New LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE … · 2019. 5. 14. · Surat Edaran Otoritas...

LAPORAN PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT. BPR ARTA MAS SURAKARTA

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

ARTA MAS SURAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

A. Gambaran Umum PT BPR Arta Mas Surakarta ..................................... 2

B. Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan .............. 2

C. Komitmen dan Tujuan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Arta Mas

Surakarta ................................................................................................. 2

BAB II PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR ARTA MAS SURAKARTA .. 4

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ................................. 4

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ................ 8

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite ................... 11

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi ................................................... 12

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota

Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain

dan/atau Pemegang Saham BPR ........................................................... 13

F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris................................... 13

G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota

Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain,

Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR ................................ 13

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan

Dewan Komisaris .................................................................................. 13

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah ............................................... 14

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ....................................................... 14

K. Jumlah Penyimpangan Intern ................................................................ 14

L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR ....... 15

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan ........................... 15

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik

Nominal Maupun Penerima Dana ......................................................... 15

BAB III KESIMPULAN ............................................................................................ 16

A. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR ................................................................... 16

B. Analisa Penerapan Faktor Tata Kelola ................................................... 17

C. Penutup ................................................................................................... 21

LAMPIRAN


ARTA MAS SURAKARTA

1

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk

memenuhi kewajiban Bank dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata

Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate

Governance pada BPR Arta Mas Surakarta yang tercermin dari System Tata Kelola, yang

mencakup Struktur Tata Kelola, Penerapan Tata Kelola dan Hasil tata Kelola pada 11

(sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder

guna mengetahui kinerja bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada

industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG antara lain:

1. Transparansi (transparancy) yang berarti keterbukaan dalam pengambilan setiap

keputusan.

a. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat

dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholder) sesuai dengan

haknya.

b. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang

berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan

tersebut.

2. Akuntabilitas (accountability) yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih efektif.

a. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat di pertanggungjawabkan

kepada stakeholder

b. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing

karyawan.

3. Pertanggungjawaban (responsobility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan Bank

yang sehat.

a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap

peraturan yang berlaku.

b. Bank berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan

internal yang telah ditetapkan.

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa ada

tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal.

a. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder

manapun serta terbebas dari benturan kepentingan.

b. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari

pihak manapun

5. Kewajaran (fairness) yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang–undangan yang berlaku.


ARTA MAS SURAKARTA

2

a. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas

kesetaraan dan kewajaran

b. Bank membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

A. Gambaran Umum PT BPR Arta Mas Surakarta

PT BPR Arta Mas Surakarta mulai melakukan kegiatan perbankan sejak 05

Januari 1996 dengan nama PT. BPR Ngasem, atas dasar Persetujuan Prinsip

Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1421/MK.17/1994 tertanggal 4

Oktober 1994 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-

17.465HT.01.01.Tahun 1994 tertanggal 29 Nopember 1994.

Tahun 2005, Bank diakuisisi dan berganti nama menjadi PT. BPR Arta Mas

Surakarta dengan dilandasi Akta Notaris Pujiastuti Pangestu, SH Nomor 84 tertanggal

27 Desember 2005 dan melaksanakan operasional di Jl. Raya Kartasura – Boyolali

Km.03, Rt.01 Rw.01, Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Tahun 2016, ada perubahan komposisi pemegang saham yang disahkan

dengan Akta Notaris Sunarto, SH, No 42, tanggal 11 Mei 2018. Susunan pemegang

saham PT BPR Arta Mas Surakarta adalah sebagai berikut :

No. Pemegang Saham Komposisi

1 Drs. Bambang Nuryanto 27,47 %

2 Jimmy Widiharsanto 24,97 %

3 Murdiyana, SE, MM 18,52 %

4 Ir. Gregorius Daryanto 16,02 %

5 Riyanto, S. Pd, MM 7,45 %

6 Fitria Wulan Ayu Sujarwo 5,58 %

Jumlah 100,00 %

B. Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Arta Mas Surakarta mengacu pada

beberapa ketentuan yang berlaku antara lain:

a . Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank

Perkreditan Rakyat.

c . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

d . Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Komitmen dan Tujuan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Arta Mas Surakarta

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan

berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik

(Good Corporate Governance) dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-

hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Bagi PT. BPR Arta Mas Surakarta, penerapan tata kelola perusahaan yang

baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan


ARTA MAS SURAKARTA

3

elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola

yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh

oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan PT. BPR Arta Mas Surakarta.

Komitmen PT. BPR Arta Mas Surakarta untuk melaksanakan penerapan tata kelola

bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, indepedensi, kewajaran dan kehati-

hatian dalam pengelolaan Bank.

b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholder.

c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan

laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan

menggunakan pendekatan resiko (Risk Based Bank Rating/RBBR).


ARTA MAS SURAKARTA

4

BAB II

PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR ARTA MAS SURAKARTA

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Arta Mas Surakarta disusun

sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan

Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan

tata kelola selama tahun 2018 yang meliputi:

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Dewan Direksi PT. BPR Arta Mas Surakarta diangkat oleh RUPS untuk

menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala

kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi

wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman

pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

i. Jumlah dan Komposisi Direksi

PT. BPR Arta Mas Surakarta memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang telah

disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur jumlah

dan komposisi Direksi sesuai modal inti PT. BPR Arta Mas Surakarta yang

memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan integritas,

kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral

yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman

di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus fit and

proper test sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

a. Susunan anggota Direksi Tahun 2018

Nama : Robiansyah, ST

Jabatan : Direktur Utama

Masa Jabatan : Juli 2017 s/d Juli 2022

Domisili : Kabupaten Boyolali

Nama : Purwanto, S. Pd

Jabatan : Direktur

Masa Jabatan : 27 Februari 2018 s/d 27 Februari 2023

Domisili : Kabupaten Boyolali


ARTA MAS SURAKARTA

5

ii. Kriteria Anggota Direksi

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang

cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Integritas, yang paling kurang mencakup:

1) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun

sebelum pengangkatan:

2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau;

3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit

berdasarkan ketetapan pengadilan.

4) Memiliki akhlak dan moral yang baik.

5) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

6) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang

sehat.

7) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan

(fit and proper test); dan

8) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi

perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau

calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak

lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:

1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan

jabatannya;

2) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang

keuangan; dan

3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan Perseroan;

c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet.

d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, peraturan

perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.

e. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota

Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan

derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau

hubungan semenda (menantu atau ipar).

iii. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Direksi sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas,

kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam

penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa

Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016

tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa

Keuangan (fit and proper test).

Setiap anggota Direksi telah mengikuti Fit and Proper Test yang

diselenggarakan oleh Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan dan

memperoleh predikat kelulusan sebagaimana dapat dilihat pada daftar berikut ini:


ARTA MAS SURAKARTA

6

1. Nama : Robiansyah, ST

Jabatan : Direktur Utama

Penyelenggara PKK : Otoritas Jasa Keuangan

Lulus PKK : 16 Mei 2017

Legalitas : Keputusan Dewan Komisioner OJK

Nomor KEP-42/KO.032/2017

2. Nama : Purwanto, S. Pd

Jabatan : Direktur


Lulus PKK : 09 Februari 2018


Nomor KEP-28/KO.0301/2018

iv. Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat, setiap anggota Direksi dilarang untuk rangkap jabatan pada

Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR

dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya

manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai

anggota Direksi BPR.

Anggota Direksi PT. BPR Arta Mas Surakarta tidak memiliki rangkap jabatan

diluar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan

benturan kepentingan yang dilarang dalam peraturan perundangan.


Jabatan di BPR Arta Mas Surakarta : Direktur Utama

Jabatan di Perusahaan lain : -


Jabatan di BPR Arta Mas Surakarta : Direktur


v. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan

yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain:

a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi.

d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

1) Fungsi audit intern;

2) Fungsi manajemen risiko; dan

3) Fungsi kepatuhan

e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat

yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor

ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,

dan/atau otoritas lainnya.


ARTA MAS SURAKARTA

7

f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai,

antara lain dengan adanya:

1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang

menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang

operasional; dan

2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham

dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang

kepegawaian kepada pegawai.

i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu

kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk

meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya.

vi. Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut:

1. Robiansyah, ST

No Nama Pelatihan Tahun Penyelenggara Lokasi

1. Manajemen

Likuiditas BPR

2008 Politeknik

STIBISNIS

Semarang

2. KYC &

Implementasinya di

BPR

2010 PPSDM Widya

Pratama

Semarang

3. Penyusunan Lapbul

BPR

2010 Perbarindo DPC

Kedu

Magelang

4. Kader Calon

Pimpinan BPR

2011 PPSDM Widya

Pratama

Semarang

5. Memahami Program

APU & PPT Dalam

Praktek dan Standar

Penilaian APU &

PPT Dalam Praktek

2013 PPSDM Widya

Pratama

Semarang

6. Diklat & Diskusi

Perpajakan

2014 LP3 Perpajakan Banjarnegara

7. Motivasi Untuk

Meningkatkan

Kinerja

2014 People Impact

Indonesia

Temanggung

8. Pelatihan

Penyusunan Laporan

Tahunan

2015 Perbarindo

Jateng

Semarang

9 Menyusun Peraturan

Perusahaan, Kode

Etik Kerja dan

Komitmen kerja

(KPI)

2018 CV.Meta

Dinamika

Yogyakarta


ARTA MAS SURAKARTA

8

2. Purwanto, S. Pd

No Nama Pelatihan Tahun Penyelenggara Lokasi

1. Komputer 2000 Alfabank Surakarta

2. Aspek Hukum Dalam

Perbankan

2017 PERBARINDO Semarang

3. Pelatihan Sertifikasi

Kompetensi Kerja

Direktur Tingkat I

BPR

2017 DPD Perbarindo

Jawa Tengah

Semarang

4. Exellent Service 2018 Citra Emas Solo

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris untuk PT. BPR Arta Mas Surakarta diangkat oleh RUPS untuk

melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR. Tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa

Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. BPR Arta Mas

Surakarta, serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).

i. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Anggota Komisaris PT. BPR Arta Mas Surakarta posisi Desember 2017

sebanyak 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut:

1. Komisaris Utama

Nama : Drs. Bambang Nuryanto

Masa Jabatan : 21 Mei 2018 s/d 21 Mei 2023

Domisili : Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Komisaris

Nama : Murdiyana, SE. MM

Masa Jabatan : 14 Januari 2017 s/d 14 Januari 2022

Domisili : Daerah Istimewa Yogyakarta

ii. Kiteria Anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang

perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama

menjabat:

a) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.

b) Cakap melakukan perbuatan hukum.

c) Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. Tidak pernah dinyatakan pailit;

2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan

pailit;


ARTA MAS SURAKARTA

9

3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan

keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

d) Dewan Komisaris harus Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan

perundang-undangan dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang

memadai di bidang lain yang dibutuhkan BPR.

e) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.

f) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan

keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan

Komisaris dan/atau anggota Direksi.

g) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas,

kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut.

h) Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota

Direksi oleh Dewan Komisaris harus diputuskan melalui Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif

setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator

lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

i) Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan

pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi BPR, termasuk

kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha BPR, dalam upaya

memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi, bidang

perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategis,

pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang

berlaku.

j) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang

mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris

Independen pada BPR sebelum menjalani masa tunggu selama 1 (satu) tahun.

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif

yang melakukan fungsi pengawasan.

k) Untuk Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang bekerja atau mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau

mengawasi kegiatan BPR dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada

BPR.

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BPR, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak

langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.

5. Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan

yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.


ARTA MAS SURAKARTA

10

iii. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dewan Komisaris sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan

integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus

dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas

Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016

tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak utama Lembaga Jasa

Keuangan. Setiap anggota dewan komisaris telah mengikuti fit and proper test

yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa keuangan dan memperoleh predikat

lulus.

1. Nama : Drs. Bambang Nuryanto

Jabatan : Komisaris Utama

Penyelenggara PKK : Bank Indonesia

Lulus PKK : 22 Februari 2012

Legalitas : Keputusan Gubernur BI

Nomor: 14/18/KEP.GBI/Slo/2012/RHS

2. Nama : Murdiyana, SE. MM.

Jabatan : Komisaris


Lulus PKK : 23 Desember 2016


Nomor: KEP-83/KO.032/2016

iv. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap

jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank

Perkreditan Rakyat Syariah.

b) Anggota Dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan sebagai anggota

Direksi atau Pejabat eksekutif pada BPR, Bank Perkreditan Rakyat Syariah

dan/atau Bank umum.

Informasi rangkap jabatan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Arta Mas Surakarta

tahun 2017:

1. Nama : Drs. Bambang Nuryanto

Jabatan di BPR AMS : Komisaris Utama

Jabatan di Perusahaan lain : Komisaris PT BPR Artha Agung

Yogyakarta.

2. Nama : Murdiyana, SE. MM.

Jabatan di BPR AMS : Komisaris


v. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai

kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain:


ARTA MAS SURAKARTA

11

a) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan

usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

c) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b),

Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

d) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2,

Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan

mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang

mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan

2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

e) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi

dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,

Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

f) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

perbankan; dan/atau

2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan

kelangsungan usaha BPR;

C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan rakyat, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp.

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tidak wajib membentuk Fungsi Komite

namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

i. Fungsi Audit Internal

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif

yang menangani fungsi audit intern dengan susunan sebagai berikut:

1. Nama : Andriyanto

Jabatan : PE Fungsi Audit Internal

ii. Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan

Untuk Fungsi Kepatuhan, petugas membawahi fungsi kepatuhan mengundurkan

diri efektif per 1 September 2018 sehingga terjadi kekosongan petugas yang

membawahi fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko.

i. Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan

pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan

maupun pemantauan hasil audit;


ARTA MAS SURAKARTA

12

2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi,

operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan

langsung dan analisis dokumen;

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan

yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

5. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan

keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan

bertindak independen.

a) Fungsi Manajemen Resiko dan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur

kepatuhan.

2. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan

kegiatan usaha BPR;

3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit

kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan

peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

4. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian

ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan lain yang relevan;

5. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai

kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan lain;

6. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR

sesuai peraturan perundang- undangan;

7. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;

8. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja

Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern

terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Masing-masing anggota Direksi PT. BPR Arta Mas Surakarta tidak memiliki saham

di PT. BPR Arta Mas Surakarta maupun di perusahaan lainnya.


Jabatan di BPR AMS : Direktur Utama



ARTA MAS SURAKARTA

13


Jabatan di BPR AMS : Direktur


E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan

Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang

Saham lainnya.

F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, kepemilikan saham Dewan Komisaris PT.

BPR Arta Mas Surakarta, tersaji dalam tabel berikut:

No. Dewan Komisaris Komposisi

Saham

1 Drs. Bambang Nuryanto (Komisaris Utama) 27,47 %

2 Murdiyana, SE, MM (Komisaris) 18,52 %

G. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang

Saham BPR

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau

hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan

Pemegang Saham lainnya.

H. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain BBagi Direksi Dan Dewan

Komisaris

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang

diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018 (dalam

ribuan rupiah):

Jenis Remunerasi dan Fasilitas

lainnya

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Direksi Dewan Komisaris

Orang Jutaan

Rupiah Orang

Jutaan

Rupiah

1. Remunerasi 0 0 0 0

2. Fasilitas lainnya *) 0 0 0 0

a. Yang dapat dimiliki 0 0 0 0

b. Yang tidak dapat

dimiliki 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 *) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima remunerasi dalam satu tahun

berdasarkan kisaran tingkat penghasilan:


ARTA MAS SURAKARTA

14

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun

Jumlah

Direksi Jumlah Dewan Komisaris

Diatas Rp 2 miliar 0 0

Diatas RP 1 miliar s.d 2 miliar 0 0 Diatas Rp 500 juta s.d 1 miliar 0 0

Rp 500 juta ke bawah 0 0

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

I. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2,6 : 1

2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 : 1

3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,25 : 1

4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1,56 : 1

5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,21 : 1

J. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris

1. Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2018 adalah 4

(empat) kali. Yaitu pada tanggal 17 April 2018, 19 Juli 2018, 17 September 2018

dan 29 Oktober 2018

2. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat adalah

sebanyak 4 (empat) kali dihadiri lengkap oleh kedua anggota Dewan Komisaris dan

Direksi.

K. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR

Selama periode tahun 2018 tidak ada penyimpangan/kecurangan (internal fraud) yang

dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap

(honorer dan outsourcing), sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Dalam 1 tahun Direksi Dewan

Komisaris

Pegawai

Tetap

Pegawai

Tidak Tetap

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Total Fraud - - - - - - - -

Telah Diselesaikan - - - - - - - -

Dalam proses

penyelesaian internal BPR - - - - - - - -

Belum diupayakan

penyelesaiannya - - - - - - - -

Telah ditindaklanjuti

melalui proses hukum - - - - - - - -


ARTA MAS SURAKARTA

15

L. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT.

BPR Arta Mas Surakarta selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui

proses peradilan:

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap) - -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

M. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait:

Nama dan

Jabatan Pihak

yang Memiliki

Benturan

Kepentingan

Nama dan Jabatan

Pengambil Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai

Transaksi

(Juta

Rupiah)

Keterangan

Robiansyah

(Direktur Utama) - Robiansyah (Dirut)

- Febrianto (Man Bisnis)

Kredit 170 Pemberian

kredit sudah

sesuai dengan

SOP dan

peraturan

BMPK untuk

pihak terkait.

Purwanto

(Direktur) - Robiansyah (Dirut)


Kredit 10

Febrianto

(Manajer Bisnis) - Robiansyah (Dirut)


Kredit 140

Wahyu Sigit P

(Manajer Oprsnl)

- Robiansyah (Dirut)


Kredit 3

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik, Baik Nominal

Maupun Penerima Dana

Pada tahun 2018 ini tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun politik.


ARTA MAS SURAKARTA

16

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata

Kelola BPR

Berdasarkan hasil self-assessment posisi tahun 2018, PT. BPR Arta Mas

Surakarta memperoleh Nilai Komposit 1,935 atau predikat “Baik”, dimana rincian

peringkat masing-masing faktor serta Nilai Komposit hasil self assessment adalah

sebagai berikut:

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

No. Faktor Peringkat

(a)

Bobot

(b)

Nilai

(a x b)

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Direksi. 1,346 20,00% 0,27

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Dewan Komisaris. 1,73 15,00% 0,26

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas

atau fungsi komite. 0,00 00,00% 0,00

4 Penanganan benturan kepentingan 2,50 10,00% 0,25

5 Penerapan fungsi kepatuhan 2,10 10,0% 0,21

6 Penerapan fungsi audit intern 1,35 10,00% 0,14

7 Penerapan fungsi audit ekstern 1,80 2,50% 0,045

8 Penerapan manajemen risiko termasuk

system pengendalian intern 3,50 10,00% 0,35

9 Batas maksimum pemberian kredit 2,00 7,50% 0,15

10 Rencana Bisnis BPR 1,54 7,50% 0,12

11 Transparansi kondisi keuangan dan

non keuangan. 1,85 7,50% 0,14

Nilai Komposit 19,716 100,00% 1,935

Predikat: Baik


ARTA MAS SURAKARTA

17

B. Analisa Penerapan Faktor Tata Kelola

Kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan

mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola yang mencakup

Struktur Tata Kelola, Penerapan Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada 11 (sebelas)

faktor yang dipersyaratkan, PT. BPR Arta Mas Surakarta menetapkan peringkat faktor

Penerapan Tata Kelola untuk posisi 31 Desember 2018 pada peringkat 1,935.

Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil akhir Penilaian Sendiri (self

assessment) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa masih ada faktor-faktor positif dari aspek struktur tata kelola dan

proses tata kelola yang dapat mendukung tercapainya hasil tata kelola BPR yang baik

pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan

kinerja dan menjaga risiko bisnis. Meskipun masih terdapat faktor negatif pada

penilaian proses tata kelola BPR, namun demikian tidak terlalu memberikan dampak

yang signifikan kepada hasil tata kelola BPR, mengingat BPR sudah melakukan

langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh manajemen BPR.

Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi

permasalahan berupa kelemahan dan kekuatan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

sebagai berikut:

i. Kelemahan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap pelaksanaan

Penerapan Tata Kelola pada posisi 31 Desember 2018 masih ditemukan adanya

kelemahan yang memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Berikut ini

akan dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan

penyebabnya pada beberapa Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang

masih perlu mendapat perhatian yang khusus dari manajemen BPR diantaranya:

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kelemahan Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi terdapat pada jumlah

dan komposisi Direksi. Dimana pada awal tahun 2018 masih dalam proses

pemenuhan jabatan direktur. Walaupun proses pemenuhan direktur sudah

dilaksankan sejak Desember 2017 namun secara legalitas ijin dari otoritas jasa

keuangan baru terbit tanggal 27 Februari 2018 sehingga calon direktur belum bisa

melaksanakan tugas-tugasnya yang menjadi kewajibannya pada awal tahun 2018.

2) Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat bagi

setiap pengurus dan pegawai belum ada. Namun dari sisi proses tata kelola,

transaksi yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan telah diproses

sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang sudah ada. Manajemen BPR tidak

mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,

selain itu bukti transaksi telah didokumentasikan dengan baik. Sehingga

kelemahan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dari sisi struktur dan infrastruktur

tata kelola karena BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian

benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi BPR.

3) Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko

Kelemahan pada struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata

kelola dan hasil penerapan tata kelola disebabkan pada tahun 2018 BPR belum


ARTA MAS SURAKARTA

18

memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. Selain hal tersebut,

petugas membawahi fungsi kepatuhan mengundurkan diri efektif per 1

September 2018 sehingga terjadi kekosongan petugas yang membawahi fungsi

kepatuhan dan Manajemen Risiko.

4) Penerapan Fungsi Audit Intern

Kelemahan pada Faktor Penerapan Fungsi Audit Intern terhadap aspek struktur

dan infrastruktur tata kelola disebabkan BPR k e k o s o n g a n d ari Pejabat

Eksekutif SPI (Sistem Pengendalian Intern) dari Januari sampai bulan Maret 2018

5) Penerapan Manajemen Resiko termasuk Pengendaliaan Intern.

Kelemahan Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern terhadap aspek struktur

dan infrastruktur tata kelola disebabkan BPR kekosongan posisi manajer Risiko

dari bulan September-Desember 2018 selain itu juga memiliki pedoman kerja,

sistem maupun prosedur. Hal berdampak pada tingginya tingkat NPL atau Kredit

Bermasalah di tahun sebelumnya karena kurang memperhitungkan profil resiko

bisnis yang dihadapi.

ii. Kekuatan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap pelaksanan

Penerapan Tata Kelola PT. BPR Arta Mas Surakarta posisi Desember 2018 banyak

ditemukan faktor-faktor positif, baik pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola,

proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola yang menjadi kekuatan

dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola terhadap masing-masing faktor yang

menurut PT. BPR Arta Mas Surakarta dapat memberikan kekuatan dalam pelaksanaan

Penerapan tata kelola:

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, jumlah dan komposisi

memang belum sesuai sampai 27 Februari 2018 dengan skala usaha PT. BPR

Arta Mas Surakarta dengan modal inti kurang dari 50 Milyar. Dari sisi proses

tata kelola, Direksi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

dengan baik. Sehingga kekuatan pelaksanaan Penerapan tata kelola, baik dari sisi

struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola, pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Direksi maka dapat memberikan dampak positif pada

hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin

dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja bisnis dan operasional BPR.

2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dari aspek struktur tata kelola, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah

sesuai dengan skala usaha BPR dan memenuhi persyaratan Penerapan tata kelola

yang baik. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

Dari sisi proses tata kelola, Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara memadai. Sehingga dengan kekuatan penerapan tata

kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata

kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maka dapat

memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun

secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan

kinerja dan menjaga risiko.


ARTA MAS SURAKARTA

19

3) Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko

Kekuatan Penerapan tata kelola PT. BPR Arta Mas Surakarta Penerapan fungsi

Kepatuhan pada struktur dan infrastruktur tata kelola karena PT. BPR Arta Mas

Surakarta telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan

dan Manajemen Resiko sampai akhir Agustus 2018. Dari sisi proses penerapan

tata kelola Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Resiko sudah

melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara memadai. Sehingga dengan

kekuatan pelaksanaan Penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan

infrastruktur tata kelola dan proses tata kelola penerapan fungsi Kepatuhan BPR

maka dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari

telah disampaikannya Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disamping itu BPR telah menurunkan

tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan membangun budaya

kepatuhan dalam pengambilan keputusan serta dalam kegiatan operasional harian

BPR.

4) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dari aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, struktur organisasi Audit Intern

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit

Intern sudah dilaksanakan pada bulan Maret 2018. Kelembagaan Audit Internal

independen terhadap satuan kerja operasional BPR.

5) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola penunjukan Audit Ekstern kepada

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memenuhi aspek-aspek

yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dari sisi proses tata kelola

Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional pada

bulan Januari 2019 untuk tahun pemeriksaan tahun 2018. Sehingga dengan

kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan

infrastruktur tata kelola maupun proses tata kelola Penerapan Fungsi Audit

Ekstern dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin

dari hasil pemeriksaan Audit Ekstern yang telah menggambarkan permasalahan

BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) oleh KAP yang ditunjuk.

6) Penerapan Manajemen Resiko termasuk Pengendaliaan Intern.

Pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola BPR telah memiliki Pejabat

Eksekutif yang membawahi fungsi Manajemen Resiko. Hasil yang diperoleh

dengan penerapan tata kelola berdampak pada turunnya tingkat NPL atau Kredit

Bermasalah di akhir tahun dan meningkatnya tingkat kesehatan bank.

7) Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Dengan Berpedoman

Pada Ketentuan BMPK

Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana PT BPR Arta Mas Surakarta

berpedoman pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bab VII pasal 64 tentang Batas Maksimum

Pemberian Kredit serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/26/DKBU Tanggal 19


ARTA MAS SURAKARTA

20

September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank

Perkreditan Rakyat.

Sedangkan besaran penyediaan dana kepada Pihak terkait dan Pihak Tidak Terkait

mengacu pada POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum

Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan setiap bulan dilaporkan secara

online melalui aplikasi laporan bulanan ke Bank Indonesia.

Sebagai tindak lanjut penerapan POJK tersebut, PT BPR Arta Mas Surakarta juga

menerbitkan peraturan-peraturan internal sebagai rambu-rambu yang wajib ditaati

dalam proses pemberian kredit kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait.

Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain:

No. Peraturan Internal Tentang

1 SOP Perkreditan Standar Operasional Prosedur Perkreditan

2 Nomor: 005/SK-

DIR/BPR-AMS/III/2018 Kewenangan Pemutusan Pemberian Kredit *

3 Nomor: 006/SK-

DIR/BPR-AMS/III/2018

Tingkat Bunga Dan Jangka Waktu Pinjaman

Yang Diberikan*

4 Nomor: 029/SK-

DIR/BPR-AMS/IX/2018 Kredit Karyawan

5 Nomor: 031/SK-

DIR/BPR-AMS/XII/2018 Pembagian Wewenang

8) Rencana Bisnis BPR

Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola PT. BPR Arta Mas

Surakarta telah menyusun rencana strategis dalam Rencana Jangka Panjang

(Business Plan) yang telah sesuai dengan visi dan misi PT. BPR Arta Mas

Surakarta. Dari sisi proses penerapan tata kelola BPR telah menyusun Rencana

Bisnis BPR secara realistis, komprehensif dan terukur dengan tetap

mengutamakan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal

dan eksternal.

9) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola PT BPR Arta Mas

Surakarta telah memiliki sistem informasi yang memadai serta didukung oleh

sumber daya manusia yang kompeten. Dari sisi proses penerapan tata kelola PT.

BPR Arta Mas Surakarta telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non

keuangan, informasi produk, laporan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang

berlaku. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari

segi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola dapat

memberikan dampak positif yang tercermin dari Laporan Tahunan yang

dipublikasikan dan laporan penanganan pengaduan nasabah telah disampaikan

secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


ARTA MAS SURAKARTA

21

C. Penutup

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Arta Mas Surakarta tahun

laporan Desember 2018 untuk periode penilaian 31 Desember 2018 yang disusun sesuai

dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 4/POJK.03/2015 dan

disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016

perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi

Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Penerapan

Tata Kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2018. Sehingga dengan

disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan

informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip

transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran BPR.

Surakarta, April 2019

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Arta Mas Surakarta

ROBIANSYAH, ST

Direktur Utama

Drs. BAMBANG NURYANTO

Komisaris Utama


ARTA MAS SURAKARTA

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling

sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu

anggota Direksi bertindak sebagai

Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling

sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu

anggota Direksi bertindak sebagai

Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat

tinggal di kota/kabupaten yang

sama, atau kota/kabupaten yang

berbeda pada provinsi yang sama,

atau kota/kabupaten di provinsi lain

yang berbatasan langsung dengan

kota/kabupaten pada provinsi lokasi

Kantor Pusat BPR.

3) Anggota Direksi tidak merangkap

jabatan pada Bank, Perusahaan Non

Bank dan/atau lembaga lain (partai

politik atau organisasi

kemasyarakatan).

4) Mayoritas anggota Direksi tidak

memiliki hubungan keluarga atau

semenda sampai dengan derajat

kedua dengan sesama anggota

Direksi...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris.

5) Direksi tidak menggunakan

penasihat perorangan dan/atau

penyedia jasa profesional sebagai

konsultan kecuali memenuhi

persyaratan yaitu untuk proyek

yang bersifat khusus yang dari sisi

karakteristik proyeknya

membutuhkan adanya konsultan;

telah didasari oleh kontrak yang

jelas meliputi lingkup pekerjaan,

tanggung jawab, produk yang

dihasilkan, dan jangka waktu

pekerjaan, serta biaya; dan

perorangan dan/atau penyedia jasa

profesional adalah pihak

independen yang memiliki

kualifikasi untuk proyek yang

bersifat khusus dimaksud.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus

Uji Kemampuan dan Kepatutan dan

telah diangkat melalui RUPS

termasuk perpanjangan masa

jabatan Direksi telah ditetapkan

oleh RUPS sebelum berakhir masa

jabatannya.

Jumlah jawaban pada Skala

Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

Hasil perkalian untuk masing-

masing Skala Penerapan 5 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala

Penerapan 5

Perhitungan rata-rata dengan dibagi

jumlah pertanyaan (S): 6 0,83

Dikali dengan bobot Struktur dan

Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% 0,416

B. Proses...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7) Direksi melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara

independen dan tidak memberikan

kuasa umum yang dapat

mengakibatkan pengalihan tugas

dan wewenang tanpa batas.

8) Direksi menindaklanjuti temuan

audit dan rekomendasi dari Pejabat

Eksekutif yang ditunjuk sebagai

auditor intern, auditor ekstern, dan

hasil pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau hasil

pengawasan otoritas lain.

9) Direksi menyediakan data dan

informasi yang lengkap, akurat,

terkini, dan tepat waktu kepada

Dewan Komisaris.

10) Pengambilan keputusan rapat

Direksi yang bersifat strategis

dilakukan berdasarkan musyawarah

mufakat, suara terbanyak dalam hal

tidak tercapai musyawarah mufakat,

atau sesuai ketentuan yang berlaku

dengan mencantumkan dissenting

opinion jika terdapat perbedaan

pendapat.

11) Direksi tidak menggunakan BPR

untuk kepentingan pribadi, keluarga,

dan/atau pihak lain yang dapat

merugikan atau mengurangi

keuntungan BPR, serta tidak

mengambil dan/atau menerima

keuntungan pribadi dari BPR, selain

remunerasi dan fasilitas lainnya yang

ditetapkan RUPS.

12) Anggota Direksi membudayakan

pembelajaran secara berkelanjutan

dalam rangka peningkatan

pengetahuan...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

pengetahuan tentang perbankan dan

perkembangan terkini terkait bidang

keuangan/lainnya yang mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya pada seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi antara lain

dengan peningkatan keikutsertaan

pegawai BPR dalam

pendidikan/pelatihan dalam rangka

pengembangan kualitas individu.

13) Anggota Direksi mampu

mengimplementasikan kompetensi

yang dimilikinya dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya,

antara lain pemahaman atas

ketentuan mengenai prinsip kehati-

hatian.

14) Direksi memiliki dan melaksanakan

pedoman dan tata tertib kerja

anggota Direksi yang paling sedikit

mencantumkan etika kerja, waktu

kerja, dan peraturan rapat.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 15


jumlah pertanyaan (P): 8 1,875

Dikali dengan bobot Proses

Penerapan Tata Kelola (P): 40% 0,75

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15) Direksi mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugasnya kepada

pemegang saham melalui RUPS.

16) Direksi mengkomunikasikan kepada

seluruh pegawai mengenai kebijakan

strategis BPR di bidang kepegawaian.

17) Hasil...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam

risalah rapat dan didokumentasikan

dengan baik, termasuk

pengungkapan secara jelas

dissenting opinions yang terjadi

dalam rapat Direksi, serta dibagikan

kepada seluruh Direksi.

18) Terdapat peningkatan pengetahuan,

keahlian, dan kemampuan anggota

Direksi dan seluruh pegawai dalam

pengelolaan BPR yang ditunjukkan

antara lain dengan peningkatan

kinerja BPR, penyelesaian

permasalahan yang dihadapi BPR,

dan pencapaian hasil sesuai

ekspektasi stakeholders.

19) Direksi menyampaikan laporan

penerapan Tata Kelola pada Otoritas

Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di

Indonesia, dan 1 (satu) kantor media

atau majalah ekonomi dan keuangan

sesuai ketentuan.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 9


jumlah pertanyaan (H): 5 1,8

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan

Tata Kelola (H): 10% 0,18

Penjumlahan S + P + H 1,346

Total Penilaian Faktor 1

Dikalikan dengan bobot Faktor 1:

20%

0,27

Pelaksanaan...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris


Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling

sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima

puluh milyar rupiah):

Jumlah anggota Dewan Komisaris

paling sedikit 3 (tiga) orang.


Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah):

Jumlah anggota Dewan Komisaris

paling sedikit 2 (dua) orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris

tidak melampaui jumlah anggota

Direksi sesuai ketentuan.

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris

telah lulus Uji Kemampuan dan

Kepatutan dan telah diangkat

melalui RUPS. Dalam hal BPR

memperpanjang masa jabatan

anggota Dewan Komisaris, RUPS

yang menetapkan perpanjangan

masa jabatan anggota Dewan

Komisaris dilakukan sebelum

berakhirnya masa jabatan.

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan

Komisaris bertempat tinggal di

provinsi yang sama atau di

kota/kabupaten pada provinsi lain

yang berbatasan langsung dengan

provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

5) BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti

paling sedikit

Rp80.000.000.000,00 (delapan

puluh milyar rupiah) paling

sedikit 50% (lima puluh persen)

dari...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

dari jumlah anggota Dewan

Komisaris adalah Komisaris

Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti

paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima

puluh milyar rupiah) dan kurang

dari Rp80.000.000.000,00

(delapan puluh milyar rupiah),

paling sedikit satu anggota

Dewan Komisaris merupakan

Komisaris Independen.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman

dan tata tertib kerja termasuk

pengaturan etika kerja, waktu kerja,

dan rapat.

7) Dewan Komisaris tidak merangkap

jabatan sebagai anggota Dewan

Komisaris pada lebih dari 2 (dua)

BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai

Direksi atau pejabat eksekutif pada

BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris

tidak memiliki hubungan keluarga

atau semenda sampai dengan derajat

kedua dengan sesama anggota

Dewan Komisaris atau Direksi.

9) Seluruh Komisaris Independen tidak

ada yang memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau

hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris lain, Direksi

dan/atau pemegang saham

pengendali atau hubungan lain yang

dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak

independen.

Jumlah...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 15






10) Dewan Komisaris telah

melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab serta memberikan nasihat

kepada Direksi, antara lain

pemberian rekomendasi atau nasihat

tertulis terkait dengan pemenuhan

ketentuan BPR termasuk prinsip

kehati-hatian.

11) Dalam rangka melakukan tugas

pengawasan, Komisaris

mengarahkan, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

strategis BPR.

12) Dewan Komisaris tidak terlibat

dalam pengambilan keputusan

kegiatan operasional BPR, kecuali

dalam hal penyediaan dana kepada

pihak terkait sebagaimana diatur

dalam ketentuan mengenai batas

maksimum pemberian kredit BPR

dan hal-hal lain yang ditetapkan

dalam peraturan perundangan dalam

rangka melaksanakan fungsi

pengawasan.

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa

Direksi menindaklanjuti temuan

audit intern, audit ekstern, hasil

pengawasan...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan, dan/atau hasil

pengawasan otoritas lainnya antara

lain dengan meminta Direksi untuk

menyampaikan dokumen hasil

tindak lanjut temuan.

14) Dewan Komisaris menyediakan

waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara optimal dan

menyelenggarakan Rapat Dewan

Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 3 bulan yang dihadiri oleh

seluruh anggota Dewan Komisaris.

15) Pengambilan keputusan rapat

Dewan Komisaris yang bersifat

strategis telah dilakukan

berdasarkan musyawarah mufakat

atau suara terbanyak dalam hal

tidak tercapai musyawarah mufakat,

atau sesuai ketentuan yang berlaku

dengan mencantumkan dissenting

opinion jika terdapat perbedaan

pendapat.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak

memanfaatkan BPR untuk

kepentingan pribadi, keluarga,

dan/atau pihak lain yang merugikan

atau mengurangi keuntungan BPR,

serta tidak mengambil dan/atau

menerima keuntungan pribadi dari

BPR, selain remunerasi dan fasilitas

lainnya yang ditetapkan RUPS.

17) Anggota Dewan Komisaris

melakukan pemantauan terhadap

laporan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan

yang memerlukan tindak lanjut

Direksi...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

Direksi.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 14






18) Hasil rapat Dewan Komisaris

dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasikan dengan baik dan

jelas, termasuk dissenting opinions

yang terjadi jika terdapat perbedaan

pendapat, serta dibagikan kepada

seluruh anggota Dewan Komisaris.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 2


jumlah pertanyaan (H): 1 2





Dikalikan dengan bobot Faktor 2

BPR dengan Bobot A, B, & C: 15%

BPR dengan Bobot D: 12,5%

0,26

Kelengkapan...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau

Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki

modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00

(delapan puluh milyar rupiah)


Kelola (S)

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan

Komite Pemantau Risiko dengan

anggota Komite sesuai ketentuan.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 0


jumlah pertanyaan (S): 1 0


Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% 0


2) Komite Audit melakukan evaluasi

terhadap penerapan fungsi audit

intern.

3) Komite Pemantau Risiko melakukan

evaluasi terhadap penerapan fungsi

manajemen risiko.

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa

Komite yang dibentuk menjalankan

tugasnya secara efektif antara lain

telah sesuai dengan pedoman dan

tata tertib kerja.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 0

Perhitungan...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


jumlah pertanyaan (P): 3 0


Penerapan Tata Kelola (P): 40% 0


5) Komite memberikan rekomendasi

terkait penerapan audit intern dan

fungsi manajemen risiko kepada

Dewan Komisaris untuk tindak

lanjut kepada Direksi BPR.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 0




Tata Kelola (H): 10% 0

Penjumlahan S + P + H 0


Dikalikan dengan bobot Faktor 3

BPR dengan Bobot A, B, & C: 0%

BPR dengan Bobot D: 2,5%

0

No

Kriteria / Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

4 Penanganan Benturan Kepentingan


Kelola (S)

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan

prosedur penyelesaian mengenai

benturan kepentingan yang mengikat

setiap pengurus dan pegawai BPR

termasuk administrasi, dokumentasi

dan pengungkapan benturan

kepentingan...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

kepentingan dimaksud dalam

Risalah Rapat.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 3






2) Dalam hal terjadi benturan

kepentingan, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan

Pejabat Eksekutif tidak mengambil

tindakan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan BPR, atau

tidak mengeksekusi transaksi yang

memiliki benturan kepentingan

tersebut.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 2






3) Benturan kepentingan yang dapat

merugikan BPR atau mengurangi

keuntungan BPR diungkapkan

dalam setiap keputusan dan telah

terdokumentasi dengan baik.

Jumlah...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 2








10%

0,25

No


Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan


Kelola (S)


sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima


Anggota Direksi yang membawahkan

fungsi kepatuhan memenuhi

persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai

Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang

operasional penghimpunan dan

penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara

independen.


Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah):

Anggota Direksi yang membawahkan

fungsi...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

fungsi kepatuhan tidak menangani

penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan

fungsi kepatuhan memahami

peraturan Otoritas Jasa Keuangan

dan peraturan perundang-undangan

lain yang berkaitan dengan

perbankan.


sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima


Pelaksanaan fungsi kepatuhan

dilakukan dengan membentuk

satuan kerja kepatuhan yang

independen terhadap satuan kerja

atau fungsi operasional.


Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan

dilakukan dengan menunjuk Pejabat

Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan independen terhadap

satuan kerja atau fungsi operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat


kepatuhan menyusun dan/atau

mengkinikan pedoman kerja, sistem,

dan prosedur kepatuhan.

5) BPR memiliki ketentuan intern

mengenai tugas, wewenang, dan

tanggung jawab bagi satuan kerja

kepatuhan atau Pejabat Eksekutif

yang menangani fungsi kepatuhan.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5



Total...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Penerapan 11







fungsi kepatuhan menetapkan

langkah-langkah yang diperlukan

untuk memastikan BPR telah

memenuhi seluruh peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lain

termasuk penyampaian laporan

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

otoritas lainnya.


Fungsi Kepatuhan melakukan upaya

untuk mendorong terciptanya

budaya kepatuhan BPR antara lain

melalui sosialisasi dan pelatihan

ketentuan terkini.


fungsi kepatuhan memantau dan

menjaga kepatuhan BPR terhadap

seluruh komitmen yang dibuat oleh

BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan

termasuk melakukan tindakan

pencegahan apabila terdapat

kebijakan dan/atau keputusan

Direksi BPR yang menyimpang dari

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

dan peraturan perundang-undangan.



kepatuhan memastikan bahwa

seluruh kebijakan, ketentuan,

sistem, dan prosedur, serta kegiatan

usaha...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

usaha yang dilakukan BPR telah

sesuai dengan ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan.



kepatuhan melakukan reviu

dan/atau merekomendasikan

pengkinian dan penyempurnaan

kebijakan, ketentuan, sistem

maupun prosedur yang dimiliki oleh

BPR agar sesuai dengan ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 10






11) BPR berhasil menurunkan tingkat

pelanggaran terhadap ketentuan.


fungsi kepatuhan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab secara berkala

kepada Direktur Utama dengan

tembusan kepada Dewan Komisaris.

Dalam hal anggota Direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan

adalah Direktur Utama, laporan

disampaikan kepada Dewan

Komisaris.

13) Anggota...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Fungsi Kepatuhan menyampaikan

laporan khusus kepada Otoritas

Jasa Keuangan apabila terdapat

kebijakan atau keputusan Direksi

yang menyimpang dari peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau

peraturan perundang-undangan lain,

sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 6








10%

0,21

No


Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

6 Penerapan Fungsi Audit Intern

A.Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola (S)


sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima


BPR memiliki Satuan Kerja Audit

Intern (SKAI).

BPR...


Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang

bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi kepatuhan telah

memiliki dan mengkinikan pedoman

kerja serta sistem dan prosedur

untuk melaksanakan tugas bagi

auditor intern sesuai peraturan

perundang-undangan dan telah

disetujui oleh Direktur Utama dan

Dewan Komisaris.


menangani fungsi kepatuhan

independen terhadap satuan kerja

operasional (satuan kerja terkait

dengan penghimpunan dan

penyaluran dana).


menangani fungsi kepatuhan

bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Utama.

5) BPR memiliki program rekrutmen

dan pengembangan sumber daya

manusia yang melaksanakan fungsi

audit intern.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 10





B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) BPR menerapkan fungsi audit intern

sesuai dengan ketentuan pedoman

audit...

audit intern yang telah disusun oleh

BPR pada seluruh aspek dan unsur

kegiatan yang secara langsung

diperkirakan dapat mempengaruhi

kepentingan BPR dan masyarakat.


sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima


BPR menugaskan pihak ekstern

untuk melakukan kaji ulang paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)

tahun atas kepatuhan terhadap

standar pelaksanaan fungsi audit

intern, dan kelemahan SOP audit

serta perbaikan yang mungkin

dilakukan.

8) Pelaksanaan fungsi audit intern

(kegiatan audit) dilaksanakan secara

memadai dan independen yang

mencakup persiapan audit,

penyusunan program audit,

pelaksanaan audit, pelaporan hasil

audit, dan tindak lanjut hasil audit.

9) BPR melaksanakan peningkatan

mutu keterampilan sumber daya

manusia secara berkala dan

berkelanjutan terkait dengan

penerapan fungsi audit intern.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 2







menangani fungsi kepatuhan telah

menyampaikan laporan pelaksanaan

audit...

audit intern kepada Direktur Utama

dan Dewan Komisaris dengan

tembusan kepada anggota Direksi

yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

11) BPR telah menyampaikan laporan

pelaksanaan dan pokok-pokok hasil

audit intern dan laporan khusus

(apabila ada penyimpangan) kepada

Otoritas Jasa Keuangan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima


BPR menyampaikan laporan hasil

kaji ulang oleh pihak ekstern kepada




sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima


BPR menyampaikan laporan

pengangkatan atau pemberhentian

Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan.


Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan

pengangkatan atau pemberhentian

Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi

audit intern kepada Otoritas Jasa


Jasa Keuangan.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 6

Perhitungan...








10%

0,14

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

7

Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi

BPR dengan total aset paling sedikit

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah)


Kelola (S)

1) Penugasan audit kepada Akuntan

Publik dan Kantor Akuntan Publik

(KAP) memenuhi aspek-aspek

legalitas perjanjian kerja, ruang

lingkup audit, standar profesional

akuntan publik, dan komunikasi

antara Otoritas Jasa Keuangan

dengan KAP dimaksud.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 2






2) Dalam pelaksanaan audit laporan

keuangan BPR, BPR menunjuk

Akuntan Publik dan KAP yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

serta...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

serta memperoleh persetujuan RUPS

berdasarkan usulan Dewan

Komisaris.

3) BPR telah melaporkan hasil audit

KAP dan Management Letter kepada

Otoritas Jasa Keuangan.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 3






4) Hasil audit dan Management letter

telah menggambarkan permasalahan

BPR dan disampaikan secara tepat

waktu kepada BPR oleh KAP yang

ditunjuk.

5) Cakupan hasil audit paling sedikit

sesuai dengan ruang lingkup audit

sebagaimana diatur dalam ketentuan



Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 4








BPR...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

BPR dengan Bobot A: 0%

BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5% 0,45

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

8 Penerapan Manajemen Risiko,

Termasuk Sistem Pengendalian Intern


Kelola (S)


sedikit Rp80.000.000.000,00

(delapan puluh milyar rupiah)

BPR telah membentuk Komite

Manajemen Risiko dan satuan kerja

Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah) dan kurang dari

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

milyar rupiah)

BPR telah membentuk satuan kerja

Manajemen Risiko;


Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang

Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap penerapan fungsi

Manajemen Risiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen

Risiko, prosedur Manajemen Risiko,

dan penetapan limit Risiko.

3) BPR memiliki kebijakan dan

prosedur secara tertulis mengenai

pengelolaan risiko yang melekat pada

produk dan aktivitas baru sesuai

ketentuan.

Jumlah...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 15






4) Direksi:

a. menyusun kebijakan dan

pedoman penerapan Manajemen

Risiko secara tertulis, dan

b. mengevaluasi dan memutuskan

transaksi yang memerlukan

persetujuan Direksi.

5) Dewan Komisaris:

a. menyetujui dan mengevaluasi

kebijakan Manajemen Risiko,

b. mengevaluasi pertanggung

jawaban Direksi atas

pelaksanaan kebijakan

Manajemen Risiko, dan

c. mengevaluasi dan memutuskan

permohonan Direksi yang

berkaitan dengan transaksi yang

memerlukan persetujuan Dewan

Komisaris.

6) BPR melakukan proses identifikasi,

pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian Risiko terhadap

seluruh faktor Risiko yang bersifat

material.

7) BPR menerapkan sistem

pengendalian intern yang

menyeluruh.

8) BPR...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

8) BPR menerapkan manajemen risiko

atas seluruh risiko yang diwajibkan


Keuangan.

9) BPR memiliki sistem informasi yang

memadai yaitu sistem informasi

manajemen yang mampu

menyediakan data dan informasi

yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10) Direksi telah melakukan

pengembangan budaya manajemen

risiko pada seluruh jenjang

organisasi dan peningkatan

kompetensi sumber daya manusia

antara lain melalui pelatihan

dan/atau sosialisasi mengenai

manajemen risiko.


Penerapan:

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 14






11) BPR menyusun laporan profil risiko

dan profil risiko lain (jika ada) yang

dilaporkan kepada Otoritas Jasa


Jasa Keuangan.

12) BPR menyusun laporan produk dan

aktivitas baru yang dilaporkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan


Keuangan.

Jumlah...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 4








10%

0,35

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit


Kelola (S)

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem

dan prosedur tertulis yang memadai

terkait dengan BMPK termasuk

pemberian kredit kepada pihak

terkait, debitur grup, dan/atau

debitur besar, berikut monitoring dan

penyelesaian masalahnya sebagai

bagian atau bagian terpisah dari

pedoman kebijakan perkreditan BPR.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 2



Dikali...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)




2) BPR secara berkala mengevaluasi

dan mengkinikan kebijakan, sistem

dan prosedur BMPK agar

disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan.

3) Proses pemberian kredit oleh BPR

kepada pihak terkait dan/atau

pemberian kredit besar telah

memenuhi ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan tentang BMPK dan

memperhatikan prinsip kehati-

hatian maupun peraturan

perundang-undangan.


Penerapan:

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 4






4) Laporan pemberian kredit oleh BPR

kepada pihak terkait dan/atau

pemberian kredit yang melanggar

dan/atau melampaui BMPK telah

disampaikan secara berkala kepada

Otoritas Jasa Keuangan secara benar

dan tepat waktu sesuai ketentuan


5) BPR tidak melanggar dan/atau

melampaui BMPK sesuai ketentuan


Jumlah...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 4








7,5%

0,15

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

10 Rencana Bisnis BPR


Kelola (S)

1) Rencana bisnis BPR telah disusun

oleh Direksi dan disetujui oleh

Dewan Komisaris sesuai dengan visi

dan misi BPR.

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan

rencana strategis jangka panjang

dan rencana bisnis tahunan

termasuk rencana penyelesaian

permasalahan BPR yang signifikan

dengan cakupan sesuai ketentuan


3) Rencana bisnis BPR didukung

sepenuhnya oleh pemegang saham

dalam rangka memperkuat

permodalan dan infrastruktur yang

memadai antara lain sumber daya

manusia, teknologi informasi,

jaringan...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

jaringan kantor, kebijakan, dan

prosedur.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 5






4) Rencana bisnis BPR disusun dengan

mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal

yang dapat mempengaruhi

kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan

prinsip kehati-hatian; dan

c. penerapan manajemen risiko.

5) Dewan Komisaris melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan

rencana bisnis BPR.


Penerapan:

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 3






6) Rencana bisnis termasuk perubahan

rencana bisnis disampaikan kepada



Jumlah...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 1








7,5%

0,12

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan

Non Keuangan


Kelola (S)

1) Tersedianya sistem pelaporan

keuangan dan non keuangan yang

didukung oleh sistem informasi

manajemen yang memadai sesuai

ketentuan termasuk sumber daya

manusia yang kompeten untuk

menghasilkan laporan yang lengkap,

akurat, kini, dan utuh.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 2



Dikali...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)




2) BPR menyusun laporan keuangan

publikasi setiap triwulanan dengan

materi paling sedikit memuat laporan

keuangan, informasi lainnya,

susunan pengurus dan komposisi

pemegang saham sesuai ketentuan


3) BPR menyusun laporan tahunan

dengan materi paling sedikit memuat

informasi umum, laporan keuangan,

opini dari akuntan publik atas

laporan keuangan tahunan BPR

(apabila ada), seluruh aspek

transparansi dan informasi, serta

seluruh aspek pengungkapan sesuai


4) BPR melaksanakan transparansi

informasi mengenai produk, layanan

dan/atau penggunaan data nasabah

BPR dengan berpedoman pada

persyaratan dan tata cara sesuai


5) BPR menyusun dan menyajikan

laporan dengan tata cara, jenis dan

cakupan sebagaimana diatur dalam



Penerapan:

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 7





C. Hasil...

No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

Keterangan SB

(1)

B

(2)

CB

(3)

KB

(4)

TB

(5)


6) Laporan tahunan dan laporan

keuangan publikasi ditandatangani

paling sedikit oleh 1 (satu) anggota

Direksi dengan mencantumkan

nama secara jelas serta disampaikan

secara lengkap dan tepat waktu

kepada Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau dipublikasikan sesuai


7) Laporan penanganan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan, dan

laporan pengaduan dan tindak lanjut

pelayanan dan penyelesaian

pengaduan disampaikan sesuai

ketentuan secara tepat waktu.


Penerapan

a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5




Penerapan 3








BPR dengan Bobot A: 10%

BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%

0,14

Faktor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Nilai

Komposit

Total Penilaian

Faktor 0,27 0,26 0,00 0,25 0,21 0,14 0,045 0,35 0,15 0,12 0,14 1,935

Predikat Komposit

BAIK

Date post:	26-Oct-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	2 times
Download:	0 times

New LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE … · 2019. 5. 14. · Surat Edaran Otoritas...

Documents