EVALUASI KINERJA GUGUS TUGASPERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
Vunny Wijaya, Peneliti Bidang Sosial
THE NDONESIAN INSTITUTEC E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H
POLICY ASSESSMENT
JUNI 2020
covid19.go.id
“Carefulevaluation ofinformation
that isportrayed as
fact is critical.”
S T E V E N R E D H E A D
Kedua, dalam aspek responsivitas, pendataan yang lebihrapi terkait kebutuhan alat kesehatan dapat dilakukandengan memanfaatkan aplikasi daring yang terintegrasi.Aplikasi daring juga dapat dimanfaatkan sebagaipelaporan atau pengaduan terkait kurangnya kebutuhanalat kesehatan di fasilitas kesehatan. Selain itu, dapatdigunakan untuk memantau kualitas alat kesehatan. Ketiga, dalam aspek akuntabilitas, diperlukan adanyatranparansi laporan keuangan yang berasal dariPemerintah Daerah. Adanya laporan keuangan akanmenjadi salah satu kunci keberhasilan kinerja aspek-aspeklain dalam pencegahan dan penanganan COVID-19.Adanya laporan keuangan dapat mendorong peningkatankepercayaan publik kepada Pemerintah Pusat, khususnyaGugus COVID-19.
RINGKASANEKSEKUTIF
Dalam memperbaiki kinerja menuju kenormalan baru,terdapat tiga aspek yang perlu diprioritaskan GugusCOVID-19. Pertama, aspek kualitas pelayanan, dalam halini informasi yang diberikan harus ditingkatkankeakuratannya. Setiap informasi juga perlu terusdisosialisasikan melalui berbagai media yang dimilikiGugus COVID-19 dan tim Gugus yang bertugas dilapangan. Pengawasan terhadap berita hoaks juga harus terusdilakukan. Masing-masing individu juga perlu bijak dalammenggunakan media sosial. Upaya mengedukasimasyarakat juga perlu dilakukan Gugus COVID-19 melaluikolaborasi dengan berbagai komunitas. Menujukenormalan baru, dibutuhkan kerjasama dan komunikasiyang baik oleh seluruh komponen masyarakat.
3
covid19.go.id
covid19.go.id
covid19.go.id
Daftar Isi
03RINGKASAN EKSEKUTIF
04DAFTAR ISI
04DAFTAR GRAFIK
06ABSTRAK
07PENDAHULUAN
09PERTANYAAN PENELITIAN
13METODE PENELITIAN
13HASIL DAN PEMBAHASAN
24KESIMPULAN DANREKOMENDASI
05DAFTAR SINGKATAN
10TINJAUAN PUSTAKA 25
DAFTAR PUSTAKA
liputan6.com
4
Daftar Grafik
GRAFIK 1KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA GUGUS TUGAS COVID-19
GRAFIK 2ALASAN BANSOSKURANG/TIDAK TEPATSASARAN
5
= Alat Kesehatan= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah= Alat Pelindung Diri= Amerika Serikat= Aparatur Sipil Negara= Badan Penanggulangan Bencana Daerah= Badan Nasional Penanggulangan Bencana= Badan Usaha Milik Rakyat= Bantuan Langsung Tunai= Bantuan Sosial= Coronavirus Disease 2019= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah= Internet Service Provider = Kementerian Kesehatan= Keputusan Presiden= Kementerian Komunikasi dan Informatika= Kementerian/Lembaga= Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat= Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional= Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional= Kementerian Sosial= Lembaga Adminitrasi Negara= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia= Media Sosial= Middle East Respiratory Syndrom= Orang Dalam Pengawasan= Pasien Dalam Pengawasan= Pemerintah Daerah= Peraturan Pemerintan= Polymerase Chain Reaction= Pelaksana Teknis Kegiatan= Pelayanan Terpadu Satu Pintu= Pegawai Tidak Tetap Bulanan= Rumah Sakit= Rumah Sakit Umum Daerah= Rukun Warga = Severe Acute Respiratory Syndrome = Sumber Daya Manusia= Saiful Mujani Research and Consulting = Short Message Service = WhatsApp= World Health Organization = Terdepan, Terpencil dan Tertinggal
Daftar Singkatan
Alkes APBD APD AS ASN BPBD BNPB BUMN BLT Bansos COVID-19 DPRD ISP Kemkes Keppres Kementerian Kominfo K/L Kementerian PUPR Kementerian PPN/Bappenas Kemristek/BRIN Kemensos LAN LIPI Medsos MERS ODPPemdaPPPCRPPTKPTSPPTTBRSRSUDRTRWSARSSDMSMRCSMSWAWHO3T
ABSTRAK
Dalam upaya mencegah dan menangani pandemi COVID-19, Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Dalam
melaksanakan tujuannya, Gugus COVID-19 bekerjasama dengan pemerintahan dari
tingkat Pusat hingga Daerah. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja yang dilakukan
Gugus COVID-19 beserta upaya memperbaiki kinerja di tengah pandemi yang masih
dihadapi Indonesia. Penelitian ini juga akan melihat upaya yang dilakukan Gugus
COVID-19 selama masa transisi menuju kenormalan baru yang sedang dan akan
berlangsung di sejumlah daerah.
Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan sejumlah catatan terkait
evaluasi kinerja Gugus COVID-19 yang dianalisis melalui indikator Levine et al. yang
terdiri dari lima aspek. Produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas
dan akuntabilitas. Adanya perbedaan situasi dan tantangan yang dimiliki oleh banyak
daerah di Indonesia, membuat kelima aspek dijalankan secara berbeda-beda di
tengah situasi yang kompleks.
Berdasarkan analisis, tiga aspek yang masih perlu mendapat perhatian khusus adalah
kualitas pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas. Untuk memperbaiki kinerja dan
dalam upaya transisi menuju kenormalan baru, aspek kualitas pelayanan dalam hal
ini, informasi yang diberikan perlu ditingkatkan keakuratannya diiringi dengan
menekan berita hoaks yang muncul. Dalam aspek responsivitas, pendataan yang
lebih rapi terkait kebutuhan alkes dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi
daring yang terintegrasi. Dalam aspek akuntabilitas, diperlukan adanya tranparansi
laporan keuangan yang berasal dari Pemda.
Kata kunci: Evaluasi kinerja, Gugus COVID-19, kenormalan baru
6
Tingkat penularan yang lebih cepatdibanding virus sebelumnya, mau tidakmau mendorong negara-negara diberbagai belahan dunia bersigapmenyusun sejumlah kebijakan.Indonesia pun melalui KementerianKesehatan (Kemenkes) turutmerespons, dengan segera membuatprotokol kesiapsiagaan berdasarkanarahan World Health Organization(WHO). Sejumlah dokumen dibuat olehKemenkes sebagai langkah awalpersiapan mencegah pandemi. Namun,fasilitas kesehatan yang tersebar diseluruh Indonesia belum seluruhnyasiap. Faktanya, tidak hanya negaraberkembang seperti Indonesia yangtidak siap dengan datangnya pandemiini. Negara yang lebih maju dalam halkedokteran dan teknologi sepertiAmerika Serikat (AS) dan Italia punmengalami kesulitan.
Coronavirus disease 2019 (COVID-19)pertama kali ditemukan di Wuhan,Provinsi Hubei, Cina. Kejadian luar biasaoleh Coronavirus bukanlah merupakanyang pertama kali. Pada tahunsebelumnya, 2002, muncul SevereAcute Respiratory Syndrome (SARS)dan tahun selanjutnya, 2012, munculpenyakit Middle East RespiratorySyndrome (MERS). Sejak kemunculannya pada akhir tahunlalu, diriingi dengan pemberitaanberbagai media yang mengagetkan,kasus COVID-19 membuat sejumlahnegara bergegas melakukan persiapanpencegahan dan penanganan.
Selain itu, sejumlah ahli memandang,kesulitan yang dialami salah satunyakarena pemerintah sejumlah negarakurang agresif dan masif dalammelakukan deteksi dini. WHO dan paraahli sepakat bahwa deteksi cepatmerupakan faktor utama dalammenahan penyebaran pandemi(bbc.com, 21/03). Negara lain diantaranya Taiwan danKorea Selatan, dianggap mampumelakukan langkah cekatan mencegahCOVID-19 karena mengedepankandeteksi dini. Hal itu dilatarbelakangioleh pembelajaran dari pengalamansebelumnya ketika berhadapan denganSARS dan MERS.
Pendahuluan
7
covid19.go.id
Melihat situasi yang terjadi disejumlah negara dan belum siapnyafasilitas kesehatan untuk menanganipandemi yang sangatmengkhawatirkan, sertaterdeteksinya sejumlah pasienpositif, pada tanggal 13 Maret, GugusTugas Percepatan PenangananCOVID-19 ditetapkan oleh PresidenJoko Widodo atau Jokowi. Hal ituberdasarkan Keputusan Presiden(Keppres) Nomor 7 Tahun 2020. Gugus COVID-19 bekerja di bawaharahan dan bertanggung jawablangsung kepada Presiden. Dalam halpendanaan, menurut Pasal 13Keppres tersebut, kegiatan GugusCOVID-19 dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah(APBD), dan/atau sumber lain yangsah dan tidak mengikat sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai perpanjangan tanganlangsung Presiden, Gugus COVID-19memiliki sejumlah tugas, mulai darimelakukan komando dari tingkatPusat hingga bekerja menjangkaulingkup pemerintahan paling kecilseperti RT/RW. Berdasarkan kinerja dilapangan, sejumlah apresiasi kinerjaGugus COVID-19 datang dari lintassektor. Namun, kinerja Gugus COVID-19 disejumlah daerah masih dipertanyakan.Diantaranya terkait pelayanan fasilitaskesehatan yang diberikan,keterbukaan soal informasi,keakuratan data pasien, dan lainsebagaianya. Ditemukan pula,berdasarkan hasil survei IndikatorPolitik Indonesia (2020), terdapatresponden yang kurang puas dantidak puas sama sekali terkait kinerjaGugus COVID-19. Dapat dilihat padagrafik berikut.
8
covid19.go.id
G R A F I K 1 K E P U A S A N M A S Y A R A K A T T E R H A D A P
K I N E R J A G U G U S T U G A S C O V I D - 1 9
S u m b e r : I n d i k a t o r P o l i t i k I n d o n e s i a , 7 J u n i 2 0 2 0
Sebanyak 55 persen mengatakan cukup puasdengan kinerja Gugus COVID-19. Sebanyak8,7 persen mengatakan sangat puas, 24persen kurang puas, dan tidak puas samaekali sebanyak 1,9 persen, serta tidaktahu/tidak menjawab sebanyak 10,4 persen.Hal ini mendorong pentingnya evaluasikinerja untuk menganalisis ketidakpuasanmasyarakat atau permasalahan yang adasecara komprehensif. Pada dasarnya, evaluasi atau pengukurankinerja mencakup sejumlah indikator atauaspek yang berguna untuk menilai kemajuanatau kegagalan sebuah organisasi.
Bagaimana evaluasi kinerja Gugus Tugas PercepatanPenanganan COVID-19?Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalammemperbaiki kinerja Gugus Tugas PercepatanPenanganan COVID-19 menuju kenormalan baru?
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat duapertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:
1.
2.
Melihat kompleksitas permasalahan yangterjadi pada Gugus COVID-19, tulisan iniakan membahas tentang evaluasi kinerjakomprehensif Gugus COVID-19 berdasarkanLevine et al. (1990). Hasil evaluasi ini dapatdijadikan sebagai rujukan dalam rangkamemperbaiki kinerja Gugus COVID-19 menuju‘new normal’ atau kenormalan baru.
9
covid19.go.id
Menurut bastian (Tangkilisan, 2005), kinerja organisasi adalahgambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalamsuatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misidan visi organisasi tersebut. Menurut Amitai Etzioni (Keban,2008) kinerja organisasi menggambarkan seberapa jauh suatuorganisasi merealisasikan tujuan akhirnya. Lembaga Adminitrasi Negara/LAN (2000) mendefinisikan kinerjasebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaansuatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, misi, visi organisasi. Menurut Steers (1974) kinerjaorganisasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya, kualitasSumber Daya Manusia (SDM), struktur organisasi, dan bentukkepemimpinan. Bryson (1995) berpendapat bawa ada upaya-upaya yang relevanyang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja suatuorganisasi, yaitu dengan memerhatikan faktor eksternal danfaktor-faktor internal. Menurut Steers (1974) faktor eksternal terdiri dari ataspengawasan SDM, anggaran, sarana dan prasarana, serta budayaorganisasi. Sedangkan, faktor internal berkaitan dengan prosesmanajemen, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, prosespelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi.
Kinerja Organisasi
1 0
covid19.go.id
Tinjauan Pustaka
1 1
Evaluasi Kinerja dan Urgensinya
Anthony et al. (1997) mendefinisikan pengukurankinerja sebagai aktivitas mengukur kinerja suatukegiatan. Tidak hanya mengukur, tetapi jugamemperbaiki kinerja suatu organisasi termasukindividu didalamnya. Dengan kata lain, individumenjadi kunci penting dalam memengaruhiperubahan organisasi ke arah yang lebih baik. Johson dan Lewin (1991) membedakanpengukuran kinerja berdasarkan model tujuan.Kinerja organisasi menurut model tujuandisamakan dengan efektivitas yang diukur dariproduktivitas dan pencapaian tujuan. Efektivitas model tujuanmenyandarkan pada spesifikasi hierarki tujuan,sasaran dan ukuran hasil (effect) yang ditetapkansecara formal. Organisasi yang efektif adalahorganisasi yang mengorganisir serangkaiantujuan, menentukan kegiatan yang diperlukanuntuk mencapai tujuan, dan mengalokasikasumber daya untuk kegiatan-kegiatan dalamkerangka mencapai tujuan. Efektivitas juga menekankan pada analisis biayaprogram dikaitkan dengan hasil program.Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahuipencapaian target yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja juga merefleksikan filosofi dankultur suatu organisasi, serta menggambarkanseberapa baik suatu kinerja telah diselesaikandengan biaya, waktu, dan kualitas yang optimal(Tatikonda dan Tatikonda, 1998). Menurut Becker, Suselid dan Utrich (2001), sistempengukuran SDM yang efektif mempunyai duatujuan penting, yaitu memberi petunjuk bagipembuatan keputusan organisasi dan berfungsisebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja SDM. Dalam buku “Manajemen yang Berorientasi PadaPeningkatan Kinerja Instansi Pemerintah” yangditerbitkan oleh Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional (KementerianPPN/Bappenas) tahun 2006, evaluasi kinerjadiartikan sebagai kegiatan untuk menilai ataumelihat keberhasilan dan kegagalan suatu instansipemerintah atau unit kerja dalam melaksanakantugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Disebutkan juga bahwa evaluasi bermanfaatdiantaranya untuk perbaikan perencanaan, strategi,kebijakan; pengambilan keputusan; tujuanpengendalian program/kegiatan; perbaikan input,proses dan output, serta perbaikan tatanan atausistem dan prosedur.
canva.com
1 2
Indikator Kinerja Pelayanan Publik
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik, pelayananpublik didefinisikan sebagai kegiatan ataurangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan sesuai denganperaturan perundang-undangan bagi setiapwarga negara dan penduduk atas barang,jasa, dan/atau pelayanan administratif yangdisediakan oleh penyelenggara pelayananpublik. Zeithhaml, Parasuraman, dan Berry (1990)mengemukakan bahwa kinerja pelayananpublik yang baik dapat dilihat melaluiberbagai indikator yang sifatnya fisik.Penyelenggaraan pelayanan publik dapatdilihat dari aspek fisik pelayanan yangdiberikan, seperti tersedianya tempatpelayanan yang representatif dan fasilitaspelayanan yang baik. Dalam praktiknya, idealnya, pelayanan publikdapat diukur melalui sejumlah indikator.Levine et al. (1990) dalam (Nasucha, 2004)mengembangkan lima indikator dalam menilaikinerja pelayanan publik. Pertama,produktivitas. Produktivitas menekankanseberapa besar pelayanan publik itumenghasilkan yang diharapkan, dari segiefisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan keberhasilan yang dinilaidari besarnya sumber daya atau biaya yangdigunakan untuk mencapai tujuan. Efektivitasdinilai sejauh mana tim dapat memanfaatkansumber-sumber daya untuk melaksanakantujuan.
Kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan,merupakan ukuran citra yang diakui masyarakatmengenai pelayanan yang diberikan, yaitumasyarakat merasa puas atau tidak puas. Dibagidalam dua aspek. Informasi ke publik, yaitumemberikan informasi kepada masyarakatmengenai prosedur pelayanan dalam web resmimaupun berupa data langsung. Kualitas SDM,sejauh mana pengetahuan dan kemampuan SDMdalam melakukan tugasnya, melayani masyarakat. Ketiga, responsivitas. Dilulio (1994) mengatakanbahwa responsivitas adalah kemampuan birokrasiuntuk mengenali pelayanan dan mengembangkanprogram-program pelayanan sesuai dengankebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aspek initerdiri dari daya tanggap atau kemampuan timmemberikan pelayanan yang memuaskan. Keempat, responsibilitas. Responsibilitas, yaituukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai denganprinsip-prinsip administrasi yang benar. Dibagimenjadi dua hal. Tingkat kesesuaian, sejauh manatim melakukan pelayanan sesuai dengan proseduryang telah ditetapkan. Tindakan, merupakan upayayang dilakukan jika terdapat masyarakat yang tidakmengikuti prosedur yang telah ditetapkan untukditegakkan oleh masyarakat. Kelima, akuntabilitas. Akuntabilitas, melihatseberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasipublik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatatau konsisten dengan kehendak publik.Akuntabilitas bertujuan untuk mengetahuimekanisme pertanggungjawaban kinerja organisasi.Misalnya, dalam hal pelaporan kegiatan atau kinerjadan keuangan.
canva.com
1 3
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif. Studi literatur digunakan untukmenganalisis kinerja Gugus Tugas dalammenangani COVID-19. Pendekatan inimelibatkan proses konseptual danmenghasilkan identifikasi dalam memahamipermasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwapenelitian kualitatif dengan hati-hatimerefleksikan peran yang dimainkan olehpeneliti untuk menganalisis informasi.Berdasarkan tujuannya, penelitian inimerupakan penelitian deskriptif.
canva.com
Data dikumpulkan melalui studiliteratur/kepustakaan dan berbagai sumberbacaan, diantaranya buku, artikel, peraturanundang-undang dan kebijakan. Untuk melihatnya secara lebih komprehensif,seh evaluasi kinerja Gugus COVID-19 inimenggunakan indikator pelayanan publikberdasarkan konsep Levine et al. (1990).
Evaluasi Kinerja Gugus Tugas PercepatanPenanganan COVID-19
Hasil dan Pembahasan
Tiga bulan lebih Gugus COVID-19 menjalankankewajibannya. Menurut Pasal 6 dalam KeppresNomor 7 Tahun 2020, Gugus COVID-19dibentuk dengan lima tujuan. Pertama, meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan. Kedua, mempercepatpenanganan COVID-19 melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah.Ketiga, meningkatkan antisipasiperkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Keempat, meningkatkan sinergi pengambilankebijakan operasional. Kelima, meningkatkankesiapan dan kemampuan dalam mencegah,mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.
Sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L)tergabung dalam Gugus ini, baik sebagaiPelaksana dan Pengarah. Diketuai olehKepala Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB), posisi Gugus COVID-19memegang peranan strategis dalampercepatan pencegahan dan penangananpendemi. Sejumlah pencapaian danpermasalahan kinerja Gugus COVID-19ditemukan dan dianalisis berdasarkanindikator Levine et al. (1990). Berikutpenjabarannya.
1 4
Admo Sudirja (1997) menyatakan bahwa kinerjamencakup prestasi kerja, yaitu prestasipenyelenggaraan sesuatu. Dalam perjalanannya,Gugus COVID-19 telah melaksanakan berbagaikegiatan dan koordinasi. Sejumlah apresiasi atas kinerja Gugus COVID-19diberikan oleh beberapa Pemerintah Daerah(Pemda), salah satunya Bupati Parigi Moutong,Samsurizal Tombolotutu (parigimoutongkab.go.id,09/05). Menurut Samsurizal, sejak awal bulan AprilGugus Tugas sudah berkerja bertaruh nyawa untukkeselamatan warganya. Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad jugamenyampaikan bahwa penerapan PembatasanSosial Berskala Besar (PSBB) sudah mulaimembuahkan hasil atas dukungan tim GugusCOVID-19. Namun, Gugus COVID-19 yang tersebarhingga kepulauan harus gencar melakukanpengawasan, sosialisasi dan imbauan ke wargaterkait pencegahan COVID-19, serta melakukanterobosan-terobosan, ide dan inovasi(antaranews.com, 08/05).
canva.com
Aspek Produktivitas
Setiap pencapaian dan tantangan yang masihbermunculan tidak terlepas dari entitas pelayananpublik yang diberikan oleh Gugus COVID-19. MenurutWatson (2010), praktik SDM dapat diartikan sebagaipemanfaatan upaya manajerial, pengetahuan,kemampuan dan perilaku yang berkomitmen danberkontribusi demi keberlanjutan organisasi. Jika saat ini kinerja Gugus mendapatkan apresiasidari masyarakat, Gugus COVID-19 masih harus terusmemperbaiki segala macam isu dan tantangan yangdihadapi dengan lebih agresif dan memiliki semangatyang konsisten, sehingga mampu berjuang untukmenangani pandemi dengan profesional dan optimal. Pada konteks ini, produktivitas Gugus COVID-19 jugaterkait dengan partisipasi masyarakat. Jikapartisipasi masyarakat baik, maka kinerja GugusCOVID-19 juga akan semakin meningkat.
Aspek Kualitas Pelayanan
Pada 24 April 2020, Juru Bicara Gugus COVID-19Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Puteramenarik pernyataan dan mengklarifikasi ucapannyayang menyatakan bahwa satu orang di KotaCilegon terkonfirmasi positif COVID-19(bantennews.co.id, 24/04). Melalui banner digital yang disebarkan melaluimedia sosial, Aziz menyatakan bahwa wargadimaksud bukan terkonfirmasi positif, melainkanterindikasi positif COVID-19.
Informasi, Keakuratan dan Transparansi
Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota, MarsanovaAndesra mempertanyakan transparansi informasiterkait perkembangan COVID-19 (covesia.com,08/05). Termasuk belum adanya dikirim sampel PoolTest ke Laboratorium Unand. Situasi tersebut juga dipertegas oleh pernyataanKepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit InfeksiFakultas Kedokteran Universitas Andalas, Andani EkaPutra yang mengatakan yang menyebutkanKabupaten Limapuluh Kota tidak ada satupunmengirimkan sampel Pool Test pasien ODP dan PDP(covesia.com, 08/05).
1 5
canva.com
Masih berdasarkan hasil survei tersebut, saranapenyebaran informasi yang paling disukai,diantaranya 80,71 persen responden memilihaplikasi pesan instan (WhatsApp/WA, Line),70,04 persen responden memilih website,25,66 persen responden memilih SMS, dan 2,78persen responden memilih akun media sosialpemerintah (lipi.go.id, 30/03). Aplikasi ini dapatdimanfaatkan dengan baik, namun dengancatatan tetap melakukan pengawasan terhadapberita hoaks. Dalam konferensi pers laporan kerja bulankedua, Widodo Muktiyo, Dirjen Informasi danKomunikasi Publik Kementerian Komunikasidan Informatika (Kominfo) menyampaikanbahwa terdapat 686 hoaks per 13 Mei 2020. Terdapat juga 103 pembuat hoaks yangbermasalah dengan hukum. Ada tiga levelmedia dalam hal ini, pertama melalui internet.Jika ada masalah akan dibicarakan denganInternet Service Provider (ISP). Kedua, mediasosial (medsos) seperti Instagram, Facebook,Twitter, dan lain sebagainya. Jika ada diantaraplatform ter yang melanggar maka akandiambil pihak keamanan atau meminta agartidak ditayangkan melalui komunikasi denganpenyedia platform terkait. Ketiga, media yang paling berbahaya atautertutup sifatnya seperti grup WA. Perlu jugamengkampanyekan positive knowledge agarinformasi yang ada tersampaikan dengan baikdan masyarakat tetap tenang. Selain itu,optimis, bijak dalam menggunakan medsos, dangotong royong juga penting dalam melawanCOVID-19.
Dikutip juga dalam tangerangnews.com (28/04),Pemerintah Kota Tangerang dianggap tidaktransparan dalam menangani kasus COVID-19.Dengan demikian, wajar bila penyebaran virusterus terjadi. Disamping itu, survei kolaborasi KementerianRiset dan Teknologi/Badan Riset dan InovasiNasional (BRIN) dengan sejumlah K/L danUniversitas tentang Persepsi Publik terhadapKeterbukaan Informasi Pasien Positif COVID-19dengan melibatkan 15.101 responden dariseluruh Indonesia menunjukkan bahwa 97persen responden setuju membuka riwayatperjalanan pasien. Peneliti Pusat Penelitian KependudukanLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),Rusli Cahyadi menyatakan bahwa membukainformasi dan data pasien positif COVID-19telah berhasil menekan angka penambahanpasien positif di Korea Selatan. Keterbukaaninformasi pasien COVID-19 yang dilakukanKorea Selatan dapat melibatkan masyarakatmempelajari sendiri riwayat kontak dan resikopaparan dengan pasien positif COVID-19. Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan AhliKebencanaan Universitas Indonesia, DickyPeluppesy (2020) mengatakan bahwaketerbukaan informasi pasien positif COVID-19dapat berguna untuk meningkatkankewaspadaan. Namun, hal ini juga berisiko,terutama mengingat masih terdapat ada orang-orang yang berada dalam kasus pemantauanataupun positif COVID-19, yang diperlakukanburuk dan didiskriminasi di lingkungannya.
Sebagaimana tim ini dibentuk oleh PresidenJokowi, sebagai komunikator kebijakan hinggalingkup Pemerintahan paling kecil yaitu RT/RW,tiap anggota didalamnya juga perlu memilikikualitas yang baik. Salah satunya memiliki sikapkepemimpinan yang baik. Tim Gugus COVID-19 yang terdiri dari Pengarahdan Pelaksana perlu untuk mengembangkankepemimpinan yang baik agar dapatmeminimalisasi kesalahan komunikasi. Hal itudapat dilakukan dengan koordinasi rutin. Di tengah pandemi yang dipenuhiketidakpastian, kolaborasi Gugus COVID-19dengan beragam aktor juga perlu ditingkatkan.Selain itu, Gugus COVID-19 perlu mendorongberbagai inovasi dan mendukungpemanfaatannya, misalnya, dalampengembangan alat kesehatan (alkes).
Dalam praktiknya, tenaga medis dan relawanmenjadi salah satu mitra Gugus COVID-19. Dalam penanganan COVID-19, Pemerintah telahmembuka lowongan setepat-tepatnya agarsemua fasilitas kesehatan memiliki SDM yangmerata dan sesuai kompetensinya. TermasukSDM pendukung operasional. Rekrutmen juga dibuka dan SDM yang terlibatdiberikan arahan dan pelatihan, termasukrelawan yang bertugas di luar fasilitaskesehatan. Insentif dan santunan kematian juga telahditetapkan Menteri Kesehatan, Terawan AgusPutranto, melalui Keputusan Menteri KesehatanNomor HK.01.07/MENKES/278/2020. Sasaranpemberian insentif dan santunan kematianadalah tenaga kesehatan baik Aparatur SipilNegara (ASN), non ASN, maupun relawan yangmenangani COVID-19 dan ditetapkan olehpimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ataupimpinan institusi kesehatan. Libby dan Lippe (1992) menyatakan bahwainsentif ekstrinsik, dalam hal ini insentifmoneter, dapat mendorong individu untukmencurahkan usaha yang lebih besar untukmenyelesaikan tugas yang relatif berat danmemerlukan waktu yang lebih lama untukmenyelesaikannya. Selain SDM Kesehatan, SDMGugus COVID-19 juga patut diberikan perhatian.
1 6
canva.com
Kualitas SDM
covid19.go.id
1 7
Keselarasan antara program dan kegiatan pelayananpublik menjadi kunci berhasilnya aspek responsivitas.Terdapat berbagai program turunan penanganan COVID-19. Diantaranya sebagai berikut.
canva.com
Aspek Responsivitas
Dalam pelaksanaan survei Governance andDecentralization (2002) yang diketuai oleh AgusDwiyanto, responsivitas dijadikan salah satu ukuranuntuk melihat pelayanan publik dari banyaknya keluhanmasyarakat terhadap pelayanan dan tindakan pemerintahdalam menanggapi keluhan tersebut. Berbagai keluhan diterima oleh Pemerintah mulai dariketidakmerataan bansos, penyediaan fasilitas pelayananCOVID-19 yang belum lengkap untuk RS, kurangakuratnya informasi atau data-data pasien positifCOVID-19, dan lain sebagainya. Menurut Bambang Surya Putra, Kepala PusatPengendalian BNPB dalam konferensi pers di GrahaBNPB melalui siaran langsung Berita Satu dalam rangkalaporan kerja bulan kedua Gugus COVID-19, operasionalpenanggulangan COVID-19 banyak di Pemda. Pada saat wabah terjadi, BNPB dan pihak yang terlibatbelum siap dengan informasi data yang cepat. Saat itu,fokus pada penanganan yang cepat ditekankan, namunmasih terkendala informasi cepat dari RS tentangkebutuhan mendesaknya. Menurut Bambang, kendala yang ada yaitu ego sektoral.Data pasien mendapat perlindungan yang sangat ketatsesuai ketentuan hukum. Gugus COVID-19 terdiri tidakhanya dari bidang kesehatan, dengan latar belakang yangberagam, Gugus ingin mendapat aliran data yang cepatuntuk diakuisisi, namun sangat sulit. Singkatnya, tidak mudah bagi pihak RS untukmelakukan pengiriman data atau pun pengiriman secaracepat.
Pengaduan Masyarakat danPenyediaan Bantuan Sosial
Mehrabian et al. (2011) dalam penelitiannyamenyatakan bahwa budaya organisasi memilikidampak yang lebih besar daripada faktor-faktor lain.Untuk mengatasi hambatan yang ada, adanyatransformasi besar-besaran dalam tubuh pelayananpublik dan mengikis ego sektoral memang menjaditantangan yang besar untuk menciptakanproduktivitas yang lebih baik. Masih dalam konferensi pers tersebut, WidodoMuktiyo, menyampaikan bahwa yang ingin disediakanoleh pemerintah bukan sekadar data, tapi data yangakurat dan dapat menimbulkan kepercayaan publik.Informasi akurat menjadi faktor penting dalammenangani COVID-19. Widodo menambahkan, adanya banyak influencer,sehingga berita terkait COVID-19 semakin banyakdan makin membingungkan, serta menjadi kurangbaik bagi masyarakat. Untuk itu, masyarakatdiharapkan pandai dalam memilih informasi. Selain itu, terkait bansos. Ketidakmerataan bansosbagi yang membutuhkan juga menjadi salah satulaporan yang masuk. Untuk mengatasinya,Kementerian Sosial pun membuka pengaduan khususbansos melalui surel [email protected] melalui aplikasi WA. Hal ini untuk mencegahdampak buruk COVID-19, seperti kelaparan, yangsalah satunya sempat dialami salah satu keluarga diTangerang. Pemberian Bantuan Langsung Tunai(BLT) di masa darurat COVID-19 memang relevandengan kebutuhan selama COVID-19. Kerugian kesehatan dan ekonomi telah berdampakpada seluruh lapisan masyarakat. Golongan atausasaran penerima manfaat juga sudah tepat denganberdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos).Namun, kurang akuratnya data, masih menjadiperdebatan yang perlu diperbaiki secara terusmenerus.
canva.com
1 8
Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)yang berjudul “Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial”, yangdirilis secara daring pada 12 Mei 2020, bansos dianggap tidak tepatsasaran karena warga melihat ada warga lain yang berhak tapi belummenerima bantuan (60 persen) dan bansos diberikan kepada yangtidak berhak (29 persen). Berikut gambarannya dalam grafik berikut.
G R A F I K 2 A L A S A N B A N S O S K U R A N G / T I D A K T E P A T S A S A R A N
S u m b e r : S a i f u l M u j a n i R e s e a r c h a n d C o n s u l t i n g ( S M R C ) , 2 0 2 0 .
Dari387 laporan yang masuk ke kanal pengaduan Ombudsman terkaitkebijakan pemerintah yang menyangkut layanan publik di tengahpandemi, pengaduan mengenai bansos COVID-19 mendominasi jumlahlaporan sebanyak 72 persen. Dalam Update Indonesia The Indonesian Institute edisi bulan Juni2020, dalam topik berjudul “Memahami Pengaduan Publik danResponsivitas Pemerintah” (Wijaya, 2020), dinyatakan bahwapenanganan pengaduan publik yang berhasil tidak hanya mampumenyelesaikan sebuah pengaduan secara tepat dan cepat. Pengaduan publik menjadi sarana pertanggungjawaban pemerintahagar masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerjapemerintah. Apalagi di masa COVID-19 ini, responsivitas pemerintahyang tepat juga akan mendorong atmosfir demokrasi yang lebih baik.
1 9
Menurut Sutrisno, politisi asal kabupaten Majalengka,kebijakan Gugus Tugas COVID-19 di Majalengka kurangmaksimal. Hal itu ditandai dengan belum adanya ruangisolasi bagi pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19(radarcirebon.com, 10/05). Menurutnya, KabupatenMajalengka dapat menggunakan eks Kantor Kecamatandan Grand Rahayu RSUD Cideres untuk isolasi pasienCOVID-19. Anggaran Gugus Tugas COVID-19 Majalengka pun cukupbesar mencapai Rp94 miliar. Namun menurutnya, dilapangan tidak terlihat langkah konkret yang dilakukan.Peralatan kesehatan yang digunakan juga sempatbermasalah. Status pasien positif COVID-19 wargaberinisial ER (33) berdomisili di Kelurahan Kebonsari, KeCitangkil, Kota Cilegon diklarifikasi statusnya menjadinegatif (bantennews.co.id, 31/05). Klarifikasi itu menyusul adanya kesalahan sistem dalampemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) yangdilakukan RS Dharmais Jakarta. Saat ini ER juga telahdipulangkan ke kediamannya setelah sebelumnya dirawatdi RS Umum Daerah (RSUD) Banten. Pada dasarnya, Gugus COVID-19 telah melakukan berbagaiupaya dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Dalamlaporan kerja bulan pertama, Doni Manardo sebagai KetuaGugus COVID-19, dalam konferensi pers yang digelarsecara langsung melalui YouTube Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia pada hariSelasa (14/04), menyampaikan terdapat lima hal utamayang telah dikerjakan dalam merespons COVID-19. Pertama, Pemerintah Pusat menyiapkan dana Rp405,1triliun untuk COVID-19 sebagai langkah perlindungansosial, sebab, penanggulangan pandemi adalah programprioritas bidang kesehatan. Kedua, setiap dokter yanggugur dalam menangani COVID-19 mendapat santunanRp250 juta, sedangkan, perawat yang gugur saat bertugasmendapat santunan Rp150 juta. Tenaga medis lainnyaRp100 juta. Total anggaran tersebut telah diatur dalamPeraturan Pemerintan (PP) Nomor 21 Tahun 2020.
Ketiga, Pemerintah telah menyediakan 25 laboratorium danmenyebarkan 800 ribu alat tes massal untuk pemeriksaanCOVID-19. Pemerintah berharap memiliki 78 laboratoriumsebagai fasilitas utama pemeriksaan virus mematikan ini.Kemampuan laboratorium yang semula tiga unit menjadi 12unit, dan selanjutnya menjadi 25 unit menuju ke 52 unit, dansampai akhirnya diharapkan terdapat 78 unit laboratoriumtersebar dan dapat beroperasi dengan baik di seluruh tanahair. Doni juga melaporkan bahwa pemerintah telah menyebarkan800 ribu alat tes massal ke seluruh provinsi. Hal itu jugadidukung oleh Kemenkes, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (Kementerian PUPR), serta KementerianBadan Usaha Milik Rakyat (BUMN). Keempat, pemerintah juga telah mendistribusikan ala diri(APD) sebanyak 725 ribu buah dan 13 juta masker bedah keseluruh tanah air. Selain itu, sebanyak 150 ribu masker N95juga didistribusikan sebagai APD COVID-19. Para periset dariberbagai lembaga perguruan tinggi sedang berupayamemproduksi APD, menggunakan komponen lokalberdasarkan spesifikasi WHO, juga memproduksi ventilator.Memasuki bulan kerja kedua, APD dan ventilator telahberhasil diproduksi secara lokal. Kelima, pemerintah telah memiliki 635 RS rujukan COVID-19,dengan daya tampung 1.515 ruang isolasi untuk pasienkeluhan berat dan kritis. Sedangkan untuk menampungpasien sedang, telah disiapkan RS darurat Wisma Atlet yangdapat menampung 2.000 pasien, dan RS darurat di PulauGalang yang dapat menampung 400 pasien. Terdapat jugatempat observasi untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) diPulau Natuna. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, pendataanyang lebih rapi terkait kebutuhan alkes dapat dilakukandengan memanfaatkan aplikasi daring yang terintegrasi.Aplikasi daring juga dapat dimanfaatkan sebagai pelaporanatau pengaduan terkait kurangnya kebutuhan alkes difasilitas kesehatan. Selain itu, dapat digunakan untukmemantau kualitas alkes. Adanyaalkes yang tersedia dengan kuantitas dan kualitas yang baik,akan mendorong adanyakualitas pelayanan yang baik.
canva.com
Penyediaan Fasilitas Kesehatan
2 0
Wilson dan Heyel (1987) mengatakan bahwa kualitaskerja menunjukkan sejauh mana mutu seorang pegawaidalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan,kelengkapan, dan kerapian. Ketepatan adalah ketepatandalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Artinya,terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengansasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Pada praktiknya, aspek responsibilitas juga terkait eratdengan komitmen. Stephen Jaros (Meyer danHerscovitch, 2001) mendefinisikan komitmen adalahkekuatan yang mengikat seorang individu untuk suatutindakan yang relevan dengan satu atau lebih target.
canva.com
Aspek Responsibilitas
Dari awal hingga saat ini, Gugus COVID-19 melaksanakansetiap prosedur sesuai dengan Keppres dan arahanPresiden secara langsung. Pada saat implementasi tugas,masih ditemui banyak kendala. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan dankesenjangan pengetahuan, rendahnya kesadaran dankedisiplinan, telah membuat masyarakat belumseluruhnya menaati berbagai bentuk kebijakan (himbauandan lain sebagainya). Sosialisasi juga membutuhkan upaya terus menerus, agarsetia informasi atau himbauan dapat lebih tersampaikansecara merata hingga daerah terdepan, terpencil dantertinggal (3T). Upaya ini memerlukan pemanfaatanShort Message Service (SMS) dan media yang lebihmaksimal, yang dimiliki oleh Gugus COVID-19. Timturunan Gugus COVID-19 hingga perdesaan juga haruslebih aktif.
Prosedur Kerja Gugus COVID-19
Sebagai tim yang dituntut untuk bersinergi dalamwaktu yang singkat, kinerja Gugus COVID-19memang masih terbentur dengan banyaktantangan. Komunikasi Gugus COVID-19 danmasyarakat juga menjadi perhatian. Melihatsebagian masyarakat sudah patuh untukmenggunakan masker dan lain-lain, namun tidakdapat dipungkiri masih banyak masyarakat yangtampaknya tidak peduli. Di sisi lain kesenjangan atau latar belakangpengetahuan dan pendidikan di masyarakat yangberagam juga membuat masyarakat memilikipemahaman yang berbeda dalam meresponsinformasi atau himbauan yang muncul. Seperti yangterjadi di Medan. Dalam acara Evaluasi Kinerja Pemerintah ProvinsiSumut dalam Menangani COVID-19, yang dilakukansecara live streaming di Facebook dan YouTube diMedan, Kamis (07/05), Wakil Ketua Gugus COVID-19 Sumatera Utara, Alwi Mujahid Hasibuan, melihatmasih banyak warga Medan tidak peduli danbepergian tanpa menggunakan masker (waspada.id,07/05). Bagaimanapun juga, pemerintah adalah inisiator dankomunikator kebijakan, masyarakat merupakankhalayak yang perlu mengikuti perintah, imbauan,ataupun petunjuk. Jika ditinjau dalam situasiCOVID-19, hal itu dilakukan sebagai suatu kebijakanpemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dantanggung jawabnya untuk melindungi masyarakatatau kesehatan publik.
Ketegasan Prosedur Pencegahan
2 1
Akuntabilitas yaitu pelayanan dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
canva.com
Aspek Akuntabilitas
Setiap bulannya, Gugus COVID-19 melaksanakan kinerjadengan menggelar konferensi pers. Menginjak bulankeempat kinerja Gugus COVID-19, konferensi pers pundilakukan kembali. Namun, yang lebih penting jugaadanya evaluasi dampak dari berbagai pencegahan danpenanganan yang telah dilakukan. Hal ini juga pentingsebagai bahan masukan untuk mempersiapkan upayapencegahan dan penanganan di masa kenormalan baru,yang juga sudah mulai diterapkan di sejumlah daerah. Pemerintah juga bersiap untuk mengantisipasi dampakyang ditimbulkan. Pelaporan secara rutin melaluikonferensi pers juga terus dilakukan setiap hari melaluimedia.
Pelaporan Kegiatan dan EvaluasiKinerja
Pada praktiknya, Gugus COVID-19 mendapatkan danadari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikatsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Berbagai bantuan juga datang dari masyarakat. Selainpelaporan keuangan rutin, SDM yang dimiliki juga harusmampu mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya. Terdapat juga daerah yang menambah SDM untukmemperkuat administrasi keuangan Gugus COVID-19,misalnya, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Samarinda (ppid.samarindakota.go.id, 15/06). Sebanyak 10 tenaga Pegawai Tidak Tetap Bulanan(PTTB) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbantukanselama tiga bulan. Hal itu disebabkan beban kerja yangmeningkat dan terjadinya banjir. Menurut Kepala DinasKominfo Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, penggunaankeuangan di COVID-19 berbeda dengan keuangan diadministrasi pada umumnya.
Pelaporan Keuangan
Tenaga tambahan khusus ditugaskan untuk menanganiadministrasi keuangan, seperti proses administrasi,pengadaan barang dan jasa dan lainnya dalampenanganan COVID-19, serta bertanggung jawab kepadaPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selain itu, pelaporan keuangan juga disampaikanmisalnya oleh Pemda Kabupaten Sinjai yang dapatdiakses terbuka melalui situs sinjaikab.go.id/v4/?s=laporan+keuangan+covid. Laporan keuangan yang ditransparansi. Hal ini perlu diikuti oleh seluruh Pemda diIndonesia, khususnya bagi yang telah terjangkau aksesinternet. Adanya laporan keuangan juga menjadi salahsatu kunci keberhasilan kinerja aspek-aspek lain dalampencegahan dan penanganan COVID-19. Faktor inovasi yang kuat juga menjadi salah satu kulturyang dibangun di Sinjai. Hal itu dibuktikan dalamkeberhasilan Kabupaten Sinjai meraih juara keduatingkat nasional di sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) pada kluster kabupaten, di ajang Lomba InovasiNew Normal COVID-19 tingkat nasional yang digagasoleh Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri(sinjaikab.go.id, 22/06). Lomba inovasi new normal merupakan gerakan nasionaluntuk beradaptasi menghadapi pandemi COVID-19. Apayang dilakukan Sinjai patut dilakukan juga oleh Pemdalainnya.
2 2
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19menetapkan 3 kriteria yang terdiri atas 11 indikatoruntuk menentukan suatu daerah siap menerapkan newnormal atau kenormalan baru (kompas.com, 30/05).Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Wiku Adisasmitomengatakan, kriteria yang disusun telah merujuk padarekomendasi WHO. Berdasarkan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatanmasyarakat, dan pelayanan kesehatan. Sebelasindikator bagi daerah untuk menerapkan kenormalanbaru di antaranya: 1. Penurunan jumlah kasus positifselama dua minggu sejak puncak terakhir (target lebihdari 50 persen); 2. Penurunan jumlah kasus probableselama dua minggu sejak puncak terakhir (target lebihdari 50 persen); 3. Penurunan jumlah meninggal darikasus positif; 4. Penurunan jumlah meninggal darikasus probable; 5. Penurunan jumlah kasus positif yangdirawat di RS; 6. Penurunan jumlah kasus probableyang dirawar d Kenaikan jumlah sembuh dari kasuspositif; 8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan dariprobable (ODP dan PDP); 9. Jumlah pemeriksaanspesimen meningkat selama dua minggu; dan 10.Positivity rate; serta 11. Rt-angka reproduksi efektif <1. Berdasarkan indikator surveilans kesehatan, indikatorterdiri dari jumlah pemeriksaan spesimen meningkatselama 2 minggu dan positivity rate kecil dari 5 persen.Dari indikator pelayanan kesehatan, yaitu jumlahtempat tidur di ruang isolasi RS rujukan mampumenampung sampai dengan 20 persen jumlah pasienpositif COVID-19 dan jumlah tempat tidur di RS Rujukanmampu menampung sampai dengan 20 persen jumlahODP, PDP, dan pasien positif COVID-19. Di tengah banyaknya daerah yang mengalamipenambahan kasus positif. Bupati Bolaang MongondowTimur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjarmengatakan, bahwa daerahnya telah menerapkankebijakan kenormalan baru sejak awal diumumkannyakasus secara nasional. Sejauh data yang dimiliki, hanyaterdapat satu kasus positif dan kini telah sembuh(regional.kompas.com, 02/06).
Menurut Sehan, memberikan edukasi kepada wargamenjadi hal yang penting. Ia juga meminta wargamengenakan masker dan menjaga jarak satu sama lainminimal 1,5 meter. Strategi serupa dimanamengedepankan edukasi juga tengah dilakukan KabupatenBulukumba, Sulawesi Selatan. Adanya kurva yang melandai di sejumlah daerah misalnyaKabupaten Bulukumba, mendorong adanya transisi menujukenormalan baru. Berdasarkan Humas Bulukumba, selamadua bulan lebih Posko Gugus COVID-19 telah memberikandampak yang menggembirakan (bulukumbakab.go.id,31/05). Hal tersebut ditunjukkan dengan grafik kurva yangtelah mendatar dalam dua pekan terakhir. Selain itu, pelonggaran pembatasan aktivitas wargamasyarakat sejalan dengan mulai meningkatnya kesadarandalam menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satualasan dalam mengevaluasi posko yang dibentuk. Jurubicara Gugus COVID-19 Bulukumba mengatakan bahwadalam masa transisi menuju new normal, maka Poskokecamatan, desa dan kelurahan akan lebih ditekankanpada fungsi informasi dan edukasi dalam penerapanprotokol kesehatan. Melihat bahwa pasien positif secaranasional bertambah dan sejumlah daerah berniat untuktransisi menuju new normal, adanya posko-posko GugusCOVID-19 sebaiknya memang tetap bekerja menambahinformasi dan edukasi, serta mengawai ketertibanmasyarakat. Apalagi melihat sejumlah daerah di mana kluster baru jugamasih bermunculan. Misalnya di wilayah Kota Semarang.Kluster baru ditemukan di sejumlah pasar rakyat,rusunawa, dan perbankan. Menurut Wali Kota Semarang,Hendrar Prihadi, dengan adanya sejumlah kluster baru,penerapan kenormalan baru secara keseluruhan di KotaSemarang masih belum dapat diberlakukan secara optimal(semarang.kompas.com, 03/06). Walaupun dirinya jugamenyebutkan masih membuka opsi untuk menjalankankenormalan baru pada setiap sektor.
canva.com
Menuju Kenormalan Baru: Memperbaiki Kinerja Gugus TugasPercepatan Penanganan COVID-19
2 3
Jika melihat kenormalan baru di daerah lainnya, misalnyaKabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, GugusCOVID-19 pun masih bertugas sebagaimana tujuan yangdiemban khususnya dalam tes rapid. Setiap warga dariluar yang masuk wajib menunjukkan surat hasil rapid tesnon-reaktif atau negatif hasil tes swab PCR dan khususuntuk warga Mahakam Ulu sudah disiapkan lokasi tescepat COVID-19 di wilayah perbatasan(regional.kompas.com, 03/06). Upaya mendorong penjagaan yang lebih ketat jugadisampaikan oleh Wakil Ketua Satu Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Tabalong, Jurni, pasca sembuhnyaempat pasien positif Kabupaten Tabalong, salah satunyaseperti di perbatasan jalan desa (portal.tabalongkab.go.id,22 di tengah masyarakat, untuk mencari potensipembawa, atau pembawa COVID-19. Pada intinya, menuju kenormalan baru, masing-masingdaerah perlu meninjau kembali kondisi daerahnyaberdasarkan indikator yang ada. Upaya mengedukasimasyarakat juga perlu dilakukan Gugus COVID-19 dengankolaborasi dari berbagai komunitas. Bagaimanapun,menuju kenormalan baru membutuhkan kerjasama dan kobaik. Sebaik apapun rencana atau peraturan tertulis yang telahada, tanpa partisipasi masyarakat akan sangat mustahiluntuk memutus rantai pandemi ini. Pemerintah juga perlumemperbaiki setiap evaluasi kinerja yang ada melaluiGugus COVID-19 dan terus mendorong masyarakat untuktetap menjalankan protokol kesehatan.
canva.com
2 4
Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan sejumlahcatatan terkait evaluasi kinerja Gugus COVID-19 yang terbagi dalam limaaspek. Produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas,dan akuntabilitas. Adanya perbedaan situasi dan tantangan yang dimilikioleh banyak daerah di Indonesia, membuat kelima aspek dijalankansecara berbeda-beda di tengah situasi yang kompleks. Berdasarkan analisis, tiga aspek yang masih perlu mendapat perhatiankhusus adalah kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas.Pertama, untuk memperbaiki kinerja dan dalam upaya transisi menujukenormalan baru, aspek kualitas pelayanan, dalam hal ini informasi yangdiberikan harus ditingkatkan keakuratannya. Setiap informasi juga perlu terus disosialisasikan melalui berbagai mediayang dimiliki Gugus COVID-19 dan tim Gugus COVID-19 yang bertugas dilapangan. Pengawasan terhadap berita hoaks juga harus terus dilakukan.Masing-masing individu juga perlu bijak dalam menggunakan medsos.Upaya mengedukasi masyarakat juga perlu dilakukan Gugus COVID-19dengan kolaborasi dari berbagai komunitas. Menuju kenormalan baru dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yangbaik oleh seluruh komponen masyarakat.Kedua, dalam aspek responsivitas, pendataan yang lebih rapi terkaitkebutuhan alkes dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi daringyang terintegrasi. Aplikasi da pelaporan atau pengaduan terkaitkurangnya kebutuhan alkes di fasilitas kesehatan. Selain itu, dapatdigunakan untuk memantau kualitas alkes. Ketiga, dalam aspek akuntabilitas, diperlukan adanya tranparansi laporankeuangan yang berasal dari Pemda. Adanya laporan keuangan akanmenjadi salah satu kunci keberhasilan kinerja aspek-aspek lain dalampencegahan dan penanganan COVID-19. Adanya laporan keuangan dapatmendorong peningkatan kepercayaan publik kepada Pemerintah Pusat,khususnya Gugus COVID-19.
canva.com
Kesimpulan dan Rekomendasi
canva.com
2 5
Buku Bryson, John. (1995). Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: PustakaPelajar. Dwiyanto, Agus. (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Pusat StudiKependudukan. UGM. Yogyakarta. Cresswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed MethodsApproaches (4th ed.). Thousand Oaks – California: SAGE Publication Incorporations. Heeks, Richard. (1999). Information Systems for Public Sector Management. Manchester:Institute for Development Policy and Management. Keban, Yeremias. (2008). Enam Dimensi Strategi Administrasi Pubik Konsep, Teori dan Isu.Yogyakarta: Gava Media. Nasucha, Chaizi. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: PTGrasindo. Steers, Ricard. (2005). Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Wijaya, Vunny. (2019). Analisis Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanBerdasarkan Model Ability, Clarity, Help, Incentive, Evaluation, Validity, dan Environment.Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Univeristas Indonesia. Jakarta. Willson dan Heyyel. (1987). Hand Book Of Modern Office Management andAdministration Service. New Jersey: Mc Graw Hill Inc. Zulfauziah, Jinang. (2018). Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pelayanan PengujianBermotor Jenis Angkutan Barang di Kabupaten Pinrang. Skripsi Departemen IlmuAdministrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
canva.com
Daftar Pustaka
k
2 6
Internet Budy, Partono. (2020). “Kinerja Gugus Tugas Perlu Dipertanyakan”. Medan: Waspada.id. Diakses pada 4 Juni 2020, dari https://waspada.id/medan/kinerja-gugus-tugas-perludipertanyakan/. Dilulio, John. (1994). Principled Agents: The Cultural Bases of Behavior in a FederalGovernment Bureaucracy. Journal of Public Administration Research and Theory, Volume4, Issue 3, July 1994, Pages 277–318. Diakses pada 7 Juni 2020, darihttps://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037210. Farasonalia, Riska. (2020). “Klaster Covid-19 Bertambah, Walkot Semarang: Lupakan SajaNew Normal”. Jakarta: Kompas.com. Diakses pada 3 Juni 2020, darihttps://semarang.kompas.com/read/2020/06/03/07235911/klaster-covid-19-bertambah-walkotsemarang-lupakan-saja-new-normal. Jaros, Stephen. (2007). “Meyer and Allen Model of Organizational Commitment:Measurement Issues”. Diakses pada 4 Juni 2020, darihttps://www.researchgate.net/publication/228467099_Meyer_and_Allen_Model_of_Organizational_Commitment_Measurement_Issues. Kominfo Sinjai. (2020). “Luar Biasa, Sinjai Raih Juara Kedua Sektor PTSP Lomba InovasiNew Normal”. Sinjai: Pemda Sinjai. Diakses pada 21 Juni 2020, darihttps://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/06/22/luar-biasa-sinjai-raih-juara-kedua-sektor-ptsp-lomba-inovasi-new-normal/. Lima, Lioman. (2020). “Virus corona: Lima strategi sukses yang dipakai berbagai negarauntuk kendalikan COVID-19.” Indonesia: BBC. Diakses pada 21 Juni 2020, darihttps://www.bbc.com/indonesia/majalah-51974072. Libby, R. & M.G. Lipe. (1992). Incentives effects and the cognitive processes involved inaccounting judgments. Journal of Accounting Research 30:249-273. Diakses pada 21 Juni2020, dari https://www.jstor.org/stable/2491126?seq=1. Lidwina, Andrea. (2020). “Bagaimana Kepuasan Publik terhadap Kinerja Gugus TugasCovid-19?” Jakarta: Katadata.co.id. Diakses pada 4 Juni 2020,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/08/bagaimana-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-gugus-tugas-covid-19.
canva.com
2 7
Maharani, Tsarina. (2020). "Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 TurunLebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu". Jakarta: Kompas.com. Diakses pada 4 Juni 2020,dari https://nasional.kompas.com/read/2020/05/30/18130871/indikator-daerah-siap-new-normal-kasus-covid-19-turun-lebih-dari-50-persen?page=1. Media Center. (2020). “DPRD Apresiasi Kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19 & Minta MintaPintu Masuk Diperketat”. Kalimantan Selatan: Website Pemerintah Kabupaten Tabalong. Diakses pada 4 Juni 2020, dari http://portal.tabalongkab.go.id/2020/05/dprd-apresiasi-kinerja-tim-gugus-tugas-covid-19-038-minta-pintu-masuk-diperketat. Mehrabiyan, F., & Nasiri Pour, A. A, S. K. M. (2011). Evaluation of the importance ofidentified components of labor productivity from the perspective of staff and facultymembers of Gilan University of Medical Sciences. Gilan University Medical Science, 19(75),94-106. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (2020). “10 Tenaga Bantuan PerkuatAdministrasi Keuangan Gugus Tugas COVID-19”. Kota Samarinda: Dinas Komunikasi danInformatika. Diakses pada 22 Juni 2020, darihttps://ppid.samarindakota.go.id/berita/kabar-pemerintahan/10-tenaga-bantuan-perkuat-administrasi-keuangan-gugus-tugas-covid-19. Redaksi. (2020). “Ada Kesalahan Sistem PCR, Warga Citangkil yang Positif Covid-19Diklarifikasi Negatif”. Diakses pada 4 Juni 2020, dari https://www.bantennews.co.id/ada-kesalahan-sistem-pcr-warga-citangkil-yang-positif-covid-19-diklarifikasi-negatif/ Redaksi. (2020). “Bupati Pangandaran Apresiasi Kinerja Gugus Tugas Desa”. Pangandaran:Kabar Priangan. Diakses pada 4 Juni 2020, dari https://kabar-priangan.com/bupatipangandaran-apresiasi-kinerja-gugus-tugas-desa/ Redaksi. (2020). “Tarik Pernyataan, Jubir Gugus Tugas Sebut Warga di Cilegon HanyaTerindikasi Covid-19”. Diakses pada 4 Juni 2020, dari https://www.bantennews.co.id/tarik-pernyataan-jubir-gugus-tugas-sebut-warga-di-cilegon-hanya-terindikasi-covid-19/ Redaksi. (2020). “49 Persen Warga Menilai Bansos Terkait Covid-19 Tak MencapaiSasaran”. Jakarta: Saiful Mujani Research & Consulting. Diakses pada 22 Juni 2020, darihttps://saifulmujani.com/49-persen-warga-menilai-bansos-terkait-covid-19-tak-mencapai-sasaran/.
canva.com
2 8
Tim Survei Nasional. (2020). "Wabah COVID-19: Efektivitas Bantuan Sosial.” Jakarta: SaifulMujani Research & Consulting. Diakses pada 22 Juni 2020, darihttps://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2020/05/0512-Rilis-covid-12-mei FINAL.pdf. Wijaya, Vunny. (2020). "Memahami Pengaduan Publik dan Responsivitas Pemerintah.".Dalam Update Indonesia, Vol. XIV No.6, Juni 2020. ISSN 1979-1984. Jakarta: TheIndonesian Institute. Diakses pada 22 Juni 2020, darihttps://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xiv-no-6-juni-2020-bahasa-indonesia/. Ziapour, Arash & Khatony, Alireza & Kianipour, Neda & Jafari, Faranak. (2015).Identification And Analysis of Labor Productivity Components Based on ACHIEVE Model(Case Study: Staff of Kermanshah University of Medical Sciences). Global journal of healthscience, 7(1): 41289. Diakses pada 22 Juni 2020, darihttp://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/41289. Dokumen Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas KeputusanPresiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
canva.com
2 9
PROFIL PENULIS Lahir di Malang pada 18 April 1992. Vunnymenyelesaikan studi magister pada jurusan IlmuAdministrasi dan Kebijakan Publik Fakultas IlmuAdministrasi, Universitas Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, ia lolos dalam seleksi programhibah penelitian mahasiswa Universitas Indonesiadengan tema publikasi, “Jakarta Smart City: DevelopingFive Roles for City 4.0” yang diterbitkan melaluiProsiding Internasional terindeks Scopus dalam 34rdInternational Business Information ManagementAssociation Conference. Pada tahun 2015, ia memperoleh gelar Sarjana Sosialpada jurusan Sosiologi Pembangunan di Fakultas IlmuSosial, Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun 2018, iamenjadi delegasi dalam program pertukaranmahasiswa pada kegiatan International SummerSchool di Universitas Sungkyunkwan, Korea Selatanmelalui beasiswa Korea Foundation. Sebelum bergabung di TII, ia terlibat dalam sejumlahproyek penelitian di Badan Penelitian danPengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.Ia memiliki ketertarikan pada isu pemerintahankhususnya Sumber Daya Manusia, isu kesehatan, daninovasi.
canva.com
Kontak:Instagram (IG)/Facebook (FB): Vunny WijayaNo.hp/Whatsapp (WA): 089656357868E-mail: [email protected]
Profil The Indonesian Institute, Center For PublicPolicy (TII) The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Cter for Public PolicyResearch) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual mudayang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber danautamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, danperorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakanpublik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik danmemperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelolapemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia. Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia danpenegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkanprinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis. Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan,serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, danmasyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yangmempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung prosesdemokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalamproses itu. Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi,sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TIIantara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja(working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajianbulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (IndonesiaReport), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).
3 0
canva.com
Alamat Kontak:Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota JakartaPusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310Telepon: +6221 3158032Email: [email protected]
THE NDONESIAN INSTITUTEC E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H
