Laporan Pelatihan SL KSS PHBM Perhutani FINAL

This publication was produced by Development Alternatives, Inc. for review by the United States Agency for International Development under Contract No. 497-M-00-05-00005-00

DECEMBER 2008

LAPORAN PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM PERHUTANI KERJASAMA ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN ESP-USAID BOGOR, 15-20 DESEMBER 2008

Kredit foto: ESP Jakarta Dua peserta pelatihan bagi pelatih sekolah lapangan KSS-PHBM Perum Perhutani sedang mempraktikkan pengukuran kemiringan lahan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat.

LAPORAN PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM PERHUTANI KERJASAMA ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN ESP-USAID BOGOR, 15-20 DESEMBER 2008 Title: Laporan Pelatihan Bagi Pelatih Sekolah

Lapangan KSS-PHBM Perum Perhutani Kerjasama Antara Perum Perhutani

Dengan ESP-USAID Bogor, 15-20 Desember 2008 Program, Activity, or Project Number: Environmental Services Program,

DAI Project Number: 5300201.

Strategic Objective Number: SO No. 2, Higher Quality Basic Human Services Utilized (BHS).

Sponsoring USAID Office and Contract Number: USAID/Indonesia,

Contract number: 497-M-00-05-00005-00.

Contractor Name: DAI. Date of Publication: December 2008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ II 1. PENDAHULUAN............................................................................................................... 1 2. TUJUAN PELATIHAN...................................................................................................... 1 3. METODA PELATIHAN..................................................................................................... 2 4. FASILITATOR DAN NARA SUMBER ............................................................................ 2 5. PESERTA PELATIHAN..................................................................................................... 2 6. MATERI DAN PROSES PELATIHAN. ............................................................................ 2

6.1. KONSEP PHBM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. ..........................................................................4 6.2. KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENERAPAN PHBM......................................................................................4 6.3. PENGELOLAAN HUTAN: ASPEK BIOFISIK. ................................................................................................5 6.4. PENGELOLAAN HUTAN ASPEK SOSIAL ....................................................................................................8 6.5. MODEL PEMETAAN LAHAN SECARA SEDERHANA ..................................................................................8 6.6. PRAKTIK LAPANGAN ...............................................................................................................................9 6.7. KEBIJAKAN KEHUTANAN ....................................................................................................................... 10 6.8. INTEGRASI MODEL PHBM DENGAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK) ......................................... 10 6.9. INTEGRASI MODEL PHBM DENGAN MODEL DAS MIKRO (MDM) ................................................... 11 6.10. PEMANFAATAN BIOGAS UNTUK MASYARAKAT DESA PENYANGGA HUTAN ................................... 12 6.11. KEPEMANDUAN DAN PENDEKATAN SEKOLAH LAPANGAN ............................................................... 13 6.12. PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT.......................................................................................... 14 6.13. EVALUASI DAN UMPAN BALIK PELATIHAN........................................................................................... 15 6.14. PENUTUPAN............................................................................................................................................ 16

7. LAMPIRAN ....................................................................................................................... 18 7.1. JADWAL PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM PERHUTANI -

BOGOR, TANGGAL 15 – 20 DESEMBER 2008...................................................................................... 18 7.2. DAFTAR NAMA FASILITATOR DAN NARASUMBER PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN

KSS-PHBM PERUM PERHUTANI ........................................................................................................... 23 7.3. DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM

PERHUTANI ............................................................................................................................................. 24 7.4. ALUR PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM PERHUTANI ............... 28

1. PENDAHULUAN Perum Perhutani telah melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan di Pulau Jawa sejak tahun 1972, dengan merubah ”security approach” ke ”prosperity approach”. Dalam perjalanannya telah dilakukan berbagai penyempurnaan, dan terakhir pendekatan tersebut di aplikasikan dalam program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Untuk pertama kalinya PHBM ditetapkan pada tahun 2001, selanjutnya disempurnakan menjadi PHBM plus melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/KPTS/DIR/2007. Salah satu dari jiwa dan kaidah PHBM plus adalah mengelola sumberdaya hutan secara bersama, berdaya dan berbagi dengan semua pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan program tersebut, telah dilakukan pula berbagai penyempurnaan terhadap stuktur organisasi pelaksana PHBM dari tingkat lapangan sampai di tingkat pusat (direksi). Dalam struktur pelaksana PHBM di tingkat KPH dinamakan KSS-PHBM. Tugas penting yang diemban oleh mereka adalah merencanakan dan mengkoordinir kegiatan PHBM di wilayahnya, dan memfasilitasi serta memberikan bantuan tehnis kepada pelaksanaan PHBM di lapangan. Dalam mempersiapkan profesionalisme bagi KSS PHBM biasanya mereka diberi serangkaian pengembangan pengetahuan dan ketrampilan melalui berbagai pelatihan yang relevan dengan program PHBM. Perkembangan saat ini ditunjukan oleh adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia khususnya di Pulau Jawa yang mengalami degradasi berat karena kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Pengelolaan DAS menjadi sangat penting karena mengendalikan hubungan timbal balik antara kegiatan manusia dengan sumberdaya alam di DAS. Sumberdaya yang dimaksud terutamanya adalah tanah, hutan/vegetasi dan air yang memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan Pengelolaan DAS yang melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait berimplikasi terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Perum Perhutani dalam mengintegrasikan pengelolaan SDH di Jawa yang berbasis DAS. Terkait dengan kebutuhan diatas, kesiapan dan peningkatan kemampuan dari struktur pelaksana di lapangan Perum Perhutani khususnya KSS PHBM dalam mendorong dan memfasilitasi multipihak di KPH dalam pengelolaan SDH berbasis DAS menjadi relevan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut Perum Perhutani bekerjasama dengan ESP yang telah berpengalaman memfasilitasi sekolah lapangan yang berbasis masyarakat dalam pengelolaan DAS. Kerjasama yang dimaksud berupa Pelatihan bagi Pelatih Sekolah Lapangan yang ditujukan untuk KSS-PHBM Perum Perhutani. Pelatihan tersebut dilakukan pada tanggal 15-20 Desember 2008 di hotel Mirah Sartika, Jalan Dewi Sartika No. 63 Bogor, Jawa Barat. Untuk lokasi praktek lapang dipilih Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jadwal Pelatihan dapat dilihat pada lampiran 7-1.

2. TUJUAN PELATIHAN Secara umum tujuan pelatihan adalah meningkatkan kapasitas KSS-PHBM dalam melakukan pengembangan pemodelan pengelolaan hutan dalam PHBM yang berbasis DAS. Tujuan khusus pelatihan :

1. Peserta dapat merumuskan kembali tujuan dan prinsip-prinsip: PHBM, pengembangan partisipasi masyarakat, serta LMDH. Peserta paham tentang kebijakan Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa dan Madura berbasis DAS.


2. Peserta dapat merumuskan hal-hal yang berpengaruh dalam pengelolaan kawasan hutan dilihat dari aspek biofisik, sosial dan kebijakan yang dikaitkan dengan PHBM.

3. Peserta mampu menemukan dan mensinergikan program PHBM dengan pemodelan desa konservasi (MDK), dan MDM (Model DAS Mikro) dalam satu system pengelolaan DAS.

4. Peserta dapat merumuskan pendekatan sekolah lapangan (SL) sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

3. METODA PELATIHAN Dalam pelatihan ini mengutamakan metodologi partisipatif/pendidikan orang dewasa, dengan komposisi waktu pelatihan yang seimbang yakni 50 % di klas dan 50 % praktek lapangan (di luar klas). Metode pelatihan yang digunakan meliputi: ceramah, diskusi kelompok, diskusi panel, simulasi, dan praktek lapang.

4. FASILITATOR DAN NARA SUMBER Pelatihan difasilitasi oleh fasilitator dan nara sumber yang berasal dari Perum Perhutani, ESP-USAID Jakarta, regional Jawa Timur, Jawa Tengah/Yogyakarta dan Jawa Barat, Ditjen RLPS dan PHKA Departemen Kehutanan, LP3ES, LATIN serta FIELD Indonesia. Daftar nama nara sumber disajikan pada lampiran 7-2.

5. PESERTA PELATIHAN Pelatihan diikuti oleh 32 orang peserta, 4 orang peserta perempuan dan 28 orang laki-laki. Mereka ini terdiri dari 26 orang peserta setingkat KSS-PHBM, 2 orang setingkat KRPH yang mewakili KSS yang berhalangan hadir karena sakit, 3 orang wakil dari Unit dan satu orang dari tingkat Direksi (pusat Jakarta). Adapun rincian asal peserta adalah:

1. Unit I Perum Pehutani (Jawa Tengah): 10 orang peserta 2. Unit II Perum Perhutani (Jawa Timur) : 10 orang 3. Unit III Perum Perhutani (Jawa Barat) : 11 orang 4. Kantor Direksi Perum Perhutani, Jakarta: 1 orang

Daftar nama peserta dapat dilihat pada lampiran 7-3.

6. MATERI DAN PROSES PELATIHAN. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Utama Perum Perhutani yaitu Dr. Ir. Upik Rosalina. Dalam acara pembukaan dihadiri pula oleh Bapak Red Merril sebagai Deputy Chief of Party dari ESP-USAID. Dalam pengarahannya Plt. Direktur Utama Perhutani menyampaikan bahwa PHBM yang dijalankan oleh Perum Perhutani sebagai salah satu program dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar hutan. Perhutani juga mendorong terwujudnya fungsi hutan sebagai “Life Support Sistem”, yaitu hutan mempunyai fungsi menjaga proses ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 2


hidrorologis, menjaga kondisi udara, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu peran Perhutani sangat penting dan srategis dalam menjaga hutan. Perhutani merupakan tangan kanan dari pemerintah yang juga memiliki kewajiban memberi informasi pada pemerintah tentang kondisi riil masyarakat, membantu mengentaskan kemiskinan, serta mengembangkan kemitraan dengan stake holder lain. Oleh karenanya setiap kader di jajaran Perum Perhutani harus memiliki kemampuan untuk berkoordinasi serta berkomunikasi dengan stake holder yang lain. PHBM saat ini tidak lagi melakukan security approach tapi melalui pendekatan kesejahteraan. Tantangan ke depan adalah mensinergikan program PHBM dengan program yang dikembangkan pihak lain.

Gambar 1: Acara Pembukaan yang dihadiri Plt. Direktur Utama Perum Perhutani, Dr. Ir. Upik Rosalina dan Deputy

Chief of Party ESP-USAID, Bapak Reed Merrill.

Deputy Chief of Party (Bapak Reed Merrill) memberikan penjelasan mengenai ESP, serta sekolah lapangan yang dikembangkan oleh ESP terkait dengan program rehabilitasi lahan dan air bersama masyarakat. Program tersebut menekankan pada “people awareness” tentang air. Dalam kesempatan pelatihan ini pastinya merupakan desempatan yang baik bagi ESP untuk berbagi pengalaman tentang pendekatan sekolah lapangan dalam pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) bersama masyarakat. Semoga Perum Perhutani dapat mengadopsi system yang dimiliki oleh ESP, dan ke depan dapat terjalin kerjasama untuk mengimplementasikannya di lapangan. Proses pelatihan berikutnya adalah menyepakati rumusan tujuan pelatihan dan kontrak belajar. Diawali dengan melakukan identifikasi harapan peserta dalam mengikuti pelatihan. Dari rumusan harapan yang mereka tulis, dapat diklasifikasi berdasarkan harapan tentang materi pelatihan , metoda yang digunakan , waktu , paska pelatihan serta lain-lain seperti diharapkan adanya uangsaku selama mengikuti pelatihan. Secara umum peserta menginginkan materi yang disampaikan dalam pelatihan ini bersifat aplikatif atau cocok untuk diterapkan di lapangan. Metoda pelatihan lebih banyak praktek, pembagian waktu lebih banyak di lapangan atau terdapat komposisi yang seimbang antara di lapangan dan di klas. Untuk saat ini waktu pelatihan selama 6 hari dirasakan lama karena mereka harus menyelesaikan tugas akhir tahun. Harapan peserta selanjutnya di sandingkan dengan tujuan pelatihan, dan didiskusikan bersama antara peserta dengan fasilitator maupun panitia pelatihan untuk mendapatkan tanggapan dan keputusan bersama mengenai materi serta manajemen pelatihan. Materi

ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 3


pelatihan disusun berdasarkan tujuan pelatihan. Untuk menjawab tujuan pelatihan diperlukan alur serta pokok bahasan materi pelatihan. Alur pelatihan dapat dilihat pada lampiran 7-4. Pokok Bahasan Materi Pelatihan disampaikan berikut ini.

6.1. KONSEP PHBM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Dalam menerapkan visi dan misinya, Perum Perhutani mempertimbangkan potensi dan permasalahan pengelolaan hutan di Pulau Jawa. Saat ini pengelolaan hutan di P. Jawa dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan pangan, energi, dan air. Oleh sebab itu pengelolaan DAS menjadi relevan, karena air menjadi kebutuhan pokok manusia. Dari segi potensi dalam rangka menjawab persoalan ekonomi, potensi Perhutani saat ini 70 % berasal dari kayu. Potensi HHNK (Hasil Hutan Non Kayu) maíz tinggi seperti ekowisata, Jasling dan sebagainya. Ke depan yang masih perlu dikembangkan adalah melakukan pengkajian dan penerapan sistem Agroforestry yang mampu memberikan manfaat terhadap pemecahan masalah aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Salah satu pola Agoforestry yang dikembangkan saat ini yaitu mengkombinasikan penanaman shorgum dengan tanaman hutan, khususnya dengan kayu putih. Shorgum memiliki kelebihan yakni dapat tumbuh pada daerah yang sulit air atau daerah panas sekali. Selain itu kandungan Gizi Shorgum tinggi. Penanaman relatif mudah, bisa 5 kali panen sekali tanam, batang untuk bioetanol, biji untuk tepung. Selain itu ada Porang yang memiliki harga jual cukup tingi, yang telah dikembangkan oleh LMDH. Tatapi saat ini belum digarap secara maksimal. Oleh karaena itu perlu digarap intensif sehingga PHBM dapat menjadi mesin uang dan dapat menyejahterakan masyarakat. Pengelolaan hutan di Pulau Jawa tidak bisa tidak harus melibatkan peran serta multi pihak, terutama masayarakat sekitar hutan. Program PHBM yang diinisiasi oleh Perum Perhutani setelah melalui proses pengembangan konsep, telah mampu berkontribusi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan ekologi. Dinamika penerapan PHBM di lapangan, mendorong Perum Perhutani melakukan penyesuaian organisasi maupun mekanisme/aturan penunjangnya. Satu diantaranya adalah diterbitkannya SK - PHBM plus melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/KPTS/DIR/2007.

6.2. KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENERAPAN PHBM. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik. Kebijakan publik yang penerapannya seringkali menimbulkan pro dan kontra bagi pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Oleh karena itu, kebijakan publik harus diikuti oleh peraturan lain yang bersifat menyeimbangkan dengan mengidentifikasi kepentingan berbagai pihak. Teknis untuk mengidentifikasi kepentingan berbagai pihak adalah dengan menentukan simpul-simpul jaringan. Jaringan merupakan simpul dalam mempromosikan proses, dan juga sebagai media untuk menyeimbangkan peran dan sarana koordinasi berbagai pihak Dengan keragaman pihak yang ada saat ini, penerimaan publik terhadap kebijakan menjadi tidak mudah. Hal tersebut juga terjadi di PHBM. Oleh karenanya harus ada sinergisitas di dalam PHBM dalam membuat kebijakan. PHBM haruslah tidak hanya didukung oleh elemen-elemen tertentu saja tetapi harus merangkul semua elemen politik. Untuk mengembangkan



PHBM secara nasional harus ada support dari berbagai elemen masyarakat, dan mengubah paradigma masyarakat tentang Perum Perutani sebagai lembaga “eksploitatif” hutan menjadi lembaga “investatif”. Kebijakan kehutanan termasuk PHBM harus disusun dengan melihat prioritas dan perkembangan yang ada. Misalnya mengkaitkan konteks ekonomi dengan lingkungan.. PHBM juga memerlukan instrumen hukum yang mengikat sehingga dapat menjadi kuat, untuk menghindari tafsir yang berbeda-beda. Oleh karenanya pengembangan PHBM perlu didukung secara partisipatif oleh banyak pihak yang relevan, dan juga dibutuhkan proses belajar yang adaptatif dan mengembangkan ide komprehensif.

6.3. PENGELOLAAN HUTAN: ASPEK BIOFISIK. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya aspek biofisik, sosial-ekonomi masyarakat dan kebijakan berpengaruh dalam pengelolaan kawasan hutan. Ditinjau dari aspek biofisik paling tidah ada dua hal yang berpengaruh yaitu: 1) Kesesuaian bentang alam dan lahan. 2) Hidrologi dan hydrogeologi.

Gambar 2: Bentang alam dan tutupan lahan.

Untuk melakukan analisa kesesuaian bentang alam terkait dengan upaya menghutankan suatu kawasan diperlukan berbagai data seperti: data tutupan lahan dan citra satelit, data fisiografi untuk diproses menjadi data kelas lereng serta peta topografi untuk mendapatkan batas-batas administrasi, jalan dan sungai. Data-data tersebut akan dipakai untuk menentukan ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 5


pilihan pola pengelolaan lahan. Contoh gambar bentang lahan dan tutupan lahan Desa Karang Tengah ,Kecamatan Babakan Madang-Bogor disampaikan berikut ini: Bilamana dikaitkan dengan pengelolaan lahan yang berwawasan konservasi, perlu pengetahuan tambahan mengenai tingkat kekritisan lahan. Dari peta hidrogeologi, dapat diperoleh informasi tentang kekritisan lahan yang diklasifikasikan dalam kawasan yang mudah tererosi (warna coklat), agak mudah erosi (hijau kekuningan), serta tidak mudah tererosi/stabil (hijau). Setelah dilakukan overlay melalui GIS didapatkan analisis kekritisan lahan. Hasil yang didapat setelah overlay akan diketahui daerah yang berwarna coklat tua merupakan daerah sangat kritis misalnya pada daerah pinggiran sungai. Lahan kritis ditandai dengan kelerengan >40%, disertai batuan rawan erosi dan mempunyai sifat iridibilitas tinggi. Kawasan landai dan relatif datar dengan batuan yang tidak mudah tererosi dapat dikatakan lahan tersebut tidak kritis. Pada lahan kritis dan sangat kritis tidak dilakukan pembukaan lahan, tetapi dipertahankan sebagai kawasan hutan lindung. Adapun lahan yang kurang atau tidak kritis dilakukan perlakuan tertentu yang menjamin terwujudnya kelestarian ekosistem seperti melakukan :

1. Stabilisasi lereng dengan pembuatan terasering untuk mengurangi bahaya longsor, menahan laju aliran air di permukaan dan menekan erosi

2. Stabilisasi aliran air untuk mengurangi erosi dengan pembuatan saluran pembuangan air, dam penahan sedimen.

3. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai dan ramah lingkungan.

Disamping pemahaman mengenai bentang alam dan lahan, pengendalian terjadinya kerusakan biofisik juga dilihat dari aspek hidrologi-hidrogeologi. Kedua aspek ini sebagai dasar dalam pengelolaan sumberdaya air dan lahan. Sebagai contoh fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini seperti menyusutnya kondisi mata air di daerah gunung kidul, banjir di berbagai wilayah di Jakarta dan Surabaya, longsor di Banjarnegara dapat dilihat sebagai gejala-gejala ketidaknormalan sistem hidrologi. Ketidaknormalan ini salahsatunya disebabkan oleh kesalahan teknis dalam pengelolaan sumberdaya air. Untuk mengurangi kesalahan tersebut diperlukan pemahaman sifat dasar atau karakter dari ketataairan di alam. Pemahaman ketataairan di alam berarti bicara mengenai siklus hidrologi.

Gambar 3: Siklus Hidrologi



Pengertian dari siklus hidrologi adalah: Sirkulasi air dalam berbagai bentuk yang bergerak terus menerus dari lautan menuju atmosfer, yang kemudian tercurahkan kembali ke bumi sebagai hujan dan teruapkan kembali ke atmosfer.Oleh sebab itu pemahaman tentang siklus hydrology didukung oleh ilmu geology, kehutanan,geomorphology, ilmu tentang atmospir dan sebagainya. Siklus hidrologi merupakan siklus yang tertutup dan tidak akan pernah tertutup kecuali akibat aktivitas manusia. Distribuís air di alam berasal dari laut (97,2%), Es dan Glasier (2,14%), air tanah (0,16%), air permukaan (0,009%), Soil Moisture ( 0,005%), dan atmosfer (0,001%). Pentingnya Pemahaman mengenai siklus air karena konservasi sumberdaya air sebagai komoditas sumberdaya yang vital, strategis dan ekonomis. Agar siklus air tetap terjaga, penting diketahui dimana daerah resapan, dimana daerah lepasan, dimana ada kegiatan yang mencemari, dimana sumber pencemaran dan sebagainya. Terkait dengan hal ini Perum Perhutani memiliki tanggung jawab yang besar dalam memelihara agar siklus tersebut dapat berjalan secara normal terutama adalah saat air berada dalam zona kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Kesinambungan Ketersediaan air selain didukung oleh terjaganya siklus air, tetapi juga dipengaruhi dengan adanya pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) secara bijaksana. Pengertian Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana tercantum dalam UU No 7/2004 Ps 1 adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Adapun Pengelolaan DAS adalah pengelolaan sumberdaya alam yang dapat dipertahankan yaitu tumbuhan, tanah dan air agar memberikan manfaat yang optimal dan berkesinambungan. Tujuan pengelolaan DAS adalah sebagai upaya pemulihan kondisi DAS yang telah mengalami kerusakan dan diperlukan upaya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dan Air. (Sumber: Departemen Kehutanan, Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo, Yogya 2005).

Gambar 4: Daerah Aliran Sungai (DAS)



Terlihat disini ada hubungan antara pengelolaan DAS dengan upaya ketersediaan tumbuhan atau hutan dalam satu kawasan DAS. Dalam hal ini tanaman dan hutan mempunyai fungsi strategis dalam melindungi permukaan tanah dari jatuhan air hujan, serta mangalirkan air hujan menuju permukaan tanah. Selain itu tanaman dan hutan berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol aliran air yang masuk/meresap ke dalam tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi resapan air diantaranya adalah jenis dan keadaan tanah, ukuran dan keseragaman butiran tanah , kompaksi/kekompakan, porositas dan permeabilitas, tingkat curah hujan, lerengan , serta tumbuhan (jenis dan luasan).Itulah sebabnya dalam mewujudkan kelestarian DAS selain menerapkan prinsip keseimbangan dan kesesuaian lahan tetapi juga perlu melihat tipologi tanah dan bebatuan yang ada. Dengan mengetahui tipologi dan karakter masing-masing lahan dan kawasan , maka dapat ditentukan tehnologi tepat guna yang dipilih dalam pengeleloaan kawasan DAS.

6.4. PENGELOLAAN HUTAN ASPEK SOSIAL Kerusakan hutan banyak disebabkan tekanan masyarakat dan kemiskinan. Sudah dibuktikan juga bahwasanya masyarakat khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan mempunyai peranan yang penting dalam pengelolaan maupun pelestarian kawasan hutan. Dengan demikian tepat bilamana kaidah yang digunakan dalam program PHBM mengacu pada Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang bermuara pada terwujudnya hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera. Pilar dari PHL adalah kelola Sumberdaya Hutan, Kelola Sosial dan Kelola lingkungan. Dalam konteks kelola sosial dan ekonomi masyarakat, pencapaian kemandirian masayarakat dan desa menjadi hal yang penting. Pengertiannya adalah dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pengelolaan kawasan hutan. Oleh sebab itu beberapa strategi penting dalam PHBM adalah menselaraskan perencanaan dengan musyawarah perencanaan daerah, serta pendekatan melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Dengan demikian wilayah pengelolaan dibagi dalam Kawasan Pengelolaan Hutan Pangkuan Desa (PHPD). Indikator kemandirian masyarakat atau LMDH dalam PHBM diwujudkan dalam hal peningkatan :

1. Tingkat pendidikan 2. Tingkat daya beli masyarakat 3. Tingkat kesehatan 4. Keberhasilan reboisasi 5. Tingkat keamanan 6. Jejaring kelembagaan 7. Kegiatan Usaha-usaha produktif

6.5. MODEL PEMETAAN LAHAN SECARA SEDERHANA Pelatihan pemetaan lahan secara sederhana ditujukan untuk membantu para pendamping masyarakat untuk bersama-sama masyarakat menggambarkan lahan garapannya secara tepat dan akurat, dan mampu mendeskripsikan keadaan setempat sesuai dengan tingkat kedetilan yang diinginkan dalam bentuk peta. Peta yang digambar diharapkan dapat menampilkan unsur-unsur yang dapat memberikan informasi tentang kondisi lahan secara lengkap.



Adapun unsur-unsur yang ditampilkan dalam peta adalah: 1. Unsur Batas, yaitu terdiri dari : Batas Penggunaan Lahan, Batas Penggarapan Lahan,

Batas Kepemilikan Lahan, Batas Administrasi pemerintahan dll. 2. Unsur Komunikasi yang terdiri dari: Jalan Aspal, Jalan Batu, Jalan Tanah, Jalan Setapak,

Rel kereta api, dll. 3. Unsur Air yang terdiri dari: Mata air, Sungai, Parit, Saluran, Danau, Waduk, Situ,

Kolam, Bendungan, Pintu air, dll. 4. Unsur Bangunan yang terdiri dari: Rumah, Gardu, Saung, dll. 5. Unsur Sarana-Prasarana yang terdiri dari: Tiang listrik dan Jaringan listrik, Tiang

telepon dan Jaringan telepon, Tiang pemancar/relay telepon selular, dll. 6. Unsur Penggunaan lahan yang terdiri dari: Pekarangan, Kebun, Sawah Irigasi, Sawah

Tadah hujan, dll. 7. Unsur Tanaman yang terdiri dari: Jenis dan letak tanaman pangan dan jenis dan letak

tanaman kayu-kayuan.

6.6. PRAKTIK LAPANGAN Praktik Lapangan dilaksanakan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat. Praktek lapangan dibutuhkan dalam mendukung pemahaman peserta dalam mempelajari kondisi biofisik (hutan dan sumberdaya air) serta social ekonomi masyarakat dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Mereka juga melakukan pemetaan lahan secara sederhana. Data biofisik diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran maupun pemetaan mengenai: 1) Bentang alam yaitu alur dan kondisi sungai (kualitas dan kuantitas), mata air, air terjun,

air resapan, dan sebagainya 2) Kelerengan lahan/kawasan 3) Vegetasi yang ada di dalam kawasan 4) Pemanfaatan lahan 5) Jenis tanaman di dalam di luar kawasan

Disini peserta diharapkan mampu menganalisis aspek-aspek hidrologi dan hidrogeologi dikaitkan dengan kesesuaian bentang alam dan lahan sebagai dasar penyusunan peta yang saling berintegrasi


Adapun data aspek social ekonomi masyarakat diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa dan anggota LMDH setempat. Wawancara yang dilakukan mengenai kondisi sosial ekonomi mereka seperti kegiatan-kegiatan masyarakat dan pemanfaatan lahan di wilayah mereka, lembaga Masyarakat (LMDH) dan sebagainya. Dari observasi unsur biofisik, serta sosial dan ekonomi masyarakat

selanjutnya dianalisa interaksi antar unsur-unsur ini. Dari hasil analisa kemudian disusunlah rekomendasi sebagai bahan perencanaan PHBM di lokasi tersebut dengan mengakomodir kebutuhan pengelolaan biofisik secara lestari serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 5: Diskusi dengan anggota LMDH

serta aparat desa Karang Tengah.


6.7. KEBIJAKAN KEHUTANAN Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam termasuk dalam kebijakan publik. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam mencakup kawasan hulu sampai hilir dan kawasan perairan laut. Sumber daya alam termasuk hutan adalah bagian penting dari kita yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan publik, oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan publik untuk mengaturnya. Secara umum karakteristik dari kebijakan public adalah:

1. Kebijakan publik merupakan pilihan tindakan pemerintah 2. Tindakan tersebut ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat/tidak diskriminatif

(sehingga bersifat mengikat) 3. Mempunyai tujuan tertentu (penyelesaian masalah) 4. Berorientasi pada pemenuhan kepentingan publik.

Kebijakan kehutanan termasuk ke dalam kebijakan publik karena:

1. Hutan adalah bagian dari kepentingan publik yang merupakan sistem penyangga kehidupan.

2. Kebijakan kehutanan mempuyai dampak yang luas, dilihat dari dimensi waktu dan dimensi wilayah

Model / gaya perumusan kebijakan publik ada lima, yaitu: Gaya Mempertahankan Hidup, Rasionalis, Mengobati,Reaktif dan Proaktif. Masing-masing gaya mempunyai implikasi sendiri-sendiri, dan dapat dilihat pula peluang yang dapat kita perankan. Dalam lingkup Perum Perhutani karakteristik kebijakan publik dapat diwakili dengan PHBM. Dalam konteks ini kebijakan publik berimplikasi pada pemenuhan kepentingan publik sehingga ada kemungkinan PHBM di terima atau di tolak bergantung pada ada/tidaknya ruang partisipasi. Karena berimplikasi pada kepentingan publik maka, kebijakan publik seperti PHBM harus melibatkan masyarakat. Ada beberapa kebijakan dan tantangan yang terkait dengan PHBM dan DAS, yaitu:

1. MoU antara Ditjen RLPS dan Perum Perhutani ttg pengelolaan hutan pulau Jawa dan Madura yang berbasis DAS dan P.26 th 2006 ttg Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

2. P.49 tahun 2008 tentang Hutan Desa 3. Tantangan: rencana pembangunan jalan tol lintas pulau Jawa 4. Kebijakan Model Desa Konservasi 5. Kebijakan Model DAS Mikro 6. Tantangan: isu perubahan iklim

Kemungkinan yang terjadi, ada kebijakan dan tantangan diatas yang terkait langsung dan tidak langsung dengan PHBM. Terlepas dari itu semua, komunikasi dan koordinasi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan guna mencapai terwujudnya integrasi program/kegiatan.

6.8. INTEGRASI MODEL PHBM DENGAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK)

Bicara tentang konservasi artinya perlu memahami tiga (3) pilar konservasi yaitu Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan Kawasan Hutan secara Lestari. Kawasan konservasi ditetapkan karena didalamnya mengandung sistem penyangga kehidupan termasuk kehidupan dari masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu peran masyarakat dalam kawasan



konservasi menjadi penting. Salah satu kegiatan pokok dalam kawasan konservasi adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat: bukan memberikan uang tapi mengembangkan kapasitas masyarakat yang dikembangkan dengan tahapan membangun kesepahaman dengan stake holders, membangun kelembagaan tingkat desa, menyiapkan tenaga fasilitator, melakukan pelatihan masyarakat (tokoh masyarakat/perangkat desa) dengan berbagai materi disesuaikan dengan potensi dan kondisi mereka. Selanjutnya melaksanakan perencanaan desa, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat. Dengan upaya tersebut, pada akhirnya mendorong masyarakat untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri. Adapun pengertian dari Desa Konservasi adalah:

1. Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. 2. Desa yang secara ekologis akan berpengaruh dengan kawasan konservasi. 3. Desa yang ketergantungan hidup masyarakatnya sangat tinggi terhadap kawasan

konservasi. 4. Desa yang dapat membentengi/melindungi kawasan konservasi 5. Desa yang dikembangkan menjadi desa wisata alam.

Dalam Penataan Ruang dan Wilayah Pedesaan Berbasis Konservasi perlu ditinjau kondisi umum penggunaan lahan di masyarakat, melakukan penataan kondisi serta pengembangan ekonomi pedesaan. Kegiatan pengembangan tersebut perlu mempertimbangkan aspek kemitraan, variasi usaha, produk yang ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat. Kriteria keberhasilan MDK diantaranya diwujudkan dengan terbentuknya lembaga masyarakat, berjalannya kegiatan pendampingan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat , menurunnya gangguan/tekanan pada kawasan konservasi dan lain sebagainya. Keterkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak, harusnya saling bersinergis agar semua pihak saling bekerjasama dan menghilangkan ego masing-masing. Demikian pula antara PHBM dengan MDK. LMDH dalam PHBM adalah lembaga, sedangkan MDK adalah wadah berupa wilayah pedesaan yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. LMDH bisa dikembangkan menjadi lembaga yang mengaktifkan serta mengembangkan desa konservasi. Pembelajaran agar semua program dapat berjalan secara sinergis, yang harus dilakukan adalah masing-masing pihak saling memperkuat serta melakukan pembinaan yang sudah ada secara bersama-sama.

6.9. INTEGRASI MODEL PHBM DENGAN MODEL DAS MIKRO (MDM)

MDM adalah suatu contoh pengelolaan DAS dalam skala lapang dengan luas sampai sekitar 1.000 ha yang digunakan sebagai tempat untuk memperagakan proses partisipatif pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan, teknik-teknik konservasi tanah dan air, sistem usaha tani yang sesuai dengan kemampuan lahan, sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat (SK Dirjen RLPS No. 008 th 2003). Tujuan MDM adalah:

1. Tersedianya wadah kegiatan pengembangan model pengelolaan hutan lahan yang sesuai, dan dampak hidrologi yang terukur.

2. Terwujudnya model pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan 3. Dihasilkannya data dan informasi mengenai pengelolaan DAS yang efektif untuk

dikembangkan dalam skala yang lebih luas



Secara sederhana dapat dikatakan bahwa DAS harus dikendalikan, dikarenakan apabila ketersediaan air besar maka ia akan merusak, tapi apabila kecil/sedikit maka akan menimbulkan kekeringan.Hutan berfungsi sebagai area penyerapan.Hutan besar/luas maka mata airpun juga besar. Hutan dalam suatu area DAS apabila kurang dari 20 %, akan berpotensi mendukung terjadinya banjir. Hal tersebut dapt diperparah apabila curah hujan di kawasan tersebut diatas 90 mm dalam 1 periode/hari (ukuran normal curah hujan 20 – 30 mm dalam 1 periode/hari). Kondisi hutan di Pulau Jawa sudah sangat memperihatinkan, oleh sebab itu upaya terciptanya pemulihan DAS diperlukan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air. Tujuan pengelolaan DAS sejalan dengan tujuan PHBM artinya apabila PHBM sukses maka tujuan pengelolaan DAS pun cenderung sukses. PHBM sangat mungkin di padukan dengan MDM karena PHBM adalah bagian dari pengelolaan DAS. Sebagai salah satu UPT Departemen Kehutanan yaitu BP-DAS mempunyai tupoksi antara lain perencanaan, membuat peta, mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan DAS mikro. Adapun untuk pelaksanaan dari perencanaan tersebut dilakukan oleh dinas-dinas kehutanan setempat. BP-DAS tidak berperan dalam kegiatan fisik di areal Perum Perhutani, namun BP-DAS bisa melakukan monitoring terhadap tutupan lahan di areal ini. Hal tersebut terkait dengan perannya melakukan evaluasi perubahan tutupan lahan.

6.10. PEMANFAATAN BIOGAS UNTUK MASYARAKAT DESA PENYANGGA HUTAN

Salah satu issue penting dalam dunia Pertanian (termasuk kehutanan) adalah makin langka dan mahalnya energi fosil, pencemaran dan pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan pengembangan pertanian. Di sisi lain adanya kebutuhan energi yang semakin mahal, mendorong masyarakat untuk mendapatkan kayu bakar di hutan. Bilamana tidak terkendalikan, hal tersebut akan mengancam pada kelestarian hutan. Masyarakat di beberapa memelihara ternak khususnya sapi/kerbau, namun persoalannya bilamana kotoran hewan tersebut tidak dikelola secara baik akan menyebabkan pencemaran ke daerah hilir. Masalah ketersediaan energi bagi masyarakat desa sekitar hutan, serta dalam rangka membantu terciptanya kelestarian hutan maka pemanfaatan biogas dari bahan baku kotoran ternak bisa menjadi alternatif. Manfaat dari biogas adalah mengurangi pencemaran udara, air dan biologis serta penyediaan pupuk organik berupa kompos dan pupuk cair. Untuk membuat biogas, cukup diperlukan kotoran dari 2 ekor sapi/kerbau. Bangunan fisik yang diperlukan “digester”/bak penampung kotoran yang dibangun di pekarangan berdekatan dengan kandang ternak. Selain itu diperlukan beberapa meter pipa sebagai saluran gas yang keluar dari digester yang dapat dimanfaatan untuk berbagai kepentingan. Untuk membangun instalasi biogas diperlukan biaya kurang lebih Rp. 2 juta bila memakai bak dari batu bata dan semen, tanpa bak diperlukan biaya sekitar 700 ribu. Tercatat biogas dapat dimanfaatkan untuk lampu penerangan, kompor gas dan sebagainya. Untuk lebih memahami tentang cara pembuatan biogas, peserta pelatihan melakukan uji coba/praktek. Lokasi praktek pembuatan biogas dilakukan di rumah salah satu anggota LMDH di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat



Gambar 6: Kunjungan ke lokasi pembuatan biogas

6.11. KEPEMANDUAN DAN PENDEKATAN SEKOLAH LAPANGAN

Pendekatan Sekolah Lapangan yang dilakukan oleh ESP sebagai strategy untuk penguatan masyarakat. Sekolah Lapangan sendiri merupakan inovasi pendidikan dari Indonesia dan telah dikembangkan oleh FAO di lebih dari 30 negara di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin. Pendekatan Sekolah Lapang telah dipakai untuk berbagain hal seperti: keberdayaan petani miskin, pengendalian hama terpadu dan sebagainya. Sekolah lapang (SL) adalah sebuah sekolah tanpa dinding dimana alam dan lahan merupakan bahan belajar utama. Setiap peserta berinteraksi dengan lahan untuk menemukan sendiri prinsip-prinsip pokok secara langsung dan nyata melalui berbagai kegiatan dan percobaan. Peserta menjadi pintar membaca buku alam. SL sebagai proses belajar yang memberi kepercayaan dan menyediakan peluang untuk berkembangnya potensi masayarakat. Membangun Modal Sosial, yaitu pola pendekatan SL yang bukan hanya untuk penyampaian pesan atau transfer tehnologi, akan tetapi secara sengaja bertujuan untuk mengembangkan : Kemampuan berorganisasi, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan dalam riset dan analis. Prinsip-Prinsip SL:

1. Lahan dan alam sebagai sarana belajar utama. 2. Belajar dari pengalaman 3. Analisis tentang ”ekosistem” setempat dan pengambilan keputusan. 4. Metode praktis dan bahan lokal 5. Pengorganisasian aksi tingkat lapangan 6. Kurikulum berdasarkan kompetensi.



Gambar 7: Tahapan serta Keluaran Sekolah Lapangan

Proses awal dari SL adalah menyiapkan pemandu SL yang dipilih dari masyarakat desa. Persiapan pemandu tersebut dilakukan melalui kegiatan ToT (Pelatihan bagi Pelatih). Peningkatan kapasitas pemandu desa selama ToT adalah berupa:

1. Peningkatan peran Pemandu Desa sebagai fasilitator masyarakat. 2. Peningkatan pengetahuan dan keahlian terkait topik tematik, mengintegrasikan

proses SL dengan aksi nyata yang sesuai dengan visi masyakarat di daerahnya. 3. Keahlian komunikasi: pemandu desa mampu berkomunikasi, berineraksi dan bekerja

bersama-sama dengan anggota masyarakat.

6.12. PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT. Dalam penyusunan Rencana Tindak lanjut (RTL) dari ToT Sekolah Lapangan, peserta dibagi berdasarkan unitnya masing-masing. Rangkaian kegiatan masing-masing Unit untuk periode Tahun 2009 adalah sebagai berikut:



Unit I 1. Mensosialisasikan/mengaplikasikan hasil kegiatan pelatihan sekolah lapangan kepada

jajaran PHBM, KRPH dan mandor pendamping PHBM 2. Mensosialisasikan PHBM yang berbasis pengelolaan DAS kepada jajaran BKPH ke

bawah (KRPH dan Mandor pendamping PHBM) 3. Mensosialisasikan/mengaplikasikan pembuatan biogas dari kotoran hewan (sapi,

kerbau, dll) kepada pendamping PHBM dan LMDH 4. Membangun sinergitas dengan dinas terkait program pembuatan biogas dalam rangka

DME (Desa Mandiri Energi ) 5. Mengaplikasikan metoda pendekatan social dengan metode pelatihan sekolah

lapangan kepada mandor pendamping PHBM dan LMDH Unit II Bagi Unit II Perum Perhutani, kegiatan yang direncanakan terkait dalam rangka peningkatan kualitas implementasi PHBM diintegrasikan dengan Sekolah Lapangan. Langkah kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rantek PHBM dan Pembiayaannya 2. Koordinasi dengan bidang/instansi terkait mengenai model-model kegiatan yang

ditawarkan dalam kurikulum pelatihan Sekolah Lapangan. 3. Sosialisasi peraturan dan kebijakan terkait PHBM untuk pelaksanaan kegiatan

Sekolah Lapangan. 4. Sosialisasi peraturan model – model Sekolah Lapangan baik pada biro terkait denngan

sasaran pejabat teknis dan teritorial ujung tomak level struktural do bawah kepala seksi

5. Penentuan tempat kegiatan Sekolah Lapangan sesuai kondisi setempat. 6. Pelaksanaan model kegiatan

Unit III Jawa Barat – Banten Dari hasil pembelajaran “Model Sekolah Lapangan” selama 6 (enam) hari dari tanggal 15 – 20 Desember 2008 bersama USAID – ESP, kiranya sangatlah tepat hal ini di aplikasikan dilapangan dan sinkron untuk mensukseskan sasaran program kerja tahun 2009 implementasi PHBM Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Sasaran program diarahkan pada penguatan SDM Internal, peningkatana sinergitas eksternal, penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa HUtan (LMDH) dan peningatan variasi pengembangan usaha produktifnya. Program ini sekaligus mewujudkan Rencana Kerja Lima (RKL) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Tahun 2007 – 2011. Sesuai kapasitas KSS PHBM dan Binling bentuk dan langkah aplikasi di lapangan di lakukan secara bertahap, langkah awalnya melalui 2 (tahapan) yaitu:

1. Menularkan “Model Sekolah Lapangan” kepada para fasilitator PHBM di lapangan, khususnya jajaran petugas lapangan yang langsung berdampingan dengan LMDH (Fasilitator PHBM/Kuar, Mandor/Pendamping)

2. “Model Sekolah Lapangan” di coba di aplikasikan langsung melalui model percobaan (demplot) skala prioritas untuk mengetahui lebih jauh tingkat kesulitan/kendala, implikasi dan manfaatnya dalam proses pemberdayaan masyarakat langsung melalui pendampingan KSS PHBM dan Binling di KPH masing-masing

6.13. EVALUASI DAN UMPAN BALIK PELATIHAN Di akhir pelatihan dilakukan evaluasi dan umpan balik terhadap proses dan hasil pelatihan, secara umum evaluasi yang disampaikan peserta meliputi aspek materi dan metoda pelatihan,



waktu pelatihan, nara sumber, fasilitator dan lain-lain. Rangkuman hasil evaluasi peserta dapat disampaikan berikut ini:

1. Materi dan metoda pelatihan cocok dengan kebutuhan peserta, ke depan disarankan waktu praktek lapangan lebih besar porsinya ( dari 50 % masing-masing di lapangan dan klas menjadi 70 % di lapangan dan 30 % di klas). Perbedaan kegiatan PRA di Perhutani dan SL yaitu dalam SL ada muatan perencanaan berbasis DAS, dan fokus penyelesaian terhadap satu masalah. Adapun prinsip dan metoda yang dipersyaratkan tidak berbeda antara PARA dengan SL. Materi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan di lapangan disarankan untuk dikurangi.

2. Fasilitator dan nara sumber cukup memadai dan menguasai materi. 3. Waktu pelatihan 6 hari dirasa kurang. Saran pelatihan minimal 2 minggu, Waktu

pelatihan jangan dilakukan di akhir tahun karena di Perhutani disibukan dengan kegiatan menanam dan evaluasi program.

4. Pelatihan ini tidak cukup hanya untuk KSS-PHBM, namun harus diikuti oleh personel Perhutani lainnya seperti Asper (Assisten Perhutani), serta KSS- Perencanaan.

5. Sosialisasi/"Pencerahan" tentang konsep SL dan pengelolaan hutan di Pulau Jawa yang berbasis DAS diperlukan juga bagi para petinggi Perum Perhutani seperti Administratur (KKPH=Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan), serta biro perencanaan maupun Litbang Perum Perhutani.

6. Pelatihan ini dipertimbangkan mempunyai nilai “kum” sebagai pertimbangan untuk peningkatan jenjang karier.

6.14. PENUTUPAN Sebelum pelatihan ditutup, dilakukan dialog antara peserta dengan Direksi Perum Perhutani yang diwakili oleh Asisten Direktur Bidang Produksi, tentang tindak lanjut dari pelatihan dan hal-hal lain yang terkait dengan impelementasinya. Point penting hasil dialog antara Asiten Direktur Produksi dan Perencanaan SDH dengan peserta disampaikan berikut ini :

1. Hasil pembelajaran “Model Sekolah Lapangan” sangatlah tepat diaplilkasikan dilapangan dan sinkron untuk mensukseskan sasaran dan implementasi program kerja PHBM tahun 2009 serta RKL tahun 2007-2011

2. Peserta harus bisa menularkan “Pendekatan Sekolah Lapangan” kepada para fasilitator PHBM di lapangan, khususnya jajaran petugas lapangan yang langsung berdampingan dengan LMDH (Fasilitator PHBM, Mandor/Pendamping)

3. “ PHBM dengan mengadopsi konsep Sekolah Lapangan” di coba untuk di aplikasikan langsung melalui model (demplot) desa unggulan. Tiap KPH satu model.

4. Mensinergikan MDM dan MDK dengan PHBM perlu dibangun komunikasi yang lebih intensif antara Perhutani dengan Ditjen RLPS dan PHKA. Untuk tingkat lapangan antara KPH dengan BPDAS dan Taman Nasional.

5. Kerjasama dengan ESP harus sampai pada implementasi di lapangan. Untuk itu perlu dibangun komunikasi yang intensif diantara kedua lembaga. Note: beberapa peserta sudah menghubungi ESP regional (Jatim) untuk konsultasi maupun minta dampingan

Setelah dialog selesai, dilanjutkan dengan acara penutupan pelatihan yang dilakukan oleh Asisten Direktur Bidang Produksi Perum Perhutani.


LAPORKBOG

ENVI

AN PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM PERHUTANI ERJASAMA ANTARA PERUM PERHUTANI DENGAN ESP-USAID

OR, 15-20 DESEMBER 2008

RONMENTAL SERVICES PROGRAM WWW.ESP.OR.ID 17

Gambar 8: Penyerahan sertifikat Sekolah Lapangan yang dilakukan oleh Asisten Direktur Bidang Produksi Perum Perhutani (kiri), kepada

peserta yang diwakili oleh ketua kelas SL (kanan).


7. LAMPIRAN

7.1. JADWAL PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM PERHUTANI - BOGOR, TANGGAL 15 – 20 DESEMBER 2008

Kebutuhan waktu Tanggal Waktu Materi Pokok Bahasan

Kelas Luar kelas Metoda Alat/bahan Fasilitator

08.00-08.30 Sambutan pembukaan dan peresmian pelatihan

30 menit Perum Perhutani

08.30-09.30 Tinjauan kerangka pelatihan dan kontrak belajar

Profesionalisme, inovasi dan kreativias

60 menit Ceramah pembekalan

White board, LCD Perum Perhutani, Sih Yuniati-ESP Jakarta

09.30-10.00 Rehat kopi 10.00-11.30 Konsep PHBM dan

Pemberdayaan Visi-Misi-dan Strategi PHBM dalam Pemberdayaan masyarakat

90 menit Ceramah dan diskusi

White board, LCD Perum Perhutani

11.30-13.00 Partsipasi publik dalam penerapan konsep PHBM

Peran kelompok swasta, LSM, LMDH dan Pemerintah Lokal dalam penerapan PHBM

90 menit Ceramah, diskusi panel

Catatan kasus penerapan PHBM dan kinerja LMDH

Bapak Suhardi- LP3ES

13.00-14.00 Ishoma

Hari ke I 15 Desember 2008

14.00-19.00 Kerusakan Hutan: Bagian Mitigasi Biofisik

Penghutanan menurut bentang alam akan membagi kawasan hutan sesuai aturan yang berlaku

30 menit pengantar di kelas

300 menit di luar kelas (lapangan) termasuk di jalan

Analisa kesesuaian bentang lahan dan katagori model penghutanan (lindung setempat, produksi) Menilai aspek tata

Photo satelit bentang lahan, kontour, Kep Men, Permenhut, UU Kehutanan, Peraturan Perhutani Dll.

Wahyu Sutisna dan Arief Hakim – ESP Jawa Timur, Ctt: lokasi praktek bentang alam yang beragam: ada



Kebutuhan waktu Tanggal Waktu Materi Pokok Bahasan Kelas Luar kelas

Metoda Alat/bahan Fasilitator

Mitigasi vegetasi, jenis tanaman, erosi dan sedimentasi, bentang lahan.

air dan hutan, karakteristik kanopi, populasi, serasah, lantai hutan. Model hutan tiga kanopi

lembah dan sungai.

08.00-10.00 Pengelolaan Hutan: Bagian Mitigasi Biofisik (lanjutan)

120 menit, presentasi hasil lapangan

Wahyu Sutisna dan Arief Hakim – ESP Jawa Timur

10.00-10.30 Rehat Kopi 10.30-16.00 Pengelolaan Hutan:

Bagian Mitigasi Biofisik (lanjutan) termasuk pleno

Dasar-dasar hidrologi/hidrogeologi dalam konservasi lahan/air

30 menit pengantar

120 menit Praktek Lapangan, perjalanan ke lapangan

Kertas plano, batubata merah kering, botol aqua, busa/spon, dll

Bpk. Asep A Mulyana, Sabdo SumartonoESP Jakarta, Yudy Kurniawan-ESP Yogyakarta

13.00-14.00 Ishoma

Hari ke II 16 Desember 2008

16.00-19.00 Pengelolaan Hutan: Bagian Mitigasi Biofisik (lanjutan)

Identifikasi kerusakan lahan dan solusi

120 menit Praktek Lapangan

Bpk. Sabdo Sumartono, Asep A Mulyana-ESP Jakarta, Yudy Kurniawan-ESP Yogyakarta, Erna Hermawati-ESP Jawa Barat

19.00-20.00 Ishoma

20.00-21.30 Integrasi model PHBM dengan Model Desa Konservasi (MDK)

Pengertian dan tujuan MDK Sinergitas PHBM dan MDK

30 menit presentasi MDK

120 menit diskusi pemodelan integrasi

Presentasi MDK. Diskusi kelompok ”sinergitas MDK dan PHBM”

Panduan PHBM dan Panduan MDK, Kep-Men Hut yang terkait kedua isu

Dr. Rahman Uppe-Ditjen PHKA Dephut





08.00-10.00 Kerusakan Hutan: Bagian Mitigasi Biofisik (lanjutan)

120 presentasi hasil lapangan

Bpk. Sabdo Sumartono, Asep A Mulyana-ESP Jakarta, Yudy Kurniawan-ESP Yogyakarta, Erna Hermawati-ESP Jawa Barat

10.00-10.30 Rehat Kopi 10.30-13.00 Pemetaan

partisipatif

Model Pemetaan sederhana

90 menit praktek dalam kelompok kecil dan pleno (lanjutan)

Presenatsi apa itu pemetaan partisipatif, maksud dan tujuan, cara melakukan

Panduan pemetaan partisipatif

Bpk. Sabdo Sumartono-ESP

Jakarta

Hari ke III 17 Desmeber 2008

13.00-14.00 Ishoma 14.00-19.00 Kerusakan Hutan:

Bagian Mitigasi Sosial

Kerusakan hutan banyak disebabkan tekanan masyarakat dan kemiskinan. Pola PHBM belum diterapkan dalam konsep hutan masyarakat?

30 menit pengantar analisa visi-misi dan strategi.

300 menit Ke Lapangan Termasuk perjalananlapangan, kunjungan di LMDH pelakasana PHBM

Menterjemahkan visi misi dan strategi operasional PHBM menurut persepsi peserta dalam kelompok kecil. Kunjungan ke LMDH merekam jejak pelaksanaan PHBM

Dokumen terkait konsep PHBM, LMDH, peraturan Perhutani.

Wahyu Sutisna dan Arief Hakim, ESP Jawa Timur





08.00-10.00 Mitigasi Kerusakan Hutan: Bagian Mitigasi Kebijakan

Batas kewenangan hirarki Perhutani, akses petugas PHBM dalam penentuan kebijakan lokal tingkat KPH

30 menit analisis kebijakan dilanjutkan dengan diskusi

Diskusi kelompok: Analisa terhadap kebijakan sistim dan hirarki yg diterapkan perhutani KPS Hutan sengkeran dan Kearifan lokal

Nara sumber netral ttg pola kebijakan perhutani. Kepres, Perpu, UU, Kep Men, dll yang terkait.

Arief Aliadi (LATIN)

10.00-10.30 Rehat Kopi 10.30-13.00 Kerusakan Hutan:

Bagian Mitigasi Kebijakan (lanjutan)

Arief Aliadi (LATIN)

13.00-14.00 Ishoma

Hari ke IV 18 Desember 2008

14.00-17.00 Integrasi model PHBM dengan konsep Model DAS Mikro (MDM)

Pengertian dan tujuan MDM Sinergitas kegiatan PHBM dan MDM

30 menit presentasi MDM

120 menit diskusi pemodelan integrasi

Presentasi MDM, Diskusi kelompok ”sinergitas MDM dan PHBM”

Panduan PHBM dan Panduan MDM, Kep-Men Hut yang terkait kedua isu

Dr. Syaeful Rahman Ditjen RLPS-Dephut

08.00-10.00 Praktek instalasi Biogas

Keuntungan pemakaian biogas sebagai alternative energy

180 Praktek Lapangan, termasuk perjalanan

Erwan Nurzain-FOKAL MESRA Batu Jatim Ctt: sebelumnya sudah dilakukan praktek (uji coba) oleh Fasilitator di lokasi LMDH terdekat.

10.00-10.30 Rehat Kopi

Hari ke V 19 Desember 2008

10.30-13.00 Kepemanduan Pemandu Ideal 30 menit pengantar

120 menit praktek kepemanduan

Main peran, diskusi, curah pendapat

Buku kepemanduan

Simon HT, FIELD Indonesia





13.00-14.00 Ishoma 14.00-17.00 Pendekatan Sekolah

Lapangan Prinsip dasar, model pendekatan, kurikulum dan tindak lanjut Sekolah Lapangan

60 menit pengantar awal

120 menit Latihan menyusun rencana SL dalam kelompok kecil

Praktek memandu rencana Sekolah Lapang (topik pilihan)

Buku kepemanduan, dasar-dasr sekolah lapangan

Simon HT, FIELD Indonesia

20.00-22.00 Penyusunan rencana kerja Tindak Lanjut: di Lokasi KPH masing-masing

120 menit Sih Yuniati ESP Jakarta

08.00-10.00 Presentasi rencana tindaklanjut dan tanggapan

120 menit Perum Perhutani, Sih Yuniati-ESP Jakarta

10.00-10.30 Rehat Kopi 10.30-11.00 Umpan Balik

pelatihan 30 menit Perum Perhutani,

Sih Yuniati-ESP Jakarta

Hari ke VI 20 Desember 2008

11.00-12.00 Penutupan dan penyampaian sertifikat pelatihan

60 menit Perum Perhutani



7.2. DAFTAR NAMA FASILITATOR DAN NARASUMBER PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM PERHUTANI

Alamat No Nama Asal Kantor Kantor Rumah

Posisi

1 Amrullah ESP Jawa Timur Jl. Raung 17 Malang Telp. 0341 - 366197

Hp. 08152138184 GIS specialist

2 Arief Hakim ESP Jawa Timur Jl. Raung 17 Malang Telp. 0341 - 366197

Hp. 0811320772 [email protected].

WSM Specialist

3 Arif Aliadi Lembaga Alam Tropika Indonesia (Latin)

Jl. Sutera no. 1 Situgede Bogor Barat 16115, Jawa Barat Telp. 0251 - 8425522/ 8425523 Fax. 0251 - 8626593

Perumahan Pura Bojong Gede Blok D8/17, Bogor 16320, Jawa Barat Hp. 08121102660 [email protected]@yahoo.com

Direktur Eksekutif

4 Erna Hermawatie ESP Jawa Barat Jl. Tubagus Rangin No. 1 Bandung Telp. 022 - 2534455 Fax. 022 2500974

Hp. 081317626169 Hp. 085921203445

Field Assistant wilayah sukabumi

5 Judy Kurniawan ESP Yogyakarta - Jawa Tengah

Jl. Gandega Marta 41. Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

- Hp. 08122951846

GIS specialist

6 Sabdo Sumartono ESP Jakarta Ratu Plaza Lt 17 Jl. Jend Sudirman kav 9, Jakarta Selatan Telp. 021- 7209594

- Hp. 08128330269

GIS specialist

7 Sih Yuniati ESP Jakarta Ratu Plaza Lt 17 Jl. Jend Sudirman kav 9, Jakarta Selatan Telp. 021- 7209594

Jl. Ereton I/63, RT 06 RW 01, Condet Balekambang, Jakarta 13530 Hp. 0811138470 - 08881888503 [email protected]@cbn.net,[email protected]

Social forestry management coordinator

8 Wahyu Sutisna ESP Jawa Timur Jl. Raung 17 Malang Telp. 0341 - 366197

[email protected]. 081382112674

WSM Specialist


mailto:[email protected].

mailto:[email protected]



mailto:[email protected],id




7.3. DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM PERHUTANI

Alamat No Nama Asal Kantor

Kantor Rumah Posisi

1 Ade Juju KPH Pasuruan Jl. Terusan Kawi No. 1 Malang Telp . 0341 - 566219

Perum Pondok Mutiara Asri, Blok F4 No. 13, Wagir Malang Hp. 08123271954

KSS PHBM dan BL

2 Akhmad Faozan KPH Kuningan Jl. Siliwangi No. 122 Kuningan Telp. 0232 - 871144 Fax . 0232 - 872326

Perumahan Ciharendong Kencana Blok B.29, Kuningan Hp. 081931121192

KSS PHBM dan Binling

3 Ali Mustafa, SE Jl Merdeka 6. Nganjuk Telp. 0358 - 321729

Jl. Gubernur Suryo 6, Nganjuk Hp. 08885728419


4 Aries Widodo KPH Bandung Selatan

Jl. Cirebon No. 4, Bandung Telp. 022 - 7208310 Fax . 022 - 7231239

Jl. Cibiru Indah I No. 20, Kel Cibiru Wetan - Bandung Hp. 081395512767 [email protected]

Fasilitator PHBM

5 Dani Heryana KPH Padangan Jl. Diponegoro 83 Padangan Telp. 0296 - 421354 0353 - 551397 Fax. 0296 - 421353

JL. Diponegoro No. 83 Padangan Hp. 08123436764


6 Darto KPH Indramayu Jl. Gatot Subroto No. 27, Indramayu Telp. 0234 - 271866

Desa Bantarwaru, Kec Gatar, Kab Indramayu Hp. 085224615336

KSS PHBM dan Bina Lingkungan

7 Deden Saefulloh KPH Sumedang Jl. Serma Muchtar No. 95, Sumedang Telp. 0261 - 201731

Jl. Raya Limbangan Barat No. 25 Hp. 081323648674

KSS PHBM

8 Dedi Suryana KPH Bandung Utara Jl. Cianjur Bo. 1 A, Bandung Kampung Kehutanan No. 29 RT 005, RW 12, Jayagiri, Lembang, Bandung Barat Hp. 08122246644

Kaur Humas dan Agraria

9 Dewi Sulistiana Kantor Pusat Perum Perhutani

Kantor Pusat Perum Perhutani Telp. 021 - 5721282 Fax . 021 - 5746734

Pondok Pekayon Indah Blok BB 25/6, Bekasi Hp. 0818088078761

Staf Pelaksana





Posisi

10 Didik Burhanudin KPH Ngawi Jl. Yos Sudarso No. 10, Ngawi Telp. 0351 - 749019

Jl. Raya Cepu - Ngawi, Perum Bumi Karang Asri Blok D4 No. 4


11 Elis Habibah KPH Tasikmalaya Jl. Kehutanan No. 6, Tasikmalaya Telp. 0265 - 331701

Jl. Mayana Pagerageung, Tasikmalaya Hp. 08128127420

KSS PHBM

12 Ir Djondarto KPH Lawu Ds Jl. Rimba Mulya No. 5, Madiun Telp. 0351 - 462463, 462013 Fax. 0351 - 462463

Jl. Flores No. 4, Madiun Hp. 081336494478

KSS PHBM dan Bina Lingkungan

13 Iwan Budi Prasetya KPH Blitar Jl.S. Supriadi No. 20, Blitar Telp. 0342 - 801892

Jl. Suryat No. 9 , Blitar Hp. 087850002243

KSS PHBM

14 Iwan Setiawan KPH Garut Jl. Raya Samarang No. 64, Garut Petaruman Desa Petaruman Hp. 085323002753

KSS PHBM

15 Mamat Sumrajat Perum Perhutani Unit III

Jl. Soekarno – Hatta No. 628 Kotak Pos 1116, Bandung Telp. 022 - 7802971,7802972

Kampung Jangari, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Cianjur Hp. 08158804785

KSS Binling

16 Muhajir KPH Surakarta Telp. 0271 - 719696 Seper RT 003 RW 04, Kel Bale Panjang, Kec Jati Purno, Kab Wonogori, Jawa Tengah Hp. 085229709042

Mandor PHBM Tk BKPH Mandor Sadap

17 Muhammad Syarief , SDA

KPH Sukabumi Jl. RE. Martadinata 27, Sukabumi Jl. Malabar Utara No. 43, Andir Bandung Hp. 081572623137

KSS PHBM

18 NA Sri Rochayati Perum Perhutani Unit II Jawa Timur

Jl. Genteng Kali No. 49, Surabaya Telp. 031 - 5343851 - 4

Jl. Babadan Rukun IV No. 11, Surabaya Hp. 081331703189

KSS PHBM Unit II

19 Ponco Riyadi KPH Pati Jl. Tunggul Wulung No. 555, Pati, Jawa Tengah Telp. 0295 - 381401

Puri Indah RT 04 RW 07, Pati Hp. 085225931516

KSS PHBM

20 Purwo Siswanto KPH Kebon Harjo Perhutani KPH Kebon Harjo, Unit I Jateng Telp. 0356 - 551701

Desa Tawaran, Kec Kenduruan, Kab Tuban Hp. 085231412273

KSS PHBM




Posisi

21 R. B. Kahono KPH Gudhih Jl. Jend Sudirman 72, Gundih - Grobogan, Jateng Telp. 0292 - 551075 Fax. 0292 - 551077

Rumah Dinas Perhutani, KPH Gundih Hp. 085868024555


22 Rahmat Akbul Paminto

KPH Pemalang Jl. Jend Sudirman Timur No. 3 Pemalang Telp. 0284 - 4321617

Komplek Perumahan KPH Pemalang Hp. 08562620037

KSS PHBM

23 Sri Lastuti SP KPH Jombang Jl. KH Wahid Hasyim 170, Jawa Timur Telp. 0321 - 861139

Perum Pulo Asri Blok H.36, Jombang Hp. 08123532848

KSS PHBM dan Lingkungan

24 Subiyantoro KPH Kedu Selatan Jl. Jend A. Yani No. 23 A, Purworejo, Jawa Tengah Telp. 0275 - 321010

Kel Meranti RT 01 RW 02 No. 222 A, Kec/Kab Purworejo 54112, Jawa Tengah Hp. 085224615336

SP PHBM

25 Sukamto KPH Jatirogo Jl. Raya Barat No. 17, Jatirogo, Tuban Telp. 0356 - 552369 Fax . 0356 - 551750

Desa Watsogo, Kec Jatirogo, Kab Tuban Hp. 085230131380

KSS PHBM

26 Sumarto KPH Banyumas Timur

Jl. Jend Gatot Subroto No. 92, Purwokerto, Jawa Tengah Telp. 0281 - 635217

RT 04 RW 1, Desa Kuta, Kec Bantar Bolang, Kab Pemalang, Jawa Tengah Hp. 085226977298

KSS PHBM

27 Suparmo KPH Mantingan Jl. P. Diponegoro No. 65 Rembang, Jawa Tengah Telp. 0295 - 691011

Jl. Merpati I No. 13, Sambak Indah Purwodadi, Kab Grobogan, Jawa Tengah Hp. 081225482700

KSS PHBM

28 Suyanto KPH Purwodadi Jl. Gatot Subroto No. 1. Purwodadi Telp. 0292 - 421020 Fax. 0292 - 421492

RT 02 RW 02, Desa Karanggondang Hp. 081391768276


29 Tedi Kustiman KPH Banten Jl. Kol Pol Yusup Martadilaga, No. 9 Telp. 0254 - 205810 Fax. 0254 - 2002005

Jl. Kebon Cau Polres Belakang Mesjid Agung No. 10 Pandeglang Hp. 081316348833





Posisi

30 Tri Rahardjo, S. Hut KPH Probolinggo Jl. Suroyo No. 12 Probolinggo, Jawa Timur Telp. 0335 - 421723 Fax. 0335 - 421556

Perum Asabri Blok H- No. 235 Hp. 08128156411

KSS PHBM

31 Widayat T. N KPH Kedu Utara Jl. Veteran No. 30, Magelang Telp. 0293 - 362252 Fax. 0293 - 364991

Jl. Mataram RT 02, RW 10, Kembang Arum, Kutoarjo Hp. 08122704401

KSS PHBM dan BL

32 Yuniarso Dwi Hartono

KPH Cianjur Jl. Dr Muwardi 120 B, Cianjur Telp. 0263 - 261741 Fax. 0263 - 266265

Kp Cisalak, Desa Sukajaya - Cugenang, Cianjur Hp. 081906515250

KSS PHBM



7.4. ALUR PELATIHAN BAGI PELATIH SEKOLAH LAPANGAN KSS-PHBM PERUM PERHUTANI

MDK

MDM

Mitigasi Kebijakan

Pendekatan SL Materi Biogas

RTL Peserta

Tanggapan Direksi

Solusi dan Pemecahan Masalah

Visi dan Misi PHBM

PHBM dan Pemberdayaan

Masyarakat

Konsep hidrologi,

Hidrogeologi, Zonasi

Observasi Lapangan

LMDH Sosial

Observasi lapangan dan

Konsep/Materi

Kebutuhan Pengelolaan

Kawasan

Pemetaan Fisik dan Sosial

PHBM dalam konsep kebijakan

publik


ENVIRONMENTAL SERVICES PROGRAM Ratu Plaza Building, 17th. Fl.

Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta 10270

Indonesia

Tel. +62-21-720-9594 Fax. +62-21-720-4546

www.esp.or.id

Date post:	28-Mar-2016
Category:	Documents
Upload:	esp-indonesia
View:	233 times
Download:	8 times

Laporan Pelatihan SL KSS PHBM Perhutani FINAL

Documents