Opini Freeport

8/18/2019 Opini Freeport

1/151

FREEPORT


2/151

OPINI: JIKA JOKOWI BERHASIL MEMUTUS

KONTRAK FREEPORT

~ WASPADALAH.. WASPADALAH..

Punya gunung emas belum tentu menjadi berkah, melainkan

juga musibah. Minyak dan emas selalu terkait dengan darah dan

nyawa manusia. Cadangan emas dibawah bumi Papua yang saat ini

dikelola Freeport masih memiliki cadangan jutaan kilogram emas

lagi yang baru habis dieksploitasi pada tahun 205.

!ontrak !arya "!!# Freeport habis pada 202$. Pernah

terjadi Mo% antara pemerintahan &'( dan Freeport pada 200) lalu

untuk memperpanjang lagi s*d 20+$.

api dengan berlindung kepada %% Minerba yg

menyebutkan bahwa !! baru bisa die-aluasi 2 tahun sebelum

kontrak habis, maka Jokowi membatalkan MoU tersebut.

merika kebakaran jenggot.

/ika Freeport tidak diperpanjang kontraknya, maka cadangan emas

milik merika yang menjadi pondasi mata uang olar diseluruh

dunia bakal rontok .

merika tetap ingin menancapkan kukunya di Freeport, apapun

taruhannya. 1egosiasi ulang !! Freeport baru bisa dilaksanakan pada 20$),

dimana /okowi masih berkuasa s*d kt 20$).

psi merika cuma ada 23

1 perpanjang kontrak Freeport (meski ada beberapa

penyesuaian)

2 hancurkan ndonesia

4aspadalah

Pada kurun 20$ 6 20$7 bangsa ini bakal diserang issue separatis

dan kon8lik !"#". !elompok radikal bakal kebanjiran trans$er


3/151

uang %olar dan #eal .

Pentolan kelompok intoleran itu aslinya cuma menjalankan peran

sebagai event organizer bernama KERUSUHAN. erima order,

terima 8ulus, bikin kerusuhan disana6sini, dan kirim laporan kepada

sang juragan. 9ereja dibakar, masjid dibakar, larangan membangun

masjid, larangan membangun gereja, makin berseliweranberitanya di sosial media.

Mereka yang ingin beragama tetapi miskin pengetahuan, bakal jadi

korban hasutan pro-okator yang memimpin mereka angkat

senjata. :sue &unni6&yiah yang sukses menghancurkan &uriah dan

:rak akan diduplikasi di republik ini . "ceh dan &apua adalah titik

masuk potensial bagi "merika untuk mensuriahkan '#.

Para oportunis yang mendompleng kepentingan merika bakal berpesta6pora. Parpol6parpol busuk ikut menunggangi kepentingan

merika untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

engan konsesi bahwa jika /okowi terguling dan mereka

berkuasa, maka !! Freeport bakal diperpanjang.;ura hara dan

kegaduhan politik makin banyak.

emo buruh dan mahasiswa bakal merajalela.!arena ada bandar

besar yang membiayai mereka. 'uruh dan mahasiswa adalah obyek

penderita dari para akti-is yang melakukan konspirasi dengan

parpol busuk yang melacurkan diri kepada merika.

'angsa ini terancam, negeri ini sedang memasuki episode

bencana yang sudah didepan mata. api warganya masih sibuk

berkelahi akibat aspirasi politiknya yang beda a8iliasi.

Masih ribut melakukan dikotomi sebagai pendukung

Prabowo atau pendukung /okowi.

&ibuk dengan onani politik bersama < ne atau Metro <

'anggalah menjadi :11=&:. Cobalah buka mata hati

dan nurani anda,

dan sejenak mengesampingkan suku, agama, ma>hab atau warna

kulit anda.


4/151

'erpikir dan bertindaklah sebagai warga negara :ndonesia. 1egeri

tercinta sedang terancam bahaya.

yo bersatu, ayo saling mendukung. /angan mau dipecah

belah oleh ?ambo dan sejenisnya. 'angsa ini adalah bangsa yang

besar dan kaya raya jika warganya bersatu membangun negeri...


5/151

Distop, Indonesia Bangkrut?

Oleh: Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar;Pengamat SDA Badan Informasi Geospasial

Tambang di lokasi yang lalu diberi nama “Erstberg” (=gunung bijih) ditemukan

geolog Belanda Jean Jacques Dozy pada tahun 1936. Menarik juga bila diingat

bahwa di Belanda tidak ada gunung, apalagi tambang.

Sejarah Freeport di Indonesia dimulai setelah pemerintah Orde Baru berkuasa.

Tahun 1967, Kontrak Karya dengan Freeport Indonesia Inc. ditandatangani dan

berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973.

Tahun 1988 Freeport menemukan cadangan Grasberg. Investasi yang besar dan

risiko tinggi, memerlukan jaminan investasi jangka panjang, sehingga tahun 1991

dibuat Kontrak Karya II (kali ini sudah bernama PT Freeport Indonesia) dan

berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021, serta

kemungkinan perpanjangan 2×10 tahun (sampai tahun 2041).

Dalam renegosiasi jelang berakhirnya KK ini pemerintah tengah berusahamendapat lebih dari royalti yang hanya sekitar 3,5 persen; sebelumnya malah

hanya 1,5 peren. Konon, 7 persen sudah sangat banyak. Ada pejabat di

Kementerian ESDM menyebut, dengan royalti 7 persen itu perusahaan bisa

bangkrut.

Sebagian pihak mendorong pemerintah agar Kontrak Karya itu stop sampai di

sini. Inilah kesempatan untuk mengelola sendiri. Namun, ada hembusan keragu-

raguan, apakah kita mampu mengelola tambang sebesar Freeport? Mereka punmenyatakan, jangan-jangan memutuskan kontrak Freeport bisa meningkatkan

risiko kita “diembargo” oleh amerika; bisa membuat ekonomi Kabupaten Mimika

bahkan provinsi Papua tidak jalan; bisa menyebabkan APBN kolaps, bisa memicu

PHK massal. Semua ini memberi angin segar kepada OPM yang ingin Papua

Merdeka.

Berikut ini adalah beberapa argumentasi untuk membantah keraguan itu.

1. Indonesia diembargo.

Sebuah negara biasanya dijatuhi sanksi embargo (pemboikotan ekonomi) oleh

satu atau lebih negara lain ketika dianggap melanggar suatu kesepakatan

internasional. Beberapa negara yang pernah mendapatkan sanksi ini misalnya


6/151

Iran. Iran diembargo sejak Revolusi Islam 1979 karena membatalkan banyak

sekali perjanjian internasional yang sebelumnya dibuat rezim diktator Syah Iran.

Uni Soviet diembargo ketika tahun 1980 melakukan invasi militer ke Afganistan

untuk membantupemerintah komunis di Kabul melawan pemberontakan. Dunia

internasional yang saat itu tidak sanggup menghentikan secara militer, akhirnya

hanya menempuh langkah ekonomi berupa embargo.

Hasilnya, embargo ini ternyata tidak efektif. Iran yang hingga hari ini masih

diembargo oleh amerikaSerikat dan beberapa sekutunya justru makin mandiri

dan makin kuat. Iran berhasil membuat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, satelit

dan roket ke antariksa dengan kekuatan sendiri. Embargo atas Uni Soviet pun

saat itu tidak berpengaruh banyak karena dia memiliki blok ekonomi sendiri

dengan negara-negara sosialis/komunis COMECON.

Indonesia juga pernah mengalami embargo parsial, yaitu embargo senjata olehamerika Serikat pasca Peristiwa Dilli tahun 1991, yaitu ketika sebuah

demonstrasi di Dilli Timor Timur dibubarkan oleh aparat, dan beberapa orang

terbunuh. Waktu itu, amerika lalu menghukum Indonesia berupa larangan ekspor

senjata mematikan ke Indonesia. Walhasil, meski Indonesia membeli pesawat

F16 dari amerika, pesawat itu tidak dipersenjatai.

Namun, sejak era reformasi, Indonesia memutuskan melakukan diversifikasi

tempat pembelian senjata, semisal membeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusiadan roketnya dari Brazil.

Embargo parsial ada juga yang berupa pembatalan kesepakatan ekspor/impor

barang-barang perdagangan non militer. Misalnya penghentian impor tekstil dari

Indonesia sebagai wujud protes negara importir atas Tragedi Semanggi di awal

reformasi, atau penghentian impor CPO sebagai protes atas kabut asap yang

diduga akibat pembakaran hutan disengaja oleh banyak perkebunan sawit.

Namun, embargo semacam ini jarang yang bertahan lama. Ketika isu sentralnya

sudah kurang terdengar, diam-diam embargo ini dicabut atau dilanggar oleh

dunia bisnis, yang sebenarnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu profit.

Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa Indonesia akan diembargo dalam berbagai

bentuknya jika kontrak karya Freeport distop atau tidak diperpanjang sama sekali

tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi pada kasus Freeport ini tidak ada kesepakatan

internasional yang dilanggar, juga tidak ada nilai-nilai universal yang dicederai.

2. ekonomi Papua tidak jalan.

Ketika memulai proyeknya di daerah Mimika tahun 1970, PT Freeport memang

melakukan pekerjaan perintis (pionir). Merekalah yang saat itu membangun

pelabuhan, bandara, jalan raya, pembangkit listrik, jaringan air minum, sebelum

Kabupatennya sendiri resmi berdiri tahun 1996. Timika, ibukota Kabupaten


7/151

Mimika, nyaris memang hidup dari aktivitas yang secara langsung atau tak

langsung terkait Freeport. Dari sekitar 183.000 penduduk Mimika, 24.000 bekerja

di Kuala Kencana atau Tembagapura, dua kecamatan yang nyaris seluruhnya

dikendalikan Freeport. Selanjutnya ada ribuan orang di Timika yang bergerak di

sektor jasa dan perdagangan, yang juga terkait Freeport. Di belakang mereka

ada ratusan ribu anggota keluarga.

Ketika beberapa tahun yang lalu ada pemblokiran jalan akses ke Freeport yang

berlarut-larut, yang kesulitan tidak hanya karyawan Freeport (logistik mereka

akhirnya dipasok melalui udara), tetapi juga ribuan orang yang hidupnya sehari-

hari terkait dengan Freeport.

Namun demikian, mengatakan ekonomi Papua akan lumpuh bila Freeport

berhenti mungkin terlalu berlebihan. Dana Alokasi Umum dalam APBD

pemerintah Provinsi Papua itu sebesar Rp 1,89 Triliun. Kabupaten Mimika

memiliki DAU sekitar Rp 507 Milyar (untuk penduduk sejumlah 183.000 dan luaswilayah 19.500 km2).

Freeport mengklaim ada kajian dari LPEM-UI pada dampak multiplier effect dari

operasi PT Freeport Indonesia, yaitu 95% untuk Produk Domestik Bruto (PDB)

Mimika, 45% untuk PDB Provinsi Papua, dan 0,8% untuk PDB Indonesia.

Freeport juga mengklaim investasinya sebesar US$ 8,6 Miliar dan US$ 16-18

Miliar untuk pengembangan bawah tanah ke depan itu setara dengan 94%

investasi tambang tembaga di Indonesia, 30% total investasi di Papua dan 5%total investasi di Indonesia.

Pernyataan itu bisa benar bisa tidak karena dua hal. Pertama: Analisis dampak

multiplier effect tidak mudah dilakukan di Indonesia karena sulitnya mengakses

data korporasi (yang umumnya rahasia), dan minimnya data statistik yang valid.

Kedua: Memutus Kontrak Karya PT Freeport Indonesia tidak berarti harus

menghentikan operasional tambang di sana, karena bila pemerintah mau, tidak

terlalu sulit mengalihkan pengelolaan tambang itu kepada BUMN. Saat ini, dari

sekitar 24.000 karyawan, 69,75% karyawan nasional, 28,05% karyawan Papua,

dan hanya 2,2% karyawan Asing.

3. APBN kolaps.

Meskipun disebut “gunung tembaga” atau “gunung emas” sebenarnya logam ini

terkandung di dalam batu dan memerlukan usaha yang besar untuk mengambil

dan memurnikannya. Dari 2,52 Miliar ton bijih cadangan yang dipastikan saat ini

(cadangan yang lain terus dicari dan sedang dipetakan), maka hanya ada 0,97gram/ton tembaga, 0,83 gram/ton emas dan 4,13 gram/ton perak. Artinya,

cadangan yang dipastikan itu setara 2444 ton tembaga murni, 2091 ton emas

murni dan 10407 ton perak murni. Untuk emasnya, dengan harga sekitar Rp

500.000/gram, maka nilainya setara Rp 1045 Triliun. Namun, sekali lagi ini bukan

penghasilan, karena untuk memurnikan emas itu ada serangkaian pekerjaan


8/151

penghancuran batu (extraksi), pembuatan konsentrat, pengiriman ke smelter di

PT Smelting Gresik, dan baru pencetakan logam mulia.

Dalam laporannya ke pemegang saham(http://s2.q4cdn.com/

…/fi…/doc_financials/annual/10_K2014.pdf), Freeport McMoran melaporkan

bahwa produksi emasnya di Indonesia tahun 2015 sekitar 1285 ribu ounces (atau

39963 kg alias 109,4 kg/hari). Tambang di Indonesia tahun 2014 menghasilkan

pendapatan kotor (“revenues” menurut US-definition) sebesar US$ 3071 juta,

dengan keuntungan (atau “income” yaitu revenues – expenses) sebesar US$ 719

juta, atau dalam kurs US$ 1 = Rp 13900 adalah adalah Rp 10,7 Triliun.

Sepertinya dividen, royalti dan pajak yang dibayarkan PTFI ke pemerintah

Indonesia sudah dimasukkan dalam “expenses”.

Pada 2014, royalti yang dibayarkan mencapai total US$115 juta. Kemudian PTFI

juga membayar PPh 25% dan pajak Badan 35% sebesar US$77 juta, jadi total

US$192 juta atau Rp 2,6 Triliun.

Jadi jika PTFI mengklaim bahwa mereka membayar pajak 1,7% dari APBN

Indonesia maka itu tidak benar. APBN 2014 itu Rp 1667 Triliun sehingga 1,7% itu

mestinya Rp 28,3 Triliun!

Bila sekarang ini PTFI berhenti beroperasi, jelas akan ada puluhan ribu rumah

tangga dengan ratusan ribu orang yang akan terganggu ekonominya, namun

untuk membuat APBN-RI kolaps, itu masih jauh.

4. PHK massal.

Saat ini PTFI mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari

12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung PTFI: 64,04% Non

Papua, 34,63% Papua dan 1,33% Asing. Jumlah karyawan PTFI + Perusahaan

mitra dan kontraktor, termasuk Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN): 97,8%

Indonesia, 2,20% Asing.

Memang, kalau operasional PTFI berhenti seketika, maka seluruh karyawan ini

akan berhenti bekerja. Demikian juga supplier barang dan jasa baik di Mimika

maupun dari bagian Indonesia lainnya akan terganggu. Namun, ini hanya soal

operasional yang dapat diambil-alih oleh BUMN dalam tempo yang singkat.

5. Papua Merdeka.

Isu ini paling gurih untuk digoreng. Namun, bagi yang memahami situasi dilapangan, kemungkinannya relatif kecil. Di PTFI sendiri ada 34,6% karyawan

yang asli Papua di berbagai level, bahkan sampai tingkatvice-president. Memang,

beberapa kali sempat ada unjuk rasa karyawan yang sampai memblokir jalan

akses masuk menuntut berbagai hal, dari peningkatan keselamatan kerja hingga

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=VAQFchrWgAQEoX1LzycFS6--9VV6Z3B7JkGzEVGbdcwBqiA&enc=AZPQ4zkQEKYFkBLrLH-rk6HTcTKbNqnL9MFHFE6qlkdRfVEhteDLzzSRNGyqsMBihMiuK25dtE2K3ewH-9Sdh9OZJ5PHc9sAibBFdGO_NAV4WP2hM5XGqxqZgaHoFmlEf4RkVwiEe2K0qt0XPJIudZuhEFF8RXGru-NaDdnRD1-sl5H4U8T0McK1uqRuzw0jq5UaT_YqxXEYRqB2CFZZNyIQ&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=VAQFchrWgAQEoX1LzycFS6--9VV6Z3B7JkGzEVGbdcwBqiA&enc=AZPQ4zkQEKYFkBLrLH-rk6HTcTKbNqnL9MFHFE6qlkdRfVEhteDLzzSRNGyqsMBihMiuK25dtE2K3ewH-9Sdh9OZJ5PHc9sAibBFdGO_NAV4WP2hM5XGqxqZgaHoFmlEf4RkVwiEe2K0qt0XPJIudZuhEFF8RXGru-NaDdnRD1-sl5H4U8T0McK1uqRuzw0jq5UaT_YqxXEYRqB2CFZZNyIQ&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=VAQFchrWgAQEoX1LzycFS6--9VV6Z3B7JkGzEVGbdcwBqiA&enc=AZPQ4zkQEKYFkBLrLH-rk6HTcTKbNqnL9MFHFE6qlkdRfVEhteDLzzSRNGyqsMBihMiuK25dtE2K3ewH-9Sdh9OZJ5PHc9sAibBFdGO_NAV4WP2hM5XGqxqZgaHoFmlEf4RkVwiEe2K0qt0XPJIudZuhEFF8RXGru-NaDdnRD1-sl5H4U8T0McK1uqRuzw0jq5UaT_YqxXEYRqB2CFZZNyIQ&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=VAQFchrWgAQEoX1LzycFS6--9VV6Z3B7JkGzEVGbdcwBqiA&enc=AZPQ4zkQEKYFkBLrLH-rk6HTcTKbNqnL9MFHFE6qlkdRfVEhteDLzzSRNGyqsMBihMiuK25dtE2K3ewH-9Sdh9OZJ5PHc9sAibBFdGO_NAV4WP2hM5XGqxqZgaHoFmlEf4RkVwiEe2K0qt0XPJIudZuhEFF8RXGru-NaDdnRD1-sl5H4U8T0McK1uqRuzw0jq5UaT_YqxXEYRqB2CFZZNyIQ&s=1


9/151

kualitas hidup. Namun, relatif selalu bisa diatasi, dan tim negosiatornya juga

orang Indonesia.

Memang, bisa saja pihak-pihak yang tidak suka Kontrak Karya distop

memprovokasi karyawan Papua untuk mengancam merusak instalasi

pertambangan atau bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka. Mereka dari

OPM ini juga kadang-kadang “menteror” PTFI dengan dalih PTFI melanggar

tanah ulayat yang mereka pakai untuk area perburuan. PTFI selama ini sudah

membagikan dana Community & Social Responsibility (CSR) sekitar US$ 29,9

(atau Rp 406 Milyar) kepada dua suku yang semula ada di wilayah

pertambangan, yaitu suku Amungme dan Kamoro. Memang di antara masyarakat

Papua sendiri ada kekhawatiran, bila dana CSR itu dibagikan langsung, maka

hanya akan dipakai untuk mabuk-mabukan atau meningkat-kan penyebaran

AIDS. Karena itu berbagai yaya-san meminta ke PTFI agar sebagian dana itu

disalurkan melalui mereka sehingga bisa untuk memperbaiki sanitasi,

membangun sekolah atau tempat ibadah. Tentu ini seperti pisau bermata dua,karena setelah dipegang oleh LSM, bisa saja dana itu diselewengkan oleh

organisasi teroris.

Bila Freeport Diputus Kontraknya

Untuk memutus Kontrak Karya ini relatif mudah. Namun, tentu kita harus siapkan

agar segala dampak buruknya tidak terjadi. Yang dibutuhkan ada tiga: (1) sistem

pengelolaan yang adil – dan itu tersedia dalam syariat Islam, tinggal memerlukantangan-tangan para mujtahid untuk mendetilkan; (2) parapenguasa yang berani

menantang segenap ancaman; (3) para teknolog yang siap mengambil-alih

operasional perusahaan, termasuk mengembangkan teknologi yang perlu bila

sewaktu-waktu Indonesia diembargo secara teknologi.

Tentu perlu ada evaluasi atau audit atas seluruh aset PTFI yang diklaim sudah

berinvestasi ratusan miliar US$. Apakah investasi itu akan diganti oleh

pemerintah RI, tentu harus dipikirkan.

Yang pasti, kita wajib yakin bahwa Islam punya solusinya yang menyeluruh untuk

pembangunan Papua. Papua tanpa Islam memang sulit dibayangkan untuk maju.

Pengalaman seorang penginjil di Papua yang sudah bekerja 30 tahun

menunjukkan bahwa masyarakat Papua, meski sudah bertahun-tahun dibaptis,

tetap saja susah diajak mandi, susah diajak belajar serius, dan tetap datang ke

tempat kerja sambil mabuk. Namun, penginjil itu melihat, warga Papua yang

masuk Islam, seketika itu pula akan belajar mandi dan memakai baju yang rapi,

mulai gemar belajar dan berhenti mabuk.

Ini menunjukkan bahwa solusi atas persoalan kelanjutan tambang Freeport

seharusnya satu paket dengan penerapan syariah Islam. syariah Islam akan

menyiapkan perangkat hukum yang lebih adil, juga budaya masyarakat yang

lebih maju, yang pada akhirnya akan melahirkan para teknolog yang lebih


10/151

inovatif, juga para pemimpin yang pandai dan jujur serta berani menantang

segenap ancaman dan tekanan dari para penjajah. []

Daftar Pustaka

US Securities & Exchange Comission: Form 10-K Freeport-McMoran

Inc.http://s2.q4cdn.com/…/fi…/doc_financials/annual/10_K2014.pdf

Company Website http://fcx.com/operations/asia.htm

https://id.wikipedia.org/…/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_…

https://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia

https://en.wikipedia.org/wiki/Freeport-McMoRan

Dari

==============================

Raih Amal Sholih dengan Ikut Serta Menyebarkan Status ini.==============================

Profile Amir Hizbut Tahrir: http://bit.ly/133rkTd

Jika Saudara/i ingin mengkaji Islam dan berdakwah bersama HIZBUT TAHRIR

INDONESIA silahkan mengisi form yang kami sediakan dihttp://www.hizbut-

tahrir.or.id/gabung/

Insya Allah, syabab Hizbut Tahrir di daerah terdekat akan segera menghubungi

anda. (jika lebih dari 2 minggu, saudara/i bisa memberitahukan lewat pesaninbox)

==============================

Website : www.hizbut-tahrir.or.id

Youtube : http://www.youtube.com/htiinfokom

Google+ :https://plus.google.com/+HizbuttahrirOrIdOfficial

Facebook :https://www.facebook.com/hizbindonesia

Twitter : https://twitter.com/hizbuttahrirID

Instagram : https://instagram.com/hizbuttahririd

===============================

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=eAQGKJ5RvAQGaElD2YBOwghs5RiDaVTlXZLiforKqiXF5lw&enc=AZM5w-OMTOvCVy5tORQbg6SmAD70CopjmSfqstQe6EOiuXWy6FeKxQWx5Y9FvEPGdv_g1Ca_Z9dg5-2AC-svDFXGaBTQ2v1jB6yW8RSllyQ4XEnriwVLeM1t8A5mBCC7gDpG2-nrnxLS3mKf7_R7SDPYg0nK5qaB3JGFvKwHlLgAmUUyPXucSbrqVR6axfj-PzvxquMTF1Xn6K7lTRBYyGqR&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=eAQGKJ5RvAQGaElD2YBOwghs5RiDaVTlXZLiforKqiXF5lw&enc=AZM5w-OMTOvCVy5tORQbg6SmAD70CopjmSfqstQe6EOiuXWy6FeKxQWx5Y9FvEPGdv_g1Ca_Z9dg5-2AC-svDFXGaBTQ2v1jB6yW8RSllyQ4XEnriwVLeM1t8A5mBCC7gDpG2-nrnxLS3mKf7_R7SDPYg0nK5qaB3JGFvKwHlLgAmUUyPXucSbrqVR6axfj-PzvxquMTF1Xn6K7lTRBYyGqR&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffcx.com%2Foperations%2Fasia.htm&h=zAQFF8080AQH-8lO0fJEvYjRbTCjWGq2OkkMZDSMi6jy4Zg&enc=AZMWTnFtM9HpIvTtDViLSqCZPLl4VMzrJUrLYNnELKV3nNSKBVbNg_mA-yLz4LasUinVYPyhgE5vDzWZne8n8IRTgV3Z2RaXY9cXJUqEqsEKhEqjQ3CfL57A4rLrIZI_X_H0aH7qV4IN7Br62lSBoy8s55FiSVJYGCZHLWu7X45clCHrEW5wDM7eNcU8CL_JY5ohjMEbUufVemvu04o1vzhR&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffcx.com%2Foperations%2Fasia.htm&h=zAQFF8080AQH-8lO0fJEvYjRbTCjWGq2OkkMZDSMi6jy4Zg&enc=AZMWTnFtM9HpIvTtDViLSqCZPLl4VMzrJUrLYNnELKV3nNSKBVbNg_mA-yLz4LasUinVYPyhgE5vDzWZne8n8IRTgV3Z2RaXY9cXJUqEqsEKhEqjQ3CfL57A4rLrIZI_X_H0aH7qV4IN7Br62lSBoy8s55FiSVJYGCZHLWu7X45clCHrEW5wDM7eNcU8CL_JY5ohjMEbUufVemvu04o1vzhR&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia_Tahun_Anggaran_2014&h=vAQEOUNk3AQEgQf8UpyV1fMVfl7eD3WyjqKFSAg3b-4KTXA&enc=AZOITcNN2D8HRmPqjjA7MoRvjiXopkiVBxh-6MsqNNYEuTCos2tOY4FLe1afyVRbzy_aZPoPU0Rip7bqTQGX2yiAUGFJ3dUmTj-YXBhTXkqhLvH9FOuYGEm-5pkSjeHZZ_ItlOLO7e8MNQaDMGz5toHObyPg7dNFtnbvLK4XG6MXFDeE7zgnsRNHoc8S0_fbFuzbGbSb3B_GZ9L-v-cfRTdl&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreeport_Indonesia&h=_AQEaDtgLAQFZlo-XyU6OeDfnqDW7fE2dKZFIHrDhFAwDrg&enc=AZOoNrCe3GAXCho5ksPpwS50vWhvcbNlVpG5ZwYvrQz3-XMUpXKwKx_rX9XiKfGYeW1zTuPpXBTzp_vduYa0G_-TabN2BOZIVwjF1SqyKfsIR1Eh5LJwrRgHF3_QXnfafc5F3_LozjUTsBbPxxlw1xD85VYzRk3efUmT7hnWab55DFMD2OVRC8bHrbJMwSRDIHEmIv5ZyO5eE0KtB3jpcoi2&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreeport-McMoRan&h=BAQEuKBYRAQGFMXLjXRNGz4MUp4lSJvn0lMqvAJClW8DKCQ&enc=AZNU06B9Vwx8ODqW9MqR1XKCMp1DaC3f5_Db1cKibiyMImRIcC4m7oenphQ-R5KsN2Oiczw_6Ri6B-tKSP-dCDA-tqapWl69gweJfWzQ6UQtCol_gKf_2SgUwLdiHcZ1f4ss7XyHmNhZLWgwz7juQzIY1gLvMTrieDnBE6AmfFoiVF27hyA5EFWCQMJErkJS10nmIlDHVlah7Z9kQlLtB7kW&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhizbut-tahrir.or.id%2F2015%2F12%2F07%2Ffreeport-distop-indonesia-bangkrut%2F&h=xAQGQ9p2mAQEgF2FL5pXWjpQTGjEoLXN7MT35HjkvWnGhYQ&enc=AZNin1lsrZo8G529H3TLtQfigkpx6o6aHgdQiFtG6LlQ76LLTuhihxRQEbl__f2hx8sE3eTdMOyPpLtdz3h5VuzNiIg7DyBH9MeRq2NoR2lYiw1Qc1MULqc7IRV1P1mRTrN0aCNdP0K2izA-Qnjhsm_K491vrFxpXPXRNif766dzKzYELtKSUd3hGO7_oy8A3PI1_CDTllkamyrleBvbLr_w&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F133rkTd&h=sAQGA034-AQHT5MXHGW1JirZ9iERnw9U-ZiGni1hs16XNhQ&enc=AZNUNgZ4uF-i9QIf3EMWl0xAtLCgvEGB_Ro5BMSBxwkEmhbkvzgCq_Ju_K6C4TR56mIUrzAj_r3Qca8fpktslIABtQgQrbCT44CcoF3-Nrq-lx1nNqRMYxAtLgYJ9O-18Z-MjxkNlCGNIs5Ibfj3oFXuo_HGkSnds9TPxcO9C5uzWif9cfutInspgKpnVZw0XRrt_pLz3UVtEV17syjkqZfp&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F133rkTd&h=sAQGA034-AQHT5MXHGW1JirZ9iERnw9U-ZiGni1hs16XNhQ&enc=AZNUNgZ4uF-i9QIf3EMWl0xAtLCgvEGB_Ro5BMSBxwkEmhbkvzgCq_Ju_K6C4TR56mIUrzAj_r3Qca8fpktslIABtQgQrbCT44CcoF3-Nrq-lx1nNqRMYxAtLgYJ9O-18Z-MjxkNlCGNIs5Ibfj3oFXuo_HGkSnds9TPxcO9C5uzWif9cfutInspgKpnVZw0XRrt_pLz3UVtEV17syjkqZfp&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2Fgabung%2F&h=aAQHLd0PVAQGlXXuO236wqiQSC1cs9ngwwmEhJv2uLQhVHg&enc=AZPcEhJzb3SeakVX0e5sUGdn2s2vDpZYekAju1l3f0dvfvkLkRxZqUDrnT_z8yTeaLtBhiyq4M2czbjtXTT8_19NbyZisMnOH_60trkEOPv86rP2TDy-N_TJXyECiIO9WrFiRArk8ypiay72JIZnrGduCLzawu80NzfwWxNQ9abyu1nGY3fDbddytxTWprLdoJs5hPG8UWjqDTotRq5Hl1U6&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2Fgabung%2F&h=aAQHLd0PVAQGlXXuO236wqiQSC1cs9ngwwmEhJv2uLQhVHg&enc=AZPcEhJzb3SeakVX0e5sUGdn2s2vDpZYekAju1l3f0dvfvkLkRxZqUDrnT_z8yTeaLtBhiyq4M2czbjtXTT8_19NbyZisMnOH_60trkEOPv86rP2TDy-N_TJXyECiIO9WrFiRArk8ypiay72JIZnrGduCLzawu80NzfwWxNQ9abyu1nGY3fDbddytxTWprLdoJs5hPG8UWjqDTotRq5Hl1U6&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2F&h=WAQEnQFltAQGALBAj8QeBY8Q59q4E7C7B1hTx2bFdiG-EGw&enc=AZPn2F946df4xa-rBXADZT76LwFlSwdO6456WDjLaNJRUdB9o3nToqaafApVJ7AKEBMei-w7-YTOisT9hY9ojZAF2WZvbLDA4yFETOIFmCZbV46wy97AmqJx2_e5m1OuKR_0QBfcBSzTfg_fDXR9p-lf86iwCRKHUzz_NHhRzJecTAEcphzduvTcapIPIdhpKPs7DN0NOKqz_bHtsz4OtQqV&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2F&h=WAQEnQFltAQGALBAj8QeBY8Q59q4E7C7B1hTx2bFdiG-EGw&enc=AZPn2F946df4xa-rBXADZT76LwFlSwdO6456WDjLaNJRUdB9o3nToqaafApVJ7AKEBMei-w7-YTOisT9hY9ojZAF2WZvbLDA4yFETOIFmCZbV46wy97AmqJx2_e5m1OuKR_0QBfcBSzTfg_fDXR9p-lf86iwCRKHUzz_NHhRzJecTAEcphzduvTcapIPIdhpKPs7DN0NOKqz_bHtsz4OtQqV&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fhtiinfokom&h=WAQEnQFltAQF_y4I5SO4pwoDUovhfJcxsJLRJS4k3CduIhQ&enc=AZNno6jTFw2wxts1HYv2A2fhghzJAMeEgRDPIMGGRFydB_paOEV4aFHkLbbnIQIQ-MKHXm8nv3TQS6XrJ53ueuiqxKKSGIFYsWspeoBU8JFmOFninOYxE6lorlSifZAolmhRCJk2SsM-3BlsZbFAuRqYV3eK-l83rnPPBGaM_kd8uTbJhgyBGXggR38iEml_x7bseeaTybPc3EEpQQQ7y9Ri&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fhtiinfokom&h=WAQEnQFltAQF_y4I5SO4pwoDUovhfJcxsJLRJS4k3CduIhQ&enc=AZNno6jTFw2wxts1HYv2A2fhghzJAMeEgRDPIMGGRFydB_paOEV4aFHkLbbnIQIQ-MKHXm8nv3TQS6XrJ53ueuiqxKKSGIFYsWspeoBU8JFmOFninOYxE6lorlSifZAolmhRCJk2SsM-3BlsZbFAuRqYV3eK-l83rnPPBGaM_kd8uTbJhgyBGXggR38iEml_x7bseeaTybPc3EEpQQQ7y9Ri&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F%2BHizbuttahrirOrIdOfficial&h=-AQEolOKQAQEa_l0uHfPlReKYmec1XKf2KLtxD98fTBOglQ&enc=AZMct66khOt-IcdP-Z0chaU3FnJZtF6LdbCT7lLhUxk4q_lQYjauXcyIB4cp397_e9iqf0Oz5zsspowQo1JMOzsrZtNAFhs0pbVPN5PoNT0a8TznQe7ujVNY2bjq__QS5DeOyelk2hDoiQIufdjrU8z_ox1EkPqiSujOO9dqsF9jK0Jj2g7CYwNAC-3OTGbAY9jp3rd9oDHrikJ1Jd2Wn1kS&s=1https://www.facebook.com/hizbindonesiahttps://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FhizbuttahrirID&h=FAQGsjLLwAQFY6lYBMxh_zlyAxBBiHXjP9TYhJwZ4s9W45A&enc=AZMCvXVvssj_zhXKML44KFoLCHbDyPvPpO342FdVsLQck-0A0-dIkL_yueWEkm3-ZxV_dQwsixu_OrHZlExe60bROm29hebnQdT2IcrXL8ggXK7132Mmnx414ARaK_cZDvWJk9YBv7BMBhcQbf_oHuhCUZ_0tlqzUKlAvK_8zwSLWHfZLvc_xIwi1J21M55btPuPUbUra_44vFkBAoTsXjCU&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FhizbuttahrirID&h=FAQGsjLLwAQFY6lYBMxh_zlyAxBBiHXjP9TYhJwZ4s9W45A&enc=AZMCvXVvssj_zhXKML44KFoLCHbDyPvPpO342FdVsLQck-0A0-dIkL_yueWEkm3-ZxV_dQwsixu_OrHZlExe60bROm29hebnQdT2IcrXL8ggXK7132Mmnx414ARaK_cZDvWJk9YBv7BMBhcQbf_oHuhCUZ_0tlqzUKlAvK_8zwSLWHfZLvc_xIwi1J21M55btPuPUbUra_44vFkBAoTsXjCU&s=1https://instagram.com/hizbuttahriridhttps://instagram.com/hizbuttahriridhttp://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fs2.q4cdn.com%2F089924811%2Ffiles%2Fdoc_financials%2Fannual%2F10_K2014.pdf&h=eAQGKJ5RvAQGaElD2YBOwghs5RiDaVTlXZLiforKqiXF5lw&enc=AZM5w-OMTOvCVy5tORQbg6SmAD70CopjmSfqstQe6EOiuXWy6FeKxQWx5Y9FvEPGdv_g1Ca_Z9dg5-2AC-svDFXGaBTQ2v1jB6yW8RSllyQ4XEnriwVLeM1t8A5mBCC7gDpG2-nrnxLS3mKf7_R7SDPYg0nK5qaB3JGFvKwHlLgAmUUyPXucSbrqVR6axfj-PzvxquMTF1Xn6K7lTRBYyGqR&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffcx.com%2Foperations%2Fasia.htm&h=zAQFF8080AQH-8lO0fJEvYjRbTCjWGq2OkkMZDSMi6jy4Zg&enc=AZMWTnFtM9HpIvTtDViLSqCZPLl4VMzrJUrLYNnELKV3nNSKBVbNg_mA-yLz4LasUinVYPyhgE5vDzWZne8n8IRTgV3Z2RaXY9cXJUqEqsEKhEqjQ3CfL57A4rLrIZI_X_H0aH7qV4IN7Br62lSBoy8s55FiSVJYGCZHLWu7X45clCHrEW5wDM7eNcU8CL_JY5ohjMEbUufVemvu04o1vzhR&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia_Tahun_Anggaran_2014&h=vAQEOUNk3AQEgQf8UpyV1fMVfl7eD3WyjqKFSAg3b-4KTXA&enc=AZOITcNN2D8HRmPqjjA7MoRvjiXopkiVBxh-6MsqNNYEuTCos2tOY4FLe1afyVRbzy_aZPoPU0Rip7bqTQGX2yiAUGFJ3dUmTj-YXBhTXkqhLvH9FOuYGEm-5pkSjeHZZ_ItlOLO7e8MNQaDMGz5toHObyPg7dNFtnbvLK4XG6MXFDeE7zgnsRNHoc8S0_fbFuzbGbSb3B_GZ9L-v-cfRTdl&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreeport_Indonesia&h=_AQEaDtgLAQFZlo-XyU6OeDfnqDW7fE2dKZFIHrDhFAwDrg&enc=AZOoNrCe3GAXCho5ksPpwS50vWhvcbNlVpG5ZwYvrQz3-XMUpXKwKx_rX9XiKfGYeW1zTuPpXBTzp_vduYa0G_-TabN2BOZIVwjF1SqyKfsIR1Eh5LJwrRgHF3_QXnfafc5F3_LozjUTsBbPxxlw1xD85VYzRk3efUmT7hnWab55DFMD2OVRC8bHrbJMwSRDIHEmIv5ZyO5eE0KtB3jpcoi2&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreeport-McMoRan&h=BAQEuKBYRAQGFMXLjXRNGz4MUp4lSJvn0lMqvAJClW8DKCQ&enc=AZNU06B9Vwx8ODqW9MqR1XKCMp1DaC3f5_Db1cKibiyMImRIcC4m7oenphQ-R5KsN2Oiczw_6Ri6B-tKSP-dCDA-tqapWl69gweJfWzQ6UQtCol_gKf_2SgUwLdiHcZ1f4ss7XyHmNhZLWgwz7juQzIY1gLvMTrieDnBE6AmfFoiVF27hyA5EFWCQMJErkJS10nmIlDHVlah7Z9kQlLtB7kW&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhizbut-tahrir.or.id%2F2015%2F12%2F07%2Ffreeport-distop-indonesia-bangkrut%2F&h=xAQGQ9p2mAQEgF2FL5pXWjpQTGjEoLXN7MT35HjkvWnGhYQ&enc=AZNin1lsrZo8G529H3TLtQfigkpx6o6aHgdQiFtG6LlQ76LLTuhihxRQEbl__f2hx8sE3eTdMOyPpLtdz3h5VuzNiIg7DyBH9MeRq2NoR2lYiw1Qc1MULqc7IRV1P1mRTrN0aCNdP0K2izA-Qnjhsm_K491vrFxpXPXRNif766dzKzYELtKSUd3hGO7_oy8A3PI1_CDTllkamyrleBvbLr_w&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F133rkTd&h=sAQGA034-AQHT5MXHGW1JirZ9iERnw9U-ZiGni1hs16XNhQ&enc=AZNUNgZ4uF-i9QIf3EMWl0xAtLCgvEGB_Ro5BMSBxwkEmhbkvzgCq_Ju_K6C4TR56mIUrzAj_r3Qca8fpktslIABtQgQrbCT44CcoF3-Nrq-lx1nNqRMYxAtLgYJ9O-18Z-MjxkNlCGNIs5Ibfj3oFXuo_HGkSnds9TPxcO9C5uzWif9cfutInspgKpnVZw0XRrt_pLz3UVtEV17syjkqZfp&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2Fgabung%2F&h=aAQHLd0PVAQGlXXuO236wqiQSC1cs9ngwwmEhJv2uLQhVHg&enc=AZPcEhJzb3SeakVX0e5sUGdn2s2vDpZYekAju1l3f0dvfvkLkRxZqUDrnT_z8yTeaLtBhiyq4M2czbjtXTT8_19NbyZisMnOH_60trkEOPv86rP2TDy-N_TJXyECiIO9WrFiRArk8ypiay72JIZnrGduCLzawu80NzfwWxNQ9abyu1nGY3fDbddytxTWprLdoJs5hPG8UWjqDTotRq5Hl1U6&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2Fgabung%2F&h=aAQHLd0PVAQGlXXuO236wqiQSC1cs9ngwwmEhJv2uLQhVHg&enc=AZPcEhJzb3SeakVX0e5sUGdn2s2vDpZYekAju1l3f0dvfvkLkRxZqUDrnT_z8yTeaLtBhiyq4M2czbjtXTT8_19NbyZisMnOH_60trkEOPv86rP2TDy-N_TJXyECiIO9WrFiRArk8ypiay72JIZnrGduCLzawu80NzfwWxNQ9abyu1nGY3fDbddytxTWprLdoJs5hPG8UWjqDTotRq5Hl1U6&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hizbut-tahrir.or.id%2F&h=WAQEnQFltAQGALBAj8QeBY8Q59q4E7C7B1hTx2bFdiG-EGw&enc=AZPn2F946df4xa-rBXADZT76LwFlSwdO6456WDjLaNJRUdB9o3nToqaafApVJ7AKEBMei-w7-YTOisT9hY9ojZAF2WZvbLDA4yFETOIFmCZbV46wy97AmqJx2_e5m1OuKR_0QBfcBSzTfg_fDXR9p-lf86iwCRKHUzz_NHhRzJecTAEcphzduvTcapIPIdhpKPs7DN0NOKqz_bHtsz4OtQqV&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fhtiinfokom&h=WAQEnQFltAQF_y4I5SO4pwoDUovhfJcxsJLRJS4k3CduIhQ&enc=AZNno6jTFw2wxts1HYv2A2fhghzJAMeEgRDPIMGGRFydB_paOEV4aFHkLbbnIQIQ-MKHXm8nv3TQS6XrJ53ueuiqxKKSGIFYsWspeoBU8JFmOFninOYxE6lorlSifZAolmhRCJk2SsM-3BlsZbFAuRqYV3eK-l83rnPPBGaM_kd8uTbJhgyBGXggR38iEml_x7bseeaTybPc3EEpQQQ7y9Ri&s=1https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F%2BHizbuttahrirOrIdOfficial&h=-AQEolOKQAQEa_l0uHfPlReKYmec1XKf2KLtxD98fTBOglQ&enc=AZMct66khOt-IcdP-Z0chaU3FnJZtF6LdbCT7lLhUxk4q_lQYjauXcyIB4cp397_e9iqf0Oz5zsspowQo1JMOzsrZtNAFhs0pbVPN5PoNT0a8TznQe7ujVNY2bjq__QS5DeOyelk2hDoiQIufdjrU8z_ox1EkPqiSujOO9dqsF9jK0Jj2g7CYwNAC-3OTGbAY9jp3rd9oDHrikJ1Jd2Wn1kS&s=1https://www.facebook.com/hizbindonesiahttps://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FhizbuttahrirID&h=FAQGsjLLwAQFY6lYBMxh_zlyAxBBiHXjP9TYhJwZ4s9W45A&enc=AZMCvXVvssj_zhXKML44KFoLCHbDyPvPpO342FdVsLQck-0A0-dIkL_yueWEkm3-ZxV_dQwsixu_OrHZlExe60bROm29hebnQdT2IcrXL8ggXK7132Mmnx414ARaK_cZDvWJk9YBv7BMBhcQbf_oHuhCUZ_0tlqzUKlAvK_8zwSLWHfZLvc_xIwi1J21M55btPuPUbUra_44vFkBAoTsXjCU&s=1https://instagram.com/hizbuttahririd


11/151

Ngeri, Ini Dia Beberapa Bukti JokowiTerseret Kasus Freeport 01:02

10 Desember 2015

POSMETRO INFO - Presiden Joko Widodo (Jokowi)

terindikasikan terseret kasus PT Freeport yang melibatkan

Ketua P! "etya #o$anto% Transkrip rekaman itu ter&adi pada

Juni 201' di mana uut masi men&abat Kepala "ta*

Kepresidenan dan kewenanannya bisa memanggil menteri

dan inila yang membuat mara JK%

+Kalau kita telaa, pertemuan ketiga yang direkam -" ituter&adi bulan Juni 201'% Waktu itu uut .insar Pan&aitan

(.P) masi men&abat Kepala "ta* Kepresidenan% .ayangkan,

dalam posisi non/struktural tersebut, seturut transkrip yang

beredar, ia men&adi sala satu blok kepentingan yang

digambarkan sangat berpengaru, kata pengamat politik

Tarli #ugroo di akun Faebook/nya beberapa waktu lalu%

Kata Tarli, &ika transkrip men&adi satu/satunya auan kita

untuk merekonstruksi peran para aktor yang terlibat dalam

http://www.posmetro.info/2015/12/ngeri-ini-dia-beberapa-bukti-jokowi.htmlhttp://www.posmetro.info/2015/12/ngeri-ini-dia-beberapa-bukti-jokowi.html


12/151

perakapan, serta para aktor yang namanya diperakapkan,

maka ada dua blok mayor yang saling berebut kue Freeport,

serta satu blok minor%

+ua blok mayor itu adala (1) .P, yang namanya selaludirangkai dengan nama presiden, serta (2) JK% i alaman

tu&u transkrip, misalnya, "# melontarkan kutipan tak

langsung dari presiden berupa uapan +masak Jusu* Kalla

terus, ungkap Tarli%

Kata Tarli, Kusus untuk urusan Freeport, seturut uapan/

uapan "# dalam transkrip yang beredar, presiden selalu

melimpakan urusan tersebut pada .P% +-elalui Pak uut

sa&a, Pak Ketua% Kurang lebi begitula nadanya dalam

transkrip%

Tarli mengungkapkan, "ampai di sini ada dua persoalan%

Pertama, apaka demikian berpengarunya .P, yang

disebut sebagai kepan&angan tangan kepentingan presiden

ole transkrip anyala klaim/konstruksi dari "# dan -!

sa&a, untuk menaikan posisi tawarnya di depan Freeport %3%

-", atauka mewakili posisi sebenarnya45

+Kedua, masuk ke layer sebelum itu, apaka posisi .P

sebagai kepan&angan tangan presiden sebagaimana

dimaksud ole pertanyaan pertama tadi anyala klaim .P

semata di adapan "# dan -!, untuk menaikan posisi

tawarnya yang seara struktural sebelumnya memanglema, atauka memang mewakili posisi yang sebenarnya4

tanya Tarli%


13/151

6a mengingatkan geramnya, JK ketika pada -aret 201' lalu

Presiden memperluas kewenangan Kepala "ta* Kepresidenan

seingga yang bersangkutan bisa memanggil para menteri%

+Kewenangan memanggil dan mengkoordinir para menterimemang men&adi domain presiden dan wakil presiden%

-akanya agak ane &ika kewenangan itu bisa didelegasikan

dan bakan dibagikan kepada pe&abat non/struktural seperti

Kepala "ta* Kepresidenan, yang tidak ada nomenklaturnya

dalam tata pemerintaan resmi% Waktu itu bakan sampai

ada yang menyebut istila +Presiden 7arian untuk

menggambarkan posisi .P yang demikian superior, yang

tela menggelisakan seorang JK, &elas Tarli%

-enurut Tarli, kenyataannya .P mendapatkan kewenangan

itu seara resmi% ari presiden5 8rtinya, seluru peran yangdimainkan .P se&ak men&adi Kepala "ta* Kepresidenan,

ingga bulan 8gustus 201', kemungkinan adala resmi

berasal dari presiden% Keuali &ika presiden nanti

membantanya tentu sa&a%

+Jadi, dari rekonstruksi atas transkrip perakapan lengkap

itu, dua blok mayor yang terlibat 9ead to ead tadi adala

(1) .P, yang mungkin mewakili kepentingan presiden,

keuali &ika nanti terkon;rmasi sebaliknya< dan (2) blok JK%

Pemetaan ini terutama berasal dari lontaran -! dalam

transkrip terkait perlunya presiden %3% .P untuk membagidan berbagi saam pada JK, supaya tidak ribut, ungkapnya%


14/151

Tarli mengungkapkan, pemosisian .P sebagai setara

dengan JK, &ika menggunakan taksonomi pemerintaan ari

ini mungkin agak berlebian, karena .P anyala seorang

menteri%

+Tapi, sebagaimana perna saya tulis &au sebelum ini, soal

kenapa pemerintaan saat ini sering gadu dan terliat

tanpa koordinasi, adala karena ada banyak aktor dalam

pemerintaan saat ini yang sebelumnya adala kolega yang

setara dalam kabinet =us ur dan -egawati% .P, JK, !" dan

!! adala alumni kabinet lama% an mereka &au lebi

senior dan superior sebagai personal dibandingkan

presiden, pungkas Tarli% >itl?

K8"@" F!AAPB!T: .8=86-8#8#8"6. P8P@84

http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/http://km.itb.ac.id/site/kasus-freeport-bagaimana-nasib-papua/


15/151

PT Freeport Inonesia, Bukan Sekedar Masalah

Renegosiasi Tapi Menegakkan Kedaulatan RI

"uda CC taun akti$itas pertambangan emas PT Freeport/

--oran 6ndonesia (Freeport) berokol di tana Papua% #amun

selama itu pula kedaulatan negara ini terus diin&ak/in&ak ole

perusaan asing tersebut% Pada Kontrak Karya (KK) pertama

pertambangan antara pemerinta 6ndonesia dan Freeport yang

dilakukan taun 1DE memang posisi tawar pemerinta !6

masi keil, yaitu anya sekedar pemilik laan% ibandingkan

PT Freeport yang memiliki tenaga ker&a dan modal tentu posisi

tawar pemerinta saat itu masi keil% #amun setela CC taun

apaka posisi tawar pemerinta 6ndonesia masi renda4 Tentu

tidak5

-engau pada @@ #omor C taun 200D tentang -ineral dan

.atu .ara yang mengamanatkan pemerinta 6ndonesia untuk

melakukuan renegosiasi kontrak seluru perusaaan tambang

asing yang ada di negeri ini% @@ ini menggantikan @@ #omor 11

taun 1DE yang disakan pada esember 1DE atau delapan

bulan pasa penandatanganan KK% .erdasarkan dataKementrian A"-, sebanyak E' persen perusaaan tambang

suda berprinsip setu&u membaas ulang kontrak yang suda

diteken% 8kan tetapi sebanyak G' persen dari total perusaaan

tersebut masi dalam taap renegosiasi, sala satunya adala

pengelola tambang emas terbesar di dunia yaitu Freeport%

-enurut irektur dan AB Freeport 6ndonesia, 8rmando -aler,

menyatakan bawa kontrak pertambangan yang dimiliki

perusaaan dengan pemerinta 6ndoneisa suda ukup adil

bagi semua piak% 7al ini mengindikasikan bawa piak

Freeport enggan untuk patu kepada @@ yang berlaku, yaitu @@

no% C taun 200D tentang -inerba% ari sini terliat bawa

kasus Freeport ini tidak anya merugikan negara triliunan

rupia akan tetapi &uga mengin&ak/in&ak kedaulatan !epublik ini

dengan tidak mau patu teradap @@ yang berlaku% -enurut

seorang pengamat 7ankam, .apak "oeripto, KonHik yang

mendasasari kasus Freeport ini adala Kontrak Karya (KK) yang

tela meleekan 6ndonesia%


16/151

"ala seorang pengamat 7ankam yang suda senior, .apak

"oeripto, menyatakan bawa PT Freeport tela memberikan

se&umla dana kepada aparat keamanan T#6IPB!6 dalam

rangka men&aga keamanan Freeport di atas tana Papua% 7al ini

&elas menentang @@ karena menurut @@ pembiayaan aparat

keamanan untuk perlidungan ob&ek $ital nasional arus

bersumber dari 8P.# bukan dari perusaaan asing% 8kibatnya

banyak putra daera Papua yang merasa asing di ruma

mereka sendiri% ari sini terkesan bawa aparat keamanan

&ustru lebi membela kepentingan asing daripada kepentingan

bangsanya sendiri% Padaal mereka arusnya menindak

Freeport yang notabene tela merusak lingkungan dengan

membuat lubang tambang di =rasberg dengan diameter lubang

2,C kilometer pada daera seluas CDD a dengan kedalamanmenapai 00 m2 % ampak lingkungan yang Freeport berikan

sangat signi;kan, yaitu rusaknya bentang alam pegunngan

=rasberg dan Arsbeg% Kerusakan lingkungan tela menguba

bentang alam seluas 1EE km2 di daera aliran sungai 8&kwa%

PT Freeport --oran 6ndonensia pun tela berlaku semena/

mena kepada karyawan Freeport 6ndonesia yang kebanyakanadala orang asli 6ndonesia% -enurut pengakuan .apak Tri

Puspita selaku "ekretaris 7ubungan 6ndustri "erikat Peker&a

Freeport 6ndonesia, Freeport bersi*at eksklusi* seingga akses

untuk ke ruma sakit ataupun mess pun &uga sulit% ebi &au

lagi, standart yang dimiliki peker&a Freeport dari 6ndonesia sama

dengan seluru karyawan Freeport yang ada di seluru dunia

akan tetapi ga&i yang diterima ole peker&a dari 6ndonesia anya

separunya% -enariknya lagi, menurut laporan dari Investor

Daily tanggal 10 8gustus 200D, dikatakan bawa pendapatan

utama PT Freeport --oran adala dari operasi tambabangnya

yang ada di 6ndonesia, yaitu sekitar E0% "ampai saat ini

karyawan Freeport tenga men&alankan aksi mogok ker&a

dengan menuntut kenaikan ga&i @"L C per &am% "ampai

sekarang piak management Freeport tidak menyetu&ui

tuntutan peker&a 6ndonesia tersebut% .ukan keadilan yang

didapatkan peker&a Freeport dari 6ndonesia yang menuntut

kenaikan ga&i akan tetapi tudingan sebagai kelompok separatis

la yang mereka dapat% Padaal mereka anya menuntut ak/


17/151

aknya sebagai warga negara untuk memperole

kese&ateraan%

-enurut seorang pakar ekonomi dari @ni$ersitas Pad&a&aran

sekaligus akti$is "- Aonit, 6bu 7endri, setidaknya ada tiga

alasan mengapa solusi Freeport ini bukan sekedar negosiasi%

Pertama, Maitu meluruskan aturan perundang/undangan yang

menyimpangkan amana konstitusi (Pasal GG @@ 1DC')%

Kedua, !enegoisasi atau perubaan Kontrak Karya (KK) yang

tidak memakai dasar konstitusi tidak akan memberikan man*aat

bagi kepentingan rakyat 6ndonesia% an yang terakir, rakyat

Papua seara kusus dan bangsa 6ndonesia seara umum

membutukan dana yang besar untuk menger&ar ketertinggalan

dalam membangun manusia maupun *asilitas yang diperlukanuntuk mendukung pelayanan sosial dan kema&uan ekonomi%

6ndonesia sebagai bangsa yang besar, arusnya tidak anya

menge&ar keuntungan ;nansial seperti pa&ak, de$iden ataupun

pembagian royalti dari sektor pertambangan akan tetapi &uga

arus *okus pada keuntungan ekonomi, ungkap 6bu 7endri%

Pemerinta arus mempunyai $isi besar dalam mengelola "8yang dimiliki% alam al ini, pemerinta arus mempunyai

koridor kebi&akan yang &elas mengenai bagaimana peman*aatan

segala sumber daya alam yang dimiliki untuk kema&uan

ekonomi bangsa 6ndonesia% "ebagai ontonya, pemerinta

ina tidak serta merta segera mengekspor kandungan batu

bara yang dimiliki seara besar/besaram ke pasar dunia akan

tetapi ina menaan produk batu baranya dalam negeri untuk

kepentingan dalam negeri sendiri tersebut untuk mendorong

kema&uan ekonomi negeri tersebut, dalam al ini sumber

energi%

Pak "oeripto yang &uga selaku mantan anggota .adan 6ntele&en

#egara (.6#) mengemukakan analisis yang menarik, menurut

beliau, pasa Perang ingin, selayaknya bangsa 6ndonesia sadar

bawa trend perang dalam masa sekarang adala perang untuk

memperebukan sumber daya alam atau resource war. "ekarang

negara/negara besar sedag berperang untuk merebutkan

sumber daya alam% an ini sua ter&adi di berbagai negara

seperti 6ra3, 8*ganistan, Kongo, ibya, dll% @rusan perebutan


18/151

masala sumber daya alam ini se&atinya tidak memperdulikan

berapa korban &iwa yang &atu% .egitu &uga masala Freeport,

kita tau sendiri akir/akir ini masi sering ter&adi aksi

penembakan di Papua yang menelan korban baik kalangan

aparat keamanan ataupun putra daera Papua sendiri%

"uda selayaknya kita memandang kasus Freeport ini selain

dengan pemaaman yang mendalam &uga dengan kaamata

perspekti* yang berbeda% "eingga kita dapat meliat masala

ini seara kompreensi*% 7arus kita ingat bawa masala ini

bukan sekedar penandatangan kontrak ker&a baru, itam di

atas puti% -elainkan masala yang lebi krusial lagi, yaitu

penegakkan kedaulatan !epublik 6ndonesia%

anang "ugiarto (1EG1101) N F6T. 2011

KASUS FREEPORT.3 Juni 2013 pukul 20:54

AMERICA BUILD FROM PAPUA GOLD [NEGARA AMERIKA

DIBANGUN DARI EMAS PAPUA]

Freeport adalah pertambangan emas terbesar di dunia! Namun

termurah dalam biaya operasionalnya. Sebagian kebesaran dan

kemegahan Amerika sekarang ini adalah hasil perampokan resmi

mereka atas gunung emas di Papua tersebut. Freeport banyak

berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, para jenderal dan juga para

politisi busuk, yang bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta

dengan memiskinkan bangsa ini. Mereka ini tidak lebih baik daripada

seekor lintah!

Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat

dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National

https://www.facebook.com/notes/mat-kasdut/kasus-freeport/311014375698904https://www.facebook.com/notes/mat-kasdut/kasus-freeport/311014375698904


19/151

Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK,

Indonesia, CIA and Freeport”.

Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak

tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa

tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan

temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu

awalnya, nyaris bangrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian

kekuasaan di Kuba tahun 1959.

Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista.

Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu

dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak

melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya.

Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport

Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun

berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959,

Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur

melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East BorneoCompany, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita

jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung

Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques

Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap

tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di

perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan

penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport

Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean

Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu

melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka

kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg

itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi didalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera

melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran

cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka


20/151

perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari

kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan

seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya.

Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The

Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut

sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu

menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di

permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut

berkilauan ditimpa sinar matahari.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila.

Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga

dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung

tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga.

Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika

Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali

modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat.

Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan

East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir

sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi

politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan

Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai

menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John

Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya,

JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam

Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot

mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan

bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-

puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah danmundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg

sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab


21/151

jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai

bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-

apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat

menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company

mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi

mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi

kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan

Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden

Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan

menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi

besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak

mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap

yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah

mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada

militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson,termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964,

adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi

Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas

Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin

Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil ofCalifornia). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru

kontrak perminyakan yang mengharuskan 60persen labanya

diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu

dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh

kebijakan Soekarno ini.

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amatberkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.

Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di

Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi


22/151

presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika

tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini.

Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai

pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu

yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long

terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan

Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan

penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi

rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh

yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS

dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang

disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari

1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto

akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaantanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph

Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya

sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon

dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang

menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunungemas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih

sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana

Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan

Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport

ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalamlingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan

Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini

berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan

Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam


23/151

angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran

operasional mereka.

Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing

(PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan

Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama

yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali

pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman

Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu

menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-

kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport

mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan

pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel,

sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai

konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet

dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5

miliar dollar AS pertahun.

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley,

menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan

memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit

terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati

urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini

tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan

masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley

dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan

tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan

yang termurah di dunia!!

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah.

Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung

emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas

dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal


24/151

memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat

mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan

membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapur a

sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana

telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan

tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar

yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!

Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal

tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput

gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi

lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada

digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan

limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah

orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zamanbatu.

Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini,

yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang

emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untukmemperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri

telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat

besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah

laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau

mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

[Subhan Hassannoesi: Aktivis Dakwah Papua yang juga anggotaMajlis Muslim Papua (MMP)]


25/151

Belajar dari Eksistensi Freeport (PT FI)


26/151

Sudah menjadi rahasia umum, menurut Harits Abu Ulya Direktur The

CIIA -Community Of Ideological Islamic Analyst- bahwa Kontrak

Karya atau Contract of Work Area yang ditangani pemerintah Orba

yang serbakorup telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan

kesejahteraan bagi rakyat. Sejak awal kehadiran PT FI di Mimika

(Kontrak Karya I, 7 April 1967) telah memicu konflik-konflik baru,

utamanya dengan masyarakat adat setempat (Suku Amungme dan

Komoro).

Perlakuan yang tidak akomodatif dari pemerintah dan PT FI terhadap

tuntutan masyarakat setempat mengakibatkan protes-protes yang

terus-menerus baik dilakukan secara terbuka maupun secara laten.

Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang

ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai

PMA. Dan di tahun 2041, barulah PT FI kembali menjadi “milik” NKRI.

Lalu siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Negara tidak

memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan.

Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam

KK tersebut.

Untuk tembaga, royalty sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga

tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual

(jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak

ditetapkan sebesar 1% dari harga jual.

Lalu siapa yang mendapat keuntungan lebih besar dari semua itu?

Tentu saja yang mendapat “kue raksasa” ini adalah pihak-pihak yangterlibat dalam pengeleolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita

Reuters (“PR”, 18/3 2006) dinyatakan bahwa empat Big Boss PT FI

paling tidak menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of

the Board, James R Moffet menerima sekira Rp 87,5 miliar lebih

perbulan dan President Director PT FI, Andrianto Machribie

menerima Rp. 15,1 miliar per bulan.Sementara PTFI sendiri

mendapat sepuluh kali lipat dari jumlah bagian deviden yang diterimapemerintah RI. Jika sebagai pemegang saham 9,36% saja

pemerintah mendapatkan deviden Rp 2 Triliun, maka Freeport

McMoran sebagai induk dari PTFI (pemegang 90,64% saham PTFI)

akan mendapat deviden +/- Rp 20 Triliun di tahun 2009.


27/151

Lalu apa yang diperoleh masyarakat Papua? Keberadaan PTFI

ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat Papua, sebaliknya

banyak mendatangkan petaka. Sejak awal keberadaan PTFI,

penguasaan tanah adat oleh masyarakat Papua terancam. Dalam

satu klausul KK nya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan

penduduk yang berada dalam area KK nya. Itu artinya, Freeport

dibenarkan untuk menguasai tanah adat dan memindahkan

penduduk yang ada di area yang dikuasainya. Padahal ketentuan itu

bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok

Agraria. Namun nyatanya ketentuan KK itu lah yang dilaksanakan.

Masalah berikutnya dalah masalah lingkungan. Diataranya, “tanah

adat 7 suku, diantaranya amungme, diambil dan dihancurkan pada

saat awal beroperasi PTFI. Limbah tailing PT FI telah menimbun

sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 – 40 km

bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur.

Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar

Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran

hutan hujan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang semula

kering menjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di sekitar

sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan

kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika,

kota tambang PT FI , adalah kota dengan penderita HIV AIDS

tertinggi di Indonesia” (www.jatam.org).

Masalah lain adalah masalah HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM

yang terjadi di wilayah kerja Freeport yang ditengarai dilakukan untuk

menjamin keberlangsungan operasional perusahaan.

Pertarungan Internasional

Tak bisa dipungkiri bahwa selama ini Amerikalah yang menangguk

keuntungan terbesar dari eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di

Papua, kalau tidak boleh dikatakan satu-satunya. Dan diyakini

kekayaan yang masih tersimpan di balik bumi Papua jauh lebih besarlagi. Tentu saja semua itu akan membuat negara dan para kepitalis di

luar Amerika meneteskan air liur dan iri untuk bisa ikut menikmatinya.

Karena itu dalam masalah Papua pasti juga terjadi pertarungan

kekuatan internasional. Aromanya pun memang bisa dicium dengan

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jatam.org%2F&h=TAQGB6ty0&s=1http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jatam.org%2F&h=TAQGB6ty0&s=1


28/151

kuat, mereka bermain dengan isu Demokratisasi, HAM dan

Lingkungan.Inggris dengan operasi intelijennya juga respek pada

Papua, Australia juga selalu mencari celah-celah untuk ambil

keuntungan, dan begitu juga negara-negara kecil di kawasan

Pasifik.Mereka mengimpikan bisa mendapatkan berkah “mutiara

hitam” Papua.

Jika dilihat pada tingkat internasional, selama ini AS menggunakan

kasus Papua sebagai alat penekan. Misalnya, AS menggunakan

kasus pelanggaran HAM diantaranya yang terjadi di Papua untuk

sebagai alasan menjatuhkan embargo terhadap TNI. Padahal selama

ini sudah menjadi rahasia umum jika keberadaan TNI termasuk Polri

ditengarai banyak demi kepentingan PT FI yang nota bene

mengalirkan kekayaan bumi Papua ke AS. Begitu pula saat anggota

Kongres AS yaitu Donald M. Payne (asal Newark, New Jersey) dan

Eni FH Faleomafaega (Samoa Amerika) yang membuat surat kepada

Menteri Luar Negeri AS dan Sekjen PBB tahun 2005,

mempersoalkan legalitas proses bergabungnya Papua ke dalam

NKRI melalui PAPERA pada 14 Juli-2 Agustus 1969, saat itu sedang

terjadi negosiasi tentang pengelolaan Blok Cepu yang akhirnya PSC

(Production Sharing Contract)-nya didapat oleh Exxon Mobile tahun

2006 tepatnya setelah kunjungan Menlu AS kala itu Condoleeza Rice

pada 14-15 Maret 2006. Entah ada hubungannya atau tidak, yang

jelas setelah kontrak PSC blok Cepu yang memiliki cadangan minyak

lebih dari 2 miliar barel diperoleh Exxon Mobile, pihak-pihak di AS pun

tidak lagi getol menyuarakan kasus Papua.

Adapun negara yang secara terbuka mendukung propagandakemerdekaan Papua sebenarnya tidak banyak. Hanya beberapa

negara kecil di Pasifik. Tercatat hanya negara Solomon, Nauru dan

Vanuatu tiga negara kecil di Pasifik yang terang-terangan mendukung

kemerdekaan Papua. Bahkan berbagai gerakan separatis OPM,

secara legal telah membuka perwakilan di Vanuatu, memanfaatkan

gerakan melanesian brotherhood.

Di sisi lain Australia memiliki sikap terbuka yang berubah-ubah

mengikuti partai yang berkuasa. Dukungan dari pihak-pihak di

Australia diberikan oleh beberapa senator, akademisi dan beberapa

orang dari kalangan media. Dukungan pemerintah Australia terlihat


29/151

menguat ketika Partai hijau berkuasa. Namun secara terus menerus

Australia menjadi salah satu basis propaganda pro kemerdekaan

Papua. Peran Australia ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Inggris

mengingat secara tradisional para politisi dan kebijakan Australia

banyak dipengaruh oleh Inggris.

Diluar semua itu, Inggris sebenarnya tidak bisa dikatakan terlepas

dari pertarungan dalam kasus Papua. Memang sikap Inggris yang

formal mengakui kedaulatan dan keutuhan NKRI termasuk di

dalamnya Papua adalah bagian integral dari NKRI. Namun sudah

menjadi semacam rahasia umum bahwa meski sikap formalnya

demikian, negara-negara barat juga kerap menjalankan aktifitas

rahasia melalui dinas intelijennya. Dalam kasus mencuatnya video

penyiksaan di Papua pada tahun lalu, misalnya, kampanye Free West

Papua yang merilis video penyiksaan TNI terhadap anggota

Organisasi Papua Merdeka (OPM), ternyata mendapat dukungan dari

politisi Inggris terutama yang ada di Parlemen. Badan Intelijen

Inggris, Secret Intelligence Service (SIS) atau M16, diduga berada di

balik sikap dukungan parlemen Inggris terhadap kemerdekaan Papua

itu. Kemampuan M16 sudah teruji sejak Perang Dunia I dan II.

Bahkan M16 terlibat dalam sejumlah kudeta penggulingan kekuasaan

di berbagai negara.

Begitu pula dukungan Inggris itu tampak dari “ditampungnya” tokoh

kemerdekaan Papua, Benny Wenda. Benny Wenda yang tinggal di

Inggris, mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat

(IPWP) pada Oktober 2008. Ia mendapat dukungan dari sejumlah

politisi, terutama yang berada di Inggris. Dia pula yang terlibat aktifatau sebagai penggerak International Lawyer for West Papua (ILWP)

yang pada 2 Agustus lalu menyelenggarakan konferensi propaganda

kemerdekaan Papua, bertempat di East School of the Examination

Schools, 75-81 High Street, Oxford dengan mengusung tema tentang

kemerdekaan Papua : “West Papua ? The Road to Freedom”.

Semua itu menunjukkan bahwa di dalam masalah Papua itu jugadimasuki oleh pertarungan internasional. Apapun perubaha besar

yang terjadi di Papua, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari

pertarungan internasional itu. Dalam hal ini tentu AS tidak akan mau

kehilangan segala keuntungan yang telah didapatkannya selama ini.


30/151

Disisi lain Inggris dan Australia terus berusaha untuk bisa turut

menanamkan pengaruh di sana dan menikmati keuntungan termasuk

kekayaan alam bumi Papua yang melimpah.

Akar Masalah Papua dan Penyelesaiannya Secara Total

Dari paparan di atas terlihat bahwa konflik di Papua terjadi karena

kebijakan ala ideologi kapitalisme yang menyerahkan kekayaan alam

kepada swasta asing yang dalam hal ini Freeport. Begitu Freeport

ada di bumi Papua, maka sejak saat itu pula terjadi konflik yang terus

menerus.

Sebab lain yang juga berperan besar memunculkan tuntutan rakyat

Papua atas menentukan nasib mereka sendiri adalah terjadinya

kezaliman dan ketidakadilan terhadap mereka. Begitu pula tidak

adanya pendistribusian kekayaan alam yang ada di wilayah mereka

untuk membangun dan memajukan Papua dan meningkatkan taraf

hidup masyarakat Papua. Asumsinya adalah bahwa semua itu terjadi

karena yang memerintah dan mengelola semua itu bukan orang asli

Papua. Jika Papua diperintah dan kekayaannya diatur oleh orang

Papua sendiri, atau jika mereka bisa menentukan kebijakanpengelolaan wilayah mereka sendiri, maka dianggap semua itu akan

berubah total, kemajuan akan bisa diujudkan di Papua dan taraf

hidup masyarakatnya pasti meningkat.

Masalah pengelolaan kekayaan alam dan pendistribusian kekayaan

yang tidak merata dan tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat di

wilayah tempat kekayaan alam itu berada sebenarnya bukan khasmasalah Papua. Masalah itu juga dialami oleh semua wilayah negeri

ini, bahkan yang di pulau Jawa sekalipun. Daerah Cepu, Cikotok,

Indramayu dan lainnya yang disitu minyaknya disedot dan atau

emasnya dikeruk, masyarakatnya juga tidak bisa menikmati hasil dari

kekayaan alam di wilayah mereka itu. Banyak masyarakat di daerah

itu yang masih didera kemiskinan dan keterbelakangan. Sebabnya

tidak lain karena kebijakan pengelolaan perekonomian ala kapitalisyang menyerahkan kekayaan alam itu kepada swasta dan terutama

asing. Sehingga pihak swasta asing itulah yang paling menikmati

hasil dari kekayaan yang merupakan milik rakyat negeri ini secara

keseluruhan itu.


31/151

Maka selama pengelolaan kekayaan alam masih menggunakan

model ekonomi kapitalisme maka keadaan ketidakadilan ekonomi

semacam itu akan terus terjadi. Kekayaan negeri tatap tidak akan

terdistribusi secara merata. Kesenjangan akan tetap menganga.

Karena itu kemerdekaan bukanlah solusi untuk menghilangkan

ketidakadilan ekonomi itu. Malah kemerdekaan bisa menjadi pintu

yang lebih lebar bagi penetrasi lebih dalam bagi pengelolaan ekonomi

menurut model kapitalisme. Apalagi jika kemerdekaan itu atas belas

kasihan (bantuan) asing, dalam hal ini misalnya Inggris atau eropa

pada umumnya dan Australia. Dengan mereka keberadaan AS

dengan perusahaan multinasionalnya tidak serta merta bisa diakhiri,

sebaliknya dengan merdeka justru membuka ruang bagi masuknya

kepentingan Inggris (Eropa) dan Australia. Itu artinya dengan

merdeka, justru Papua justru makin menjadi jarahan pihak asing. Dan

hampir dapat dipastikan bahwa model pengelolaan ekonominya juga

akan tetap model kapitalisme dan karenanya penjarahan kekayaan

bumi Papua nantinya justru akan makin merajalela.

Begitu pula berbagai kekerasan atau kejahatan lingkungan, tidak

akan serta merta bisa dihilangkan dengan memerdekakan diri. Sebab

semua itu terjadi seiring dengan keberadaan PTFI.Padahal dengan

merdeka, keberadaan Freeport tidak dengan sendirinya hilang. Justru

dengan merdeka akan terbuka peluang bagi Freeport untuk

memperpanjang eksistensinya di bumi Papua dengan jalan

melakukan negosiasi dengan pemerintah baru dan memberikan

keuntungan yang diminta terutama kepada pribadi-pribadi pejabatnya.

Bahkan dengan memisahkan diri justru terbuka peluang bagi

masuknya pihak asing seperti Freeport lebih banyak lagi.

Islam Solusi Masalah Papua

Masalah Papua seperti halnya masalah daerah-daerah lainnya

bahkan masalah seluruh negeri kaum muslim, tidak pernah bisa

dituntaskan dibawah sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini.

Masalah itu hanya akan bisa dituntaskan dengan penerapan syariahIslam secara total.

Dalam hal pengelolaan ekonomi dan kekayaan, Islam menetapkan

bahwa kekayaan alam yang berlimpah depositnya seperti tambang


32/151

tembaga dan emas di Papua yang saat ini dikuasai Freeport,

ditetapkan sebagai hak milik umum seluruh rakyat tanpa kecuali.

Kekayaan itu tidak boleh dikuasakan atau diberikan kepada swasta

apalagi swasta asing. Kekayaan itu harus dikelola oleh negara

mewakili rakyat dan hasilnya keseluruhannya dikembalikan kepada

rakyat, diantaranya dalam bentuk berbagai pelayanan kepada rakyat.

Maka dalam pandangan sistem Islam ketika diterapkan, kekayaam

alam seperti yang dikelola oleh Freeport dan lainnya itu akan

dikembalikan menjadi kekayaan hak milik umum. Negara haus

mengelolanya dengan pengelolaan demi sebesar-besarnya

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bukan para pejabat dan

kroninya, pengelolaan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan

kerusakan dalam berbagai bentuknya.

Kemudian hasil dari pengelolaan berbagai kekayaan alam itu

ditambah dari sumber-sumber pemasukan lainnya akan dihimpun di

kas negara dan didistribusikan untuk membiayai kepentingan

pembangunan dan pelayanan kepada rakyat. Dalam hal

pendistribusian itu, yang dijadikan patokan adalah bahwa setiap

daerah akan diberi dana sesuai kebutuhannya tanpa memandang

berapa besar pemasukan yang berasal dari daerah itu. Dalam hal

menetapkan besaran kebutuhan itu, maka yang menjadi patokan

adalah kebutuhan riil mulai dari yang pokok lalu ke yang pelengkap

dan seterusnya. Dalam hal itu juga akan diperhatikan masalah

pemerataan dan kemajuan semua daerah. Sebab Islam mewajibkan

negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian agar kekayaan

tidak hanya beredar di kalangan orang kaya atau di kalangan tertentu

atau di daerah tertentu saja.

Dalam hal perlakuan kepada rakyat, maka Islam mewajibkan berlaku

adil kepada seluruh rakyat bahkan kepada semua manusia. Dalam

Sistem Islam tidak boleh ada deskriminasi atas dasar suku, etnis,

bangsa, ras, warna kulit, agama, kelompok dan sebagainya dalam hal

pemberian pelayanan dan apa yang menjadi hak-hak rakyat. Islam

pun mengharamkan cara pandang, tolok ukur dan kriteria atas dasarsuku bangsa, etnis, ras, warna kulit dan cara pandang serta tolok

ukur sektarian lainnya. Islam menilai semua itu sebagai keharaman

dan hal yang menjijikkan. Bahkan dalam Islam, siapa saja yang

menyeru, membela atau berperang dan mati demi ashabiyah


33/151

(sektarianisme) maka dia tidak termasuk umat Muhammad dan

neraka menjadi tempat yang lebih layak untuknya. Hal ini menjadi

salah satu faktor yang mengikis deskriminasi di masyarakat dan

mewujudkan keharmonisan di tengah masyarakat.

Sementara itu dalam hal kerusakan lainnya, Islam menetapkan

bahwa penguasa adalah ra’in (pemelihara) urusan rakyat dan dia

akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas sejauh mana

terpeliharanya urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan rakyat.

Maka konsekuensinya adalah segala hal apalagi kebijakan yang

berpotensi merugikan kepentingan rakyat maka harus di selesaikan

dan dihilangkan. Itu artinya segala kebijakan dan praktek yang

berpotensi menimbulkan kerusakan baik lingkungan, sosial,

kesehatan, dan sebagainya harus dihentikan dan dihilangkan.

Apalagi Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk kerusakan

dan pembuat kerusakan di muka bumi atau mufsidun diancam

dengan siksa neraka.

Untuk menjamin agar sistem Islam itu berjalan secara konsekuen dan

konsisten maka Islam membuka ruang selebar-lebarnya bagi

masyarakat secara individual ataupun kelompok untuk mengoreksi

dan menyampaikan kritik kepada penguasa. Bahkan Islam

menetapkan koreksi dan kritik kepada penguasa itu sebagai

kewajiban. Kemudian jika penguasa dan aparat negara melakukan

kezaliman atas rakyat baik individu maupun kelompok apalagi

komunitas, maka rakyat secara individual ataupun kelompok diberi

ruang yang luas untuk mengadukan dan memperkarakan kezaliman

itu kepada Mahkamah Mazhalim agar kezaliman itu segeradihilangkan. Bandingkan dengan sistem kapitalisme demokrasi

bahkan yang dipraktekkan di negara kampiun demokrasi sekalipun,

adalah langka rakyat apalagi secara individual bisa memperkarakan

dan menuntut penguasa apalagi kepala negara ke muka pengadilan.

Apalagi di dalam sistem kapitalisme demokrasi yang dipraktekkan di

seluruh dunia saat ini, rasanya tidak ada badan semacam Mahkamah

Mazhalim seperti yang ada di dalam Sistem Islam yang terus adauntuk menghilangkan segala bentuk kezaliman negara dan penguasa

atas rakyat. Yang ada di dalam sistem kapitalisme demokrasi adalah

para pejabat dan penguasa menjadi kelas yang nyaris tak bisa

disentuh oleh hukum.


34/151

Jadi menyelesaikan masalah Papua dan daerah-daerah lain, adalah

dengan menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi;

mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat; mendistribusikan kekayaan itu secara merata dan berkeadilan;

memberikan keadilan kepada semua tanpa deskriminasi atas dasar

suku, etnis, warna kulit, ras, agama, kelompok dan cara pandang dan

kriteria sektarian lainnya. Juga dengan mewujudkan pemerintah yang

bisa menjalankan semua itu, pemerintah yang betul-betul berperan

sebagai ra’in pengatur dan pemelihara segala urusan dan

kemaslahatan rakyat. Dan tunuk itu masyarakat harus memiliki

peluang dan diberi ruang untuk mengoreksi penguasa jika terjadi

kebengkokan sehngga bisa dijamin pelaksanaannya secara

konsekuen dan konsisten. Semua itu hanya bisa diwujudkan melalui

penerapan Sistem Islam secara total dalam bingkai institusi

kekuasaan yang islami yaitu al-Khilafah Rasyidah.

Dengan melihat pola pendekatan yang dilakukan pemerintah, dan

kurang sensitifnya elit partai di pusat, tampaknya akan terjadi

pengulangan kesalahan terhadap penanganan Papua. Dan itu berarti,

mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat

Papua dari para penguasa RI menjadi semakin jauh. Karena

pemimpin negeri ini bukan sedang memimpin rakyat, melainkan

membangun citra pribadi dan kepentingan kelompok atau partai.

[Novita Aryani M.Noer]

Rekaman Kasus Freeport Bongkar

Kecurangan Jokowi-JK Saat Pilpres,Demi Keailan Segera !elarImpeac"ment#

Aramuslim%om N akon presiden yang tertukar ternyata

sunggu/sunggu *akta% alam uplikan rekaman

skandal kasus Freeport terdengar al/al ini seingga

kemenangan Jokowi/JK dalam pilpres 201C sangat patut

dipertanyakan%


35/151

Pada sidang -K tadi malam (!abu, 2I12) diputar

rekaman terkait perpan&angan kontrak PT Freeport%

"elain membaas Freeport, perbinangan tiga orang,

yaitu "# (Ketua P! "etya #o$anto), -! (pengusaa

-uammad !iOa alid), -" (irut PT Freeport

6ndonesia -aroe* "&amsoeddin) &uga menyinggung

berbagai masala lain% i antaranya, mereka

mengungkap strategi partai pendukung Jokowi untuk

mengalakan Prabowo ketika Pilpres 201C% -! bakan

mengungkap bagaimana kepolisian digerakkan untuk

ikut memenangkan Jokowi%

.erikut kutipan transkrip rekaman yang diputar dalam

sidang -K di gedung P!, "enayan, Jakarta, !abu

(2I12) malam, dikutip dari !epublika Bnline:

MR: Di Solo ada…., ada Surya Paloh, ada si Pak Wiranto

pokoknya koalisi mereka, Dimakimaki Pak, !okowi itu

sama Me"awati di Solo. Dia tolak #$. $ila itu, sara% itu.

Padahal, ini oran" &aik kekuatannya apa, kok sampai

seleher melawan Me"awati. 'erus kenapa dia menolak

#$. Padahal pada waktu pilpres, kita mesti menan"

Pak. (ita mesti menan" Pak dari Pra&owo ini. (alian

operasi, simpulsimpulnya #a&imnas. #apak ahlinya,

saya tahu saya tahu itu. #a&imnas itu &er"erak atas

"erakannya #$ sama Pak Sya%ruddin. Sya%ruddin itu

Propam. Poldapolda diminta untuk &er"erak ke sana.Rusaklah kita punya di lapan"an.

S): 'ermasuk Papua

MR: 'ermasuk Papua. )oken kita ha&is.

S): *a&is Pak, hampir seten"ah triliun.

MR: (apolda Papua itu kan saha&at saya, saha&at

deket.


36/151

MS: 'ito

MR: 'ito. +khirnya ditarik ke !akarta supaya n""ak

menyolok, adi +srena. Sekaran" Papua sudah alan,

kasih hadiah sama !okowi. Padahal maunya !akarta

&ukan dia. Pak #$ maunya &ukan 'ito. Pak #$ maunya

Pak #udi. 'api #udi ditaruh #andun". 'ito !akarta. -an"

minta !okowi.

Terbongkarnya rekaman keurangan pilpres ini

membuat legitimasi Presiden dan Wakil Presiden

Jokowi/JK dipertanyakan%

+Pak !okowi!( palin" &erkepentin"an soal ke&enaran

rekaman yan" diputar di M(D. (arena soal kecuran"an

pemilu &isa adi soal le"itimasi, u&ar mantan sta*

Presiden ".M, 8ndi 8rie* melalui akun twitternya

8ndi8rie*Q88, Kamis (GI12)%

-enurut 8ndi kasus keurangan pilpres ini mirip dengan

yang ter&adi di Filipian% .erikut twit 8ndi 8rie*:

+pa yan" teradi saat kecuran"an +rroyo lipina

diketahui setelah +rroyo dinyatakan menan" tahun

/001, menadi soal serius selama &erkuasa

Dilema konstitusional 2ilipina, karena M( lipina

mementahkan Impeach +rroyo, kemenan"an arroyo

dian""ap nal. 'api rakyat tidak mau tahu.

!okowi!( &uruk dimata masyarakat dan dunia

internasional, ika kecuran"an pemilu yan" diun"kap

dalam %orum M(D tidak diklarikasi se"era.

Ini soal seriius, &ukan soal ke&encian pada !okowi!(.

(ecuran"an pemilu mem&uat &e&an 3 tahun ke depan.

(asihan &an"sa ini.


37/151

'idak mun"kin !okowi!( &erteori4&er&icara pentin"nya

demokrasi, keadilan,keuuran selama pen"akuan

kecuran"an Pemilu tdk diklarikasi.

"emoga sidang -K bisa membongkar semua yang

ada dalam rekaman, seperti kata Prabowo berulang kali

+#ecik ketitik ala ketara yang berarti segala sesuatu

yang baik dan buruk akan tampak% 7al ini disampaikan

Prabowo saat pengumuman asil "idang =ugatan

Pilpres di -akama Konstitusi%

P! dan seluru elemen yang inta keadilan arusnya

bersatu/padu untuk sesegera mungkin melengserkan

penguasa yang naik karena keurangan% Jika kaum

koplakers menuding kita belum mo$e/on, biarkan sa&a%

Tidak ada urgensinya kaum terpela&ar dan kaum yang

punya kewarasan untuk menanggapi mereka% (ts)


38/151

Megawati ingung kasus PT

Freeport Indonesia tidak

selesai

Senin, $ Desember %&'( ')*+$ IB %.//% 0iews

... kapan mau majunya negeriini...

Jakarta (8#T8!8 #ews) / Presiden kelima 6ndonesia,

-egawati "oekarnoputri, bingung karena perkara

perpan&angan kontrak PT Freeport 6ndonesia yang

tidak selesai ingga sekarang, namun mala ribut

terkait dugaan permintaan saam perusaaan

tersebut%

R6ni yang lagi ribut/ribut soal Freeport, itu baru satu

ya, anya Freeport sa&a% Ma 8lla, tidak sala ributnya

pan&ang seperti ini,R katanya, =edung #usantara 6S

P!, Jakarta, "enin%


39/151

7al itu disampaikan dia dalam pidato di "imposium

Kebangsaan berta&uk !eHeksi #asional Praktek

Konstitusi dan Ketenagaker&aan Pasa !e*ormasi, di

=edung #usantara 6S, Jakarta, "enin%

-enurut dia, 6ndonesia bangsa yang kaya sumber

daya alam terbarukan ataupun tidak terbarukan,

sumber daya mineral, dan banyak lagi yang lain%

R.erentila politisi &erantem, karena kapan mau

ma&unya negeri ini,R katanya%

"epan&ang se&ara pemerintaan 6ndonesia, banyak

kasus besar multidimensi yang menyisa dan tidak

ada penyelesaian ukum ingga kini% i antaranya

pelarian terpidana korupsi !p1,G triliun Ady TanOil

yang kabur dari sel pen&ara pada 1DDE%

Juga kasus penyaluran .antuan ikuiditas .ank

6ndonesia, yang sala satunya diberikan kepada

kelompok bisnis "&amsul #ursalim sebagai ketetapan

.adan Penyeatan Perbankan #asional%

Kelompok bisnis itu disebut masi berutang !pG,

triliun tapi pemerintaan -egawati "oekarnoputri

saat itu (2001/200C) mala menerbutka surat


40/151

keterangan lunas pada -aret 200C% "ampai saat ini

kasus ini belum &uga tuntas%

Aditor: 8de -arboen

BPM!6=7T 8#T8!8 201'

PERMSALAHAN FREEPORT & PAPUA

jangan malas bacanya mber tapi bnyak banayk penetahuan yg belom

kita ketahui di dalam artikel ini

ENGGAK BACA RUGI

Keberadaan Freeport sejak kontrak karya ke-satu ilegal dalam

transparansi dan ketetapan pajak bagi negara. Hasil Freeport barudiketahui secara resmi dan diatur dalam Undang-undang negara

Indonesia sejak kontrak karya ke-2. Nah, Kontrak karya pertama

Freeport tahun 1967 sesungguhnya fiktif.

Indonesia sudah rugi sejak Freeport masuk. Sekarang pun tetap rugi

karena konstitusi Negara mendukung emas dibawa ke Amerika dan

negara Lainya di dunia. Pemerintah sibuk dengan kasus-kasu

keamanan perusahaan di Papua, sedangkan ekonomi bangsaterabaikan. Nah, diawah ini adalah gambaran apa saja tentang

Freeport yang sudah berlalu.

Agar bangsa ini dapat merefleksikan bagaimana solusi terbaik bagi

Papua dan tentunya martabat bangsa Indonesia di ukur sejak

penanganan kasus semacam Freeport diPapua. Dengan cadangan

25 milyar pon tembaga, 40 juta ons emas dan 70 juta ons perak,

nilainya sekitar 40 milyar dollar AS berdasarkan harga berlaku.

Freeport diberikan jaminan untuk bekerja di lokasi pertambangan

untuk bertahun-tahun. Jika menemukan tambahan kekayaan mineral

di atas 4,1 juta hektar di tanah sekitarnya akan menjadi hak eksklusif

Freeport.

Indonesia Penghasil Emas

Indonesia menjawab Tuntutan Rakyat Papua terkait keberadaan PT.Freeport Indonesia. Catatan singkat dampak Sosial (konflik ) yang

timbul sejak kehadiran PT. Freeport di Tanah Papua. Posisi Negara

dalam mengatasi Freeport, suatu masalah sekarang. Berikut adalah


41/151

aspek konflik dan penanganan Negara diawali dari tahun 2009 hingga

2006.

Negara (Pemerintah) dalam kasus PT. Freeport yang sudah terjadi,

belum ada niat baik untuk menyambut tuntutan rakyat Papua,

terutama soal Freeport. Sikap rakyat Papua meminta penyelesaian

Freeport, selalu saja di jawab dengan bedil senjata, konflik perangsuku, mobilisasi aparat militer di areal Freeport bahkan memba

Date post:	07-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	doni
View:	227 times
Download:	0 times

Opini Freeport

Documents