+ All Categories
Home > Documents > Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Date post: 20-Oct-2015
Category:
Upload: karwandi-saja
View: 57 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
panas bumi
43
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM - 2010 oleh : Sugiharto Harsoprayitno Direktur Panas Bumi DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA OVERVIEW OF INDONESIAN LAWS
Transcript
Page 1: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

oleh :Sugiharto Harsoprayitno

Direktur Panas Bumi

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGIKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

OVERVIEW OF INDONESIAN LAWS

Page 2: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

DAFTAR ISII. PendahuluanII. Paradigma Pengelolaan Energi NasionalIII. Arah Kebijakan EnergiIV. Regulasi dalam Pengusahaan Panas BumiV. Percepatan Pengembangan Panas Bumi

Page 3: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

KONDISI ENERGI 2009

Bauran Energi Primer Nasional 20091065 Juta SBM

Elastisitas Energi = 1,63Pangsa Energi Non Fosil < 5%

1. Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas:

a. Rasio elektrifikasi tahun 2008 sebesar 66% (34% rumah tangga belum berlistrik);

b. Pengembangan infrastruktur energi (daerah perdesaan/terpencil dan pulau-pulau terluar pada umumnya belum mendapatkan akses energi);

2. Pertumbuhan konsumsi energi rata-rata 7% pertahun, belum diimbangi dengan suplai energi yang cukup;

3. Ketergantungan terhadap Energi Fosil masih tinggi, cadangannya semakin terbatas;

4. Pemanfaatan energi terbarukan dan implementasi Konservasi Energi belum optimal;

5. Keterkaitan dengan isu lingkungan:a. Mitigasi perubahan iklim;b. Perdagangan karbon;c. Komitmen nasional penurunan emisi 26% pada tahun

2020;

6. Pendanaan untuk pengembangan sektor energi masih sangat terbatas.

Page 4: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

727772

800859 873

896 897956

10141065

EBT4,07 %

Batubara34,47 %

Gas Bumi18,48 %

Minyak Bumi42,99 %

PERKEMBANGAN DEMAND vs SUPPLY 1990 - 2009

2000 200320022001 2004 2005 2006 2007 2008 2009

439454 451

491509 511

513552

619645

Industri51,86 %

Transportasi30,77%

Komersial4,28 %

RumahTangga13,08 %

39,60%

DEMAND(dalam juta SBM)

SUPPLY(dalam juta SBM)

37,53 %

22,88 %

62,61 %

7,82 %

22,06 %

7,52 %

1990 199319921991 1994 1995 1996 1997 1998 1999

618568

548507

467438

414386

363335

371348

360323

299276

261242

227210

Page 5: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PERKEMBANGAN PANGSA DAN SUBSIDI FOSIL 2000 – 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. Subsidi Listrik 3,93 4,30 4,10 3,36 3,31 10,65 33,90 37,48 78,58 53,72

2. Subsidi Listrik Fosil *) 3.30 3.55 3.49 2.92 2.86 9.20 29.75 32.63 68.16 46.14

3. Subsidi BBM 55.64 63.26 31.75 30.04 59.18 103.35 64.21 83.79 139.03 45.04

4. Subsidi LPG 0 0 0 0 0 0 0 0.15 3.84 7.78

Total Subsidi Fosil58.94 66.81 35.24 32.96 62.04 112.55 93.96 116.57 211.03 98.96

42,99 %

34,47 %

18,48 %

4,07%

*) Proporsional dengan peran fosil dalam komposisi energi primer untuk penyediaan tenaga listrik

Peningkatan rata-rata dalam 10 tahun terakhir:

1.Minyak : 0,52 %/tahun2.Batubara : 13,70 %/tahun3.Gas : 1,81 %/tahun4.Total : 4,33 %/tahun

A. Perkembangan Pangsa Total (dalam juta SBM)

B. Perkembangan Subsidi Fosil (dalam triliun Rupiah)

727772 800

859 873 896 897956

1065 EBT

Batubara

Gas Bumi

Minyak Bumi

1014

Page 6: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

NO ENERGI TERBARUKAN/SUMBER DAYA

(SD)KAPASITAS

TERPASANG (KT)RASIO KT/SD

(%)

1 2 3 4 5 = 4/3

1 Tenaga Air 75,670 MW 5,705.29 MW 7.54

2 Panas Bumi 28,543 MW 1,189 MW 4.17

3 Mini/Mikro Hydro 769.69 MW 217.89 MW 28.31

4 Biomass 49,810 MW 1,618.40 MW 3.25

5 Tenaga Surya 4.80 kWh/m2/day 13.5 MW -

6 Tenaga Angin 3 – 6 m/s 1.87 MW -

7 Uranium3.000 MW

(e.q. 24,112 ton) for 11 years*)30 MW 1.00

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat

CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI

No ENERGI TAK TERBARUKANSUMBER

DAYA (SD)

CADANGAN (CAD)

RASIO SD/CAD

(%)

PRODUKSI(PROD)

RASIO CAD/PROD(TAHUN)*)

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 4/6

1 Minyak Bumi (miliar barel) 56.6 7.99 **) 14 0.346 23

2 Gas Bumi (TSCF) 334.5 159.64 51 2.9 55

3 Batubara (miliar ton) 104.8 20.98 18 0.254 83

4 Coal Bed Methane/CBM (TSCF) 453 - - - -

*) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru**) Termasuk Blok Cepu

Page 7: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

DAFTAR ISII. PendahuluanII. Paradigma Pengelolaan Energi NasionalIII. Arah Kebijakan EnergiIV. Regulasi dalam Pengusahaan Panas BumiV. Percepatan Pengembangan Panas Bumi

Page 8: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

ENERGY SUPPLY SIDE MANAGEMENT ENERGY DEMAND SIDE MANAGEMENT

PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI

SUPPLY SUPPLYDEMAND DEMAND

Saat ini: Ke depan:1. Kebutuhan energi belum efisien2. Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi

fosil dengan biaya berapapun dan malah disubsidi3. Energi terbarukan hanya sebagai alternatif4. Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan

adalah menyia-nyiakan karunia Tuhan

1. Efisienkan kebutuhan energi2. Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi

terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided fossil energy cost, bila perlu disubsidi

3. Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang4. Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan

adalah sebagai warisan untuk anak-cucu / diekspor

Energi Fosil dengan biaya berapapun

(Malah Disubsidi)

Energi TerbarukanSebagai Alternatif

Kebutuhan Energi Sektoral

yang belum efisien:- RumahTangga- Transportasi

- Industri- Komersial

Maksimalkan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan harga

Avoided Fossil Energy Costs

Energi Fosil sebagai Faktor Penyeimbang

Kebutuhan Energi Sektoral yang Efisien:

- RumahTangga- Transportasi

- Industri- Komersial

(KONSERVASI)

(DISVERSIFIKASI)

Page 9: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

Policy Directives Presiden RI

di Tampak Siring (2010)

Konsumsi Energi Fosil yang Meningkat

Mitigasi Perubahan

Iklim

No.8 : Ketahanan Energi

No.10 : Perkuat Green Economy

UNFCCC *)

ALUR PIKIR PENGEMBANGAN EBTKE

GREEN ENERGY CONCEPT:1. Efisienkan Penggunaan Energi2. Gunakan Energi Terbarukan3. Gunakan Teknologi Energi Bersih untuk

energi fosil maupun non-fosil

UU 10/1997UU 27/2003UU 30/2007UU 30/2009

Green Values

*) United Nations Framework Convention on Climate Change

0Green Energy

Green Industry

Green Transportation

Ketahanan Energi, Kesejahteraan Rakyat

dan Pembangunan Berkelanjutan

Upaya Pengembangan Energi Baru, Energi

Terbarukan dan Efisien Pemanfaatan Energi

Page 10: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

Kehutanan 14%

Energi 6%

Sampah 6%

Melalui pengembangan energi baru terbarukan

dan pelaksanaan konservasi energi dari

seluruh sektor

Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15

Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

26% 41%Upaya sendiri

Upaya sendiri dan dukungan

internasional

KOMITMEN PADA PERUBAHAN IKLIM

Page 11: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

DAFTAR ISII. PendahuluanII. Paradigma Pengelolaan Energi NasionalIII. Arah Kebijakan EnergiIV. Regulasi dalam Pengusahaan Panas BumiV. Percepatan Pengembangan Panas Bumi

Page 12: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

Batubara, 34.6%

Gas Bumi, 20.6%

Minyak Bumi; 41.7%

EBT; 3.1%

Batubara, 33%

Gas Bumi, 30%

Minyak Bumi, 20%

EBT, 17% Batubara,

32%

Gas Bumi; 23%

Minyak Bumi; 20%

EBT; 25%Batubara; 30.7%

Gas Bumi; 21.0%

Minyak Bumi, 43.9%

EBT; 4.4%

ARAH KEBIJAKAN ENERGI

EBT

Gas Bumi

Batubara

M. Bumi

21 %

30,7 %

43,9%

4,4 %

EBT

Gas Bumi

Batubara

M. Bumi

2010* 2015 20202025

KONSERVASI ENERGI (37,25%)

DIVER

SIFIKA

SIEN

ERG

I

BAU**

Sumber: *Prakiraan 2010, **Blueprint PEN 2006-2025

PERPRES 5/2006 VISI 25/25

25 %

32 %

20 %

23 %

41.7%

20,6%

34.6%

3,1%

5100 JutaSBM

3200 JutaSBM

3200 JutaSBM

1131,2 JutaSBM

Page 13: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

KEBIJAKAN UTAMA

1. Konservasi Energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sisi suplai dan pemanfaatan (Demand Side).

2. Diversifikasi Energi untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (Supply Side).

Page 14: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

Rencana Induk Konservasi Energi

Nasional (RIKEN)

Rencana Induk Diversifikasi Energi

Nasional (RIDEN)

Rencana Induk Energi

Konvensional/Fosil

KEBIJAKAN ENERGI SEKTORAL

Kebijakan Energi Sektor Rumah Tangga

Kebijakan Energi Sektor Bangunan Komersial

Kebijakan Energi Sektor Transportasi

Kebijakan Energi Sektor Industri

KEBIJAKAN ENERGI KLASTERAL*)

Energi Baru

Kebijakan Energi Klaster Nuklir

Kebijakan Energi Klaster Panas Bumi

Energi Terbarukan

Kebijakan Energi Klaster CBM

Kebijakan Energi Klaster Gasified Coal

Kebijakan Energi Klaster Liquified Coal

Kebijakan Energi Klaster Hidrogen

Kebijakan Energi Klaster Hidro

Kebijakan Energi Klaster Bioenergi

Kebijakan Energi Klaster Energi Surya

Kebijakan Energi Klaster Energi Angin

Kebijakan Energi Klaster Samudera

Kebijakan Energi Klaster Minyak Bumi

Kebijakan Energi Klaster Gas Bumi

Kebijakan Energi Klaster Batubara

Visi Energi Baru

Terbarukan 25/25

*) Klaster sesuai dengan UU 30/2007 tentang Energi

Energi Tak Terbarukan

Sisi kebutuhan

Sisi P

enyediaan

Update 11-11-2010

Page 15: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

KLASTERISASI ENERGI BARU (G) DAN TERBARUKAN (T)

G4. NuklirG

5. Hidrogen

G2. G

as Metana Batubara

(Coal Bed Methane)

G1. Batubara tercairkan

(Liquefied Coal)

G3. Batubara tergaskan

(gasified coal)

T1. Panas Bumi

T3. Bioenergi

T5. Angin

T4. Sinar Matahari

(Solar energy)

T2. Aliran dan Terjunan air

(Hydro)

T6. Gerakan dan Perbedaan

suhu lapisan laut (samudera)

Forum Usaha Inti EBT

Forum Usaha Penunjang EBT

Forum Asosiasi Profesi EBT

Forum Asosiasi Pengguna EBT

“Komunitas” Energi Baru (KEB) “Komunitas” Energi Terbarukan (KET)

Hulu

Hilir

Jasa

Pabrikan

Asosiasi Keteknikan

Asosiasi Pengguna

Usaha Inti

Usaha Penunjang

Keteknikan

Teknologi

METI?

Page 16: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

DAFTAR ISII. PendahuluanII. Paradigma Pengelolaan Energi NasionalIII. Arah Kebijakan EnergiIV. Regulasi dalam Pengusahaan Panas BumiV. Percepatan Pengembangan Panas Bumi

Page 17: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

4. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

5. PP No. 62/2008 tentang Perubahan atas PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

6. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas

REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA

Page 18: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

1) No. 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi

2) No. 02/2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 05/2007)

3) No. 05/2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT. PLN dari Koperasi atau Badan Usaha Lain (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari PLTP jo. Permen ESDM No.269-12 tahun 2008 tentang BPP Tenaga Listrik Tahun 2008 yang Disediakan oleh PT. PLN)

4) No. 11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

5) No. 31/2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik

6) No. 32/2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

7) No. 15/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Barubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

Peraturan Menteri ESDM

18

Page 19: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

Peraturan Menteri Keuangan

Kebijakan Fiskal sebagai peraturan pelaksana PP No. 1 Tahun 2007 jo. PP No. 62/2008

1. PMK No. 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi

2. PMK No. 021/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

3. PMK No. 024/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksploitasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2010

19

Page 20: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

KementerianESDM

PemdaProv.

Badan Usaha

PLN

Penetapan WKP

Survei Pendahuluan

Pelelangan WKP

Penerbitan IUP

HargaListrik

Lap Hsl Lelang

PotensiPanasBumi

Peta Potensi

SurveiBiaya APBN

Survei Biaya APBD Prov.

Biaya Pihak Lain

Penugasan

Evaluasi Hasil SP WKPLap. WKP-N

WKP-P

WKP-K

(S3-N)

(S3-P)

(S3-K)

IUP-N

IUP-P

IUP-K

(S4-N)

(S4-P)

(S4-K)

Pemenang Lelang

PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI

(S-1) (S-2) (S-3) (S-4) (S-5)

Pemenang Lelang

Pemenang Lelang

PPA

(S-6)

Penugasan

Eks-plorasi

(S-7)

Eksp

lora

si

(Dengan Regulasi Saat Ini)

(S-0)

STADIUM PENGUSAHAAN (S-X)

Survei Biaya APBD Kab./ Kota

PemdaKab./Kota

Instansi

Potensi/Stadium

Eks-ploitasi

FS Produksi/ Pemanfaatan

(S-8) (S-9) (S-10)

FS

Eksp

loita

si

Prod

uksi

/Pe

man

faat

an

Update 06-09-2010

Page 21: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

Setiap orang berhak memperoleh energi

Penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

Penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan dapat memperoleh KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya

Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sumber daya energi, sumber energi dan energi wajib: Memberdayakan masyarakat setempat Menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan energi Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan di bidang energi

Page 22: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

• Membuka kesempatan kepada swasta dan masyarakat untuk membangun, mengoperasikan, mendistribusikan dan menjual listrik langsung kepada konsumen pada daerah tertentu

• Memberikan prioritas kepada pengembangan energi baru terbarukan• Kemungkinan penerapan tarif regional. Untuk off-grid, tarif ditentukan oleh

Pemda• Pemberian prioritas kepada BUMN untuk penyediaan tenaga listrik; tetapi di lain

pihak juga mewajibkan BUMN untuk menyediakan pelayanan apabila swasta atau pihak lainnya tidak tertarik

22

Page 23: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

DAFTAR ISII. PendahuluanII. Paradigma Pengelolaan Energi NasionalIII. Arah Kebijakan EnergiIV. Regulasi dalam Pengusahaan Panas BumiV. Percepatan Pengembangan Panas Bumi

Page 24: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM KONDISI NORMAL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Proses Lelang 6 Bulan

2 Penyiapan Infrastruktur 30 Bulan

3 Eksplorasi & konfirmasi Cadangan 12 Bulan

4 Studi Kelayakan 3 Bulan

5 Pemboran Eksploitasi 12 Bulan

6 Desain Detil & Pemesanan 24 Bulan

7 konstruksi 24 Bulan

8 Persiapan Produksi 3 Bulan

9 COD

69 Bulan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4No. Kegiatan Jangka Waktu

Total Waktu

Tahun 5 Tahun 6

Sumber : Kajian Kfw Germany

24

Page 25: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

No. WKP Panas Bumi Pemegang IUP -WKP Pengembang

1 Sibayak-Sinabung PT. Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE)

2 Cibeureum - Parabakti (Gn. Salak) PT. PGE Chevron Geothermal Salak, Ltd

3 Pengalengan PT. PGE Star Energy Geothermal Wayang Windu

4 Kamojang-Darajat PT. PGE Chevron Geothermal indonesia, Ltd

5 Dieng PT. PGE PT. Geo Dipa Energi

6 Lahendong-Tompaso PT. PGE

7 Sibual-Buali PT. PGE Medco Consortium (Renegosiasi PPA)

8 Hululais - Tambang Sawah PT. PGE

9 Lumut Balai PT. PGE

10 Sungaipenuh PT. PGE

11 Ulubelu PT. PGE

12 Karaha-Cakrabuana PT. PGE

13 Buyan Bratan (Bedugul) PT. PGE

14 Ulumbu PT. PLN (Persero)

15 Tulehu PT. PLN (Persero)

16 Cibuni PT. Yala Tekno Geothermal

17 Iyang-Argopuro PT. PGE

18 Kotamobagu PT. PGE

19 Ciater PT. Wahana Sembada Sakti

20 Jaboi PT. Sabang Geothermal Energi

21 Liki Pinangawan-Muara Laboh PT. Supreme Energi Muaralaboh

22 Gunung Rajabasa PT. Supreme Energi Rajabasa

23 Cisolok-Cisukarame PT. Jabar Rekind Geothermal

24 Gunung Tangkuban Perahu PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power

25 Gunung Tampomas PT. Wijaya Karya Jabar Power

26 Gunung Ungaran PT. Giri Indah Sejahtera

27 Atadei PT. Westindo Karya Utama

28 Sokoria PT. Sokoria Geothermal Indonesia

29 Jailolo PT. Star Energy Geothermal Halmahera

30 Sorik Merapi-Roburan-Sampuraga PT. Sorik Merapi Geothermal Power

31 Seulawah Agam Proses Lelang

32 Suoh Sekincau Proses Lelang

33 Kaldera Danau Banten Proses Lelang

34 Guci Proses Lelang

35 Baturaden Proses Lelang

36 Telaga Ngebel Proses Lelang

37 Blawan Ijen Proses Lelang

38 Hu'u Daha Proses Lelang

39 Marana Proses Lelang

40 Bukit Kili Proses Lelang

41 Gunung Talang Persiapan Lelang

42 Rantau Dadap Persiapan Lelang

43 Suwawa Persiapan Lelang

44 Songa Wayaua Persiapan Lelang

45 Sipaholon Ria-ria Persiapan Lelang (lelang ulang)

WILAYAHKERJA

PERTAMBANGAN (WKP)

PANAS BUMI

Page 26: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

PLTP yang telah Berproduksi

No. Pengembang Lokasi

Kapasitas

Terpasang (MW)

1 PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Sibayak, Sumut 12

2 KOB - Chevron G. Salak, Ltd (CGS) G. Salak, Jabar 375

3 KOB - Star Energy Geothermal, Ltd (SEGL) Wayang Windu, Jabar 227

4 PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang, Jabar 200

5KOB - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd

(CGI)Darajat, Jabar 255

6 PT. Geo Dipa Energi (GDE) Dieng, Jateng 60

7 PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong, Sulut 60

1.189

Page 27: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas

Peraturan Menteri ESDM No. 15/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, Dan Gas Serta Transmisi Terkait

Target Pengembangan PLTP Pada Program Percepatan 10.000 MW Tahap II- Pengembangan Lapangan Eksisting yang Sudah Berproduksi : 645 MW- Pengembangan Lapangan Eksisting yang Belum Berproduksi : 1535 MW- Pengembangan WKP Baru : 1787 MW

Total Pengembangan Panas Bumi s.d 2014 3967 MW

TARGET STRATEGIS PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2010 S.D 2014

Page 28: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

NO

Nama Proyek Pembangkit

ProvinsiEstimasi Kapasitas

(MW)

Kapasitas Terpasang s.d 2014 (MW)

1 PLTP Seulawah Agam Naggroe Aceh Darussalam 1x55 552 PLTP Jaboi Nagroe Aceh Darussalam 1x7 73 PLTP Sarulla 1 Sumatera Utara 3x110 3304 PLTP Sarulla 2 Suamtera Utara 2x55 1105 PLTP Sorik Merapi Suamtera Utara 1x55 556 PLTP Muaralaboh Suamtera Barat 2x110 2207 PLTP Lumut Balai Suamtera Selatan 4x55 2208 PLTP Rantau Dadap Suamtera Selatan 2x110 2209 PLTP Sungai Penuh Jambi 2x55 11010 PLTP Hululais Bengkulu 2x55 11011 PLTP Rajabasa Lampung 2x110 22012 PLTP Ulubelu 3 dan 4 Lampung 2x55 11013 PLTP Rawa Dano Banten 1x110 11014 PLTP Tangkuban Perahu I Jawa Barat 2x55 11015 PLTP Kamojang 5 & 6 Jawa Barat 1x40 & 1x60 10016 PLTP Cibuni Jawa Barat 1x10 1017 PLTP Cisolok-Cisukarame Jawa Barat 1x50 5018 PLTP Darajat Jawa Barat 2x55 11019 PLTP Karaha Bodas Jawa Barat 1x30 & 2x55 14020 PLTP Patuha Jawa Barat 3x60 18021 PLTP Salak Jawa Barat 1x40 4022 PLTP Tampomas Jawa Barat 1x45 45

NO

Nama Proyek Pembangkit

ProvinsiEstimasi Kapasitas

(MW)

Kapasitas Terpasang s.d 2014 (MW)

23 PLTP Tangkuban Perahu II Jawa Barat 2x30 6024 PLTP. Wayang Windu Jawa Barat 2x120 24025 PLTP Batu Raden Jawa Tengah 2x110 22026 PLTP Dieng Jawa Tengah 1x55 & 1x60 11527 PLTP Guci Jawa Tengah 1x55 5528 PLTP Ungaran Jawa Tengah 1x55 5529 PLTP Ijen Jawa Timur 2x55 11030 PLTP Iyang Argopuro Jawa Timur 1x55 5531 PLTP Wilis/Ngebel Jawa Timur 3x55 16532 PLTP Lahendong 5 dan 6 Sulawesi Utara 2x20 4033 PLTP Kotamobagu 1 dan 2 Sulawesi Utara 2x20 4034 PLTP Kotamobagu 3 dan 4 Sulawesi Utara 2x20 4035 PLTP Bora Sualwesi Tengah 1x5 536 PLTP Merana/Masaingi Sualwesi Tengah 2x10 2037 PLTP Huu Nusa Tenggara Barat 2x10 2038 PLTP Sembalun Nusa Tenggara Barat 2x10 2039 PLTP Atadei Nusa Tenggara Timur 2x2,5 540 PLTP Sukoria Nusa Tenggara Timur 2x2,5 541 PLTP Tulehu Maluku 2x10 2042 PLTP Jailolo Maluku Utara 2x5 1043 PLTP Songa Wyaua Maluku Utara 1x5 5

3967Total Pengembangan PLTP s.d 2014

Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II

(berdasarkan Permen ESDM No. 15/2010)

Page 29: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

1. Belum adanya kepastian bahwa harga hasil lelang merupakan harga pembelian PT. PLN (Persero)

2. Belum ada standar Power Purchasing Agreement (PPA) dari PT. PLN (Persero) sebelum lelang yang mengatur term of condition after FS

3. Belum adanya kepastian dalam proses perizinan dan rekomendasi, diantaranya :

- Rekomendasi AMDAL dari Gubernur

- Izin Penggunaan Air Tanah dan Air Permukaan

- Izin Lokasi dari Gubernur/Bupati

- Izin Pinjam Pakai Lahan

- Izin Masuk Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi

- Izin Tebang Pohon dari Dinas Kehutanan

4. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penunjang

29

Tantangan Utama dalam Percepatan Pengembangan Panas Bumi

Page 30: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

www.energiterbarukan.netwww.esdm.go.id

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950Telp/Faks : 021-5250575

Page 31: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 32: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

CLEAN ENERGY INITIATIVEProgram “REFF-Burn” Indonesia *)

(Reducing Emissions from Fossil Fuel Burning)

Mengintegrasikan semua upaya dan teknologi untuk mengurangi emisi dari pembakaran bahan bakar fosil, pada:

1. Pre Fossil Combustion (Pencegahan) Efficient Technology

Renewable Energy2. During Fossil Combustion (Penangkalan) Clean Fossil Technology3. Post Fossil Combustion (Penanggulangan)

Carbon Capture and Storage

*) Serupa dengan Program REDD di Sektor Kehutanan

Page 33: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

STRUKTUR ORGANISASIDIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL(Berdasarkan Perpres No. 24/2010)

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI

BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI

ENERGI

SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL

ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN

KONSERVASI ENERGI

DIREKTORATKONSERVASI ENERGI

DIREKTORATANEKA ENERGI BARU

DAN ENERGITERBARUKAN

DIREKTORATBIOENERGI

DIREKTORATPANAS BUMI

Page 34: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

NO

WKP ProvinsiHarga Listrik Hasil Lelang

Pemegang IUPTanggal

terbit IUP

Rencana Pengembangan

(MW)1 Jailolo Maluku Utara Rp.

1.727,54/kWhPT. Star Energy Geothermal Halmahera,

9/10/09 10

2 Gn. Tampomas Jawa Barat Rp. 598,00/kWh PT. Wijaya Karya Jabar Power

4/11/09 45

3 Cisolok Cisukarame

Jawa Barat Rp. 630,00/kWh PT. J abar Rekind Geothermal

19/11/2009 40

4 Gn. Tangkuban Perahu

Jawa Barat Rp. 533,60/kWh PT. Tangkuban Parahu Geothermal Power

26/11/2009 120

5 Jaboi NAD Rp. 1.705/kWh PT. Sabang Geothermal Energi

16/2/2010 10

6 Sokoria Nusa Tenggara Timur

Rp. 1.250,69/kWh

PT. Sokoria Geothermal Indonesia

26/4/2010 30

7 Liki Pinawangan Sumatera Barat 9,4 sen USD/kWh

PT. Supreme Energi Muaralaboh

26/4/2010 220

8 Gn. Ungaran Jawa Tengah 8.08 sen USD/kWh

PT. Giri Indah Sejahtera,

29/7/2010 110

9 Rajabasa Lampung 9.5 sen USD/kWh

PT. Supreme Energi Rajabasa

14/5/2010 220

10 Atadei NTT 9.5 sen USD/kWh

PT. Westindo Utama Karya,

10

11 Sorik Merapi Sumut 8.1 sen USD/kWh PT. Sorik Merapi Geothermal Power,

2/9/10 240

1055Total

11 WKP Panas Bumi yang telahSelesai Lelang

Page 35: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

NO WKP Kabupaten ProvinsiCadanga

n Terduga

Status lelang

1 Seulawah agam Aceh Besar Nangroe Aceh Darusallam 160 Persiapan2 Jailolo Halmahera Barat Maluku Utara 75 Selesai3 Telaga Ngebel Ponorogo dan Madiun Jawa Timur 120 Proses4 Gn. Ungaran Semarang dan Kendal Jawa Tengah 100 Selesai5 Gn. Tampomas Sumedang dan Subang Jawa Barat 50 Selesai6 Cisolok Cisukarame Sukabumi Jawa Barat 45 Selesai7 Gn. Tangkuban Perahu Subang, Bandung dan Purwakarta Jawa Barat 100 Selesai8 Jaboi Sabang Nangroe Aceh Darusallam 50 Selesai9 Sokoria Ende NTT 30 Selesai10 Gn. Talang Solok Sumatera Barat 36 Persiapan11 Blawan I jen Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo Jawa Timur 270 Proses12 Hu'u Daha Dompu NTB 65 Proses13 Sipaholon Ria-ria Tapanuli Utara Sumatera Utara 75 Lelang Ulang14 Bukit Kili Solok Sumatera Barat 83 Proses15 Sorik Marapi Roburan Mandailing Natal Sumatera Utara 200 Selesai16 Marana Donggala Sulawesi Tengah 36 Proses17 Songa Wayaua South Halmahera Maluku Utara 140 Persiapan18 Atadei Lembata NTT 40 Selesai19 Suwawa Bone Bolanga dan Gorontalo Gorontalo 110 Persiapan20 Kaldera Danau Banten Serang dan Pandeglang Banten 115 Proses21 Gn. Rajabasa South Lampung Lampung 91 Selesai22 Liki Pinangawan Muara Laboh, Solok Selatan Sumatera Barat 400 Selesai23 Suoh-Sekincau Lampung Barat Lampung 230 Proses24 Rantau Dadap Muara Enim, Lahat dan Pagar Alam Sumatera Selatan 106 Proses25 Guci Tegal, Brebes dan Pemalang Jawa Tengah 79 Proses26 Baturaden Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas dan PurbalinggaJawa Tengah 175 Proses

2981TOTAL

per 8 Nov 2010

WKP Panas Bumi yang Ditawarkan melalui Proses Lelang(Setelah UU No. 27/2003 on Panas Bumi)

Page 36: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi

18 WKP Existing 15 WKP (PT Pertamina Geothermal Energy) WKP Tulehu dan WKP Ulumbu (PT PLN) WKP Ciater (PT Wahana Sembada Sakti) WKP Cibuni (PT Yala Tekno Geothermal)

26 WKP Baru 11 WKP : Selesai lelang 1055 MW (rencana pengembangan) 10 WKP : Proses lelang 1279 MW (cadangan terduga) 5 WKP : Persiapan lelang 521 MW (cadangan terduga)

Page 37: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

RANAH LEGISLATIF RANAH EKSEKUTIF

PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

DEWAN ENERGI NASIONAL

Rancangan Kebijakan Energi Nasional

(KEN) (UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.a)

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

(UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.b)

KebijakanEnergi Nasional/ (KEN)(UU 30/2007, Pasal 11)

PRESIDEN

MENTERI ESDM

Rencana IndukKonservasi

Energi Nasional(RIKEN)

(PP 70/2009 Pasal 3)

Penyiapan

Penetapan

*) Konservasi Energi per Sektor Kegiatan : - Sektor Rumah Tangga - Sektor Komersial - Sektor Industri - Sektor Transportasi - Sektor Pembangkit tenaga Listrik

ACUAN:1. UUD 1945, Pasal 332. UU 30/2007 ttg Energi3. UU 10/1997 ttg Ketenaganukliran 4. UU 27/2003 ttg Panas Bumi

Penyiapan dan Penetapan Rencana Induk

Rencana IndukDiversifikasi

Energi(RIDEN)

Diatur dengan :• UU 30/2007 ttg Energi• PP 70 /2009 ttg Konservasi

Energi

Roadmap per Klaster EBT

Diatur dengan :• UU 30/2007 ttg Energi• RPP ttg Energi Baru dan Energi

Terbarukan

Diatur dengan :• UU 22/2001 ttg Migas• UU 4/2009 ttg Mineral dan Batubara

Rancangan Rencana Umum Energi Nasional

(RUEN) (UU 30/2007, Pasal 17 ayat 1)

1 2

3

4

5

6

7

8

9

Policy Directives dari Presiden, dengan memperhatikan hal tersebut, KEN seharusnya “Bernuansa Hijau” (Green Energy)

Penyiapan

Pemanfaatan Energi Penyediaan Energi

ListrikIndustriTransportasiKomersialRumah Tangga

Rencana Induk Energi

Konvensional/Fosil

Roadmap per Klaster Energ iKonvensional

Roadmap Rencana AksiKonservasi Energi Sektoral *)

Mengacu

DPR

Page 38: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA EBT POLA TERSAMBUNG KE GRID

Struktur BPP Energi Terbarukan(Hidro dan Panas

Bumi)

Pajak

Iuran Produksi

Iuran Tetap

Subsidi terarah

6,9

9,7

TDL saat ini

TDL Ideal

“Karunia Tuhan”*)(Analog dengan

Depletion Premium pada fosil)

Subsidi ET

Energi Terbarukan (ET)

PELANGGAN

Listrik

Subsidi Listrik Terarah1. Ke Siapa saja/Golongan tarif yg mana?2. Caranya Bagaimana

BPP Allowable (dgn marjin)

Marjin (8%)

12,9BPP PLN (tanpa marjin)BPP PLN (dgn marjin)

BPP Allowable (tanpa marjin)

Subsidi saat iniSurplus ET

Subsidi Energi Terbarukan Terarah:1. Ke jenis apa2. Caranya?

Ceiling Pabum

BPP ET Tertinggi

BPP ET Terendah

PLN

Return

BPP ET

SUBSIDI

Page 39: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

ALUR PEMROSESAN USAHA PANAS BUMI

WKP

PEMENANG

CALON PEMBELI

Pemda Prov/Kab-Kota Instansi terkait Pembeli listrik (PLN)

BADAN USAHA

REGULATOR

HARGA JUAL *) Siapa yang mengirim??

PEMEGANG IUP

KESDM

KESEPAKATAN HARGA JUAL *)

UAP/LISTRIK

REKOMENDASI

DI HUTAN?

ya

tidak

tidak

ya

© EBTKE- KESDM 2010

PERSETUJUAN HARGA JUAL LISTRIK

Keterangan: Apabila di kawasan hutan

IZIN KEHUTANAN

*) permasalahan utama

1

2

LELANG WKP

SURVEI PENDAHULUAN

EKSPLORASI

EKSPLOITASI

IZIN KEHUTANANDI

HUTAN?

IZIN PEMDA

Page 40: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

“MASYARAKAT ENERGI BARU INDONESIA” ?

JEJARING DI BIDANG ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

Pemerintah (Public Sector)

Non-Pemerintah (Private Sector)

Dirjen Mineral

dan Batubara

DirjenMigas

Otoritas Energi Nasional:

“MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN INDONESIA”

(“METI”)Menteri ESDM

Gubernurcq. Dinas yang

menangani bidang Energi

Otoritas Energi Propinsi :

Bupati/Walikotacq. Dinas yang

menangani bidang Energi

Otoritas Energi Kabupaten/Kota :

Dirjen Ketenaga-listrikan

Dirjen EBTKE

Usaha Hilir EBTKE :

• APROBI• KADIN• FKPLI• IGA• MKI

Usaha Hulu EBTKE :

• GAPKI • KADIN• API• HIPMI• DMSI

Forum Komunikasi Usaha EBT

Hulu

Forum Komunikasi

Usaha Penunjang

EBT

Forum Komunikasi Usaha EBT

Hilir

Usaha Penunjang EBTKE :• KADIN • AKLI• GAPENSI• GAPENRI• APJETI

Forum Komunikasi

Industri Penunjang

EBT

Forum Komunitas Profesi EBT

Forum Komunikasi Konsumen

EBT

Industri Penunjang EBTKE :• KADIN• FKIPLT

Asosiasi Profesi Bidang Energi:• MEI• APEI• IATKI• IATMI• GINSI• YUPTL

Organisasi Konsumen Energi:• YLKI• IBEKA• K3LI• LKLI• Kemitr

aan

• KNI-WEC• BIMASENA• ASPELINDO• P4MPB• PERDIPI• HAEI

• FKUPTL• APITINDO• APKOMAT

EK INDONESIA

• AKI• ASPEMBAY

A

• HAKI• HAKIT• HALTI• PII-

Elektro• IIEE• INKIND

O

40

“MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN DAERAH”

PROPINSI

“MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN DAERAH”

KABUPATEN/KOTA

Page 41: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

I. PENGEMBANGAN LAPANGAN EKSISTING TELAH PRODUKSI

41

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6 PT. GeoDipa Energi DTT.Dieng, Jateng 2,3 - - - 0 - 55 55 110

1189 - 20 - 70 127 165 55 437

5

60

-

20 -

-

-

-

-

-

-

Total

UnitNo Pengembang Lokasi

- - -

- -

COD (MW)

Total

20

- -

- - -

-

-

187

60

3Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd.

Wayang Windu, Jabar 3,4

4 PT. PGE Kamojang, Jabar 5,6

127 60

-

30 -

- -

30

-

Chevron Geothermal Indonesia, Ltd.

Darajat, Jabar -

7 PT. PGE Lahendong, Sulut 4,5,6

0 0

Sibayak, Sumut 4

-

- 20 -

- -

- 40

-

2Chevron Geothermal Salak, Ltd.

G. Salak, Jabar - - - -

1 PT. PGE

TIMELINE PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2010 - 2014

Page 42: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

II. PENGEMBANGAN PADA LAPANGAN EKSISTING BELUM PRODUKSI

42

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 PT. PGE Ulubelu, Lampung 1,2,3,4 - - 110 - 110 - - 220

2 PT. PGE Kotamobagu, Sulut 1,2,3,4 - - - - 40 40 - 80

3 PT. PGE Iyang Argopuro, Jatim 1 - - - - 55 - 55

4 PT. PGE Lumut Balai, Sumsel 1,2,3,4,5 - - - 110 110 55 - 275

5 PT. PGE Karaha Bodas, Jabar 1,2 - - 30 30 - 60

6 PT. PGE Hululais, Bengkulu 1,2 - - - 55 55 - - 110

7 PT. PGE Sungai Penuh, Jambi 1,2 - - - 55 55 - - 110

8 PT. PLN Tulehu, Maluku 1 - - - - 20 - - 20.0

9PT. WSS

Gn. Tangkuban Perahu, Jabar

1 - - - - - 30 30 60

10 KJK TEKNOSA Cibuni, Jabar 1 - - - 10 - - - 10 11 PT. PGE + MEDCO Sarulla (NIL-Sil), Sumut 1,2,3,4 - - - 110 110 110 - 330

12 PT. PGE + MEDCOSarulla (Sibual buali), Sumut

0 - - - - - - - -

13 GDE Patuha, Jabar 1,2,3 - - 55 - - 55 55 165

0 0 165 370 500 375 85 1,495

Pengembang Total

Total

UnitCOD (MW)

LokasiNo

TIMELINE PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2010 – 2014

Page 43: Paparan Overview of Indonesian Laws_AnnRufaida USTDA Training

Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

© EBTKE KESDM - 2010

III. PENGEMBANGAN PADA WKP BARU

43

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Seulawah Agam 1 - - - - - - 55 55 Jaboi 1 - - - - 10 - - 10

2 Sorik Merapi-Roburan Sumatera Utara 1 - - - - - - 55 55 3 Liki Pinangawan Muaralaboh Sumbar 1,2 - - - - 220 - - 220 4 Rantau Dadap Sumsel 1,2 - - - - 220 - - 220 5 Gn. Rajabasa Lampung 1,2 - - - - 220 - - 220 6 Kaldera Danau Banten Banten 1 - - - - - - 110 110

Cisolok-Cisukarame 1 - - - - 40 - - 40 Gn. Tangkuban Perahu 1,2 - - - - 110 - - 110 Gn. Tampomas 1 - - - - 45 - - 45 Guci 1 - - - - - - 55 55 Baturaden 1,2 - - - - - - 220 220 Gn. Ungaran 1,2 - - - - - 110 - 110 Blawan Ijen 1,2 - - - - - - 110 110 Telaga Ngebel 1,2,3 - - - - - - 165 165 Bora 1 - - - - - 5 - 5 Marana 1,2 - - - - - 20 - 20 Jailolo 1,2 - - - - 10 - - 10 Songa Wayaua 1 - - - - - 5 - 5 Hu'u Daha 1,2 - - - - 20 - - 20 Sembalun 1,2 - - - - - 20 - 20 Sokoria 1,2 - - - - 10 - - 10 Atadei 1 - - - - 5 - - 5

- - - - 910 160 770 1,840

* Asumsi 1 MW = 3 Juta US$

LokasiNo. TotalCOD (MW)

8

11

Unit

10

1

7

9

12

13

NTB

NTT

TotalTotal Pengembangan WKP Baru

NAD

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Sulawesi Tengah

Maluku Utara

TIMELINE PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2010 – 2014


Recommended