PEDOMAN DAN TATACARA PEMBERIAN FASILITAS … · 2019. 7. 23. · 16. Industri pengolahan berbasis...

PEDOMAN DAN TATACARA PEMBERIAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERATURAN BKPM NO. 6 TAHUN 2018 dan NO. 1 TAHUN 2019

Jakarta 2019

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

persiapan

produksi

komersial

Membantu

kegiatan usaha

nasional dan

industri dalam

negeri

Melindungi

• Kegiatan

investasi,

• Ekonomi,

• Kemampuan

daya saing

Mendorong

1. MAKSUD DAN TUJUANPEMBERIAN FASILITAS PENANAMAN MODAL


3

2.1. KETENTUAN FASILITAS IMPOR BERDASARKAN PMK No. 176/2009 jo. No. 188/2015

Industri

Industri Jasa

Pariwisata

dan KebudayaanPelayanan Kesehatan

Publik

Transportasi Publik

Pertambangan

Konstruksi

Telekomunikasi Kepelabuhan

Industri dan Industri Jasa


4

Mesin/Peralatan

• Untuk kebutuhan sendiri

• Diajukan max 3 tahun dari IzinPrinsip/Izin Investasi/PendaftaranInvestasi/NIB dan/atau Izin Usaha (OSS)

• Jangka waktu 2 tahun + perpanjangan 1 tahun

• Dapat diberikan untuk barangmodal yang berasal dari KPBPB, KEK atau Kawasan PenimbunanBerikat

Barang dan Bahan

• Untuk kebutuhan sendiri, dankebutuhan 2 tahun produksi (atasmesin impor berfasilitas ataumesin impor beli didalam negeri)

• Diajukan max 1 tahun setelah siap melaksanakan kegiatan komersil(TKDN; max 1 tahun)

• Jangka waktu 2 tahun + perpanjangan 1 tahun

• TKDN => 30% bisa 4 tahun

• Dapat diperpanjang +1 tahun(khusus utk tata niaga)

2.1 KETENTUAN FASILITAS IMPOR MESIN/PERALATAN & BARANG DAN BAHAN


5

*Permohonan dapat diajukan 3 (tiga) bulan setelah surat keputusan diterbitkan, kecuali dilengkapi dokumen impor (Bill of Ladding, Invoice , Contract)

IZIN PRINSIP/PENDAFTARAN

INVESTASI/IZIN

INVESTASI/NIB dan Izin Usaha (OSS)

KMK FASILITAS BEA MASUK IMPOR MESIN

(2 THN)

PERUBAHAN/ PENGGANTIAN *

PENAMBAHAN *

PERPANJANGAN WAKTU IMPOR

PINDAH LOKASI

PRODUKSI KOMERSIL

KMK FASILITAS BEA MASUK IMPOR BARANG & BAHAN

(2 THN)


PERPANJANGAN WAKTU IMPOR

KMK FASILITAS BEA MASUK IMPOR BARANG & BAHAN

(4 THN) TKDN 30%

2.1 TAHAPAN PEMBERIAN FASILITAS IMPOR MESIN/PERALATAN & BARANG DAN BAHAN


6

2.2 KETENTUAN FASILITAS IMPOR BERDASARKAN PMK No. 66/2015Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum

Industri Pembangkitan Tenaga Listrik

Memproduksi dan menyediakan tenaga listrikuntuk umum oleh Badan Usaha,

Tidak Termasuk:

Transmisi,

Distribusi, dan

Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Pembebasan Bea Masuk diberikan bagi1. PT. PLN

2. Pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha

3. Pemegang IUPTL yang mempunyai :

a. Perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT.PLN

b. Perjanjian sewa guna usaha dengan PT. PLN

c. Perjanjian jual beli tenaga listrik denganpemegang IUPTL yang memiliki wilayahusaha

Barang Modal adalah:

Mesin, peralatan, peralatan pabrik dalamkeadaan terpasang maupun terlepas.

Jangka waktu impor 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sejak

berakhirnya jangka waktu realisasi impor.

IUPTL Untuk Umum

• Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik / IUPTL:

Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenagalistrik untuk kepentingan umum

• Dikeluarkan oleh ESDM atau PemerintahProvinsi


7

BADAN USAHA :A. PT. PLN (PERSERO)B. PEMEGANG IUPTL

RIB(yang disetujui dan ditandasahkan oleh

Dirjen Ketenagalistrikan ESDM)

*Berdasarkan Rekomendasi dan RIBP dari Dirjen Ketenagalistrikan ESDM

IZIN PRINSIP/PENDAFTARAN

INVESTASI/IZIN

INVESTASI/NIB


PENAMBAHAN *

PERPANJANGAN WAKTU IMPOR *


(2 THN)

2.2 PROSES PENGAJUAN FASILITAS IMPOR BARANG MODAL/MESINKetenagalistrikan untuk Kepentingan Umum


8

2.3 KETENTUAN FASILITAS IMPOR BERDASARKAN PMK No.259/2016 PKP2B/Pertambangan (Kontrak Karya)

Fasilitas Impor Barang Diberikan pembebasan dan/atau keringanan Bea Masuk sesuai dengan kontrak

yang dimiliki Pembebasan atau penundaan PPN atas impor barang dalam rangka KK dan

PKP2B hanya dapat diberikan kepada kontraktor yang kontraknya mencantumkan pembebasan atau penundaan PPN atas impor barang dalam rangka KK dan PKP2B

Melampirkan rekomendasi Masterlist dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jangka Waktu Fasilitas

• Mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam KK dan PKP2B.• Pengajuan dapat dilakukan setiap tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember atas

tahun berjalan.• Diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


9

PERUBAHAN/PENGGANTIAN*)

*Berdasarkan Rekomendasi Dirjen Minerba ESDM

2.3 PROSES PENGAJUAN FASILITAS IMPOR BARANG PKP2B/Pertambangan (Kontrak Karya)

PKP2B/ KONTRAK KARYAKONTRAKTOR

SURAT REKOMENDASI

DITJEN MINERBA ESDM


(BERLAKU SEJAK DITERBITKAN S.D 31 DESAMBER TAHUN

BERJALAN)

PENAMBAHAN*)

PERPANJANGAN WAKTU IMPOR*)


10

3. TAX ALLOWANCE

(Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 jo. No.9 Tahun 2016 )145bidang usaha

Bisa mendapatkan tax allowance, yang merupakan perluasan dari regulasi sebelumnya yaitu 143 segmen. 30 % dari nilai investasi

Pengurangan penghasilan netosebesar 30% dari jumlahpenanaman modal dibebankanselama 6 tahun.

Agrikultur• Peternakan• Perkebunan jagung• Perkebunan kedelai• Pertanian beras• Perkebunan buah tropis

Pembangkit Listrik• Geothermal• Alternatif/energi terbarukan

Industri Migas• Pengilangan Minyak• Liquefied Natural & Petroleum Gas• Pelumas

Industri Manufaktur• Besi dan Baja• Pakaian• Semi conductors• Komponen elektronik• Komputer• Alat Komunikasi• Televisi• Ban• Farmasi• Kosmetik• Olahan Ikan dan udang• Dll.

PENGGUNA MANFAAT:

Wajib pajak yang memiliki :• Izin Prinsip ‘IP’ dan perubahannya

yang diterbitkan BKPM;• Izin Prinsip Perluasan ‘IP-PL’ dan

perubahannya yang diterbitkanBKPM; atau

• Izin Investasi yang diterbitkan olehinstansi berwenang lainnya.

Tiga jenis izin ini yang diterbitkan sejak5 Mei 2015

Wajib Pajak yang telah memilih untukmendapatkan fasilitas Tax Allowance berdasarkan PP No. 18/2015 jo. No. 9/2016.

Wajib Pajak yang telah mengajukanpermohonan untuk mendapatkanfasilitas pembebasan atau penguranganPajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun2010 ditolak oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan beberapa Kriteria antara lain: Nilai Investasi yang tinggi atau untuk ekspor, penyerapan tenaga kerja yang besar, kandungan lokal. Selain itu untuk dapat pula diberikan untuk sesuai dengan lokasi (Khususnya diluar Jawa)

Catatan:Bidang usaha dan daerah tertentu sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II PP No. 18 Tahun 2015 Jo. No. 9 Tahun 2016

Penyusutan yang dipercepat atas aktiva

berwujud dan amortisasi yang dipercepat atasaktiva tak berwujud

Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan

kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk

usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarifyang lebih rendah menurut perjanjianpenghindaran pajak berganda yang berlaku.

Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.


11

PTSP PUSAT

Rapat Trilateral

1. Dep. Pelayanan BKPM2. Kemen Teknis3. Kemen Keuangan

- SAM - Ditjen Pajak

Dirjen Pajak

Investor

Surat Usulan dari BKPM

(3 hari kerja)

Surat Keputusan/Penetapandari Menteri Keuangan

(7 hari kerja)

Proses Rapat klarifikasi PTSP PUSAT( BKPM, LO Kementek, LO DJP + Perusahaan)

sampai dengan Rapat Trilateral (15 hari kerja)

BKPM(18 hari kerja)

KEMENKEU(7 hari kerja)

Total SOP Fasilitas TA 25 Hari Kerja

FASILITAS TAX ALLOWANCE : Alur Proses


12

Tax Holiday

Rp 500 milyarMinimal rencana investasi

(PMK No.150/PMK.010/2018)

100% Pengurangan PPh badan

Single Rate

18 Industri PionirTermasuk Infrastruktur Ekonomi

5-20 tahun

pembebasan pajakDengan rentang waktu berdasarkan jumlah investasi:5 Tahun (500 Milyar s.d < 1 Triliun)7 Tahun (1 s.d < 5 Triliun)10 Tahun (5 s.d < 15 Triliun)15 Tahun (15 s.d < 30 Triliun)20 Tahun (lebih dari 30 Triliun)

FASILITAS TAX HOLIDAY

Rp100 s.d < 500

milyar

Minimal rencana investasi

50% Pengurangan PPh badan

Single Rate

Mini Tax Holiday

5tahun pembebasan pajak

(50% Pengurangan PPh untuk masa transisi selama 2 tahun)

(25% Pengurangan PPh untuk masa transisi selama 2 tahun)

169 Bidang Usaha


13

18 INDUSTRI PIONIR

Berdasarkan PMK 150 Tahun 20181. Industri Logam Dasar Hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan atau tanpa turunannya

2. Industri Pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi

3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi

4. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;

5. Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;

6. Industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi

7. Industripembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;

8. Industri pembuatankomponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti semikonduktor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display(LCD), electrical driver, atau display;

9. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;

10. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesinmanufaktur;

11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;

12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;

13. Industri pembuatan komponen utama kapal;

14. Industri pembuatan komponen utama kereta api;

15. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;

16. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya;

17. Infrastruktur ekonomi; atau

18. Ekonomi digital yang mencakup aktivitaspengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.


14

WAJIB PAJAK

FASILITAS TAX HOLIDAY : Alur Proses (1)

Wajib Pajak dianggap telah mengajukanpermohonan jika telah menyampaikan ke OSS:1. Softcopy rincian aktiva tetap2. Softcopy SKF3. Surat Penjelasan Pemenuhan DER4. Merupakan Proyek Strategis Nasional

(PSN) (jika ada)

PEMBERITAHUAN/ NOTIFIKASI DARI OSS

(MEMENUHI ATAU TIDAK)

OSS selanjutnya menyampaikan ke MenteriKeuangan melalui Dirjen Pajak

Pemberitahuan ke WP bahwapermohonan diteruskan ke Menkeu

Online SingleSubmission

Surat Keputusan/Penetapan dari Menteri Keuangan

(5 hari kerja)

Alur Proses Pengajuan Tax Holiday Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 (Pasal 6) dengan KBLI sesuai dengan Lampiran KBLI Tax Holiday

Tidak

Ya


15


Kementrian Keuangan

Surat Keputusan/Penetapan dari Menteri Keuangan

Rapat Koordinasi ( BKPM, Kemenkeu dan

Kementrian Teknis)

KEMENKEU (5 hari kerja)

(5 hari kerja)

(5 hari kerja)

Alur Proses Pengajuan Tax Holiday Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 (Pasal 7 -8) dengan KBLI diluar Lampiran KBLI Tax Holiday

BKPM menyampaikan Usulan

Tax Holiday melalui Sistem OSS

Online SingleSubmission

Persyaratan:1. Penjelasan Pemenuhan Kriteria

Industri Pioneer2. Flowchart Proses Produksi3. Softcopy rincian aktiva tetap4. Softcopy SKF5. Surat Penjelasan Pemenuhan DER6. Merupakan Proyek Strategis

Nasional (PSN) (jika ada)7. In Advance Confirmation (jika ada)

Dokumen lengkap danbenar

Tidak

Ya

WAJIB PAJAK


16

Investor

In Advance ConfirmationBerdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019 (Pasal 9)


PTSP BKPM

Mengajukan Permohonan In Advance Notification dengan melampirkan rencana Investasi:1. Kegiatan Usaha2. Jenis Produksi3. Penjelasan Kriteria Industri Pionir4. Rencana Nilai Investasi Modal

Tetap

BKPM menerbitkan In Advance Confirmation

Kesesuaian Pemenuhan Kriteria

dan Persyaratan

(3 hari kerja)

Ya

Tidak

Rapat Koordinasi ( BKPM, Kemenkeu dan

Kementrian Teknis)

(3 hari kerja)

BKPM menerbitkan Surat Penjelasan

(3 hari kerja)

(5 hari kerja)


17

CONTACT US

[email protected]

One Stop Service Contact Center:

0807 100 BKPM (2576)

Front Office OSS BKPM

@ Lantai 2 PTSP BKPM

Wind farm, UPC Sidrap Bayu Energy


18

Thank You

Terima Kasih

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, Indonesia

One Stop Service Contact CenterP : 0807 100 BKPM (2576)E : [email protected]

Icons by Freepik

https://www.freepik.com/free-vector/infographic-template-design_1062202.htm

https://www.freepik.com/free-vector/infographic-template-design_1062202.htm

Date post:	20-Dec-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	2 times
Download:	0 times

PEDOMAN DAN TATACARA PEMBERIAN FASILITAS … · 2019. 7. 23. · 16. Industri pengolahan berbasis...

Documents