+ All Categories
Home > Documents > PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

Date post: 29-Oct-2021
Category:
Upload: others
View: 12 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
64
i PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM MEMBENTUK PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS SKRIPSI Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Oleh SITI FARIDAH 8111417317 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2020
Transcript
Page 1: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

i

PERAN PERANCANG PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM

MEMBENTUK PRODUK HUKUM DAERAH YANG

BERKUALITAS

HALAMA N SAMPUL

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SITI FARIDAH

8111417317

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

Page 2: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

ii

Page 3: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

iii

Page 4: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

iv

Page 5: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

v

Page 6: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. Anyone can steal your idea, but no one can steal your execution (Nadiem

Makarim)

2. If you want to, you’ll find success, if you don’t want to you’ll find excuses

(Rhenald Kasali)

3. I am not in competition with anyone but myself. My goal is to improve

myself continuously (Bill Gates)

Persembahan

Untuk Papah, Mamah

Page 7: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi

Maha Penyayang karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat

menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi dengan judul “Peran Perancang

Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dalam

Membentuk Produk Hukum Daerah yang Berkualitas”. Penyelesaian skripsi ini

bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari

doa, dukungan, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis

dengan hormat dan bangga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri

Semarang.

2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas

Negeri Semarang.

3. Prof. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas

Hukum Universitas Negeri Semarang.

4. Dani Muhtada, M.Ag., M.P.A., Ph.D., Dosen Pembimbing Skripsi yang

dengan sabar telah memberikan arahan dan nasihat selama penulis

menyusun skripsi ini.

5. Jajaran Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang.

Page 8: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

viii

6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang yang telah

memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan

penelitian, belajar banyak hal, dan memperoleh berbagai informasi.

7. Segenap Narasumber yang telah penulis temui, atas data dan informasi

yang diberikan yang mana telah melengkapi penyusunan penulisan

skripsi ini.

8. Kholiq dan Aan Samsiah, S.Pd., Orang tua penulis yang selalu

mendukung, mendidik, dan mendoakan penulis. Untuk itu penulis

mempersembahkan skripsi ini khusus untuk keduanya.

9. Mochammad Zaenury, S.T., Ade Siti Fatimah, S.T., dan Fitriyah

Nurjannah, Kakak dan Adik penulis yang selalu memberikan dukungan

baik materiil maupun immateriil.

10. Ganda Wibowo Sakti, S.H., Kekasihku, yang selalu memberikan

dukungan dan support kepada penulis.

11. Agista Rahma Ditha, Argya Kemayang, Hamdan Salahudin, Laila

Afiyani, Reza Wulandari, Septianingsih, dan rekan-rekan lainnya yang

tidak dapat saya sebutkan satu persatu. May God always be with you!

Semarang, 17 Oktober 2020

Penulis

Page 9: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

ix

ABSTRAK

Faridah, Siti. 2020. Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat

Daerah Kabupaten Semarang dalam Membentuk Produk Hukum Daerah yang

Berkualitas. Skripsi Bagian HTN/HAN, Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang. Dosen Pembimbing: Dani Muhtada, M.Ag., M.P.A., Ph.D.

Kata Kunci: Peran, Perancang, Produk Hukum Daerah, Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang.

Penelitian yang berjudul “Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan

di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dalam Membentuk Produk Hukum

Daerah yang Berkualitas” dilatarbelakangi oleh kekhawatiran penulis terhadap

banyaknya produk hukum daerah yang dicabut sebelum adanya tenaga perancang

peraturan perundang-undangan pada tahun 2018. Padahal, berdasarkan amanat UU

No. 12 Tahun 2011 dalam pasal 98 ayat (1) termaktub bahwa setiap tahapan

pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan perancang

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis

menarik tiga permasalahan pokok diantaranya yakni bagaimana peran perancang

peraturan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dalam

pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, apakah terdapat perubahan

kualitas sebelum dan setelah adanya perancang peraturan perundang-undangan di

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dan bagaimana optimalisasi peran

perancang peraturan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten

Semarang dalam membentuk produk hukum daerah yang berkualitas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan

kualitatif yang berjenis yuridis-sosiologis. Fokus penelitiannya terletak pada peran

perancang peraturan perundang-undangan, perubahan kualitas produk hukum

daerah sebelum dan sesudah adanya perancang, dan optimalisasi peran perancang

peraturan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

Lokasi penelitian penulis yakni di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang yang

berkenaan dengan tugas dan fungsinya dalam membentuk produk hukum daerah.

Sumber data dalam penelitian yang penulis lakukan berasal dari data primer dan

data sekunder dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan

studi pustaka.

Hasil penelitian yang diperoleh yakni; (1) Sekretariat Daerah Kabupaten

Semarang telah melaksanakan peran perancang peraturan perundang-undangan

sesuai dengan kaidah hukum positif yang ada sejak tahun 2018. (2) Kualitas dari

Produk Hukum Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang itu sendiri

sangat baik dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini dibuktikan

melalui angka pencabutan Produk Hukum Daerah sebanyak 2% dari total

keseluruhan peraturan yang pernah dibentuk dari tahun 2010-2020 atau setara

dengan 142 peraturan yang terdiri dari 7 peraturan daerah, 105 peraturan bupati,

dan 30 keputusan bupati. (3) Bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan yakni

berupa pengadaan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kecakapan,

kemampuan, dan penghayatan peran perancang peraturan perundang-undangan.

Page 10: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................................... ii

PENGESAHAN .................................................................................................... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS ....................... Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS ............................................................................. iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .......................................................................... v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii

ABSTRAK ............................................................................................................. ix

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiii

DAFTAR BAGAN DAN DIAGRAM ................................................................. xiv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xv

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xvi

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2. Identifikasi Masalah.................................................................................. 6

1.3. Pembatasan Masalah ................................................................................. 7

1.4. Rumusan Masalah ..................................................................................... 8

1.5. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 8

1.6. Manfaat Penelitian .................................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 11

Page 11: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

xi

2.1. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 11

2.2. Landasan Teori ....................................................................................... 21

2.2.1. Teori Negara Hukum .................................................................... 21

2.2.2. Teori Konstitusionalisme ............................................................. 23

2.2.3. Teori Desentralisasi ...................................................................... 24

2.2.4. Teori Pembentukan Hukum ......................................................... 24

2.2.5 Teori Bekerjanya Hukum .............................................................. 27

2.3. Landasan Konseptual .............................................................................. 28

2.3.1. Pengertian Peran ........................................................................... 28

2.3.2. Definisi Perancang Peraturan Perundang-undangan .................... 28

2.3.3. Definisi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Berkualitas 29

2.4. Kerangka Berpikir .................................................................................. 36

BAB III METODE PENELITIAN ....................................................................... 38

3.1. Pendekatan Penelitian ............................................................................. 38

3.2. Jenis Penelitian ....................................................................................... 38

3.3. Fokus Penelitian...................................................................................... 39

3.4. Lokasi Penelitian .................................................................................... 40

3.5. Sumber Data ........................................................................................... 40

3.6. Teknik Pengambilan Data....................................................................... 43

3.7. Validitas Data ......................................................................................... 44

3.8. Analisis Data ........................................................................................... 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 47

4.1. Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang ............................................... 47

4.1.1. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang ....... 47

Page 12: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

xii

4.1.2. Tugas dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Semarang ................................................................................................ 49

4.1.3. Tugas Sub-Bagian Perundang-undangan ..................................... 51

4.1.4. Dasar Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten

Semarang ................................................................................................ 52

4.1.5. Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten

Semarang ................................................................................................ 54

4.2. Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang ..................................................................................... 62

4.3. Kualitas Produk Hukum Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten

Semarang ....................................................................................................... 70

4.4. Optimalisasi Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan di

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang ...................................................... 85

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 90

5.1. Simpulan ................................................................................................. 90

5.2. Saran ....................................................................................................... 92

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 94

LAMPIRAN ........................................................................................................ 101

Page 13: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu ............................................................... 13

Tabel 4.1. Perubahan Kualitas Produk Hukum Daerah di Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang Sebelum dan Sesudah Adanya Perancang Peraturan

Perundang-undangan ........................................................................................... 76

Page 14: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

xiv

DAFTAR BAGAN DAN DIAGRAM

Bagan 4.1 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah ............................................. 46

Bagan 4.2 Susunan Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Semarang ............................................................................................................. 48

Grafik 4.1 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2020 ............ 73

Grafik 4.2 Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2020 ............. 73

Grafik 4.3 Keputusan Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2010 - 2020............ 74

Diagram 4.1 Produk Hukum Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

Tahun 2010 - 2020 .............................................................................................. 74

Diagram 4.2 Pencabutan Produk Hukum Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten

Semarang ............................................................................................................. 81

Page 15: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lambang Daerah Pemerintahan Kabupaten Semarang - Sekretariat

Daerah ................................................................................................................. 45

Page 16: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Observasi di Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Semarang .............................................................................. 99

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang ........................................................................................ 100

Lampiran 3. Jawaban Permohonan Izin Observasi dan Penelitian di Sekretariat

Daerah Kabupaten Semarang ............................................................................ 101

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Telah Selesai Dilaksanakan di Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang ............................................ 103

Lampiran 5. Instrumen Penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang ........................................................................................ 104

Lampiran 6. Transkrip Hasil Wawancara di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang ........................................................................................ 106

Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan penelitian................................................. 132

Page 17: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari

keseluruhan proses pembentukan hukum yang baru dalam menjalankan tugas

kenegaraan dan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas

umum pemerintahan yang baik (Hartono, 2012:3). Pembentukan peraturan

perundang-undangan juga berkaitan dengan proses perancangan peraturan

perundang-undangan. Dalam proses perancangan peraturan

perundang-undangan tersebut memerlukan kehadiran perancang peraturan

perundang-undangan agar memperoleh produk hukum yang berkualitas.

Istilah “perancang” itu sendiri pada awalnya dikenal melalui

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa “Setiap

tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan

Perancang Peraturan Perundang-undangan”. Definisi dari perancang itu sendiri

secara lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.

59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Perancang memiliki kekuatan yang penting dalam berlakunya suatu

produk hukum. Sebagai suatu produk hukum, peraturan perundang-undangan

Page 18: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

2

pada dasarnya bersifat universal dan mengikat untuk umum. Sehingga, hal

tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa peraturan perundang-undangan

harus memperhatikan landasan-landasan tertentu untuk mempertahankan

eksistensinya (Zein, dkk., 2016:17). Landasan-landasan tersebut

sekurang-kurangya memuat 3 (tiga) poin yakni landasan filosofis, yuridis,

dan sosiologis. Landasan yang pertama yakni landasan filosofis menurut B.

Hestu Cipto Handoyo (2008:65-66) memuat cita hukum atau rechtsidee yang

terkandung dalam Pancasila sehingga peraturan perundang-undangan di

Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila.

Sedangkan landasan sosiologis berarti bahwa peraturan perundang-undangan

yang dibentuk harus menggambarkan keadaan sebenarnya dan merupakan

aspirasi masyarakat.

Berbeda dengan kedua landasan sebelumnya, menurut Bagir Manan

(1992:13-19), landasan yuridis dari kaidah hukum diperinci dalam

syarat-syarat seperti:

Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan

perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau

jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang

diatur, keharusan mengikuti tata cara tertentu, dan keharusan

tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

tingkatannya.

Keseluruhan aspek tersebut harus dihayati dan diimplementasikan oleh

perancang peraturan perundang-undangan dalam membentuk produk hukum

daerah yang berkualitas.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil Praktik Kerja

Lapangan, perancang perundang-undangan sebagai jabatan fungsional di

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang baru aktif pada tahun 2018. Jauh

Page 19: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

3

sebelum itu, tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang hadir

bukan merupakan jabatan fungsional melainkan staf bagian hukum yang

bukan secara spesifik sebagai tenaga ahli atau perancang peraturan

perundang-undangan. Padahal, amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah

disahkan dalam lembaran negara pada tanggal 12 Agustus 2011. Sehingga

yang terjadi adalah produk hukum daerah yang dihasilkan antara tahun 2011

hingga tahun 2018 tidak disertai oleh perancang peraturan

perundang-undangan. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kualitas dari

produk hukum yang dihasilkan selama jangka waktu tersebut. Padahal,

menurut Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan, peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan

merupakan conditio sine qua non (ditjenpp.kemenkumham.go.id).

Istilah conditio sine qua non itu sendiri mengacu pada Oxford Reference

berasal dari bahasa latin yang bermakna “kondisi yang sangat diperlukan” atau

“a necessary condition”. Berarti dalam hal ini, peranan perancang

perundang-undangan dalam membentuk produk hukum daerah sangat

diperlukan dan berpengaruh besar terhadap kualitas produk hukum yang

dihasilkan sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan.

Ketidakhadiran seorang perancang peraturan perundang-undangan

dalam membentuk produk hukum daerah secara lebih jauh akan berakibat

pada pembatalan produk hukum daerah karena tidak adanya harmonisasi

dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasar pada penelitian yang dilakukan

Page 20: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

4

oleh Fauzi Iswahyudi (De Lega Lata, 1(1), Januari-Juni 2016:87), hal

demikian pernah terjadi pada kasus pembatalan Peraturan Daerah (Perda) di

provinsi Sumatera Utara. Pembatalan tersebut terjadi karena banyaknya Perda

yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, maka

diperlukan peranan seorang perancang peraturan perundang-undangan di

daerah untuk mengawal dan mendampingi proses pembentukan produk hukum

daerah agar memiliki mutu yang baik. Meskipun Menteri Hukum dan HAM

menyatakan bahwa dalam hal ini Kantor Wilayah juga ikut bertanggung jawab

sebagaimana fungsinya memfasilitasi perancangan produk hukum daerah,

pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan

bantuan hukum (Simatupang, JIKH, 11(1), Maret 2017:15). Namun pada

hakikatnya, perancang pada unit kerja-lah yang memiliki peran dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen

hukum lainnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 59

Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Berdasar pada hal tersebut, maka perancang peraturan

perundang-undangan memiliki peran pokok dalam setiap tahapan

pembentukan produk hukum. Tidak hanya perananya saja yang dibutuhkan,

menurut Katharine MacCormick dan John Mark Keyes (2020:7), perancang

peraturan perundang-undangan juga memerlukan pelatihan-pelatihan

pendukung yang setidaknya menjabarkan mengenai praktik dan prosedur

perumusan serta dasar penyusunan peraturan perundang-undangan.

Keterampilan tersebut sudah seharusnya terus diperbaharui untuk

Page 21: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

5

meningkatkan kualitas dari produk hukum yang akan dibuat agar berbasis

pada kebutuhan hukum masyarakat.

Berkaca pada konteks pembentukan hukum di negara lain, negara

Belanda memberikan pendidikan khusus kepada legal drafter atau perancang

peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh academy for legislation

berupa academic training yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip

konstitusional (Voermans, 2009:2-3). Menurut S. Debaene and B. van

Buggenhout (2000:92), pendidikan khusus tersebut diselenggarakan secara

berkelanjutan dengan harapan terciptanya peningkatan mutu atau kualitas

perundang-undangan dan pendidikan profesional legislasi. Mengacu pada

European Commission (2009:36), perancang peraturan perundang-undangan

di negara Belanda harus mematuhi "Arahan tentang Legislasi" atau

(Aanwijzigingen voor regelgeving) dalam membentuk produk hukum yang

baik. Hal ini merupakan seperangkat aturan, yang dikembangkan oleh

Kementerian Kehakiman, disetujui oleh kabinet dan dikeluarkan oleh Perdana

Menteri, yang mencakup kriteria kualitas umum, aturan prosedur, instruksi

hukum, dan editorial.

Di Indonesia, permasalahan mengenai peran perancang peraturan

perundang-undangan semakin kompleks karena tidak meratanya kehadiran

perancang peraturan perundang-undangan khususnya di daerah. Di Kabupaten

Semarang, perancang peraturan perundang-undangan baru aktif pada tahun

2018 sedangkan amanat dari Undang-Undang telah disahkan melalui

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Page 22: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

6

selama waktu 7 (tujuh) tahun produk hukum daerah atau peraturan daerah

yang dihasilkan tidak disertai oleh perancang peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kabupaten Semarang sebagai objek penelitian mengacu pada

minimnya jumlah produk hukum daerah yang dibatalkan dibandingkan dengan

produk hukum daerah di Kabupaten lainnya. Padahal, secara fungsional,

produk hukum daerah yang dihasilkan hingga tahun 2018 tidak disertai oleh

perancang unit kerja sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat (1) PP No. 59

Tahun 2015. Disamping itu, aspek kepastian hukum bagi masyarakat menjadi

suatu hal yang penting dalam menjamin kualitas produk hukum yang

dihasilkan. Atas dasar tersebut, diperlukan penelitian terhadap kualitas

peraturan daerah sebelum dan sesudah adanya perancang peraturan

perundang-undangan dan menganalisis peran perancang peraturan

perundang-undangan yang ada di Kabupaten Semarang untuk menentukan

kualitas peraturan daerah yang dihasilkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dan menganalisis lebih dalam serta mencari jawaban atas isu hukum

yang sedang dihadapi. Untuk alasan-alasan inilah, proposal skripsi dengan

judul “PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM

MEMBENTUK PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS”

diajukan.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Buruknya kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan tanpa disertai

oleh perancang peraturan perundang-undangan.

Page 23: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

7

2. Tidak tegasnya ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disebabkan

oleh tidak adanya frasa “harus” yang mewajibkan setiap tahapan

pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan

perancang perundang-undangan.

3. Adanya dualisme peran perancang peraturan perundang-undangan unit

kerja dengan perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM sehingga menimbulkan ketidakpastian

hukum.

4. Belum adanya upaya harmonisasi produk hukum daerah terhadap

peraturan yang lebih tinggi secara hierarki sehingga berpeluang untuk

dibatalkan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari adanya pelebaran

pokok masalah dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat lebih

terarah, fokus, dan mendalam sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya yang berkaitan dengan

peran perancang peraturan perundang-undangan, perubahan kualitas produk

hukum daerah, dan optimalisasi peran perancang peraturan

perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dalam

membentuk produk hukum daerah yang berkualitas.

Page 24: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

8

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang

akan menjadi fokus utama dalam pembahasan penulisan skripsi ini,

diantaranya:

1. Bagaimana peran perancang peraturan perundang-undangan di Sekretariat

Daerah Kabupaten Semarang dalam pembentukan produk hukum daerah

yang berkualitas?

2. Apakah terdapat perubahan kualitas sebelum dan setelah adanya

perancang peraturan perundang-undangan di Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang?

3. Bagaimana optimalisasi peran perancang peraturan perundang-undangan

di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dalam membentuk produk

hukum daerah yang berkualitas?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran perancang peraturan

perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan kualitas sebelum dan

setelah adanya perancang peraturan perundang-undangan di

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

Page 25: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

9

3. Mengidentifikasi dan menganalisis optimalisasi peran perancang

peraturan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten

Semarang dalam membentuk produk hukum daerah yang berkualitas.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

khususnya dibidang hukum dan pembentukan peraturan

perundang-undangan;

b. Memperluas pandangan mengenai peran perancang peraturan

perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum daerah

yang berkualitas; dan

c. Digunakan sebagai pedoman dalam penulisan selanjutnya terkait

dengan legal drafting atau pembentukan peraturan

perundang-undangan, khususnya produk hukum daerah.

2. Manfaat bagi Penyelenggara Negara

a. Menjadi bahan evaluasi dari pentingnya peran perancang peraturan

perundang-undangan terhadap indikator kualitas produk hukum

daerah khususnya di Kabupaten Semarang; dan

b. Memberikan pedoman terhadap kewenangan perancang peraturan

perundang-undangan unit kerja dengan perancang peraturan

perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM dalam upaya harmonisasi produk hukum daerah.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Page 26: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

10

a. Memberikan penjelasan secara mendalam mengenai peran

perancang peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan

produk hukum daerah yang berkualitas; dan

b. Bahan referensi untuk memperdalam pengetahuan mengenai

urgensi peran perancang peraturan perundang-undangan di daerah

khususnya Kabupaten Semarang.

Page 27: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menunjukan kebaharuan dari penelitian ini, peneliti meninjau

penelitian terdahulu sebagai acuan sehingga penelitian yang dilakukan saat ini

tidak menyamai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan

kepustakaan tersebut terdiri dari:

2.1. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian baik itu skripsi maupun

literatur ilmiah lainnya yang membahas mengenai topik yang peneliti

ambil yakni berkaitan dengan “Legal Drafting dan Problematika

Pembentukan Peraturan Daerah”. Namun, penelitian yang peneliti

lakukan memiliki objek dan fokus yang berbeda. Untuk menjaga

orisinalitas dan nilai kebaharuan dalam penelitian ini, maka peneliti

akan mencantumkan penelitian terdahulu mengenai topik terkait,

diantaranya:

a. Ibnu Vauyan (Skripsi / S1- Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

/ 2014)

Penelitian dalam skripsi yang dibuat oleh Ibnu Vauyan

dengan judul “Implementasi Pasal 98 Ayat (1) UU No, 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam

Upaya Optimalisasi Peran Perancang Peraturan

Perundang-undangan pada Kantor Wilatah Kementerian Hukum

Page 28: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

12

dan HAM Kalimantan Barat” memfokuskan penelitiannya

pada upaya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan

dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan

yang ada di Kantor Wilayah Kemenkumham. Penelitian ini

memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan

terhadap perancang peraturan perundang-undangan. Perbedaannya

terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian yang penulis

lakukan mengenai pembentukan produk hukum daerah yang

berkualitas. Kebaharuan yang peneliti tawarkan yakni

menganalisis pengaruh perancang peraturan perundang-undangan

terhadap perubahan kualitas produk hukum sebelum dan sesudah

hadirnya perancang peraturan perundang-undangan di

Kabupaten Semarang.

b. Raden Daniel Kevin (Skripsi / S1-Ilmu Hukum Universitas Gajah

Mada / 2016)

Penelitian dalam skripsi yang dibuat oleh Raden Daniel

Kevin dengan judul “Urgensi Keikutsertaan Perancang Peraturan

Perundang-undangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam Pembentukan Peraturan Daerah di

Provinsi Daerah Istimewa” memfokuskan penelitiannya pada

optimalisasi tenaga perancang dari instansi vertikal (Kantor

Wilayah Kemenkumham) karena tidak adanya tenaga perancang

peraturan perundang-undangan unit kerja di Daerah. Fokus

penelitian ini sama seperti yang penulis lakukan yakni terkait

Page 29: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

13

dengan optimalisasi peran perancang peraturan

perundang-undangan. Perbedaannya terletak pada indikator dan

analisis mengenai pembentukan produk hukum daerah yang

berkualitas dan responsif. Sedangkan dalam penelitian terdahulu

ini, Daniel Kevin hanya memfokuskan objek penelitiannya pada

tenaga perancang dari instansi vertikal sedangkan penulis berfokus

pada tenaga perancang peraturan perundang-undangan di unit

kerja.

c. Fauzi Iswahyudi (Jurnal De Lega Lata Vol. 01 No. 01

Januari-Juni 2016)

Jurnal yang ditulis oleh Fauzi Iswahyudi dengan judul

“Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam

Pembentukan Peraturan Daerah” memfokuskan penelitiannya pada

pentingnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam

menentukan kebijakan hukum yang mengacu pada Pancasila.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih jauh

membahas mengenai kualitas peraturan daerah sebelum dan

sesudah adanya perancang peraturan perundang-undangan serta

menganalisis peran perancang peraturan perundang-undangan

yang ada di Kabupaten Semarang dalam pembentukan produk

hukum daerah yang berkualitas.

Lebih lanjut, perbandingan akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Page 30: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

14

Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu

Indikator Penelitian I Penelitian II Penelitian III Penelitian Penulis

Nama Ibnu Vauyan (Skripsi S1-

Ilmu Hukum Universitas

Tanjungpura / 2014)

Raden Daniel Kevin

(Skripsi S1-Ilmu Hukum

UGM / 2016)

Fauzi Iswahyudi (Jurnal

De Lega Lata Vol. 01

No. 01 Januari-Juni

2016)

Siti Faridah (Skripsi

S1-Ilmu Hukum UNNES /

2020)

Judul Skripsi dengan judul

“Implementasi Pasal 98

Ayat (1) UU No, 12

Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

dalam Upaya

Optimalisasi Peran

Skripsi dengan judul

“Urgensi Keikutsertaan

Perancang Peraturan

Perundang-undangan

Pemerintah Daerah Provinsi

Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam

Pembentukan Peraturan

Artikel Jurnal dengan

judul “Keikutsertaan

Perancang

Perundang-undangan

dalam Pembentukan

Peraturan Daerah”.

Skripsi dengan judul

“Peran Perancang

Peraturan

Perundang-undangan di

Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang

dalam Membentuk Produk

Hukum Daerah yang

Page 31: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

15

Perancang Peraturan

Perundang-undangan

pada Kantor Wilatah

Kementerian Hukum dan

HAM Kalimantan Barat”.

Daerah di Provinsi Daerah

Istimewa”.

Berkualitas”.

Fokus

Penelitian

Upaya peningkatan

kualitas peraturan

perundang-undangan

dapat didukung dengan

melibatkan Perancang

Peraturan

Perundang-undangan

yang ada di Kantor

Wilayah Kemenkumham.

Tidak adanya tenaga

perancang peraturan

perundang-undangan di

Daerah Istimewa

Yogyakarta menyebabkan

pembentukan produk hukum

daerah masih memerlukan

tenaga perancang dari

instansi vertikal terkait.

Perancang peraturan

perundang-undangan

bertanggung jawab atas

terjadinya pembatalan

Perda, karena tugas dan

fungsi perancang

peraturan

perundang-undangan

sangat terkait dengan

Pembentukan produk

hukum daerah yang

berkualitas yang dilakukan

oleh perancang peraturan

perundang-undangan unit

kerja serta menganalisis

pengaruh perancang

peraturan

perundang-undangan

Page 32: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

16

pengharmonisasian

antara Rancangan Perda

dengan peraturan yang

lebih tinggi. Tidak

optimalnya peran

tersebut mengakibatkan

terjadinya pembatalan

Perda.

terhadap perubahan

kualitas produk hukum

sebelum dan sesudah

hadirnya perancang

peraturan

perundang-undangan di

Kabupaten Semarang.

Rumusan

Masalah

1. Bagaimana peran

Perancang Peraturan

Perundang-undangan

pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

1. Apa urgensi keikutsertaan

perancang peraturan

perundang–undangan

Pemerintah Daerah Provinsi

Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam

1. Pembentukan Perda

sebagai manifestasi

otonomi daerah.

2. Keikutsertaan

perancang

perundang-undangan

1. Bagaimana peran

perancang peraturan

perundang-undangan di

Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang

dalam pembentukan

Page 33: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

17

Kalimantan Barat?

2. Kendala apa saja yang

dihadapi Perancang

Peraturan

Perundang-undangan

Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Kalimantan Barat dalam

upaya implementasi Pasal

98 ayat (1)

Undang-Undang No. 12

Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan

pembentukan peraturan

daerah di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana upaya

Pemerintah Daerah Provinsi

Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk

meningkatkan kemampuan

perancang peraturan

perundang–undangan dalam

pembentukan peraturan

daerah di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta?

dalam pembentukan

Perda.

3. Hambatan peran

perancang

perundang-undangan

dalam pembentukan

Perda.

produk hukum daerah

yang berkualitas?

2. Apakah terdapat

perubahan kualitas

sebelum dan setelah

adanya perancang

peraturan

perundang-undangan di

Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang?

3. Bagaimana optimalisasi

peran perancang peraturan

perundang-undangan di

Sekretariat Daerah

Page 34: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

18

Perundang-undangan?

3. Upaya apa yang dapat

dilakukan untuk

mengoptimalisasikan

Peran Perancang

Peraturan

Perundang-undangan

pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Kalimantan Barat dalam

upaya implementasi Pasal

98 ayat (1)

Undang-Undang No. 12

Kabupaten Semarang

dalam membentuk produk

hukum daerah yang

berkualitas?

Page 35: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

19

Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan?

Page 36: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

20

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian skripsi yang

akan peneliti teliti berkenaan dengan pembentukan produk hukum

daerah yang berkualitas yang dilakukan oleh perancang peraturan

perundang-undangan unit kerja serta menganalisis pengaruh perancang

peraturan perundang-undangan terhadap perubahan kualitas produk

hukum sebelum dan sesudah hadirnya perancang peraturan

perundang-undangan di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian

sebelumnya, peran perancang peraturan perundang-undangan hanya

berfokus pada perancang dari instansi vertikal yakni Kantor Wilayah

Kementrian Hukum dan HAM, dalam hal ini tidak disinggung peran

perancang peraturan perundang-undangan unit kerja sebagai bagian dari

pembagian peran atau wewenang dalam hal pembentukan peraturan

perundang-undangan.

Semua substansi pada penelitian terdahulu berfokus pada

optimalisasi peran perancang peraturan perundang-undangan yang

berada di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM tanpa

mengetahui bahwasannya kantor unit kerja dalam hal ini Sekretariat

Daerah memiliki perancang perundang-undangan yang berada dibawah

Bagian Hukum. Disamping itu, penelitian sebelumnya juga tidak

menjabarkan parameter mengenai produk hukum yang berkualitas

seperti apa. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha untuk

menjabarkan dan menganalisis mengenai isu hukum yang sedang diteliti

terkait dengan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam

membentuk produk hukum daerah yang berkualitas.

Page 37: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

21

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Negara Hukum

Istilah Negara Hukum memiliki nama lain yaitu Rechstaat dan

Rule of Law. Menurut Philipus M. Hadjon (1987:72), kedua terminologi

tersebut disokong oleh dua latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Istilah “Rechtsstaat” merupakan buah pemikiran untuk menentang

absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem

hukum Eropa Kontinental. Sedangkan istilah “Rule of Law” berkembang

secara evolusioner yang bertumpu atas sistem hukum Anglo Saxon

(El-Muhtaj, 2012:21). Walaupun memiliki perbedaan, namun hal

demikian sekarang ini tidak dipermasalahkan kembali karena keduanya

memiliki tujuan yang sama dalam perlindungan hak asasi manusia.

Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan

antara lain oleh Immanuel Kant, Friedrick Julius Stahl, Paul Laband,

Fichte dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “Rechtsstaat‟.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep Negara hukum

dikembangkan atas kepeloporan Alberth Venn Dicey melalui istilah

“Rule of Law”. Adapun unsur-unsur negara hukum Rechtsstaat menurut

Friedrick Julius Stahl (seperti dikutip Adji, 1966:24) yaitu:

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

b. Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan;

c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan

d. Adanya Peradilan Administrasi.

Page 38: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

22

Sedangkan unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey

(dalam Philipus M. Hadjon, 1987:75) dalam Rule of Law memuat:

a. Supremacy of Law;

b. Equality before the law; and

c. Due Process of Law.

Disamping kedua tokoh tersebut, The International Commission

of Jurists menjabarkan ciri dari negara hukum sebagai negara yang harus

tunduk kepada hukum, pemerintah yang menghormati hak-hak individu,

serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sedangkan Prof. Jimly

Asshiddiqie (2004:23) menguraikan unsur negara hukum ke dalam 12

prinsip yaitu:

Supremacy of law, equality before the law, due process

of law atau asas legalitas, pembatasan kekuasaan,

organ-organ eksekutif yang independen, peradilan bebas

dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan

tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat

demokratis, sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara,

transparansi dan kontrol sosial.

Berbeda dengan Prof. Jimly, Muhammad Tahir Azhary (1992:64)

menjabarkan prinsip negara hukum sebagaimana terinspirasi dari sistem

hukum Islam dimana konsep negara hukum dijabarkannya dalam 9

prinsip, yaitu:

Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah,

prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip

peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip

kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.

Page 39: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

23

2.2.2. Teori Konstitusionalisme

Konsep dari konstitusionalisme sebenarnya telah ada dan

berkembang jauh sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan.

Menurut Miriam Budiarjo (2008:171), ide pokok dari konstitusionalisme

yaitu membatasi kekuasaan pemerintah (the limited state) agar tidak

bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, konstitusionalisme

melahirkan suatu konsep lain yang disebut sebagai “negara

konstitusional” atau negara yang dibatasi oleh peraturan atau Negara

Hukum.

Dasar pokok berlakunya konstitusi yakni adanya kesepakatan

umum atau konsensus di antara mayoritas masyarakat mengenai sistem

yang diidealkan (Andrews, 1968:9). Organisasi negara ini diperlukan

oleh masyarakat agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi melalui

pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut sebagai negara.

Konstitusionalisme yang mengemban limited state bertujuan agar

penyelenggaraan negara maupun pemerintahan tidak sewenang-wenang

karena dibatasi oleh hukum yang mengatur sistem tersebut serta diatur

secara tegas di pasal-pasal dalam konstitusi (Marzuki, Jurnal Konstitusi,

7(4), 2010:4). Menurut Carl J Friedrich dalam buku “Constitutional

Government and Democracy”, konstitusionalisme mengandung gagasan

bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat

dibatasi dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Sehingga konsep konstitusionalisme menjadi pagar dari tindakan abuse

of power.

Page 40: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

24

2.2.3. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu sistem pelimpahan kekuasaan dan

kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk

melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa adanya intervensi

(Hamidi, 2011:17-18). Menurut Bagir Manan, beliau berpendapat

bahwasannya desentralisasi bertujuan untuk “meringankan” beban

pemerintah pusat. Dengan desentralisasi, berbagai tugas, pekerjaan, dan

tanggung jawab dialihkan kepada daerah. Sehingga, pemerintah pusat

dapat memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang bersangkutan

dengan kepentingan nasional (Triwulan, 2010:122). Disamping itu,

pemerintah daerah juga dapat pengembangan potensi-potensi yang

bersifat kedaerahan secara lebih maksimal.

Secara konstitusional, pemberian otonomi daerah tercantum dalam

Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Namun menurut Sri Soemantri (1981:52), pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukanlah hal yang ditetapkan

dalam konstitusinya, melainkan merupakan hakikat daripada negara

kesatuan. Sehingga, segala bentuk pelimpahan wewenang sudah

seharusnya menjadi urusan masing-masing regional berdasarkan pada

kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

2.2.4. Teori Pembentukan Hukum

Dalam pembentukan hukum, perlu adanya pedoman yang menjadi

dasar untuk menghindari kesalahan atau kecacatan dalam pembentukan

hukum tersebut. Menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang

Page 41: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

25

berjudul “Handboek Wetgeving” (birohukum.pu.go.id), asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dibagi dalam 2

(dua) kelompok, yakni:

1. Asas-asas formil

Asas formil berkaitan dengan kejelasan tujuan (beginsel van

duidelijke doelstelling), organ/lembaga yang tepat (beginsel van het

juiste orgaan), kedesakan pembuatan pengaturan (het

noodzakelijkheidsbeginsel), dapat dilaksanakan (het beginsel van

uitvoerbaarheid), dan konsensus (het beginsel van de consensus).

2. Asas-asas materiil

Asas materiil memuat hal-hal yang berkaitan dengan

terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke

terminologie en duidelijke systematiek), dapat dikenali (het beginsel

van de kenbaarheid), perlakuan yang sama dalam hukum (het

rechtsgelijkheidsbeginsel), kepastian hukum (het

rechtszekerheidsbeginsel), dan pelaksanaan hukum sesuai dengan

keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling).

Selain itu, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan juga mengamanatkan kepada pembentuk

Undang-Undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik serta asas materi muatan. Karena dalam

pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

Page 42: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

26

baik, yang meliputi (Febriansyah, Perspektif, 21(3), September

2016:224):

a. Asas kejelasan tujuan;

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. Asas kesesuaian antara jenis,hierarki, dan materi muatan;

d. Asas dapat dilaksanakan;

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. Asas kejelasan rumusan; dan

g. Asas keterbukaan.

Dan juga memuat asas materi muatan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat

(1) UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam perspektif pembentukan hukum, Lon L. Fuller

mengemukakan mengenai asas atau principle of legality dalam karyanya

Morality of Law sebagaimana dikutip oleh Ali Marwan (Jurnal

Penelitian Hukum DE JURE, 16(3), 2016: 255-256) yang menyebutkan

bahwa terdapat 8 (delapan) aspek kegagalan dalam pembentukan

Undang-Undang, yaitu kegagalan untuk mencapai keteraturan itu

sendiri, kegagalan publikasi, tidak boleh berlaku surut, kegagalan dalam

membuat peraturan yang mudah dimengerti, kegagalan dalam

mengharmonisasikan peraturan, ketidaksesuaian dengan kemampuan

pemegang kepentingan, perubahan hukum yang terlalu sering, dan tidak

adanya kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan

pelaksanaan di lapangan.

Page 43: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

27

2.2.5. Teori Bekerjanya Hukum

Disamping aspek-aspek tersebut di atas, teori yang tepat dalam

menganalisis mekanisme pembentukan hukum dan implementasinya

yakni “teori bekerjanya hukum” yang dikemukakan oleh Robert

Seidman. Teori ini selain menganalisis mengenai pembentukan hukum

dan implementasinya juga menganalisis mengenai pengaruh aspek-aspek

eksternal seperti sosial maupun politik terhadap pembentukan produk

hukum berdasarkan perspektif Undang-Undang (Rodiyah, 2019:29).

Dari teori ini, Seidman merumuskan beberapa pernyataan teoritis seperti

bahwa:

(1) Setiap peraturan atau hukum menunjukan tentang

bagaimana seseorang pemegang peran bertindak; dan (2)

Tindakan apa yang akan diambil oleh pemegang peran,

lembaga pelaksana, dan lembaga pembuat Undang-Undang

merupakan respons terhadap hukum.

Dalam teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan

lepas dari pengaruh kekuatan politik dan sosial. Teori bekerjanya hukum

ini menjabarkan mengenai pengaruh dari dalam diri, lingkungan

ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan hukum

dan implementasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas produk

hukum yang dihasilkan bergantung pada pengaruh faktor-faktor politik

dan sosial tersebut.

Dalam konteks pembentukan produk hukum, kekuatan politik ini

berada di lingkungan DPR/DPRD dan pemerintah sebagai pembentuk

hukum (Martitah, 2016: 49). Sedangkan faktor sosial berasal dari

tekanan yang datang dari masyarakat terhadap bekerjanya hukum

Page 44: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

28

(Rahardjo, 2006: 101). Selain teori bekerjanya hukum, teori hukum

responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick juga menjadi grand

theory dari pembentukan produk hukum daerah yang responsif dengan

gagasan-gagasan teoritis mengenai pentingnya partisipasi masyarakat

dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas (Dayanto

dan Karim, 2019:55).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Pengertian Peran

Menurut KBBI “peran” merupakan “perangkat tingkah yang

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Berbeda dengan itu, Oxford dictionary (2008:383) mendefinisikan peran

sebagai “actor’s part; one’s task of function; function or importance”

atau tugas fungsi seseorang. Disamping kedua pengertian tersebut,

Soerjono Soekanto (2002:243) mengartikan peran sebagai aspek dinamis

kedudukan atau status seseorang dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dengan demikian ia

menjalankan suatu peranan. Hakekatnya, peran juga dapat disimpulkan

sebagai suatu rangkaian perilaku yang ditimbulkan oleh suatu jabatan

tertentu. Sehingga peran yang ideal adalah peran yang dilaksanakan oleh

pemegang peran.

2.3.2. Definisi Perancang Peraturan Perundang-undangan

Definisi mengenai istilah “perancang peraturan

perundang-undangan” secara yuridis diatur dalam PP No. 59 Tahun

2015 tentang Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam

Page 45: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

29

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya yang

tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Perancang

Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang

adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan

fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan

instrumen hukum lainnya”.

2.3.3. Definisi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Berkualitas

Definisi mengenai pembentukan produk hukum daerah secara

yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah. Menurut Pasal 1 angka (15), “Pembentukan Produk Hukum

Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang

mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan”. Secara lebih

lanjut, produk hukum daerah didefinisikan dalam Pasal 1 angka (16)

“Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan

meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD

dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan

DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan

DPRD”.

Produk hukum daerah yang berkualitas dimaknai sebagai produk

hukum yang secara materi muatan maupun teknis penyusunan sesuai

Page 46: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

30

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fakrullah, Lex

Librum, 4(2), Juni 2018:715). Sehingga, produk hukum ini dapat

menyelesaikan masalah secara tepat sasaran, menjawab kebutuhan

masyarakat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu pula,

pemahaman tertib regulasi sangat dibutuhkan oleh para pembentuk

produk hukum daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya produk

hukum daerah yang tidak sesuai baik secara kewenangan, prosedur,

substansi maupun implementasinya terhadap peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga, dengan adanya

pemahaman tertib regulasi diharapkan hal ini mampu untuk mengurangi

jumlah pembatalan produk hukum yang ada di daerah.

Landasan hukum yang mendasari bahwa produk hukum yang

dibentuk harus disertai oleh perancang perundang-undangan,

diantaranya:

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 98:

“(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Page 47: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

31

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2015

tentang Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Pasal 1 ayat (1):

“Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut

Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam

jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

penyusunan instrumen hukum lainnya.”

Pasal 2 ayat (1):

“Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional

Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum

lainnya.”

Pasal 3:

“(1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan

merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta instrumen

hukum lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perancang harus melakukan pengharmonisasian.”

Pasal 4:

Page 48: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

32

“Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib bersikap

profesional sesuai dengan disiplin ilmu hukum, ilmu

perundangundangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan.”

Pasal 5:

“(1) Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan Perancang

dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan

Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

pada tahap: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d.

pengesahan atau penetapan; dan e. pengundangan.”

Pasal 6:

“Keikutsertaan Perancang pada tahap perencanaan Peraturan

Perundangundangan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan: a.

Naskah Akademik atau keterangan dan/atau penjelasan; b. Prolegnas

atau Prolegda; c. program perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Peraturan Presiden; dan/atau d. program perencanaan

Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.”

Pasal 7:

“Keikutsertaan Perancang pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan, dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan:

a. pokok-pokok pikiran materi muatan; b. kerangka dasar atau

sistematika; c. rumusan naskah awal; d. Rancangan Undang-Undang; e.

Page 49: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

33

Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah UndangUndang di

tingkat pusat; f. Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau g. Rancangan

Peraturan Perundang-undangan dibawah Peraturan Daerah.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 25:

“(1) Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk

menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi.

(2) Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk

tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan

keputusan gubernur.

(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

a. gubernur;

b. sekretaris daerah;

c. perangkat daerah pemrakarsa;

d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;

e. perangkat daerah terkait; dan

f. perancang peraturan perundang-undangan.”

Pasal 169:

Page 50: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

34

“(1) Setiap tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH dan

peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan

perundang-undangan.

(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH

dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian

Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibentuk di

Daerah Oleh Perancang Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1):

“Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut

Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam

jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

penyusunan instrumen hukum lainnya.”

Pasal 2 ayat (1):

“Perancang harus melakukan Pengharmonisasian rancangan peraturan

perundang-undangan yang dibentuk di daerah.”

Pasal 3:

“Pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan yang

dibentuk di daerah oleh Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) meliputi: a. rancangan Peraturan Daerah Provinsi; b. rancangan

Page 51: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

35

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; c. rancangan Peraturan Gubernur;

d. rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota; e. rancangan Peraturan Desa

atau yang setingkat; dan f. rancangan Peraturan Kepala Desa atau

rancangan peraturan yang setingkat.”

Pasal 6 ayat (1):

“Pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan yang

dibentuk di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan

berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pemrakarsa kepada

Direktur Jenderal sebagai pembina Perancang melalui Kepala Kantor

Wilayah.”

Page 52: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

36

2.4. Kerangka Berpikir

Page 53: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

37

Page 54: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

90

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Peran dari seorang perancang peraturan perundang-undangan sangat

penting dalam membentuk produk hukum yang berkualitas. Peran Perancang

Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang

Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dan Pembinaannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis

menyimpulkan beberapa hal yang menjawab rumusan masalah diantaranya

sebagai berikut:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan jabatan

fungsional yang memiliki peran penting dan strategis dalam

pembentukan suatu produk hukum. Perancang mempunyai peran

dalam merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan

perundang-undangan. Tidak hanya substansinya yang harus

diperhatikan tetapi juga teknis penulisannya. Peran tersebut

melahirkan tanggung jawab bagi seorang Perancang untuk

mempertanggung jawabkan baik secara moral maupun keilmuan. Hal

ini bertujuan agar tidak ada lagi peraturan yang membawa akibat

Page 55: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

91

2. hukum yang merugikan bagi masyarakat, mencederai nilai-nilai

keadilan dan menimbulkan ketidak pastian hukum.

3. Kualitas produk hukum daerah pada hakikatnya belum tentu lebih

baik dari peraturan perundang-undangan diatasnya. Namun, dalam hal

produk hukum daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

tergolong ke dalam produk hukum daerah yang berkualitas baik.

Salah satu parameternya yakni minimnya pencabutan produk hukum

yang terjadi dari tahun 2010-2020. Tercatat, dari 8.062 produk hukum

daerah yang dihasilkan, hanya 142 produk hukum daerah yang

dicabut. Hal ini berarti bahwa kualitas produk hukum daerah di

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang sudah baik. Disamping itu,

perubahan kualitas dari sebelum adanya tenaga perancang hingga

hadirnya tenaga perancang di Sekretariat Daerah Kabupaten

Semarang memberikan dampak yang luar biasa terhadap perubahan

kualitas produk hukum. Hal ini terlihat melalui pencabutan produk

hukum daerah yang terjadi antara tahun 2018 - 2020 yang sangat

minim yakni 16 produk hukum daerah.

4. Optimalisasi peran perancang peraturan perundang-undangan terletak

pada upaya peningkatan kualitas tenaga perancang peraturan

perundang-undangan melalui berbagai pelatihan yang diberikan untuk

menanamkan nilai-nilai penghayatan terhadap dasar-dasar dan

asas-asas pembentukan hukum agar mampu menghasilkan produk

hukum daerah yang berkualitas. Karena, sampai saat ini Perancang

Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten

Page 56: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

92

Semarang belum mendapatkan pemahaman dan materi-materi terkait

dengan metode-metode pembentukan hukum. Sehingga, bentuk

optimalisasi yang tepat yakni Pelatihan kepada tenaga Perancang

Peraturan Perundang-undangan mengenai peningkatan pemahaman

metode pembentukan hukum untuk meningkatkan kemampuan

perancang serta melatihnya agar memiliki effective communication

skills dan good writing skills.

5.2. Saran

Implementasi dari peran Perancang Peraturan Perundang-undangan di

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dalam membentuk produk hukum

daerah yang berkualitas sudah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam

implementasinya, tetap ada kritik dan saran sebagai bentuk koreksi dan

perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi. Kritik dan saran tersebut

diantaranya:

1. Belum adanya pelatihan-pelatihan untuk menunjang kinerja

Perancang Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat Daerah

Kabupaten Semarang. Pelatihan-pelatihan yang ada hanya baru

berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) bukan berupa pelatihan yang

meningkatkan kemampuan tenaga Perancang Peraturan

Perundang-undangan. Menurut hemat penulis, pelatihan-pelatihan ini

sangat penting untuk meningkatkan kualitas perancang peraturan

perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

dalam menjamin mutu produk hukum yang dihasilkan.

Page 57: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

93

2. Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat

Daerah Kabupaten Semarang hanya menggunakan metode

pembentukan hukum yang sederhana dan usang. Menurut hemat

penulis, perlunya peningkatan dan penyegaran pemahaman mengenai

metode-metode pembentukan hukum yang lebih terbaru dan efektif

untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Hal demikian

dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai pembentukan

peraturan perundang-undangan.

3. Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di Sekretariat

Daerah Kabupaten Semarang perlu untuk memahami setiap rancangan

produk hukum yang disusun agar tidak ada salah paham antara

pemangku kebijakan dengan pembentuk peraturan. Hal demikian

dapat dilakukan melalui penyamaan konsepsi terhadap suatu isu yang

sedang diangkat.

Page 58: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

94

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Oemar Seno. 1966. Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum. Jakarta:

Universitas Indonesia.

Akkerman, P.W.C. 1985. Algemene Begrippen van Staatsrecht, Deel I, W.E.J.

Tjeenk Willink, Zwolle.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta: Rajawali Press.

Andrews, William G. 1968. Constitutions and Constitutionalism. New Jersey:

Van Nostrand Company.

Anonim. 2008. Oxford Illustrated Dictionary. UK: Oxford University Press.

Azhary, Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum: Suatu Studi tentang

Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya

pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

Commission, European. 2009. Better Regulation in the Netherlands.

Netherlands: OECD.

Dayanto dan Asma Karim. 2019. Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori,

Metode, dan Teknik Pembentukan. Malang: Setara Press.

Debaene, S. and B. van Buggenhout. 2000. Informatie technologie & de kwaliteit

van wetgeving. Antwerpen: Intersentia Rechtswetenschappen.

Page 59: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

95

Dillah, Philips dan Suratman. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung:

Alfabeta.

El-Muhtaj, Majda. 2012. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.

Jakarta: Kencana.

Farida, Maria. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Jakarta: Kanisius.

Hadjon, Philipus M.. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi

Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam

Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan

Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamidi, Jazim. 2011. Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah.Jakarta:

Prestasi Pustaka.

Handoyo, B. Hestu Cipto. 2008. Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain

Naskah Akademik. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Hartono, Sunaryati. 2006. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad

Ke-20. Bandung: Alumni.

________________. 2012. Pengkajian dan Penelitian Hukum dalam Menunjang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah. Bogor:

Makalah.

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. 2009. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi

dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ishom, Muhammad. 2017. Legal Drafting. Malang: Setara Press.

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Paper.

Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum

Page 60: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

96

Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya

No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Kansil, C.S.T. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka.

M. Laica Marzuki, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi, Vol.

07 No. 04, Agustus 2010, hlm. 4.

MacCormick, Katharine and John Mark Keyes. 2020. Roles of Legislative

Drafting Offices and Drafters. Ontario: Legislative Services Branch.

Mahendra, A.A. Oka. 2017. Pedoman Praktis Legal Drafting. Malang: Setara

Press.

Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta:

IND-HILL.CO.

Martitah. 2013. Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.

_______. 2016. Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive

Legislature?. Jakarta: Konstitusi Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia

Group.

P. van Dijk et al., 1985. Van Apeldoorn’s Inleiding tot de Studie van het

Nederlandse Recht. W.E.J Tjeenk-Willijnk.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Rodiyah dan Faroidlillahi Kamala. 2019. Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan Indonesia Berbasis Kebutuhan Hukum

Masyarakat. Semarang: BPFH UNNES.

Page 61: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

97

S.R Verry Hendra. 2012. Suatu Kajian tentang Sosialisasi UU No. 20 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Guna Meningkatkan

Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas. Bandung: UPI.

Soekanto, Soejono dkk. 1988. Pendekatan Sosilogi terhadap Hukum. Jakarta:

Bina Akasara.

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:

Rajawali Press.

Soemantri, Sri. 1981. Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara.

Jakarta: Rajawali.

Sulaiman, King Faisal. 2014. Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca

Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Triwulan, Titik. 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta:

Prestasi pustaka.

Voermans, Win. 2009. Legislative processes, institutions and safeguards for

legislative quality in the Netherlands. Tbilisi: Sigma.

Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia

Zein, Yahya Ahmad dkk. 2016. Legislative Drafting. Yogyakarta: Thafa Media.

Jurnal

Arif Fakrullah, Zudan. 2018. Tertib Regulasi dalam Pembentukan Produk

Hukum Daerah. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 4(2): 715.

Daniel Kevin Billy Artha, Raden. 2016. Skripsi: URGENSI KEIKUTSERTAAN

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Page 62: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

98

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Universitas Gadjah Mada.

Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. Konsep Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia. Perspektif 21(3): 224.

Iswahyudi, Fauzi. 2016. Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan dalam

Pembentukan Peraturan Daerah. De Lega Lata 1(1): 87.

Marwan, Ali. 2016. “Criticising Enactment of Law Fiction Theory”, Jurnal

Penelitian Hukum DE JURE 16(3): 255-256.

Simatupang, Taufik H. 2017. “Role of Legal Drafters of Regional Offices of The

Ministry of Law and Human Rights in Order to Harmonize Local

Regulation”, JIKH 11(1): 15.

__________________. 2018. “Juridical Analysis on Roles of Regional Offices of

The Ministry of Law And Human Rights in Management and

Administration of Database of Regional Laws and Regulations”, JIKH

12(1): 4.

Vauyan, Ibnu. 2014. Skripsi: IMPLEMENTASI PASAL 98 AYAT (1)

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DALAM UPAYA OPTIMALISASI PERAN PERANCANG

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA KALIMANTAN BARAT. Universitas Tanjungpura.

Page 63: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

99

Internet

Humas Kemenkumham. 2019. “Peranan Perancang Peraturan

Perundang-undangan dalam Pengharmonisasian merupakan contoh

conditio sine qua non”, diakses melalui laman

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3456-peranan-pera

ncang-peraturan-perundang-undangan-dalam-pengharmonisasian-merup

akan-conditio-sine-qua-non.html pada tanggal 2 Oktober 2019.

Kemenkumham Jawa Barat. 2012. “Peran Strategis Perancang Peraturan

Perundang-undangan”, diakses melalui laman

https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/peran-strat

egis-perancang-peraturan-perundang-undangan pada tanggal 28

September 2020.

Rais Rozali. 2013. “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-undangan”,

diakses melalui laman

http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html pada

tanggal 23 Oktober 2019.

Sulaiman. 2017. “Program Pembentukan Peraturan Daerah”, diakses melalui

laman

http://jdih.babelprov.go.id/content/program-pembentukan-peraturan-dae

rah pada tanggal 25 September 2020.

Page 64: PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ...

100

Oxford Reference. 2019. “conditio sine qua non”, diakses melalui laman

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.201108030

95631167 pada tanggal 23 Oktober 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2015 tentang

Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 22

Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Yang Dibentuk di Daerah Oleh Perancang

Perundang-undangan


Recommended