegakan Hukum / Empowering Law Enforcement

Sekilas KPKKPK in Brief

KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban (Pasal 6)

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK);Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK ;Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK;Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; danMelakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Koordinasi (Pasal 7)

Koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK;Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK;Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait;

Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (KPK) provides the legal basis for the formation of the KPK. The KPK has been given a mandate to conduct corruption eradication professionally, intensively, and continuously in order to create a just, prosperous and peaceful society based on Pancasila and the Constitution of 1945.

Duties, Authorities and Obligations (Article 6)

Coordinate with institutions authorized to combat acts of corruption; Supervise institutions authorized to combat acts of corruption; Conduct preliminary investigations, investigations and prosecutions against acts of corruption; Conduct corruption prevention activities; and Conduct monitoring of state governance.

Coordination (Article 7)

Coordinate preliminary investigations, investigations and prosecutions against corrupt acts; Establish a reporting system for corruption eradication activities;Request information on corruption eradication activities from related institutions;

The KPK has been given a mandate to conduct corruption eradication professionally, intensively, and continuously

“ “

3Laporan Tahunan /Annual Report 2007

Pemberdayaan Penegakan Hukum / Empowering Law Enforcement


Conduct discussions and meetings with institutions authorized to eradicate corruption; and Request reports from related institutions on corruption prevention.

Supervision (Article 8 (1))

The KPK is authorized to conduct supervision research, and/or analysis on institutions tasked with and authorized to eradicate corruption, as well as public service institutions.

Preliminary investigation, Investigation and Prosecution (Articles 11 and 12)

The KPK is authorized to conduct preliminary investigation, investigation and prosecution of corrupt acts that:

Involve legal officials, public officials and any other person related to a corrupt act conducted by a legal or public official; Has aroused public attention, and/or Involve state losses of at least Rp.1 billion.

In conducting its tasks of preliminary investigation, investigation and prosecution, the KPK is authorized to:

Conduct wiretapping and recording of conversations;Order authorized institutions to not allow an individual to travel outside the jurisdiction; Request information from banks or other financial institutions on the financial status of suspects or convicted individuals being checked by the KPK;Order banks or other financial institutions to block accounts suspected of holding corruption proceeds of a suspect, convicted individual, or other related party;Order the superior or employer of a suspect to temporarily suspend the suspect from his/her office;Request data on the wealth and tax information of a suspect or a convicted individual from the relevant institutions;

Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; dan Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK.

Supervisi (Pasal 8 Ayat 1)

KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang pemberantasan TPK, serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan (Pasal 11 dan 12)

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK yang:

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara (PN), dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau PN; Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini, KPK berwenang:

Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPK yang sedang diperiksa;



Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani.

Pencegahan (Pasal 13)

Wewenang KPK dalam langkah atau upaya pencegahan TPK:

Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan PN (LHKPN);Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK;Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK.

Monitor (Pasal 14)

Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta mencegah terjadinya TPK di lembaga negara dan pemerintahan, KPK diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas monitor, dengan kewenangan:

Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

Temporarily freeze a financial transaction, trade transaction or other agreement; or temporarily revoke a permit, license or concession conducted by or held by the suspect or convicted individual which is suspected to be, based on sufficient preliminary evidence, connected to a corrupt act that is being processed;Request the assistance of Interpol Indonesia or a law enforcement agency of a foreign country to conduct searches, arrests, and the confiscation of evidence in foreign jurisdictions;Request the assistance of the Police or other related agencies to perform arrests, detainments, searches, and confiscations in the course of processing a corrupt act.

Prevention (Article 13)

The KPK’s authorities in the course of preventing corrupt acts:

Record and cross-check the Wealth Reports of State Officials (LHKPN);Receive reports on, and determine the status of gratifications;Establish anti-corruption education programs at every tier of education; Design and implement corruption eradication socialization programs;Conduct anti-corruption campaigns among the general public;Engage in bilateral or multilateral cooperation in eradicating corruption.

Monitoring (Article 14)

In the effort to enhance efficiency and effectiveness in preventing corruption in State and Government agencies, the KPK has been given a legal mandate to conduct monitoring duties based on the following authorities:

Conduct analyses on the administrative management systems of all State and Government institutions;Provide guidance and suggestions to the Head of State and to Government institutions with a view to instigating change if, based on the KPK’s analysis, the administrative management system of that institution is vulnerable to corruption;Report to the President, the Parliament, and the State Audit Board if the KPK’s guidance and suggestions have been ignored.




Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;Melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Organisasi (Pasal 21)

Organisasi KPK terdiri atas:Pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota;Tim Penasehat yang terdiri dari empat orang;Deputi Bidang Pencegahan yang terdiri dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP-LHKPN), Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan;Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penuntutan.Deputi Bidang Informasi dan Data yang terdiri dari Direktorat Pengolahan Informasi dan Data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, dan Direktorat Monitor.Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari Direktorat Pengawasan Internal, dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia.

Organization (Article 21)

The KPK Organization is constituted as follows: composed of one Chairman

and 4 (four) Vice-Chairmen; composed of 4 (four) advisors;

, composed of the Directorate of Recording and Examining the Wealth Reports of State Officials, the Directorate of Gratuity, the Directorate of Education and Public Services, and the Directorate of Research and Development;

, composed of the Directorate of Preliminary investigations, the Directorate of Investigations, and the Directorate of Prosecutions.

, composed of the Directorate of Information and Data Processing, the Directorate of Network Cultivation between Commissions and Institutions, and the Directorate of Monitoring.

Public Complaints, composed of the Directorate of Internal Monitoring and the Directorate of Public Complaints.

composed of the Bureau of Planning and Finance, the Bureau of General Affairs, and the Bureau of Human Resources.



6

Struktur Organisasi KPKKPK Structure

Sekretariat D i

PimpinanBoard of Commissioners

Deputi Bidang PencegahanOffice of the Deputy for Prevention

Sekretariat DeputiSecretary of Deputy




Biro Perencanaan dan KeuanganBureu of Planning and Finance

Biro UmumBureu of General Affairs

Biro Sumber Daya ManusiaBureu of Human Resources

Direktorat Pendaftaran danPemeriksaan LHKPN

Directorate of Recording & Examining the Wealth Report of State Officials

Direktorat GratifikasiDirectorate of Gratuity

Direktorat Pendidikan danPelayanan Masyarakat

Directorate of Education andPublic Services

Direktorat PenuntutanDirectorate of Prosecutions

Direktorat MonitoringDirectorate of Monitoring

Direktorat Penelitian danPengembangan

Directorate of Research andDevelopment

Direktorat PenyidikanDirectorate of Investivigations

Direktorat Pembinaan Jaringan KerjaAntar Komisi & Instansi

Directorate of Network Cultivations between Commissions and

Institutuions

Direktorat Pengaduan MasyarakatDirectorate of Public Complaints

Direktorat PenyelidikanDirectorate of

Preliminary Investivigations

Direktorat Pengawasan InternalDirectorate of

Internal Monitoring

Direktorat Pengolahan Informasidan Data

Directorate ofInformation and Data Processing

Deputi Bidang PenindakanOffice of the Deputy for Repression

Deputi Bidang Informasi dan DataOffice of the Deputy forInformation and Data

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Office of the Deputy forInternal Monitoring and Public

Complaints

Sekretariat JenderalSecretary General

PenasehatAdvisory Team

Kondisi dan StrategiConditions and Strategies

Pemberantasan korupsi harus disikapi sebagai sebuah perang bukan pertempuran

“Korupsi terjadi tidak hanya karena bad people (pejabat bermental bobrok) , tetapi juga k arena b a d system (sistem pemerintahan yang jelek)”

The war against corruption is never ending. Ungkapan tersebut terasa t e p a t u n t u k m e n g g a m b a r k a n semangat bangsa Indonesia dalam melawan korupsi. Pemberantasan korupsi harus disikapi sebagai sebuah perang bukan pertempuran (battle), apalagi hanya sekadar perkelah i a n (fight). Dimensi perang pun sangat luas. Waktu yang dibutuhkan bukanlah dalam hitungan hari , bulan atau tahun tetapi bisa jadi dengan ukuran generasi . Karena menghilangkan korupsi dari negeri yang tercatat menempati urutan keenam sebagai negara terkorup di dunia itu, adalah pekerjaan maha berat.

Membebaskan bangsa dari kubangan korupsi yang membelenggu sejak lama adalah pekerjaan maha besar. Dan hal itu mustahil dilakukan KPK sendiri. KPK tidak mungkin soliter dalam membasmi korupsi . Karena i tu , butuh peran ser ta publ ik , dukungan masyarak at . Dengan begitu akan timbul upaya masif segenap rakyat nusantara melawan kanker korupsi. Dengan pertimbangan i tu , KPK t idak hent i -hent inya menggalang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi .

“Corruption does not happen merely because we have bad people (officials with no integrity), but also because we have a bad system (an inadequate system of governance)”

The war against corruption is never ending. This phrase is apt in describing Indonesia’s spirit in combating corruption. Corruption eradication must be fought as a ‘war’, and not a ‘battle’, and it is by no means a mere ‘fight’. The dimensions of this war are very wide. The time required to fight it cannot be counted in days, months, or even years; perhaps it is best to count it in generations. This is because the eradication of corruption in a nation that is ranked the 6th most corrupt in the whole world will be a very onerous task.

To free a nation from the chains of corruption that have bound it for so long is an immense task. It is impossible that the KPK will be able to achieve this on its own. The war against corruption requires the public’s participation, and the support of the people. If this is achieved, there will be a massive effort by the whole of the Indonesian nation to rid Indonesia of the cancer of corruption. With this in mind, the KPK will ceaselessly strive to rally the support of the public in combating corruption. Eradicating the plague of corruption and permissive attitudes towards corruption shall be undertaken continuously and relentlessly.

Corruption eradication must be fought as a ‘war’, and not a ‘battle’

“ “


Laporan Tahunan /Annual Report 20078 Pemberdayaan Penegakan Hukum / Empowering Law Enforcement




Penebaran wabah antikorupsi sekaligus pereduksian sikap permisif terhadap korupsi dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum terutama dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi berada pada titik terendah ketika orde baru berkuasa. Kepercayaan rakyat mulai kembali tumbuh, mesk i secara ter tat ih , k et ik a orde re formas i d igelorak an .

Masyarakat mulai peduli dengan gerakan pemberantasan korupsi . Di sana sini muncul lembaga swadaya masyarak at yang k onsern terhadap pemberantasan k orups i . Tercatat , se jak era k eterbukaan mulai digulirkan seiring dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto, ratusan bahkan mungkin ribuan LSM berdiri yang tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Rakyat begitu antusias untuk terlibat secara langsung dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember 2003 semakin menggelorakan masyarakat untuk aktif dalam gerakan melawan korupsi. Di awal kelahirannya, KPK bak mata air di tengah padang pasir bagi pencari keadilan dan sistem hukum yang tidak pandang bulu. Masyarakat begitu antusias melihat kehadiran KPK.

Menjelang berakhirnya masa Pimpinan KPK yang pertama, perhatian dan harapan masyarakat yang ditunjukan kepada KPK juga semakin tinggi. Salah satu tolok ukurnya adalah meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang kini sudah mencapai angka di atas 22 ribu pengaduan.

Namun, seiring bertambahnya waktu, kinerja yang dihasilkan KPK tidak memadai dengan harapan masyarakat yang begitu tinggi kepada lembaga pemberangus koruptor itu. Sebagian perhatian itu juga muncul dalam bentuk kritik tajam yang terkadang disampaikan tidak dengan hati melainkan dengan emosi. Bahkan segelintir di antaranya menginginkan agar KPK dibubarkan.

Kritik pun mulai berdatangan. KPK dianggap tebang pilih kasus-kasus korupsi. Sederet judicial review Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

The public’s confidence in law enforcement efforts, especially in relation to corruption, was at its lowest ebb during Suharto’s New Order regime. Now, the people’s confidence is slowly being restored, as the New Era of Reform is consolidated.

The people of Indonesia have started to care again about the anti-corruption effort. Among the public, Non-Governmental Organizations have been formed which focus the public’s concern on the fight against corruption. Since the era of transparency began with the fall of Suharto’s government, hundreds or even thousands of NGOs have been formed. The people have enthusiastically responded to the opportunity to participate directly in the war against corruption.

The formation of the Corruption Eradication Commission (KPK) on December 29th, 2003 further amplified the people’s desire to play an active role in anti-corruption efforts. In those early days of the KPK’s operations, this Commission was like an oasis in the midst of a desert for a people thirsty for legal certainty and equality. The public was greatlyencouraged by the KPK’s establishment.

As the tenures of the first KPK Commissioners near an end, the people’s attention and hopes in the KPK’s viability as an anti-corruption agency have risen sharply. One measure of this rise in expectations has been the number of complaints received by the KPK, which has exceeded 22,000 to date.

However, as time went on, the KPK found it increasingly difficult to satisfy the high expectations of the public. Such was the intensity of the public’s desire to see corruption eradicated once and for all that the criticisms launched against the KPK were frequently not from the head but from the heart. There were even calls for the KPK to be disbanded.

The criticism intensified, and the KPK was accused of cherry-picking in its handling of corruption cases. Judicial reviews of Law No. 30 of 2002 on the KPK and Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication were sought some by KPK suspects.

It was clear that not all of the criticism was based on a desire to develop and improve the KPK’s performance. The criticism was frequently disproportionate, alleging, for example, that the cost of the KPK was far too high compared to the level of asset recovery. It was apparent that much



of the criticism and condemnation was based on a lack of comprehensive knowledge of the KPK’s structure and work.

Challenges and Obstacles

The corruption eradication movement reached its zenith in 2007. Law Enforcers, such as the Police and the Attorney General’s Office, became involved in a race to capture corruptors. The media, as a reflection of the public’s desires, also played an active role in the strengthening anti-corruption movement. Hardly a day passed without news of more corruption suspects being arrested by the law enforcement authorities.

The year 2007 also saw the arrests of a number of ‘big fish’ corruptors, in terms of the amount of money stolen or how famous (or infamous) the perpetrator. Among these were members of the Judicial Commission and Parliament, and a former president director of a state- owned enterprise, who was found to possess assets worth trillions of rupiah. On the other hand, the anti-corruption movement has also given rise to a sense of fear among bureaucrats, manifested in the form of a reluctance to become project leaders, especially in the area of government procurement of goods and services. This situation has understandably raised concerns about its impact on the state of the Indonesian economy.

On the other hand, the KPK’s corruption prevention efforts have not received any serious response from the bureaucratic sphere nation-wide. Bureaucracy reform is an integral part of corruption eradication that is not being taken seriously by bureaucratic stakeholders.

Bureaucratic reform, especially reform in the provision of public services, has not seen any worthwhile progress.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun muncul dan di antaranya disampaikan para “alumni” tersangka KPK.

T idak semua k r i t ik d i landas i tu juan untuk membangun/ memperbaiki kinerja KPK. Muncul kr it ik lain yang tidak proposional dengan mengatakan bahwa anggaran yang digunakan KPK tidak sepadan dengan uang negara yang berhasil diselamatkan. Kritik dan “kecaman” itu tidak semua dilandasi dengan pengetahuan yang lengkap tentang sosok KPK.

Tantangan dan Hambatan

Gerakan pemberantasan korupsi semakin bergemuruh dalam tahun 2007. Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan seperti berlomba dalam menjerat koruptor. Media massa sebagai cermin keinginan masyarakat juga terlibat aktif dalam menggelorakan gerakan anti korupsi. Tiada hari tanpa pemberitaan tentang upaya aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Tahun 2007 tercatat koruptor-koruptor kelas kakap berhasil ditahan. Baik dari nilai kerugian negaranya maupun dari ketokohannya. Di antaranya, anggota Komisi Yudisial, anggota DPR bahkan mantan Direktur Utama BUMN dengan aset triliunan berhas i l d i tangk ap. Di s i s i la in , gerak an pemberantasan korupsi juga sudah melahirkan rasa takut para birokrat dengan munculnya keengganan menjadi pimpinan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi tersebut sempat memunculkan kekhawatiran akan memperlambat geliat laju perekonomian.

Di sisi lain, upaya melakukan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK masih belum mendapat tanggapan serius dari aparat birokrasi. Reformasi b i rok ras i sebagai bagian pent ing da lam pemberantasan korupsi masih dianggap sebelah mata.

Reformasi birokrasi khususnya perbaikan yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak mengalami kemajuan yang berar ti . Bahkan, pada tahun 2007 ini, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai tolok ukur efektifitas pelayanan publik




yang dikeluarkan Transparency International justru turun. Jika pada tahun 2006, IPK Indonesia 2,4 maka pada tahun 2007 ini turun menjadi 2,3.

Sesuai dengan namanya, IPK bukanlah gambaran tentang tingkat korupsi yang terjadi, tetapi merupakan gambaran buruknya pelayanan publik . Rendahnya IPK Indonesia ini antara lain disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam praktik tata kelola pemerintahan pada umumnya dan khususnya dalam praktik pelayanan publik.

IPK ini mengindikasikan relevansi buruknya pelayanan publik akibat korupsi yang terjadi di l ingkungan instansi pemerintah, padahal Presiden melalui Instruksi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah mengamanatkan peningkatan kualitas pelayanan publik (butir keempat) dan penetapan program dan wilayah bebas korupsi.

IPK yang justru turun tersebut, menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia masih belum optimal. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 selama ini belum dijalankan secara penuh dan manfaatnya belum dirasakan masyarakat banyak. Beberapa unit kerja dan Pemerintah Daerah memang telah melakukan perbaikan-perbaikan secara internal. Namun gerakan ini masih bersifat sporadis dan parsial, karena itu perlu digerakkan secara progresif oleh para penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah.

Selain belum optimalnya upaya mengubah perilaku birokrat, hambatan dan kendala yang muncul memasuki tahun keempat KPK di antaranya yang bisa dicatat adalah:

Upaya amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pad tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berarti penegak hukum (termasuk KPK) tidak lagi diperbolehkan menerapkan unsur perbuatan melawan hukum secara materiil untuk membuktikan apakah seseorang

Transparency International’s 2007 Corruption Perception Index, which serves as a benchmark for gauging the effectiveness of public service provision, showed that Indonesia’s previous rating of 2.4 weakened to 2.3 in 2007.

The Corruption Perception Index does not represent the actual amount of corrupt activities being engaged in, but rather reflects the severely inadequate level of public service provision. The low score rating accorded to Indonesia by the CPI is due to the national failure to apply the principles of good governance to the practice of governance in general, and in the public services arena in particular.

This latest CPI indicates the low level of public services due to corruption in public institutions, even though Presidential Decree No. 5 of 2004 on the Accelerated Eradication of Corruption, requires the quality of public services to be improved, and has established a number of corruption-free zones and pilot projects.

Further, this 2007 CPI shows that corruption prevention efforts in Indonesia are not yet optimal. Presidential De-cree No. 5 of 2004 has never been properly implemented, and the benefits have not been felt by the public. Various government line units and local goverments have intro-duced internal improvements, but these are still sporadic and partial in nature. Accordingly, a progressive reform movement needs to be promoted by both central and lo-cal government.

Aside from the sub-optimal success of the efforts to change the behavior of the bureaucrats, other notable challenges and obstacles faced in the fourth year of the KPK’s operations are as follows:

Efforts to amend Law No. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption in 2006 led to



the Constitutional Court striking down the Commentary on Article 2(1) of Law No. 31 of 1999, which meant that law enforcement agencies (including the KPK) can no longer act upon the element of “material conduct contrary to law” in order to prove culpability. The Constitutional Court also held that Article 53 of Law No. 30 of 2002, which provides for the existence of the Anti- corruption Cour t, is contrary to the 1945 Constitution. The Court also held however that Article 53 would remain in effect until it was amended, with such amendments having to be made within three years from the date of the Court’s decision. More than a year after the decision was made, the process of amending Law No. 31 of 1999 and Law No. 30 of 2002 appears to have stalled. The Constitutional Court’s decision on article 53 of Law No. 30 of 2002 means that the anti-corruption legislation MUST be amended. This is so that in the future the KPK, in the implementation of its duties and authorities, will be able to conduct proper preliminary investigations, investigations, and prosecutions in a wide and holistic manner, with fur-ther opportunities for constitutional challenges being closed off.

Currently, the KPK’s human resources are still minimal. The KPK currently employs 450 personnel, 27% of whom are employed in the Office of the Deputy for Repression. These numbers are clearly inadequate in terms of the number of public complaints received, cases handled, and the public’s expectations of the KPK. As of November 2007, the number of public complaints received by the KPK stood at 22,172.The challenges and obstacles faced by the KPK in 2007 cannot be separated from the influence of a wave of anti-corruption efforts in other countries. The UN Convention Against Corruption, signed on December 9th, 2003, in Merida, Mexico, has had a significant impact on the anti-corruption effort in Indonesia. At

bersa lah melakuk an k orups i . MK juga memutuskan bahwa Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang eksistensi peradilan tipikor bertentangan dengan UUD 1945. Aturan pasal 53 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan tersebut dibuat. Lebih dari setahun sejak keputusan dikeluarkan MK, proses perubahan penyusunan UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun UU Nomor 30 Tahun 2002 masih belum juga selesai dibahas. Keputusan MK terhadap uji materi pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 mengharuskan p e r a n g k a t u n d a n g - u n d a n g t e n t a n g p e m b e r a n t a s a n k o r u p s i m a u p u n K P K diamandemen. Agar di masa depan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bisa mengakomodasi kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara lebih luas dan menyeluruh dan sekaligus menutup peluang munculnya permohonan uji materi.Masih minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) KPK. Saat ini KPK memiliki pegawai sebanyak 450 orang, 27 persen di antaranya berada di Deputi Penindakan. Jumlah ini tentu jauh dari mencukupi jika dilihat dari sisi jumlah pengaduan masyarakat, kasus-kasus yang ditangani dan harapan masyarakat terhadap KPK. Sampai bulan November 2007, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sekitar 22.172 pengaduan. Masalah sekaligus tantangan yang dihadapi KPK sepanjang tahun 2007 juga tidak bisa d i lepask an dar i pengaruh gelombang pemberantasan korupsi di negara-negara lain. Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, 2003) pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko, sedikit banyak mempunyai dampak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedikitnya 137 negara turut ambil bagian menandatangani konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 pada tanggal 21 Maret 2006, sebulan kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Dengan d isahk annya undang-undang tersebut ,




I ndonesia harus menyelaraskan undang-undang tindak pidana korupsi dengan sejumlah ketentuan yang tercantum dalam UNCAC 2003. Di antaranya adalah yang tertuang dalam Pasal 5 sampai 14 (Bab 2) mengenai ruang lingkup tindakan pencegahan korupsi, disebutkan bahwa pencegahan dan penuntutan praktik korupsi meliputi sektor swasta dan tindakan-tindakan untuk mencegah kegiatan pencucian uang. Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK melakukan upaya hukum (penyelidikan, penyid ik an , dan penuntutan) apabi la menyangkut penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, sedangkan korups i d i sektor swasta mas ih belum ter jamah KPK. Di sisi lain, kehadiran konvensi antikorupsi tersebut menandai diakuinya korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Bahkan, dalam konferensi Asosiasi Internasional Otoritas Pemberantasan Korupsi (International Association of Anti-Corruption Authorit ies, IAACA) di Beijing, 25 Oktober 2006, disepakati bahwa korupsi merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime). Kendala yang muncul dalam upaya melakukan reformasi birokrasi tercatat beberapa hal antara lain: Sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang buruk, kompensasi gaji Pegawai Negeri Sipil yang masih tergolong rendah, sistem pengawasan pegawai tidak berjalan baik dan terkesan tumpang tindih, sedikitnya pemimpin yang bisa menjadi teladan, dan sikap permisif masyarakat yang ditunjukkan dengan perilaku koruptif.

Strategi Pemberantasan Korupsi

KPK dalam tugas memberantas korupsi melakukan dua cara yakni menindak (represif ) dan mencegah (preventif ). Keduanya dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang seimbang. Hal itu dilandasi prinsip bahwa berapa pun koruptor yang berhasil dipenjara tanpa ada upaya pencegahan tindak pidana korupsi pekerjaan itu akan sia-sia belaka. Tunas koruptor yang baru akan tumbuh kembali.

Cara tersebut dilakukan setelah mencermati kondisi dan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dengan cara represif tanpa

least 137 nations took part in signing the convention, including Indonesia. As a member of the UN, Indonesia ratified the UNCAC on March 21st, 2006, and a month later, Law No. 7 of 2006 on the Ratification to UNCAC was promulgated. This legislation requires Indonesia to harmonize its laws with the provisions of UNCAC as regards international cooperation against corruption. Articles 5 to 14 of Chapter 2 of UNCAC, on the scope of the anti-corruption prevention, for example, provide that the prevention and prosecution of corrupt conduct must extend to the private sector, and include the legal and other steps that need to be taken to prevent money laundering. Based on its mandate under Law No. 30 of 2002, the KPK is responsible for various law enforcement activities (preliminary investigation, investigation, prosecution), only when public officials are involved – private sector corruption is beyond the jurisdiction of the KPK. The signing of UNCAC by the state parties also marks the recognition of corruption as an extraordinary crime. At a meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities in Beijing on October 25th, 2006, it was further agreed that corruption is a grave transnational crime.Obstacles that arise in the effort to reform the Indonesian bureaucracy are as follows: severely inadequate gover-nance and public service systems, low levels of public service remuneration, public service oversight mechanisms that are not operating well and overlap with one another, low level of leadership, and the permissive attitude of the Indonesian people to corruption.

Corruption Eradication Strategy

The KPK, in the performance of its duty to eradicate corruption, conducts repressive and preventive approaches. Both of these types of approach must be applied simultaneously in a balanced manner. This overall



strategy is based on the principle that the arrest of all known corruptors by the KPK would be for naught because without prevention, new corruptors, or undetected corruptors will always cultivate corrupt behavior.

This two-pronged strategy was adopted after the KPK analyzed the condition of the anti-corruption terrain in Indonesia. History informs us that a repressive approach unaided by a preventive one will never be effective. Various teams, commissions, and boards tasked with corruption eradication since the 1950s, such as the OPSTIB in 1977, only focused on repressive activities – results were achieved in the early days by all such groups, but their zeal was always quickly smothered by corruption in the ranks.

Learning from history, the KPK has placed preventive efforts on the same level of importance as repressive efforts. Preventive efforts include the reform of the bureaucratic system in an effective, transparent, and accountable manner. Again, corruption happens not just because of ‘bad people’, it thrives because the system itself is bad.

Law No. 30 of 2002 gives a mandate to the KPK to support the reform of the bureaucratic system. Among the KPK’s most important tasks in this regard is analyzing the bureaucratic system, providing suggestions for improvements, and the conducting of supervision over bureaucratic institutions and law enforcers. The final objective of this work is the creation of a bureaucracy and law enforcement institutions that are clean and effective.

Reform and improvements to the governance system will be conducted in respect of both the administrative system and legal system. These efforts are intended to bring about the renewal of governance in Indonesia with a view to instituting good governance. The creation of a clean, effective, and efficient bureaucracy is the goal of the entire Indonesian people.

ada preventif hasilnya tidak akan efektif. Tercatat beberapa Tim, Komisi atau Badan yang bertugas memberantas korupsi sejak tahun 1950-an, seperti OPSTIB (Operasi Penertiban) tahun 1977, yang hanya fokus pada penindakan tanpa menyentuh upaya pencegahan. Hasilnya menyala di awal lalu pelan-pelan redup tanpa bekas bahkan tim/badan tersebut tidak steril dengan virus korupsi.

Belajar dari sejarah itulah, KPK meletakkan upaya pencegahan pada posisi yang sama dengan penindakan. Upaya pencegahan itu salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan sistem birokrasi yang efektif, transparan dan akuntable. Karena korupsi terjadi tidak hanya karena bad people (penyelenggara negara yang bermental bobrok) tetapi juga karena adanya bad system (sistem pemerintahan yang jelek).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberi amanat kepada KPK untuk ikut andil dalam menciptakan kondisi tersebut. Di antara tugas KPK tersebut adalah melakukan pengkajian sistem birokrasi, memberi saran perbaikan dan melakukan supervisi terhadap institusi birokrasi dan aparat penegak hukum. Tujuan akhirnya adalah menciptakan birokrat dan aparat penegak hukum yang bersih dan mumpuni.

Perbaikan/reformasi sistem pemerintahan dilakukan kepada semua sistem yang meliputi sistem administrasi dan sistem hukum. Upaya tersebut antara lain adalah dalam bentuk pembaruan tata kelola pemerintahan. Terciptanya birokrasi yang bersih, efektif dan mumpuni merupakan harapan semua rakyat Indonesia.




In 2007, aside from conducting arrests of corruptors and supervizing the work of the law enforcement agencies, the KPK was also active in conducting preventive efforts, especially in relation to bureaucratic reform. Such efforts were focused on empowering the law enforcement institutions, and other institutions related to the provision of public services.

Of the various activities conducted in pursuit of public service empowerment, perhaps the most prominent was an analysis of the systems employed by State and Government institutions, including the placement system for Indonesian migrant workers.

The results of this analysis were 11 (eleven) main findings demonstrating just how rife bribery is in the document processing area. The lack of established standards of service and the lack of protection for Indonesian migrant workers left the door open wide to corruption. These findings were delivered to the Department of Labour and Transmigration and the National Agency for the Placement and Protection of Migrant Labor for follow-up.

Another prominent case was the examination made by the KPK on the import administration system employed by the Directorate General of Customs and Excise. The results of this examination showed that illicit fee-collecting is still common, and importers are able to choose the physical inspections they prefer. These, along with other questionable procedures, have increased the opportunities for corruption. The results of this examination were communicated by the KPK to the Directorate General of Customs and Excise. Another examination conducted by the KPK was on the licensing services provided by the Investment Coordinating Agency (Badan Koordinasi Penanaman Modal – BKPM). The findings of that examination were communicated by the KPK to the BKPM.

In relation to the KPK’s function as a national trigger mechanism in the fight against corruption, it works to encourage State and Government institutions to establish their own systems that could have significant impacts on the corruption eradication effort. In this area, one prominent activity in 2007 was the implementation of e-announcement in the field of public goods and services procurements.

Pada tahun 2007, selain melakukan penangkapan koruptor, supervisi terhadap aparat penegak hukum, KPK juga giat melakukan upaya pencegahan terutama dalam kaitan dengan reformasi birokrasi. Upaya tersebut lebih diarahk an kepada pemberdayaan (empowering) aparat hukum dan instansi lain terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik (public services).

Di antara kegiatan yang menonjol dalam upaya melakukan pemberdayaan adalah mengkaji sistem di lembaga negara dan pemerintahan. Pengkajian itu meliputi sistem penempatan tenaga kerja Indonesia. Hasilnya, KPK menemukan sebelas (11) temuan pokok seperti maraknya praktik suap dalam pengurusan dokumen, Belum adanya standar pelayanan yang baku serta perlindungan terhadap TKI yang masih lemah. Hasil kajian tersebut diberikan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI untuk segera ditindaklanjuti.

Hal lain yang menonjol adalah pengkajian sistem administrasi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasil kajian, KPK menemukan masih adanya pungutan liar , importir dapat memilih pemeriksaan fisik yang dikehendaki serta prosedur yang membuka peluang terjadinya korupsi. Kajian ini kemudian disampaikan oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kajian lain yang dlakukan KPK adalah dalam sistem pelayanan perij inan di Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Beberapa temuan juga sudah disampaikan KPK kepada BKPM.

Dalam kaitan dengan fungsi pemicu (trigger) KPK melakukan kegiatan mendorong upaya lembaga pemerintah atau negara untuk melaksanakan sebuah sistem yang dinilai memberi dampak yang besar terhadap pemberantasan korupsi. Hal-hal yang menonjol dalam tahun 2007 adalah implementasi pelaksanaan E-Announcement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

E -Annoucement yang merupakan tahap awal dari E -procurement adalah langkah perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPK telah memberi saran dan mendorong adanya quick-win untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan penerapan e-Announcement pada situs web Pengadaan Nasional.



Database Nasabah Terpusat (DNT) juga menjadi sorotan KPK dalam tahun 2007. Implementasi sistem DNT sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2006. Data tersebut sangat penting dalam rangka melacak rekening tersangka korupsi. Untuk mendapatkan gambaran atau best practices, tim gabungan antara KPK dan BI melakukan studi banding ke Korea Selatan, China, Perancis, dan Jerman.

Strategi lain sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Dua tugas ini bertujuan untuk lebih memberdayakan (empowering) instansi penegak hukum atau yang lain.

Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan instansi Kejaksaan dan Kepolisian untuk membahas penanganan perkara-perk ara TPK . Sementara kegiatan super vis i di laksanakan dalam bentuk penelit ian dan penelaahan, serta gelar perkara hasil penyidikan atau penuntutan perkara TPK yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilaporkan kepada KPK.

Koordinasi dan supervisi dilakukan KPK di antaranya kepada Kejaksaan Tinggi maupun Polisi Daerah. Salah satu hal yang menonjol dalam upaya supervisi dan koordinasi yang dilakukan KPK adalah munculnya hambatan baik kepolisian maupun kejaksaan terhadap turunnya surat ijin Presiden untuk memeriksa pejabat negara. Dalam kaitan dengan hambatan/kendala tersebut KPK membantu memonitor proses permintaan perijinan tersebut.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perang melawan korupsi ini memang tidak serta-merta langsung melenyapkan korupsi di Indonesia. Namun, melalui usaha yang terus-menerus dan dengan dukungan dari berbagai pihak, niscaya visi menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah hal yang mustahil.

E-announcement is the first step towards e-procurement, and strives to improve the Government goods and services procurement systems. The KPK has provided suggestions and encouraged the pursuit of quick wins in improving transparency in the government goods and services procurement process through the implementation of e-announcement on the National Procurement website.

The establishment of a Central Customer Database (Database Nasabah Terpusat - DNT) was also a focus for the KPK in 2007. The implementation of the DNT system actually started in 2006. The data contained in the system will be integral to the effort to trace the accounts of corruption suspects. In order to obtain information on best practices, a joint team composed of Bank Indonesia and KPK personnel conducted comparative studies in South Korea, China, France and Germany.

Other strategies involved in the discharge of the KPK’s duties and authorities in line with Law No. 30 of 2002 are the conducting of coordination and supervision. These strategies are aimed at the empowerment of law enforcement and other institutions.

Coordination activities took the form of coordination meetings with the Prosecution Service and Police to discuss the handling of corruption cases. Meanwhile, supervisory activities took the form of analyses and studies, publication of the results of investigations and the prosecution of corruption cases being handled by the Police or the Attorney General’s Office based on an SPDP (Investigation Commencement Notice) forwarded to the KPK.

The KPK conducted coordination and supervisory activities in respect of Provincial Prosecution Offices and Regional Police Forces. One prominent issue that emerged from these supervisory and coordinating activities were the obstacles met by the Police and Prosecution Offices in obtaining Presidential consent to question State officials. In relation to these obstacles, the KPK has assisted in the monitoring of the consent process.

The various efforts expended in the war against corruption are certainly not going to make corruption in Indonesia disappear overnight. However, through continuous effort and support from all sections of the community, the KPK is optimistic that its vision of a corruption-free Indonesia will eventually come to pass.

Pembangunan KelembagaanInstitution Building

Laporan Tahunan /Annual Report 2007



18

Organisasi yang profesional dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Salah satu modal utama agar kinerja KPK bisa efisien dan efektif adalah melalui organisasi yang profesional dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan pada budaya kerja, perilaku organisasi modern, dan nilai-nilai bermartabat. Itulah yang menjadi sasaran jangka pendek KPK dalam empat tahun pertama keberadaannya. Sasaran tersebut tercipta melalui pembangunan kelembagaan dengan cara pengembangan struktur organisasi, personel, penyusunan metode dan prosedur kerja, serta penyiapan sarana dan prasarana kerja. Untuk mendukung pembangunan kelembagaan, KPK telah melakukan pengembangan manajemen sumber daya manusia (SDM), efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, peningkatan dukungan infrastuktur, peralatan dan teknologi, penguatan peraturan pendukung kegiatan, dan penyelenggaraan pengawasan internal.

Pengembangan Manajemen SDM

Penyempurnaan pengelolaan dan manajemen SDM mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) KPK. KPK telah melakukan beberapa program kerja terkait dengan pembenahan dan penyempurnaan MSDM berbasis kompetensi dan kinerja sesuai dengan perkembangan organisasi, yakni:

One of the main strategies for ensuring an efficient and effective performance on the part of the KPK is through the formation of a professional organization that adheres to the principles of good governance, based on a solid work ethic, modern organizational behaviour, and dignified values. This has been the KPK’s short-term target since its formation four years ago, and has been realized through a process of institution-building involving structural development, the designing of working procedures and methodology, and the provision of infrastructure and facilities.

In order to support the process of institu-tion-building, the KPK has focused on the development of human resources management, financial management efficiency and effectiveness, infrastructure support, procurement of equipment and technology, strengthening of the legislative framework, and the implementation of effective internal monitoring.

Human Resources Development

The effort to improving the management of human resources was carried out under Government Regulation No. 63 of 2005 on the KPK Human Resources Management System. The KPK has undertaken various programs related to the restructuring and improving of human resources management based on competency and performance in line with organizational development:

The formation of a professional organization that implements good governance principles

“ “




1. Rekruitmen dan Seleksi Pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap operasional kerja sejalan dengan perkembangan organisasi, melalui:

Program Indonesia Memanggil II sebanyak 106 pegawai, yakni 54 pegawai Fungsional dan pegawai Administrasi, dan 52 Calon Pegawai Fungsional;Instansi Pemerintah sebanyak 26 pegawai, yak-ni 5 orang dari Kejaksaan Agung, 6 orang dari Kepolisian RI, 11 orang dari BPKP, dan 4 orang dari ANRI;Pegawai Tidak Tetap sebanyak 1 orang.

2. Re-evaluasi Jabatan, yaitu melakukan pembobotan ulang atas jabatan yang ada dengan menggunakan sistem Hay Point melalui faktor Pengetahuan (Know-How), Pemecahan Masalah (Problem Solving), Hasil Kerja (Accountability), dan Risiko Kerja (Working Condition), terkait dengan perkembangan organisasi KPK dan perubahan fungsi pada beberapa jabatan sesuai dengan bisnis prosesnya. Proses ini menghasilkan dokumen proses bisnis tiap-tiap unit kerja, uraian jabatan setiap jenis pekerjaan, dan pembobotan tiap-tiap jabatan sesuai dengan pengelompokan tingkat rumpun jabatannya, yaitu Tingkat Utama, Tingkat Madya, dan Tingkat Muda. Dari hasil analisis terhadap Re-evaluasi Jabatan, ditetapkan 125 nama posisi jabatan dalam 7 rumpun jabatan (RJ), yaitu RJ Struktural, RJ Fungsional Represi, RJ Fungsional Preventif, RJ Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, RJ Fungsional Umum, RJ Teknis, dan RJ Administrasi Umum.

3. Penyempurnaan data kompetensi, baik kompetensi teknis (hard competencies) maupun kompetensi perilaku (soft competencies). Kompetensi teknis (hard competencies), dibedakan sesuai dengan tiap-tiap rumpun jabatannya, sehingga diperoleh data kompetensi teknis yang dipersyaratkan untuk masing-masing rumpun jabatan terkait unsur pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan kemampuan yang dipersyaratkan (aptitude) yang akan dipergunakan dalam proses penilaian kinerja serta penyusunan program pendidikan dan pelatihan per jabatan maupun per Pegawai.

Kompetensi perilaku (soft competencies), telah ditetapkan Kamus Kompetensi Perilaku, lengkap dengan dimensi dan tingkat indikator perilaku (pro-ficiency levelling) untuk tiap-tiap rumpun jaba-tan. Ada 24 jenis kompetensi perilaku di KPK, yang

1. Recruitment and Selection of Personnel in the context of fulfilling the operational needs of the KPK, in accordance with organizational growth, through:

Second Indonesia Calls Program, which recruited 106 personnel: 54 functional and administrative personnel, and 52 candidate functional personnel;26 personnel were recruited from other Government Institutions: 5 individuals from the Attorney Gener-al’s Office, 6 individuals from the Police, 11 individu-als from the BPKP (Finance and Development Audit Board), and 4 individuals from ANRI (National Archives);Temporary personnel: 1 individual.

2. Job re-evaluation, that is, the re-weighting of jobs using the Hay Point system, which uses the following factors: Know-How, Problem Solving, Accountability, and Working Conditions. This was necessary given the KPK’s growth as an organization and the resulting changes in the functions of various jobs. This process produced business process documents for each line unit, descriptions of each job, and the re-weighting of each job according to its categorization: Senior Level, Middle Level, or Junior Level. Based on the job re-evaluation analysis, 125 jobs in 7 work groupings were established. The 7 work groupings are: Struc-tural, Functional, Repression, Functional – Preventive, Functional – Education and Public Services, Functional – General, Technical, and Administration.

3. Improving data competency, including both hard (technical) competencies and soft (behavioural) competencies. Hard competencies are differentiated according to the work groupings listed above, so as to produce the technical competency data that is a pre-requisite for each work group, This covers such areas as knowledge, skills, and aptitude – all of which are assessed in performance evaluations, as well as the education and training program designs for each job, or for individual staff members.

For soft competencies, a Behavioral Competence Manual has been produced, which contains all the dimensions and ‘proficiency levelling’ indicators for each work group. There are 24 types of behavioral competencies in the KPK, which are categorized as follows: (a) core competencies, which all KPK personnel must satisfy at the lowest permissible competency level, including competency in the following areas: integrity, needs achievement, organizational commitment, self control, and persistence; (b) primary competencies,



dibagi menjadi tiga kategori kompetensi, yaitu: (a) kompetensi inti (core competencies) yaitu kompetensi perilaku yang wajib dimiliki seluruh Pegawai KPK dengan batas tingkat kompetensi terendah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPK, meliputi kompetensi integrity, need achievement, commitment organization, self control, dan persistent; (b) kompetensi primer (primary competencies), yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai KPK, dengan batas tingkat kompetensi terendah sesuai dengan persyaratan rumpun jabatannya, meliputi communication, initiative information seeking, teamwork, planning and organizing, self confidence; dan (c) kompetensi sekunder (secondary competencies), yaitu kompetensi perilaku yang perlu dimiliki oleh pegawai pada pekerjaan tertentu dengan batas tingkat kompetensi terendah disesuaikan dengan persyaratan pekerjaan tersebut, terdiri dari analytical thinking, building partnership, conceptual thinking, concern for order and quality, service orientation, decision making dan delegation, developing others, directive, impact and influence, interpersonal understanding, team leadership, strategic orientation.

4. Desain sistem penggajian baru sebagai penyempurnaan sistem penggajian tahun 2006 mengacu kepada hasil re-evaluasi jabatan di tahun 2007 untuk bisa segera diimplementasikan pada tahun 2008. Proses penyempurnaan sistem penggaj ian mel iputi 3 ( t iga) hal yaitu memperhat ik an tingkat jabatan suatu posisi pekerjaan (Pay For Position), memperhatikan kompetensi pegawai sebagai pemegang jabatan (Pay For Person), serta memperhatikan hasil kinerja pegawai sesuai dengan pencapaian target kinerjanya (Pay For Performance) melalui pemberian insentif, penyesuaian gaji dengan sistem merit serta pengembangan pegawai melalui program promosi atau rotasi jabatan.

5. Penyempurnaan Manajemen Kinerja Pegawai melalui aplikasi PMS (Performance Management Systems) dengan metode penilaian pribadi (self assesment), penilaian atasan langsung, serta penilaian atasan dari atasan langsung. Komponen yang dinilai adalah kompetensi perilaku dan pencapaian target kinerja yang telah disusun berdasarkan Key Result Area, Objective, dan Key

which must be possessed by all KPK personnel at the lowest permissible competency level for their working group, including competency in communication, proactive information seeking, teamwork, planning and organizing, self confidence; and (c) secondary competencies, which personnel performing certain tasks must satisfy at the lowest permissible competency level, including competency in analytical thinking, partnership building, conceptual thinking, concern for order and quality, service orientation, decision-making and delegation, developing others, directive, impact and influence, interpersonal understanding, team leadership, and strategic orientation.

4. The new salary system design, which improves on the 2006 salary system, takes the 2007 job re-evaluation into account, so that it can be implemented immediately in 2008. The new salary system takes into account three issues: ‘Pay for Position’; ‘Pay for Person’; and ‘Pay for Performance’ through the provision of incentives, salary adjustments based on a merit system, and personnel development through promotions and transfers.

5. Improving Personnel Performance Management through the application of a Performance Management System based on self-assessment, assessment by immediate superiors, and assessment by the superior of the immediate superior. Components to be assessed are: behavioral competency and the achievement of the performance targets that have been adopted based upon ‘Key Results Areas’, ‘Objectives’, and ‘Key Performance Indicators’. The results will be used in making decisions on incentives and personnel development programs.




Performance Indicator-nya. Hasil dari PMS ini digunakan sebagai salah satu pengambilan keputusan kepegawaian menyangkut insentif dan program pengembangan Pegawai.

6. Pembuatan desain Knowledge Management (KM), sebagai salah satu sarana pengembangan SDM KPK melalui proses sinergi seluruh potensi pengetahuan yang ada di organisasi KPK. Diharapkan melalui program KM, pegawai mampu memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik, untuk kemudian diaplikasikan sehingga menciptakan nilai tambah dan meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi KPK.

7. Pembuatan desain Talent Management bertujuan untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menempatkan pegawai yang memiliki tingkat kualifikasi tinggi dan yang mampu menghasilkan kinerja unggul, pada posisi-posisi kunci organisasi sehingga kelangsungan organisasi dapat terjamin melalui regenerasi SDM yang berkualitas.

8. Pelaksanaan Evaluasi Sistem MSDM KPK melalui Tim Evaluasi yang beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Negara Aparatur Negara, Departemen Keuangan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi . Periode 2007 evaluasi pelaksanaan PP 63 Tahun 2005 lebih ditekankan pada proses pelaksanaan per pilar manajemen SDM, terutama penyempurnaan sistem penggajian dan manajemen kinerja.

9. Pembuatan Human Resources Information System (HRIS) sebagai salah satu sarana database kepegawaian yang terintegrasi, untuk membantu pengambilan keputusan kepegawaian melalui informasi dan data yang tersaji secara akurat, terkini, dan sistematis, yang dapat diakses seluruh pegawai melalui sistem jaringan (online).

Komposisi SDM Tahun 2007

Sampai dengan 18 Desember 2007, KPK memiliki pegawai sebanyak 450 orang, dengan perincian sebagai berikut:

6. The preparing of a Knowledge Management design as one of the KPK’s human resources development approaches. This involves a process of synergizing all of the knowledge potential within the KPK organization. It is hoped that through the KM program, personnel will be better able to make use of and improve their masteries of specific areas of knowledge.

7. Preparing Talent Management design for the recruitment, training, and assignment of high-calibre personnel in key positions of the organization, thereby ensuring the sustainability of the organization through the ‘regeneration’ of high quality human resources.

8. Conducting evaluations of the KPK Human Resources Management System through an Evaluation Team that will be made up of representatives from the Civil Service Reform Department (MenPAN), the Department of Finance, the State Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Civil Service Personnel Board (Badan Kepegawaian Negara), the State Administration Institute, and the Corruption Eradication Commission. Evaluation of the application of Government Regulation No. 63 of 2005 will be focused on implementation per each human resources management pillar, with particular emphasis on improvements to the salary system and performance management.

9. Establishment of the Human Resources Information System (HRIS) as an integrated personnel database in order to support personnel decision-making based on information and data that is accurate, up-to-date, systematic, and accessable by all personnel online.

Human Resources Composition 2007

As of December 18th, 2007, the KPK employed 450 personnel, with the details being as follows:



1. Menurut Unit Organisasi

2. Menurut Kelompok Jabatan

3. Menurut Status Kepegawaian

Komposisi Pegawai KPK Menurut Status KepegawaianKPK Staff Based on Personnel Status

Komposisi Pegawai KPK Menurut Kelompok JabatanKPK Staff Based on Job Groups

1. According to Organizational Units

2. According to Job Groups

3. According to Personnel Status

PIPM(Internal M onitoring and

Public Complaints)46 (10,22%)

Setjen(Secretariat General) 73 (16,22%)

INDA(Information & Data)72 (16,00%)

Penindakan(Represive)120 (26,67%)

Pencegahan(Preventive)80 (17,78%)

Pimpinan(Commisioners)

5 (1,11%)

Penasehat(Advisors)2 (0,44%)

CPF(Functional Personnel Candidate) 52 (11,56%)

Pimpinan(Commisioners) 5 (1,11%)

CPF(Functional Personnel Candidate) 52 (12,56%)

Administrasi dan Pendukung(Administrative and Supporting) 118 (26%)

Penasehat(Advisor)

2 (0,44%)

Struktural(Structural)26 (5,78%)

Fungsional Spesifik(Functional Specific)214 (47,56%)

Fungsional Umum(Functional General) 33 (7,33%)

Pegawai Negeri Dipekerjakan(Seconded Civil Servants) 195 (43,33%)

Pimpinan(Commissioners)5 (1,11%)

Penasehat(Advisor)2 (0,44%)

Pegawai Tidak Tetap(Temporary Personnel) 58 (12,89%)

Pegawai Tetap(Permanent Personnel)

190 (42,22%)

Komposisi Pegawai KPK Menurut Unit OrganisasiKPK Staff Based on Organizational Units




Peningkatan Kapasitas SDM

Dalam tahun 2007, program pendidikan dan pelatihan di KPK mulai dibuat secara terstruktur mengacu kepada hasil analisis kebutuhan pelatihan dan masih berbasiskan organisasional. Program pendidikan dan pelatihan selama 2007 dijabarkan ke dalam program-program sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Pelatihan Kegiatan analisis kebutuhan pelatihan difasilitasi

oleh konsultan Internasional dari Investigator Training Internasional (ITI) dengan bantuan donor dari Legal Development Facility (LDF) yang meliputi 3 tahap yaitu tahap (1) identifikasi proyek di tahun 2006, (2) identifikasi kebutuhan pelatihan, dan (3) pembuatan Lesson Plan dan Calender of Training. Hasil dari kegiatan analisis kebutuhan pelatihan ini adalah strategi dan skema pelatihan untuk KPK, penyempurnaan kegiatan induksi dan basic training untuk pegawai baru, kumpulan modul dan lesson plan, Calender of Training untuk tahun 2008 dan 2009.

2. Diklat Pegawai Baru KPK Diklat Pegawai Baru KPK dibagi menjadi dua yaitu

kategori A (fresh graduate) dan kategori B (Pegawai dengan pengalaman kerja). Tahun 2007 telah dilaksanakan induksi kategori A sebanyak 1 kali, dan induksi kategori B sebanyak 3 kali. Untuk orientasi Pegawai KPK kategori A (52 orang) dilakukan selama 5 hari di setiap unit kerja (13pekan) dilanjutkan dengan Job Shadowing sampai dengan bulan April 2008.

3. Diklat Peningkatan Kompetensi Pegawai KPK Salah satu proses peningkatan kompetensi

pegawai KPK dipenuhi dengan cara melakukan pengiriman peserta pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelatihan di dalam negeri ada yang bersifat pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Pelatihan yang sifatnya internal (swakelola) dikelola oleh KPK, sedangkan untuk pelatihan bersifat eksternal, KPK hanya memfasilitasi secara administratif ke training provider.

Program pelatihan swakelola pada tahun 2007 ini sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pelatihan, sedangkan pelatihan eksternal sebanyak 42 (empat puluh dua) pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan di luar negeri sebanyak 12 (dua belas) pelatihan yaitu

Human Resources Capacity Improvements

In 2007, the KPK’s education and training programs started to be structured based on training needs analyses, and are still organization-based. Education and training programs conducted in 2007 were as follows: 1. Training Needs Analysis The conducting of a training needs analysis were

facilitated by international consultants from Investigator Training Internasional (ITI) with donor assistance from the Legal Development Facility (LDF). The analysis included three phases: (1) identification of projects in 2006, (2) identification of training needs, and (3) structuring of Lesson Plans and Calender of Training. The training needs analysis resulted in a KPK training strategy and schemes, improved induction processes and basic training for new personnel, designing of modules and lesson plans, and Calendars of Training for 2008 and 2009.

2. KPK Education and Training for New Personnel The KPK’s education and training for new personnel is

divided into two categories: Category A (fresh graduates) and Category B (with work experience). In 2007, category A inductions were conducted once, and category B inductions were conducted 3 times. Orientations of category A personnel (52) were conducted for 5 days by each line unit (13 weeks), which was followed by ‘job shadowing’ until April 2008.



di Hongkong, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Perancis, Swiss, Inggris, Jerman, dan Australia.

Jumlah hari pelatihan rata-rata per Pegawai berdasarkan realisasi program pelatihan tahun 2007 ini sebanyak 9 (sembilan) hari pelatihan/orang

4. Matrikulasi dan Sertifikasi Matrikulasi Auditor dilaksanakan dalam 2 angkatan,

Angkatan I (Maret 2007) diikuti oleh 17 peserta dan Angkatan II (Oktober 2007) diikuti oleh 15 peserta, pelaksanaannya bekerjasama dengan BPKP.

Sertifikasi yang dikelola secara langsung oleh KPK terdiri dari Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dari Bappenas dan Sertifikasi CFE (Certificate Fraud Examiner). Selain itu, ada juga pegawai di beberapa unit kerja yang secara langsung mengikuti sertifikasi yang penyelenggaraan dilaksanakan oleh pihak eksternal yaitu CIA (Certificate Internal Auditor), CISA (Certificate Internal Systems Auditor), dan CAMS (Certificate of Anti Money Laundering Specialist). Khusus untuk CAMS merupakan sertifikasi atas bantuan dari AusAID.

Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2007 dilaksanakan dalam 2 angkatan. Angkatan I (Maret 2007) diikuti oleh 16 peserta dan yang berhasil lulus sebanyak 12 peserta. Angkatan II (Oktober 2007) diikuti oleh 20 peserta dan yang berhasil lulus sebanyak 7 orang.

Sertifikasi CFE tahun 2007 merupakan kelanjutan dari tutorial yang dilaksanakan tahun 2006, Angkatan I dilaksanakan pada Januari 2007 diikuti oleh 27 peserta dan yang berhasil lulus sebanyak 23 peserta. Sertifikasi CFE Angkatan II sedang dalam proses dan diikuti oleh 18 peserta.

Tahun 2007, KPK telah merancang sistem sertifikasi yang tidak sekedar untuk pengakuan kemampuan individu, namun berusaha memberdayakan sertifikasi sebagai alat untuk Knowledge Management dan implementasi hasil pelatihan dan peningkatan kualitas menuju kesempurnaan. Sertifikasi tersebut terdiri dari:

3. KPK Competency Improvement Education and Training

Improving the competencies of KPK personnel can be enrolling staff in training either in Indonesia or abroad. Domestic training includes both internal and external training. Internal training is conducted by the KPK, while in the case of external training the KPK facilitates the training provider administratively.

In 2007 t 37 internal training programs and 42 external training programs were provided. There were also 12 training programs conducted abroad, namely, in Hong Kong, Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, France, Switzerland, UK, Germany, and Australia.

The average number of training days per staff member based on the realization of training programs in 2007 was 9.

4. Matriculation and Certification Auditor matriculation takes place over 2 weeks, and

involved two intakes in 2007. Group I (March 2007) had 17 participants, while Group II had 15 participants. implementation was carried out in co-operation with the BPKP.

Certification was organized directly by the KPK, and included Goods and Services Procurement Certification (Sertifikasi Pengadaan Barang) by Bappenas, and CFE (Certified Fraud Examiner) certification. In addition, there were a number of personnel from different line units who directly participated in external certification programs, including CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Internal Systems Auditor), and CAMS (Certified Anti Money Laundering Specialist) programs. CAMS certification was made possible thanks to support from AusAID.

Certification of Goods and Services Procurement training in 2007 was participated in by 2 Groups. Group I (March 2007) had 16 participants, with 12 graduates, while Group II (October 2007) had 20 participants and 7 graduates.

CFE Certification training in 2007 was a continuation of the tutorials conducted in 2006. This also consisted of 2 Groups. Group I (January 2007) had 27 participants and 23 graduates, while Group II is still receiving training and has 18 participants.




Certificate of Attendance (CoA), sertifikat pengakuan bahwa peserta telah lulus dari suatu program pelatihan dan pendidikan.Certificate of Sharing (CoS), sertifikat pengakuan bahwa peserta telah melakukan sharing hasil pelatihan dan pendidikan.Certificate of Experience (CoE), sertifikat pengakuan b a h w a p e s e r t a t e l a h m e n g i m p l e m e n t a s i k a n hasil pelatihan dan pendidikan di lingkungan kerja.Certificate of Perfection (CoP), sertifikat pengakuan bahwa peserta telah menjadi teladan dalam bidang yang dilatihkan.

Mulai triwulan keempat 2007, telah dilaksanakan b e b e r a p a k a l i t r a i n i n g t r a n s fe r, y a i t u k e gi a t a n p e ny a m p a i a n kembali hasil pelatihan dan pendidikan sebagai salah satu upaya implementasinya CoS, khususnya pelatihan-pelatihan luar negeri dan pelatihan yang kepesertaan dari KPK dibatasi oleh instansi penyelenggara. Untuk implementasi CoA telah dilaksanakan yaitu bagi peserta yang tidak lulus atau tidak dapat memenuhi batas minimal kehadiran tidak diberikan sertifikat.

5. Dukungan Donor dan BeasiswaSelain dari anggaran APBN, kegiatan pelatihan KPK juga berasal dari donor beberapa negara/lembaga, baik itu dalam bentuk bantuan instruk-tur, pendanaan sarana dan prasarana pelatihan, pengiriman peserta. Lembaga tersebut antara lain LDF, USAID, AusAID, JCLEC, FCPP, JICA, ILEA, GTZ, dan Perancis.

Bantuan donor juga diterima KPK dalam bentuk program Beasiswa, yaitu Beasiswa ADS dan Wolongong yang merupakan bantuan dari AusAID, Beasiswa Chievening dari Inggris, dan Beasiswa dari Perancis. Dari pemerintah Korea Selatan melalui lembaga KOICA, KPK difasilitasi bantuan pelatihan dan konsultasi tenaga ahli terkait reformasi birokrasi yang implementasinya akan dilaksanakan mulai bulan April 2008.

In 2007, the KPK designed a certification system that not only reflects the individual’s abilities, but also attempts to strengthening certification itself so as to serve as a Knowledge Management tool. This certification system is composed of:

Certificate of Attendance (CoA), showing that the participant has graduated from a training/education program.Certificate of Sharing (CoS), showing that the participant has shared the results of his/her training and education. Certificate of Experience (CoE), showing that the participant has been putting what he has learned into effect in his/her work environment. Certificate of Perfection (CoP), showing that the participant has become a role model in the area for which he was trained.

Starting in the fourth quarter of 2007, training transfer events have been held on a number of occasions. These are designed to spread the knowledge that has been learned as one way of implementing CoS, especially for training conducted outside Indonesia, and training in which the number of KPK participants was limited by the training provider. The CoA program has also been implemented – participants who fail to graduate or satisfy the attendance threshold are not awarded CoA certificates.

5. Donor Support and Scholarships Aside from the State Budget, the KPK’s training activities

were supported by donors from various institutions and nations. This support took the form of infrastructural aid, financing of training, and sending of participants on training courses. The donors involved were: LDF, USAID, AusAID, JCLEC, FCPP, JICA, ILEA, GTZ, and France.



6. Workshop Bersama Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSebagai trigger mechanism, maka KPK melan-jutkan program workshop bersama perce-patan pemberantasan TPK antara KPK, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Workshop tahun 2007 diselenggarakan pada 26-30 November di Jakarta, dengan penekanan pada pemberantasan TPK di daerah sehingga kepesertaannya diperluas den-gan melibatkan BPKP dan Mahkamah Agung.

7. Bimbingan Mental dan SpiritualPada bulan Ramadhan 1428 H dibentuk Panitia Kegiatan Ramadhan yang telah melaksanakan kegiatan: pembagian Buku Panduan Ramadhan, Ceramah menjelang Ramadhan, Kultum setiap Ba’da Dzuhur, Peringatan Nuzulul Qur ’an, Pengumpulan Infaq, Halal bi-Halal, serta pelaksanaan Sholat Jum’at di lingkungan KPK.

Untuk Pegawai yang beragama Nasrani, sejak bulan Oktober 2007 telah di laksanak an pembinaan spiritual melalui ibadah bersama (kebaktian) setiap hari Jumat jam 11.45 – 12.45, dengan mengundang pembicara dari luar.

Donor assistance was also received by the KPK in the form of scholarships, namely, the ADS Scholarships and Wolongong Scholarships, which were provided by AusAID; Chievening Scholarships from England; and Scholarships from the French Government. From the South Korean Government (through KOICA), the KPK was provided with training support and expert consultants for the bureaucratic reforms which will be implemented in April 2008.

6. Joint Workshops on Accelerated Corruption Eradication

As a trigger mechanism, the KPK is continuing its joint workshop program on Accelerated Corruption Eradication with the State Audit Board, the Attorney General’s Office, and the Police. This 2007 Workshop was held from 26th to 30th of November in Jakarta, with the focus on corruption eradication in the regions, which necessitated the participation of the BPKP and the Supreme Court.

7. Mental and Spiritual Support During Ramadhan, a Ramadhan Committee was

formed which undertook the following activities: distribution of Ramadhan Guide, Sermons, and Kultum for each Ba’da Dzuhur, Nuzulul Qur ’an activities, Infaq Collections, Halal bi-Halal (gatherings), and Friday Prayers within the KPK.

For Christian personnel, October 2007 saw the launch of a spiritual guidance program each Friday from 11.45 to 12.45, with speakers from outside the KPK being invited to attend.




Internal Supervision

Internal supervision involves the functions of consultation, evaluation, and the provision of recommendations in the areas of risk management, control, and management in general in order to increase the KPK’s effectiveness and efficiency in achieveing its Vision and Mission. In the effort to create a professional organization of high integrity, the KPK implemented the following programs in 2007:

Improving Organizational Effectiveness and Efficiency, which was implemented through independent and objective audits and reviews on line units and organizational functions within the KPK. Through these activities, weaknesses in management and control were identified, and remedial actions taken. In 2007, 5 audits and reviews were conducted on line units and organizational functions.

Improving/Strengthening Organizational Integrity. Organizational Integrity is required by the KPK in its role as a locomotive for the eradication of corruption. In order to create an organizational culture that is characterized by high integrity, appropriate action must be taken against all irregularities, breaches, abuses of power, and violations of the KPK code of ethics by KPK personnel. Recommendations on remedial action and guidance were produced after internal supervision performed special audits. In 2007, 17 special audits were conducted into alleged breaches of the code of ethics or abuses of authority following public complaints.

Strengthening of Control. The achievement of an organization’s goals is influenced by that organization’s capacity to adapt to the environment and to anticipate risks that can affect the achievement of strategic goals. The KPK assists its personnel in heightening organizational awareness of the risks faced, especially as regards compliance with the laws and regulations in effect . In 2007, the KPK conducted three rounds of drugs tests on staff through the testing of urine samples with the help of the DKI Jakarta Provincial Narcotics Board.

Manual and SOP Development. The KPK Manual and Standard Operating Procedures play a strategic role as they provide guidance for the execution of duties and decision-making. The Internal Supervision Manuals and SOPs that have already been produced, as well as those still under development, include the following: Internal Supervision Charter, Internal Audit Manual,

Pengawasan Internal

Pengawasan internal menyediakan fungsi konsultasi, evaluasi, dan memberi rekomendasi dalam lingkup manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi KPK dalam mencapai visi dan misinya. Dalam upaya mewujudkan organisasi yang profesional dan berintegritas, pada 2007 KPK menjalankan program-program sebagai berikut:

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi, yang dilakukan melalui kegiatan audit dan reviu yang independen dan obyektif terhadap unit kerja maupun fungsi-fungsi organisasi di KPK. Melalui kegiatan tersebut, diidentifikasi kelemahan dalam lingkup pengendalian dan tata kelola, dan direkomendasikan tindakan perbaikan secara berkesinambungan. Dalam tahun 2007, telah dilakukan 5 (lima) kegiatan audit dan reviu reguler terhadap beberapa unit kerja dan fungsi organisasi yang ada.

Peningkatan/Penguatan Integritas Organisasi. Integritas organisasi dibutuhkan KPK dalam perannya sebagai lokomotif pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mewujudkan budaya organisasi yang berintegritas, perlu dilakukan tindakan yang tepat terhadap setiap bentuk penyimpangan, pelanggaran, maupun penyalahgunaan wewenang dan kode etik yang dilakukan pegawai KPK. Rekomendasi tindakan perbaikan dan pembinaan dihasilkan setelah pengawasan internal melakukan audit khusus.

Selama 2007 telah dilakukan 17 (tujuh belas) audit khusus atas dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang, sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat.

Penguatan Pengendalian. Pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan dan antisipasi terhadap risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis. KPK membantu para pegawai dalam meningkatkan kesadaran organisasi terhadap risiko yang dihadapi, terutama dalam mendorong ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada 2007, KPK telah melakukan tes narkoba melalui pengujian sampel urine pegawai/pejabat KPK sebanyak 3 (tiga) sesi, yang pelaksanaannya bekerja



Financial Report Review Working Paper SOP, Whistle Blowing Program SOP, and the Public Complaints Analysis SOP.

Financial Support

In Fiscal Year 2007, the KPK had two sources of funding. The first was direct support from the State Budget (APBN), which amounted to IDR247,660,200,000.00, while the second was grants from various donors, which amounted to IDR98,590,961,000.00. Thus, the total KPK’s budget for 2007 was IDR346,251,161,000.00.

1. State Budget

Out of the KPK’s budget allocation, as of December 18th, 2007, 60.46% had been spent: IDR149,779,093,179.00.

Realization by Type of Expenditure

sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta.

Pengembangan Manual dan SOP. Manual dan Standar Operating Prosedur (SOP) memiliki peran strategis karena dapat memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Manual dan SOP pengawasan internal yang telah dibuat maupun dalam proses pengembangan, yaitu Charter Pengawasan Internal, Manual Audit Internal, SOP Kertas Kerja Reviu Laporan Keuangan, SOP Whistle Blowing Program, dan SOP Penelaahan Pengaduan Masyarakat.

Dukungan Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2007, KPK memiliki dua sumber pembiayaan untuk seluruh program dan kegiatannya. Sumber pertama adalah Rupiah Murni APBN sebesar Rp247.660.200.000,00 dan yang kedua adalah hibah yang berasal dari beberapa donor sebesar Rp98.590.961.000,00. Sehingga, total alokasi anggaran KPK untuk 2007 adalah sebesar Rp346.251.161.000,00.1. Pembiayaan Rupiah Murni APBN

Dari pagu Rupiah Murni APBN yang dialokasikansampai dengan 18 Desember 2007 telah direalisasikan sebesar 60,46% atau senilai Rp149.779.093.179,00.

Realisasi Menurut Jenis Belanja

96.646

65.740

94.145

40.74056.869

43.299

Pagu / Cap Realisasi / Realized

Belanja PegawaiPersonnel Expenditures

Belanja BarangMaterial Expenditures

Belanja ModalCapital Expenditures

Realisasi APBN RM Tahun 2007 menurut Jenis Belanja (dalam Miliar Rupaih)IDR APBN Realization 2007 by Expenditure (Billion Rupiah)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000




Realisasi APBN RM Tahun 2007 menurut Unit Organisasi (dalam Jutaan Rupiah)IDR APBN Realization 2007 by Organization Unit (Mllion Rupiah)


94.290

139.126

20.53812.212 6.444

31.298

52.335

34.814

4.363 2.019

PencegahanPreventive

PenindakanRepressive

INDAInformation and Data

PPIMInternal Monitoring &

Public Complaints

SetjenSecretariats General

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Capital Expenditure accounted for 76.13% of spending, Personnel Expenditure for 68.02%, and Material Expenditure for 43.38%.

Spending by Organizational Unit (Office of Deputy)

By Organizational Unit, spending as per December 18th, 2007, by the Office of the Repression Deputy accounted for 20.59% (IDR31,298,150,000.00), Office of the Prevention Deputy 59.47% (IDR20,538,285,000.00), Office of the In¬ternal Monitoring and Public Complaints Deputy 46.28% (IDR4,363,234,000.00), Office of the Information and Data Deputy 66.52% (IDR52,334,596,000.00), and the Secretariat General 67.77% (IDR139,125,935,000.00).

2. Funding from Grants In 2007, the KPK received grants from various agencies/nations amounting to IDR98,590,961,000.00, of which IDR12,058,316,012.00 had been spent as per December 18th, 2007, with the details being as follows:

ADB, for the Strengthening the Capacity of the KPK project, which included activities to develop the KPK’s Standard Operating Procedures; information, communication and technology (ICT) development; operating information system development; investigation training; seminars and workshops, with a total aid amount being IDR2,450,000.00. To date, IDR2,355,983,171.00 has been spent.

Realisasi Belanja Modal terbesar yakni 76,13%, disusul Belanja Pegawai sebesar 68,02%, dan terakhir Belanja Barang sebesar 43,38%.

Realisasi Menurut Unit Organisasi (Kedeputian)

Berdasarkan unit organisasinya, realisasi sampai dengan 18 Desember 2007 untuk Deputi Penindakan terealisasi sebesar 20,59% dari alokasi dana sebesar Rp31.298.150.000,00, Deputi Pencegahan terealisasi 59,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp20.538.285.000,00, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat direalisasikan sebesar 16,28% dari alokasi dana Rp4.363.234.000,00, Deputi Informasi dan Data terealisasi 66,52% dari alokasi dana sebesar Rp52.334.596.000,00, Sekretariat Jenderal telah direalisasikan sebesar 66,77% dari alokasi dana sebesar Rp139.125.935.000,00.

2. Pembiayaan dari Hibah Selama 2007, KPK mendapat hibah dari beberapa lembaga/negara yang menjadi donor sebesar Rp98.590.961.000,00, sampai dengan 18 Desember 2007 telah direalisasikan sebesar Rp12.058.316.012,00 dengan rincian sebagai beri-kut:

ADB pada proyek Strengthening the Capacity of KPK; untuk kegiatan pengembangan SOP KPK, pengembangan informasi, komunikasi



PGRI (Partnership for Governance Reform in Indonesia) through the Crash Program to Support the Anti Corruption Commission project; which included training for the conducting of raids, intelligence and witness protection training; law enforcement monitoring, campaigning for a Witness Protection Law, gaps analysis studies, workshops, and “advocating to advocates”, with the total aid budget amounting to IDR1,616,100,000.00. To date, IDR1,431,017,005.00 has been spent.ADB, for the Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP), which addressed anti-cor-ruption activities in Aceh and Nias, including help with the handling of public complaints, training and socialising, office rents, vehicle leasing, surveys, and technical guidance. The total cap for the aid was set at IDR3,187,900,000,00, of which IDR1,023,284,892.00 has been spent.DANIDA Support For KPK (Denmark); for corruption prevention activities at the DPRD (local parliament) level through anti-corruption campaigns, information technology capacity

improvements, and improving the democratic process at the local level. The total cap for the aid was set at IDR6,868,679,000.00, of which IDR5,359,291,048.00 has been spent.USAID through the Millenium Challenge Cooperation Indonesia / Control of Corruption Project; for the procuring of Monitoring Center equipment, IPK surveys, and bribery surveys. The total aid was set at IDR81,994,026,000.00 with none of this having been spent to date.CANADA–CIDA through the project Supporting Awarness of Good Governance to Reduce Corruption in the Government and Community; this is a contribution from the Canadian government to Indonesia as the host of “Indonesia’s Anti Corruption Events” which were held in Jakarta and Bali. The total

dan teknologi (ICT Development), pengembangan operating information system, investigation training, seminar, dan workshop. Dari total pagu hibah sebesar Rp2.450.000.000,00, telah direalisasikan sebesar Rp2.355.983.171,00. PGRI (Partnership for Governance Reform in Indonesia) melalui proyek Crash Program to Support the Anti Corruption Commission; untuk kegiatan pelatihan penggeledahan, intelejen dan perlindungan saksi, monitoring peradilan dan kampanye UU Perlindungan Saksi, study gap analysis , workshop, dan advokasi advokat. Dari total pagu hibah sebesar Rp1.616.100.000,00, telah direalisasikan sebesar Rp.1.431.017.005,00. ADB pada proyek Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP); untuk kegiatan pencegahan korupsi di NAD dan Nias, antara lain penanganan pengaduan masyarakat, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat Aceh, sewa kantor, sewa kendaraan, survey, dan bimbingan teknis. Total pagu hibah sebesar Rp3.187.900.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.023.234.892,00.DANIDA Support For KPK (Denmark); untuk kegiatan pencegahan korupsi di DPRD, kampanye antikorupsi, peningkatan kapasitas teknologi informasi, dan peningkatan proses demokrasi di parlemen. Total pagu hibah sebesar Rp6.868.679.000,00, telah direalisasikan sebesar Rp5.359.291.048,00.USAID pada proyek Millenium Challenge Cooperation Indonesia/Control of Corruption Project; untuk kegiatan pengadaan perala-tan Monitoring Center, survey IPK, dan sur-vey penyuapan. Dari total hibah sebesar Rp81.994.026.000,00 sampai saat ini belum ada realisasi. CANADA–CIDA pada proyek Supporting Awarness of Good Governance to Reduce Corruption in the Government and Community; merupakan kontribusi pemerintah Kanada kepada Indonesia sebagai tuan rumah Indonesia’s Anti C o r r u p t i o n E v e n t s y a n g d i s e l e n g g a r a k a n di Jakarta dan Bali. Total hibah sebesar Rp800.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp481.751.780,00; GTZ pada proyek Supporting the Implementation of the UN Convention against Corruption (UNCAC), German UNCAC Project, merupakan kontribusi




aid amounted to IDR800,000,000.00 of which IDR481,751,780.00 has been spent.GTZ through the project Supporting the Implementation of the UN Convention against Corruption (UNCAC); German UNCAC Project, which is a contribution from the German government in respect to the international seminar on Asset Recovery and Mutual Legal Assistance that was held in Bali, Indonesia. The total cap for the aid amounted to IDR659,750,290.00, of which IDR651,947,748.00 has been spent.AUSTRALIA – AusAID, Australian government support for the Seminar on Fighting Bribery in Public Procurement, which will be held in Bali. The aid is valued at IDR1,014,506,500.00, of which IDR755,040,368.00 has been spent.

p e m e r i n t a h J e r m a n d a l a m r a n g k a p e n y e l e n g g a r a a n konferensi UNCAC yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Total pagu hibah sebesar Rp659.750.290,00 telah direalisasikan Rp651.947.748,00.

AUSTRALIA – AusAID, dukungan pemerintah Australia dalam rangka penyelenggaraan Seminar on Fighting Bribery in Public Procurement di Bali. Nilai hibah sebesar telah direalisasikan Rp1.014.506.000,00, sampai saat ini telah direlisasikan sebesar Rp755.040.368,00.

Realisasi Hibah TA 2007 menurut donorGrant Realization 2007 by Donor

USAID-MCC


ADB-4341- INOADB-ESTP PGRI DANIDA CIDA

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

(dala

m Ju

taan

Ruoia

h)

81.994

03.188

1.0232.450

2.356 1.6161.431

6.8695.359

800 482660

652

GTZ Aus-AID

1.015755

3. Non-Tax State Revenues (PNBP) from the Handling of Corruption and Gratuity Cases

In line with the KPK’s core duties and functions, PNPB in 2007 were received from two sources: from the handling of corruption and gratuity cases, with the total amount logged with the State Treasury as per December 18th, 2007, being IDR48,403,649.506,00.

Of that total, corruption cases contributed IDR45,513,032,038.00, composed of:

Corruption compensation ordered by the Court (MAP 424114): IDR34,312,007,190.00.Confiscated Corruption Proceeds, as ordered by the Court (MAP 424111): IDR8,055,173,827.00.Revenue from Fines in Corruption Cases (MAP 423214): IDR2,250,000,000.00.Revenue from Anti-Corruption Court Fees (MAP 423215): IDR347,500.00Giro Services (MAP 423151): IDR895,503,521.00.

Revenue from gratuities cases contributed IDR2,890,617,468.00, composed of:

Gratuities ordered forfeit to the State by the KPK (MAP 424112): IDR2,886,808,144.00.Giro Services (MAP 423151): IDR3,809,324.00.

During this first four years period, the budget provided for the handling of corruption and gratuity cases amounted to IDR56,975,052,000.00, with budget spending amounting to IDR13,748,712,526.00, while the non-tax state revenues (PNBP) received from the handling of corruption and gratuity cases amounted to IDR68,353,337,863,00. The following graph presents the breakdowns on an annual basis:

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Penanganan Kasus TPK dan Gratifikasi

Sesuai dengan tupoksinya, sepanjang TA 2007 PNBP yang berhasil diperoleh KPK berasal dari dua sumber, yaitu penerimaan dari kasus TPK dan penerimaan gratifikasi dengan total nilai yang disetor ke rekening kas negara per tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp48.403.649.506,00.

Dari total nilai tersebut, penanganan kasus TPK menyumbangkan sebesar Rp45.513.032.038,00 terdiri dari:

Pendapatan Uang Pengganti TPK yang Ditetapkan Pengadilan (MAP 424114) sebesar Rp34.312.007.190,00.Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan (MAP 424111) sebesar Rp8.055.173.827,00.Pendapatan Hasil Denda Kasus TPK (MAP 423214) sebesar Rp2.250.000.000,00.Pendapatan Ongkos Perkara Kasus TPK (MAP 423215) sebesar Rp347.500,00.Jasa Giro (MAP 423151) sebesar Rp895.503.521,00

Sedangkan penanganan gratifikasi menyumbangkan Rp2.890.617.468,00 terdiri dari:

Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi Milik Negara (MAP 424112) sebesar Rp2.886.808.144,50.Jasa Giro (MAP 423151) sebesar Rp3.809.724,00.

Selama empat tahun periode pertama ini, dana anggaran yang disediakan untuk operasional penanganan TPK dan gratifikasi adalah sebesar Rp56.975.052.000,00 dengan realisasi penggunaan dananya sejumlah Rp13.748.712.526,00 dan PNBP yang diper-oleh dari penanganan TPK dan gratifikasi adalah Rp68.353.337.863,00. Adapun rincian per tahunnya sebagaimana grafik berikut:






KPK Office Infrastructure

When the KPK was formed at the beginning of 2004, it has been housed in two separate office buildings: (a) the Commissioners and the Office of the Deputy for Repression were housed on Jl. Veteran, Jakarta; while (b) the Secretary General, Office of the Deputy for Prevention, Office of the Deputy for Information and Data, and the Office of the Deputy for Internal Monitoring and Public Complaints were housed at Jl. Juanda No. 36, Central Jakarta.

With the steady increase in work-load and personnel numbers, the need for tighter inter-deputy/ditrectorate coordination, and technological and security needs, it is clear that the KPK needs infrastructure and facilities that are capable of supporting the task of combating corruption in Indonesia. Based on Finance Minister Letter No: S-164/MK.06/2005 dated April 20, 2005, the KPK was given permission to use the building that formerly housed PT Bank Papan Sejahtera, on Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan. In order to accommodate the KPK’s specific needs, the building needed to be renovated. Renovation began in 2005, and the building has been operational since 2007.

Infrastruktur Gedung KPK

Sejak dibentuk pada awal 2004, KPK menempati 2 (dua) lokasi gedung kantor, yaitu: (a) Pimpinan KPK dan Deputi Penindakan di Jl. Veteran, Jakarta; dan (b) Setjen, Deputi Pencegahan, Deputi INDA, dan Deputi PIPM di Jl. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Seiring dengan meningkatnya volume kerja dan personil, kebutuhan koordinasi yang erat antarbidang, dan kebutuhan keamanan dan teknologi, KPK perlu mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-164/MK.06/2005 tanggal 20 April 2005, KPK mendapatkan izin untuk menempati Gedung eks-PT. Bank Papan Sejahtera di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan. Untuk mengakomodasi kebutuhan KPK, maka gedung tersebut perlu direnovasi sehingga dapat menunjang pelaksaaan tugas-tugas KPK secara optimal. Renovasi telah dimulai sejak 2005, dan telah dapat dioperasikan secara penuh pada 2007.

Perbandingan Anggaran, Realisasi, dan PNBP dari Penanganan TPK dan Gratifikasi(Posisi 18 Desember 2007Budget, Non Tax Revenue, and Budget Comparison from The Handling of Corrupt Conduct and Gratification (per December 18th, 2007)

2006


20040

7.000

PNBP/Non Tax Revenues

2005 2007

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

399

10.879

981

6.959

13.914 12.991

5.0257.344

25.182

50.000 48.404



Penempatan gedung baru KPK di Kuningan yang awalnya direncanakan 11 Desember 2006, terpaksa ditunda hingga awal Agustus 2007 akibat gedung tersebut masih ditempati oleh instansi lain dan beberapa persoalan teknis lainnya. Gedung baru KPK Kuningan terdiri dari 8 lantai yang diisi oleh 500 orang, terdiri dari Pimpinan, Penasehat, 4 Kedeputian dan Setjen.

Dukungan Teknologi Informasi

Sejalan dengan renovasi gedung kantor KPK di Kuningan, dibangun pula prasarana teknologi informasi (TI) untuk mendukung operasional kegiatan KPK, berupa IT Networking, Building Automation Systems (BAS), dan Integrated Security Systems (ISS). Di samping pembangunan prasarana TI, dibangun berbagai aplikasi komputer yang terdiri dari Aplikasi Pengaduan Masyarakat, Aplikasi Keuangan, dan Aplikasi Human Resources Information System (HRIS). Pada 2007 juga telah disusun IT Blue Print KPK tahun 2008-2010 yang merupakan rencana jangka menengah pengembangan TI KPK yang didasarkan pada (Draft) Rencana Strategis KPK 2008-2012.

The KPK intended to relocate to its new address in Kun-ingan on 11 December 2006, but was only able to do so in early August 2007 as other institutions were still using the building, as well as a number of technical issues. The new KPK building has 8 floors and houses 500 people: the Commissioners, Advisors, the 4 Deputies’ Offices and the Secretary General.

Information Technology Support

During the renovations to the Kuningan offices of the KPK, the necessary information technology facilities to support the KPK’s work were installed. These include such facilities as IT Networking, a Building Automation System (BAS), and an Integrated Security System (ISS). Aside from developing IT facilities, various computer applications were also devised, including a Public Complaints Application, Financial Applications, and the Human Resources Information System (HRIS) Application. In 2007 the KPK IT Blue Print for 2008-2010 was designed, which is a mid-term plan to develop the KPK’s IT in line with the Draft KPK Strategic Plan for 2008 – 2012.




Penguatan Aspek Yuridis

Undang-undang mengamanatkan KPK agar mampu meningkatkan efektivitas, profesionalitas, dan intensitas pemberantasan korupsi baik yang dilakukan oleh KPK maupun instansi lain yang berwenang, sehingga diperlukan penguatan aspek yuridis. Untuk mewujudkan penguatan ini, KPK berperan aktif dalam:

penyusunan rancangan Perubahan atas Undang-Undang UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;keanggotaan Tim Penyusun Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;keanggotaan Tim Penyusun Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang akan mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi;pemberian rekomendasi tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;penyusunan Rancangan Keputusan Bersama Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Penegakan Hukum;penyusunan Rancangan Hibah Dari Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;penyusunan Rancangan Hibah Dari Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;penyusunan Rancangan Hibah Dari Negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Strengthening of Juridical Aspects

The legislation gives a mandate to the KPK to improve the effectiveness, professionalism, and intensity of corruption eradication efforts, especially by the law enforcement agencies that have been vested with anti-corruption powers. Accordingly, it will be necessary to strenthen the juridical aspects. In order to realize this, the KPK has played an active role in:

Drafting a bill to amend Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission; The membership of the Anti-Corruption Court Law Drafting Team; The membership of the Corruption Eradication Law Drafting Team, which will draw up amendments to Law No. 31 of 1999, as previously amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication; Providing recommendations for the drafting of the Criminal Procedures Bill; Drafting the Government regulation on Legal Immunity for Corruption Eradication Commission Commissioners; Drafting a Joint Decree on Collaboration between the Corruption Eradication Commission and the Department of Law and Human Rights in the area of Law Enforcement; Designing a State Grant Scheme through the Corruption Eradication Commission to the Department of Law and Human Rights; Designing a State Grant Scheme through the Corruption Eradication Commission to the Government of South East Maluku;Designing a State Grant Scheme through the Corruption Eradication Commission to the Maritime Security Coordination Board.



KPK Peduli

Di samping melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, insan KPK pun “peduli” pada lingkungannya. Donor darah, bingkisan (parcel) bagi pegawai honorer, dan bantuan bagi korban banjir, merupakan bentuk nyata kepedulian itu.

KPK’s Social Responsibility

Aside from performing its corruption eradication duties, the KPK Organization and personnel take their social responsibilities seriously. This is shown by various activities, including blood donor drives, the giving of parcels to non-permanent staff, and the provision of assistance to flood victims.




37

Pergantian Pimpinan KPK

Pada 18 Desember 2007, pimpinan KPK periode 2003-2007 yang terdiri dari Taufiequrachman Ruki, Amien Sunaryadi, Tumpak Hatorangan Panggabean, Sjahruddin Rasul, dan Erry Riyana Hardjapamekas secara resmi digantikan oleh Pimpinan KPK periode 2007-2011 yang terdiri dari Antasari Azhar (ketua merangkap anggota), Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono, dan Mochammad Jasin (wakil ketua merangkap anggota). Pengangkatan sumpah pimpinan KPK periode 2007-2011 dilakukan di hadapan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada Selasa sore, (18/12).

Setelah pengangkatan sumpah, diadakan serah terima jabatan antara pimpinan KPK periode 2003-2007 kepada pimpinan KPK 2007-2011 yang diselenggarakan di Gedung KPK. Dalam serah terima jabatan ini, pimpinan KPK periode 2003-2007 secara resmi juga menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan segala kegiatan dan program yang telah dan sedang dilakukan KPK kepada pimpinan KPK periode 2007-2011. Pimpinan KPK periode 2003-2007 juga menyerahkan ID Card KPK sebagai simbolisasi berakhirnya masa jabatan mereka.

Pada malam harinya, dilaksanakan acara pisah-sambut antara pimpinan KPK periode 2003-2007 dan pimpinan KPK 2007-2011. Dalam kegiatan ini, disampaikan pesan dan kesan pimpinan KPK periode 2003-2007 tentang pengalaman mereka selama empat tahun memimpin KPK. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pejabat negara RI, anggota Kabinet Indonesia Bersatu, para Duta Besar negara sahabat, dan perwakilan lembaga-lembaga donor.

Hand-over of the Commissioners’ Offices

On December 18th, 2007, the KPK Commissioners for the 2003-2007 period: Taufiequrachman Ruki, Amien Sunaryadi, Tumpak Hatorangan Panggabean, Sjahruddin Rasul, and Erry Riyana Hardjapamekas officially handed over the leadership of the KPK to the KPK Commissioners for the 2007-2011 period, who are: Antasari Azhar (Chairman), Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono, and Mochammad Jasin (all as Vice-chairmen). The new Commissioners took their oaths before the President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono at the State Palace.

After the palace event, the 2003-2007 Commissioners officially handed over leadership of the KPK to the 2007-2011 Commissioners during an event held at the KPK Office in the afternoon. During this event, the 2003-2007 Commissioners also handed over official documents relevant to all activities and programs already concluded or still being pursued to the 2007-2011 Commissioners. As a symbol of the end of their tenures, the outgoing Commissioners also handed over their ID cards.



38

Sebagaimana termaktub di dalam UU 30 Tahun 2002, Pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi KPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia dan memiliki periode jabatan selama empat tahun.

The 2003-2007 Commissioners took the opportunity of the event held at the KPK office to share their experiences of leading the KPK for four years to various invitees, including State Officials, Indonesia United Cabinet Members, Ambassadors, and donor countries.

As provided for in Law No. 30 of 2002, the KPK Commissioners are the ultimate wielders of responsibility in the KPK, who have been selected by the Parliament out of candidates who have already passed selection by the President of the Republic of Indonesia, to lead the KPK for a period of four years.

PenindakanRepression

Menangkap hingga menuntut koruptor di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan tugas penindakan yang diamanatkan kepada KPK adalah dengan menangkap hingga menuntut koruptor di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harapan masyarakat. Hal ini diharapkan akan menimbulkan efek jera dan meredam niat untuk melakukan korupsi. Pemberantasan korupsi secara represif dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan supervisi, penanganan kasus/perkara, pelimpahan, dan pengambilalihan kasus.

Koordinasi dan Supervisi

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan koordinasi dilaksanakan

dalam bentuk rapat koordinasi dengan instansi Kejaksaan dan Kepolisian untuk membahas penanganan perkara-perkara TPK dengan 30 (tiga puluh) instansi, antara lain koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Mabes POLRI, Polda dan Kejati Sumatera Barat, Polda dan Kejati Papua, Polda dan Kejati Sulawesi Utara, Polda Metro Jaya, Polda dan Kejati Jawa Timur, Polda dan Kejati Gorontalo, Polda dan Kejati Kalimantan Selatan, Polda dan Kejati Kalimantan Tengah, Polda Jawa Tengah, Polda dan Kejati Sumatera Barat, Polda dan Kejati Riau, Polda dan Kejati Jawa Tengah.

T h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e K P K ’s mandated repression activities range from arrests to prosecutions of corruptors in a court of law as per the relevant laws as well as the hopes of the public. Repression activities are meant to have a deterrent effect on corrupt behaviour. Repressive corruption eradication is also conducted through coordination and supervision activities, the handling of cases, transfer of cases, and the taking-over of cases.

Coordination and Supervision

1. Coordination Coordination takes the form of

coordinating meetings with Police and Attorney General ’s O ff ice off icials i n o r d e r t o d i s c u s s t h e h a n d l i n g of corruption cases with 30 (thirty) institutions, including coordination involving: the Attorney General’s Office (Kejaksaan Agung - Kejagung), Police HQ, Regional Police Forces and Provincial Prosecutor ’s O ff ices (Kejaksaan Tinggi - Provincial Prosecutor’s Office) of West Sumatra; Re-gional Police Force and Provincial Prose-cutor ’s Office of Papua; the Regional Police Force and Provincial Prosecutor’s Office of North Sulawesi; the Jakarta Metropolitan Police, the Regional Police Force and Provincial Prosecu-tor ’s O ffice of East Java; t h e R e -gi onal Pol i ce Force and Provincial

Arrests to prosecut ions o f corruptors in a court of law as per the relevant laws

“

“



41Laporan Tahunan /Annual Report 2007Pemberdayaan Penegakan Hukum / Empowering Law


2. Kegiatan Supervisi Kegiatan supervisi dilaksanakan dalam bentuk

penelitian dan penelaahan, serta gelar perkara hasil penyidikan atau penuntutan perkara TPK yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilaporkan kepada KPK.

Beberapa instansi yang mendapat supervisi KPK

dalam penanganan perkara-perkara TPK selama tahun 2007, di antaranya:

Mabes POLRI dalam: (a) penyidikan TPK dalam pengadaan 2 mesin PLTG TM Borang; dan (b) penyidikan perkara TPK Dana APBN-P di PT Perikanan Nusantara (Persero);

dalam: (a) penyidikan TPK penyimpangan dana APBD Provinsi Sumbar TA 2002 terhadap anggaran belanja DPRD; dan (b) penyidikan TPK penyalahgunaan dana APBD DPRD TA 2001-2002 pada DPRD Kota Sawahlunto. Penyidikan kedua TPK tersebut ditunda karena adanya perdebatan mengenai PP 10;

dalam penyidikan TPK di Dinas Kehutanan Kab. Kepulauan Mentawai berkaitan dengan illegal logging;

dalam: (a) penyidikan TPK dalam penggunaan dana OTSUS Tahun 2004 di lingkungan Pemda Kab. Teluk Wondama, yang saat ini sedang menunggu hasil audit

Prosecutor’s Office of Gorontalo; the Regional Police and Provincial Prosecutor’s Office of South Kalimantan; the Regional Police Force and Provincial Prosecutor’s Office of Central Kalimantan; the regional Police of Central Java, the Regional Police Force and Provincial Prosecutor’s Office of West Sumatra; the Regional Police Force and Provincial Prosecutor’s Office of Riau; and the Regional Police Force and Provincial Prosecutor’s Office of Central Java.

2. Supervision Supervision takes the form of studies and analyses of

the investigation or prosecution of corruption cases by the Police or the AGO based on an Investigation Commencement Notice (Surat Pemberitahuan Dimulainy Penyidikan - SPDP), where complaints have been made to the KPK.

The various institutions that were the subject of supervision by the KPK as regards the handling of corruption cases in 2007 were as follows:

Indonesian Police Headquarteres in: (a) the corruption investigation into the procurement of 2 gas-powered electricity generators at Borang; dan (b) the investigation into a corruption case involving the misuse of State Budget (APBN-P) funds and PT Perikanan Nusantara;

in: (a) investigation of misuse of West Sumatra Budget (APBD) funds in 2002 by the local parliament; and (b) investigation of misuses of regional



BPKP Perwakilan Provinsi Papua; dan (b) penyidikan TPK dalam pengadaan barang inventaris mesin kantor pada Sekda Kab. Biak Numfor tahun 2001, yang saat ini P19, belum ada ijin tertulis dari Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Biak Numfor;

dalam penyidikan TPK dugaan upaya suap kepada anggota DPRD Kota Manado yang dilakukan oleh Walikota Manado periode 2000–2005. Berkas perkara tahap I telah diserahkan kepada JPU Kejati Sulut dan setelah diteliti hanya 1 orang yang cukup bukti selaku tersangka. Pada tanggal 14 Maret 2006 dengan Surat Model P19, berkas perkara tersebut telah dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi. Tanggal 25 April 2006, tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada Kejati Sulut dan sedang dipersiapkan untuk dilimpahkan ke PN Manado;

dalam penyidikan TPK pemalsuan jumlah stok beras/gabah di Perum Bulog Sub Divre XI, dan penyidikan perkara TPK Penjualan tanah dan bangunan rumah dinas PT IGLAS (Persero) di Surabaya;

dalam: (a) penyidikan TPK penyelewengan dana anggaran pos DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Lumajang TA. 2002-2003; (b) penyidikan TPK dalam pengelolaan APBD Kab Magetan TA 1999-2004; (c) penyidikan TPK penggunaan anggaran belanja DPRD Jember TA 2004; dan (d) Penyidikan TPK gaji calon PNS di kantor Departemen Agama Kab. Jombang;

dalam penyidikan TPK pada pembayaran santunan eks PLG tahap IV Tahun 2005 di Barito Selatan;

da lam: (a ) penyidikan TPK proyek pengadaan buku SLTP/MTS d i Dinas Pendid ik an dan K ebudayaan, dan (b) penyid ik an TPK penyimpangan atas pemberian kredit KUD pada PT Bank Pembangunan Daerah K a l imantan Tengah;

dalam: (a) penyidikan TPK penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada proyek pembangunan jaringan internet TA 2002 di Kab. Natuna, dan (b) penyidikan TPK penyalahgunaan wewenang dalam

budget funds in 2001-2002 in the city of Sawahlunto. The investigations into both these cases had been stalled due to a dispute over Government Regulation (PP) No. 110;

: corruption investigations into the Kepulauan Mentawai Regency Forestry Department involving illegal logging;

for : (a) the investigation into alleged corrupt conduct in the use of OTSUS funds in 2004 by officials of the government of the Regency of Teluk Wondama, which is currently still awaiting an audit by the Papuan Provincial BPKP; and (b) an investigation into the procurement of machinery by the Regional Secretariat of the Regency of Biak Numfor in 2001 – as of the writing of this report, the President has not provided his written consent for the questioning of the Deputy Regent of Biak Numfor;

: for the investigation of an alleged bribery attempt involving a member of the Manado regional parliament by the governor of the city of Manado for the period 2002 and 2005. The Stage I case file has been delivered to the North Sulawesi Provincial Prosecutor’s Office, and after analysis it was found that only 1 person could be charged based upon the evidence as a suspect. On March 14th, 2006, based on a P19 Form, the case file was returned to the investigators to be completed. On April 25th, 2006, the suspect and all the evidence were delivered to the North Sulawesi Provincial Prosecutor’s Office with a view to submission to the Manado district court;

: for the investigation into the fraudulent recording of the amount of rice stored by Perum Bulog (Bureau of Logistics State-owned company) Sub Operations Unit XI, and the investigation of corrupt activities concerning the sale of land and housing for public officials working with PT IGLAS in Surabaya;

: (a) investigation of corrupt conduct involving abuse of funds by officials of the Lumajang Regency regional parliament and regional parliament secretariat in 2002-2003; (b) investigation of corrupt conduct in the management of the Magetan Regency State Budget in 1999-2 0 0 4 ; (c) investigation of corrupt conduct in the m a n a g e m e n t o f t h e J e m b e r r e g i o n a l



jabatan pada proyek pengadaan bibit sapi ternak bagi masyarakat misk in di kota/ kabupaten se-Provinsi Riau TA 2006;

da lam penyid ik an TPK penyelewengan dalam pemanfaatan hasil produksi hutan kayu tahun 2001;

dalam penyidikan TPK penyalahgunaan pinjaman kredit pada PT Bank BRI (Persero) Cab. Limboto tahun 2003-2006;

dalam: (a) penyidikan TPK APBD Kab. Gorontalo TA 2003 pada proyek pembebasan tanah dan pembangunan Mal Limboto dengan cara mark up; dan (b) penyidikan TPK APBD Kab. Boalemo TA 2003 pada proyek peningkatan jalan pasar I loheluma-Sukamakmur ;

d a l a m p e n y i dikan TPK APBD Kab. Hulu Sungai Tengah pada proyek pembangunan SMAN 1 Labuhan Amas Utara;

dalam: (a) penyidikan TPK dana APBD Kab. Hulu Sungai Selatan TA 2002-2003 pada pos belanja Sekda Kab. Hulu Sungai Selatan untuk pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan periode 1999-2004, dan (b) penyidikan TPK penyalahgunaan APBD Kota Banjarmasin TA 2001-2004;

dalam: (a) penyidikan perkara TPK pada anggaran tak langsung kegiatan belanja pegawai DPRD Blora Tahun

p a r l i a m e n t a r y b u d g e t i n 2 0 0 4 ; a n d ( d ) investigation of corrupt conduct concerning salaries of candidates for public office in the Jombang Regency Department of Religious Affairs;

for the investigation of alleged corrupt conduct in relation to the payment of ex workers of PLG Phase IV in South Barito in 2005;

: (a) investigation of alleged corrupt conduct in the procurement of SLTP/MTS level school books by the Departement of Education and Culture, and (b) investigation of KUD loan abuse in relation to PT Bank Pembangunan Daerah (Regional Development Bank) of Central Kalim¬antan;

: (a) investigation of alleged abuse of office involving the Internet Network Development Project in 2002 in the Regency of Natuna, and (b) investigation of alleged abuse of office in a cattle breeding project throughout Riau province in 2006;

: investigation of corrupt conduct in the exploitation of forest wood products in 2001;

: investigation of abuse of loans involving PT Bank BRI, Limboto branch, in 2003-2006;

: (a) investigation of alleged corrupt conduct involving the Regional Budget of the Regency of Gorontalo in 2003, concerning land acquisition projects and the construction of the Limboto Mall – mark ups were suspected; and (b) investigation of alleged corrupt conduct involving the Regional Budget of Boalemo Regency in 2003 concerning the Iloheluma-Sukamakmur Market Road Improvement Project;

: investigation of alleged corrupt conduct involving the Regional Budget of the Regency of Hulu Sungai Tengah concerning the Labuhan Amas Utara High School development project;

: (a) investigation of alleged corrupt conduct involving the Regional Budget of the Regency of Hulu Sungai Selatan in 2002-2003 concerning expenditure by the Regional Secretariat on insurance premiums for the Regency’s parliament members in 1999-2004, and (b) investigation of misuse of Regional Budget funds in the city of Banjarmasin in 2001-2004;



2004; (b) Perkara TPK penyimpangan dana APBD TA 2004 Kab. Banjarnegara pada pos dana tak tersangka; dan (c) penyidikan Perkara TPK APBD Kab. Demak pada proyek dana bantuan keuangan pada pemerintah desa/kelurahan se-Kabupaten Demak;

dalam: (a) perkara TPK APBD Kab. Semarang pada proyek pengadaan buku SD/MI TA 2004, yang saat ini P-21 dan telah diputus bebas pada putusan sela oleh PN Ungaran Kab. Semarang, karena berkas perkara menyimpang Pasal 144 ayat (2) KUHAP; dan (b) penyidikan perkara TPK dalam pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kab. Wonosobo TA 2003;

dalam penyidikan perkara TPK berkaitan dengan 43 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Penanganan Perkara

Kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan

sebanyak 68 (enam puluh delapan) kasus, dan 5 (l ima) kasus di antaranya

, yaitu:

Hasil Penyelidikan Dugaan TPK dalam Pengadaan Rice Milling Plant (RMP) oleh Perum Bulog ke Kejaksaan Agung (Surat ke Jaksa Agung Nomor R-198/P.KPK/VI/07 tanggal 4 Juni 2007);Hasil Penyelidikan Dugaan TPK dalam Kegiatan Tukar Menukar Beras (TMB) oleh Perum Bulog Tahun 2004 (Surat ke Jaksa Agung Nomor R-267/P.KPK/VII/07 tanggal 12 Juli 2007);Hasil Pengumpulan Informasi Dugaan TPK dalam Pembangunan WTC dan Ruko di Jambi tahun 2003-2007 (Surat ke Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi Nomor R-317/P.KPK/VII/07 tanggal 9 Agustus 2007);Hasil Penyelidikan Dugaan TPK dalam Pengelolaan Keuangan APBD pada Pemerintah Kota Tarakan tahun 2005 dan 2007 (Surat ke Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor R-318/P.KPK/VIII/07

: (a) investigation of corrupt conduct involving the indirect budget for personnel spending in the B l o r a R e g i o n a l P a r l i a m e n t i n 2 0 0 4 ; ( b ) investigation of the 2004 Regional Budget for the R e g e n c y o f B a n j a r n e g a ra , i n vo l v i n g t h e contingency funds account; and (c) investigation of corrupt conduct involving the Regency of Demak Regional Budget concerning financial aid projects to village/subdistrict governments throughout the Regency of Demak;

: (a) corruption case involving the Regional Budget of the Regency of Semarang, concerning an SD/MI-level schoolbook procurement project in 2004; and (b) the investigation of corrupt conduct involving the procurement of fire-fighting vehicles in the Regency of Wonosobo in 2003;

: investigation of corrupt conduct involving 43 members of the East Kalimantan Provincial Parliament.

The KPK conducted preliminary investigation activities in 68 cases, five of which have been transferred to the Police and the AGO, namely:

Results of preliminary investigation into the procurement of a Rice Milling Plant by Perum Bulog (Bureau of Logistics - State Owned Enterprise) has been transferred to Attorney General’s Office

Results of preliminary investigation into rice swap deals by Perum Bulog in 2004, also transferred to Attorney General’s Office;

Results of information gathering process concerning the Construction of the WTC complex



tanggal 10 Agustus 2007);Hasil Penyelidikan Dugaan TPK Penyuapan Pejabat Indonesia oleh Monsanto Company (Surat ke Jaksa Agung Nomor R-344/P.KPK/VIII/07 tanggal 31 Agustus 2007.

Tertangkap tangan (ontdekking op heterhand) adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan segera, sesudah, beberapa saat tindak pidana korupsi itu dilakukan atau apabila sesaat kemudian ditemukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukanhya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras sebagai hasil kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindakan Pidana itu (KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir ke-19).

Berdasarkan informasi atau pengaduan yang akurat atas dugaan akan terjadinya suatu tindak pidana korupsi, KPK segera menindaklanjutinya dengan melakukan tindakan yang diperlukan. Da lam hal seseorang ter tangk ap tangan melakukan tindak pidana korupsi, penyidik/penyelidik dapat melakukan penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang tertangkap tangan akan dilanjutkan dengan penyidikan atas perkara tersebut, apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan memenuhi kriteria perkara yang dapat ditangani oleh KPK. Dalam hal tindak pidana korupsi tenyata tidak memenuhi krteria perkara yang dapat ditangani oleh KPK, maka perkara tersebut diserahkan kepada instansi Kepolisian/Kejaksaan dan perkembangan penanganannya disupervisi oleh KPK.

and shophouses in Jambi in 2003-2007. transferred to the Provincial Prosecutor’s Office in Jambi;

Results of preliminary investigation into the management of the finances of the Tarakan City Government Budget (APBD) in 2005-2007. Transferred to the Regional Police of East Kalimantan;

Results of preliminary investigation into the bribery of various Indonesian public officials by the Monsanto Company, a US corporation. Transferred to Attorney General’s Office.

Being arrested in flagrante delicto in the context the KPK refers to a situation where an individual is arrested while committing a corrupt act, or immediately after such an act(s), or is placed under citizen’s arrest, or is found immediately afterwards in the possession of evidence that strongly suggests that he is the perpetrator of a corrupt act. Such arrests are provided for by article 1(19) of the Criminal Procedures Code (Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure).

Based on accurate information or a report that a corrupt act is likely to be perpetrated, the KPK will respond with the necessary action. In the case of an in flagrante delicto situation, an investigator can arrest the individual without a warrant .

Corrupt conduct by the perpetrator will be followed up by the KPK with the initiation of an investigation into the case, if the corrupt act satisfies the legal criteria that determines the threshold of cases that the KPK can pursue. If such a case does not satisfy the KPK’s legal criteria, then the case will be transferred to the Police or the AGO, and its handling will be supervised by the KPK.



2. Tahap penyidikan Kegiatan penyidikan telah dilakukan sebanyak

29 (dua puluh sembilan) perkara, yang terdiri dari 8 (delapan) perkara sisa tahun 2006 dan 21 (dua puluh satu) perkara penyidikan tahun 2007 yaitu :

Penyidikan Sisa Tahun 2006 :

3 (tiga) perkara TPK berkaitan dengan turut serta atau membantu melaksanakan TPK pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan penerbitan ijin pemanfaatan kayu secara melawan hukum;Perkara TPK dalam penyalahgunaan atau penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya pada Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2001-2004;Perkara TPK dalam penggunaan dana APBD TA 2003 pada Pos Dana Tak tersangka, Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Pinjaman Daerah Kabupaten Kendal;Perkara TPK dalam penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka DAU dan Dana Pinjaman Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pegawai negeri yang menggelapkan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka DAU dan Dana Pinjaman Daerah di Kabupaten Kendal;2 (dua) perkara TPK dalam permintaan atau pemungutan dana yang t idak ada pengaturannya dar i para Sek retar i s Di rektorat Jendera l d i L ingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2002-2006.

2. Investigation Phase

The KPK conducted investigations into 29 (twenty nine) cases, 8 of which were carried over from 2006, and 21 of which were cases initiated in 2007:

2006 Cases:

3 (three) corruption cases related to involvement in, or facilitation of, corrupt conduct in the implementation of a 1-million-hectare palm plantation development program in East Kalimantan, which was followed with the illegal issuing of logging permits;

A corruption case involving the misuse of the Regional Leader Account of the Routine Expenditure Budget in South Kalimantan in 2001-2004;

A corruption case concerning the use of 2003 Contingency Funds, General Transfer Funds, and Borrowed Funds in the Regency of Kendal;

A corruption case concerning abuse of power in the use of 2003 Regency of Kendal Budget, involving various funds: contingency funds account, general allocation funds account, and regional borrowings account. The abuse of power is thought to either take the form of the unauthorized use of the funds, or the embezzlement of such funds by a public official;

2 (two) corruption cases involving requests for moni es that were u nau thor ized by the Secretaries to the Directorates General in the Department of Maritime Affairs and Fisheries in 2002-2006.



Penyidikan Dimulai Tahun 2007 :

2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2004;Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;Perkara TPK dalam pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Tahun 2000 s.d 2003;Perkara TPK dalam Pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Tahun 2004 s.d 2005;Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004;Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2004;Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk MORITA di Pemerintah Kota Medan APBD Tahun 2005;Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM dan Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten Jawa Barat, Bali, Riau, Bengkulu, Medan dan Makassar. APBN dan APBD Tahun 2003-2005;Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM dan Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2005;Perkara TPK dalam proyek Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan TKA/Audit Investigasi pada 46 Kab/Kota TA 2004 pada Ditjen PPK Depnakertans; Perkara TPK berkaitan dengan PNS atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;Perk ara TPK da lam penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA. 2004-2007;

Cases initiated in 2007 :

2 (two) corruption cases concerning the procurement of an Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) by the Directorate General of Administration at the Department of Law and Human Rights in 2004;

Corruption case concerning the misuse of funds from the Development and Spending Budget in 2003, 2004, and 2005, among others in connection with S amari nda A irpor t i n the R e g e n c y o f K u t a i K a r t a n e g a r a ( E a s t Kalimantan);

Corruption case concerning the management of Non-Tax State Revenues (PNPB) in relation to the fees collected for the processing of immigration documents at the Indonesian Consulate in Kuala Lumpur from 2000 to 2003;

Corruption case concerning the management of Non-Tax State Revenues (PNPB) in relation to the fees collected for the processing of immigration documents at the Indonesian Consulate in Kuala Lumpur from 2004 to 2005;

Corruption case concerning the Institutional and Facility Improvement Project in Land Procurement in BAPETEN in 2004;

Corruption case concerning the procurement of a Tohatsu Fire Engine Type V-80-ASM by the City of Makassar Regional Government through its Regional Budget of 2003 and 2004;

Corruption case concerning the procurement of a MORITA Fire Engine by the City of Medan Regional Government through its Regional Budget of 2005;

Corruption case concerning the procurement of 2 Tohatsu Fire Engines Type V-80-ASM by the West Java, Bali, Riau, Bengkulu, Medan and Makassar Regional Governments through their Regional Budgets, as well as the State Budgets, of 2003 through to 2005;

Corruption case involving the procurement of 2 Tohatsu Fire Engines Type V-80-ASM by the Regional Government of the East Kalimantan Province through its Regional budgets of 2003 and 2005;

Corruption case concerning usage of expatriate labor in 46 Regencies and Cities in 2004 by the PPK Directorate General at the Department of Manpower and Transmigration;

Corruption cases concerning civil servants and public officials who accepted gifts in connection



2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan perahu mesin dan alat tangkap menggunakan APBNP tahun 2006 di Dinas Perikanan dan Kelatan Provinsi Jawa Tengah;Perkara TPK dalam pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM TA 2003-2005 di Pemerintahan Provinsi Riau; Perkara TPK dalam penyalahgunaan anggaran belanja dan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 2 (dua) perkara TPK berhubungan dengan penyuapan atau pemberian sejumlah uang kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara; Perkara TPK berhubungan dengan pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan latihan di UPT/BLK Depnakertrans.

3. Tahap Penuntutan Selama tahun 2007, telah dilakukan penuntutan

24 (dua puluh empat) perkara, yang terdiri dari 10 (sepuluh) perkara sisa tahun 2006 dan 14 (empat belas) perkara tahun 2007: Perkara TPK dalam pengeluaran atau

penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Dana Tak Tersangka APBD Kab. Dompu TA 2003, 2004, dan 2005;

2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2003 dan 2004;

Perkara TPK dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 1999-2002;

Perkara TPK dalam pengadaan barang pera latan laborator ium Pusat R iset

with the exercise of the powers vested in his/her office;

Corruption case concerning the misuse of Regional Budget funds in Garut from 2004 to 2007;

2 (two) corruption cases concerning the procurement of motor boats and fishing equipment using 2006 State Budget funds at the Marine Affairs and Fisheries Agency in the Province of Central Java;

Corruption case concerning the procurement of a Fire Engine Type V-80-ASM in 2003-2005 by the Regional Government of the Province of Riau;

Corruption case concerning the misuse of local budget funds in the Regency of Kutai Kartanegara;

2 (two) corruption cases involving the bribery of civil servants/public officials;

Corruption case involving the procurement of facility improvements for machinery and training equipment at the UPT/BLK (Department of Manpower and Transmigration).

3. Prosecution Phase

In 2007, 24 (twenty-four) prosecutions were brought, composed of 10 (ten) cases carried over from 2006 and 14 (fourteen) new cases in 2007.

Corruption cases involving illicit expenditure and misuse of contingency funds in the Regency of Dompu, 2003, 2004 and 2005;

2 (two) corruption cases involving procurements made in relation to the Jakarta Busway Project, funded out of the DKI Jakarta Regional Budgets of 2003 and 2004;

Corruption case involving the implementation of the 1-million-hectare Oil Palm Plantation Development Program in East Kalimantan, which was followed by the issuing of a Logging Permits for 1999-2002;



Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan TA 2003;

4 (empat) perkara TPK dalam turut serta atau membantu melaksanakan TPK pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan Ijin Pemanfaatan Kayu;

Perkara TPK dalam pengadaan Kotak Suara untuk PEMILU Tahun 2004;

Perk ara TPK da lam turut ser ta atau membantu melakukan TPK dalam pengadaan b u s p a d a Pro y e k B u s w a y d i D i n a s Pe r h u b u n gan Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2004 dan pegawai negeri yang menerima hadiah, karena patut diduga sebagai sebab melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru;

Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru yang terjadi pada Tahun 2001-2002;

2 (dua) perkara TPK dalam permintaan atau pemungutan dana yang tidak ada pengaturannya dari para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2002 s.d. 2006;

Perkara TPK dalam penyalahgunaan atau penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya pada Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2001 s.d. 2004;

Perkara TPK dalam penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka DAU dan Dana Pinjaman Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pegawai negeri yang menggelapkan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak Tersangka, DAU, dan Dana Pinjaman Daerah di Kabupaten Kendal;

Perkara TPK dalam penggunaan dana APBD TA 2003 pada Pos Dana Tak tersangka, DAU, dan Dana Pinjaman Daerah Kabupaten Kendal;

2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System

Corruption case involving the procurement of laboratory equipment for the Marine and Fisheries Product Research Center in 2003;

4 (four) corruption cases concerning involvement in, or facilitation of, corrupt conduct in the implementation of the 1-million-hectare Oil Palm Plantation Development Program in East Kalimantan, which was followed by the issuing of a Logging Permits;

Corruption case concerning the procurement of ballot boxes for the 2004 general elections;

Corruption case concerning involvement in, or facilitation of, corrupt conduct in the procurement of buses for the Jakarta Busway Project by the Jakarta Communications Agency from 2003 until 2004, as well as public officials who received gifts that might reasonably be suspected to be connected with the per formance or non-performance of his/her duties in violation of his/her obligations;

Corruption case involving the management of Non-Tax State Revenues (PNPB), specifically, the fees paid for the processing of immigration documents at the Indonesian Consulate in Johor Bahru;

Corruption case involving the management of Non-Tax State Revenues (PNPB), specifically, the fees paid for the processing of immigration documents at the Indonesian Consulate in Johor Bahru in 2001-2002;

2 (two) corruption cases involving unwarranted fee collections/requests by Secretaries to the Directorates General of the Departrment of Marine Affairs and Fisheries in the years 2002-2006;

Corruption case involving the misuse of budget funds in South Kalimantan in 2001 until 2004;

Corruption case involving abuse of power in the use of contingency, general allocation, and regional loans funds in the 2003 Regional Budget in violation of the relevant rules or embezzled from the Regional Budget of 2003 in the Regency of Kendal;

Corruption case involving the use of contingency, general allocation, and regional loan funds in the 2003 Regional Budget in the Regency of Kendal;

2 ( t w o ) c o r r u p t i o n ca s e s i n v o l v i n g t h e procurement of Automatic Fingerpr int Identification System (AFIS) equipment by the Directorate General of Administration at the Department of Law and Human Rights in 2004;



Corruption case involving the misuse of 2003, 2004, and 2005 local budget funds, including among others the Samarinda Airport project by the Regional Government of the Regency of Kutai Kartanegara in East Kalimantan;

Corruption cases involving the management of Non-Tax State Revenues in relation to the fees collected for the processing of immigration documents at the Indonesian Consulate in Kuala Lumpur for the years 2000 until 2003;

Corruption case involving the Institutional and Facility Improvement Project in the BAPETEN Land Procurement of 2004;

Corruption case involving the procurement of a Tohatsu Fire Engine Type V-80-ASM by the City of Makassar Regional Government through its Regional Budget of 2004.

4. Resolved Cases

A total of 21 (twenty-one) cases have been conclusively resolved over the course of the year:

Final Verdict at First Instance

Corruption case involving the illicit use of ontingency funds from the Regional Budget of the Regency of Dompu in the years 2003, 2004, and 2005;

Corruption case involving the procurement of buses for the Jakarta Busway Project, which was funded by the DKI Jakarta Regional Budget for the years 2003 and 2004;

Corruption case involving the procurement of laboratory equipment for the Marine and Fisheries Products Research Center in 2003;

Corruption case involving the procurement of ballot boxes for the 2004 general elections;

Corruption case involving the management of Non-Tax State Revenues, specifically, the fees paid for the processing of immigration documents at the Indonesian Consulate in Johor Baru during the period from 2001 until 2002;

2 ( t w o ) c o r r u p t i o n c a s e s c o n c e r n i n g involvement in, or facilitation of, corrupt conduct during the procurement of buses for the Jakarta Busway Project at the Jakarta Communications Agency in 2003-2004, as well as concerning a public official who accepted a gift that might be reasonably suspected to have been given due to his/her per/non-performance of his/her official duties, contrary to his/her obligations;

(AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004;

Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Perkara TPK dalam Pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Tahun 2000 s.d. 2003;

Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam Pengadaan Tanah di BAPETEN Tahun 2004;

Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2004.

4. Perkara Inkracht

Perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara, yaitu:

Perkara Inkracht Tanpa Upaya Hukum

Perkara TPK dalam pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Dana Tak Tersangka APBD Kab. Dompu TA 2003, 2004, dan 2005;

Perkara TPK dalam pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan 2004;

Perkara TPK dalam pengadaan barang pera latan laborator ium Pusat R iset Pengolahan Produk Sos ia l Ek onomi K e lautan dan Perikanan TA 2003;

Perkara TPK dalam pengadaan Kotak Suara untuk PEMILU Tahun 2004;

Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru yang terjadi pada tahun 2001-2002;

2 (dua) perkara TPK dalam turut ser ta atau membantu melakukan TPK dalam pengadaan bus pada Proyek Busway di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2004 dan pegawai negeri yang menerima hadiah, karena patut diduga sebagai sebab melakukan sesuatu atau tidak



melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Perk ara TPK da lam permintaan atau pemungutan dana yang t idak ada pengaturannya dari para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2002 s.d. 2006.

Perkara Inkracht Setelah Upaya Hukum

Perkara TPK dalam penjualan aset tanah milik PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Cabang Bandung;

Perkara TPK dalam pengadaan pemancar RRI TA 2003;

Perkara TPK dalam usaha penyuapan/ pemerasan terhadap saksi ;

Perkara TPK dalam pelaksanaan proyek Indonesia Investment Year Tahun 2003-2004;

2 (dua) perkara TPK dalam pengadaan segel sampul surat suara Pemilu Tahun 2004;

2 (dua) perkara TPK dalam percobaan penyuapan kepada hakim pada MA dalam perkara kasasi Probosutedjo;

Perkara TPK dalam pengadaan tinta untuk kepentingan Pemilu Legislatif;

Perkara TPK dalam pengadaan buku dan barang cetakan untuk kepentingan Pemilu Tahun 2004;

Perkara TPK dalam pengadaan barang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan;

Perkara TPK dalam turut serta atau membantu melaksanakan TPK pada pelaksanaan program pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar Kalimantan Timur yang diikuti dengan penerbitan ijin pemanfaatan kayu.

5. Eksekusi

Pelaksanaan putusan tahun 2007 adalah sejumlah 23 (dua puluh tiga) perkara, sebagai berikut:

Pe r k a r a a t a s n a m a L I E M K I A N Y I N b e r h u b u n g a n d e n g a n p e n j u a l a n aset tanah milik PT Industr i Sand a n g Nusantara (Persero) Cabang Bandung; Putusan: pidana penjara 4 tahun, denda Rp1.000.000.000,00 subs i d a i r 1 0 b u l a n , u a n g p e n g g a n t i R p 2 4 . 0 0 6 . 4 3 8 . 3 3 3 , 0 0 ; a p a b i l a u a n g t i d a k d i b a y a r h a r t a

Corruption case concerning the request for or collection of unwarranted fees by Secretaries to the Directorates General at the Department of Marine Affairs and Fisheries from 2002 until 2006.

Final Verdict after Appeal

Corruption case concerning the sale of land belonging to PT Industri Sandang Nusantara, Bandung branch;

Corruption case concerning the procurement of RRI broadcasting equipment in 2003;

Corruption case concerning bribery attempts/ extortion of witnesses;

Corruption case concerning the implementation of the Indonesia Investment Year Project from 2003 to 2004;

2 (two) corruption cases involving the procurement of seals for ballot papers used in the general elections of 2004;

2 (two) corruption cases involving the bribery attempt of a Supreme Court Judge during the Probosutedjo cassation/appeal case;

Corruption case involving the procurement of ink during the Legislative Elections;

Corruption case involving the procurement of books and printed material during the General Elections of 2004;

Corruption case involving the procurement of laboratory goods and services for the Department of Marine Affairs and Fisheries;

Corruption case concerning involvement in, or f a c i l i t a t i o n o f, c o r r u p t c o n d u c t i n t h e implementation of the 1-million-hectare Oil Palm Plantation Development Program in East Kalimantan, which was followed by the issuing of logging permits.

5. Execution A total of 23 (twenty-three) judicial decisions were

executed in 2007:

case: in relation to the sale of land belonging to PT Industr i S andang Nusantara, Band¬ung branch; Verdict: 4 years jail, IDR1,000,000,000.00 fine (10 months additional jail time for non-payment), ordered to pay a compensation of IDR24,006,438,333.00;



a k a n d i s i t a d a n d i l e l a n g , a p a b i l a h a r t a y a n g d i l e l a n g t i d a k m e n c u k u p i d i g a n t i p i d a n a p e n j a r a 3 t a h u n ;

P e r k a r a a t a s n a m a K U N T J O R O HENDRARTONO berhubungan dengan penjualan aset tanah milik PT Industri Sandang Nusantara (Persero) Cabang Bandung; Putusan: pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 10 bulan, uang pengganti Rp24.006.438.333,00; jika tidak membayar paling lama 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti; apabila tidak mencukupi maka akan diganti pidana penjara 3 tahun;

Perkara atas nama RUSADI KANTAPRAWIRA berhubungan dengan pengadaan tinta untuk kepentingan Pemilu Legislatif; Putusan: pidana penjara 4 tahun, denda Rp 200.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan;

Perkara atas nama terdakwa MALEM PAGI SINUHAJI berhubungan dengan percobaan penyuapan kepada hakim pada MA dalam perkara kasasi Probosutedjo; Putusan: pidana penjara 3 tahun 6 bulan, denda Rp 150.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 bulan;

Perk ara atas nama FAHRANI SUHAIMI berhubungan dengan pengadaan pemancar RRI TA 2003; Putusan: pidana penjara 10 tahun, denda Rp 300.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 6 bulan, uang pengganti Rp 9.640.568.857,00;

Perkara atas nama terdakwa ABUBAKAR AHMAD berhubungan dengan pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Dana Tak Tersangka APBD Kab. Dompu TA 2003, 2004, dan 2005; Putusan: pidana penjara 2 tahun, denda sebesar Rp150.000.000,00 apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 tahun, uang pengganti sebesar Rp655.000.000,00 paling lama dalam waktu 1 bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila uang pengganti tidak dibayar akan dipidana selama 6 bulan penjara;

Perkara atas nama terdakwa ANDJAR SUPARMAN berhubungan dengan

if fine not paid, assets to be confiscated and auctioned, and if auctioned assets do not satisfy the fine, then 3 years additional time in detention;

case: in relation to the sale of land belonging to PT Industri Sandang Nusantara, Bandung branch; Verdict: 10 years jail, IDR1,000,000,000.00 fine (10 months’ additional jail time for non-payment) ordered to pay a compensation of IDR24,006,438,333.00; if fine not paid, assets to be confiscated and auctioned, and if auctioned assets do not satisfy the fine then 3 years additional time in jail;

case: in relation to the procurement of ink for the legislative elections; Verdict: 4 years jail, IDR200,000,000.00 fine (2 months additional detention time for failure to pay);

case: in relation to attempts to bribe a Supreme Court Judge in the Probosutedjo cassation/appeal case; Verdict: 3 years 6 months jail, IDR150,000,000.00 fine – if fine is unpaid, an extra 6 months in detention;

case: in relation to the procurement of an RRI transmitter; Verdict: 10 years jail, IDR300,000,000.00 fine – if fine is unpaid, an extra 6 months in detention; ordered to pay a compensation of IDR 9,640,568,857.00;

case: in relation to illicit expenditures / use of contingency funds in the Regency of Dompu’s in 2003, 2004 and 2005; Verdict: 2 years jail, IDR150,000,000.00 fine – if fine is unpaid, an extra 3 years in detention; ordered to pay a compensation of IDR655,000,000.00 not later than 1 month after decision enters into conclusive legal effect; if money not repaid, an extra 6 years detention;

case: in relation to the procurement of laboratory equipment for the Marine and Fisheries Product Research Center in 2003; Verdict: 4 years jail and IDR200,000,000.00 fine (2 months extra in detention if not paid);

case: in relation to the procurement of buses for the Jakarta Busway Project which was funded by the Jakar ta Regional Budget for the years 2003 and 2004; Verdict: 3 years jail, IDR200,000,000.00 fine (6 months extra in detention if not paid);



pengadaan barang peralatan laboratorium Pusat Riset Pengolahan Produk Sos ia l Ek onomi Kelautan dan Perikanan TA 2003; Putusan: pidana penjara selama 4 t a h u n , d e n d a R p 200.000.000,00 subsidair 2 bulan;

Perk ara atas nama terdak wa RUSTAM EFFENDY berhubungan dengan pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan 2004; Putusan: pidana penjara 3 tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan;

Perkara atas nama terdakwa SUPARMAN berhubungan dengan usaha penyuapan/pemerasan terhadap saksi; Putusan: pidana penjara 8 tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan;

Perk ara atas nama terdak wa SRIYADI berhubungan dengan percobaan penyuapan kepada hakim pada MA dalam perkara kasasi Probosutedjo; Putusan: pidana penjara 3 tahun 6 bulan, denda Rp150.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 bulan;

Perkara atas nama ACHMAD ROJADI berhubungan dengan pengadaan tinta untuk kepentingan Pemilu Legislatif ; Putusan: Menolak Permohonan Kasasi, berdasarkan Putusan PT: pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200.000.000,00;

Perk ara atas nama terdak wa THEO F. TOEMION berhubungan dengan p e l a k s a n a a n p r o y e k I n d o n e s i a I nvestment Year Tahun 2003-2004 ; Putusan: pidana penjara 6 tahun, denda Rp300.000.000,00 subsidair 3 bulan, uang pengganti Rp23.115.000.000,00;

Perkara atas nama terdakwa H. SUHARTOYO berhubungan dengan percobaan penyuapan kepada hakim pada MA dalam perkara kasasi Probosutedjo; Putusan: pidana penjara 3 tahun, denda Rp150.000.000,00 subsidair 6 bulan;

Perkara atas nama terdakwa PONO WALUYO berhubungan dengan percobaan penyuapan kepada hakim pada MA dalam perkara kasasi Probosutedjo; Putusan: pidana penjara 5 tahun, denda Rp150.000.000,00 subsidair 6 bulan;

Perkara atas nama terdakwa SILVIRA ANANDA berhubungan dengan turut serta

case: in relation to attempts to bribe / extort witnesses; Verdict: 8 years jail, IDR200,000,000.00 fine (6 months extra in detention if not paid);

case: in relation to attempts to bribe a Supreme Court Judge during the cassation/ appeal in the Probosutedjo case; Verdict: 3 years 6 months jail, IDR150,000,000.00 fine – if fine is unpaid, an extra 6 months in detention;

case: in relation to the procurement of ink for the legislative elections. Verdict: Leave to Appeal denied, High Court”s Verdict: 4 years jail and IDR200,000,000.00 fine;

case: in relation to the Indonesia Investment Year Project of 2003-2004; Verdict: 6 years jail, IDR300,000,000.00 (3 months extra in detention if not paid), ordered to pay a compensation of IDR23,115,000,000.00;

case: in relation to the bribery attempt on a Supreme Court Judge during the Probosutedjo cassation/appeal; Verdict: 3 years jail, IDR150,000,000.00 fine (6 months extra detention if unpaid);

case: in relation to the bribery attempt on a Supreme Court Judge during the Probosutedjo cassation/appeal; Verdict: 5 years jail, IDR150,000,000.00 fine (6 months extra detention if unpaid);

case: in relation to complicity in or facilitation of corrupt conduct by RUSTAM EFFENDI during the bus procurement phase of the Jakarta Busway Project by the Jakarta Communications Agency in 2003-2004, as well as the giving of a gift to a public official that might reasonably be expected to have been connected with the discharge of his/her official duties, contrary to his/her obligations; Verdict: 2 years jail, IDR50,000,000.00 fine – if fine is unpaid, an extra 3 months in detention;

case: in relation to the procurement of ballot boxes for the 2004 general elections; Verdict: 4 years jail, IDR200,000,000.00 fine (3 months extra detention if unpaid);

case: in relation to the management of Non-Tax State Revenues from fees paid for the processing of immigration documents at the Indonesian Consulate in Johor Bahru in 2001-2002; Verdict: 2 years less detention period, IDR50,000,000.00 fine (3 months extra in detention if not paid), ordered to pay

atau membantu RUSTAM EFFENDI melakukan TPK dalam pengadaan bus pada Proyek Busway di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2004 dan pegawai negeri yang menerima hadiah, karena patut diduga sebagai sebab melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Putusan: pidana penjara 2 tahun, denda Rp50.000.000,00 apabila denda tidak diba-yar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

Perkara atas nama terdakwa SIHOL P. MANULANG berhubungan dengan pengadaan Kotak Suara untuk PEMILU Tahun 2004; Putusan: pidana penjara 4 tahun, denda Rp200.000.000,00 subsidair 3 bulan;

Perkara atas nama terdakwa EDA MAKMUR berhubungan dengan pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor Bahru yang terjadi pada tahun 2001-2002; Putusan: pidana penjara 2 tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp50.000.000,00 subsidair 3 bulan, uang pengganti Rp791.414.000,00 paling lama 1 bulan setelah inkracht, uang pengganti tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara 1 tahun;

Perkara atas nama terdakwa UNTUNG SASTRA WIJAYA berhubungan dengan sehubungan dengan pengadaan segel sampul surat suara Pemilu Tahun 2004; Putusan: pidana penjara 5 tahun penjara, denda Rp250.000.000,00 subsidair 3 bulan, uang pengganti Rp 3.540.968.027,16 apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara 5 tahun;

Perkara atas nama terdakwa DAAN DIMARA berhubungan dengan pengadaan segel sampul surat suara Pemilu tahun 2004; Putusan: pidana penjara 4 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp200.000.000,00 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 bulan;

a compensation of IDR791,414,000.00 payable at the most 1 month after decision enters into conclusive legal effect; if unpaid, an extra 1 year in detention;

case: in relation to the procurement of ballot seals for the general elections of 2004; Verdict: 5 years jail, IDR250,000,000.00 fine (3 months extra in jail if not paid), ordered to pay a compensation of IDR3,540,968,027.16, payable at the most 1 month after decision enters into conclusive legal effect; should the defendant lack sufficient assets to make restitution, then he must serve an additional 5 years in detention;

case: in relation to the procurement of ballot seals for the general elections of 2004; Verdict: 4 years jail minus detention period and IDR200,000,000.00 fine – if unpaid, an extra 2 months in detention;



Perkara atas nama FTK HAREFA alias TJEJEP HAREFA berhubungan dengan pengadaan buku dan barang cetakan u n t u k kepentingan Pemilu tahun 2004; Putusan MA: Menolak Permohonan Kasasi, berdasarkan Putusan PT: pidana penjara 6 tahun, denda Rp300.000.000,00 subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp11.762.908.610,00 apabila tidak dibayar dipidana penjara 3 tahun;

Perkara atas nama terdakwa ANDIN H TARTOYO berhubungan dengan permintaan atau pemungutan dana yang tidak ada pengaturannya dar i para Sek retar i s Di rektorat Jendera l d i L ingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2002 s.d 2006; Putusan: pidana penjara 1 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan, denda Rp50.000.000,00 apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan;

Perkara atas nama terdakwa TIRTA WINATA berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa peralatan laboratorium pada Departemen Kelautan dan Perikanan; Pu t u s a n : M e n o l a k p e r m o h o n a n k a s a s i , menguatkan putusan di tingkat banding, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda R p 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 s u b s i d a i r 5 b u l a n k u r u n g a n , u a n g p e n g g a n t i Rp2.355.222.890,00 apabila dalam 1 bulan uang pengganti t idak dibayar har ta bendanya akan disita untuk dilelang dan dipidana selama 2 tahun;

Perkara atas nama terdakwa WASKITO SURYODIBROTO berhubungan dengan turut serta atau membantu SUWARNA AF melaksanakan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program pembangunan perk ebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan penerbi tan i j in pemanfaatan k ayu ; Putusan: pidana penjara 2,5 tahun, denda Rp50.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan.



case: in relation to the procurement of books and printing materials for the general elections of 2004; Verdict of Supreme Court: declined leave for cassation/appeal, upheld High Court’s Verdict: 6 years jail, IDR300,000,000.00 fine (6 months extra in d e t e n t i o n i f n o t p a i d ) , o r d e r e d t o p a y a compensation of IDR11,762,908,610.00 – if unpaid, an extra 3 years in detention;

case: in relation to illicit requests for / collection of funds by Secretaries to the Directorates General of the Department of Marine Affairs and Fisheries from 2002 until 2006; Verdict: 1 year 6 months jail minus detention period, IDR50,000,000.00 fine – if unpaid,

case: in relation to the procurement of laboratory equipment at the Department of Marine Affairs and Fisheries; Verdict: leave for cassation/appeal declined, High Court decision upheld, sentenced to 6 years and fined IDR500,000,000.00 (5 months extra in detent ion i f unpaid) , ordered to pay a compensation of IDR2,355,222,890.00 – if not paid within 1 month, the defendant’s assets to be confiscated and auctioned. and defendant to serve another 2 years;

case: in relation to involvement in or facilitation of corrupt conduct by SUWARNA AF in the implementation of the 1 - m i l l i o n - h e c t a r e O i l Pa l m P l a n t a t i o n Development Program in East Kalimantan, followed up by the issuing of logging permits; Verdict: 2.5 years in jail, IDR50,000,000.00 fine (or 3 months extra in detention if unpaid).



Uang Negara yang Diselamatkan

Jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan KPK dihitung berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu putusan terhadap uang rampasan, uang pengganti, dan denda sebesar Rp 119.976.472.962,00 yang terdiri dari:

Potensi barang bukti yang dirampas untuk negara senilai Rp22.031.013.912,00

Potensi hukuman uang pengganti senilai Rp91.395.459.050,00

P o t e n s i h u k u m a n d e n d a s e b e s a r Rp6.550.000.000,00.

Dari jumlah potensi uang negara yang berhasil dis-elamatkan tersebut di atas, yang telah disetor ke Kas Negara per tanggal 18 Desember 2007 adalah sebesar Rp45.513.032.038,00 yang terdiri dari:

Pendapatan Uang Pengganti TPK yang Ditetapkan Pengadilan (MAP 424114) sebesar Rp34.312.007.190,00

Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan (MAP 424111) sebesar Rp8.055.173.827,00.

Pendapatan Hasil Denda Kasus TPK (MAP 423214) sebesar Rp2.250.000.000,00

Pendapatan Ongkos Perkara Kasus TPK (MAP 423215) sebesar Rp347.500,00

Jasa Giro (MAP 423151) sebesar Rp895.503.521,00.

The value of the state funds recovered by the KPK, calculated based upon the court decisions that have entered into conclusive effect, including decisions on embezzled funds, and the payment of compensation and fines, amounts to

from:

Potential assets seized by the state: Potential compensation payable: Potential fines payable:

Of the potential state funds that can be recovered, IDR45,513,032,038.00 had been lodged with the State Treasury as per December 18th 2007, composed of:

Compensation payments (MAP 424114):

Corruption proceeds seized by order of the cour t (MAP 424111): .

Fines imposed in corruption cases (MAP 423214):

Court fees in corruption cases (MAP 423215):

Giro Services (MAP 423151): .

PencegahanPrevention

Sinergi antara upaya represif dan preventif merupakan hal yang mutlak j ika ingin memberantas korupsi hingga tuntas.

Sejarah membukt ik an bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia yang hanya mengedepankan cara-cara repres i f t idak lah sanggup mengenyahk an k orups i sampai k e ak ar-ak arnya . D ibutuhk an juga langkah preventif yang berfungsi untuk mencegah tumbuhnya kembali korupsi dan perilaku koruptif di masa mendatang. Sinergi antara upaya represif dan preventif merupakan hal yang mutlak jika ingin memberantas korupsi hingga tuntas.

Selain memberantas korupsi dengan cara represif, KPK juga diamanatkan o leh Undang-undang untuk melakukan langkah preventif. Langkah KPK dalam menja lank an fungs i prevent i f mel iput i : pendaf taran dan pemer iksaan LHKPN, gratifikasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat, penelitian dan pengembangan, monitor, dan pengembangan jaringan kerja sama.

Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Menurut pasal 5 angka 2 dan 3 UU Nomor 28 Tahun 1999, setiap Penyelenggara Negara (PN) wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Pengelolaan LHKPN yang dilakukan KPK terdiri dari:

History has proven that a corruption eradication effort in Indonesia that focuses only on repressive methods will not be sufficient to eradicate corruption right down to its roots. Functioning preventive steps are also required so that the reemergence of corruption in the future can be avoided. Thus, synergy between the repressive and preventive approaches is an absolute must i f c o r r u p t i o n i n I n d o n e s i a i s t o b e eradicated.

Accordingly, besides eradicating corruption using repressive methods, the KPK is also mandated by law to take substantive p r e v e n t i v e m e a s u r e s . T h e K P K ’s preventive approaches include the recording and evaluation of LHKPN (Public S er vant ’s Wealth Repor ts) , discouraging the acceptance of gratuities, conducting research into preventive measures, monitoring public and State institutions, and developing anti-corruption networks both nationally and internationally.

Recording and Evaluation of Public Servant’s Wealth Reports (LHKPN)

Each public official is obliged to report and announce his/her wealth before, during, and after his tenure in office, as per Article 5 (2) and (3) of Law No. 28 of 1999. The KPK’s work in this regard includes:

Synergy between the repressive and preventive approaches is an absolute must if corruption in Indonesia is to be eradicated.

“ “



58 Pemberdayaan Penegakan Hukum / Empowering Law Enforcement

59Laporan Tahunan /Annual Report 2007Pemberdayaan Penegakan Hukum / Empowering Law Enforcement


1. Upaya Peningkatan Kepatuhan Posisi tingkat kepatuhan dari jumlah Wajib Lapor

seluruhnya 86.468 telah menyampaikan LHKPN sebanyak 76.455 (88,42%) terdiri dari: Eksekutif 85,25%, Legislatif 95,59% , Yudikatif 90,57%, dan BUMN/D 91,92%. Tingkat kepatuhan ini meningkat sebesar 32,31% dari tahun sebelumnya (2006) yang mencapai 56,11%. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan adalah sebagai berikut:

Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN telah dilakukan sebanyak 120 kali dengan jumlah peserta sejumlah 10.526 orang, yakni 112 kali dilakukan di instansi dan 8 kali yang dilakukan secara reguler di Kantor KPK.

Sosialisasi LHKPN di 11 instansi yudikatif (Polri, Pengadilan, dan Kejaksaan) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa T imur dengan jumlah peser ta k ese luruhan sebanyak 3 .178 orang.

Pemanggilan 126 pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I untuk diminta melaporkan dan/atau dilakukan bimbingan teknis pengisian LHKPN.

Untuk menunjang kelancaran pelaporan LHKPN, selama tahun 2007 telah didistribusikan formulir LHKPN baik A maupun B sebanyak 61.320 form dan distribusi Compact Disc (CD) LHKPN sebanyak 11.889.

2. Pengelolaan LHKPN

Untuk menyelesaikan beban pekerjaan pengelolaan LHKPN yang tertunda (backlog), dilakukan penambahan tenaga SDM melalui rekruitmen tenaga kontrak.

Dalam rangka digitalisasi dokumen LHKPN, telah dilakukan pemindaian berkas dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 sebanyak 48.200, terdir i dari tahun 2006 sebanyak 18.809 dan di tahun 2007 sebanyak 29.391. Sisa dokumen yang belum dipindai saat ini sebanyak 13.036.

Validasi dan pemutakhiran pada database Wajib Lapor untuk meningkatkan ketersediaan informasi LHKPN yang andal dan terkini.

Menggunakan jasa outsource pada sebagian pekerjaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan LHKPN.

1. Improving Compliance The compliance level of public officials who are

required to report (wajib lapor) is as follows: those who are obliged to report number 86,468 public officials, 76,455 (88.42%) of which have submitted their reports. This group is composed of: executive officials (85.25%), legislative officials (95.59%), legal officials (90.57%), and State/Regional Owned Enterprise (BUMN) officials (91.92%). This compliance level represents an increase 32.31% in compliance from 2006, which saw a total compliance level of 56.11%. The various activities undertaken in order to improve the compliance of public officials are as follows:

Technical Guidance on the Filling in of LHKPN Forms, which was conducted 120 times for a total of 10,526 participants, during 112 events in various institutions, and 8 events at the KPK Office, with 356 participants per event.

Socialization Road Shows and LHKPN Technical Guidance at 11 legal institutions (the Police, the Courts, and the AGO) in Jakarta, West Java, Central Java, Jogjakar ta, and East Java provinces, with a total of 3,178 participants.

Requests for 126 officials of Echelon I and equivalent to Echelon I to fill out their LHKPN forms and/or the provision of technical guidance for these officials for filling out their LHKPN forms.

In order to support the efficiency of LHKPN reporting, in 2007 the KPK distributed 61,320 copies of LHKPN forms A and B, as well as 11,889 LHKPN compact discs (CDs).

2. LHKPN Forms, and their Publicization

Increased manpower through the recruitment of contractors to finish the backlog of unprocessed LHKPN.

In the course of digitizing LHKPN documents, 48,200 files from 2006 (18,809 files) to 2007 (29,391 files) have been scanned. There are 13,036 files that are as yet unscanned.

Validation/updating of the database on those who are obliged to report in order to improve the availability of reliable and updated LHKPN information.

Outsourcing some of the workload of the LHKPN Directorate in order to comply with Government



regulation No. 63 of 2005 on increasing the effectiveness and efficiency of LHKPN processing.

3. Cooperation with/Support for Institution/Agency Managers/Leaders

As an expression of appreciation for those institutions

that have made efforts to increase the compliance of their officials, the KPK presents them with LHKPN awards. In 2007, the institutions that received LHKPN awards for the best LHKPN management were: (a) Central Bureau of Statistics; (b) Department of Communications; and (c) the BPKP (Development and Financial Audit Board). The giving of an award is based on a number of variables, including: compliance levels, and the number of LHKPN reports delivered to the KPK by public officials from the relevant institutions in 2007.

With the launch of an LHKPN computer application,

the KPK has provided technical guidance on how to use the application to LHKPN coordinators at 50 cen-tral government institutions.

4. Transparency to the Public

The LHKPN reports that were published during 2007 cover 7,427 public officials, an increase from the targeted 4,200 officials.

In 2007 the LHKPN reports of a number of ministers and State officials were published: First, on June 8th, 2007, the KPK published Finance Minister Sri Mulyani Indrawati’s and Industry Minister Fahmi Idris’s LHKPNs. Second, on August 29th, 2007, the KPK made public People’s Consultative Assembly Speaker Hidayat Nur Wahid’s LHKPN, BUMN (State Owned Enterprises) Minister Sofyan A. Djalil’s LHKPN, and former Disadvantaged Regions Development M i n i s t e r S a i f u l l a h Yu s u f ’s LHKPN. Lastly, o n

3. Kerja sama / Dukungan Pimpinan Instansi Sebagai bentuk apresiasi kepada instansi yang

telah melakukan upaya-upaya peningkatan ke-patuhan pelaporan kekayaan PN di lingkungan instansinya, KPK memberikan LHKPN Award. Instansi yang mendapatkan LHKPN Award 2007 untuk pengelolaan LHKPN terbaik adalah: (a) Badan Pusat Statistik ; (b) Departemen Perhubungan; dan (c) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penilaian award ditentukan banyak variabel, di antaranya: tingkat kepatuhan, jumlah LHKPN yang telah disampaikan ke KPK oleh PN dari instansi yang bersangkutan pada 2007.

Dengan diluncurkannya aplikasi wajib lapor LHKPN, maka telah dilakukan bimbingan teknis untuk pemahaman penggunaan aplikasi kepada para koordinator LHKPN di 50 instansi pusat.

4. Transparansi kepada Publik

Pengumuman LHKPN selama tahun 2007 telah mencapai 7.427 PN dari target sebesar 4.200 PN melalui Tambahan Berita Negara.

Dalam tahun 2007 telah dilakukan beberapa pengumuman LHKPN Menteri dan Pejabat Negara, yakni atas nama Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Fahmi Idris (Menteri Perindustrian), Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR), Sofyan A. Djalil (Menteri BUMN), Saifullah Yusuf (Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal), Suryadharma Ali (Menteri Koperasi dan UKM), dan Jusman Syafii Djamal (Menteri Perhubungan).

Pemenuhan permintaan data LHKPN yang sudah diumumkan kepada media dan masyarakat sebanyak 2.693 LHKPN yang sudah di-TBN-kan.



- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

2004

2005

2006

2007

Jumlah Wajib Lapor dan PN yang Menyampaikan Laporan LHKPN(Number of Mandatory Reporters and State Administrators who have Submitted LHKPN)

5. Efektivitas Pemeriksaan LHKPN

Dari analisis data internal sebanyak 211 LHKPN (target 294), ditindaklanjuti ke pemeriksaan substantif sebanyak 103 LHKPN (target 92), dan ke pemeriksaan khusus sebanyak 8 (target 8). Pemeriksaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari informasi dari Direktorat Pengaduan Masyarakat sebanyak 36 (target 20).

Pemeriksaan substantif sebanyak 103 LHKPN di atas dilakukan terhadap PN bidang eksekutif 55 PN, yudikatif 8 PN, legislatif 7 PN dan BUMN/D 33 PN.

Pemenuhan dukungan data dan informasi terkait LHKPN kepada direktorat lain untuk kepentingan penyelidikan, pemeriksaan pengaduan masyarakat maupun pemeriksaan gratifikasi sebanyak 16 kali.

Dar i has i l pemer iksaan k husus, yang ditindaklanjuti oleh Bidang Penindakan sebanyak 2 PN.

N o v e m b e r 7 t h , 2 0 0 7 , t h e K P K p u b l i s h e d Cooperatives and Small and Medium Enterprise Minister Jusman Syafii Djamal’s LHKPN.

The number of requests for LHKPN data that were announced in the media and to the general public amount and which were subsequently complied with amount to 2,693, which have since been published in the Supplement to the State Gazette.

5. Effectiveness of LHKPN Report Evaluation

Based on an analysis of internal data involving about 211 LHKPN reports (out of the targeted 294 reports), 103 reports (target of 92) were subjected to substantive evaluation; and 8 reports (target of 8) to special evaluation. Such evaluations were carried out in order to follow up on information from the Directorate of Public Complaints concerning 36 complaints (target of 20).

evaluated concerned 55 executive officials, 8 judicial/law enforcement officials, 7 legislative officials, and 33 state/local-government enterprise officials.

LHKPN-related data and information was provided to other directorates on 16 occasions for investigative purposes in connection with public complaints and the acceptance of gratuities

The results of special evaluations were followed up on by the Deputy for Repression in the cases of 2 public officials.

Jumlah wajib lapor LHKPN

Laporan LHKPN yang disampaikan

76,455

65,448

56,274

43,668 88,823

86,468

116,649

113,826



Gratuities

Generally, the KPK’s duties and powers in relation to gratuities, based on Law No. 23 of 2002, is to conduct:

from NGOs, and from government institutions on suspicions that a gratuity has been received by a public or state official;

emolument by a public or state official;

officials suspected of receiving gratuities or similar emoluments;

emoluments;

State to the Ministry of Finance.

The various gratuity-related activities conducted by the KPK during 2007 included socialization and informal discussions, the processing of reports and the conducting of evaluations on gratuities.

1. Socialization and Discussions In 2007, socialization and informal discussions

activities were provided for government and private institutions, such as the Directorate General of Tariffs and Import Duties, state/local government-owned

Penanganan Gratifikasi

Secara umum, tugas dan kewenangan KPK terkait dengan gratifikasi menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah melakukan:

p e n e l i t i a n l a p o r a n a t a u p e n g a d u a n masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya kepada PN atau Pegawai Negeri;

identifikasi penerimaan gratifikasi dan sejenisnya oleh PN atau Pegawai Negeri;

pencarian bukti-bukti untuk penyelidikan PN atau Pegawai Negeri yang diduga menerima gratifikasi dan sejenisnya;

pemeriksaan terhadap laporan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya; dan

penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan.

Beberapa kegiatan terkait gratifikasi yang telah dilakukan KPK selama periode 2007 antara lain meliputi sosialisasi dan penyuluhan, penanganan laporan, serta pemeriksaan gratifikasi.

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Gratifikasi Selama tahun 2007 kegiatan sosialisasi dan

penyuluhan gratifikasi diberikan kepada instansi-

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2007

85%75%

96% 97%91% 83%

92% 95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

% Kepatuhan % Diumumkan

Eksekutif Legislatif Yudikatif BUM/D



instansi pemerintah maupun swasta seperti Ditjen Bea dan Cukai, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi, Pemprov, Departemen Luar Negeri, dan Perwakilan Badan Kepegawaian Nasional dengan jumlah 54 kegiatan. Sejak 2005, KPK juga menjalin kerja sama dengan Indonesia Business Link (IBL) untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di beberapa IBL daerah yang difokuskan kepada penerapan aturan gratifikasi dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

2. Laporan Gratifikasi Setiap PN wajib melaporkan kepada KPK

selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak yang bersangkutan menerima gratifikasi tersebut sesuai dengan pasal 17, 18 dan 19 UU Nomor 30 tahun 2002. Dalam hal ini KPK menyediakan formulir gratifikasi untuk digunakan para pelapor.

Dalam tahun 2007 terdapat luncuran laporan gratifikasi tahun 2006 yang masih dalam proses klarifikasi dan verif ikasi yang berbentuk uang sebesar Rp2.545.372.000,00 dan berbentuk barang sebesar Rp181.120.000,00.

Selama tahun 2007, KPK telah menerima laporan gratifikasi sebanyak 306 laporan dengan nominal sebesar Rp6.872.903.035,00, USD26,990.00, SGD2,710.00, AUD400.00, EUR100.00, RM350.00 dan dalam bentuk barang se-nilai Rp57.480.000,00. Jumlah ini menin-gkat dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp3.951.494.341,00 (uang) dan Rp548.977.250,00 (barang), tahun 2005 sebesar Rp215.315.000,00 (uang) dan Rp504.248.000,00 (barang), dan ta-hun 2004 sebesar Rp20.000.000,00 dalam bentuk uang.

enterprises, universities, provincial governments, the Department of Foreign Affairs, and the BKN, with a total of 54 activities being undertaken. The KPK has also being cultivating cooperation with Indonesia Business Link since 2005, in order to conduct socialization in a number of regional IBL branches focused on the implementation of gratuity rules in day-to-day business.

2. Gratuity Reports

Every public official is obligated to report the receipt of a gratuity to the KPK at the most 30 days after that official received that gratuity, according to articles 17, 18, and 19 of Law No. 30 of 2002. The KPK provides standard gratuity report forms.

In 2007, the Directorate of Gratuities was still in the process of clarifying and verifying 2006 gratuity reports involving some IDR2,545,372,000.00 in cash and IDR181,120,000.00-worth of goods.

In 2007, the KPK received 306 gratuity reports, involving, in monetary terms, IDR6,872,903,035.00; USD26,990.00; SGD2,710.00; AUD400; EUR100.00; RM350.00; and goods worth IDR57,480,000.00. These amounts showed an increase compared to 2006, when cash gratuities worth IDR3,951,494,341.00 were recorded, and IDR548,977,250.00 worth of goods, In 2005, the equivalent figures were IDR215,315,000.00 and IDR504,248,000.00, and in 2004, IDR20,000,000.00 in cash gratuities.



Fr o m t h e r e p o r t s r e c e i v e d i n 2 0 0 7 , t h e K P K Commi ss ioners have establ i shed that IDR2,114,771,834.00; USD3,030.00; SGD840.00; and IDR8,175,000.00 of items are to be returned to the State as State Property. Such gratuities paid into the State Treasury in 2007 amounted to IDR2,842,150,894.00, based on 2006 and 2007 reports. The rest, valued at IDR4,650,008,701.00; USD20,960.00; SGD1,670.00; AUD400.00; EUR100.00; and non-cash gratuities valued at IDR49,305,000.00 were established to be the property of the receivers, as the gratuities were not related to the officials’ positions, or run contrary to his/her obligations and duties. These permissible gratuities are most commonly family gifts/bequests/i nher i tances, or income receive d i n the form of donations at wedding ceremonies and birthday parties of relatives. Gratuities valued at IDR2,140,044,500.00; SGD200.00, and RM350.00 have not been established either way and are still being assessed.

Dari jumlah yang dilaporkan selama tahun 2007, Pimpinan KPK menetapkan Rp2.114.771.834,00, USD3,030.00, SGD840.00, dan barang senilai R p8 .175 .000 ,00 menjadi mil ik negara . Penyetoran ke Kas Negara selama tahun 2007 sebesar Rp2.842.150.894,00 yang berasal dari pelaporan tahun 2006 dan tahun 2007. Sisa sebesar Rp4.650.008.701,00, USD20,960.00, SGD1,670.00, AUD400.00, EUR100.00 dan barang dengan nilai Rp49.305.000,00 ditetapkan seba-gai milik penerima, karena gratifikasi tersebut dinilai tidak terkait dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti hibah dan warisan dari anggota k e luarga atau pener imaan saat pesta pernikahan atau ulang tahun anggota keluarga. Gratifikasi sebesar Rp2.140.044.500,00, USD3,000.00, SGD200.00, dan RM350.00 masih dalam proses penelitian sehingga belum ditetapkan statusnya.

Rekapitulasi Penerimaan Laporan GratifikasiPeriode 2004-2007

1

50

326

306

-

50

100

150

200

250

300

350

Jum

lah

Lapo

ran

2004 2005 2006 2007



Rekapitulasi Penerimaan Laporan GratifikasiPeriode 2004-2007

Rekapitulasi Penerimaan Gratifikasi yang Disetor ke Kas NegaraMenurut Instansi Tahun 2004-2007

No Instansi Mil ik Negara

Total 2004 2005 2006 2007* 1 DPR – RI - - 30.470.000 11.800.000 42.270.0002 MA / Pengadilan - - 15.000.000 - 15.000.0003 BPK - - - 114.012.850 114.012.8504 Kementerian - - - 298.236.709 298.236.7095 Departemen - - - 240.487.000 240.487.0006 Pem. Provinsi - - 61.207.600 65.750.000 126.957.6007 Pem. Kab. / Kota - 15.000.000 23.000.000 593.933.620 631.933.6208 DPRD - - 29.500.000 799.189.670 828.689.6709 BUMN - - 30.000.000 45.500.000 75.500.00010 BUMD - - - - 011 LPND - - 3.050.000 35.587.500 38.637.50012 Polr i - - - 611.575.000 611.575.00013 Internal KPK - 340.000 25.265.910 26.178.545 51.784.455 Jumlah 0 15.340.000 217.493.510 2.842.150.894 3.074.984.404

*) per 17 Desember 2007

Jum

lah

Uan

g (R

p. J

utaa

n)

720

20

4,500

1,001

78

773

641200

2,726

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2004 2005 2006 2007*

Yang Dilaporkan Milik Negara Milik Penerima Dalam proses

6.359

4.399

2.842

2.459



3. Parcels

The receipt of gratuities is closely related to the habits of public and state officials who , through the years have been accepted as normal. However, since the advent of the new gratuity rules, these previously acceptable habits have come to be recognized as part of how corruption operates in Indonesia.

One such oractice is the giving of gifts to public officials on the eve of major religious holidays, known as the giving of parcels. Since 2004, the KPK has consistent ly re leased publ ic announcements to discourage the giving of gifts to public officials; this is accompanied by the publicizing of the prohibition on public officials receiving parcels and similar gifts related to their official positions, or which would be contrary to their duties and obligations.

In 2007, the KPK has also socialized this among directors of state-owned enterprises.

Further, the KPK has also conducted supervision on the effectiveness of its ban on public officials receiving parcels. From the results supervision conducted over the Idul Firti holiday, empirical evidence suggests that there has been a significant increase in reporting, as well as in the level of compliance in the reports themselves.

4. Gratuity Evaluation

In 2007, evaluations on reports and other sources of information involving 33 cases were conducted, with the details being as follows: (a) Cases originating from public complaints: 17; (b) Cases originating from LHKPN reports that involve bequests/inheritances: 12; and (c) Other sources of information: 4 cases. Of these 33 cases, 5 cases have been forwarded to the KPK Directorate of Preliminary Investigation.

3. Parsel

Gratifikasi sangat terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh PN maupun Pegawai Negeri yang selama ini dianggap lazim. Namun, sejak dikeluarkannya aturan mengenai gratifikasi, hal-hal tersebut menjadi bagian gratifikasi yang merupakan salah satu delik korupsi.

Salah satu kebiasaan tersebut adalah pemberian hadiah kepada PN menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan, yang dikenal sebagai pemberian parsel. Sejak tahun 2004, secara konsisten setiap tahun, KPK mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan parsel kepada para pejabat negara, dan juga larangan kepada PN maupun pegawai negeri untuk tidak menerima pemberian parsel dan sejenisnya yang terkait dengan jabatan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya.

K h u s u s u n t u k t a h u n 2 0 0 7 , K P K j u g a menyosialisasikan imbauan ini kepada Direksi BUMN.

Di samping itu, KPK juga melakukan kegiatan pemantauan terhadap efektivitas larangan penerimaan parsel bagi pejabat dan PN. Dari hasil pemantauan yang dilakukan setelah lebaran, didapat fakta adanya peningkatan pelaporan yang sangat signifikan, termasuk tingkat kepatuhan dalam pelaporan PN.

4. Pemeriksaan Gratifikasi Selama 2007 telah dilakukan pemeriksaan atas

pengaduan dan informasi lainnya sebanyak 33 kasus dengan rincian: (a) 17 kasus berasal dari pengaduan masyarakat; (b) 12 kasus berasal dari LHKPN yang mengandung unsur hibah; dan (c) 4 kasus lainnya. Dari 33 kasus tersebut, 5 kasus diteruskan ke Direktorat Penyelidikan KPK.



Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

1. Pendidikan Anti Korupsi Menciptakan Generasi Baru yang Anti Koru-

psi merupakan sasaran antara KPK dalam membantu mewujudkan Visi KPK “Menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi”. Salah satu langkah konkrit yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Mahasiswa.

Sampai dengan akhir 2007, telah dilaksanakan 28 kali program Train of Trainers (TOT) yang diikuti oleh para mahasiswa seluruh Indonesia dari 37 universitas. MoU (Nota Kesepahaman) yang telah ditandatangani antara KPK dengan 67 Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di seluruh Indonesia, yang bertujuan melaksanakan pendidikan, kampanye dan riset Anti Korupsi.

Tindak lanjut dari TOT adalah dilaksanakannya

Pendidikan Anti Korupsi untuk tingkat SMA dengan fasil itator yang diambil dari para mahasiswa hasil TOT. Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi untuk SMP dan SMA telah dilaksanakan di beberapa kota dan kabupaten yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jakarta, Bandung dan Subang, Pangkal Pinang (Bangka Belitung, Manado, Padang, Bukit Tinggi, Banjarmasin, Palembang, Garut, Surabaya, dan kota lainnya di seluruh Indonesia.

Materi pendidikan untuk tingkat SMA dan SMP terdiri dari Pengenalan Korupsi, Dampak Korupsi, Upaya Perlawanan Terhadap Korupsi, Warung Kejujuran dan pemilihan pelajar Panutan/Unggul.

Education and Public Services

1. Anti-Corruption Education The creation of a new generation imbued with an

anti-corruption ethos is one of the major goals of the Directorate of Education and Public Services in supporting the KPK’s vision of “Realizing a Corruption-Free Indonesia”. One concrete step in achieving this vision is the provision of anti-corruption education programs for students at all levels.

As per the 4th quarter of 2007, the KPK had carried out Training of Trainers 28 times; such programs were attended by students from 37 Universities across Indonesia. Also, 67 Memorandums of Understanding between the KPK and public and private universities across Indonesia were signed for the purpose of implementing anti-corruption education, campaign, and research.

The follow-up to the Training of Trainers program was the provision of anti-corruption education at the high school level in cooperation with university students who had participated in the Training of Trainers program. Anti-corruption education for high school students was provided in Aceh, Jakarta, Subang, Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Manado, Padang, Bukit Tinggi, Banjarmasin, Palembang, Garut, Surabaya, and other parts of the country.

Education materials at high school levels are on: Introducing Corruption, the Impact of Corrup-tion, Efforts to Fight Corruption, Honesty Shop (a shop where students purchase items and snacks with no supervision; at the end of a certain time the proceeds of the shop is matched with its inventory for further discussion), as well as selecting a Model Student.



Materials for primary school students (years 4, 5 and 6) are included in standard subjects such as Religion, Bahasa Indonesia, Mathematics, Science, Social Studies and Art and Culture. Materials for primary school students focus on the following 7 essential values: Honesty, Courage, Responsibility, Modesty, Awareness, Fighting Spirit, and Justice.

The KPK has also prepared anti-corruption character-building education programs for elementary school students,and modules have been designed for elementary school grades 4, 5 and 6.

Anti-corruption fairy tales have also been designed for pre-school (kindergarten) students. Education activities using the fairy-tale (dongeng) approach will be implemented in 2008. These will involve simplified anti-corruption characters, including mascot animals. The stories are designed to instill the following values in children: Honesty, Courage, Justice, Modesty, Fighting Spirit, Responsibility and Awareness.

Education will also target the public and private spheres, especially civil servants and public officials. Workshops for members of regional parliaments (DPRD) have been held to increase the capacity of the members’ roles and functions. In 2007, such workshops were held in East Java, Gorontalo, West Sumatra, South Kalimantan, and North Sulawesi.

A local parliament as an institution has two important roles – its role as the administrator of local governance, and its role as the representative of the local people. These two roles involve three functions: legislative, budgeting, and monitoring. With these roles and functions, a local parliament enjoys a very strategic position in the effort to improve public welfare.

With these KPK-facilitated workshops, it is hoped that the DPRD members’ understanding of corrupt conduct will be widened, and thus the DPRDs will be able to play a more proactive role in preventing corruption.

Materi untuk kelas 4, 5 dan 6 SD disisipkan kedalam beberapa mata ajaran diantaranya pelajaran Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA/IPS dan Kesenian dan Budaya. Materi Anti Korupsi untuk siswa SD terdiri dari 7 nilai : Kejujuran, Keberanian, Tanggungjawab, Kesederhanaan, Kepedulian, Daya Juang dan Keadilan.

Dalam pengembangan modul pendidikan, telah dibuat 3 modul untuk siswa SMP dan telah siap untuk dipublikasikan pada tahun 2008. Selain itu juga, untuk pendidikan pengembangan karakter anti korupsi bagi SD, telah dibuat modul pendidikan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Khusus untuk pendidikan pengembangan siswa Taman Kanak-kanak ( TK) telah dibuat buku dongeng anti korupsi yang berisi pesan moral yang memadukan cerita sederhana dengan tokoh dan karakter hewan-hewan lucu. Implementasi kegiatan pendidikan dengan pendekatan dongeng akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Program Pendidikan Anti Korupsi tidak hanya menyentuh pelajar dan mahasiswa saja, akan tetapi dikembangkan pula untuk Sektor Swasta, Pe g a w a i N e g e r i S i p i l ( P N S ) , d a n p a r a Pe n y elenggara Negara (PN). Salah satunya adalah program pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertiujuan untuk meningkatkan kapsasitas peran dan fungsi DPRD. Selama tahun 2007 workshop peningkatan kapasitas peran dan fungsi DPRD telah dilakukan di Provinisi; Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

DPRD memiliki dua peran yang amat penting, yaitu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan sebagai wakil rakyat. Kedua peran DPRD tersebut diwujudkan dalam dalam tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan peran dan fungsi tersebut DPRD menempati posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.



Dengan Workshop yang difasilitasi oleh KPK itu, diharapkan pemahaman anggora Dewan terhadap tindak pidana korupsi akan semakin luas sehingga kedepannya diharapkan DPRD dapat berperan lebih aktif lagi dalam mencegah perbuatan korupsi sesuai dengan UU yang ada saat ini.

2. Kampanye dan Sosialisasi Kalender kegiatan 2007 merupakan salah satu

yang terpadat selama periode empat tahun yang pertama sejak berdirinya KPK. Dimulai dengan proses pengadaan perangkat sosialisasi sebagai bahan kampanye yang terdiri dari 15 macam jenis seperti stiker, brosur, buku saku, pin, buku dongeng dan komik serta pembuatan video instruksional pelaporan gratifikasi dan pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) serta Tatacara Pengaduan Masyarakat. Seluruh materi ini didistr ibusikan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan sendiri oleh KPK maupun atas permintaan masyarakat dan kegiatan lain yang didukung oleh KPK secara cuma-cuma.

Materi yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan berbagai kalangan termasuk anak-anak , pe la jar, mahas iswa dan umum, d idesain sedemikian rupa sehingga menarik dan merangsang minat untuk memilikinya dan membacanya.

Selain itu, untuk menggalang peran serta masyarakat yang lebih besar dalam perlawanan terhadap korupsi, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan yang berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia, dilaksanakan dalam bentuk pameran, diskusi dan interaksi, menerima saran dan pengaduan serta dilengkapi dengan pembagian buku dan materi sosialisasi anti korupsi.

Tahun 2007 kegiatan penggalangan tekad budaya anti korupsi telah dilaksanakan di tempat-tempat strategis di Kota Manado, Palembang, Batam, dan Surabaya dan berhasil menyedot antus iasme publ ik dengan memberikan kesempatan masyarakat seluas-luasnya mengekspresikan pendapatnya tentang perlawanan terhadap korupsi.

2. Campaigning and Socialization

The 2007 activity calendar was the busiest compared to other years as the KPK was first established only four years ago. Activities included the procurement of campaign material, including 15 different types of items: stickers, brochures, pocket books, pins, fairytale books and comics, and the production of instructional videos on gratuities and the filling in of LHKPN forms. These materials are distributed during various activities conducted by the KPK, at the request of the public, or during other activities that are supported by the KPK, all free of charge.

Materials take account of the demographics of the target group (children, students, university students, the general public), and are designed so as to stimulate the interest of the reader.

Further, In order to rally greater public support for the fight against corruption, various activities involv i ng the pu bl ic d i rect l y have also bee n conducted in major cities around Indonesia, including the holding of exhibitions, discussions, debates, the gathering of suggestions and complaints, and the distribution of anti-corruption books and materials.

In 2007, activities intended to forge a local anti-

corruption spirit were conducted at strategic venues in the cities of Manado, Palembang, Batam, and Surabaya, and dre w an enthusiast ic publ ic response, with people urging the eradication of corruption as quickly as possible.

Campaigning and socialization programs were also targeted at public officials and the general



public through seminars and workshops on public complaints, gratuities, and LHKPN, which were held in Medan, Jayapura, Ambon, Manado. Surabaya, P o n t i a n a k , M a k a s s a r , a n d B a n d u n g . T h e s e activities help public officials understand the corruption eradication effort at a deeper level, as a succession of preventive activities followed by repress ive act iv i t ies , suppor ted by publ ic participation.

In order to increase the reach of the campaign, the KPK has made use of innovative outdoor media such as bus advertising in Jakarta, and bill boards in major cities, such as Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, and Makassar. Banners and posters have also been erected in strategic places (such as village/sub-district offices).

All these activities have been supported by the use of the print and electronic media, including TV and Radio talkshows, so as to ensure that the campaign activities and the socialization of corruption prevention and eradication information, as well as information on the KPK’s activities at the local, national, and even international levels, is made available to the general public .

Talkshows and campaign events were carried by private national TV stations and local TV stations, such as CTV Banten, Batam TV, Makassar TV, JTV Surabaya, Sriwijaya TV Palembang, GoTV Gorontalo, Pasifik TV Menado, Makassar TV, Bali TV, O Channel Jakarta and other local TV stations around Indonesia.

The TV campaign also involved talkshow programs using fragmented formats featuring various celebrities in order to attract the interest of the audience and spread the campaign message; these sort of shows have been broadcast by TVRI as well as local TV stations, such as Bekasi TV and Ratih TV Kebumen.

Public service announcements were broadcast by 11 national private TV stations and airport TV ser-vices in Jakarta, Medan and Bandung, local TV sta-tions, and more than 200 radio stations associated with PRSSNI.

Selain itu program kampanye dan sosialisasi ditujukan pula kepada PNS dan PN ser ta masyarakat umum melalui kegiatan Seminar dan Workshop pengaduan masyarakat, gratifikasi dan LHKPN di Medan, Jayapura, Ambon, Manado, Surabaya, Pontianak, Makassar dan Bandung. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, para PNS dan PN dapat lebih memahami upaya pemberantasan korupsi yang merupakan serangkaian upaya pencegahan disertai langkah penindakan atau represif dan didukung oleh peran serta masyarakat.

Untuk menambah jangkauan kampanye, KPK memanfaatkan media luar ruang seperti Bus Ad di Jakarta dan Billboard untuk kampanye anti korupsi di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar dan penempelan spanduk (Banner) dan poster di tempat-tempat strategis termasuk kantor-kantor kelurahan.

Seluruh kegiatan ditunjang dengan publikasi melalui media cetak dan elektronik, termasuk program talkshow T V dan Radio, dengan demikian rangkaian kegiatan Kampanye dan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta informasi aktivitas KPK di ting-kat lokal, nasional maupun internasional dapat senantiasa diikuti oleh masyarakat.

Kegiatan talkshow dan kampanye melalui media TV dan Radio telah diselenggarakan dan diliput oleh TV Swasta Nasional dan TV Lokal seperti CTV Banten, Batam TV, Makassar TV, JTV Surabaya, Sriwijaya TV Palembang, GoTV Gorontalo, Pasifik TV Menado, Makassar TV, Bali TV, O Channel Jakarta dan TV local lainnya di Indonesia.



Kampanye melalui TV dilaksanakan juga dalam program Talkshow dalam format fragment yang didukung oleh beberapa artis terkenal untuk menarik minat pemirsa menyimak pesan kam-panye, dan disiarkan di TVRI serta beberapa TV lokal seperti Bekasi TV dan Ratih TV Kebumen.

Iklan Layanan Masyarakat ditayangkan pula di 11 TV Swasta Nasional, Airport TV di Jakarta, Medan dan Bandung dan TV Lokal serta di lebih dari 200 Radio yang tergabung dalam PRSSNI.

Untuk program Talkshow Radio Regular

(berjadwal) KPK didukung oleh jar ingan Radio Tijaya FM dan Indonesia Business Link (IBL) di jaringan Radio Smart FM, disamping program di jar ingan Radio 68H, jar ingan Radio Ramako FM dan jaringan Radio Suara Surabaya.

Rangkaian kegiatan kampanye tahun 2007

diakhiri dengan acara Penggalangan Tekad Budaya Anti Korupsi yang dilaksanakan bertepatan dengan hari Anti Korupsi Sedunia t a n g g a l 9 D e s e m b e r 2 0 0 7 d i B u n d a r a n H I Jakarta. Diikuti oleh 400 anggota keluarga besar KPK. Pada kesempatan ini dibagikan 26.700 buah Buku Saku “Pahami Dulu Baru Lawan” , 42.000 buah Sticker “Awas Bahaya Laten Korupsi” dan 12.000 buah Sticker Gratifikasi kepada masyarakat luas.

Pada kesempatan ini beberapa organisasi

kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ikut serta memeriahkan kegiatan, sebagai wujud peranserta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

3. Humas Humas KPK menekankan pelayanan publik.

Memberikan informasi yang akurat dan tepat. Sambil berusaha menimbulkan citra positif KPK di mata masyarakat, diiringi promosi sikap dan kesadaran antikorupsi.

Melalui humas, KPK menyampaikan dan menjelaskan kebijakan, upaya pencegahan, program kerja, dan kewajiban-kewajibannya. Humas KPK berupaya memberikan penjelasan

For scheduled Radio Talkshow programs, the KPK is supported by the Radio Trijaya FM network and Indonesia Business Link at Radio Smart FM, as well as by programs on the Radio 68H, Radio Ramako FM, and Radio Suara Surabaya networks.

By optimizing the involvement of the mass media, events, and publications, it is hoped that the KPK’s campaign and social ization approach wil l successfully support the Indonesian anti-corruption effort.

A series of campaign activities in 2007 was capped

with the Rallying Anti-Corruption Culture Event, which was held on December 9th 2007, on World Anti-corruption Day, at Bundaran HI Jakarta. This event was attended by 400 KPK personnel. During this event, 26,700 handbooks on “Understanding Corruption in Order to Fight It”, 42,000 “Beware Latent Corruption” stickers, and 12,000 Gratuity stickers were distributed to the public.

The KPK was joined by several community and non-governmental organizations in holding this event, reflecting public participation in the course of socializing corruption prevention.



3. Public Relations KPK’ Public Relations (PR) emphasizes the provision

of public service. It is committed to providing accurate and reliable information. Further, it attempts to create a positive image of the KPK in the eyes of the Public, as well as to promote anti-corruption behaviour and awareness.

Through its public relations, the KPK delivers and

explains its policies, preventive efforts, work programs, and obligations to the public. KPK public relations attempts to explain to the public the policies and goals to be made and met by the KPK in the implementation of its work programs. KPK PR also attempts to instill in the public a sense of trust and confidence in the KPK.

Thus, KPK PR is dedicated to cultivating good

r e l a t i o n s w i t h t h e m a s s m e d i a a n d o t h e r stakeholders through the holding of: (a) Meetings with editors; (b) Routine discussions with the media; (c) Press conferences; (d) Conducting media visits; and (e) the provision of a public information service.

In 2007, KPK PR has been involved in various activities. Visits to various print and electronic media offices were made -- 20 offices in Jakarta and Surabaya, including RCTI, SCTV, TransTV, Antara News Agency, Radio Trijaya, Radio Smart FM, Kompas, Tempo, The Jakarta Post, Jawa Pos, and Indo Pos. Press conferences were conducted about 30 times, including conferences concerning crucial issues that needed immediate publicizing (27 such conferences). Responses and repudiations of media reports were made 7 times. KPK PR has acted as a source for the media 158 times. Discussions with the media, as a platform for the media to interact with the KPK Commissioners and officials, were conducted 6 times.

O f course, KPK PR does not confine itself to cultivating good relations with the media. The media must be equipped with an accurate, balanced, and reliable understanding of the KPK, and of the strategic effort involved in combating corruption. Thus, KPK PR conducts anti-corruption seminars specifically targeted at journalists. As per the end of 2007, such seminars had been conducted 3 times. The first was in Jakarta, followed by one in Surabaya and in Jogjakarta.

kepada masyarakat tentang kebijakan dan tujuan yang akan dicapai KPK dalam melaksanakan program kerjanya. Humas KPK juga berupaya menanamkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada KPK.

Dalam rangka itu, humas KPK membina hubungan baik dengan media massa dan stakeholder lainnya, dalam bentuk: (a) pertemuan dengan pimpinan redaksi (editor’s meeting); (b) diskusi rutin dengan media (media discuss); (c) menyelenggarak an temu media ( p r e s s conference); (d) mengadakan kunjungan media (media visit); dan (e) pelayanan informasi publik.

Bila dikuantifikasi, selama tahun 2007 telah terlaksana sejumlah kegiatan. Kunjungan media (media visit) ke beberapa media besar baik cetak dan elektronik sebanyak 20 media di Jakarta dan Surabaya, seperti RCTI, SCTV, TransTV, Kantor Berita Antara, Radio Trijaya, Radio Smart FM, Kompas, Tempo, The Jakarta Post, Jawa Pos, Indo Pos. Siaran pers sebanyak lebih kurang 30 buah, termasuk konferensi pers u n t u k ha l -ha l yang k rus ia l dan membutuhk an pember i taan yang cepat sebanyak 27 kali. Tanggapan dan pelurusan berita di media sebanyak 7 kali. Menjadi narasumber media sebanyak 158 kali. Diskusi dengan media (media discuss), sebagai ajang media dapat berinteraksi dengan Pimpinan/Pejabat KPK, sebanyak 6 kali.

Namun, tentu saja humas KPK tak berkutat pada pembinaan hubungan baik dengan media. Media itu pun mesti diberikan pemahaman yang tepat, akurat, dan berimbang mengenai KPK dan upaya strategis pemberantasan korupsi. Untuk itu, humas KPK menyelenggarakan lokakarya antikorupsi yang khusus diperuntukkan bagi jurnalis. Sampai akhir tahun 2007, sudah dilakukan tiga kali lokakarya. Lokakarya pertama di Jakarta, setelah itu berturut-turut Surabaya dan Yogyakarta.

Kemudian, untuk membina komunikasi internal,

humas KPK menerbitkan majalah internal, yang diberi nama WartaKPK. WartaKPK muncul mulai 2007. sampai akhir 2007.

Selama tahun 2007, melalui program Pendidikan,



Kampanye dan Sosialisasi serta kegiatan Humas telah dilaksanakan lebih dari 10.000 poin kegiatan yang menyentuh lebih dari 67.000 orang secara tatap muka langsung (direct touch).

Penelitian dan Pengembangan

1. Implementasi Good Governance (Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik) melalui pelaksanaan pilot project Island of Integrity.

Di tahun 2007, KPK secara aktif terus mendukung penerapan prakt ik-prakt ik tata k e lo la k epemer intahan yang baik di daerah. Selain memberikan bimbingan teknis di berbagai daerah mengenai pelaksanaan good governance, bersama-sama Kementerian PAN, dan BPKP Perwakilan; KPK berusaha mengimplementasikan rencana kerja yang telah disepakati dalam MoU yang ditandatangani dengan daerah.

Salah satu penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik yang menjadi perhatian KPK adalah perbaikan layanan publik. Jenis perbaikan layanan publik yang menjadi perhatian KPK di tahun 2007 ini adalah pelayanan perijinan terpadu dan pelaksanaan e-Procurement di daerah. Untuk itu, KPK telah menyusun suatu kajian mengenai pelayanan terpadu dalam bentuk buku, CD interaktif, dan VCD mengenai “ I mplementas i Layanan Terpadu” dan menerbi tkan buku mengenai e-Procurement yang telah berjalan di daerah. Publikasi ini didistribusikan ke daerah-daerah dengan harapan dapat memberikan inspirasi dan mendorong daerah untuk mengimplementasikannya.

Beberapa upaya monitor terhadap upaya daerah dalam menindaklanjuti kerjasama (MoU) yang

Further, in order to cultivate internal communication, KPK PR publishes an internal magazine: WartaKPK.

In 2007, through the education, campaigning and

socialization programs, including PR activities, more than 10,000 activities have been conducted, touching directly on more than 67,000 lives.

Research and Development

1 . G o o d G o v e r n a n c e t h r o u g h t h e I s l a n d o f Integrity pilot project

I n 2 0 0 7 , t h e K P K a c t i v e l y s u p p o r t e d t h e implementation of good governance in the regions. Aside from providing technical guidance in several regions on the implementation of good governance, the KPK, in cooperation, with the State Ministry of Administrative Reform and the BPKP, has attempted to implement the work plan that was agreed on in a Memorandum of Understanding with the regions.

One aspect of good governance that the KPK is particularly interested in is the improvement of public services. The specific type of improvement that the KPK focused on during 2007 was the One-Roof Licensing Services program and the implementation of e-procurement in the regions. For these purposes, the KPK designed materials on One-Roof Licensing Services in the form of books, interactive CDs and VCDs, and also published books on e-procurement in the regions. These publications will be distributed to the regions in the hope of inspiring and encouraging them to implement the principles and methodologies contained in the materials.



Several monitoring efforts on the efforts of the regions in following up on the MoU have been implemented, including open visits and studies, and surveillance. The results of such monitoring will be incorporated into materials designed to encourage good governance in particular regions. One such study concerns ” Salary Increases for Public Servants in the Regions”.

2. National Anti-Corruption Action Plan (RAN-PK) a n d M o n i t o r i n g t h e I m p l e m e n t a t i o n o f Presidential Instruction No. 5 of 2004.

In its coordinating function under the National Anti-Corruption Action Plan (RAN-PK), the KPK’s role in the design of RAN-PK was realized through the formulation of the RAD-PK (Regional Anti-Corruption Action Plan), which is composed of a s e r i e s o f F G D s ( Fo c u s G r o u p D i s c u s s i o n s ) , consultations, and public campaign events, including the facilitation of cooperation between Bappeda and Bawasda to ensure the implementation of RAD-PK in the regions. In 2007, the only region that involved the KPK it the design of i ts RAD -PK was Central Kalimantan.

In order to ensure the success of the implementation o f t h e R A N - P K , a M o n i t o r i n g a n d E va l u a t i o n C o o r d i n a t i n g Te a m ( Te a m K o r m o n e v ) was formed, which comes under the auspices of the State Ministry of Administrative Reform. The KPK’s involvement in the Coordinating Team’s activities include the socializing and monitoring of RAD-PK implementa¬tion at regional goverment level, as well as the RAN-PK of the Central Government. The KPK is also involved in Coordinating Team activities for the Provinces of East Kalimantan, West Sumatra, Aceh, Papua, and Jogjakarta.

3. Studies

In order to provide input for the KPK organization and for the purpose of strategy implementation, mapping and target-setting work needs to be undertaken through the conducting of studies. In 2007, the focus has been on Public Sector Integrity, with 30 institutions targeted for mapping based on the public services they provide. This study has been the result of cooperation between the KPK and the Korean Independent Commission Against

telah disepakati terus dilakukan dengan berbagai cara, baik secara terbuka melalui kunjungan atau studi, maupun secara surveillance. Hasil monitor dijadikan sebagai bahan perbaikan bagi kegiatan implementasi good governance di daerah tersebut. Salah satu studi yang bertujuan untuk upaya monitor ini adalah studi mengenai ”Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah”.

2. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan K o r u p s i ( R A N - P K ) d a n M o n i t o r i n g Pe l a k sanaan Inpres 5 tahun 2004

Sebagai fungsi koordinatif dari RAN-PK, keterlibatan KPK di dalam penyusunan RAN-PK diwujudkan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah-Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) yang terdiri dari serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD), konsultasi dan kampanye publik, dan melakukan fasilitasi antara Bappeda dan Bawasda untuk meyakinkan implementasi RAD-PK di daerah. Untuk tahun 2007, daerah yang penyusunan RAD-nya melibatkan KPK adalah Kalimantan Tengah.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan

RAN-PK, telah dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Tim Kormonev) yang dikoordinasikan oleh Men-PAN. Keterlibatan KPK dalam kegiatan Kormonev ini antara lain adalah sosialisasi dan memonitor implementasi RAD-PK di pemerintahan daerah dan RAN-PK di instansi pusat. KPK ikut terlibat dalam kegiatan Kormonev untuk provinsi Kaltim, Sumbar, NAD, Papua, dan DI Yogyakarta.

3. Studi. Untuk memberikan masukan bagi organisasi

dan bagi pelaksanaan strategi, diperlukan kegiatan pemetaan dan penentuan target yang dilakukan dalam bentuk kegiatan studi. Kegiatan studi yang menjadi fokus di tahun 2007 adalah Studi Integritas Sektor Publik yang bertujuan melakukan pemetaan terhadap 30 instansi berdasarkan layanan publiknya. Studi ini merupakan hasil kerjasama KPK dan Korea Independent Commision Against Corruption (KICAC). Metodologi yang digunakan dalam



penelitian ini mengacu pada metodologi yang sejak tahun 2002 digunakan oleh KICAC dalam mengukur integritas seluruh institusi di Korea selama ini.

Beberapa studi yang dilakukan oleh KPK dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kinerja PNS Melalui Perbaikan Penghasilan: Studi Analisis TKD di Pemerintah Provinsi Gorontalo dan TPPK di Pemerintah Kota Pekanbaru. Studi ini bertujuan untuk memotret hasil pelaksanaan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Pemerintah Provinsi Gorontalo dan di Pemerintah Kota Pekanbaru. Tujuan diberlakukannya kebijakan perbaikan penghasilan ini diantaranya adalah untuk tercapainya pemerataan penghasilan di kalangan PNS, peningkatan disiplin dan perbaikan kinerja. Untuk itu studi ini juga menganalisis apakah dalam implementasinya, kebijakan tambahan penghasilan yang dilakukan ini dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa perbaikan penghasilan tidak begitu saja dapat meningkatkan kinerja PNS, dibutuhkan atribut yang jelas dalam mengatur ukuran kinerja dan pemberlakuan sanksi yang adil.

b. Ser i M emahami untuk M elayani : Melaksanak an e -Announcement dan e-Procurement dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah . Publikasi ini ditujukan kepada seluruh instansi di pusat dan daerah untuk memberi pemahaman mengenai e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. e-Procurement telah terbukti mampu menunjang efisiensi dan menghasilkan transparansi. Dalam waktu dekat, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nas ional d i rencanak an ak an menggunakan sistem e-Procurement. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat memberikan informasi awal bagi daerah atau instansi yang mempunyai rencana untuk menerapkan e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungannya.

Corruption (KICAC). The methodology used in this study is based on a similar study carried out by the KICAC in 2002, when it assessed the integrity of all South Korean government institutions.

Among the studies performed by the KPK in 2007

are the following:

a. Study in the Gorontalo Provincial Government and TPPK in the Pekanbaru City Government. This study was intended to provide a picture of the results produced by increasing the income of public officials in the Gorontalo Provincial Government and the Pekanbaru City Government. The purpose of the income improvement policy was to achieve more equal income distribution among public officials, to improve discipline and to improve staff performance. The study analysed whether the implementation of the policy had produced the desired results. The main finding of the study was that higher income alone was insufficient to improve the performance of public officials. Clear attributes are required in measuring performance, as well as the fair implementation of sanctions.

b. ” To U n d e r s t a n d a n d t o S e r v e” S e r i e s : I m p l e m e n t i n g e - A n n o u n c e m e n t a n d e-Procurement in Government Goods and Services Procurement Processes.

This publication is aimed at central and local government institutions to give them an understanding of what e-procurement is all about within the scope of the government goods and services procurement system. E-procurement has been proven to support efficiency and produce transparency. Soon, the national government goods and services procurement system will go on-line. Thus, this book is hoped to provide preliminary information for the regions and institutions that are planning to implement e-procurement.

c. P r e v e n t i n g C o r r u p t i o n t h r o u g h e-procurement.

Reviewing the success of e -procurement implementation by the City Government of Surabaya. This study shows the benefits and positive impacts felt by the city of Surabaya after 3 years of the implementation of i ts e-procurement program. The success achieved



by the Surabaya City Government in the implementation of its e-procurement program i s h o p e d t o i n s p i r e o t h e r i n s t i t u t i o n s and governments to implement their own e-procurement programs.

d . G o o d G o v e r n a n c e S e r i e s : S t u d y o n Implementation of One-Roof Services. In 2007, the provision of licensing and non-licensing ser-vices was a KPK focus. The aim is to encourage more regional governments to apply the one-roof services concept. The procedures, impacts, and the success stories of three regions (Regency of Sragen, City of Sare-Sare, and City of Jogjakarta) in providing integrated services are explained in the book, and in the related CD and DVD.

e. Public Sector Study on Integrity -- a survey implemented annually. The study conducted in 2007 will serve as the baseline for future studies. The main aim of this study is to rank all institutions at both the central and local levels in Indonesia. The ‘ranking’ approach is used so that the institutions evaluated will be able to make improvements on the services they provide. This study is the result of cooperation underway between the KPK and the KICAC of South Korea since 2002. Budget limitations restricted the 2007 study to respondents within Greater Jakarta.

In 2007, the ranking of 30 central government institutions was carried out. The integrity ranking is based on the integrity of the public services provided by each institution. From each sample institution, 3-4 service units representing

c. Mencegah Korupsi melalui e-Procurement. Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e -Procurement di Pemerintah Kota Surabaya.

Studi ini menggambarkan manfaat dan dampak positif yang dirasakan Pemerintah K o t a S u r a b a y a d a l a m p e l a k s a n a a n e - P r o c u r e m e n t y a n g s u d a h m u l a i d i l a k sanakan sejak tahun 2004. Keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya da lam melaksanak an e - Pr o c u r e m e n t tersebut diharapkan bisa membuat instansi dan pemerintah daerah lain ikut tertarik melaksanakan e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa di instansi atau pemerintah daerahnya.

d. Seri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Studi Implementasi Layanan Terpadu. Untuk tahun 2007, implementasi layanan perijinan dan nonperijinan merupakan salah satu fokus KPK. Tujuannya adalah agar semakin banyak pemerintah daerah yang serius menerapkan konsep layanan terpadu ini. Prosedur, dampak, dan kisah sukses tiga daerah (Kabupaten Sragen, Kota Pare-Pare, dan Kota Yogyakarta) dalam mengimplementasikan layanan terpadu akan dijelaskan dan ditampilkan dalam bentuk buku, CD multimedia, dan DVD Video.

e. Studi Integritas Sektor Publik, merupakan salah satu studi yang direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun. Tahun 2007 ini merupakan baseline untuk pelaksanaan studi selanjutnya. Tujuan utama studi adalah melakukan pemeringkatan dari seluruh institusi baik pusat maupun daerah yang ada di Indonesia. Pendekatan pemeringkatan digunakan agar institusi yang dinilai dapat memacu perbaikan layanan yang diberikan institusinya. Studi ini merupakan hasil kerjasama antara KPK dan KICAC Korea. Keterbatasan anggaran mengakibatkan untuk tahun 2007 ini, responden dibatasi hanya di area Jabodetabek.

Untuk 2007, penilaian dilakukan dengan melakukan pemeringkatan terhadap 30 instansi yang berada di pusat. Pemeringkatan integritas ditentukan berdasarkan integritas dari layanan publik yang diberikan di tiap

77


instansi. Dari tiap instansi sampel, dipilih 3-4 unit layanan yang mencerminkan pelayanan publik dari instansi tersebut. Responden adalah penerima layanan dari jenis layanan publik sample di tiap instansi tersebut. Total responden dalam studi ini berjumlah 3600 responden. Indikator integritas dinilai berdasarkan pengalaman integritas dan potensi integritas di tiap lembaga. Tiap indikator dalam studi ini mempunyai bobot yang ditentukan berdasarkan hasil diskusi 23 ahli yang di hitung melalui metode Analytical Hierarchy Proces (AHP).

Hasil dari studi ini adalah: Nilai rata-rata

tingkat Integritas dari 30 institusi adalah 5,53. Dengan skala 1-10 nilai ini termasuk rendah, terlebih dibandingkan dengan negara lain seperti Korea yang memiliki rata-rata

Department Experienced Potential Score of Rank Integrity Integrity Integrity BKN 5,89 7,34 6,31 1Dep. Dalam Negeri 6,14 6,49 6,25 2PT. PERTANI 6,02 6,52 6,17 3Dep. Perdagangan 5,99 6,59 6,17 4TASPEN 6,02 6,37 6,12 5Dep. Koperasi & UKM 5,91 6,52 6,09 6BPOM 5,79 6,81 6,09 7Depdiknas 5,82 6,49 6,02 8PT. ASKES 5,80 6,37 5,97 9Jasa Raharja 5,82 6,22 5,94 10BKPM 5,73 6,20 5,87 11Dep. Sosial 5,65 6,35 5,86 12Dep. Perindustr ian 5,52 6,59 5,84 13TELKOM 5,49 6,38 5,75 14Departemen Keuangan 5,60 6,05 5,73 15PERTAMINA 5,44 6,29 5,69 16BRI 5,40 6,19 5,63 17RSCM 5,55 5,80 5,62 18PT. Jamsostek 5,52 5,84 5,62 19Dep. Kelautan dan Perikanan 5,28 5,72 5,41 20Mahkamah Agung 5,30 5,24 5,28 21Departemen Kesehatan 4,85 6,21 5,25 22PT.PLN 4,95 5,64 5,16 23Departemen Agama 4,92 5,72 5,15 24Dep. Nakertrans 4,40 5,93 4,85 25Kepolisian RI 4,80 4,84 4,81 26PT. Pelindo 4,50 5,39 4,76 27Dep. Perhubungan 4,18 4,38 4,24 28BPN 3,88 4,84 4,16 29Dep. Hukum & HAM 3,92 4,67 4,15 30Rata-rata 5,34 5,60 5,53

public services provided by that institution were chosen. The respondents were the end-users of the services provided by the institutions. The total number of respondents was 3600. Integrity indicators are evaluated based on the experience of integrity and the integrity potential of each in-stitution. Each indicator in the study is weighted based on the results of discussions by 23 experts, and was calculated using the Analytical Hierarchy Process method.

The study found that the average integrity level of each of the 30 institutions was 5.53. On a scale of 1-10, this average is quite low, especially compared to other nations such as Korea which have an average of over 7. The results of the study shall be publicized widely in order to support the improvement of public services in the institutions which have participated in the study.

Total Skoring dan Peringkat Tingkat Integritas LembagaTotal Score and Integrity Rank of Department



f. Good Corporate Governance (GCG) Study. Based on provisions of the UNCAC which focus on the importance of preventing corruption in the private sector, the KPK is researching and mapping what good corporate governance wil l look l ike in Indonesia. This study is being undertaken in preliminary form by the KPK in order to gauge how close private corporations listed on the stock exchange and state-owned enterprises, are to applying GCG principles. This study involved 68 c o m p a n i e s f r o m va r i o u s i n d u s t r y g r o u p s . Respondents, who provided reflections on the condit ions in each company, were selected internally by each company, and included c o m m i s s i o n e r s , d i r e c t o r s , s t a f f , a s w e l l a s individuals external to the companies, but who were related to the company’s activities, such as suppliers and service users.

g. Health Modelling in Indonesia. The results of this study are contained in a video documenting best practice and regional government policies in the provision of health services in the selected regions. This document is intended to support the KPK’s socialization efforts in supporting improvements to the provision of public services. The regions which provided material for this document were the City of Palangkaraya and the Regency of Jembrana.

h. Study on the Implementation of UNCAC in Indonesia. This study is a continuation of the UNCAC G ap A nal y s is which the KPK produce d recent ly, and docu ments the act i v i t i es and programs Indonesia has conducted which are related to the implementation of UNCAC provisions. D a t a a n d i n f o r m a t i o n c o l l e c t i o n o n t h e implementation of UNCAC is one of the main stages in reviewing the success of UNCAC implementation, while these reviews will be on of the main items on the agenda at the upcoming second UNCAC convention, which will be held in Bali in February 2008. As the host and one of the focal points of corruption eradication in Indonesia, this study is an important document that the KPK will use during its participation in the convention.

tingkat integritas diatas 7. Hasil studi ini akan dipublikasikan secara

luas untuk memberikan efek yang mendukung perbaikan pelayanan publ ik d i inst i tus i yang d iukur integr i tasnya da lam studi in i .

f. Studi Good Corporate Governance (GCG). Merujuk i s i dar i UNCAC mengenai pent ingnya pencegahan k orups i d i sektor swasta, maka KPK juga mendalami dan melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Studi ini dilakukan sebagai tahap awal bagi KPK untuk mengkaji sejauh mana perusahaan swasta yang terdaftar dalam bursa efek dan perusahaan BUMN telah menerapkan GCG. Studi ini melibatkan 68 perusahaan yang berasal dari berbagai kelompok industri. Responden yang d igunak an untuk meref leksikan kondisi di tiap perusahaan berasa l dar i interna l perusahaan i tu sendiri, mulai dari komisaris, direktur, h i n g g a p e g a w a i m a u p u n e k s t e r n a l perusahaan yang terkait dengan kegiatan usa-ha perusahaan tersebut seperti supplier mau-pun pengguna jasa dari perusahaan.

g. Modelling Kesehatan di Indonesia. Hasil dari studi ini berupa video yang

berisikan dokumentasi best practices dari kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan di daerahnya. Dokumentasi ini digunakan untuk menunjang sosialisasi KPK dalam mendukung perbaikan layanan publik . Daerah yang dijadikan bahan dokumentasi dalam modelling ini adalah Palangkaraya (Kalimantan Tengah) dan Jembrana (Bali).

h. Studi Implementasi UNCAC di Indonesia. Studi ini merupakan lanjutan dari gap analysis UNCAC terhadap peraturan dan perundangan Indonesia yang pernah dilakukan KPK. Studi in i mendokumentas ik an k egiatan dan program yang dilakukan Indonesia terkait dengan implentasi pasal-pasal dalam UNCAC. Proses pengumpulan data dan informasi mengenai implementasi UNCAC yang telah dilakukan suatu negara merupakan salah



Monitoring

Law No. 30 of 2002 mandates the KPK to perform monitoring in respect of state and public institutions by evaluating the administrative management systems of such institutions, by providing suggestions/ recommendations to those institutions, and by monitoring the implementation of recommendations. There now follows a description of the monitoring work performed by the KPK in 2007.

1. System Evaluation, performed by the KPK in order to prevent the commission of corruption and to increase efficiency and effectiveness in the execution of the duties of the institution being evaluated.a. System Evaluations in State and Public

Institutions. The system evaluations that have been

conducted to date are as follows: Evaluation of Indonesian Migrant Labor

(TKI) Placement System. This included an evaluation of pre-placement systems, evaluation during placement, and evaluation post-placement (returning home). The evaluation activities performed in 2007 were the continuation of activities initiated in November 2006. From these evaluations, the following findings are of particular importance: Bribery is common in the processing of

migrant worker documents. There are no service standards that

regulate procedures, requirements, costs, and the time limit within which services must be performed.

The processing of migrant worker documents is unprofessional, as reflected by

satu tahapan penting dalam mereview keberhasilan pelaksanaan UNCAC. Proses review dari implementasi UNCAC merupakan salah satu pokok bahasan dalam konvensi kedua negara peserta UNCAC yang akan diselenggarakan di Bali pada Februari 2008 nanti . Sebagai tuan rumah, studi ini merupakan salah satu dokumen penting y a n g a k a n d i g u n a k a n K P K d a l a m k e i k u t ser taannya di konvensi tersebut.

Monitor

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatk an KPK untuk melaksanak an tugas monitor terhadap lembaga negara dan pemer intahan dengan mengk aj i s i s tem pengelolaan administrasi di Lembaga Negara dan pemer intahan, member ik an saran/rek omendas i k epada instans i terk a i t , dan memantau implementasi rekomendasi. Kegiatan monitor yang telah dilakukan KPK pada tahun 2007.

1. Kajian Sistem, dilakukan oleh KPK bertujuan untuk mencegah ter jad inya TPK dan meningk atk an ef i s iens i dan efekt iv i tas pelaksanaan tugas instansi yang menjadi obyek kajian.

a. Kajian Sistem di Lembaga Negara dan Pe-merintahan.

Kajian sistem di lembaga negara dan pemerintahan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengkajian Sistem Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI),

m e n c a k u p p e n g k a j i a n s i s t e m prapenempatan, saat penempat a n , d a n p a s c a p e n e m patan (pemulangan) TK I . K egiatan pengk aj ian s i s tem penempatan TKI yang dilakukan pada tahun 2007 merupakan kelanjutan kegiatan yang sama yang telah dimulai pada bulan November tahun 2006. Dari kajian ini, diperoleh 11 (sebelas) temuan pokok, yaitu: Marak nya prakt ik suap da lam

pengurusan dokumen C TKI .



(a) the lack of a queuing system; (b) BP2TKI and Disnaker at the Regency/ City lev-els do not generally have front offices; (c) Direct contact between service users and back office officials; (d) inadequate service information; (e) no receipts given out; and (f ) inadequate service facilities.

Placement services and the protection of migrant workers are not supported by an adequate information management system.

The migrant labor recruitment process is fraught with middlemen.

No standardization of training for migrant workers at the pre-placement stage.

No standardization of migrant worker placement costs.

Inadequate monitoring of placement institutions.

No checks made on the substantive terms of placement contracts and work contracts.

Terminal 3 of Soekarno Hatta Airport has to date been unable to justify its establishment as par t of an effor t to protect migrant workers, as reflected by the following issues: (a) the steering of home-bound workers through Terminal 3 not yet effective; (b) no official at the information center counter; (c) workers often forced to exchange their foreign currency at sub-market rates; (d) land transportation fares from Terminal 3 far more expensive than normal transporta-tion fees; (e) No explanations on how long a worker must wait between the time they buy their tickets until the time the bus or minibus departs.

in government agencies responsible for the placement, processing and protection of TKI.

Belum ada standar pelayanan baku yang mengatur tentang prosedur, persyaratan , b iaya , dan waktu penyelesa ian pelayanan.

Pelayanan pengurusan dokumen CTKI kurang profesional, yang tercermin dari: (a) Tidak ada sistem antrian; (b) BP2TKI dan Disnaker Kabupaten/Kota umumnya tidak memilik i loket pelayanan (front off ice) ; (c) Terjadi kontak langsung antara pengguna jasa dan petugas/pejabat back office; (d) Informasi pelayanan kurang memadai; (e) Tidak ada tanda terima berkas; dan (f ) Sarana pelayanan kurang memadai.

P e l a y a n a n p e n e m p a t a n d a n perlindungan TKI belum didukung dengan sistem manajemen informasi yang memadai.

Maraknya praktik percaloan dalam proses perekrutan CTKI.

Belum ada standardisasi pelatihan prapenempatan CTKI.

Belum ada standardisasi biaya penempatan TKI.

Kurang memadainya pengawasan terhadap lembaga penempatan.

Belum ada pemeriksaan terhadap substansi perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.

Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta belum dapat merealisasikan konsep awal tentang diperlukannya Terminal 3 s e b a g a i b a g i a n d a r i u p a y a p e r lindungan terhadap TKI yang tercermin dari hal-hal berikut: (a) Kegiatan pemanduan kepada TKI yang pulang melalui Terminal 3 belum dilakukan secara efektif; (b) Tidak ada petugas yang berjaga di counter pusat informasi; (c) Para TKI sering dipaksa untuk menukarkan valasnya dengan kurs yang lebih rendah daripada market rate; (d) Tarif angkutan darat yang disediakan di Terminal 3 jauh lebih mahal daripada tarif umum; (e) Tidak ada kejelasan mengenai waktu tunggu TKI sejak membeli tiket sampai pemberangkatan kendaraan yang



mengantar mereka pulang. Kurang memadainya kuantitas dan

kual i tas SDM di instans i yang bertanggung jawab dalam proses penempatan dan perlindungan TKI .

K e l e m a h a n - k e l e m a h a n d i a t a s

mengakibatkan terjadinya hal-hal berikut: Pelayanan penempatan TKI kurang

optimal. Membuka kesempatan bagi oknum

petugas/pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pungutan liar untuk semua jenis pelayanan yang diberikan.

Perlindungan kepada CTKI/TKI sangat lemah.

Hasil kajian sistem penempatan TKI telah dipaparkan kepada Depnakertrans dan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) pada tanggal 28 Agustus 2007.

Pengkajian Sistem Administrasi Impor di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Hasil kajian menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan dalam pelayanan impor dan pengawasan lalu lintas barang yang menimbulkan peluang terjadinya korupsi baik dalam bentuk pungutan l iar maupun kolusi . Beberapa temuan tersebut adalah: Tindak pidana korupsi berupa pungutan

liar yang terjadi di titik analyzing point, penerimaan dokumen, pengeluaran barang, dan penutupan manifest mencapai nilai Rp890.000.000,00 per bulan.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk kolusi di titik pemeriksaan fisik , pemeriksaan dokumen, perbendaha-raan, d a n p e n g u r u s a n d o k u m e n di kawasan berikat mencapai nilai Rp12.795.000.000,00 per bulan. Nilai ini hanyalah perkiraan 30% dari jumlah transaksi, sehingga sebenarnya nilai kolusi jauh di atas 12 miliar rupiah per bulan.

Tidak dilakukannya evaluasi profil

The above weaknesses have given rise to the following problems: Sub-optimal migrant worker placement

services. Ample opportunities for officials to engage

in corrupt activities in the form of the collection of illicit fees for all types of services provided.

Protection provided for migrant workers extremely weak.

The results of the migrant worker placement system survey has been communicated to the Department of Manpower and Transportation and the BNP2TKI (National Board for Placement and Protection of Migrant Workers) on August 28th, 2007.

Evaluation of Import Administration System at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). Analysis results show various weaknesses in import services and the monitoring of goods traffic, which created opportunities for corruption in the form of illicit fee collection and acts of collusion. The findings of the analysis are as follows: Corruption in the form of illicit fee-

collecting usually occurs at the ‘analyzing point’, when documents are received, when goods are released, and when manifests are closed. Corruption in these forms is worth IDR890,000,000.00 per month.

Corruption in the form of collusion at points of physical examination, document e x a m i n a t i o n , i n v e n t o r i z a t i o n , a n d document processing in bonded zones is worth IDR12,795,000,000.00 per month in value. This amount accounts for an estimated 30% of all transactions; thus in reality the total value of collusive activities may reach far more than Rp. 12 billion per month.

of importer profiles has reduced the accuracy of the importer’ profile database to the point of unreliability – this has lead to ineffective monitoring of the flow of goods.

the examiners they prefer; thus increasing the possibility for collusion with Customs and Excise officials.



examination means that the door is wide open to abuse.

located far away from the Custom and Excise Offices (KPBC) raises the potential for smuggling.

Thus, in order to facilitate the provision of prime-level service through effective monitoring, and in order to minimize the opportunity for corruption, the KPK suggests a number of reforms for the DJBC, with the primary focus being on the restructuring of human resources management , more effective institutionalization of control and internal monitoring, and the enforcement of a code of ethics and code of conducts.

The Repor t on Administrative System Examination were communicated to DJBC officials on June 18th, 2007. The Directorate General of Tariffs and Quotas has relayed its appreciation of the findings communicated by the KPK, and is committed to conducting improvements on import administration ser-vices through the establishment of a Main Services Office (Kantor Pelayanan Utama – KPU).

The KPU was formally established on Monday, July 2nd, 2007, at the Area IV DJBC Office, and, during the initial stages, its work will be confined to Tanjung Priok. The KPU is expected to realize improvements in the services and security provided in the context of DJBC issues, and to offer various benefits, such as the provision of services free of illicit fees, hand-picked staff, simplification of import procedures, implementation of improved physical examination procedures, a new internal compliance unit, and the optimal use of information technology to support the pro-vision of services and monitoring.

As a continuation of import administration evaluation, and to ensure that the KPU’s services turn out to be as good as hoped for, the KPK commenced an evaluation of the services provided by the KPU in September 2007. As of October 31st, 2007, the evaluation was continuing and is expected to be finished by December 2007.

im p o r t i r s e c a r a b e r k a l a y a n g mengakibatkan keakuratan database profil importir belum dapat dihandalkan sehingga pengawasan terhadap arus barang menjadi tidak efektif.

Importir dapat memilih pemeriksa fisik yang dikehendaki yang mengakibatkan kemungkinan kolusi dengan petugas.

T idak adanya petunjuk tek nis pemer iksaan dokumen sehingga memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan.

Sul i tnya pengawasan terhadap kawasan berikat yang lokasinya jauh dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang menimbulkan potensi penyelundupan.

Oleh k arenanya , untuk mampu memberikan pelayanan yang prima dengan tingkat pengawasan yang efektif, d a n m e m i n i m a l k a n k e m u n g k i n a n terjadinya tindak pidana korupsi, KPK member ik an saran agar di lakuk an reformasi di DJBC dengan fokus utama adalah pembenahan manajemen sumber daya manusia, pelembagaan pengendalian dan pengawasan internal yang lebih efektif, dan penegakan kode etik (code of ethics) dan pedoman perilaku (code of conducts).

Laporan Hasil Kajian Sistem Administrasi Impor telah dipaparkan kepada para pe-jabat DJBC pada 18 Juni 2007. Dirjen Bea dan Cukai menunjukkan apresiasi atas ha-sil kajian yang telah dipaparkan oleh KPK dan berk omitmen untuk melakuk an perbaikan pelayanan administrasi impor melalui penerapan Kantor Pelayanan Utama (KPU).

Peresmian KPU telah dilakukan pada Senin, 2 Juli 2007 di Kantor Wilayah IV DJBC dan sebagai tahap awal KPU di terapk an d i Tanjung Pr iok . KPU diharapkan menjadi wujud nyata perbaikan pelayanan dan pengawasan kepabeanan DJBC yang menawarkan berbagai keunggulan utama, yaitu pelayanan tanpa pungli, SDM pilihan,



A nalysis of the Expor t and Impor t Administration System at the Main Services Office (Kantor Pelayanan Utama – KPU) at Tanjung Priok. Analysis results show that: A large number of services are still being

provided manual ly, for example : oversight of SPKPBM (documents specifying the custom duties on particular goods), the confirmation and reconciliation of BC 2.3 forms/procedures, and monitoring of the implementation of Client Coordinator duties.

No new procedures have been published despite the new definition of ‘exports’ in the recently amended Customs and Excise Law.

Weak control of compliance in the area of non-tax state revenues (PNPB) arising from exports.

Lack of exporter profiling to prevent fictitious exports.

Results of reasonableness tests for customs duties were not set out in Customs Duties Assessment and Determination Forms (BCF 2.7) by the officials responsible for document examination. This was a clear violation of DJBC Directive No. P-01/BC/2007.

Action Memos on the findings of audits has resulted in a significant backlog in monitoring duties.

-nal compliance officer to the Head of the Main Customs and Excise Services Office (KPU) could not be immediately followed up on. As a result, significant amounts of time are consumed in dealing with breaches by officials.

simplifikasi prosedur impor, penerapan prosedur pemeriksaan fisik yang telah diperbaiki, adanya unit kepatuhan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang opt imal untuk mendukung pelayanan dan pengawasan.

Sebagai kelanjutan atas kajian sistem administrasi impor dan untuk memastikan bahwa pelayanan KPU sesuai dengan yang diharapkan, mulai September 2007 KPK melakukan kajian terhadap sistem pelayanan di KPU.

Pengkajian Sistem Administrasi Ekspor dan Impor di Kantor Pelayanan Uta-ma (KPU) Tanjung Priok. Hasil kajian menunjukkan: Masih banyaknya proses pelayanan

dilakukan secara manual, contohnya : pemantauan terhadap SPKPBM, konfirmasi dan rekonsiliasi BC 2.3, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Client Coordinator.

Belum diterbitkannya perubahan tatalaksana ekspor seiring dengan perubahan definisi ekspor yang tercantum dalam undang-undang kepabeanan.

Lemahnya kontrol terhdap kepatuhan pembayaran PNBP ekspor.

Belum adanya profiling eksportir sebagai pendukung pencegahan terjadinya ekspor fiktif.

Tidak dituangkannya hasil pengujian kewajaran nilai pabean ke dalam Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (BCF 2.7) oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa dokumen (PFPD). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor P-01/BC/2007.

Sulitnya pengawasan terhadap Nota Dinas Tindak Lanjut laporan hasil audi t sehingga menyebabk an m e n u m p u k n y a b e b a n k e r j a p e n g a w a s a n .

Tindak lanjut nota dinas kepala bidang kepatuhan internal kepada Kepala KPU tidak dapat langsung diputuskan



sehingga memakan banyak waktu dalam penyelesaian kasus pelanggaran pegawai.

Hasi l kaj ian pengkajian sistem administrasi ekspor impor di KPU Tanjung Priok akan dipaparkan pada pertengahan Desember 2007.

Pengkajian Sistem Pelayanan Perijinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), merupak an bagian dar i pengk aj ian terhadap s i s tem pelayanan perijinan usaha. Dari kaj ian in i , d ipero leh beberapa temuan pok ok ber ikut :

Belum ada SOP internal sebagai acuan kerja;

Maraknya praktik suap (pungutan liar) dalam proses pelayanan perijinan;

Standar waktu penyelesaian beberapa jenis pelayanan jauh lebih lama dibandingkan realisasinya;

Otomatisasi sistem pelayanan belum optimal;

Manajemen sumber daya manusia kurang baik;

Hasil kajian sistem perijinan di BKPM

akan dipaparkan kepada BKPM pada Desember 2007.

b. Kajian Literatur. Kajian literatur yang telah dilakukan adalah pengkajian terhadap PP Nomor 37 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dari kajian ini, ditemukan beberapa kelemahan yang terkandung dalam PP No. 37 tahun 2006 tersebut, yaitu: T idak je lasnya indik ator k iner ja dan

pertanggungjawaban penggunaan tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional. Hal ini menimbulkan potensi tidak terwujudnya tujuan pemberian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional, sehingga hanya membebani keuangan daerah.

Adanya i tem tunjangan yang bers i fat ganda, yaitu uang representasi, tunjangan

import administration system at the Tanjung Prior Main Customs and Excise Services Office will be presented in mid-December 2007.

The evaluation of the Licensing System at the Involvement Coordinating Board (BKPM), was conducted as part of the evaluations on business licensing services. From this particular evaluation, the following important findings surfaced:

common in the licensing services process;

much longer than realized;

optimally;

The results of the BKPM evaluation will be informed to the BKPM in December 2007.

b. Literature Study. This has carried out on Government Regulation (PP) No. 37 of 2006 on the Second Amendment of Government Regulation No. 24 of 2004 on the status and finances of local parliament leaders and members.

From this evaluation, it was revealed that Government Regulation No. 37 suffers from various weaknesses, including the following:

Unclear performance indicators and haz y a c c o u n t a b i l i t y r e g a r d i n g t h e u s e o f communications allowances and operational funds. This creates the potential of these funds not being used for the purposes for which they were allocated,, thus imposing an extra burden on the regions.

representation allowance; status allowance, and DPRD equipment allowance.

a risk that DPRD leaders and members will not compete to produce the best performance.

housing benefits.

Regulation and benefits financing.



jabatan, dan tunjangan alat kelengkapan DPRD.

Besar tunjangan sama rata sehingga tidak mendorong Pimpinan dan Anggota DPRD untuk berlomba mencapai kinerja yang terbaik.

Adanya potensi memperbesar anggaran untuk tunjangan perumahan.

Pemberlakuan surut dan pembebanan pembayaran tunjangan yang tidak tepat.

Pada 16 Maret 2007, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai revisi terhadap PP Nomor 37 Tahun 2006.

2. Trigger Activities, adalah kegiatan untuk mendorong satu atau beberapa lembaga negara dan pemerintahan untuk mengimplementasikan suatu sistem yang dinilai memberi dampak yang besar terhadap upaya pemberantasan korupsi ,KPK telah mendorong lembaga negara dan pemerintahan untuk mengimplementasikan hal-hal berikut:

a. E-Announcement Da lam upaya memperbaik i s i s tem

pengadaan barang dan jasa pemerintah, KPK telah memberi saran dan mendorong adanya quick-win untuk meningkatk a n transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemer intah dengan penerapan e-Announcement pada situs web Pengadaan Nasional.

On March 16th, 2007, the Government published Government Regulation No. 21 of 2007 on the Third Amendment of Government Regulation No. 24 of 2004 on the status and finances of local parliament leaders and members, which is a revision of Government Regulation No. 37 of 2006.

2. Trigger Activities; these are activities intended to encourage one or more state or government agencies to implement systems that would have a major impact on the anti-corruption effort. The KPK has encouraged various such agencies in implementing the following:

a. E-Announcement In an effort to restructure the Government’s

goods and services procurement system, the KPK has provided suggestions and pushed for quick-win strategies to improve transparency i n t h e G o v e r n m e n t g o o d s a n d s e r v i c e s procurement process through the implementation of e-announcement on the National Procurement website.

E-Announcement is the first stage of the much

anticipated e-procurement system, and is the process of announcing all goods and services procurements on the National Procurement Website (www.pengadaannasional-bappenas.go. id) by all government institutions at both the central and local levels in Indonesia.

In order to real ize the implementation of ‘e-announcement’, the KPK has provided the following suggestions:

Head of Bappenas should operate the National Procurement Announcement website (www.



pengadaannasional-bappenas.go.id), which wil l be used by Central and Regional Government institutions to place their announcements of goods and services procurements.

T h e M i n i s t r y o f C o m m u n i ca t i o n a n d Information should assist in the development of e-announcement applications and other technology.

In the time between the commencement of e-announcement on January 5th, 2007, and O c t o b e r 3 1 s t , 2 0 0 7 , s e v e r a l i m p o r t a n t e-announcement developmental issues had arisen:

Only 40 out of the 75 central government institutions (53%) have signed up to implement e-announcement;

Only 28 out of 75 central overnment institutions (37%) have announced their procurement plans on the e-announcement website;

Only 259 line units out of 922 in Central Institutions have announced their procurement plans;

The number of planned procurements announced by the aforementioned 28 institutions amount to 19,094 plans with a total value of around IDR8 trillion.

Observing the development of e-announcement, the KPK has been made aware of the challenges faced, which primarily spring from the low level of commitment by the Heads of Government Depar tments and Institutions to improve transparenc y and accountabil i t y in the procurement of goods and services.

b. Bureaucratic Reform Bureaucratic reform has been generally seen as

nothing more than increases in remuneration; this is not so – instead, bureaucratic reform is a process that must incorporate the following steps:

elaboration of hob descriptions; job specifications; job grading; and job pricing;

processes in order to ensure that all of these are aimed at the achievement of institutional missions;

E-Announcement merupakan tahap awal dar i s i s tem e - Pr o c u r e m e n t dengan mengumumkan rencana dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Website Pengadaan Nasional (www.pengadaan-nasional-bappenas.go.id ) oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah.

U n t u k m e w u j u d k a n p e l a k s a n a a n e-Announcement ini, KPK telah memberi saran kepada:

M e n t e r i N e g a r a P e r e n c a n a a n Pembangunan/Kepala Bappenas agar mengoperasikan website Pengumuman Pengadaan Nasional (www.pengadaan-nasional-bappenas.go.id) yang akan dipakai oleh semua instansi pemerintah ba ik pusat maupun daerah untuk menempatkan pengumuman pengadaan barang/ jasa yang te lah dan ak an d i laksanakan.

Menteri Komunikasi dan Informatika agar membantu dalam bidang pengembangan applikasi dan teknologi E-Announcement.

Sejak diresmikan pengoperasiannya pada 5 Januari 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007 terdapat beberapa hal penting yang m e n j a d i c a t a t a n p e r k e m b a n g a n e-Announcement, yaitu:

Tercatat 40 dari 75 instansi pusat (53%) yang mendaftar untuk melaksanakan e-Announcement;

Tercatat baru 28 dari 75 instansi pusat (37%) yang telah mengumumkan rencana pengadaannya pada situs pengumuman pengadaan nasional (e-Announcement);

Dari 922 satuan kerja pada instansi pusat yang telah terdaftar pada e-Announcement baru 259 satuan kerja (28%) yang telah mengumumkan rencana pengadaannya;

Jumlah paket rencana pengadaan yang diumumkan oleh 28 instansi tersebut baru mencapai 19 .094 rencana pengadaan dengan nilai total sekitar Rp8 triliun.



Mel ihat perk embangan pelaksanaan e-Annoucement tersebut, tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya komitmen pimpinan Departemen dan Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan t ransparans i dan akuntabi l i tas da lam k egiatan pengadaan barang dan jasa.

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi tidak bisa diartikan hanya sekedar menaikkan remunerasi pegawai, melainkan sebuah proses yang sekurang-kurangnya terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: Dilakukannya job analysis, penulisan job

descriptions, job specification, job grading, dan job pricing;

Perumusan ulang proses bisnis institusi untuk memastikan bahwa semua proses bisnis mengarah pada pencapaian misi institusi;

Melakukan assessment kebutuhan dan status SDM;

Perumusan ukuran kinerja, penetapan target, dan pengukuran kinerja;

P e n e n t u a n s t r u k t u r d a n b e s a r a n remunerasi ;

Penetapan peraturan perundang-undangan yang mendasari besaran dan pembayaran remunerasi.

Upaya untuk mendorong reformasi birokrasi merupakan program lanjutan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan 2006.

Pada tahun 2007 instansi-instansi yang didorong oleh KPK untuk segera melaksana-kan proses reformasi birokrasi adalah: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Departemen Keuangan, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN).

Selain pembicaraan pimpinan KPK dengan instansi-instansi tersebut untuk membahas langkah-langkah program reformasi birokrasi, tiap dua minggu dilakukan pertemuan rutin antara keempat instansi tersebut di mana KPK bertindak sebagai pendorong. Pertemuan rut in in i menjadi a jang untuk berbagi

-ments on the status of Human Resources;

setting of targets, and the measurement of performance;

and size;

the basis for the s ize and payment of remuneration.

The effort to push for bureaucratic reform represents a continuation of programs executed in 2005 and 2006. In 2007, the KPK encouraged institutions to hasten the implementation of the bureaucratic reform process. These institutions were: the State Audit Board (BPK); the Supreme Court; the Department of Finance; and the State Ministry of Administrative Reform (MenPAN).

Aside from talks between the KPK Commissioners and the aforementioned institutions in order to discuss the steps involved in the bureaucratic reform process, every two weeks a routine meeting between the KPK and the four Institutions is held, with the KPK acting as a trigger mechanism. These routine meetings act as a platform for exchanging experience and inputs, as well as for planning the bureaucratic reform program.

The Department of Finance initiated its bureacracy reform process in early July 2007 and has published its bureaucratic reform program. Meanwhile the State Audit Board and the Supreme Court have also taken preliminary steps in their bureaucratic reform processes.



In his State Speech on August 16th, 2007, the President emphasized that the Government will implement bureaucratic reform in phases based on proper planning; the President also related how the preliminary step in this direction takes the form of the activities now being conducted by the Department of Finance, the State Ministry of Administrative Reform (MenPAN), the Supreme Court and the State Audit Board.

In August, 2007, the National Parliament finally approved funding for the support of bureaucratic reform in three Institutions: the Department of Finance, the State Audit Board, and the Supreme Court.

In order to encourage the process of bureaucratic reform in other Central Government institutions, the KPK, in cooperation with the State Apparatus Reform Ministry, has been making attempts to sosialize the concept of bureaucratic reform, including the holding of a national seminar on November 1st, 2007, titled “Corruption Prevention through Bureaucratic Reform”. This seminar was attended by officials from all Central Institutions.

For the fututre, the KPK will continue to be in the vanguard of the ongoing bureaucratic reform process, and will encourage the State Apparatus Reform Minister to finish the bureaucratic reform Master Plan and General Guidelines.

c. Central Customer Database The effort to push for the introduction of a Central

Customer Database (CCD) system began in 2006. As a follow-up to this effort, between January 1st, 2007, and October 31st. 2007, the KPK conducted the following steps:

pengalaman dan saling memberi masukan ser ta merencanakan program reformasi birokrasi .

Departemen Keuangan telah melaksanakan

proses reformasi birokrasinya dan pada awal Ju l i 2007 Depar temen K euangan mengumumkan ke masyarakat (launching) mengenai program reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakannya. Sementara itu, BPK dan MA juga sudah mengambil langkah awal dalam proses reformasi birokrasinya.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus 2007, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap serta terencana dan sebagai langkah awal telah dimulai oleh Departemen Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pa d a Ag u s t u s 2 0 0 7 , D P R a k h i r n y a menyetujui anggaran untuk menunjang reformasi birokrasi pada tiga instansi, yaitu: Departemen Keuangan, BPK dan MA.

Untuk mendorong terus bergulirnya proses reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat lainnya, KPK bersama-sama dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berupaya untuk mensosialisasikan konsep reformasi birokrasi dengan menyelenggarakan seminar nasional pada tanggal 1 November 2007 yang bertajuk “Pencegahan Korupsi melalui Reformasi Birokrasi .” Seminar ini dihadir i oleh para pejabat dari seluruh instansi pusat.

Ke depan, KPK akan terus mengawal jalannya proses reformasi birokrasi yang sedang dilakukan dan juga mendorong Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk segera menyelesaikan rancangan induk dan pedoman umum reformasi birokrasi.



c. Sistem Database Nasabah Terpusat (DNT) Upaya untuk mendorong implementasi

sistem DNT telah dimulai pada tahun 2006. Sebagai kelanjutannya, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2007 KPK telah melakukan langkah-langkah berikut: Rapat dengan Direktorat Hukum dan

Direktorat Penelitian dan Perundangan Bank Indonesia.

KPK bersama-sama dengan BI melakukan studi banding ke Jerman dan Perancis pada 5–9 Maret 2007. Laporan hasil studi banding ke Jerman dan Perancis sudah selesai disusun pada 23 Maret 2007 dan telah didiskusikan bersama Bank Indonesia pada 5–6 April 2007.

KPK bersama-sama dengan BI melakukan studi banding ke Cina dan Korea Selatan pada 7-11 Mei 2007. Studi banding ini bertujuan untuk mencari alternatif solusi pencarian/penelusuran rekening/aset tersangka korupsi di lembaga keuangan tanpa bantuan sistem DNT. Dari studi banding diketahui bahwa Korsel tidak membutuhkan DNT karena bank komersial di Korsel sedikit, sedangkan Cina terbantu dengan adanya sistem pembuktian terbalik. Selain itu sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sudah baik di kedua negara juga sangat membantu pencarian/penelusuran rekening/aset tersangka pelaku korupsi.

KPK bersama-sama dengan BI melakukan studi banding ke Italia dan Spanyol pada 23-27 Juli 2007. Studi banding ini dilakukan untuk mempelajari sistem DNT yang terdapat di Italia dan mengetahui alternatif solusi pencarian/penelusuran rekening/aset tersangka korupsi tanpa bantuan sistem DNT di Spanyol.

Dari hasil studi banding tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem DNT perlu untuk diimplementasikan di Indonesia karena: Jumlah bank umum di Indonesia cukup

banyak (129 bank); Belum ada sistem pembuktian terbalik;

Issues and the Directorate of Research and Policy-Making at Bank Indonesia.

comparative studies in Germany and France on March 5th – 9th of 2007. Germany and France were chosen as they have similar CCD systems. Reports on these comparative studies were compiled on March 23rd, 2007, and were discussed with Bank Indonesia on April 5th - 6th, 2007.

comparative studies in China and South K o r e a o n M a y 7 t h - 1 1 t h , 2 0 0 7 . These comparative studies were intended to discover alternative solutions to tracking down the assets and accounts of corruptors in financial institutions without the assitance of a CCD system. South Korea was found to not need a CCD system because there were not many commercial banks operating there, while the situation in China is ameliorated by the existence of laws that allow reversing the burden of proof. Further, those countries boast excellent civil registration systems, which greatly assist with tracing the assets/accounts of corruptors.

comparative studies to Italy and Spain on July 23rd - 27th, 2007. This comparative study was intended to study the CCD System in Italy and to explore alternative solutions for the tracking down of assets without the help off CCDs in Spain.

From these comparative studies, it may be concluded that the CCD system needs to be implemented in Indonesia because:

in Indonesia (129 banks);

Therefore, the KPK will continue to push for the i m p l e m e n t a t i o n o f t h e C C D S y s t e m i n Indonesia.

d. Regional Budget (APBD) Transparency As a continuation of the literary evaluation of

local budget socialization, the KPK has suggested



the Regional Parliaments produce Regional Budget 2007 posters and post them up in st rategic p laces. This i s because such a campaign greatly increases transparency, which is very useful in the supervision of budget use.

From February until October 2007, the KPK delivered letters concerning the APBD 2007 Poster campaign to the following 94 DPRDs (Regional Parliaments): (a) 13 DPRD that attended the “DPRD Capacity and Role Improvement” workshop; (b) 5 DPRD whose Regional Heads have been investigated; (c) 22 DPRD in Nanggroe Aceh Daroessalam; (d) 32 DPRD involved in the Island of Integrity program; (e) 7 DPRD in Banten; (f ) 5 DPRD in the Special District of Yogyakarta; and (g) 10 DPRD in Riau.

This APBD Poster suggestion has been met with a positive response by various Regions, which have sent letters informing the KPK that they have produced such posters , the letters included sample posters. These Regional Parliaments involved are: (a) DPRD of Boalemo Regency; (b) DPRD of Cirebon City; (c) DPRD of Cilegon City; (d) DPRD of Nagan Raya Regency, Aceh; (e) DPRD of Northern Aceh Regency, Aceh; and (f ) DPRD of Sabang City, Aceh.

e. Database System for the State O wned Enterprises Ministry

Learning from various corruption cases in the past, most notoriously the BULOG case, the KPK recommends that the SOE Ministry create a SOE Directors and Commissioners Database that can ensure transparency as regards information pertaining to the personal wealth, personal networks, and conflicts of interest of SOE Directors and Commissioners. It is expected that this will help secure state investments in various SOEs. It is hoped that through this approach, abuses of power and mismanagement will be minimized.

In June 2007, the KPK Commissioners and representatives of the Directorate of Monitoring met with, and presented the aforementioned suggestion to various officials of the SOE Ministry. These officials have committed themselves to the

Sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil masih buruk.

Oleh karena itu, KPK akan terus mendorong implementasi sistem DNT di Indonesia.

d. Transparansi APBD: Sebagai kelanjutan atas kajian literatur

terhadap sosialisasi APBD, KPK menyampaikan saran kepada DPRD untuk membuat poster APBD 2007 dan menyebark annya d i tempat-tempat strategis. Pembuatan poster APBD dan penyebarannya di tempat-tempat strategis merupakan salah satu cara untuk meningkatkan transparansi yang berguna da lam pengawasan pelaksanaan APBD.

Sejak Februari sampai Oktober 2007, KPK telah menyampaikan surat perihal saran pembuatan poster APBD 2007 kepada 94 DPRD, yakni: (a) 13 DPRD yang telah mengikuti workshop ‘Meningkatkan Peran dan Kapasitas DPRD’; (b) 5 DPRD yang petinggi Pemdanya sudah disidik; (c) 22 DPRD di NAD; (d) 32 DPRD yang termasuk dalam Island of Integrity; (e) 7 DPRD di Banten; (f ) 5 DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan (g) 10 DPRD di Riau.

Saran pembuatan poster APBD ini telah direspon oleh beberapa daerah dengan mengirimkan surat pemberitahuan telah membuat poster APBD kepada KPK berikut contoh poster. Adapun daerah yang telah mengirimkan contoh poster APBD 2007 tersebut adalah: (a) DPRD Kab. Boalemo; (b) DPRD Kota Cirebon; (c) DPRD Kota Cilegon; (d) DPRD Kabupaten Nagan Raya, NAD; (e) DPRD Kabupaten Aceh Utara, NAD; dan (e) DPRD Kota Sabang, NAD.

e. Sistem Database Meneg BUMN Belajar dari beberapa kasus tindak pidana

korupsi sebelumnya dan dipicu oleh kasus BULOG, KPK memberikan rekomendasi kepada Menteri Negara BUMN untuk membuat sistem database direksi dan komisaris BUMN yang dapat menjamin adanya transparansi informasi mengenai kekayaan pribadi (personal wealth), jejaring relasi pribadi ( p e r s o n a l n e t w o r k s ) , d a n k o n f l i k



k e pentingan (confl ict of interest) dari para Direksi dan Komisaris BUMN ataupun anak perusahaan BUMN. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengamankan investasi negara dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dalam BUMN ini . Dengan adanya transparansi dalam informasi-informasi tersebut diharapkan kasus-kasus s a l a h u r u s ( m i s m a n a g e m e n t ) d a n penyalahgunaan kekuasaan dalam BUMN bisa diminimalisasi.

Pada Juni 2007, KPK melakukan pertemuan d a n m e l a k u k a n p r e s e n t a s i u n t u k menyampaik an ide tersebut k epad a beberapa pejabat terkait di Kementerian BUMN. Pejabat di Kementerian BUMN tersebut menyanggupi ide database ini dan telah mengirimkan jadwal implementasi pembangunan database dimaksud.

f. Pembentukan National Public Procurement Office (NPPO)

Dalam Laporan Bank Dunia tahun 2001 “Country Procurement Assesment Report” disebutkan bahwa salah satu kelemahan utama s i s tem pengadaan pemer intah Indonesia adalah tidak adanya sebuah lembaga yang memiliki mandat untuk memformulasikan kebijakan serta memonitor kepatuhan atas pelaksanaannya.

Pembentukan lembaga ini sebenarnya telah menjadi k omitmen pemer intah yang d inyatakan dalam pertemuan dengan CGI di Tokyo pada tahun 2000. Dalam pertemuan ini juga pemerintah menyatakan akan mendukung NPPO dalam merumuskan suatu undang-undang pengadaan pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pasal 50 juga telah mengamanatkan Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri (ayat 1) serta lembaga ini sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 2005 (ayat 2)

creation of the database and have issued a schedule for the implementation of the database’s development.

f. Formation of National Public Procurement Office (NPPO)

In the World Bank’s 2001 “Country Procurement Assesment Report” it was stated that one of the main weaknesses of the Government of Indonesia’s procurement system is its lack of an agency that has a mandate to formulate procurement policies and to monitor compliance with such policies.

The formation of such an agency was commited

to by the Government as stated at the CGI Meeting in Tokyo in 2000. At that meeting, the Government stated that it would support the establishment of NPPO through a new Government Procurement Law.

Presidential Decree No. 80 of 2003, article 50, provides that the development of policies in respect of goods and services procurement by the Govenrment is to be done by the LPKPP (Agency for the Development of Government Procurement Policies), which was formed based on another Presidential Decree issued on January 1st 2005.

At present, the commitment of the Government, as well as the aforementioned mandate, has not been fully acted upon. The mandated agency has transformed into the PPKPBJ (Center for the Development of Public Goods and Services Procurement Policies), which comes under the



Saat ini komitmen pemerintah serta amanat tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Lembaga yang diamanatkan ini telah dibentuk sebagai Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ), yang berada di bawah Sekretaris Utama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nas ional/Bappenas. Berdasark an k a j ian yang d i lakuk an , d is impulk an bahwa PPKPBJ dengan k eterbatasan k apas i tas yang dimilikinya saat ini, masih belum dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal.

Untuk itu dalam rangka perbaikan sistem pengadaan nasional, KPK mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan terwujudnya Undang-Undang Pengadaan Nasional, sebagai dasar pembentukan PPKPBJ serta tugas pokok dan fungsinya. Dalam masa t rans is i per lu segera d i terb i tkan Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan, tugas pokok dan fungsi PPKPBJ.

KPK juga memberi saran untuk melakukan restrukturisasi organisasi dan fungsi PPKPBJ. Struktur yang dibentuk nantinya harus da-pat menjalankan fungsi-fungsi utama yaitu: memformulas ik an k ebi jak an/standar/regulas i , mengawas i k epatuhan atas kebijakan/ standar/ regulasi, mengedukasi p i h a k - p i h a k y a n g t e r l i b a t , d a n m e n d i s t r i b u s i kannya.

g. Koordinasi Antarinstansi Terkait Import Clearance di Pelabuhan Tanjung Priok

Dari Kajian Sistem Administrasi Impor pada DJBC, ditemukan bahwa tanggung jawab untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas barang bukan hanya terletak di pundak DJBC, melainkan seluruh instansi teknis yang terkait dengan lalu lintas barang, antara lain: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Dep. Perhubungan RI. Administrator Pelabuhan Tanjung Priok. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar

Negeri, Dep. Perdagangan RI.

authority of the Principal Secretary to the Ministry of National Development Planning/Bappenas. Based on the KPK’s evaluation, the PPKPBJ, with its limited capabilities, will not be able to perform its functions optimally.

In the interest of overhauling the national procurement system, the KPK is thus pushing for the Government to enact a National Procurement Law as the basis for the establishment of the

PPKPBJ, as well as its core duties and functions. During the transition process, a Presidential regulation will be required governing the establishment, core duties and functions of the PPKPBJ.

T h e K P K a l s o s u g g e s t s t h a t t h e r e b e a restructurization of the PPKPBJ’s organization and functions. The structure of the PPKPBJ must be able to per form the fol lowing core functions: formulating policies/standards/regulations; supervising compliance of policies/standards/regulations; educating related parties; and distributing information/ policies/standards/regulations.

g. I m p o r t C l e a ra n ce I n t e r- I n s t i t u t i o n a l Coordination at Tanjung Priok Port

From the results of the examinations done on the DJBC’s Import Administration System, it was found that the responsibility for improving efficacy in the movement of goods does not lie solely with the DJBC, but with all technical institutions related to the traffic of goods: Directorate General of Maritime Transportation,

at the Department of Transportation; Administrators of Tanjung Priok Port. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II. Directorate General of International Trade, at

the Department of Trade; Agr icu ltu re Q u arant ine Board, at the

Department of Agriculture;



Badan K arant ina Per tanian , Dep. Per tanian R I .

Balai Besar Karantina Tumbuhan Pelabuhan Tg. Priok, Dep. Pertanian RI.

Balai Karantina Hewan Kelas I Pelabuhan Tg. Priok, Dep. Pertanian RI.

Pusat Karantina Ikan, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.

Stasiun Karantina Ikan Pelabuhan Tg. Priok, Dep. Kelautan dan Perikanan RI.

D i rektorat Jendera l Pengendal ian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dep. Kesehatan RI.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Dep. Kehutanan RI.

Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Kemneg. Lingkungan Hidup.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

D i re k to r a t J e n d e r a l B i n a M a rg a , D e p a r te m e n Pe k e r j a a n U m u m .

Dinas Peker jaan Umum, Pemprov DKI Jakarta.

Oleh karena itu, melalui trigger mechanism KPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengundang instansi-instansi teknis terkait import clearance di Pelabuhan Tanjung Priok untuk bersama-sama mencar i solusi dalam perbaik an pelayanan Rapat awal ini dilaksanakan pada 27 Maret dan 3 April 2007.

2. Mengikuti rapat JOB (Joint Operation Board) yang diadakan secara rutin set-iap bulan di Kantor Administrator Pelabu-han Utama Tanjung Priok. Peserta dalam JOB adalah perwakilan instansi-instansi yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, ter-masuk juga asosiasi-asosiasi forwarder, kapal, maupun tenaga kerja bongkar muat. Sampai dengan saat ini KPK telah mengikuti 5 (lima) Rapat JOB.

3. Melakukan pertemuan dengan masing-masing instansi terkait import clearance

Plant Quarantine Center at Tanjung Priok Port (Department of Agriculture);

Class I Animal Quarantine Center at Tanjung Priok Port (Department of Agriculture);

Center for Fish/S eafood Q uarant ine (Department of Maritime Affairs and Fisheries);

Fish/Seafood Quarantine Station at Tanjung Priok Port (Department of Maritime Affairs and Fisheries);

Directorate General for Disease Control and Environmental Health, at the Department of Health;

Medicines and Foods Supervisory Board (BPOM).

Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, at the Department of Forestry;

The Office of the Deputy Hazardous Waste Management at the Environment Ministry;

The Investment Coordinating Board (BKPM). The Highways Directorate General, at the

Department of Public Works(DGRI). The Public Works Agency, DKI Jakarta Provincial

Government.

Through its function as a trigger mechanism, the KPK has taken the following steps:1. Invited technical institutions involved in

import clearance at Tanjung Priok Port to collectively search for a way of improving import services. This preliminary meeting was conducted on March 27th and April 3rd, 2007.

2. Attended Joint Operation Board (JOB) Meetings held routinely each month at the Administrator’s Office, Main Dock, Tanjung Priok. Participants in the JOB consist of representatives of the institutions present at Tanjung Priok Por t, including forwarders ’ associ at ions, shippi ng associat i ons, and dock workers’ unions. As of the present time, the KPK has attended 5 JOB Meetings.

3. Held meetings with each institution involved in import clearance at Tanjung Priok in order to discover the issues faced by each technical institution so that the KPK will be able to perform an ‘issues-mapping’ that can then be used to formulate integrated suggestions



for improvements. As of October 31st, 2007, the KPK had attended meetings with the following 7 institutions: D i r e c t o ra t e G e n e ra l o f M a r i t i m e

Transportation, at the Department of Transportation.

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II. Directorate General of International

Trade, at the Department of Trade. Plant Quarantine Center at Tanjung Priok

Port, (Department of Agriculture). Class I Animal Quarantine Center at

Tanjung Priok Port, (Department of Agriculture).

Fish/S eafood Q uarant ine Center, (Department of Maritime Affairs and Fisheries).

Medicines and Foods Supervisory Board (BPOM).

The Public Works Directorate General, at the Department of Public Works(DGRI).

The Public Works Agency, DKI Jakarta Provincial Government.

4. Meetings with technical institutions to identify the preparedness of each institution in implementing the National Single Window (NSW ) program, especially institutions included in the NSW pilot project at Tanjung Priok Port. This NSW Pilot Project was intended to be an expression of Indonesia’s commitment to complying with the ASEAN Single Window program. The NSW System is hoped to increase the efficiency of the flow of goods significantly because the NSW is a combination of the Port System (improvements to the flow of goods at docks) and the Trade System (improvements in the flow of document processing), which functions to facilitate the forwarding of standard information used in resolving all prerequisites and requirements, as well as all activities related to the efficient flow of imports, exports, and transit goods as part of the effort to enhance national competitiveness on the global market.

On November 19th, 2007, the Indonesian NSW program had its ‘soft launch’ on its website (http://www.nsw.or.id). According to the current plan, the official launch is set to be held on December 17th, 2007. In early

di Tanjung Priok untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi setiap instansi teknis sehingga KPK dapat melakuk an pemetaan (mapping) permasalahan untuk kemudian memberi saran-saran perbaikan yang terintegrasi.Sampai dengan 31 Oktober 2007, KPK telah melakukan pertemuan dengan 9 (sembilan) instansi, yaitu:

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Dep. Perhubungan RI.

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar

Negeri, Dep. Perdagangan RI. Balai Besar Karantina Tumbuhan

Pelabuhan Tg. Priok, Dep. Pertanian RI. Balai Karantina Hewan Kelas I Pelabuhan

Tg. Priok, Dep. Pertanian RI. Pusat Karantina Ikan, Dep. Kelautan

dan Perikanan RI. Badan Pengawasan Obat dan Ma-

kanan (BPOM). Direktorat Jenderal Bina Marga,

Departemen Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum, Pemprov

DKI Jakarta.

4. Pertemuan dengan instansi teknis untuk mengetahui kesiapan setiap instansi dalam pelaksanaan program National Single Window (NSW), khususnya instansi yang termasuk dalam pilot project NSW di Pelabuhan Tanjung Priok. Pilot project NSW ini merupakan bentuk awal pelaksanaan komitmen Indonesia dalam pemenuhan The ASEAN Single Window. Sistem NSW diharapk an dapat meningk atk an kelancaran arus barang secara signifikan karena NSW adalah perpaduan antara Port System (percepatan fisik arus barang d i p e l a b u h a n ) d a n Tr a d e S y s te m (percepatan sisi penanganan dokumen), yang ber fungsi untuk memfasi l itasi pengajuan informas i s tandar guna menyelesa ik an semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.



Pada 19 November 2007 la lu telah

dilakukan soft launch Indonesia NSW dengan alamat http://www.nsw.or.id. Sesuai dengan rencana maka peresmian secara resmi akan dilakukan pada 17 Desember 2007 dan mulai awal Januari 2008 por tal NSW sudah digunakan (secara terbatas) untuk menyediakan fasilitas layanan publik dalam kegiatan ekspor impor.

3. Pemantauan Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan

untuk mendorong implementasi rekomendasi KPK. Kegiatan pemantauan dilakukan setelah KPK selesai melakukan pengkajian sistem di suatu lembaga negara dan pemerintah.

Sejak 1 Januari sampai 31 Oktober 2007, KPK

telah melakukan kegiatan pemantauan implementasi rekomendasi di instansi berikut:

a. BPN (Kantor Pertanahan) K egiatan pemantauan implementas i

rekomendasi di Kantor Pertanahan yang dilakukan pada tahun 2007 merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sama yang dilakukan pada tahun 2006. Sejak Januari sampai akhir 31 Oktober 2007 telah dilakukan kegiatan pemantauan di 4 (empat) kantor pertanahan, yaitu: (a) Kantor Pertanahan Jakarta Utara; (b) Kantor Pertanahan Jakarta Selatan; (c) Kantor Pertanahan Jakarta Barat; dan (d) Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.

Dari beberapa kali kegiatan pemantauan yang dilakukan diketahui bahwa praktik korupsi dalam bentuk suap dan pungli masih marak terjadi dalam pelayanan pertanahan. Berdasarkan temuan ini, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah:

Melakukan pertemuan dengan Kepala BPN dan Tim Reformasi BPN pada akhir tahun 2007. Untuk pertemuan tersebut telah disiapkan materi presentasi mengenai has i l pemantauan dan beberapa bukti yang menunjukan tentang maraknya praktik suap dan pungli.

Meminta Kepala BPN dan Tim Reformasi

January 2008, the NSW portal will be ready for use (in a limited fashion) to provide public service facilities for the export-import trade.

3. Monitoring/Oversight

Monitoring covers activities conducted in order to ensure the implementation of the KPK’s recom¬mendations. Monitoring by the KPK is conducted after evalutions are made on State/Government agencies.

Between January 1st and October 31st of 2007, the KPK has conducted various monitoring activities to ascertain whether its recommendations have been imple¬mented:a. At the BPN (National Land Board) Monitoring as regards the implementation of

recommendations at BPN offices was conducted in 2007 as follow-up to monitoring in 2006. Between January 1st and October 31st of 2007, monitoring was conducted at the NLB offices in (a) North Jakarta; (b) South Jakarta; (c) West Jakarta; and (d) Central Jakarta.

Based on the monitoring conducted, the KPK found that corrupt conduct was occurring in the form of bribery and illicit fee-collecting in NLB offices. Based on these findings, the next steps to be taken will be:

holding meetings with the Head of the BPN and the BPN Reform Team at the end of 2007. At this meeting, materials will be presented on the findings of KPK monitoring, as well as evidence showing how common bribery and il l icit fee-collection are.



Requesting the Head of the BPN and the BPN Reform Team to take the necessary steps.

b. Directorate General of Immigration Following the evaluation of the immigration services

system in immigration offices, in 2006 and 2007 the KPK conducted monitoring as regards the implementation of recommendations.

Between January 1st, 2007 and October 31st, 2007, the KPK has conducted 15 obser vations of 5 immigration offices in the DKI Jakarta and Tangerang area.

During observations conducted by the KPK in 2007, it was found that there have been efforts made to improve the system, especially in the West Jakarta immigration office, where the KPK conducted field reviews. However, illicit fee-collection is still common at all immigration offices, but especially the South Jakarta immigration office.

c. Directorate General of Customs and Excise

Based on the action plan devised by the DJBC, the KPK has conducted as regards the implementation of recommendations. The results showed that although several system improvements have bee made, illicit fee-collecting is still common at Tanjung Priok Port, and this was being done blatantly.

d. BNP2TKI

As a follow-up on its evaluation of the migrant worker placement system, the KPK has asked the BNP2TKI to devise an action plan based on the system-im¬provement recommendations made by the KPK.

The Action Plan was received by the KPK on October 27th, 2007. As follow-up, the KPK will conduct m o n i t o r i n g o n t h e i m p l e m e n t a t o n o f recommendations based on the action plan.

BPN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

b. Direktorat Jenderal Imigrasi (Kantor Imigrasi)

Sebagai tindak lanjut pengkajian sistem pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi, pada tahun 2006 dan 2007 KPK telah melakukan k egiatan pemantauan implementas i rek omendas i .

Sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Oktober 2007 KPK telah melakukan 15 (lima belas) kali observasi di 5 Kantor Imigrasi di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Dari pe-mantauan yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2007 diketahui bahwa telah terdapat upaya perbaikan sistem, terutama di Kantor Imigrasi Jakarata Barat, tempat dimana KPK melakukan kajian lapangan (field review). Meskipun demikian, praktik pungli masih marak terjadi di semua kantor imigrasi, terutama Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

c. Ditjen Bea Cukai Berdasarkan action plan yang disusun oleh

DJBC, KPK melakuk an pemantauan implementasi rekomendasi. Meskipun b e b e r a p a p e r b a i k a n s i s t e m t e l a h d i i m p l e m e n tasikan, dari pemantauan ini diketahui bahwa pungutan-pungutan liar masih terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok dan dilakukan secara terang-terangan.

d. BNP2TKI Sebagai kelanjutan atas kegiatan pengkajian

sistem penempatan TKI, KPK telah meminta BNP2TKI untuk menyusun action plan atas rekomendasi perbaikan sistem yang disampaikan KPK.

Action plan tersebut telah disusun oleh

BNP2TKI dan diterima oleh KPK pada tanggal 29 Oktober 2007. Selanjutnya KPK akan melakukan kegiatan pemantauan implementasi rekomendasi berdasarkan action plan tersebut.



Pengembangan Jaringan Kerjasama

1. Kerjasama Nasional dan Daerah

Dalam upaya pemberantasan TPK, KPK menggalang kerja sama dengan segenap unsur masyarakat dan pemerintahan. Sampai bulan November 2007, berbagai kerja sama yang telah digalang di antaranya:

a. Pembentuk an Ker jasama dengan Lembaga Pendidik an

Tujuan utama kerjasama dengan lembaga p e n d i d i k a n a d a l a h d a l a m r a n g k a m e n g o p t i m a l k a n d a n m e n g g a l a n g d u k u n g a n c i v i t a s a k a d e m i k a d a l a m upaya penelitian dan pengembangan, kampanye anti korupsi dan pendidikan anti korupsi , sampai dengan saat ini telah terbentuk kerjasama dengan 62 (enam puluh dua) lembaga pendidikan tinggi, yaitu: (1) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang; (2) Universitas Udayana (UNUD), Denpasar; (3) Universitas Andalas (UNAND), Padang; (4) Universitas Islam Riau (UIR), Pekanbaru; (5) Universitas Riau (UNRI) , Pekanbaru; (6) Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang; (7) Universitas Islam Negeri (UIN), Jakar ta; (8) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan; (9) Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Banjarmasin; (10) UNIKA Soegiyo Panoto, Semarang; (11) Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam; (12) Universitas Gadjah Mada (UGM) , Yogyak ar ta ; (13) IA IN Antasari Banjarmasin; (14) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), Banda Aceh; (15) IAIN Ar-Raniry – Banda Aceh; (16) Universitas Bung Hatta (UBH), Padang; (17) Universitas Negeri Padang (UNP), Padang; (18) Universitas Ekasakti (UNES), Padang; (19) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka; (20) Universitas Muhammadiyah (UMY ) , Yogyakarta; (21) Universitas Palangkaraya; (22) Yayasan Bina Nusantara; (23) Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung; (24) Universitas Katolik P a r a h y a n g a n ( U n p a r ) , B a n d u n g ; (25) Univers i tas Pasundan (Unpas) , Bandung; (26) Universitas Islam Bandung (Unisba), Bandung; (27) Universitas Padjajaran

Development of Cooperative Networks

1. Cooperation between Central and Regional Governments

In the effor t to eradicate corruption, the KPK

encourages cooperation from all elements of society and the Government. As of November 2007, various cooperations efforts had been undertaken:

a. Cooperation with Educational Institutions The main purpose of engaging in cooperation

with educational institutions is the optimization and rallying of support for research and development work, as well as anti-corruption campaigning and education.

Currently, the KPK cooperates with 62 (sixty-two) universities: (1) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN – an Accounting University), Tangerang; (2) Universitas Udayana (UNUD), Denpasar; (3) U n i v e r s i t a s A n d a l a s ( U N A N D ) , Pa d a n g ; (4) Universitas Islam Riau (UIR – an Islamic University), Pekanbaru; (5) Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru; (6) Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang; (7) Universitas Islam Negeri (UIN – Islamic University), Jakarta; (8) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU – Islamic University), Medan; (9) Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Banjarmasin; (10) UNIK A Soegiyo Panoto, Semarang; (11) Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam; ( 1 2 ) U n i v e r s i t a s G a d j a h M a d a ( U G M ) , Yogyakarta; (13) IAIN Antasari Banjarmasin; (14) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), Banda Aceh; (15) IAIN Ar-Raniry – Banda Aceh; (16) Universitas Bung Hatta (UBH), Padang; (17) Universitas Negeri Padang (UNP), Padang; (18) Universitas Ekasakti (UNES), Padang; (19) Kwartir Nasional



Gerakan Pramuka (Scouting Movement); (20) Universitas Muhammadiyah (UMY), Yogyakarta; (21) Universitas Palangkaraya; (22) Yayasan Bina Nusantara; (23) Institut Teknologi Bandung (ITB – the Bandung Institute of Technology), Bandung; (24) Universitas Katolik Parahyangan (Unpar – a Catholic University), Bandung; (25) Universitas Pasundan (Unpas), Bandung; (26) Universitas Islam Bandung (Unisba – an Islamic University), Bandung; (27) Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung; (28) UIN Sunan Gunung Jati – B a n d u n g ; ( 2 9 ) U n i v e r s i t a s P e n d i d i k a n Indonesia (UPI), Bandung; (30) Universitas C e n d r a w a s i h ( U n c e n ) , J a y a p u r a ; ( 3 1 ) U n i v e r s i t a s P a t t i m u r a , A m b o n ; ( 3 2 ) Universitas Islam Negeri (UIN) Malang; (33) Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang; (34) Universitas Muhamadiyah Malang (UMM); (35) IAIN Sumatera Utara, Medan; (36) Universitas Surabaya (UBAYA); (37) Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya; (38) Institut Teknologi Surabaya (ITS – the Surabaya Institute of Technology); (39) IAIN Sunan Ampel Surabaya; (40) Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar; (41) Universitas Islam Negeri (UIN – an Islamic University) Makassar (UNM); (43) Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar; (44) Universitas “45” (U-45) Makassar; (45) Universitas M u s l i m I n d o n e s i a ( U M I – A n I s l a m i c University) Makassar; (46) Sekolah Tinggi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN – State Administration College (run by the State Administration Institute) Makassar; (47) Universitas Tanjungpura Pontianak; (48) Universitas Islam Indonesia (UII – An Islamic University), Yogyakarta; (49) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Semarang; (50) Universitas Mataram (UNRAM); (51) IAIN Mataram; (52) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mataram (STAHN – a Hindu University) Mataram; (53) Universitas Negeri Gorontalo (UNG); (54) Universitas Gorontalo (UG); (55) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado; (56) Universitas Jambi; (57) IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; (58) Universitas Sahid Jakarta; (59) Universitas Muhamadiyah Magelang; (60) Universitas Sriwijaya; (61) IAIN Raden Fatah Palembang; and (62) Universitas Kristen Satya Wacana (a Christian University).

(Unpad), Bandung; (28) UIN Sunan Gunung Jati – Bandung; (29) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung; (30) Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura;

(31) Universitas Pattimura, Ambon; (32) Universitas Islam Negeri (UIN) Malang; (33) Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang; (34) Universitas Muhamadiyah Malang (UMM); (35) IAIN Sumatera Utara, Medan; (36) Universitas Surabaya (UBAYA); (37) Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya; (38) Institut Teknologi Surabaya (ITS); (39) IAIN Sunan Ampel Surabaya; (40) Univers i tas Hasanuddin (UNHAS) Mak assar ; (41) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar; (42) Universitas Negeri Makassar (UNM); (43) Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar; (44) Universitas “45” (U-45) Makassar; (45) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar; (46) Sekolah Tinggi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Makassar; (47) Universitas Tanjungpura Pontianak; (48) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta; (49) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Semarang; (50) Universitas Mataram (UNRAM); (51) IAIN Mataram; (52) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mataram (STAHN) Mataram; (53) Universitas Negeri Gorontalo (UNG); (54) Univers i tas Goronta lo (UG) ; (55) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado; (56) Universitas Jambi; (57) IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; (58) Universitas Sahid Jakarta; (59) Universitas Muhamadiyah Magelang; (60) Universitas Sriwijaya; (61) IAIN Raden Fatah Palembang; dan (62) Universitas Kristen Satya Wacana.

b. Pembentukan Kerjasama dengan Instansi Pemerintahan, Institusi Swasta, dan LSM

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan amanat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang, KPK dituntut mampu



untuk melakukan bekerjasama dengan lembaga lain. Lembaga-lembaga yang telah bekerjasama dengan KPK yang terikat melalui kesepakatan kerjasama formal (MoU) meliputi Instansi Pemerintahan, Institusi Swasta dan LSM, yaitu: (1) PPATK; (2) Kementerian Komunikasi dan Informasi; (3) Kementerian Negara PAN; (4) Jawa Pos; (5) Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi 2004; (6) Gubernur 33 Provinsi; (7) Inspektorat Jenderal Departemen K e u a n g a n ; ( 8 ) D i re k t o r a t J e n d e r a l Pa jak ; (9 ) Penyedia Jasa Telekomunikasi; (10) Kepolisian RI; (11) Mabes TNI; (12) BPN; (13) Kejaksaan Agung; (14) KPPU; (15) DPD; (16) Meneg BUMN; (17) BPK; (18) Lemhanas; (19) Bank Indonesia; (20) Bapepam LK; (21) Kwartir Pramuka; (22) Komisi Yudisial; (23) BPKP; (24) Dirjen Bea dan Cukai; (25) Departemen Dalam Negeri; (26) Lembaga Permasyarakatan; (27) Lembaga Sandi Negara; (28) Dewan Pers; (29) Departemen Luar Negeri; (30) ICMI (31) D e p a r te m e n Pe r t a h a n a n ; d a n ( 3 2 ) D e par temen Agama.

c. Kegiatan Pembinaan Kerjasama

Selain menjalin kerjasama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, KPK berusaha untuk memelihara, meningkatkan, dan mengelola jaringan kerjasama yang telah dibentuk dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan jaringan sebagai berikut: Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pokja

Provinsi se-Indonesia, 12 April 2007. Workshop Pendidikan dan Nilai-nilai Lokal,

di Padang, 10 Agustus 2007. Kunjungan Kerja Peningkatan Kepatuhan

dan Sosialisasi LHKPN dan Gratifikasi, di

b. Forging Cooperation with Government Institutions, Private Institutions, and Non-Governmental Organizations (NGOs)

In the course of facilitating the implementation of the KPK’s legislative mandate, our Commission is obligated to engage in cooperation with institutions from various spheres in Indonesia. The governmental, private, and non-governmental entities that have signed Memorandums of Understanding committing them to cooperate with the KPK are: (1) PPATK ( The Indonesian Financial Intelligence Unit) ; (2) The Ministry of Communications and Information; (3) The State Ministry of Administrative Reform; (4) Java Post (news¬paper); (5) The 2004 Corruption Eradication Monitoring Forum; (6) Governors of 33 Provinces; (7) The Inspectorate General of the Depart¬ment of Finance; (8) The Directorate General of Taxation; (9) Telecommunications service providers; (10) The Police; (11) TNI (Army HQ); (12) The National Land Agency (BPN); (13) The Attorney General’s Office; (14) The Competition Monitoring Commission (KPPU); (15) The Regional Representatives Assembly; (16) The SOE Ministry; (17) The State Audit Board; (18) Lemhanas – the National Defence Agency;(19) Bank Indonesia; (20) Bapepam (Capital Market Oversight Agency); (21) Kwartir Pramuka (Scouting Organization); (22) The Judicial Commission; (23) The Finance and Development Audit Board; (24) The Directorate General of Customs and Excise; (25) The Depar tment of Defence; and (26) The Department of Religious Affairs.

c. Promoting Cooperation

Aside from cultivating cooperation in the form of cooperation agreements, the KPK also attempts to maintain, improve, and manage cooperative net-works that have been formed through the follow-ing promotional activities:

Coordinating Meetings and Evaluations, April 12th, 2007.

August 10th, 2007.

socialization of LHKPN and gratuity reports, held in the following Provinces: (a) Banten; (b)



West Java; (c) Jakarta; (d) Special District of Jogjakarta; (e) East Java; and (f ) Central Java.

with: (a) KSEI; (b) banking institutions; (c) the Police; (d) The Department of Trade; (e) Authorities concerned with Banking Crimes; (f ) Taxation authorities; (g) Intelligence authorities dealing with crime ; and (h) Authorities concerned with the KPK’s ability to conduct proactive investigations.

the Department of Religious Affairs, (b) the Department of Defence; and (c) the Department of Law and Human Rights.

2007. The KPK organizes annual conferences; this year the theme was “Transparency and Accountability in State Governance”, and the conference was held at the Jakarta Convention Centre on December the 4th and 5th of 2007. The purpose of holding annual conferences is so that the public could be informed of progresses made in corruption prevention and repression by government agencies in their respective fields. 49 agencies presented repor ts, 32 of which elaborated further on their methods and experiences. The conference was attended by 200 participants, and was opened by the Chairman of the People’s Consultative Assembly, and closed by the Vice President. The KPK maintains that the conference is an important annual event that facilitates national coordination in the form of the efforts made by government agencies in contributing to the Indonesian anti-corruption effort.

2. International Cooperation

As emphasized in the UN Convention against Corruption (UNCAC), international cooperation is an important part of corruption eradication efforts. The UN Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC ) also stresses that corruption is a transnational crime that needs to be properly and sternly addressed. In reality, corruptors tend to move either themselves or their assets to foreign jurisdictions to escape law enforcement in their original countries. Based on the aforementioned international conventions, as well as the reality that corruptors transfer their criminal proceeds abroad, the KPK must be able to strengthen Indonesia’s capacity in respect

provinsi: (a) Banten; (b) Jabar; (c) Jakarta; (d) DI Yogyakarta; (e) Jatim; dan (f ) Jateng.

Workshop peningkatan kapasitas internal KPK dengan: (a) KSEI; (b) Perbankan; (c) POLRI; (d) Departemen Perdagangan; (e) Tindak pidana perbankan; (f ) Perpajakan; (g) Intelijen Kriminal; dan (h) Proaktif Investigasi.

Workshop pembahasan kerjasama dengan: (a) Departemen Agama, (b) Departemen Pertahanan; dan (c) Depkumham.

Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2007. Konferensi tahunan dengan sub tema “Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara” ini diseleng-garakan di Jakarta pada 4-5 Desember 2007 dengan tujuan melaporkan kepada publik perkembangan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan lembaga pemerintah berdasarkan tupoksi masing-masing, baik dari segi penindakan maupun pencegahan. Kurang lebih 49 lembaga mempresentasikan laporan pemberantasan korupsi, dan 32 diantaranya memaparkannya dalam konferensi ini. Konferensi yang dihadiri 200 peserta ini, dibuka oleh Ketua MPR dan ditutup oleh Wakil Presiden. Konferensi ini mejadi wadah dan sarana yang penting bagi bangsa Indonesia untuk berkoordinasi dalam upaya-upaya lembaga negara dalam berkontribusi bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Kerjasama Internasional Sebagaimana tertuang dalam Konvensi PBB Me-

nentang Korupsi (UNCAC) bahwa kerjasama in-ternasional adalah bagian yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Konvensi PBB yang lain tentang kejahatan lintas negara yang terorganisir (United Nations on Transna-tional Organized Crimes, UNTOC) juga menyata-kan bahwa korupsi adalah salah satu kejahatan lintas negara. Fakta di lapangan menunjukkan pula bahwa koruptor cenderung dan merasa aman untuk melarikan dir i dan menyimpan aset hasil korupsinya di luar negeri. L a n d a s a n h u k u m i n t e r n a s i o n a l d a n kecenderungan fakta di lapangan ini, menjadikan alasan utama



KPK untuk sesegera mungkin untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memaksimalkan hasil pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ruang lingkup kerjasama internasional di KPK meliputi upaya-upaya untuk mendukung pen cegaha n d a n p enind a ka n korupsi . Kegiatan internasional dalam mendukung pencegahan adalah penyelenggaraan kegiatan internasional (meeting, seminar, workshop, k onferens i ) , pengembangan jar ingan kerjasama bilateral dan multilateral (MoU, perjanjian internasional), kehadiran dalam forum-forum internasional, capacity building, advokasi, koalisi dan upaya dalam penggalangan donor. Sedangkan kegiatan internasional dalam upaya mendukung kegiatan penindakan meliputi kerjasama bantuan hukum timbal balik antar negara (Mutual Legal Assistance, MLA), ekstradisi (e x t ra d i t i o n ) dan upaya pencar ian dan pengembalian asset hasil kejahatan korupsi di luar negeri (Asset Tracing and Recovery).

a. Pengembangan Jaringan Kerjasama Bilateral dan Multilateral

Berbagai kerja sama bilateral dan multilateral y a n g t e l a h d i g a l a n g d a l a m b e n t u k kesepakatan kerjasama formal (MOU) dengan lembaga anti korupsi luar negeri diantaranya adalah: (1) Kementerian Supervisi (Ministry of Supervision) Republik Rakyat Cina; (2) KICAC (Korea Independent Commission against C o r r u p t i o n ) K orea Se latan ; (3 ) EFCC (Economic and Financial Crimes Commission) Nigeria; (4) Inspektorat Jenderal (Anti Corruption Commission Steering Group) Vietnam; (5) BMR (Badan Memcegah Rasuah) Brunei Darussalam; (6) BPR (Badan Pencegah

of international cooperation in order to ensure that its corruption eradication efforts in Indonesia can be optimized.

The scope of international cooperation in the KPK covers all efforts to support the prevention and repression of corrupt activit y. International activities that support our prevention efforts include the facilitation of international meetings, seminars, workshops, and conferences; the d e v e l o p m e n t o f b i l a t e ra l a n d m u l t i l a t e ra l cooperation networks through the signing of MOUs and international agreements; attending international forums in other countries; capacity building cooperation; advocacy efforts, coalition-building, and negotiations with donor institutions and countries. International activities that support repression efforts include mutual legal assistance; extradition; and the tracing and recovery of stolen assets and corruption proceeds.

a. Development of Bilateral and Multilateral Cooperation Networks

The KPK has s igned formal Memoranda of Understanding for bilateral and multilateral cooperation with the following foreign anti-corruption agencies: (1) The Ministr y of Supervision of the People’s Republic of China; (2) The Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC); (3) The Nigerian Economic and Financial Crimes Commission (EFCC); (4) The Vietnamese Inspectorate General of its Anti-Corruption Commission Steering Group; (5) The Brunei Darussalam Corruption Prevention Agency (Badan Mencegah Rasuah - BMR); (6) The Malaysian Corruption Prevention Agency (Badan Pencegah Rasuah - BPR); (7) The Singa-porean Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB); (8) The Thailand National Counter C o r r u p t i o n C o m m i s s i o n ( N CCC ) ; ( 9 ) T h e Inspectorate General of Cambodia; (10) The Phillipine Ombudsman Agency; and (11) The State Inspection Organization of the Islamic Republic of Iran.

The foreign anti-corruption agencies with which the KPK cooperates with, but with which it has no formal bilateral or multilateral cooperation



agreements, include: the Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) SAR unit; (2) The Austral ian Federal Pol ice; (3) T h e D e p a r t m e n t o f I n v e s t i g a t i o n s a n d P r o s e c u t i o n s o f t h e Fe d e ra l R e p u b l i c o f Germany; (4) The Thailand Department of Special Investigation; (5) The United States FBI and Department of Justice; (6) The Switzerland Federal Department of Justice; (7) The European Union OLAF; (8) The Timor Leste Provedor; (9) The Bhutan Anti-Corruption Commission; and (10) The Singapore Attorney General’s Office.

The KPK has also developed cooperation in the form of multilateral forums in 2007 with: (1) The IAACA ( Internat ional A ssociat ion of A nt i Corruption Authorities); (2) The APEC Anti Corruption Task Force; (3) The ADB/OECD Anti Corruption Initiative; (4) The Anti Corruption Authorities Forum; (5) The ASEAN Multilateral Cooperation on Anti-Corruptio (8 members); (6) The ASEAN Senior O fficials Meeting on Transnational Crimes; (7) Interpol; (8) The APG/FATF Forum; (9) The Expert Working Group on Asset Recovery; (10) The OKI (Organization of the Islamic Conference); (11) anti-corruption and enhancing national integrity forums; and (12) anti corruption networks.

b. International Activities In 2007, Indonesia hosted seven major events

re lated to the internat ional corrupt ion eradication effort, four or which were organized by the KPK:

Corruption. This Exper t Meet ing was o r g a n i z e d i n c o o p e ra t i o n w i t h t h e Secretariat of ASEAN and NCB Interpol on May 1st and 2nd, 2007, in Jakarta. This KPK-organized event was held as part of the effort to make the ASEAN countries more vigilant against corruption as a transnational crime. A total of ten ASEAN country representatives and UNODC representatives attended this event.

Rasuah) Malaysia; (7) CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) Singapura; (8) NCCC (National Counter Corruption Commission) Thailand; (9) Inspektorat Jenderal Cambodia; (10) Badan Ombudsman Philipina; dan (11) I npektorat Jendera l ( S t a t e I n s p e c t i o n Oragnization) Republik Islam Iran.

Adapun lembaga penegak hukum dan anti korupsi luar negeri yang telah bekerjasama, namun tidak terikat dalam kesepakatan kerjasama formal secara bilateral maupun multilateral, antara lain dengan: (1) ICAC Hongkong SAR; (2) AFP Australia; (3) Departemen Investigasi dan Kejaksaan Republik Federal Jerman; (4) Department of Special Investigation Thailand; (5) FBI dan Department of Justice United States; (6) Federal Department of Justice Switzerlands; (7) OLAF Uni Eropa; (8) Provedor Timor Leste; (9) Anti Corruption Commission Bhutan; dan (10) Kejaksaan Singapura.

Pengembangan jaringan kerjasama dalam

forum Multilateral yang dilakukan KPK pada tahun 2007 yak ni dengan: (1 ) IAACA ( I n ternational Association of Anti Corruption Authorities); (2) APEC Anti Corruption Task Fo r c e ; (3 ) ADB/OECD A n t i C o r r u p t i o n I n nitiative; (4) Anti Corruption Authorities (ACA) Forum; (5 ) A S E A N M u l t i l a t e ra l C o o p e ra tion on Anti Corruption (8 negara); (6) ASEAN SOMTC (Senior Official Meeting on Transanational Crimes); (7) Interpol; (8) APG/FATF Forum; (9) Expert Working Group on Asset Recovery; (10) OKI (Organisasi Konfenesi Islam); (11) Anti-Corruption and Enhancing National Integrity; dan (12) Anti Corruption Networks.

b. Penyelenggaraan Kegiatan Internasional

Selama tahun 2007, tidak kurang tujuh event besar kegiatan internasional pemberantasan korupsi diselenggarakan, empat diantaranya diselenggarakan oleh KPK, yaitu:

ASEAN- E x p e r t M e e t i n g o n A n t i Corruption. Kegiatan ini diselenggarak an atas kerjasama Sekretariat ASEAN dan NCB Interpol pada 1-2 Mei 2007 di Jakarta.



Kegiatan atas prakarsa KPK ini dalam rangka memperjuangkan kejahatan korupsi sebagai area kejahatan lintas negara yang dikerjasamakan dalam forum ASEAN. Selain dihadiri 10 negara ASEAN, juga hadir dalam kegiatan ini perwak i lan UNODC.

Seminar Internasional ”Conflict of Interest’. High Profile International Seminar on Conflict of Interest yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara ini dilaksanakan pada tanggal 6-7 Agustus 2007 atas kerjasama dengan berbagai donor, seperti ADB/OECD Anti Corruption Inntiative, CIDA, Danida, World Bank, FSVC/USAID, dan Kedutaan Inggris. Seminar ini mengupas penting-nya perhatian penegak hukum dalam isu konflik kepentingan yang menjadi fundamental dalam pidana korupsi, yang banyak melibatkan pejabat pemerintah di internasional dan nasional. Konferensi ini dihadiri kurang lebih 200 peserta dari 29 negara, dengan melibatkan 35 pembicara ahli internasional dan nasional dan ditutup oleh ketua MPR, DR. Hidayat Nur Wahid. Seminar ini menyepakati bahwa konflik kepentingan adalah upaya mendasar yang harus dipecahkan secara sistemik dari upaya pemberantasan korupsi.

10th Steering Group Meeting of ADB/OECD Anti Corruption Innitiatives for Asia and the Pasific. ADB dan OECD kembali mempercayakan KPK untuk menjadi tuan rumah program inisiatif

of Interest’. This high profile international seminar on Conflict of Interest, which was opened by President Susi lo Bambang Yudhoyono at the State Palace, was held on August 6th - 7th, 2007, with assistance from various donors, including the ADB/OECD Anti Corruption Inntiative, the Canadian CIDA, the Danish Danida, the World Bank, FSVC/USAID, the British Embassy, and the Indonesian Department of Foreign Affairs. The seminar focused on the importance of a sense of awareness among law enforcers that conflict of interest is a fundamental a s p e c t o f c o r r u p t i o n c r i m e s , a n d frequently involves government officials in Indonesia and abroad. The conference was attended by 200 participants from 29 countries, and hosted 35 expert speakers from all over the globe. It was closed by the Speaker of the People’s Consultative Assembly (MPR), Dr. Hidayat Nur Wahid. The seminar recognized that conflict of interest issues must be resolved systemically as part of the anti-corruption effort.

th Steering Group Meeting of ADB/OECD Anti Corruption Innitiatives for Asia and the Pasific. The ADB and the OECD again b e s t o w e d t h e h o n o r o n t h e K P K o f hosting the ADB-OECD Anti-Corruption Initiative meeting in Bali on September 3rd - 5th, 2007, which was followed up back to back by the international seminar ”MLA, Extradition, and Asset Recovery”, which was held on September 5th - 7th, 2007. This meet-ing yielded resulsts in the form of important decisions being made in the international cooperation effort against corruption, and the publication of survey results from 19 Asia-Pacific countries on MLA, extra¬dition and asset recovery. These findings will serve as a guide for countries in their own efforts to develop international cooperation in the areas of MLA, extradition and asset recovery. This meeting was attended by 110 participants from 29 member and observer states of the ADB/OECD Anti Corruption Innitiatives.



and Asset Recovery”. The enthusiasm of the participants at this seminar was amazing, commensurate to the extremely engaging nature of the issues discussed. More than 1 8 0 p a r t i c i p a n t s f r o m 4 0 c o u n t r i e s and representatives of international o r g a n i z a t i o n s a t t e n d e d t h i s s e m i n a r. International organization leaders from the UNODC, the OECD, and the ADB were also present at the seminar, which was held in Bali on September 5th -7th, 2007. The event was successful in producing a deep understanding of the process of international cooperation to recover stolen assets, the extradition process, and the forging of MLA. For this satisfying outcome, we can thank the c o n t r i b u t i o n s m a d e b y l e a d i n g w o r l d experts of these issues, including Malam Nuhu Ribadu from Nigeria, Jan Bernard Schidt from Switzerland, Dimitri Vlassis from the UNODC, the Marcos’ Asset Hunting Team, the Vladimir Montesinos Asset Hunting Team, and experts from the World Bank and the OECD.

Recovery. The KPK, in collaboration with the International Center for Asset Recovery (ICAR) from the Basel Institute on Governance (Switzerland), with donor assistance from the DFID, GTZ, and Liechenstein Government, organized International Training on Overseas Asset Recovery as a follow-up on the previous seminars and workships held at the Basel Institute and in Bali. This training event was aimed at strengthening the Asset Tracing and Recover y capabil i t ies of the KPK and Attorney General’s Asset Tracing and Recovery Teams in the performance of their duties of asset tracing and recover y, MLA, and extradition. Training was provided on September 17th - 28th, 2007, in Jakarta, with speakers from the Singapore Attorney General’s Office, and experts from the United States, Britain, Switzerland, Costa Rica, and Indonesia being invited.

anti-korupsi mereka di Bali pada tanggal 3-5 September 2007, berkelanjutan dengan seminar Internasional ‘MLA, Ekstradisi dan Pengembalian Asset’ pada tanggal 5-7 September 2007 . R apat ini menghasilkan keputusan penting dalam upaya kerjasama internasional pemberantasan k orups i , dengan d i terb i tk annya buku has i l sur vey terhadap 19 negara di Asia Pasifik tentang ”MLA, Extradition and Asset Recovery”. Hasil survey ini akan menjadi panduan setiap negara dalam melakukan kerjasama internasional dalam ketiga area kerjasama internasional di atas. Acara ini dihadiri lebih dari 110 peserta dari 29 negara anggota dan observer ADB/OECD Anti Corruption Innitiatives.

Seminar Internasional ”MLA, Extradition and Asset Recovery”. Antusiame peserta dalam seminar ini luar biasa, karena daya tarik isu yang disampaikan. Lebih dari 180 peserta dari 40 negara dan perwakilan organisasi internasional hadir dalam seminar ini. Petinggi organisasi internasional seperti UNODC, OECD dan ADB juga hadir dalam seminar yang dilaksanakan di Bali, 5-7 September 2007. Seminar ini menghasilkan pemahaman yang yang mendalam dalam proses k e r j a s a m a i n t e r n a s i o n a l d a l a m pengembalian aset, ekstradisi dan MLA karena disajikan langsung oleh ahli-ahli kelas dunia dari yang mempunyai pengalaman langsung dibidangnya seperti Malam Nuhu Ribadu dari Nigeria, Jan Bernard Schidt dari Swiss, Dimitri Vlassis dari UNODC, Tim pemburu Aset Marcos, Tim Pemburu Aset Vladimir Montesinos, dan pakar dari World Bank, dan OECD.

Training International on Overseas A s s e t R e co v e r y. KPK bek er jasama dengan ICAR (International Center for Asset Recovery) dari Basel Institute on Governance, Switzerlands dan melibatkan donor dari DFID, GTZ, dan Pemerintah Liechenstein mengadakan International



Training on Overseas Asset Recovery sebagai fol low up dari seminar dan workshop sebelumnya di Basel dan Bali. Training ini dalam rangka memperkuat kemampuan Tim ATR (Asset Tracing and Recvery) KPK dan Jaksa di Kejaksaan Agung RI dalam melakukan pengembalian aset dari Luar Negeri, MLA dan ekstradisi. Training yang dilenggarakan pada tanggal 17-28 September 2007 d i Jakarta ini mengundang pembicara dari Kejaksaan Singapura, Ahli dari Amerika, Enggris, Swiss, Costarica dan Pakar dari Indonesia.

on ”Fighting Bribery in Public Procurements”.

Adanya fenomena kasus-kasus yang ditangani penegak hukum yang mayoritas terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa, KPK menggandeng ADB/OECD mengadakan seminar tmembahsa isu tersebut. Tujuan utama diselenggarkan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan p e n g e t a h u a n d a n p e n g a l a m a n penanganan kasus penyuapan dalam pengadaan barang dan jasa dari berbagai negara dan lembaga internasional, dan mencar i so lus i yang tepat untuk m e n a n g a n i n y a . S e m i n a r i n i d i s e l e n g g a r a k a n p a d a t a n g g a l 5 - 7 N o v e m b e r d i B a l i .

c. Partisipasi Aktif KPK dalam Forum Anti-Korupsi Internasional

Da lam rangk a memperkuat ja r ingan internasional, KPK secara aktif hadir dalam forum-forum penting internasional yang meliputi: (1) Global Forum di Johanesburg, Afrika Selatan; (2) ICPO Interpol di Brasil; (3) APEC Anti-Corruption Task Force di Australia; (4) ADB/OECD Anti-Corruption Innitiatives di Bali, Indonesia; (5) 1st Conference UNCAC di Jordan; (6) IAACA Internatinal Seminar; (7) SOMTC Meeting di Jakarta; (8) APG/FATF Training di Bangkok; (9) Expert Workshop on Asset Recovery di Basel, Swiss; (10) 2nd Conference IAACA di Bali; dan (10) Persiapan 2nd Conference UNCAC Meeting di Bali, 28 Januari – 2 Februari 2008.

in Public Procurements”. Corruption cases are often focused on the

a r e a o f p u b l i c g o o d s a n d s e r v i c e s procurements. The KPK, in cooperation with theADB/OECD Initiative, held a seminar to explore this issue further. The main goal of the seminar was to assemble knowledge and experience in the handling of bribery cases in goods and services procurements, The seminar was attended by representatives of various countries and international agencies on November 5th - 7th , 2007, in Bali.

c. KPK Participation in International Anti-Corruption Forums

In the context of strengthening international networks, the KPK regularly attends important international forums, which to date have included: (1) The Global Forum in Johanesburg, South Africa; (2) The ICPO Interpol in Brasil; (3) The APEC Anti-Corruption Task Force in Australia; (4) The ADB/OECD Anti-Corruption Innitiatives in Bali , Indonesia; (5) The 1st Conference on UNCAC in Jordan; (6) The IAACA International Seminar; (7) The SOMTC Meeting in Jakarta; (8) APG/FATF Training in Bangkok; (9) Expert Workshop on Asset Recovery at the Basel Institute in Switzerland; (10) The 2nd Conference on IAACA in Bali; and (10) Preparations for the 2nd Conference on UNCAC Meeting in Bali, to be held on January 28th to February 2nd in 2008.

d. International Assistance in Corruption Repression

International cooperation facilitates the KPK’s efforts in eradicating corruption through repression. In 2007, the KPK engaged in cooperation for repressive purposes: (1) as part of



the Ad hoc National Team on Asset Recovery; (2) as part of the negotiating team for the Singapore – Republic of Indonesia Extradition Treaty; (3) as part of the negotiating team for the ASEAN Extradition Treaty; (4) as part of the team for the Indonesia – USA Mutual Legal Assistance discussions; (5) as part of the negotiating team for the People’s Repub¬lic of China – Indonesia Treaty; (6) Hosted and assisted the STAR Initiative Team from the UNODC and the World Bank in Jakarta; (7) Pro¬vided Mutual Legal Assistance to the Federal Republic of Germany; and (8) Extended re¬quests for investigative assistance to the Sin¬gapore CPIB, the Malaysian BPR, the Hong Kong ICAC, and the South Korean KICAC.

3. Asset Tracing Asset Tracing efforts are conducted in the course of

optimizing the recovery of State losses, as well as to respond to public concern about the massive losses suffered by Indonesia due to corruption. As of September 2007, 5 asset-tracing efforts had been undertaken, and IDR1,033,050,000,000.00 and US$ 4,151,164.00 successfully recovered.

Donor Support

1. DANIDA. Regional Parliament (DPRD) Empowerment Program, which is designed to increase the capacity of DPRDs. In 2007, workshops to increase the capacity of DPRDs were conducted in the Provinces of East Java, Gorontalo, West Sumatra, S outh Kalimantan, and North Sulawesi, involving 20 Regencies/Cities and 5 Provincial Capitals.

Through the KPK facilitated workshops, it is expected that DPRD members’ understanding of corruption will have been improved so that the DPRDs will play a more active role in corruption prevention.

Other activities supported by Danida include the production of a series of KPK videos that support the social ization LJKPN, Gratuit ies, Public Complaints, and the History of Corruption Eradication in Indonesia. The socialization and campaign program includes ‘Mall to Mall’ activities conducted in Manado, Palembang, Batam and Surabaya, as well

d. B a n t u a n I n t e r n a s i o n a l d a l a m Pen-indakan Korupsi

Kerjasama internasional diharapkan da-pat m e m p e r m u d a h u p ay a K P K d a l a m m e m berantas korupsi di bidang penindakan. Di tahun 2007, KPK melakukan kerjasama terkait dengan penindakan yaitu: (1) Menjadi bagian tim Adhoc nasional dalam Asset Recovery; (2) Menjadi bagian tim perunding per janj ian ekst radis i S ingapura-R I ; (3) Menjadi bagian tim perunding perjanjian ASEAN-Ekstradisi; (4) Menjadi bagian tim MLA Indonesia-USA; (5) Menjadi bagian tim perunding perjanjian RRC-Indonesia; (6) Menerima dan mendampingi tim STAR Innitiative dari UNODC dan World Bank di Jakarta; (7) Bantuan MLA ke Pemeritah Federal Jerman; dan (8) Permintaan bantuan investigasi ke CPIB Singapura, BPR Mal a y s i a , ICAC Hongkong, dan KICAC Korea.

3. Asset Tracing

Asset Tracing dilaksanakan dalam rangka men-goptimalkan pengembalian kerugian negara ser-ta menjawab keprihatinan masyarakat meli-hat jumlah pengembalian asset negara yang hilang karena TPK. Sampai dengan Sep-tember 2007, telah dilakukan sebanyak 5 keg-iatan asset tracing dengan jumlah aset yang ditemukan sebesar Rp1.033.050.000.000,00 dan USD4,151,164.00.

Dukungan Donor

1. DANIDA. Dalam program pemberdayaan Dewan Per wak i lan R ak yat Daerah (DPRD)



untuk meningkatkan kapasitas peran dan fungsi DPRD. Se lama tahun 2007 , workshop peningkatan kapasitas peran dan fungsi DPRD telah dilakukan di provinisi Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara meliputi 20 Kabupaten/kota dan 5 Ibukota Provinsi.

Dengan workshop yang difasilitasi oleh KPK i t u , d i h a r a p k a n p e m a h a m a n a n g g o t a Dewan terhadap TPK akan semakin luas sehingga kedepannya diharapkan DPRD dapat berperan lebih aktif lagi dalam mencegah perbuatan korupsi sesuai dengan UU yang ada saat ini.

Kegiatan lain yang didukung Danida antara lain pembuatan Video Serie KPK penunjang sosialisasi pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Pengaduan Masyarak at ser ta Se jarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Program Sosialisasi dan Kampanye dalam bentuk k e g i a t a n M a l t o M a l d i l a k s a n a k a n d i Menado, Palembang, Batam dan Surabaya serta pengadaan 2 unit Mobil Unit Informasi KPK untuk sarana menyebarluaskan materi kampanye anti korupsi bagi kalangan masyarakat luas di perkotaan dan di pedesaan dan dukungan untuk program promo dan talkshow TV dan Radio di TV Lokal dan Nasional selama kegiatan workshop DPRD, Mal to Mal dilaksanakan.

2. ADB-OECD. Dalam Steering Group ADB-OECD Anti Corruption Initiative (SGM) ke-9 yang diadakan di Bangkok pada 27–29 November 2006 diputuskan bahwa setiap negara anggota wajib untuk mengirimkan country progress report sesuai dengan template yang telah ditetapkan.

Sebagai pelaksanaan keputusan tersebut, KPK mengumpulkan data dari instansi-instansi pemerintah yang dinilai telah melakukan kegiatan anti korupsi dan menyusunnya sesuai template country progress report. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dimasukkan dalam country progress report selain dari KPK, berasal dari: K ementer ian Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas): melalui Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 mengatur mengenai isu conflict of interest dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

as the procurement of 2 KPK Mobile Information Units to help disseminate ant i - corrupt ion campaign material to the general public in cities and rural areas, as well as support promotional TV and radio talk shows broadcast on local and national stations during the course of the DPRD workshop and the Mall to Mall programs.

2. ADB-OECD. During the ADB-OECD Anti-Corruption Initiative 9th Steering Group Meeting, which was held in Bangkok on November 27th - 29th of 2006, it was agreed that each member state will deliver a country progress report, which must comply the established templates.

In complying with this, the KPK has collected data from government institutions deemed to have engaged in anti-corruption ac¬tivities, and have structured this data into the Indonesia country progress report. The anti-corruption activities that have been included in the country progress report, aside from the KPK’s own, have been undertaken by:

Bappenas: by way of Presidential Decree No. 80 of 2003 on conflicts of interest in public goods and services procurement.

t h e b a n k s u p e r v i s o r y i n f ra s t r u c t u r e , r i s k management in the banking industry, and financial reporting standards, in line with the standards set by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Aside from these rules, Bank Indonesia has also formulated rules related to money laundering: Bank Indonesia Ruling No. 8/28/PBI/2006 on Money Transfers.

Keuangan – BPK): the promulgation of Law No. 15 of 2006 on the State Audit Board so that



the scope of the BPK’s audits are widened to include financial audits, performance audits and specific audits. This was followed up on by the publishing of the National Financial Audit Standards (Standard Pemeriksaan Keuangan Negara – SPKN), which both central and local government are obligated to use when performing audits on state financial management and accountability.

Nasional – BPN): in 2006 – 2007, the BPN conducted a reselection process to select strategic officials at the echelon II and III levels in BPN facilities all over Indonesia.

Teachers’ Allowance Program, which is designed to i m p r o v e t h e w e l f a r e , d e d i c a t i o n , a n d professionalism of teachers.

a competency-based recruitment system that focuses on openness, accountability, transparency, fairness, and probit y by applying a str ict recruitment method supported by the effective use of information technology.

The formulation of Good Corporate Governance Guidelines and Public Governance Guidelines.

selection process for Supreme Court judges.

the formulation of the three Par tnership Pillars (epk), the establishment of the Bribery-Free Movement campaign (Bersih Tanpa Suap – BTP) through the BTP student program, the selection of BTP students, and so forth.

the participation of the public in the selection process of the KPK Commissioners, training teachers to be critical, and the handling of cases related to the provision of public services.

publication of anti-corruption books and the printing of anti-corruption posters.

development of Islands of Integrity, campaigning for a national integrity system to wage war on corruption, campaigning for bribery-free business in the private and public sectors, the Corruption Perception Index Survey of 2006, improving the

Bank Indonesia: membuat peraturan-peraturan yang memperkuat k erangk a kerja pengawasan perbankan, pengelolaan manajemen resiko di dalam industr i perbankan, dan peningkatan standar pelaporan k euangan, sesua i dengan The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Selain peraturan tersebut, BI juga membuat aturan yang terkait dengan money launderung yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Pengiriman Uang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): pengesahan UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK sehingga ruang lingkup pemeriksaan BPK menjadi lebih luas meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini selanjutnya diikuti dengan penerbitan Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN) yang wajib digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah pada saat dilakukannya pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Badan Pertanahan Nasional (BPN): pada tahun 2006-2007 telah melakukan kegiatan Seleksi Pejabat BPN yang bertujuan untuk memilih pejabat-pejabat strategis untuk Eselon II dan III di lingkungan BPN di seluruh Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional: Program Tu n j a n g a n G u r u y a n g b e r t u j u a n meningkatkan kesejahteraan, pengabdian, dan profesionalisme guru sehingga dapat melaksanakan tugas profesinya dengan maksimal.

Departemen Luar Negeri: menetapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi yang mengedepankan aspek keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, adil, dan bersih tanpa pungutan biaya apapun dengan menggunakan metode rekrutmen yang ketat dan didukung pemanfaatan teknologi informasi.

Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance

(KNKG): penyusunan Pedoman Umum GCG dan Pedoman Public Governance.

Komisi Yudisial: melaksanakan proses seleksi Hakim Agung 2006.



K a m a r D a g a n g I n d o n e s i a ( K a d i n ) : pembentukan tiga Pilar Kemitraan (epK), kampanye Gerakan Bersih Tanpa Suap (BTP) melalui program pelajar BTP, pemilihan siswa BTP, dll.

Indonesia Corruption Watch ( ICW ): penguatan partisipasi masyarakat dalam seleksi pimpinan KPK, pelatihan guru kritis, penanganan kasus-kasus terkait pelayanan publik

Indonesia Procurement Watch (IPW ): penerbitan buku dan pencetakan poster anti korupsi.

Transparency International Indonesia (TII): pembangunan pulau-pulau integritas, kampanye sistem integritas nasional untuk memerangi korupsi, kampanye bisnis tanpa suap bagi kalangan pengusaha dan BUMN, Corruption Perception Index Survey 2006, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal sebagai upaya pencegahan korupsi dalam rekonstriksi Aceh.

Country progress report ini telah disampaikan pada acara Steering Group ADB-OECD Anti Corruption Initiative (SGM) ke-10 yang diselenggarakan di Bali pada 2–5 September 2007

3. GTZ. Salah satu kegiatan kerja sama dengan donor yang berhubungan dengan penelitian d a n p e n g e m b a n g a n d i K P K a d a l a h p e m b e n t u kan c learing house. Clearing House adalah proyek kerja sama antara Indonesia y a n g d i w a k i l i o l e h K P K d a n R e p u b l i k Fe d e r a l Jerman melalui lembaga Kerja Sama Teknis (GTZ) dalam pembentukan proyek Pusat Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi . Selain itu, Pemer-intah Jerman juga menugaskan seorang tenaga ahli anti-korupsi ke KPK melalui Center for International Migration and Development (CIM), sejak bulan November 2006.

Kegiatan clearing house ini direncanakan

berlangsung selama 2 tahun dari 2007-2009, dengan anggaran sebesar EUR2,000,000.00, dimana 10% dari dana tersebut digunakan untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dana yang tersedia untuk KPK sebesar EUR200,000.00 digunak an untuk pembel ian barang,

capacity of the public and local government in preventing corruption in the reconstruction of Aceh.

This Country Progress Report was delivered during the ADB-OECD Anti-Corruption Initiative 10th Steering Group Meeting, which was held in Bali on September 2nd - 5th of 2007.

3. GTZ. One of the donor-related cooperation projects conducted in respect of the KPK’s research and development activities was the establishment of a clearing house. This is a cooperative project between Indonesia (KPK) and the Federal Republic o f G e r m a n y t h ro u g h G T Z ( G e r m a n Te c h n i ca l Cooperation, with the goal being the establishment of an Information Center for Corruption Prevention a n d E ra d i ca t i o n . I n a d d i t i o n , t h e G e r m a n Government, through Centre for International Migration and Development (CIM), has been supporting the placement of an anti-corruption expert at the KPK since November 2006.

The Clearing House activities will continue for 2 years from 2007 to 2009, with a budget of EUR 2,000,000.00, with 10% of the funds being earmarked for Non-Governmental Organizations. The funding available to the KPK amounts to EUR 200,000.00, which will be used for procurements, the preparing of the information and prevention project, the publication of the KPK magazine, holding of Bureaucracy Reform Seminars, website improvements, and improvements in the KPK’s public complaints system.



4. Other Donors. In the interests of information sharing on corruption prevention and eradication activities, various donors, such as the GTZ, CIDA, AusAid, Asia Foundation, USAid, UNODC and ADB have also funded the holding of international seminars.

These seminars have included ones on Conflict of Interest , A sset Recover y and Mu tu al Legal A s s i s t a n c e , a n d F i g h t i n g B r i b e r y i n P u b l i c Procurements.

Donors have also assisted studies conducted by

the KPK, such as the study on integrity, which was funded bu USAid through its Millenium Challenge Corporation program, and the involvement of the KPK in the promotion of good governance in several Regencies in Sulawesi, with assistance from CIDA, and studies on the implementation of good governance in Kupang and NT T, which were funded by AusAid.

pembentukan proyek informasi dan pencegahan, penerbitan majalah KPK, Seminar Reformasi Birokrasi, perbaikan website, dan perbaikan sistem pengaduan masyarakat di KPK.

4. Donor Lainnya. Untuk kepentingan berbagi informasi mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, beberapa donor seperti GTZ, CIDA, AusAid, Asia Foundation, USAid, UNODC, dan ADB juga membiayai penyelenggaraan Seminar Internasional.

Seminar Internasional yang terselenggara atas kerjasama donor dan KPK antara lain seminar Conflict of Interest, seminar Asset Recovery and Mutual Legal Assistance, dan seminar Fighting Bribery in Public Procurement.

Donor juga membantu penyelenggaraan studi di KPK seperti studi integritas yang didanai USAid melalui program MCC-nya (Millenium Challenge Corporation), melibatkan KPK dalam pelaksanaan implementasi good governance di beberapa beberapa kabupaten di Sulawesi yang dibiayai atau dibantu oleh CIDA, dan implementasi good governance di Kupang dan NTT yang didanai AusAid.

Penggalangan Dukungan MasyarakatRallying Public Support

Korupsi ditempatkan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dapat mengakibatkan bencana

K orups i d i tempatk an sebagai kejahatan yang luar biasa karena dapat mengakibatkan bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap akhlak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi haruslah dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Salah satu pemegang peranan penting dalam memberantas korupsi adalah dukungan dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjamin peran serta masyarakat da lam upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, yang diwujudkan dalam bentuk :

hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK;

hak memperoleh pelayanan dalam mencari , memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK kepada penegak hukum

hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum

hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum

hak memperoleh perlindungan hukum.

Corruption eradication requires the par t ic ipat i on of three nat io nal stakeholders: the public sector, the private sector, and the general public. Corruption is an extraordinary crime as it violates social values and the economic rights of the Indonesian people. Corruption begets disasters, not just in the economic life of the nation, as its effects can be seen across all facets of life. Thus, participation by the public, as the stakeholder whose rights are the most undermined by corrupt conduct, is essential.

Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption mandates the participation of the general public in the following forms:

t h e r i g h t t o s e e k , o b t a i n , a n d disseminate information on suspicions of the commission of corrupt conduct;

the right to be assisted in seeking, obtaini ng, and dissemi nat ing information about suspected corrupt conduct to law enforcers;

the right to convey responsible suggestions and opinions to law enforcers;

the right to obtain answers to questions concerning the status of a report after it has been delivered to law enforcers;

the right to obtain legal protection.

Corruption is an extraordinary crime as it produces disastrous results for society

“ “


Pemberdayaan Penegakan Hukum / Empowering Law Enforcement112 Laporan Tahunan /Annual Report 2007

113Pemberdayaan Penegakan Hukum / Empowering Law Enforcement



Peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan gerakan antikorupsi yang masif, KPK menempatkan strategi penggalangan keikutser taan masyarakat sebagai salah satu dari empat pilar strategi utama. Dengan strategi ini, diharapkan dapat terbangun komunikasi intensif dalam rangka penyampaian berbagai informasi k epada masyarak at tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan serta membangun kerja sama dengan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperan serta secara aktif dalam pemberantasan korupsi.

S t rategi in i d i tu juk an untuk meningk atk an k epercayaan masyarakat terhadap penanganan pengaduan dugaan TPK yang disampaikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran ser ta masyarakat dalam pemberantasan TPK dan pembangunan sikap antikorupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah dilaksanakan kegiatan peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan masyarakat melalui sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

KPK telah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terjadinya TPK.

Public participation in the context of corruption eradication is further provided for in Government Regulation No. 71 of 2000 on Public Participation and Awards in the Context of Corruption Eradication (Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi).

Keeping in mind the importance of public participation, in order to realize a massive anti-corruption effort in Indonesia, the KPK has positioned its Rallying Public Support Strategy as one of its main strategies. It is hoped that the implementation of this strategy will effectively disseminate information to the public about anti-corruption efforts, while helping develop a cooperative relationship through mechanisms that allow the general public to play an active role in corruption eradication.

This strategy is intended to heighten the public’s trust in the handling of corruption complaints so that the public will be motivated to increase its role in the anti-corruption effort, thus bolstering the national anti-corruption culture. It is hoped that this will generate a virtuous circle that will improve the way in which public complaints are dealt with.

Responding to Public Support

The KPK strives to provide the widest possible access to the public in submitting corruption complaints.



Complaints can be delivered by various means: personal delivery to the KPK Offices, by phone, by post, by email, by phone text message, and by facsimile.

In 2007 (per December 18th), the KPK had received 6.441 complaints. Of that number, 92.76% (5,975) have been analyzed, with 1,227 complaints (19.05%) containing indications of corrupt conduct. A total of 508 (7.89%) complaints have been tranferred to other institutions, while 184 (2.86%) are being handled by the KPK internally. In all, 4,748 (73.72%) complaints could not be followed up on as they were unacceptable as corruption complaints.

This was due to the fact that they were not supported by enough clear information, including, but not limited to, the identity and address of the complainant. Such complaints are, however, still archived in the KPK public complaints information system in anticipation of the receipt of future complaints on the same subject that do contain sufficient information.

Of the 184 (2.86%) complaints the KPK is handling inter-nally, 122 (66.30%) have been forwarded to the Office of the Deputy for Repression; 48 (26.09%) to the Office of the Deputy for Prevention; and 14 (7.61%) to other KPK Depar tments. O f the 508 (7,89%) complaints transferred to other law enforcement institutions, 136 (26.77%) were forwarded to the Police; 198 (39.98%) to the AGO; 32 (6.30%) to the BPKP; 37 (7.28%) to Inspectorate Generals; 74 (14.57%) to the State Audit Board; 5 (0.98%) to the Supreme Court; and 26 (5.12%) to Regional Audit Boards (Bawasda).

Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai media, yaitu penyampaian secara langsung ke kantor KPK, melalui telepon, pos, surat elektronik (e-mail), layanan pesan singkat (SMS), dan faksimili (fax).

Di tahun 2007 (per 18 Desember 2007), KPK telah menerima pengaduan sebanyak 6.441. Dari Jumlah tersebut, telah ditelaah 5.975 (92,76%) pengaduan, dengan hasi l 1 .227 (19,05%) pengaduan mengandung indikasi TPK. Sejumlah 508 (7,89%) pengaduan telah dikoordinasikan dengan instansi lain, 184 (2,86%) pengaduan ditindaklanjuti di internal KPK, 4.748 (73,72%) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan TPK.

Selain itu, alasan adanya pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah karena tidak didukung data memadai, identitas, dan alamat pelapor yang jelas. Berkas/dokumen pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti tetap disimpan dalam sistem informasi pengaduan masyarakat, sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan informasi untuk materi pengaduan yang sama.

Dari 184 (2,86%) pengaduan yang ditindaklanjuti di internal KPK, 122 (66,30%) pengaduan diteruskan ke Deputi Penindakan, sebanyak 48 (26,09%) pengaduan diteruskan ke Deputi Pecegahan, dan sebanyak 14 (7,61%) pengaduan diteruskan ke Bidang lain di KPK. Selanjutnya, dari 508 (7,89%) pengaduan yang telah dikoordinasikan dengan instansi terkait, terdistribusi sebagai berikut: 136 (26,77%) kepada Kepolisian, 198 (38,98%) kepada Kejaksaan, 32 (6,30%) kepada BPKP, 37 (7,28%) kepada Itjen, 74 (14,57%) kepada BPK, 5 (0,98%) kepada MA, dan 26 (5,12%) kepada Bawasda.




Rek apitulas i Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2007 Menurut Provinsi

Recapitulation of Public Complaints in 2007 by Province

No %Province Total

1 Nanggroe Aceh Darussalam 123 1,91%2 Sumatera Utara 491 7,62%3 Riau 207 3,21%4 Kepulauan Riau 136 2,11%5 Sumatera Barat 111 1,72%6 Sumatera Selatan 250 3,88%7 Kep. Bangka Belitung 47 0,73%8 Jambi 131 2,03%9 Bengkulu 82 1,27%10 Lampung 155 2,41%11 Jawa Barat 567 8,80%12 Banten 118 1,83%13 Kalimantan Selatan 139 2,16%14 Kalimantan Tengah 83 1,29%15 Kalimantan Barat 80 1,24%16 Kalimantan Timur 250 3,88%17 DKI Jakar ta 1.170 18,16%18 D.I . Yogyakarta 87 1,35%19 Jawa Tengah 474 7,36%20 Jawa Timur 596 9,25%21 Sulawesi Utara 88 1,37%22 Sulawesi Selatan 201 3,12%23 Sulawesi Tengah 68 1,06%24 Sulawesi Tenggara 64 0,99%25 Gorontalo 42 0,65%26 Papua 109 1,69%27 Bali 75 1,16%28 Nusa Tenggara Barat 129 2,00%29 Nusa Tenggara Timur 62 0,96%30 Maluku Utara 42 0,65%31 Maluku 60 0,93%32 I r ian Jaya Barat 10 0,16%33 Sulawesi Barat 41 0,64%LN Luar Negeri 17 0,26%X Belum diidentif ikasikan asal provinsinya 136 2,11%



Penanganan Laporan PengaduanMasyarakat Tahun 2007

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat oleh Internal KPK Tahun 2007

2007 Public Complaints Handling

Internal Follow-up of Complaints by the KPK 2007

Pencegahan(Delivered toPrevention):18 (26,09%)

Bidang Lain(Delivered toO ther Dept.):122 (66,30%)

Penindakan(Delivered toProsecution):

14 (7,61%)

(Received

Report)

(Reviewed

Report)

(Reportwith Corruption

Indication)

(Follow-up by

KPK)

(Follow-up by

Other

(To

tal)

6.441

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

5.975

1.227

184508




Pengaduan Diterima (Received Report)

Berindikasi TPK (Report with Corruption Indication)

Tindaklanjut Instansi Lain (Follow-up by Other Agencies)

Follow up of Public Complaints to Other Institutions 2007

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ke Instansi Lain Tahun 2007

Secara ringkas, rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat periode 2004-2007 terlihat pada grafik di bawah.

In brief, the recapitulation for the handling of public c o m p l a i n t s f o r t h e p e r i o d o f 2 0 0 4 t o 2 0 0 7 i s represented graphically below.

Rekap Penanganan Pengaduan Masyarakat Periode 2004-2007(Public Complaints Handling 2004-2007)

Kepolisian (National Police)

Kejaksaan (Attorney General)

BPKP ( The Financial & Dev.Supervisory Board)

I t jen (Inspectorate General)

BPK ( The Audit Board of theRepublic of Indonesia)

MA (Supreme Court)

Bawasda (RegionalSupervisory Board)

189 (39,0%) 32 (6,3%)

37 (7,3%)

14%

130(26,8%)

5 (1,0%)

26 (5,1%)

6.4415.975

6.8377.361

2.281

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-

1.4661.080

2004 2005 2006 2007

1390 171 184

508643

1.628

2.466

1.2841.227

6.938

Pengaduan Ditelaah (Reviewed Report)

Tindaklanjut oleh KPK (Follow-up by KPK)

(Tot

al)

-



Socialization of the Public Complaints System

The KPK has conducted a series of socialization activities, as well as events to improve the public’s understanding of corruption eradication. These have included a public anti-corruption campaign through formal and non-formal education programs; cooperation with community institutions; information exchange; and by establishing a database on the profile of corruption. These activities have been carried out in Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, and Makassar.

With these activities, it is hoped that behavioural change will begin to occur, specifically, positive changes in respect of the social system, social rules, and anti-corruption values that will allow the public to become more active in implementing social control over potentially corrupt practices within their own environments. It is expected that these changes will lead to a greater public willingness to report indications of corruption to the law enforcement agencies.

Media Support for KPK

Sosialisasi Pengaduan Masyarakat

KPK melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemberantasan korupsi seperti kampanye publik antikorupsi , baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, pertukaran informasi, dan penyediaan database profil korupsi. Kegiatan dimaksud telah dilaksanakan di beberapa kota, yakni di Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar.

Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta perubahan perilaku, sistem kemasyarakatan, pranata sosial, serta nilai-nilai kehidupan yang antikorupsi sehingga masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap praktik-praktik TPK di lingkungannya serta meningkatnya keberanian untuk melaporkan indikasi TPK kepada instansi penegak hukum.

Dukungan Media Massa terhadap KPK






Program Kerja 20082008 Work Program



KPK mendapatkan dukungan dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp259,03 miliar

Untuk melaksanakan berbagai program kegiatan tahun 2008, KPK mendapatkan dukungan dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp259,03 miliar, dengan alokasi 43,34% untuk Belanja Pegawai, 44,28% untuk Belanja Barang, dan 12,38% un-tuk Belanja Modal.

Dukungan dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan pemberantasan korupsi pada tahun 2008 yang dikelompokkan ke dalam enam program dengan perincian tiap-tiap kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

In order to undertake its various programs and activities, in 2008 the KPK will receive IDR259.03 billion from the state budget (APBN), with an allocation of 43.34% for personnel expenditure, 44.28% for material expenditure, and 12.38% for capital expenditures.

Based on the aforementioned funding, cor-ruption eradication activities in 2008 will be grouped into six programs, with the details being as follows:

In 2008 the KPK will receive IDR259.03 billion from the state budget (APBN)

“ “

Belanja Barang(Material Expenditure) 44,28%

Belanja Modal(Capital Expenditure) 12,38%

Belanja Pegawai(Personnel Expenditure)43,34%

53,58%

9,41%

12,33%

4,84%

6,78%

13,07%

Penegakan Hukum dan HAMLaw Enforcement & Human RightsPeningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Improved Legal & Human Rights AwarenessPeningkatan Kualitas Profesi HukumLegal Profession ReformPerencanaan HukumLegal PlanningPeningkatan Sarana dan PrasaranaFacilities & Infrastructure ImprovementPenerapan Kepemerintahan yang BaikGood Governance Implementation




Program Penegakan Hukum dan HAM

Program ini bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sasaran program ini adalah: (a) meningkatnya penyelesaian kasus TPK; (b) meningkatnya koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya; dan (c) meningkatnya jumlah pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh TPK. Untuk program ini dialokasikan dana sebesar Rp24,295 miliar (9,41%).

Berbagai kegiatan yang direncanakan dalam program ini meliputi: supervisi dan koordinasi penanganan perkara TPK; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus TPK; eksekusi putusan pengadilan yang telah inkracht; perlindungan saksi; bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan TPK; penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi; serta penyelenggaraan diskusi dan seminar pemberantasan korupsi.

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Dana sebesar Rp31,841 miliar (12,33%) dialokasikan untuk program yang bertujuan membangun budaya antikorupsi ini. Sasaran program peningkatan kesadaran hukum dan HAM adalah: (a) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi; (b) terlaksananya pengawasan yang baik terhadap kekayaan Pejabat/PN; dan (c) terlaksananya penelaahan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.

Untuk melaksanakan program tersebut, telah direncanakan: (a) kegiatan penanganan pengaduan masyarakat tentang TPK, yang terdiri dari operasional pencegahan korupsi di daerah, pengumpulan bahan dan keterangan tambahan, penguatan jaringan kerja dan kemitraan, supervisi dan koordinasi penanganan TPK, serta rapat koordinasi; (b) kegiatan pengelolaan LHKPN, yang terdiri dari penyuluhan dan penyebaran informasi, pemutakhiran data LHKPN, pengadaan formulir LHKPN, pemeriksaan LHKPN, pengumuman LHKPN dalam BN/TBN, serta pengumpulan bahan dan keterangan tambahan; (c) kegiatan pengelolaan gratifikasi, yang terdiri dari penyuluhan dan penyebaran informasi, penyediaan perangkat penanganan gratifikasi, serta pemeriksaan gratifikasi; (d) kegiatan pendidikan dan sosialisasi pemberantasan korupsi, yang terdiri dari penyelenggaraan humas dan protokol, penyuluhan dan penyebaran informasi, penyediaan perangkat

Law Enforcement and Human Rights Program

This program is intended to increase public confidence in the corruption eradication effort in Indonesia. The objectives of the program are as follows: (a) increasing the number of corruption cases solved; (b) increasing coordination with, and supervision of, other law enforcement agencies; and (c) increasing the value of recovered state losses. The program has a budget allocation of IDR24.295 billion (9.41%).

Program activities include supervision and coordination efforts in corruption cases; the execution of conclusive judicial decisions; witness protection; technical assistance for preliminary investigations and investigations; coordinating meetings and consultations; and the holding of anti-corruption discussions, seminars and informal talks.

Improved Legal and Human Rights Awareness Program

IDR31.841 billion (12.33%) will be allocated to this program, which is designed to build a culture of an-ti-corruption. The objectives of the program are to: (a) increase public participation in corruption eradication; (b) achieve effective supervision as regards the wealth of State and Government Officials; and (c) achieve effective analysis and follow-up of public complaints.



sosialisasi, pembuatan dan penayangan public service advertisement (PSA), dan workshop dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

Dengan alokasi dana sebesar Rp17.508 miliar (6,78%), program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya SDM KPK, khususnya penegak hukum, yang profesional dan berkualitas.

Kegiatan yang direncanakan adalah pendidikan dan pelatihan teknis, penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar, penyelenggaraan sidang/konferensi internasional di dalam maupun luar negeri, penelitian dan pengembangan hukum, penguatan kelembagaan, dan penyempurnaan standar audit kode etik internal audit.

For the purposes of implementing this program, the following activities are planned: (a) activities concerning the handling public corruption complaints, composed of anti-corruption operations in provincial areas, collection of material and extra information, strengthening work networks and partnerships, supervision and coordination of corruption eradication, and coordination meetings at various levels; (b) LHKPN (wealth reports of public officials) management activities, composed of the following: holding education seminars and information dissemination; updatingLHKPN data; procuring LHKPN forms; checks/follow-ups on submitted LHKPNs; LHKPN announcements in the State Gazette and State Gazette Supplement; and collecting material and additional information; (c) gratuity management activities, composed of: holding education seminars and information dissemination; assigning special officers to deal with gratuities and examining gratuity reports; (d) corruption eradication education activities, composed of developing Human Resources and Protocol, holding educational seminars and information dissemination; supplying socialization materials; production and broadcasting of Public Service Announcements, and holding workshops in the context of accelerating the national anti-corruption effort.

Legal Profession Reform Program

With a budget allocation of IDR17.508 billion (6.78%), this program is intended to improve the performance of KPK human resources in the context of corruption eradication. The main objective is the creation of KPK human resources, specifically law enforcers, that are professional and of high quality.

Activities planned to support the achievement of this objective include: technical education and training; arranging events such as speeches, discussions, seminars, and informal meetings that focus on quality improvements within the legal professions; arranging international events, such as conferences in Indonesia or abroad that address such quality improvements; legal research and development; finding ways to strengthen institutions; and perfecting the auditing standards for internal code of ethics audits.




Program Perencanaan Hukum

Terciptanya refomasi sektor publik menjadi tujuan dari program yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp12,488 miliar (4,84%) ini. Sasaran yang akan di-wujudkan program ini adalah terselenggaranya kerja sama antarinstansi pemerintah/lembaga/swasta da-lam rangka pemberantasan korupsi, terlaksananya reformasi birokrasi melalui pengkajian dan evaluasi pelayanan publik lembaga negara, serta pemantauan pelaksanaan tugas instansi/lembaga.

Kegiatan yang direncanakan untuk pelaksanaan program ini adalah: (a) pengkajian sistem pelayanan publik instansi/lembaga; (b) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari studi kebijaksanaan; penjalinan kerjasama dengan institusi lain; serta bimbingan teknis, evaluasi, dan permodelan Good Governance; (c) kegiatan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan, yang terdiri dari audit dan penyelidikan internal KPK; dan (d) perencanaan/penyusunan/pengembangan program dan sistem prosedur yang terdiri dari penyusunan/perumusan sistem dan prosedur teknis, dan peremajaan hardware dan software.

Legal Planning Program

The bringing about of real public sector reform is the objective of this program, which, has a budget allocation of IDR12,488 billion (4.84%). The objectives of the program are as follows: forging cooperation between agencies in the public, institutional and private sectors in the context of corruption eradication, and the implementation of bureaucracy reform through analysis and evaluation of public and state institutions, as well as supervising how such institutions discharge their duties and obligations. The following activities are planned as part of this Program are: (a) evaluations of the public service systems of public institutions and agencies; (b) research and development activities, composed of the following sub-activities: policy analysis; cultivation of cooperation with other institutions; and technical guidance, evaluation and modeling for Good Governance; (c) activities to increase the effectiveness and efficiency of supervision, including the conducting of internal audits and investigations within the KPK; and (d) activities to plan, structure and develop procedural programs and systems, including structuring and formulating technical systems and procedures; and maintaining and updating hardware and software.



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Untuk program yang bertujuan meningkatkan produktivitas KPK ini, dialokasikan dana sebesar Rp33,746 miliar (13,07%). Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya unit ruang pelatihan, serta tersedianya peralatan dan sistem yang memadai. Pelaksanaan program ini rencananya akan dilakukan dengan kegiatan perekayasaan perangkat lunak, pengadaan peralatan TI, pengadaan buku perpustakaan, rehabilitasi bangunan gedung negara, dan pengadaan peralatan penunjang operasional.

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Dengan alokasi dana sebesar Rp138,380 miliar (50,58%) dan bertujuan demi terselenggaranya kegiatan operasional KPK. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: (a) pengelolaan gaji, hononarium, dan tunjangan; dan (b) kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran, yang terdiri dari operasionalisasi poliklinik , rapat koordinasi dan konsultasi, penyewaan jaringan telekomunikasi (leased channel) satelit, perawatan sarana dan gedung kantor, perawatan kendaraan bermotor, pengadaan perlengkapan kantor, penyewaan gedung kantor/peralatan/kendaraan, berlangganan daya dan jasa, dan kegiatan operasional lainnya.

Facilities and Infrastructure Improvement Program

This program will be implemented for the purpose of increasing the KPK’s productivity, and will have a budget of IDR33.746 billion (13.07%). The objectives of the program are as follows: the establishment of one training center, and the procurement of appropriate equipment and systems. In order to implement this program, the development, procurement and improvement of facilities and infrastructure are planned, which will include the following sub-activities: software development; IT equipment procurement; library materials procurement; building rehabilitation work; and the procurement of operational support equipment.

Good Governance Implementation Program

With a budget allocation of IDR138.380 billion (50.58%), this program is intended to enhance the KPK’s operational work. Activities will include: (a) salary, honorarium, and allowances management; and (b) office improvements, including the provision of a clinic; holding coordination and consultation meetings; the renting of a satellite leased channel; maintenance of office building and facilities; maintenance of vehicles with 2, 4, 6, and 10 wheels; procurement of office equipment; building, equipment, and vehicle rental; power and services subscriptions; and other operational needs..

Date post:	21-Oct-2015
Category:	Documents
Upload:	leobudis24
View:	74 times
Download:	5 times

KPK Annual Report 2007 Full

Documents