PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK

Oleh : Japarmen manalu

KEDUDUKAN PERBANKAN DALAM SISTEM PEREKONOMIANSISTEM PEREKONOMIAN Surplus Income Units Deficit Spending Units

SISTEM KEUANGAN Direct Finance or Indirect Finance Deposit Taker or Fund Provider SISTEM PERBANKAN Indirect Finance Deposit Taker and Fund Provider

DEFINISI & FUNGSI BANK

PEMILIK DANA BANK

PEMINJAM

Bank adalah bidang usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyakLembaga keuangan dengan fungsi intermediasi Lembaga Intermediasi Hanya dapat berjalan bila ada kepercayaan Lembaga Kepercayaan

NERACA BANKAKTIVA Kas Bank Indonesia (giro, SBI) Antarbank Aktiva Surat-surat Berharga Kredit Penyertaan Aktiva Tetap dan Inventaris Rupa-rupa Aktiva PASIVA Giro Tabungan Deposito Antarbank Pasiva Surat-surat Berharga Rupa-rupa Pasiva Modal Cadangan Laba/Rugi

SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIASISTEM PERBANKAN :Dasar Hukum: UU No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan Jenis Bank di Indonesia: 1. Bank Umum 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Jenis Bank berdasarkan pemilik: 1. Bank Milik Pemerintah 2. Bank Milik Pemda 3. Bank Asing 4. Bank Swasta Nasional 5. Bank Campuran Bank umum BPR

Sistem konvensional Sistem Syariah

Dual Banking

Jenis Bank berdasarkan lingkup operasi 1. Bank Devisa 2. Bank Non Devisa

Dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran Pencipta uang Tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran

Peranan BI dlm Kebijakan PerbankanPerbankan Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan yang mengatur dan mengawasi Belum ada

UU No. 11 tahun 1953 ttg Bank Indonesia BI Berperan sebagai penentu kebijakan perbankan Indonesia, atas nama Dewan Moneter UU No. 14 tahun 1967 ttg perbankan Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI atas nama Departemen Keuangan Seluruh ketentuan perbankan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. UU No. 7 tahun 1992 ttg perbankan mengatur mengawasi bank tidak banyak perubahan terkait peranan BI dalam

UU No. 10 tahun 1998 amandemen UU No.7 Tahun 1992 ttg perbankan perubahan mendasar: perizinan bank oleh BI, kepemilikan asing atas bank tidak dibatasi, pengembangan bank berdasarkan syariah, rahasia bank hanya meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya, pembentukan LPS, pendirian badan khusus sementara d/r penyehatan perbankan

UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 ttg Bank Indonesia Pengawasan bank akan dialihkan ke LPJK (selambat-lambatnya 31 Desember 2010)

KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK1. Kewenangan memberikan izin (right to license) : tata cara perizinan dan pendirian bank. 2. Kewenangan mengatur (right to regulate) : menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan. 3. Kewenangan mengawasi (right to control) : secara langsung dan tidak langsung. 4. Kewenangan mengenakan sanksi (right to impose sanction) : terhadap bank yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Mengapa bank diawasi?Perbankan Lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan (terutama di negara berkembang) Kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan Sistem keuangan Sistem perekonomian Biaya perbaikan yang sangat mahal

Di Indonesia, perbankan menguasai +/- 90% aset industri keuangan

Perbankan Sistem dalam Sistem Interdependen

Perbankan Lembaga kepercayaan sangat rentan / fragile

Perlunya bank diatur dan diawasi

Pengaturan & Pengawasan PerbankanSiapa yang mengatur Bank?Pengaturan Bank akan efektif kalau yang mengatur tunggal

Pengaturan Bank oleh Lembaga Otoritas

Siapa yang mengawasi Bank?1. 2. 3. Pengurus (Pemilik dan Pengelola) Masyarakat (Market Discipline) Lembaga Otoritas

Pengawasan BankPengaturan Bank (Prudential Banking Principles)

Pengawasan Bank Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah melaksanakan ketentuan

Oleh Lembaga Otoritas TIDAK LANGSUNG Melalui laporan yang disampaikan oleh bank kepada lembaga otoritas LANGSUNG Mendatangi dan memeriksa bank Umum Khusus Periodik Ad hoc

SISTEM PENGAWASAN BANK1. PENGAWASAN BERDASARKAN KEPATUHAN (COMPLIANCE-BASED SUPERVISION) 2. PENGAWASAN BERDASARKAN RISIKO (RISK-BASED SUPERVISION)Catatan : Secara bertahap, sistem pengawasan akan beralih sepenuhnya pada pengawasan berbasis risiko.

SISTEM PENGAWASAN BANK1. PENGAWASAN BERDASARKAN KEPATUHAN (COMPLIANCEBASED SUPERVISION) : - Menekankan pada pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. - Mengacu pada kondisi bank di masa lalu. 2. PENGAWASAN BERDASARKAN RISIKO (RISK-BASED SUPERVISION) : - Berorientasi ke depan dan memfokuskan pada (i) risiko-risiko yang melekat (inheren) pada aktivitas fungsional bank dan (ii) sistem pengendalian risiko. - Memungkinkan otoritas pengawas untuk proaktif melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul.

SIKLUS PENGAWASAN

UNDERSTANDING INSTITUTION (CORE KNOWLEDGE) ISS EXECUTION & SUPERVISORY ACTIONS QUARTERLY RISK PROFILE ASSESSMENT

SUPERVISORY CYCLEINDIVIDUAL SUPERVISORY STRATEGY (ISS)

EXAMINATION PLAN

RISK FOCUSED EXAMINATION & AUDIT REPORT

Jenis RisikoKREDIT KEPATUHAN PASAR

STRATEGIK

JENIS RISIKO

LIKUIDITAS

REPUTASI HUKUM

OPERASIONAL

Aktivitas UtamaKREDITHuman Resources Management

Treasuri & Investasi

TSI & MIS

AKTIVITAS FUNGSIONAL Trade Finance & Bank Garansi

Operation & Services

Pendanaan & Instr.Utang

CAKUPAN RBS BANK KOMPLEKSTresuri & Investasi-Risiko Kredit

Perkreditan-Risiko Kredit

-Risiko Pasar -Risiko Pasar -Risiko Likuiditas -Risiko Likuiditas SDM -Risiko Operasional -Risiko Operasional -Risiko Operasional -Risiko Hukum -Risiko Hukum -Risiko Hukum -Risiko Reputasi -Risiko Reputasi -Risiko Reputasi -Risiko Strategis -Risiko Strategis -Risiko Kepatuhan -Risiko Kepatuhan --Risiko Kepatuhan Operasional & Jasa TSI / MIS -Risiko Operasional -Risiko Operasional Penilaian -Risiko Hukum -Risiko Hukum -Risiko Reputasi Risiko -Risiko Reputasi -Risiko Strategis -Risiko Kepatuhan --Risiko Kepatuhan Trade Finance & BG Pendanaan & -Risiko Kredit Instrumen Utang -Risiko Pasar -Risiko Pasar -Risiko Operasional -Risiko Likuiditas -Risiko Hukum -Risiko Operasional -Risiko Reputasi --Risiko Kepatuhan --Risiko Kepatuhan

Pemberian sanksiNote : Menjaga efektivitas peraturan dan ketentuan perbankan Perlu ada sanksi

SANKSI ADMINISTRASI Pelanggaran Ketentuan Lalai dalam memberikan Denda uang keterangan yg wajib dipenuhi Teguran tertulis sbgmn dimaksud dlm UU Penurunan Tk Kesehatan Larangan ikut kliring Ps. 30 ayat 1,2 kooperatif thdp pengawasan BI Pembekuan kegiatan usaha ttt Pemberhentian Pengurus Ps. 34 ayat 1,2 Pencantuman dalam DOT Kewajiban menyampaikan Laporankeuangan ke BI

PIDANA Pidana Kejahatan Melanggar - Perizinan bank - Rahasia bank - Perpajakan

Kebijakan dalam hal bank-bank mengalami kesulitanKeadaan normal Kebijakan PerbankanPrudential Banking Regulations mencegah terjadinya bank dalam kesulitan

Keadaan bank dlm kesulitan

Membahayakan kelangsungan usaha bank ybs

Membahayakan bank lainnya (sistem perbankan)

Membahayakan sistem keuangan dan sistem perekonomian

Menambah modal Pergantian pengurus Penghapusbukuan kredit macet Merger, konsolidasi, akuisisi Pengalihan pengelolaan Menjual harta/kewajiban

LIKUIDASI

BI meminta pemerintah membentuk (atas persetujuan DPR) badan khusus yg bersifat sementara untuk penyehatan perbankan

Tingkat Kesehatan BankPengaturan & Pengawasan Bank

Agar bank dapat bekerja dengan baik dan sistem perbankan stabil

Indikator?Indikator keberhasilan pengaturan dan pengawasan bank

Tingkat Kesehatan Bank

Definisi: Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran sistem pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATANPenilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini didasarkan pada faktor CAMELS, dgn skor maksimum untuk setiap komponen = 50Faktor Penilaian Bobot Penilaian Bank Umum C Permodalan 25% 25% 20% 10% 10% 10% BPR 30% 30% 20% 10% 10%

A Kualitas Aktiva Produktif M E L S Kualitas Managemen Rentabilitas Likuiditas Sensitivitas terhadap Risiko Pasar

Hasil penilaian: Skor > 45 35 < Skor < 45 25 < Skor < 35 15 < Skor < 25 10 < Skor < 15 Peringkat Komposit 1 Peringkat Komposit 2 Peringkat Komposit 3 Peringkat Komposit 4 Peringkat Komposit 5 Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

FAKTOR LAIN YANG MENENTUKAN TINGKAT KESEHATAN BANKPelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank Umum meliputi pelanggaran terhadap ketentuan : Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Posisi Devisa Netto (PDN) Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC Know Your Customer)

Faktor-faktor yg menggugurkan tingkat kesehatan

+ BANK SEHAT BANK CUKUP SEHAT BANK KURANG SEHAT

Perselisihan intern Campur tangan pihak di luar bank Window dressing Praktek bank dalam bank Keluar dari kliring Praktek-praktek yang membahayakan kelangsungan usaha bank

BANK DITETAPKAN TIDAK SEHAT

Kapan suatu bank dimasukkan ke dalam pengawasan khusus BI?

Kriteria kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahaBank yang memenuhi satu atau lebih kriteria sbb:

Apa yang dilakukan BI dalam Pengawasan Khusus ?a. Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara tertulis kepada BI selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari BI yang menyatakan CAR kurang dari 8% b. Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan CAR sama dengan atau kurang dari 6%

Apa yang dilakukan BI dalam Pengawasan Khusus ?

lanjutan

Apa yang dilakukan BI dalam Pengawasan Khusus ? (lanjutan)

Ada ketentuan tambahan yaitu: 1. Melaksanakan tindakan perbaikan a.l. :bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal, bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait, bank dikenakan pembatasan rencana ekspansi bank Bank dikenakan pembatasan pembayaran gaji, kompensasi, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 5. Bank dilarang melakukan pembayaran pinjaman subordinasi 6. Bank wajib melaporkan perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% 7. Bank dilarang melakukan perubahan kepemilikan Kecuali atas persetujuan BI 1. 2. 3. 4.

Apa yang dilakukan BI dalam Pengawasan Khusus ? (lanjutan)2. Menyampaikan laporan skedul likuiditas dalam jangka waktu tiga bulan mendatang 3. Menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan dan realisasi pelaksanaan rencana perbaikan modal 4. Apabila diperlukan BI dapat menempatkan pengawas dan/atau pemeriksa (on-site supervisory presence)

Likuidasi BankLikuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Alasan Pencabutan Izin Usaha1. Tindakan penyelamatan yang diminta oleh BI terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. 2. Menurut penilaian BI keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan. 3. Mendapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham bank. 4. Bagi kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri, selain alasan pada angka 1 dan 2, juga karena: a. terdapat permintaan dari kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri b. izin usaha kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut dan/atau kantor pusat dimaksud dilikudiasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat

Jangka waktu likuidasi Selama-lamanya 5 tahun sejak terbentuknya tim likudiasi Apabila melebihi 5 tahun, penjualan aset dilakukan melalui lelang dalam jangka waktu 180 hari sejak berakhirnya pelaksanaan likudiasi bank Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang dicabut izin usahanya karena kesulitan usaha Kantor Cabang yang bersangkutan atau atas permintaan kantor pusatnya, jangka waktu likudiasi selama-lamanya 2 tahun Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang karena izin usaha kantor pusatnya dicabut, pelaksanaan likuidasi selama-lamanya 5 tahun