Date post: | 15-Oct-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | erwin-desiadi |
View: | 278 times |
Download: | 0 times |
of 66
PANDUAN ADMINISTRASI PROGRAM (PAP)
PROGRAMPENGEMBANGAN KAPASITAS
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR
(PROGRAM PKP-SPM DIKDAS)
Project Administration Manual(PAM)
(Basic EducationMinimum Service Standards - Capacity Development Project)
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayan
Republik Indonesia
2014
i
KATA PENGANTAR
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur
kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 (Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010) bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan
kewenangan kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten/kota wajib melakukan pengembangan
kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan
sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota
dan satuan pendidikan.
Secara umum, perkembangan pembangunan sektor pendidikan di Indonesia mengalami
kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan
kualitas pelayanannya. Meskipun demikian masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap
pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Kementerian Agama telah banyak membantu kabupaten/kota untuk
mencapai SPM Pendidikan Dasar, namun masih banyak kabupaten/kota tertentu yang
memerlukan bantuan teknis lebih intensif.
Uni Eropa telah menyepakati memberikan tambahan bantuan dana hibah kepada pemerintah
Indonesia untuk penyediaan bantuan teknis sebesar 37,3 juta bagi Program Pengembangan
Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM
DIKDAS) guna mengatasi adanya kesenjangan kinerja di sektor pendidikan dasar di
kabupaten/kota. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia telah menunjuk ADB (Asian
Development Bank) untuk mengelola bantuan ini. Sebagian besar dana hibah ini akan
diberikan kepada 110 kabupaten/kota yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Sebagai bahan acuan pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS diperlukan adanya
panduan yang disebut dengan Panduan Administrasi Program (PAP) atau Project
Administration Manual (PAM). PAP ini merupakan salah satu panduan bagi pengelola dan
pelaksana program di tingkat pusat dan daerah serta tim konsultan yang telah ditunjuk untuk
membantu program ini. Panduan ini memuat berbagai informasi yang terkait dengan latar
belakang dan tujuan program, tugas dan tanggung-jawab instansi terkait, prosedur
perencanaan dan pengelolaan dana, jenis kegiatan yang dapat dibiayai serta mekanisme
ii
pertanggung-jawabannya. Selain PAP, Tim Manajemen Program PKP-SPM Pusat juga
menerbitkan petunjuk teknis yang lebih detail untuk setiap kegiatan yang diperbolehkan.
Selain PAP dan Juknis, para pengelola program di tingkat pusat dan daerah serta para
konsultan diharapkan juga memahami dan mempelajari dokumen dan peraturan lain yang
terkait, antara lain: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SPM Pendidikan
Dasar, Perjanjian Hibah, peraturan pengelolaan keuangan pusat maupun daerah dan
petunjuk-petunjuk teknis lainnya yang lebih rinci.
Akhirnya kami memgharap agar semua pihak yang terkait dapat memahami dan menjadikan
pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program PKP-SPM Dikdas.
Jakarta, April 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 195905121983111001
iii
DAFTAR ISTILAH
1. APBD - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. APD - Aplikasi Penarikan Dana adalah dokumen penarikan initial deposit dana PHLN, pengisian kembali Rekening Khusus, pengisian kembali Rekening Dana Talangan, penarikan dana untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, membayar langsung kepada penyedia barang/jasa, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke RKUN.
4. APD-PP - Aplikasi Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN untuk mengganti pengeluaran atas kegiatan yang pembiayaannya terlebih dahulu membebani Rekening Bendahara Umum Daerah/RKUD atau rekening yang ditunjuk.
5. BE MSS-CDP - Basic Education Minimum Service Standard Capacity Development Project
6. PROGRAM PKP- SPM DIKDAS Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
7. DIPA - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
8. DPA - Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
9. Hibah - Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
10. KPA - Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan.
11. KPPN - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
12. NoD- Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama Program, jumlah uang yang telah ditarik (disbursed), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.
13. PA - Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.
iv
14. PHLN - Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
15. Reksus - Rekening Khusus dari sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Rekening Khusus.
16. Rencana Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama jangka waktu pelaksanaan Hibah.
17. RKUD - Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. RKUN - Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. SAI Sistem Akuntansi Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.
20. SPP APD-PP Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN
21. SP2D - Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD berdasarkan SPM.
22. SP2D-Reksus - Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus adalah SP2D pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-Reksus.
23. SP3 - Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara Pembayaran Langsung, Letter of Credit, dan/atau Pembiayaan Pendahuluan.
24. SPM Standar Pelayanan Minimal, diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai Minimum Service Standard (MSS)
25. SPM - Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
26. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikanReksus
27. SPPH - Surat Persetujuan Penerusan Hibah adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri
v
Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa kepada Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri.
28. SPTJM - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.
29. TOG Technical Oversight Group yaitu Tim Pengarah yang anggotanya terdiri dari eselon 1 dari unsur terkait dari Bappenas, Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri, perwakilan Uni-Eropa dan ADB.
30. TWG - Technical Working Group,yaitu Tim Pelaksana Program yang anggotanya terdiri dari eselon 2 dari unsur terkait dari Bappenas, Kemdikbud, Kemenag dan Kemdagri.
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................................... I
DAFTAR ISTILAH ...................................................................................................................... III
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1
1.1. LATAR BELAKANG ......................................................................................................... 1
1.2. TUJUAN ........................................................................................................................... 2
1.3. OUTPUT, OUTCOME DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN ........................................... 2
1.4. DASAR HUKUM ............................................................................................................... 3
1.5. PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH (PPH) ...................................................................... 5
1.6. DANA HIBAH ................................................................................................................... 5
1.7. KABUPATEN/KOTA PENERIMA HIBAH .......................................................................... 6
1.8. PRINSIP PENGELOLAAN HIBAH .................................................................................... 6
1.9. WAKTU PEMBERLAKUAN PERJANJIAN ....................................................................... 6
BAB II PENGGUNAAN DANA .................................................................................................... 7
2.1. HIBAH KABUPATEN/KOTA ............................................................................................. 7
2.2. DANA PENDAMPING ...................................................................................................... 8
BAB III ORGANISASI PELAKSANA ........................................................................................ 11
3.1. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DAN PEMDA .................................................... 11
3.1.1. KEMENTERIAN KEUANGAN ............................................................................ 11
3.1.2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ......................................... 12
3.1.3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA................................................... 13
3.2. PENGELOLA PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ............................................................... 13
3.2.1. TIM PENGELOLA TINGKAT PUSAT ................................................................. 14
3.2.2. TIM PENGELOLA TINGKAT PROVINSI ............................................................ 16
3.2.3. TIM PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA............................................. 16
3.3. TIM KONSULTAN .......................................................................................................... 18
3.3.1. TIM KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (OPERATIONAL MANAGEMENT
TEAM) ........................................................................................................................... 18
3.3.2. TIM KONSULTAN MANAJEMEN KABUPATEN/KOTA (DISTRICT ADVISORY
TEAM) ........................................................................................................................... 19
3.3.3. TIM KONSULTAN ADVOKASI DAN PROMOSI (ADVOCACY AND
PROMOTION TEAM) ......................................................................................................... 20
BAB IV TAHAP PERSIAPAN PROGRAM ............................................................................... 21
BAB V MEKANISME PENARIKAN DAN PENYALURAN HIBAH ............................................ 25
5.1. PROSES PEMBUKAAN DAN PENGISIAN INITIAL DEPOSIT PADA REKENING
KHUSUS ................................................................................................................................ 25
5.2. PROSES PENYALURAN HIBAH KE PEMERINTAH DAERAH ...................................... 26
5.3. PENGISIAN KEMBALI REKENING KHUSUS ................................................................ 30
BAB VI. PELAPORAN .............................................................................................................. 32
vii
6.1. LAPORAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA ..................................................................... 32
6.2. LAPORAN TINGKAT PUSAT ......................................................................................... 32
BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI ................................................................................. 34
7.1. MONITORING OLEH TIM TEKNIS SPM TINGKAT PUSAT ........................................... 34
7.2. MONITORING OLEH TIM KOORDINASI DAN MONITORING PROVINSI ..................... 35
7.3. MONITORING OLEH TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA ............................... 35
BAB VIII PENGAWASAN, AUDIT DAN SANKSI ...................................................................... 36
8.1. PENGAWASAN ............................................................................................................. 36
8.2. AUDIT INTERNAL .......................................................................................................... 36
8.3. AUDIT EKSTERNAL ...................................................................................................... 36
8.4. HAL-HAL YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI ............................................................. 36
8.5. SANKSI .......................................................................................................................... 37
BAB IX. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT ............................... 38
9.1. MEDIA ............................................................................................................................ 38
9.2. TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN ................................................................................... 38
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 3.1: HUBUNGAN INSTANSI TERKAIT DENGAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ................... 11
GAMBAR 3.2: STRUKTUR TIM PENGELOLA PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ................................... 13
GAMBAR 4.1: LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS .............................. 21
GAMBAR 5.1. LANGKAH-LANGKAH PEMBUKAAN DAN PENGISIAN REKENING KHUSUS ....................... 25
GAMBAR 5.2. TAHAPAN PENYALURAN DANA HIBAH KE PEMERINTAH DAERAH ................................ 28
GAMBAR 5.3: TAHAPAN PENGISIAN REKENING KHUSUS ............................................................... 30
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1. PENGGUNAAN DANA HIBAH SELAMA TAHUN 2015 DAN 2016 ........................................ 7
TABEL 2.2: JENIS KEGIATAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN YANG
BOLEH DIDANAI DARI HIBAH ........................................................................................................ 9
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 : FORMAT RENCANA KOMPREHENSIF PENGGUNAAN HIBAH ..................................... 41
LAMPIRAN 2 : FORMAT RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN HIBAH ................................................ 42
LAMPIRAN 3: FORMAT RENCANA KEGIATAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS ..................................... 43
LAMPIRAN 4: FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH ................................................. 44
LAMPIRAN 5: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK .................................................. 45
LAMPIRAN 6: BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP) ..................................................................... 46
LAMPIRAN 7: LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN ........................................................................... 49
LAMPIRAN 8:SURAT PERMINTAAN VERIFIKASI DOKUMEN PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH ............ 50
LAMPIRAN 9:SURAT LAPORAN HASIL VERIFIKASI PENYALURAN HIBAH .......................................... 51
LAMPIRAN 10:FORMAT LAPORAN TRIWULAN ............................................................................. 52
viii
LAMPIRAN 11 : FORMAT LAPORAN TAHUNAN ............................................................................ 53
LAMPIRAN 12 : DAFTAR KABUPATEN PENERIMAAN HIBAH ........................................................... 54
LAMPIRAN 13 :INDIKATOR PENCAPAIAN .................................................................................... 56
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas
mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan
perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran
yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun
penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur,
terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian
yang dapat diselenggarakan secara bertahap
SPM Pendidikan Dasar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
SPM Pendidikan Dasar di kabupaten/kota mencakup 2 (dua) kelompok pelayanan yaitu:
1. pelayananpendidikan dasar oleh kabupaten/kota.
2. pelayananpendidikan dasar oleh satuan pendidikan.
Permendikbud Nomor 23/2013 (beserta lampirannya) memuat penjelasan secara rinci
mengenai pengertian, metoda pengukuran indikator, analisis kebutuhan biaya pemenuhan
SPM, dan langkah-langkah untuk menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah.
2
Sampai dengan saat ini masih terjadi kesenjangan mutu pelayanan pendidikan dasar antar
kabupaten/kota, antar sekolah dengan sekolah dan antar sekolah dengan madrasah.
Kesenjangan dalam pemenuhan SPM pendidikan dasar banyak disebabkan oleh berbagai
alasan, misalnya akibat perbedaan kapasitas SDM, kesadaran pemangku kepentingan,
kemampuan penganggaran, sarana-prasarana dan faktor geografis.Uni Eropa telah
berkomitmen menyediakan dana hibah sebesar 37,3 juta untuk Program Pengembangan
Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM
DIKDAS).
1.2. TUJUAN
Program PKP-SPM DIKDAS merupakan perpaduan kerjasama antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan lembaga donor (Uni Eropa dan ADB) yang bertujuan untuk
memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan
pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan
perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan
standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
1.3. OUTPUT, OUTCOME DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN
Output yang diharapkan Program PKP-SPM DIKDASini antara lain:
1. Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan manajemen
di tingkat sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM.
2. Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat (misalnya Komite
Sekolah/Madrasah, Dewan Pendidikan dan LSM peduli pendidikan) dan pemangku
kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan, serta mendorong
partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah dan
pemerintah daerah bertanggung jawab terhadappemenuhan SPM.
3. Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif ke dalam berbagai program dan
kebijakan sektor pendidikan terkait.
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah menurunnya disparitas antar daerah dalam
pelayanan pendidikan dasar.
Dampakyang diharapkan dari Program PKP-SPM DIKDAS ini adalah dapat memberikan
kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka menengah Indonesia dalam
rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi di tingkat regional
3
maupun global. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah dapat membantu upaya
pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pendidikan dan menyelesaikan kesenjangan
pelayanan pendidikan antar daerah.
Indikator pencapaian terhadap output, oucome dan dampak dari program ini sebagaimana
disajikan dalam Lampiran 13.
1.4. DASAR HUKUM
Dasar hukum pelaksanaan PROGRAM PK-SPM DIKDAS adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri dan Penerimaan Hibah;
16. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
4
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang
Perbaikan Permendagri No.13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Standar Pelayanan Minimal;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 35/KMK.07/2003 Tentang
Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar
Negeri Pemerintah kepada Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05 Tahun 2011 Tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah;
24. Peraturan Menteri Keuangan No.188/PMK.07/2012 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri keuangan No. 190/PMK.05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 56/PB/2012Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui
Mekanisme Rekening Khusus;
28. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. 50 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis
Mekanisme Pembayaran dan Pelaksanaan APBN;
29. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
Biro Keuangan Sekjen Depdiknas, 2005;
30. Financing Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa.
31. ADB Technical Assistance Report: Republic of Indonesia: Minimum Service Standards
Capacity Development Program (Project Number: 47013-001 Capacity Development
Technical Assistance (CDTA), March 2013.
5
1.5. PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH (PPH)
PPH adalah perjanjian antara Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan dengan Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa
tentang kesepakatan penerusan hibah yang didalamnya tercantum persyaratan dan ketentuan
yang disepakati.
1.6. DANA HIBAH
Hibah Program PKP-SPM DIKDAS kepada kabupaten/kota ini merupakan salah satu sumber
penerimaan daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan dalam
perjanjian hibah (Grant Agreement) antara Uni Eropa dengan Pemerintah Indonesia .
Dana hibah dari Uni Eropa kepada pemerintah Indonesia dalam program ini dikelompokkan
menjadi duajenis:
1. Dana hibah untuk 110 kabupaten/kota sasaran yang akan disalurkan melalui mekanisme
yang diatur oleh Kementerian Keuangan dengan persetujuan ADB dan Uni Eropa.
2. Dana hibah untuk bantuan teknis konsultan dan kegiatan terkait yang ditangani langsung
oleh ADB.
Porsi terbesar dana hibah ini digunakan sebagai hibah untuk 110 kabupaten/kota terpilih
dengan total dana sebesar 22 Juta Euro sedangkan dana yang dikelola ADB untuk bantuan
konsultan dan kegiatan lain yang terkait sebesar 15,3 juta euro, sehingga total dana hibah
sebesar 37,3 Juta Euro. Besar dana hibah per kabupaten/kota sekitar Rp. 2,5 milliar (200,000
euro)untuk jangka waktu 2 tahun (tahun anggaran 2015 dan 2016).
Mekanisme perencanaan penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban dana hibah ke
kabupaten/kota akan dibahas secara khusus di bab berikutnya.
Untuk membantu kelancaran program ini dan menjamin tercapainya output yang diharapkan,
ADB menunjuk 3 tim konsultan yang akan membantu pelaksanaan Program PKP-SPM
DIKDAS baik ditingkat pusat maupun di daerah. Ke-3 tim konsultan tersebut adalah:
1. Tim Konsultan Manajemen Pusat (Operational Management Team).
2. Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (District Advisory Team).
3. TimKonsultan Advokasi dan Promosi (Advocacy and Promotion Team).
Tugas dan tanggung-jawab Tim Konsultan tersebut akan dibahas secara detail di bab
berikutnya.
6
1.7. KABUPATEN/KOTA PENERIMA HIBAH
Jumlah kabupaten/kota penerima hibah sebanyak 110 kabupaten/kota yang tersebar di 16
provinsi. Kabupaten/Kota penerima hibah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Terpilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Pusat berdasarkan indikator
yang telah disetujui oleh Uni Eropa dan ADB.
2. Mengikuti sosialisasi Program PKP-SPM DIKDAS yang dilakukan oleh Tim Pusat.
3. Kepala daerah (Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk) bersedia menandatangani PPH
dengan pemerintah dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan didalam PPH.
4. Menyediakan dana pendamping dari sumber APBD minimal 10% bagi kabupaten/kota
yang memiliki kapasitas fiskal kategori rendah, minimal 15% kategori sedang dan minimal
20% kategori tinggi dari total dana hibah yang diterima.
5. Bersedia mengelola dana hibah secara transparan dan akuntabel.
Dalam hal kabupaten/kota tidak memenuhi minimal salah satu persyaratan dimaksud,
pemerintah berhak menghentikan/membatalkan pemberian hibah.
1.8. PRINSIP PENGELOLAAN HIBAH
Dana hibah harus dikelola secara transparan, akuntabel dan mengikuti standar akuntansi
pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Hibah dilakukan melalui tahapan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauandan pengawasan.
1.9. WAKTU PEMBERLAKUAN PERJANJIAN
Tanggal efektif perjanjian (effective date): 24 Oktober 2013
Tahun pemberian hibah ke kabupaten/kota: tahun anggaran 2015 dan 2016
Tanggal berakhir perjanjian (closing date): 24 Februari 2017
Secara garis besar kegiatan yang dilakukan sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:
1. Persiapan program: dilakukan pada tahun anggaran 2014 yang mencakup kegiatan kajian
status awal SPM (minimum service standard-status quo assessment) tingkat kab/kota dan
satuan pendidikan, penyusunan rancangan/proposal penggunaan hibah, sosialisasi,
pelatihan, persiapan penganggaran program di pusat dan di kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan program: dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 di tingkat kabupaten/kota.
3. Evaluasi dan pelaporan: dilakukan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 baik oleh
Tim Pusat maupun Tim Kabupaten/Kota.
7
BAB II PENGGUNAAN DANA
2.1. HIBAH KABUPATEN/KOTA
Hibah yang diterima oleh kabupaten/kota diperbolehkan digunakan kegiatan-kegiatan yang
terkait dengan program PKP-SPM DIKDASseperti Tabel 2.1. Kegiatan tersebut dapat
dilakukan pada tahun 2015 dan/atau 2016.
Tabel 2.1. Penggunaan Dana Hibah Selama Tahun 2015 dan 2016
Komponen Kegiatan Tahun 2015 Tahun 2016
1. Sekretariat (Pembelian ATK, penggandaan dan pengiriman laporan,biaya telephon/fax dll).
Maksimum 2% Maksimum 2%
2. Rapat koordinasi antar instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan program, evaluasi program dan penyusunan laporan.
Maksimum 5% Maksimum 5%
3. Sosialisasi tentang SPM kepada pemangku kepentingan bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota.
Wajib dilakukan Tidak wajib (jika masih diperlukan)
4. Pelatihan Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM kepada Tim Teknis SPM Kab/Kota
Wajib dilakukan Jika diperlukan
5. Pelatihan kepada kepala sekolah/madrasah, guru (KKG/MGMP/KKM) dan pengawas terkait dengan SPM.
Wajib dilakukan secara bertahap.
Lanjutan dari tahun 2015 (jika diperlukan)
6. Sosialisasi SPM kepada masyarakat Wajib dilakukan Wajib dilakukan
7. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM. Pembiayaan sharing dengan dana pendamping dan/atau sumber dana lain selain dana hibah.
Wajib dilakukan terhadap sekolah/madrasah yang belum disurvei tahun 2014, baik dari program ini maupun program lain.
Wajib dilakukan kepada seluruh sekolah/madrasah.
8. Seminar/workshop analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM
Wajib Dilakukan Wajib Dilakukan
9. Monitoring ke sekolah/madrasah. Maksimum 7% Maksimum 7%
Secara rinci jenis kegiatan dan item pengeluaran yang diperbolehkan didanai dari hibah
kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.2.
8
Dana hibah tidak boleh digunakan untuk kegiatan/pengeluaran antara lain:
1. Pembelian/sewa alat transportasi untuk operasional program.
2. Pembelian/sewa ruang sekretariat dan alat kantor.
3. Merenovasi ruang kantor/sekolah/madrasah.
4. Honorarium pejabat dan pengelola program.
5. Studi banding.
6. Membiayai kegiatan diluar Program PKP-SPM DIKDAS.
7. Pengeluaran yang tidak memiliki dasar hukum, misalnya untuk hadiah, cinderamata dan
uang terimakasih dalam bentuk apapun kepada petugas/tim dari pusat.
2.2. DANA PENDAMPING
Dalam rangka kelancaran Program PKP-SPM DIKDAS pemerintah daerah diwajibkan
mengalokasikan dana pendamping dari sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan dalam
perjanjian. Selain dana pendamping, pemerintah daerah diharapkan juga menyediakan fasilitas
untuk kelancaran program, misalnya dalam bentuk ruang sekretariat. Dana pendamping dapat
digunakan untuk kegiatan persiapan dan kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan
Program PKP-SPM DIKDAS, yaitu:
1. Pengadaan kantor dan peralatan kantor/sekretariat program.
2. Operasional sekretariat dan pengadaan barang-barang untuk sekretariat.
3. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
4. Honorarium bagi narasumber dalam rangka rapat koordinasi, workshop, rapat rutin.
5. Honorarium tim pengelola program.
6. Monitoring dan evaluasi/pendampingan ke sekolah/madrasah.
7. Pengadaan barang lainnya dan/atau kegiatan pendukung lainnya yang disetujui oleh
pengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota.
Catatan: ketentuan standar biaya perjalanan dan lain-lain, baik dana dari hibah maupun dana
pendamping mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku di pusat dan daerah.
9
Tabel 2.2: Jenis Kegiatan Program PKP-SPM DIKDAS dan Komponen Pembiayaan Yang Boleh Didanai dari Hibah
JENIS BELANJA ATK
Penggandaan materi,
pengiriman dokumen dan
undangan
Sewa Tempat 1)
Honorarium 2)
Konsumsi
Perjalanan Dinas
Uang Saku 3)
Uang Transpot 4)
Uang Harian 5)
Biaya Penginapan
6)
A. KESEKRETARIATAN
1. Kesekretariatan Ya Ya
2. Rapat koordinasi Tim SPM Kab/Kota dalam rangka persiapan dan pelaksanan program
Ya Ya
Ya/Tidak
Panitia, Peserta
Panitia, Peserta
Panitia, Peserta
Panitia, Peserta
Panitia, Peserta
B. SOSIALISASI/PELATIHAN/WORKSHOP
1. Sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan di Kab/Kota
Ya Ya
Ya/Tidak
Narasumber
Panitia, Peserta,Naras
umber
Panitia, Peserta,Narasum
ber
Panitia, Peserta,Nar
asumber
Panitia, Peserta,Narasumber
Panitia, Peserta,Naras
umber
2. Pelatihan pengukuran dan analisis pencapaian SPM kepada Tim SPM Kab/Kota
Ya Ya
Ya/Tidak Narasumber Panitia, Peserta,Naras
umber
Panitia, Peserta,Narasum
ber
Panitia, Peserta,Nar
asumber
Panitia, Peserta,Narasumber
Panitia, Peserta,Naras
umber
3. Pelatihan SPM Kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas
Ya Ya
Ya/Tidak Narasumber Panitia, Peserta,Naras
umber
Panitia, Peserta,Narasum
ber
Panitia, Peserta,Nar
asumber
Panitia, Peserta,Narasumber
Panitia, Peserta,Naras
umber
4. Pelatihan SPM Kepada Guru melalui KKG/MGMP/KKM
Ya Ya
Ya/Tidak Narasumber Panitia, Peserta,Naras
umber
Panitia, Peserta,Narasum
ber
Panitia, Peserta,Nar
asumber
Panitia, Peserta,Narasumber
Panitia, Peserta,Naras
umber
5. Sosialisasi ke Masyarakat di Ya Ya Ya/Tidak Narasumber Panitia, Panitia, Panitia, Panitia, Panitia,
10
JENIS BELANJA ATK
Penggandaan materi,
pengiriman dokumen dan
undangan
Sewa Tempat 1)
Honorarium 2)
Konsumsi
Perjalanan Dinas
Uang Saku 3)
Uang Transpot 4)
Uang Harian 5)
Biaya Penginapan
6)
daerah Peserta,Narasumber
Peserta,Narasum
ber
Peserta,Narasumber
Peserta,Narasumber
Peserta,Narasumber
6. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pengukuran SPM
Ya Ya Ya/Tidak Tim Tim
Tim Tim Tim
7. Workshop analisis penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM
Ya Ya
Ya/Tidak Narasumber Panitia, Peserta,Naras
umber
Panitia, Peserta,Narasum
ber
Panitia, Peserta,Nar
asumber
Panitia, Peserta,Narasumber
Panitia, Peserta,Naras
umber
C. MONITORING DAN EVALUASI
1. Monitoring dan evaluasiprogram Ya Ya Tim monev Tim monev Tim monev
2. Penyusunan laporan teknis dan keuangan
Ya Ya Ya/Tidak Tim Kab/Kota Tim Kab/Kota
Tim Kab/Kota
Tim Kab/Kota
Tim Kab/Kota
Keterangan : 1) Sewa tempat dapat dianggarkan untuk kegiatan diselenggarakan diluar kantor penyelenggara (Hotel/Tempat lain) 2) Honorarium diberikan kepada Narasumber yang berasal dari luar Program PKP-SPM Dikdas 3) Uang saku dapat diberikan jika kegiatan diselenggarakan diluar kantor penyelenggara (Hotel/Tempat lain) selama kegiatan. Jika kegiatan diselenggarakan di
kantor penyelenggara, maka uang saku dapat diberikan jika kegiatan diluar jam kerja. Uang saku dapat diberikan kepada Nara Sumber jika Nara sumber berasal dari dalam Program PKP-SPM Dikdas (Tim Manajemen).
4) Uang transport diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 5) Uang Harian terdiri dari Uang saku, uang makan, diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan untuk kegiatan
Sosialisasi/Workshop/Pelatihan yang diselenggarakan diluar kantor penyelenggara dan memerlukan waktu lebih dari 8 jam. Sedang untuk Kegiatan Monev diberikan selama kegiatan monev
6) Biaya penginapan diberikan jika kegiatan diselenggarakan diluar kantor penyelenggara (Hotel/Tempat lain) dan memerlukan waktu lebih dari 8 jam 2),3),4),5), 6)Tidak dapat diberikan kepada DAT
11
BAB III ORGANISASIPELAKSANA
Secara keseluruhan kementerian dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan Program PKP-
SPM DIKDAS antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Diantara kementerrian dan instansi tersebut, Kementerian
Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemda Kabupaten/Kota memiliki
peran yang sangat dominan dari sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Program
PKP-SPM (Gambar 3.1).Tugas dan fungsi dari kedua kementerian dan Pemda
Kabupaten/Kota dijelaskan pada Bab 3.1.Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program,
dibentukTim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS di tingkat pusat dan daerah yang tugas
dan fungsinya dijelaskan pada Bab 3.2.
Gambar 3.1: Hubungan Instansi Terkait Dengan Program PKP-SPM DIKDAS
3.1. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DAN PEMDA
Tugas dan fungsi Kemenkeu, Kemdikbud dan Pemda Kabupaten/Kota dalam program PKP-
SPM DIKDAS diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut.
3.1.1. KEMENTERIAN KEUANGAN
Sebagai Pengguna Anggaran (PA) Hibah, Kementerian Keuangan memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
KEMENTERIAN
KEUANGAN
(PA/KPA)
PEMDA
KABUPATEN/KOTA
(Pengguna Dana/
Implementing Agency
Agency
KEMENTRIAN
DIKBUD
(Executing Agency)
Koordinasi
Pendanaan
& Money
Verifikasi &Monev
12
1. Menandatangani Financing Agreement dengan Uni Eropa.
2. Melakukan proses penarikan dana hibah sesuai dengan perjanjian.
3. Menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap kelayakan pemda kabupaten/kota
untuk menerima hibah.
4. Menandatangani PPH dengan pemda kabupaten/kota.
5. Melakukan penatausahaan penyaluran hibah kepada pemda kabupaten/kota.
6. Menyalurkan dana hibah ke pemda kabupaten/kota sebagai pengganti dana pendahuluan
yang telah dikeluarkan dari sumber APBDpemda kabupaten/kota setelah direview
kelengkapan dan keabsahannya oleh Kemdikbud.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan sebagai
Pengguna Anggaran.
8. Menghentikan sementara hibah atas rekomendasi dari Kemdikbud.
9. Memantau kinerja pelaksanaan dan penggunaan hibah dalam pencapaian target.
3.1.2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tugas dan tanggung jawab Kemdikbud sebagai pengelola kegiatan adalah:
1. Membentuk Tim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS tingkat pusat.
2. Melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan dan penggunaan hibah dalam rangka
pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PPH.
3. Memverifikasi usulan pencairan hibah dari pemda kabupaten/kota.
4. Menerbitkan surat hasil verifikasi/rekomendasi usulan pencairan hibah dan disampaikan
ke Kemenkeu
5. Melakukan koordinasi program dengan Tim Pengelola Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi
danTingkat Kabupaten/Kota.
6. Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu.
7. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kabupaten/kota.
8. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kegiatan program PKP-SPM DIKDAS dari
kabupaten/kota.
9. Mengevaluasi dan menyetujui laporan kegiatan dan laporan keuangan.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program.
13
3.1.3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan pengguna dana hibah memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
1. Membentuk Tim Teknis pengelola Program PKP-SPM DIKDAS tingkat kabupaten/kota.
2. Menyediakan dana pendamping untuk kegiatan pendukung dari sumber APBD.
3. Menyusun Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan program.
4. Menyusun rencana penggunaan dana hibah Program PKP-SPM DIKDAS.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan keuangan kepada Kemdikbud dan Kemenkeu.
6. Mengajukan permohonan verifikasi dokumen pencairan dana hibah ke Kemdikbud.
7. Mengajukan permintaan pencairandana hibah kepada Kemenkeu.
3.2. PENGELOLA PROGRAM PKP-SPM DIKDAS
Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS terdiri dari Tim Pengelola Tingkat Pusat, Tingkat
Provinsi danTingkat Kabupaten/Kota sebagaimana pada Gambar 3.2.
PUSAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINSI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KABUPATEN/KOTA
Gambar 3.2: Struktur Tim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS
DIRJEN DIKDAS
TWG TOG
Tim Konsultan
Manajemen Pusat
Tim Advokasi dan
Promosi
Tim Koordinasi dan
Monev Provinsi
Tim Teknis
KAB/Kota
Tim Pengarah Tim Konsultan
Manajemen Kab/Kota
Keterangan: : Membantu; : pengarahan dan pemantauan; . >: Kordinasi
14
3.2.1. TIM PENGELOLA TINGKAT PUSAT
Instansi pelaksana program (Executing Agency) dari Program PKP-SPM DIKDAS adalah
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana
Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud sebagai penanggung jawab Program PKP-SPM DIKDAS
(Program Director).Tim Pengelola PKP-SPM Tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah
(Technical Oversight Group/TOG)danTim Teknis SPM (MSS Technical Working
Group/TWG)yang keduanya ditetapkan oleh Dirjen Dikdas, Kemdikbud. Dalam pelaksanaan
program sehari-hari Dirjen Pendidikan Dasar menunjuk Manajer Program (Program Manager)
dan Wakil Manajer Program (Deputy Program Manager) untuk melaksanakan kegiatan
Program PKP-SPM dengandibantu oleh Tim Konsultan Manajemen Tingkat Pusat (Operational
Management Team/OMT) dan Tim Promosi dan Advokasi.
3.2.1.1. TIM PENGARAH (TECHNICAL OVERSIGHT GROUP/TOG)
Tim Pengarah Tingkat Pusat beranggotakan eselon 2 dari instansi terkait, dengan komposisi
sebagai berikut.
Ketua:Dirjen Pendidikan Dasar, Kemdikbud
Sekretaris:Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud
Anggota:
1. Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas
3. Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Kemdagri
4. Direktur Pembangunan Daerah, Kemdagri
5. Direktur Anggaran Daerah, Kemdagri
6. Direktur Pinjaman dan Hibah, DJPU, Kemenkeu
7. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu
8. Direktur Pengelolaan Kas Negara, DJPB, Kemenkeu
9. Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Kemdikbud
10. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud
11. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud
12. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan,Kemdikbud
13. Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
14. Direktur Pendidikan Madrasah, Kemenag
15. Perwakilan dari Uni Eropa
15
Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah:
1. Memberikan bimbingan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan monitoring tentang
strategi advokasi SPM.
2. Memprakarsai pengintegrasian SPM ke dalam kebijakan dan fungsi pendidikan.
3. Mengatur pertemuan antara Tim Pengarahdengan pengambil kebijakan pada jajaran yang
lebih tinggi minimal dua kali dalam satu tahun.
3.2.1.2. TIM TEKNIS SPM (MSS Technical Working Group)
Tim Teknis SPM beranggotakan eselon 3 dan 4 dari instansi terkait dengan komposisi sebagai
berikut.
Ketua:Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud
Sekretaris: Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Ditjen Dikdas, Kemdikbud
Anggota:eselon 3 atau eselon 4 perwakilan dari unsur:
1. Direktorat Agama dan Pendidikan, Bappenas
2. Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Kemdagri
3. Direktorat Pembangunan Daerah, Kemdagri
4. Direktorat Anggaran Daerah, Kemdagri
5. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu
6. Direktorat Pinjaman dan Hibah, DJPU, Kemenkeu
7. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB, Kemenkeu
8. Biro Perencanaan dan KLN, Kemdikbud
9. Direktorat Pembinaan SD, Kemdikbud
10. Direktorat Pembinaan SMP, Kemdikbud
11. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan,Kemdikbud
12. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
13. Direktorat Pendidikan Madrasah, Kemenag
14. Perwakilan dari Uni Eropa
15. Perwakilan ADB
Tugas dan Tanggung JawabTim Teknis SPM
1. Mengusulkan hasil penyeleksian kabupaten/kota penerima hibah kepada Dirjen Dikdas
Kemdikbuduntuk selanjutnya disetujui oleh Uni Eropa dan ADB.
2. Menyusun Panduan/Juknis Program PKP-SPM DIKDAS.
16
3. Membuat rencana kerja tahunan.
4. Melakukan sosialisasi Program PKP-SPM DIKDAS kepada pemangku kepentingan tingkat
pusat dan kabupaten/kota sasaran.
5. Mempersiapkan penandatanganan PPH antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Melatih Tim Manajemen Program PKP-SPM DIKDAS Tingkat Kabupaten/Kota.
7. Mereview proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan dari kabupaten/kota.
8. Mereview laporan laporan kegiatan dari kabupaten/kota.
9. Mereview kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh kabupaten/kota untuk
pencairan dana hibah pengganti dana pendahuluan dari sumber APBD.
10. Memproses penggantian dana hibah yang diajukan oleh kabupaten/kota ke Kemenkeu.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah.
12. Menyusun laporan kegiatan dan melaporkan kepada Dirjen Dikdas Kemdikbud.
13. Melakukan pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan Program PKP-SPM
DIKDAS.
3.2.2. TIM PENGELOLA TINGKAT PROVINSI
Oleh karena peran di tingkat provinsi hanya untuk koordinasi dan monitoring, maka pengelola
program tingkat provinsi disebut dengan TimKoordinasi dan Monitoring Provinsi (TKMP) yang
berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memantau kegiatan Program PKP-SPM DIKDAS
kabupaten/kota di provinsi masing-masing.Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi dan beranggotakan pejabat eselon 3 dan 4 dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor
Wilayah Kementerian Agama. Untuk keperluan kegiatan monitoring dan koordinasi diharapkan
kedua instansi ini mengalokasikan dana dari sumber APBD untuk kegiatan koordinasi dan
monitoring bagi anggota tim. Kegiatan koordinasi dan monitoring Program PKP-SPM DIKDAS
dapat juga diintegrasikan dengan kegiatan lain yang sudah ada di tingkat provinsi.
3.2.3. TIM PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Tim Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Kedua tim ini
ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.
3.2.3.1. TIM PENGARAH
Komposisi Tim Pengarah Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Ketua: Bupati/Walikota
Sekretaris:Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
17
Anggota:
1. Kepala Bappeda.
2. Kepala Dinas Pendidikan.
3. Kepala Dinas Keuangan.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5. Ketua Komisi DPRD yang membidangi pendidikan.
6. Ketua Dewan Pendidikan.
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengarah adalah:
1. Memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program.
2. Melakukan supervisi keberhasilan Program.
3. Melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program.
4. Membantu menyelesaikan permasalahan yang yang tidak dapat diselesaikan pada
tingkatan Tim Teknis.
5. Memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, Sekolah/Madrasah dan
masyarakat umum dalam rangka pencapaian SPM.
6. Memastikan keberhasilan advokasi yang dilaksanakan dalam rangka penyadaran
pemangku kepentingan bidang pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat dalam
pencapaian SPM.
3.2.3.2. TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota memiliki komposisi sebagai berikut:
Ketua: Pejabat eselon 3 dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Anggota:berasal dari unsur
1. Sekretariat Daerah.
2. Bappeda.
3. Dinas Pendidikan.
4. Dinas Keuangan Daerah.
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Struktur organisasi dan jumlah personil anggota Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota
diserahkan kepada pemda kabupaten/kota sesuai kebutuhan.
18
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis antara lain:
1. Merencanakan pendanaan program PKP-SPM DIKDAS kedalam DPA-SKPD.
2. Menyusun proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan Program PKP-SPM DIKDAS.
3. Menyelenggarakan manajemen seharai-hari Program PKP-SPM-DIKDAS.
4. Mengusulkan sekolah dan madrasah sasaran program kepada Tim Pengarah.
5. Melaksanakan analisis pencapaian SPM baik untuk SPM tingkat Kabupaten/Kota maupun
tingkat Satuan Pendidikan.
6. Menentukan kesenjangan SPM tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Satuan Pendidikan.
7. Melakukan sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota.
8. Melaksanakan pelatihan/workshop/seminar terkait SPM sesuai dengan rencana kegiatan.
9. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi SPM.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah tingkat kabupaten/kota dan
Tim Pusat.
11. Melakukan pengelolaan dana hibah SPM sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
12. Menyusun usulan penggantian dana hibah kepada Tim Pusat.
3.3. TIM KONSULTAN
Untuk membantu kelancaran Program PKP-SPM DIKDAS baik ditingkat pusat maupun daerah,
telah ditetapkan 3 Tim Konsultan, yaitu: Tim Konsultan Manajemen Pusat, Tim Konsultan
Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Konsultan Advokasi dan Promosi.
3.3.1. TIM KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT (OPERATIONAL MANAGEMENT TEAM)
Secara umum tugas dan tanggung jawab utama Tim Konsultan Manajemen Pusat adalah
membantu tugas sehari-hari Tim Teknis SPM (MSS Technical Working Group). Secara rinci
tugas dan tanggung jawab Tim Konsultan Manajemen Pusat adalah:
1. Membantu Ditjen Dikdas mempersiapkan strategi pengintegrasian SPM kedalam fungsi
sektor pendidikan terkait dan strategi kebijakan dan penetapan sistem monitoring SPM.
2. Membantu Ditjen Dikdas mempersiapkan panduan/juklak/juknis.
3. Membantu dan mengarahkan Tim Konsultan TingkatKabupaten/Kota dalam
mempersiapkan proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan.
19
4. Memberikan bantuan teknis dan saran kepada Tim Konsultan Tingkat Kabupaten/Kota
dalam mempersiapkan sosialisasi SPM, persiapan dan implementasi kajian status SPM
dan analisis kesenjangan SPM.
5. Membantu pemerintah menyiapkan inception report, laporan 6 bulanan dan laporan
tahunan.
6. Merencanakan, mensupervisi dan membantu implementasi kajian status SPM,
pengembangan sistem dokumentasi SPM, perkembangan SPM, persiapan program
pelatihan dan penyusunan rencana kegiatan hibah kabupaten/kota.
7. Mereview kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh kabupaten/kota
untuk pencairan dana hibah pengganti dana pendahuluan dari sumber APBD.
8. Menganalisis laporan dan masukan dari kabupaten/kota, meyakinkan bahwa praktek
baik dari suatu kabupaten/kota telah didesiminasikan ke kab/kota lainnya.
9. Mengkaji kualitas teknis yang diberikan oleh Tim Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota.
10. Membantu dan memberi saran kepada Kemdikbud, Kemenag dan Kemdagri terkait
dengan pencapaian SPM kedalam RENSTRA mendatang.
11. Membantu Kemdikbud dan Kemenag dalam pengembangan strategi bersama untuk
meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pencapaian SPM di
sekolah/madrasah.
12. Menetapkan sistem monev untuk memonitor kegiatan program termasuk sistem
penyaluran dan penggunaan dana hibah kabupaten/kota.
13. Merumuskan prosedur manajemen pengaduan.
14. Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan workshop, pelatihan dan dialog kebijakan.
3.3.2. TIM KONSULTANMANAJEMEN KABUPATEN/KOTA (DISTRICT ADVISORY TEAM)
Secara umum tugas Tim Konsultan ini adalah membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota
dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen tingkat kabupaten/kota dan satuan
pendidikandan membantu persiapan dan implementasi Program PKP-SPM DIKDAS.
Secara rinci tugas dan Tanggung-Jawab Tim Konsultan Kabupaten/Kota antara lain:
1. Membantu mensosialisasikan Program PKP-SPM DIKDAS.
2. Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota memahami panduan/juklak/juknis.
20
3. Membantu TimTeknis Tingkat Kabupaten/Kota melakukan kajian terhadap SPM tahun
2013 dan menentukan kesenjangan SPM .
4. Mengkaji kapasitas kabupaten/kota untuk membuat rencana persiapan dan pelaksanaan
dalam mencapai SPM.
5. Membantu menyiapkan proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan sesuai
peruntukannya.
6. Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dalam implementasi kegiatan hibah dan
membantu mengintegrasikan starategi dan sumberdaya yang ada untuk mencapai SPM
dalam rencana pengembangan dan keuangan.
7. Menyiapkan laporan 3 bulanan, laporan tahunan, analisis, temuan-temuan dan
menyimpulkan praktek-praktek baik di kabupaten/kota.
8. Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan dan
keuangan untuk bahan pengajuan penggantian dana hibah dari pemerintah pusat.
9. Membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dalam menyusun kelengkapan dan
keabsahan dokumen untuk pengajuan dana hibah pengganti dana pendahuluan yang
telah digunakan dari APBD.
10. Pada akhir program (tahun 2016), membantu Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota
melakukan survey untuk mengukur pencapaian program dibandingkan baseline data.
3.3.3. TIM KONSULTAN ADVOKASIDAN PROMOSI (ADVOCACY AND PROMOTION
TEAM)
Tugas dari Tim Konsultan Advokasi dan Promosi adalah menyiapkan dan melaksanakan
strategi terkait dengan hal-hal sebagai berikut;
1. Peningkatan kesadaran kelompok-kelompok pemangku kepentingan kunci tentang
pentingnya SPM.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat umum tentang ruang lingkup dan manfaat SPM.
3. Pembangunan hubungan media yang positif dan jejaring media yang efektif dengan
Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri serta diantara kabupaten/kota yang berpartisipasi
dalam Program.
4. Melakukan pengukuran dampak kampanye/sosialisasi advokasi, dan
memfasilitasidiskusi-diskusi terkait di media elektronik, baik di tingkat nasional dan
lokal, mengingat ini merupakan media yang paling efektif bagi penyebarluasan
informasi.
21
BAB IV TAHAP PERSIAPAN PROGRAM
Sebelum Program PKP-SPM DIKDAS berjalan telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan
sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.1.
Gambar 4.1: Langkah-langkah Persiapan Program PKP-SPM DIKDAS
DJPU Kemenkeu dan Uni Eropa
1. Penandatanganan Financing Agreement
Tim PKP-SPM DIKDAS Pusat
2. Seleksi Calon Kab/Kota
DJPU Kemenkeu dan ADB3. Penandatanganan TA Letter Agreement
Dit. PKN, DJPB4. Penyusunan Perdirjen Perbendaharaan
5. Sosialisasi Ke Kab/Kota
Dirjen Dikdas6. Pengusulan Kab/Kota ke DJPK
DJPK Kemenkeu7. Penerbitan SPPH
Kemenkeu dan Bupati/Walikota
8. Penandatanganan PPH
Bupati/Walikota9. Pembentukan Tim PKP-SPM Kab/Kota
Tim Manajemen PKP-SPM Tingkat Pusat 10. Pelatihan Kepada Tim Kabupaten/Kota
Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota
11. Penyusunan RK dan RT
Tim Teknis Kabupaten/Kota12. Penyusunan Proposal Kegiatan
Tim Manajemen Tingkat Pusat13. Review RK, RT dan Proposal
Kementerian Keuangan14. Penganggaran Hibah dalam APBN
Pemerintah Kabupaten/Kota15. Penganggaran Hibah Dalam APBD
Pemerintah Kabupaten/Kota, Kemdikbud dan Kemenkeu
16. Perubahan Rencana Tahunan
. Tim Manajemen Pusat
AKTIVITAS INSTANSI PELAKSANA
22
Keterangan detail setiap langkah pada gambar 4.1 adalah sebagai berikut:
1. Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan (FinancingAgreement)
Direktur Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan atas nama pemerintah
menandatangani perjanjian hibah dengan Uni Eropa pada bulan Desember 2012.
2. Penyeleksian Calon Kabupaten/Kota Penerima Hibah
Tim Pengelola Program PKP-SPM DIKDAS Tingkat Pusat melakukan seleksi calon
kabupaten/kota penerima hibah berdasarkan data fiskal daerah, angka partisipasi kasar
(APK) SMP dan angka partisipasi murni (SPM) SD.Hasil seleksi kabupaten/kota diajukan
kepada ADB dan Uni Eropa untuk dimintakan persetujuan.
3. Penandatanganan Technical Assistance Letter Agreement
Direktur Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan UtangKementerian Keuangan atas nama
pemerintah menandatangani TA letter agreement dengan ADB pada bulan Juli 2013.
4. Penyusunan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan terkait
dengan pengelolaan hibah program PKP-SPM Dikdas
5. Sosialisasi ProgramKepada Pejabat Kabupaten/KotaCalon Penerima Hibah
Sebelum pemerintah kabupaten/kota memutuskan untuk menerima atau menolak hibah dari
program ini, Tim Pengelola TingkatPusat melakukan sosialisasi kepada para
pejabat/pengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota. Sosialisasi program PKP-SPM
DIKDAS ini ditekankan pada tujuan program, target dan output yang diharapkan serta
kewajiban kabupaten/kota calon penerima hibah. Sosialisasi program diberikan dalam
bentuk penjelasan melalui informasi tertulis dan/atau dalam bentuk pertemuan langsung.
Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang akan diberikan surat pernyataan
bersedia/menolak menjadi sasaran program PKP-SPM DIKDAS ini. Jika tidak bersedia
maka Tim Pengelola Program Tingkat Pusat akan mencari kabupaten/kota lain yang
bersedia dan yang memenuhi persyaratan seleksi.
6. Pengusulan Calon Daerah Penerima Hibah Dari Kemdikbud ke Kemenkeu
Setelah diperoleh 110 kabupaten/kota menyatakan bersedia menjadi sasaran Program
PKP-SPM DIKDAS, Dirjen Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang
23
diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.
7. Penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH)
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat
Persetujuan Penerusan Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Penerbitan
SPPH ini dapat dilakukan sebelum pagu hibah ditetapkan dalam APBN.
8. Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH)
Berdasarkan SPPH selanjutnya dilakukan penandatanganan antara Menteri Keuangan atau
pejabat yang diberi kuasa dengan Bupati/Walikota atau pejabat yang yang diberi kuasa.
9. Pembentukan dan Penetapan Tim PengelolaTingkat Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota menetapkan daftar personil yang menjadi Tim Pengelola Program PKP-
SPM DIKDAS sesuai dengan struktur yang tertuang dalam Bab 3 dalam panduan ini.
10. Pelatihan Kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota
Agar memahami secara mendalam program Program PKP-SPM DIKDAS, Tim Teknis
Tingkat Pusat dibantu oleh Tim Konsultan melaksanakan pelatihan kepada Tim Teknis
Tingkat Kabupaten/Kota.
11. Penyusunan Rencana Komprehensif danRencana Tahunan
Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tim Konsultan
Manajemenmenyusun Rencana Komprehensif dan Rancana Tahunan. Rencana
Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan
selama jangka waktu pelaksanaan Hibah (format seperti dalam Lampiran 1).Rencana
Tahunan adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama
satu tahun (format seperti dalam Lampiran 2).Rencana Komprehensif dan Rencana
Tahunan harus memperoleh persetujuan dari Tim Pengarah Kabupaten/Kota.
12. Penyusunan RencanaKegiatan
Berdasarkan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan, Tim Teknis Kabupaten/Kota
dengan bantuan Tim Konsultan menyusun rencana kegiatan yang lebih terinci yang
mencakup tujuan, sasaran, jadual, perincian anggaran, keluaran, strategi pencapaian dan
mengusulkan hanya kegiatan yang diperbolehkan. Format laporan secara umum bersifat
terbuka dan fleksibel akan tetapi harus efisien (format seperti dalam Lampiran 3). Pedoman
24
penyusunan RK, RT dan Proposal serta langkah-langkahnya akan diatur dalam juknis
tersendiri.
13. Review Rencana Komprehensif, Rencana Tahunan dan Rencana Kegiatan
Tim Teknis Tingkat Pusat dengan dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen mereview
kelayakan Rencana Komprehensif, Rencana Tahunan dan Rencana Kegiatan yang telah
diserahkan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.Jika ketiga dokumen tersebut dinyatakan
sudah layak makaDirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud akan mengeluarkan surat
persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur
Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Kemenkeu sebagai KPA Hibah.
14. Penganggaran Hibah dalam APBN
Berdasarkan Rencana Tahunan Kabupaten/Kota yang telah disetujui dan dikirim oleh
Kemendikbud, Kementerian Keuangan (oleh pejabat yang telah ditunjuk dalam peraturan
perundangan) melakukan penganggaran Hibah dalam DIPA sebagai dasar penyaluran
hibah.Tahapan ini telah diatur dalam PMK No 188/2012 Bab IV Pasal 6 s/d Pasal 9.
15. Penganggaran Hibah Dalam APBD
Berdasarkan Rencana Tahunan Pemerintah Daerah meganggarkan penerimaan hibah
pada Lain-Lain Pendapatan dalam APBD dan menganggarkan penggunaan penggunaan
hibah sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam APBD berdasarkan
Rencana Tahunan dan mencantumkannya dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan.Tahapan
ini telah diatur dalam PMK No 188/2012 Bab IV Pasal 10 s/d Pasal 13.
16. Perubahan Rencana Tahunan
Perubahan Rencana Tahunan dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan
perjanjian antara pemerintah dengan donor.Dalam hal terjadi perubahan Rencana
Tahunan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Tim Pengelola Tingkat
Pusat (Kemdikbud) kemudian menyerahkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai
KPA Hibah.Perubahan Rencana Tahunan harus ditampung dalam APBD dan dituangkan
dalam DPA.
25
BAB V MEKANISME PENARIKAN DAN PENYALURAN HIBAH
Tatacara penarikan hibah dari pemberi hibah dan tata cara penyaluran hibah dari Pemerintah
ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam program PKP-SPM DIKDAS ini didasarkan PMK Nomor
151/PMK.05/2011 dan PMK Nomor 188/PMK.07/2012. Penarikan dan penyaluran hibah pada
program ini menggunakan tata cara rekening khusus. Secara garis besar terdapat 3 tahapan
proses, yaitu:
1. Proses pembukaan dan pengisian initial deposit pada rekening khusus
2. Proses penyaluran dana hibah ke pemerintah daerah
3. Proses pengisian rekening khusus dari pemberi hibah
5.1. PROSES PEMBUKAAN DAN PENGISIAN INITIAL DEPOSIT PADA REKENING
KHUSUS
Langkah-langkah yang harus ditempuh pada tahap ini sebagaimana pada Gambar 5.1.
Gambar 5.1. Langkah-langkah Pembukaan dan Pengisian Rekening Khusus
Penjelasan secara detail setiap langkah pada Gambar 5.1 sebagai berikut:
1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kemenkeu menyampaikan copy Perjanjian hibah (Financing Agreement) antara Uni Eropa
dan Pemerintah Indonesia dan TA Letter Agreement antara ADB dan Pemerintah kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
DJPU c.q Dit PH1. Penyampaian copy FA dan TA-LA ke DJPB cq. Dit PKN
DJPU cq. Dit PH2. Penyampaian effectiveness date ke Ditjen Dikdas, Dit Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan Dit PKN.
Ditjen Dikdas 3. Penyampaian permintaan pembukaan Reksus; pengisian initial deposit; penerbitan Juklak tata cara pencairan dana hibah dan surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan kepada DJPB
DJPB4. Pembukaan Reksus di BI;, Permintaan pengisian initial deposit kepada ADB dan penerbitan Juklak
ADB5. Pengisian Dana Hibah di Reksus
AKTIVITAS PELAKSANA
Terkait
26
2. DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat keterangan effectiveness
date atas Perjanjian Hibah kepada:1) Ditjen Dikdas, Kemdikbud; 2) DJPU c.q. Direktorat
Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; dan 3) DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
3. Berdasarkan penyampaian effectiveness date, Ditjen Dikdas menyampaikan kepada
DJPB: 1) permintaan pembukaan Reksus; 2) permintaan pengisian initial deposit; 3)
permintaan penerbitan petunjuk pelaksanaan tata cara pencairan dana hibah; dan 4) surat
pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan.
4. DJPB melakukan: 1) pembukaan Reksus pada Bank Indonesia, namun dalam rangka
percepatan pelaksanaan kegiatan. DJPB dapat mengajukan pembukaan reksus ke Bank
Indonesia berdasarkan Perjanjian hibah atau dokumen lainyang menetapkan bahwa tata
cara penarikan PHLN menggunakan mekanisme Reksus; 2) permintaan pengisian initial
deposit kepada ADB; dan 3) penerbitan petunjuk pelaksanaan tata cara pencairan PHLN.
5. Pengisian dana hibah dari ADB ke reksus sesuai dengan perjanjian antara ADB dan
pemerintah
5.2. PROSES PENYALURAN HIBAH KE PEMERINTAH DAERAH
Penyaluran hibah program PKP-SPM DIKDAS dilaksanakan melalui tata cara Rekening
Khusus yaitu transfer dana dari Rekening Pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan
pada Bank Indonesia Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana hibah
yang dapat dipulihkan saldonya (revolving) kepada RKUD sebagai penggantian dana atas
pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu membebani APBD. Jadi dalam Program PKP-SPM
ini, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan yang sudah disetujui dalam Rencana Tahunan
dengan menggunakan dana pemerintah daerah terlebih dahulu. Setelah pada periode atau
sejumlah pengeluaran tertentu, pemerintah daerah dapat mengajukan pencairan penggantian
dana hibah kepada Kementerian Keuangan.
Mekanisme penggantian hibah pemerintah kabupaten/kota sebagaimana persetujuan dengan
ADB dapat dilakukan dengan 2 cara:
1. Mekanisme Statement of Expenditure/SOE
SOE adalah mekanisme pengajuan dana hibah dari kabupaten/kota ke pemerintah
sebagai pengganti pengeluaran kegiatan yang telah digunakan dari dana kas daerah
dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 300 juta(sekitar US$30,000). Nilai pengajuan
dapat berasal dari 1 atau lebih dari 1 kegiatan dalam sekali pengajuan dana pengganti.
27
Tahapan dan persyaratan pengajuan dana pengganti melalui cara SOE dijelaskan dalam
Gambar 5.2.
2. Mekanisme Full Documentation
Apabila pengajuan dana hibah melebihi Rp. 300 juta (sekitar US$30,000) maka pengajuan
dana pengganti menggunakan mekanisme full documentation. Persyaratan dan
mekanisme pengajuannya memerlukan dokumen pendukung lebih lengkap dibandingkan
dengan mekanisme SOE. Selain syarat-syarat seperti pada mekanisme SOE,
kabupaten/kota juga harus menyertakan bukti-bukti kuitansi pengeluaran yang valid dan
memerlukan proses pencairan yang lebih lama, karena memerlukan keterlibatan ADB
dalam proses persetujuan pencairan dana pengganti.
Dengan mempertimbangkan kemudahan dan kecepatan penyaluran hibah pengganti
Dana Pendahuluan, dalam program ini direkomendasikan Pemda Kabupaten/Kota untuk
menggunakan mekanisme SOE. Meskipun demikian, Tim SPM Kabupaten/Kota tetap
diminta mengirimkan fotocopy/softcopy bukti-bukti pengeluaran sebagai dokumen
pendukung, sedangkan dokumen aslinya tetap disimpan di kabupaten/kota sebagai objek
audit.
Tahapan pengajuan untuk penarikan dana hibah sebagai pengganti Dana Pendahuluan
yang sudah dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota dengan mekanisme SOE
digambarkan pada Gambar 5.2.
28
Gambar 5.2. Tahapan Penyaluran Dana Hibah ke Pemerintah Daerah
Penjelasan detail setiap langkah pada Gambar 5.2 adalah sebagai berikut:
1. Penyiapan Dokumen Permohonan Penyaluran Hibah
Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tim Konsultan menyiapkan kelengkapan
dokumen yang akan digunakan untuk pengajuan pencairan hibah sebagai pengganti
Dana Pendahuluan yang terdiri dari:
a. Surat Permintaan Pencairan/Penggantian Dana dari Bupati/Walikota/Pejabat yang
diberi kuasa (Surat Kuasa dilampirkan) kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q.
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Kemenkeu sebagai KPA Hibah (Format
seperti dalam Lampiran 4)
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM (Format seperti dalam Lampiran
5)
c. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah
(BUD) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJPK (Lampiran 6)
d. Copy rekening Koran RKUD (hanya dilakukan sekali pada saat pengajuan pertama
dana pengganti)
e. Copy DPA
Tim Kab/Kota1. Penyiapan Dokumen Permohonan Penyaluran Hibah
Tim Kab/Kota2. Pengiriman Surat Permohonan Verifikasi ke Kemdikbud
Kemdikbud3. Proses Verifikasi Dokumen
Kemdikbud4. Penerbitan Surat hasil verifikasi dan Penyerahan dokumen Hasil Verifikasi ke DJPK
KPA Hibah5. Penerbitan SPP dan Pengajuan SPM Reksus ke KPPN
KPPN6. Penerbitan SP2D Reksus
KPPN7. Penerbitan dan Penyampaian SPB-SP2D ke KPA Hibah
KPA Hibah8. Penyampaian daftar SPB ke BI
BI9. Pentransferan Dana Pengganti ke RKUD
AKTIVITAS PELAKSANA
Terkait
29
f. Copy Laporan Kemajuan (Lampiran 7)
g. Copy SP2D kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD yang akan diajukan
untuk pencairan hibah sebagai pengganti.
Penyiapan dokumen permohonan penyaluran hibah serta langkah-langkahnya akan diatur
dalam juknis tersendiri
2. Pengiriman Surat Permohonan Verifikasi
Bupati/Walikota/Pejabat yang diberi kuasa mengirim surat permohonan kepada Dirjen
Pendidikan Dasar c.q. Ketua Tim Teknis SPM (surat sebagaimana dalam Lampiran 8)
untuk memverifikasi Surat Permintaan Penyaluran Hibah beserta dokumen pendukungnya
yang telah disiapkan pada langkah 1.
3. Proses Verifikasi Dokumen
Tim Teknis SPM Pusat dengan bantuan Tim Konsultan Manajemen Pusat melakukan
verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Kabupaten/Kota.Jika Tim Teknis
SPMPusat masih menyatakan dokumen belum lengkap/belum memenuhi syarat, maka
Tim Teknis Kabupaten/Kota diminta untuk memperbaiki.Jika hasil verifikasi menyatakan
permohonan pencairan dana sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka Dirjen
Pendidikan Dasar Kemdikbud menerbitkan surat hasil verifikasi.
4. Penerbitan Surat Hasil Verifikasi dan Penyerahan Dokumen ke DJPK
Kemdikbudmenerbitkan surat hasil verifikasi dan menyerahkan ke DJPK dengan dilampiri
Surat Permintaan Penyaluran Hibah beserta dokumen pendukungnya dari kabupaten/kota
kepada Dirjen Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Kemenkeu sebagai KPA Hibah (contoh surat sebagaimana pada Lampiran 9).
5. Pengajuan SPM Reksus dari KPA Hibah ke KPPN
Berdasarkan surat hasil verifikasi dari Kemdikbud dan dokumen dari kabupaten/kota, KPA
Hibah menyampaikan SPM Reksus dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
6. Penerbitan SP2D Reksus oleh Kepala KPPN
Kepala KPPN menerbitkan SP2D Reksus 3 rangkap, lembar pertama diserahkan kepada
BI, lembar kedua kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur
Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (sebagai KPA), lembar ketiga sebagai arsip.
7. Penerbitan dan Penyampaian SPB-SP2D
30
Kepala KPPN menerbitkan dan menyampaikan SPB-SP2D dan daftar SPB yang dilampiri
SP2D-Reksus kepada KPA
8. Penyampaian daftar SPB dari KPA ke Bank Indonesia
KPA menerbitkan dan menyampaikan daftar SPD dan WPR kepada Bank Indonesia
9. Pentransferan Dana Pengganti ke RKUD
Berdasarkan SPD dan WPR, BI melakukan transfer dana hibah ke Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD).
5.3. PENGISIAN KEMBALI REKENING KHUSUS
Tim Teknis Tingkat Pusat harus secara aktif memantau status rekening khusus. Permohonan
pengisian reksus tidak harus menunggu sisa dana kosong, karena hal tersebut akan
mengganggu proses pembayaran dana yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
Tahapan pengisian rekening khusus digambarkan pada Gambar 5.3
Gambar 5.3: Tahapan Pengisian Rekening Khusus
Penjelasan detail dari setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penyampaian Salinan SPM dan SP2D Reksus
KPA Hibah menyampaikan salinan SPM dan SP2D-Reksus kepada Dirjen Dikdasr
Kemdikbud sebagai bahan penyusunan APD-Reksus.
2. Pengajuan SPP APD-Reksus
KPA Hibah1. Penyampaian Salinan SPM dan SP2D Reksus Ke Dirjen Dikdas
Ditjen Dikdas2. Pengajuan SPP APD-Reksus ke DJPB cq. Dit PKN
Dit PKN 3. Pengajuan APD-Reksus ke ADB tembusan ke DJPU
ADB4. Pentransferan Dana ke Rekening Khusus
AKTIVITAS PELAKSANA
Terkait
31
Dirjen Dikdas Kemdikbud mengajukan SPP APD-Reksus yang dilampiri dokumen yang
dipersyaratkan dalam perjanjian hibah kepada Dirjen Perbendaharaan cq. Direktur
Pengelolaan Kas Negara.
3. Pengajuan APD-Reksus
Berdasarkan SPP APD-Reksus DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
mengajukan APD-Reksus kepada ADB dengan melampirkan dokumen pendukung
sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian hibah, dengan tembusan kepada DJPU
c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan Bank Indonesia.Ditjen Dikdas dan
DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi data atas belanja
yang membebani Reksus.
4. Pentransferan Dana Dari ADB ke Rekening Khusus
Setelah semua persyaratan pengajuan APD-Reksus terpenuhi, ADB mentransfer dana ke
rekening khusus.
32
VI. PELAPORAN
Fungsi pelaporan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pengawasan
program.Laporan pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS dibuat secara berjenjang.
6.1. LAPORAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa wajib menyusun dan menyampaikan Laporan
Triwulan Pelaksanaan Kegiatan kepada Dirjen Perimbangan KeuanganKemenkeu
sebagaiKPA Hibah dan Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud sebagai penanggungjawab
program.
Jenis laporan yang harus dibuat dan dilaporkan antara lain: Laporan Triwulanan, Laporan
Tahunan dan Laporan Akhir:
Laporan Triwulanan pelaksanaan program terdiri atas:
a. Laporan Triwulan I untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret
b. Laporan Triwulan II untuk periode1 April sampai dengan 30 Juni
c. Laporan Triwulan III untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September
d. Laporan Triwulan IV untuk periode1 Oktober sampai 31 Desember
Laporan triwulanan harus diserahkan paling lambat 15 hari setelah akhir triwulan, Laporan
Tahunan paling lambat 10 hari setelah akhir tahun anggaran berakhir, sedangkan Laporan
Akhir diserahkan paling lambat 30 hari setelah bantuan hibah tahun ke-2 berakhir.
Format Laporan Triwulanan disusun dengan menggunakan format sebagaimana dalam
Lampiran PMK No 188/2012 (Format sebagaimana dalam Lampiran 10), sedangkan Laporan
Tahunan berisikan rekapitulasi kegiatan dan laporan keuangan selama 1 tahun anggaran
(Format sebagaimana dalam Lampiran 11). Namun demikian untuk keperluan evaluasi
pelaksanaan kegiatan baik aspek teknis maupun aspek keuangan, maka perlu adanya
dokumen pelaporan yang melaporkan kedua aspek tersebut. Oleh karena itu terkait
penyusunan dokumen pelaporan tersebut akan disusun Juknis tersendiri.
6.2. LAPORAN TINGKAT PUSAT
Berdasarkan Laporan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Teknis Tingkat Pusat dengan
bantuan Tim Konsultanmenyusun rekapitulasi Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan dan
Laporan Akhir program.
33
Ditjen Perimbangan Keuangan sebagai KPA Hibah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri
atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
34
BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI
Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PKP-SPM DIKDAS. Secara umum
tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa program telah sesuai rencana dan target
yang direncanakan.
Komponen utama yang dimonitor antara lain:
1. Hasil pengukuran pencapaian SPM kabupaten/kota dan satuan pendidikan
2. Hasil analisis terhadap pengukuran SPM dan penggunaannya untuk penyusunan program
3. Pencapaian kegiatan sesuai rencana kegiatan
4. Permasalahan dan solusinya
5. Perkembangan dan dampak kegiatan
Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan,
sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring
pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini
dilakukan dengan cara mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan
mendokumentasikan.
Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Teknis SPM Pusat, Tim Koordinasi dan
Monitoring Provinsi, dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Konsultan.
7.1. MONITORING OLEH TIM TEKNIS SPM TINGKAT PUSAT
1. Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau kinerja Tim Teknis Tingkat
Kabupaten/Kota dan penggunaan dana;
2. Responden terdiri dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota dan Pengelola Keuangan
Daerah;
3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan pelaksanaan program, pada saat
pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan;
4. Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan dan rapat
koordinasi.
35
7.2. MONITORING OLEH TIM KOORDINASI DAN MONITORING PROVINSI
1. Monitoring ditujukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program PKP-SPM
DIKDAS di setiap kabupaten/kota;
2. Monitoring dapat dilakukan melalui rapat koordinasi maupun kunjungan ke kabupaten/kota.
7.3. MONITORING OLEH TIM TEKNIS TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1. Monitoring ditujukan untuk memantau kinerja sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM
dan dampak kegiatan;
2. Responden terdiri dari sekolah/madrasah dan murid dan/atau orangtua murid;
3. Monitoring dilaksanakan pada saat sebelum dan sesudah kegiatan program PK-SPM
dilaksanakan;
4. Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah/Madrasah secara terintegrasi dengan
kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah/Madrasah;
5. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
6. Tim Teknis Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah/madrasah yang
kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring.
36
BAB VIII PENGAWASAN, AUDIT DAN SANKSI
8.1. PENGAWASAN
Pengawasan Program PKP-SPM DIKDAS meliputi pengawasan melekat, pengawasan
fungsional, dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada
bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah/madrasah.
Prioritas utama dalam program adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemda
Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program oleh unsur
masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang pusat dan daerah. Apabila terdapat
indikasi penyimpangan dalam pengelolaan program, agar segera dilaporkan kepada
instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
8.2. AUDIT INTERNAL
Pemeriksaan atas penggunaan hibah Program PKP-SPM DIKDAS yang diperoleh Kab/Kota
dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku
(pemeriksaan keuangan) serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan operasional yang
ditemukan selama proses pemeriksaan untuk mendukung kinerja yang lebih baik. Pihak
penerima hibah wajib menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan
dan melaporkannya kepada Tim Pusat.
8.3. AUDIT EKSTERNAL
Pemeriksaan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) selaras dengan peraturan yang berlaku, atau oleh institusi lainnya yang ditugaskan oleh
ADB.Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikannya wajib ditindaklanjuti oleh
penerima hibah serta dilaporkan perkembangannya kepada Tim Pusat.
8.4. HAL-HAL YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI
Hal yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi kepada sebuah kabupaten/kota adalah
antara lain sebagai berikut:
37
1. Tidak memberikan laporan untuk 1 laporan triwulanan, baik laporan keuangan, laporan
fisik, maupun laporan pertanggungjawaban;
2. Tidak melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan di dalam PPH
dan/atau PAP;
3. Melakukan praktek penyimpangan yang dapat merugikan Negara.
8.5. SANKSI
Sanksi yang dapat diberikan oleh Tim Pusat kepada Pemerintah kabupaten/kota dapat
berbentuk:
1. Pemberian surat peringatan;
2. Pemberhentian penerusan hibah;
3. Pemblokiran dana dan penghentian sebagian/seluruh bantuan, bilamana terbukti
pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh
keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.