WORKSHOP : PENYUSUNAN CETAK BIRU E-GOVERNMENT - WARTA EKONOMI-

Blueprint Aplikasi e-Government Pemerintah DaerahOleh: DR. H. Moedjiono, MSc. Deputi TelematikaJakarta, 31 Mei 2005 Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Pola Pikir : Pembangunan Telematika di IndonesiaBatasan Instrumen : Inpres 3/2003 e-Gov Keppres 9/2003 TKTI Inpres 5/2003 Jak Ekon Menj/Ses IMF Inpres 5/2004 Percep Berantas Korupsi Peraturan Perundangan bid TIK lainnya Proses Transformasi : e-Goverment Kondisi saat ini : Infrastr jar telkom, Penetrasi komp/internet, Peraturan Per-UU, SDM/Leadership, Organ/Sist Manaj/Prosker, Dana/Anggaran, Strategi Subject : Eksek, Legis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Object : Infrastr tek/nontek, Eksek, Legis, Yudik, Swasta, LSM, Publik Metoda : Litbang/konsul/studi banding (Roadmap to e-Gov), Strat/Jak impl kompr user oriented/prioritas/bumi, Regulasi/UU ITE-Tipiti, Panduan/Stand, Sosialisasi, Diklat, Leadership, Organ/Prosker/Manaj Modern, Dana/Anggaran Bang infrastr/har berlanjut Tujuan : Good-Governance e-Goverment yg jamin Sist Layanan Publik dan ciptakan Sist Pemr yg demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertangg jwb, responsif, efektif, efisien

Pengaruh Lingkungan : Tuntutan layanan publik, Kemajuan tekno kominfo, Ancaman digital divide, Peningkatan daya saing, Prinsip/Renc Aksi WSIS Umpan balik utk penyempurnaan langkah proses transformasi2

Indonesia s Roadmap to e-GovernmentNear Term Medium Term Long Term

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4PARTICIPATION G2B and G2C interaction G2G partnerships Business Transactions Changed Relationships (G2C, G2B, G2G, G2E) Co-ordination of eGovernment Activities

Phase 5TRANSFORMATION Applying GOL Best Practices Performance Measurement/ Accountability New GOL Processes and Service Offerings GOL Policy Review

PREPARATION

PRESENCE Readiness Assessments/ Diagnostics Taskforces Stakeholder Support (Top Down) GOL National Action Plan Website development

ACTION GOL pilot projects and

Education Awareness Building Rationalize GOL for Government of Indonesia e-Legislation (Cyber Laws)

service offerings selection ICT Infrastructure Development Define standards, GOL processes Change Management E-Leadership GOL Budget Allocations and Management

FY 2003

Beyond

Source : Final Report, Technical Assistance to Facilitate the Deployment of Government Online in Indonesia. IIDP, 22 March 2002

3

Strategi Pengembangan e-Government(Inpres No 3 th 2003)

Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan eliteracy masyarakat Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

4

Panduan Pengembangan e-Government

5 panduan 2003 : Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan e-Gov Lembaga Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dlm Menunjang e-Gov Pedoman ttg Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah 6 panduan 2004 : Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Apl (eServices) Kebijakan ttg Kelembagaan, Otorisasi, Info dan Keikutsertaan Swasta dlm Penyelenggaraan e-Gov Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yg Baik dan Manajemen Perubahan Panduan ttg Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e-Gov Standar Kompetensi Pengelola e-Gov Blue-Print Aplikasi e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah

5

Dasar Pemikiran

Inpres 3/2003 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi membangun e-Government UU 32/2004 Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur Pemerintahannya sendiri, termasuk merencanakan program pembangunan daerah Belum ada panduan lengkap bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan aplikasi e-Government sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang

Perlu disusun Blueprint Pengembangan Aplikasi eGovernment Pemerintah Daerah

6

Tujuan Blueprint

Penyeragaman perencanaan pengembangan sistem aplikasi yang bersifat mandatory Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif

7

Prinsip Desain Blueprint

Flexibility

Memberikan panduan yang konsisten tapi dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang spesifik. Dapat disesuaikan dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, dan Peraturan Daerah yang berlaku, yang akan mempengaruhi kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan e-Government di daerah.

Standardization

Mengedepankan deskripsi aplikasi e-Government yang bersifat umum dan tipikal, disertai dengan spesifikasi umum dan generik, sehingga dalam batas tertentu terdapat standarisasi secara nasional. Menjadikan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional sebagai panduan dalam mendeskripsikan fungsi-fungsi kepemerintahan yang menjadi dasar desain aplikasi.

8

Karakteristik Blueprint

Tidak tergantung struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Relatif tidak rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Daerah. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan menterjemahkan Blueprint dengan tetap menjaga konsistensi dengan kebijakan nasional.

9

Sistem Penyelenggaraan Pemerintah DaerahPEMERINTAH PUSAT

P R E S I D E N

Pelaporan & Pertanggungjawaban

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

PEMERINTAH DAERAH

DPRD

GUBERNUR

Perangkat Daerah DPRDBUPATI / WALIKOTA

Instansi Vertikal

Perangkat Daerah

10

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota)

Fungsi: Kepala Pemerintah Daerah Tugas dibantu oleh Wakil Kepala Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Fungsi: legislasi, anggaran, pengawasan

Perangkat Daerah.

Fungsi: pendukung tugas dan pelaksana urusan daerah Terdiri atas SekDa, SekWan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

11

Skema Hubungan Inter PemerintahanUrusan Pemerintah: Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan fiskal nasional Agama

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Wewenang Keuangan Pelayanan Umum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pemanfaatan Sumber Daya Lainnya12

Urusan Wajib Pemerintah DaerahPropinsi

Kabupaten/Kota

Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota

Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan Penanggulangan masalah sosial Pelayanan bidang ketenagakerjaan Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

13

Urusan Wajib Pemerintah Daerah ( contd)Propinsi

Kabupaten/Kota

Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil Pelayanan administrasi umum pemerintahan Pelayanan administrasi penanaman modal Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

14

Hak dan Kewajiban Pemerintah DaerahHak

Kewajiban

Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya Memilih pimpinan daerah Mengelola aparatur daerah Mengelola kekayaan daerah Memungut pajak daerah dan retribusi daerah Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Mengembangkan kehidupan demokrasi Mewujudkan keadilan dan pemerataan Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

15

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah (contd)Hak

Kewajiban Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak Mengembangkan sistem jaminan sosial Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah Mengembangkan sumber daya produktif di daerah Melestarikan lingkungan hidup Mengelola administrasi kependudukan Melestarikan nilai sosial budaya Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

16

Kewenangan Pemerintah Daerah Lainnya . . .

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pengelolaan surplus dan defisit APBD Pemberian insentif dan kemudahan investasi Pengelolaan perusahaan daerah Pengelolaan Barang Daerah

17

Organisasi Pemerintah Daerah PropinsiKepala Daerah Wakil Kepala DaerahDPRD

Sekretaris Daerah (SEKDA) Asisten SEKDA

Sekretaris Dewan (SEKWAN)

Bagian

Dinas Daerah

Kabupaten/Kota

Lembaga Teknis Daerah

Perusahaan Daerah

Tipikal Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Propinsi

18

Organisasi Pemerintah Daerah Kab / KotaKepala Daerah Wakil Kepala DaerahDPRD

Sekretaris Daerah (SEKDA) Asisten SEKDA

Sekretaris Dewan (SEKWAN)

Bagian

Dinas Daerah

Kecamatan

Lembaga Teknis Daerah

Perusahaan Daerah

Kelurahan

Tipikal Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

19

Tujuan dan Sasaran Pembangunan e-GovernmentTujuan Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan Sasaran Pembangunan e-Gov Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

20

Menuju e-GovernmentGovernment to e-Government

Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL

TRANSFORMASI

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT

Transformasi Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership

Pemanfaatan ICT Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik

21

Kerangka Arsitektur e-GovernmentKebijakan Kerangka Peraturan

Akses

Jaringan Telekomunikasi

Internet Akses

Lain-lain

Portal Pelayanan Publik Organisasi pengelolaan dan pengolahan Informasi Infrastruktur dan aplikasi dasar

Manajemen Perubahan

Pendidikan

Kesehatan

Kependudukan

Perpajakan

Lain-lain

Kepresidenan

Kementerian & lembaga

KemenPemda terian Service: Authentic Public Key etc

Utilitas Publik

Lain-lain

Tools: E-billing E-procure etc

Standard & security

Intranet

E- doc & data mgmt

Sumber: Inpres 3/2003

22

Kebutuhan Masyarakat

Tingkatan e-Government4 Tingkatan e-Government menurut Inpres 3/2003

Tingkat 1 - Persiapan

Pembuatan situs informasi disetiap lembaga Penyiapan SDM Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik

Tingkat 2 - Pematangan

Pembuatan situs informasi publik interaktif Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain

Tingkat 3 - Pemantapan

Pembuatan situs transaksi pelayanan publik Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain

Tingkat 4 - Pemanfaatan

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi

23

Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan

Fungsi kepemerintahan Layanan dasar kepemerintahan yang harus diberikan kepada masyarakatnya Urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pengelompokan fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kedalam grup-grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul Fungsi Blok Fungsi sistem kepemerintahan Blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) Blok fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan

24

Kerangka Fungsi Sistem KepemerintahanBlok-blok fungsi dasar umum

Pelayanan

Adm & MgmtSurat Elektronik Sistim Dokumen Elektronik Sistem Pendukung Keputusan

LegislasiSistem Administrasi DPRD Sistem Pemilu Daerah

PembangunanSIM Data Pembangunan

KeuanganSistem Anggaran Sistem Kas dan Perbendaharaan

KepegawaianPengadaan PNS Sistem Absensi dan Penggajian

Kependudukan

Perpajakan dan Retribusi

Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Pandaftaran dan Perijinan

Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan

Sistem Akuntasi Daerah

Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Pendidikan dan Latihan

Bisnis Dan Investasi

Kolaborasi dan Koordinasi

Pengelolaan dan Monitoring Proyek Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan

Pengaduan Masyarakat

Manajemen Pelaporan Pemerintahan

Publikasi Info Umum & Kepemerintahan

25

Kerangka Fungsi Sistem KepemerintahanBlok-blok fungsi kedinasan dan kelembagaan

Dinas & LembagaKEPEMERINTAHAN

Dinas & LembagaKEWILAYAHAN

Dinas & LembagaKEMASYARAKATAN

Dinas & LembagaSARANA & PRASARANA

Pengelolaan Barang Daerah

Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah

Kesehatan

Transportasi

Katalog Barang Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Perush. Daerah

Pendidikan

Jalan dan Jembatan

Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Perikanan Dan Kelautan Pertambangan dan Energi

Ketenagakerjaan Industri dan Perdagangan

Terminal dan Pelabuhan

Sarana Umum

Jaring Pengaman Sosial

Pariwisata

IKM

26

Peta Solusi Aplikasi e-Government

Tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti didefinisikan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan. Klasifikasi sistem aplikasi berdasarkan matriks orientasi layanan yang disediakan

Layanan internal pemerintahan (G2G) atau eksternal (G2B, G2C). Memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah (aplikasi kelembagaan) atau untuk kebutuhan umum dan/atau mendasar (aplikasi dasar) Melayani langsung penggunanya (front office) atau bersifat pendukung dan internal (back office)

27

Peta Solusi Aplikasi e-GovernmentKerangka ArsitekturMasyarakat Bisnis Government Comm Internet Enabled Inter Application Communication Inter Application Integration Scheme Security Services

E-Gov Portal (Public and Internal Portal) Services

Shared Services

Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan

Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi PUBLIK

Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi BISNIS

Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi PEMERINTAH

Public Oriented Application Group

Business Oriented Application Group

Government Oriented Application Group

Aplikasi Dasar

Aplikasi Dasar Umum

28

Peta Solusi Aplikasi e-GovernmentContoh AplikasiMasyarakat Bisnis E-Gov Portal (Public dan Internal) Services Government Comm

Public Service Provider Firewall, Proxy Sekuriti, Enkripsi (PKI)

Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan

Sistem Kependudukan

Potensi Daerah Pariwisata

Sistem Keuangan Sistem Kepegawaian

Basis Data Penduduk

GIS

Basis Data Keuangan Basis Data Pegawai

Aplikasi Dasar Sistem Dokumen Elektronik

29

Standard Kebutuhan Sistem Aplikasi

Reliable

Dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free Dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem Dapat ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar Mudah dioperasikan dengan antar muka pengguna yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya Mudahan diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

Interoperable

Scalable

User Friendly

Integrateable

30

Properti Blok FungsiBlok Fungsi [disini dituliskan judul {blok fungsi}]

SubBlok Fungsi

[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} (kalau ada), atau dikosongkan dengan tanda fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi}]

kalau {blok

Fungsi

[disini dituliskan deskripsi umum / daftar fungsi umum / deskripsi fungsi utama dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]

Modul

[disini dituliskan daftar judul dari {modul} yang menjadi komponen dari {blok fungsi} dan/atau {subblok fungsi} tersebut]

Integrasi

[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} dengan {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]

31

Properti Modul FungsiModul Blok Fungsi SubBlok Fungsi Klasifikasi [disini dituliskan judul {modul} ] [disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi} ] [disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya] [disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut] Jenis Layanan, contoh: Front Office Back Office, Layanan Utama, contoh: Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan Transaksi Data Pembayaran Administrasi Basisdata Lainnya Fungsi Aplikasi: Generik Spesifik Obyek Layanan: G2G G2B G2C [disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut] [disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut] [disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama jabatannya]

Fungsi Narasi Organisasi

Integrasi

[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan] [keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada]

Info Tambahan

32

PEMANFAATAN BLUEPRINT SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT

Blueprint yang disediakan oleh Kominfo bersifat nasional untuk menjaga standarisasi pandangan terhadap kebutuhan tipikal pemerintah daerah terhadap aplikasi e-government. Pada tingkatan praktis, pemerintah daerah akan menyesuaikan blueprint ini dengan visi, misi, renstra, serta pertimbangan lainnya dalam mengimplementasikan aplikasi e-government. Disamping Blueprint itu sendiri, Kominfo juga menyediakan template yang dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan e-government. Dokumen-dokumen pelengkap Blueprint: 1. 2. Panduan Pentahapan, dan Template Dokumentasi Pengembangan

33

PEMANFAATAN BLUEPRINT SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT (lanjutan)

Panduan Pentahapan, merupakan panduan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi e-Government, berdasarkan Blueprint Standard Aplikasi e-Government dan masukan lainnya sesuai karakteristik pemerintahan daerah masing-masing Template Dokumentasi Pengembangan. Panduan penyusunan dokumen petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan e-Government, yang terdiri dari:

RFP (Request for Proposal) Standar, yang dapat dipakai sebagai panduan pembuatan TOR (Term of Reference / RKS-Rencana Kerja dan Syarat-syarat). User Requirement Document Panduan UAT (User Acceptance Test)

34

TERIMA KASIH

www.kominfo.go.id35