1
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Tanjung Pandan, 10 April 2017
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
2
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
3
Dasar Hukum Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik
Pasal 2 dan 6 :
Pengecualian informasi publik
Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 101 (b) Semua instansi pengguna wajib menjadikan
NIK sebagai dasar penerbitan dokumen
Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin
Pasal 8–10 : Pendataan fakir miskin
Pasal 11 : Penetapan
Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
Pasal 8–10 : Perlindungan hak pribadi
4
Pokja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
1. Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Penanggung Jawab:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik
5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
7. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
3. Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial
4. Tim Teknis: Gabungan Staff Menko PMK, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Bappenas dan BPS
Menteri Sosial telah membentuk Pokja Pengelola Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin (Keputusan Mensos Nomor 284/HUK/2016), dengan
susunan sebagai berikut:
5
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri
Data Terpadu PPFM (MPM)
6
Alur MPM Data Terpadu PPFM Undang-Undang no 13/2011 Pasal 9
1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan
diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat
tinggalnya.
2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan
setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa
atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan
pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) kepada bupati/walikota melalui camat.
4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan
kepada Menteri.
5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan
validasi terhadap pendaftaran dan perubahan.
7
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM (MPM)
Aktif - Mandiri
• Mengurangi
exclusion error
• Mengintegrasikan
data pemda
DATA TERPADU
Program
Penanganan
Fakir Miskin
(2015)
DATA TERPADU
TERMUTAKHIRKAN
• Jumlah
Rumah Tangga
Bertambah
• Peringkat
Kesejahteraan
Rumah Tangga
Dimutakhirkan
1. Pendaftaran
2. Identifikasi Awal
3. Verifikasi
4. Pemutakhiran Data
8
Alur Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM
1 2 3 4 5
Pendaftar mendatangi
Petugas Pendaftar(Aktif)
atau Petugas Pendaftar
mendatangi ruta yang
diduga miskin (Pasif)
Pendaftar menunjukkan
KTP dan/atau KK
Pemutakhiran
Data Terpadu
PPFM
Verifikasi Rumah
Tangga Identifikasi Awal Pendaftaran
Menggunakan
Formulir
Perubahan/Pendaftar
an Data Terpadu
PPFM
Data elektronik hasil
pendataan dikirimkan
ke Pokja Pengelola
Data Terpadu PPFM
Pemutakhiran Daftar
Sasaran Penerima
Program DESA
Pencocokan Data Rumah
Tangga pendaftar dengan
Data Terpadu PPFM
Penetapan daftar rumah
tangga yang akan
diverifikasi/validasi (prelist)
• Menggunakan basis
Data Terpadu yang
sudah dimutakhirkan
• Kriteria sasaran
penerima program
ditetapkan oleh K/L
• Pemeringkatan
ulang rumah
tangga lama dan
baru
• Menggunakan
metode PMT
Pemerintah Daerah Pokja Data Terpadu PPFM
9
Standar Pelaksanaan Tahap 1 MPM: Pendaftaran
Tujuan: mengumpukan data awal rumah tangga pendaftar untuk
digunakan dalam Tahap 2 MPM (Identifikasi Awal),meliputi
setidaknya variable berikut: 1. Nama, alamat, NIK pendaftar
2. Nama, alamat, NIK, umur, jenis kelamin Kepala Rumah Tangga
3. Jumlah KK dalam rumah tangga
4. Jumlah anggota rumah tangga (ART)
Pelaksana: perangkat kelurahan/desa (sesuai UU no 13/2011 pasal
9 ayat 1)
Dokumen acuan: e-KTP dan Kartu Keluarga
Output: daftar dan data awal rumah tangga pendaftar
10
Standar Pelaksanaan Tahap 2 MPM: Identifikasi Awal
Tujuan: mengidentifikasi kelayakan rumah tangga pendaftar untuk
diverifikasi (Tahap 3 MPM).
Pelaksana: Pemda (pengelola data di tingkat desa atau
kabupaten/kota sesuai dengan kapasitas MIS wilayah setempat).
Kegiatan: mencocokan data pendaftaran dengan Data Terpadu PPFM
menggunakan parameter minimal (NIK, no KK, nama dan alamat)
Output: daftar rumah tangga sasaran verifikasi (prelist)
• Sesuai UU no 13 tahun 2011 pasal 9 ayat 5, rumah tangga yang menjadi sasaran verifikasi (Tahap 3 MPM) adalah:
1. Rumah tangga yang diduga miskin/kurang mampu dan belum terdaftar di dalam Data Terpadu
2. Rumah tangga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu tapi ada perubahan data karakteristik social-ekonomi sejak pendataan terakhir
11
Standar Pelaksanaan Tahap 3 MPM: Verifikasi-Validasi Data Rumah Tangga
Tujuan: mengumpulkan data rinci karakteristik sosial-ekonomi rumah
tangga dalam prelist untuk proses pemeringkatan (Tahap 4 MPM)
Pelaksana: petugas/tim yang ditunjuk pemda dan telah mengikuti
pelatihan verifikasi data rumah tangga
PSKS Dinsos, anggota tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa/kelurahan/dusun (contoh: satgas penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi, tim masyarakat peduli di DKI Jakarta, TPK Dusun di Sleman)
Metode: kunjungan rumah untuk wawancara dan observasi
menggunakan instrument ‘Formulir Pendaftaran/Perubahan Data
Terpadu PPFM’
Output: data rinci karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga dalam
prelist
12
Standar Pelaksanaan Tahap 4 MPM: Pemutakhiran Data Terpadu PPFM
Pelaksana: Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM
Frekuensi: 2 kali dalam setahun
Kegiatan: Integrasi data rumah tangga ‘baru’ ke dalam Data Terpadu Pemutakhiran data rumah tangga ‘lama’ sesuai hasil verifikasi
(Tahap 3 MPM) Pemeringkatan ulang semua rumah tangga yang terdaftar
dalam Data Terpadu PPFM menggunakan metode proxy means testing (PMT)
Output: Jumlah rumah tangga terdaftar dalam Data Terpadu PPFM dapat
bertambah Peringkat baru untuk semua rumah tangga dalam Data Terpadu
PPFM (naik/turun) mempengaruhi elijibilitas sebagai sasaran/penerima manfaat program yang sudah berjalan
13
Standar Pelaksanaan Tahap 5 MPM: Pemutakhiran Daftar Sasaran Program
Pelaksana: Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM
Frekuensi: sesuai kebutuhan program
Kegiatan:
Menyusun daftar sasaran program menggunakan Data Terpadu PPFM yang sudah dimutakhirkan dan kriteria sasaran program yang ditetapkan oleh penyelenggara program
Menyampaikan daftar sasaran program kepada penyelenggara program untuk ditetapkan
Output: Daftar Sasaran Program yang termutakhirkan
Ada sasaran baru yang masuk daftar sasaran
Ada peserta program yang keluar dari daftar sasaran (bila peringkat dalam Data Terpadu naik sedangkan kuota program tidak bertambah)
14
Fase Rintisan MPM
Lokasi:
1. Kab. Banyuwangi 5. Kota Tarakan 9. Kab. Sleman
2. Kota Pasuruan 6. Kota Makassar 10. Kab. Sragen
3. Kota Surabaya 7. Kab. Malinau 11. Kab. Belitung Timur
4. Prov. DKI Jakarta 8. Kab. Musi Banyuasin 12. Kab. Bantaeng
11 kabupaten/kota dan 1 provinsi yang telah melaksanakan kegiatan
pemutakhiran basis data kemiskinan di daerah secara mandiri
Tujuan: mendapatkan masukkan untuk pelaksanaan MPM yang efektif dan
dapat direplikasi secara nasional
15
Rencana Kegiatan April 2017 – Juni 2018
Kegiatan Apr –
Jun’17
Jul-
Des’17
Jan-
Jun’18
WILAYAH RINTISAN
1. Verifikasi Rumah Tangga (Tahap 3 MPM) di
wilayah rintisan
2. Analisis dan pemeringkatan ulang Data Terpadu
PPFM (Tahap 4 MPM)
3. Pemutakhiran daftar sasaran program (Tahap 5
MPM)
4. Evaluasi & diseminasi hasil pelaksanaan rintisan
MPM
WILAYAH REPLIKASI
1. Sosialisasi & bimtek untuk wilayah replikasi I
2. Inisiasi MPM di wilayah replikasi I
3. Sosialisasi & bimtek untuk wilayah replikasi II
4. Inisiasi MPM di wilayah replikasi II
16
Terima kasih