PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA …

ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Vol 3 No. 3 – September 2019 E-ISSN 2580-9695

Since September 2017

93

PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN

ANGKA KREDIT DOSEN KOPERTAIS WILAYAH XI

KALIMANTAN

Arbani

STIA Bina Banua Banjarmasin

[email protected]

Muhammad Akbar STIA Bina Banua Banjarmasin

[email protected]

Abstract: This study aims: (1) to find out and explore the management system of credit score

assessments for increasing lecturers' functional positions in the Kopertais Region XI Kalimantan

environment; (2) describe the factors that influence the management of the credit score for lecturers'

functional positions; (3) outline the solutions made to obstacles in the management process of

assessing functional position credit numbers for lecturers at Kopertais Region XI Kalimantan.

This study used a qualitative descriptive approach with the research locus of Kopertais Region XI

Kalimantan. The source of the data is the leadership and staff of Kopertais Region XI Kalimantan

who are responsible and in charge of the assessment of lecturer credit numbers, as well as the

assigned Assessment Team. Data collection is done by observation, in-depth interviews, and

documentary studies. The validity of the data is tested through a process of credibility,

dependability, and confirmation. Data analysis using the Miles & Huberman model carried out

during the process of data collection and research takes place through three stages, namely data

reduction, data presentation, and conclusion or verification.

The results of this study indicate that: (1) The process of managing the credit score assessment of

Kopertais lecturers in Region XI Kalimantan consists of three stages, namely the pre-assessment

stage (according to the Standard Operating Procedure), the assessment stage (by the Assessment

Team), and post-assessment stages (filing for Determination of Decree of Decision by

administrative staff); (2) Some factors or constraints that affect the assessment management

process: often late in the proposal, incomplete proposal file, lack of staff processing assessment,

lack of work facilities and infrastructure owned, lack of understanding of lecturers on functional

positions, etc.; (3) Efforts to overcome: increase staff administration of credit score assessment

processes (contract workers), strengthening procedures and division of labor (job description and

SOP), and conducting workshops or technical guidance for the proposed functional positions of

lecturers.

Conclusion: Management of lecturers' credit score assessment on Kopertais Region XI Kalimantan

area has been going well, the main obstacle is still the availability and competency of the human

resources involved in it.

Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

94

Suggestion: it is necessary to add and increase the competence of administrative and socialization

staff and on going technical guidance for the appointment of lecturer functional positions.

Keyword: Management System, Assessment of Credit Score, Lecturer Functional

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan mengeksplorasi sistem pengelolaan

penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan Kopertais Wilayah

XI Kalimantan; (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan penilaian angka

kredit jabatan fungsional dosen; (3) menguraikan solusi yang dilakukan terhadap hambatan dalam

proses pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Kopertais Wilayah XI

Kalimantan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokus penelitian Kopertais

Wilayah XI Kalimantan. Sumber data adalah pimpinan dan staf Kopertais Wilayah XI Kalimantan

yang bertanggungjawab dan membidangi urusan penilaian angka kredit dosen, serta Tim Penilai

yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam,

dan studi dokumenter. Keabsahan data diuji melalui proses kredibilitas, dependabilitas, dan

konfirmabilitas. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang dilakukan selama

proses pengumpulan data dan penelitian berlangsung melalui tiga tahapan, yakni reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses pengelolaan penilaian angka kredit dosen

Kopertais Wilayah XI Kalimantan terdiri dari tiga tahapan, yakni tahapan pra penilaian (sesuai

Standar Operasional Prosedur), tahapan penilaian (oleh Tim Penilai), dan tahapan pasca penilaian

(pemberkasan untuk penetapan Surat Keputusan penilaian oleh staf administrasi); (2) Beberapa

faktor atau kendala yang mempengaruhi proses pengelolaan penilaian: sering terlambatnya usulan,

kurang lengkapnya berkas usulan, kurangnya jumlah staf yang memproses penilaian, kurangnya

sarana dan prasarana kerja yang dimiliki, kurangnya pemahaman dosen terhadap jabatan fungsional,

dan lain-lain; (3) Upaya mengatasi: menambah staf administasi pemeroses penilaian angka kredit

(tenaga kontrak), penguatan tatacara dan pembagian kerja (job description dan SOP), dan

pelaksanaan workshop atau bimbingan teknis untuk pengusulan jabatan fungsional dosen.

Kesimpulan: Pengelolaan penilaian angka kredit dosen pada Kopertais Wilyah XI Kalimantan sudah

berjalan dengan baik, kendala utama masih pada ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia

yang terkait di dalamnya.

Saran: perlu penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga adminsitrasi, sarana dan prasarana,

dan pelatihan penyusunan angka kredit serta sosialisasi yang berkelanjutan untuk pengusulan

jabatan fungsional dosen.

Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, Penilaian Angka Kredit, Jabatan Fungsional Dosen.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa dosen adalah

pendidik profesional, ilmuwan, dan peneliti dengan tugas utama

Arbani - PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT …

95

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP Nomor 37

Tahun 2009 tentang Dosen). Karena itu dosen memiliki fungsi, tugas, dan

tanggungjawab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3, pasal 5, dan pasal 6 UU

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pada Pasal 3; dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada

jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pada Pasal 5; sebagai tenaga profesional dosen berfungsi untuk

meningkatkan martabat dan peranannya sebagai agen pembelajaran, pengembang

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat

berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal ini menyiratkan

bahwa dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem

pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian, pada pasal 6 ditegaskan bahwa peran,

tugas, dan tanggungjawab dosen sangat bermakna dalam mewujudkan tujuan

pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas

manusia Indonesia, meliputi kualitas iman dan takwa, akhlak mulia, dan

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat

Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Dalam rangka menjalankan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat

strategis tersebut, tentu saja diperlukan dosen yang profesional yang mampu

melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik (Dirjend Dikti, 2008:1). Wajar,

apabila sebagai tenaga pendidik dosen harus memenuhi berbagai persyaratan,

antara lain bidang keilmuan, syarat teknis keguruan dan mempunyai kepribadian

yang baik. Sebelum mengajar ada persiapan yang harus dilakukan serta menguasai

materi keilmuan yang diajarkan sesuai dengan kurikulum. Untuk itu dosen harus

memiliki pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan secara mendalam,

memiliki antusiasme, disiplin, dan menguasai metode pengajaran dengan baik

(Suhaemi, 2005:72). Sebab, di lingkungan perguruan tinggi, dosen diibaratkan


96

bagai mesin penggerak bagi segala hal yang terkait dengan aktivitas ilmiah dan

akademis. Karena itu, tanpa dosen, tak mungkin sebuah lembaga pendidikan

disebut perguruan tinggi atau universitas (Ammar, 1996:103). Dosen merupakan

ujung tombak dari pelaksana strategi pengembangan sains dan moral dalam rangka

mengantisipasi problem pendidikan menghadapi tantangan tahun 2020 (Winarni,

2005:1). Tantangan dunia pendidikan dimaksud antara lain masalah ledakan

penduduk dan tuntutan percepatan perkembangan bioteknologi, demokratisasi

pendidikan dan dampaknya, percepatan perubahan teknologi kerja, mengakarnya

budaya dalam konteks global, pendidikan untuk unggul kompetitif, pendidikan

teknisi ahli dan teknisi terampil (Muhadjir, 1995). Sedangkan, di dalam negeri

sedang menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pluralitas, tantangan

perubahan kehidupan global yang begitu cepat, kerusuhan-kerusuhan yang dipicu

oleh isu sara (suku, agama, ras, dan antar golongan), pendidikan karakter,

multikultural, dan lain-lain.

Namun, gambaran ideal yang dikehendaki sebagaimana peraturan ataupun

yang ada dibeberapa perguruan tinggi ternama, belum tampak secara merata di

Indonesia, terlebih pada perguruan tinggi swasta. Ditengarai masih banyak dosen

yang belum melaksanakan profesinya dengan baik, kompetensi yang rendah,

produktivitas penelitian dan karya tulis yang masih rendah, kualifikasi pendidikan

yang tidak memadai dan atau tidak relevan, jabatan fungsional dan pangkat yang

lama tidak naik, dan lain-lain. Menurut Dewanto (2002:1), pengelola suatu

perguruan tinggi swasta misalnya, sering mendapat keluhan dari mahasiswa

mengenai kualitas dari dosen yang mengajarnya sehingga pengelola perlu

melakukan kendali mutu dosen yang sudah ada maupun dosen baru yang akan

diterima. Boleh jadi, hal yang sama juga terjadi pada perguruan tinggi negeri,

walaupun program pengembangan mutu dosen juga telah dikenal sejak tahun 70-

an.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi, pada tahun 2006 dilaporkan bahwa dari 56.176 dosen yang tersebar pada


97

82 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang sudah memiliki kualifikasi akademik

S-3 sejumlah 13,6%, S-2 sejumlah 48,9%, sedangkan S-1 37%, dan berkualifikasi

diploma (S-0) sejumlah 0,37%. Sementara itu dari jumlah tersebut yang

mempunyai jabatan fungsional Guru Besar sejumlah 3,7%, Lektor Kepala 24,8%,

Lektor 31,0%, dan Asisten Ahli 22,9%. Secara keseluruhan, jumlah dosen yang

tersebar di 2.869 Perguruan Tinggi (termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta)

berjumlah 156.474 orang. Sebagian besar dosen-dosen PTS adalah dosen PTN juga,

sehingga kondisi dosen PTS tidak jauh berbeda, bahkan juga tidak lebih baik

(Dirjend Dikti, 2008:1).

Kemudian, data yang dimiliki Litbang Depdiknas menunjukkan bahwa dari

120.000 dosen tetap PTS dan PTN di Indonesia, pada tahun 2010, masih ada 50,65

persen atau sekitar 60.000 di antaranya belum berpendidikan S-2 atau baru S-1

(Suara Pembaharuan, 2008). Menurut data lain, jumlah seluruh dosen di PTN

sebanyak 240.000 orang, 50% di antaranya belum memiliki kualifikasi pendidikan

setara S-2. Di antara jumlah tersebut, baru 15% dosen yang bergelar doktor. Jika

dibandingkan dengan perguruan tinggi di Malaysia, Singapura, dan Filipina yang

jumlah doktornya sudah mencapai angka 60% lebih, maka tampak bahwa dosen di

perguruan tinggi Indonesia masih jauh ketinggalan (Nur Syam, 2010).

Permasalahan dan gambaran kualifikasi akademik dosen perguruan tinggi

di atas menunjukkan bahwa masih diperlukan pengembangan kompetensi dosen

secara terus-menerus dalam rangka mencapai mutu pendidikan tinggi dan dalam

upaya meningkatkan daya saing bangsa (Dirjend Dikti, 2008:1). Dengan kata lain,

untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan mutu dosen, diperlukan

perbaikan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah,

departemen pendidikan nasional, pimpinan, karyawan, dosen, dan tentu saja

perguruan tinggi di mana dosen bertugas. Sebab, perguruan tinggi dituntut

tanggungjawabnya atas jasa layanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Tuntutan akuntabilitas dan tanggungjawab mengharuskan perguruan tinggi untuk

memberi penjaminan mutu (quality assurance) kepada masyarakat (Ghafur,


98

2010:5), terutama terkait dengan mutu dosen yang dimilikinya. Di mana, perguruan

tinggi memiliki tanggungjawab, baik secara akademik maupun moral untuk

mendorong karier dan pencapaian jabatan puncak fungsional dosen melalui

berbagai instrumen yang telah ditentukan, misalnya kenaikan pangkatan dan


Sebagai salah satu permasalahan utama terkait dengan mutu dosen, jabatan

fungsional dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan

kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas, dan tanggungjawab dalam

pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya.

Dalam melakukan penilaian kegiatan akademik dosen, termasuk dalam perhitungan

angka kreditnya, standar yang dipergunakan adalah standar penilaian angka kredit

jabatan fungsional dosen berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013.

Unsur-unsur penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen meliputi unsur utama

pendidikan, unsur utama tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan

dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta unsur

penunjang. Kenaikan jabatan fungsional dosen dapat dilakukan jika memenuhi

jumlah angka kumulatif minimal yang ditentukan.

Dosen dalam pengumpulan angka kredit masih sering mengalami

keterlambatan dan masih harus diingatkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Untuk

mengingatkan seorang dosen yang lama tidak naik jabatan, petugas kepegawaian

harus mencari berkas setiap dosen mana yang harus diberi peringatan tersebut, ini

akan memerlukan tenaga dan waktu. Aktivitas dosen juga tidak terarah dalam

pemenuhan unsur-unsur yang menjadi syarat kenaikan jabatan fungsional.

Pengumpulan, pencacatan, penghitungan, penyusunan dokumen pengajuan masih

dilakukan secara manual sehingga lambatnya pengajuan yang dilakukan dosen.

Monitoring aktivitas dan nilai yang diperoleh tidak bisa diketahui secara langsung.

Terkait dengan kenaikan jabatan fungsional banyak kendala yang berasal

dari sumberdaya manusianya baik dari karyawan maupun dosen sendiri.

Permasalahan-permasalahan tersebut biasanya terkait dengan sering terlambatnya


99

usulan dari fakultas; kurang lengkapnya berkas persyaratan angka kredit yang

diajukan; kurangnya kemampuan staf dalam memproses kenaikan pangkat dan

jabatan fungsional dosen; kurangnya pemahaman dosen terhadap persyaratan

kenaikan jabatan fungsional; kurangnya pemahaman terhadap peraturan penilaian

angka kredit dosen; rendahnya motivasi staf dalam mengurus kenaikan jabatan

fungsional; dan rendahnya motivasi dosen untuk mengurus kenaikan jabatannya.

Dengan demikian, diketahui bahwa salah satu faktor penghambat untuk kenaikan

jabatan fungsional dosen adalah karena sumberdaya manusianya, terutama pada

aspek kurangnya tenaga atau jumlah staf serta kemampuan mereka dalam

memproses kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen. Sementara, pada

tingkat rektorat sendiri, pemrosesan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen

hanya ditangani oleh satu orang saja untuk masing-masing fakultas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam tesis ini fokus utama

penelitian adalah pembahasan mengenai pengelolaan proses penilaian angka kredit

dosen di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais)

Wilayah XI Kalimantan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai

pelaksanaan penilaian angka kredit, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

penilaian angka kredit, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam

proses pengajuan usul penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional

dosen yang lebih tinggi, seperti dari Asisten Ahli ke Lektor hingga ke Lektor

Kepala dan Guru Besar.

2. Permasalahan dan Tujuan

Permasalahan utama dalam penelitian ini berkenaan dengan proses dan

pengelolaan kenaikan jabatan fungsional bagi dosen, kendala yang dihadapi, dan

solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pengelolaan

penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan

Kopertais Wilayah XI Kalimantan.


100

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

mengeksplorasi sistem pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan

fungsional dosen; mendeskripsikan kendala yang mempengaruhi pengelolaan

penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen; dan menguraikan

solusi yang dilakukan terhadap hambatan atau permasalahan dalam proses

pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen di

lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan implementasi

sistem penilaian angka kredit dosen ini. Misalnya, penelitian Putri dan Saputra

(2017) dalam Majalah Ilmiah yang berjudul “Aplikasi Perhitungan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Dosen Berorientasi Objek di Lingkungan Kopertis Wilayah X”,

menyimpulkan bahwa adanya software aplikasi perhitungan angka kredit jabatan

fungsional dosen dapat mempermudah dosen dalam menghitung angka kreditnya;

kemudahan dalam menghitung angka kreditnya maka dosen dengan cepat dapat

naik jabatan fungsional dan pangkatnya; aplikasi perhitungan angka kredit juga

dapat mempermudah pihak Kopertis Wilayah X dalam merekap data usulan jabatan

fungsional dosen; dan adanya aplikasi tersebut juga memudahkan Tim Penilai

Angka Kredit dalam menilai usulan angka kredit jabatan fungsional dosen.

Penelitian ini menjelaskan bahwa prasarana berupa software perhitungan angka

kredit dapat mempermudah dan mempercepat proses kenaikan pangkat dosen.

Berikutnya, penelitian Sinambela (2017) “Profesionalisme Dosen dan

Kualitas Pendidikan Tinggi”. Disimpulkan bahwa profesionalisme dosen terkait

erat dengan kualitas pendidikan tinggi, mengingat bahwa dosen adalah motor

penggerak dari perkembangan intelektual dan akademik kampus; dosen yang

profesional adalah dosen yang melakukan pekerjaan mengajar dan mendidik secara

berkualitas, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal; dosen


101

yang profesional berarti dosen yang menguasai pengetahuan secara mendalam

dalam bidang atau spesialisasinya; dan profesionalitas dosen sangat menentukan

keberhasilan proses pembelajaran

Berdasarkan penelitian Sinambela (2017), dosen yang profesional tersebut

adalah dosen yang memiliki kreativitas dalam membangun dan menghasilkan karya

pendidikan, terutama karya tulis dan penelitian yang dipublikasikan dalam berbagai

jurnal, sehingga karya tersebut kemudian dapat menunjang dan mempercepat

proses kenaikan pangkat dan fungsional dosen yang bersangkutan.

Penelitian Ariwijayanti (2017) berjudul “Pengaruh Implementasi Strategi

Pengembangan Dosen dan Dukungan Organisasi Terhadap Profesionalisme Dosen:

Studi pada Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Malang”, menjelaskan

bahwa variabel strategi pengembangan dosen berpengaruh secara signifikan

terhadap profesionalisme dosen. Karena itu, setiap perguruan tinggi mestinya

memiliki cara atau strategi yang mapan dalam pengembangan karier dan

profesionalisme dosen, misalnya dalam hal kenaikan pangkat dan jabatan

fungsional dosen. Perguruan tinggi harus memiliki prosedur kenaikan pangkat yang

jelas, aturan yang tegas dan memberikan kemudahan, serta secara

berkesinambungan memberikan dorongan kepada dosen untuk pengajuan berkas

kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. Sebab, kenaikan pangkat dan jabatan

fungsional yang teratur menunjukan produktivitas karya tulis serta penelitian dosen.

Di samping itu pula, dosen yang mencukup syarat untuk kepangkatan atau jabatan

fungsional berarti telah menjaga produktivitas menulis dan menjaga dengan baik

profesionalitasnya.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, jelas apabila masalah jabatan

fungsional seorang dosen adalah masalah yang krusial dan disebabkan oleh banyak

faktor, baik faktor dari dalam tempat dia bekerja ataupun dari luar tempat dia

bekerja, tidak hanya faktor yang bersifat teknis, tetapi juga non teknis, tidak hanya

dari dalam diri pegawai atau dosen yang bersangkutan tetapi juga dari luar dirinya.

Karena itu, kenaikan jabatan fungsional dosen perlu untuk didorong dan didukung


102

oleh pimpinan, staf administrasi, dan rekan kerja, sehingga proses kenaikan jabatan

fungsional tersebut menjadi usaha bersama yang harus berhasil dilaksanakan.

2. Kerangka Dasar Teoritis

a. Manajemen

1). Pengertian Manajemen

Menurut Gomes (2002:1), manajemen berasal dari kata kerja to manage

dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan

mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:708), manajemen

diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam menggunakan sumber daya secara

efektif untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam

mencapai tujuan atau sasaran.

Pendapat lain menyatakan bahwa manajemen adalah jenis usaha pemikiran

yang khusus dari kegiatan kepemimpinan di dalam usaha untuk mencapai tujuan

organisasi (Thoha, 2005:261). Menurut Siagian (1985:5), manajemen adalah

kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Stoner (2006),

manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan

pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya

yang ada pada oerganisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya. Pendapat Stoner ini tidak terlalu jauh beda dengan pendapat dari

Handoko (2003:8) yang memberikan pengertian manajemen sebagai kegiatan untuk

mencapai suatu tujuan, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mecapai tujuan yang telah

ditetapkan.

George R. Terry (1977) dalam bukunya Principles of Management

sebagaimana yang dikutip Moekijat (2000:1), bahwa: Management is a distinct

process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed


103

to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other

resources. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk

menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan manusia-

manusia dan sumber-sumber lainnya. Selain itu, menurut Follet (2006) manejemen

adalah suatu seni, karena manajemen melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan

orang lain dan sumber-sumber daya lainnya yang memerlukan keterampilan khusus

atau seni tertentu, sehingga kegiatan tersebut akan bervariasi, tidak monoton, dan

selalu meningkatkan proses kegiatan dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

manajemen adalah suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasikan,

mengarahkan, dan mengawasi kegiatan dalam menentukan dan mencapai tujuan-

tujuan tertentu dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif

dan efisien.

2). Prinsip-prinsip Manajemen

Ada beberapa prinsip penting dari manajemen yang harus diperhatikan oleh

seorang manajer atau pimpinan agar program kerja atau kegiatan yang berada di

bawah tanggungjawabnya dapat berjalan dengan baik dan berhasil mencapai target

atau tujuan yang telah ditetapkan.

Suryosubroto (2004:6-8) menjelaskan beberapa prinsip manajemen yang

harus diperhatikan para pelaksana dan mereka yang terkait dalam suatu proses

kegiatan, antara lain berkaitan dengan kebijaksanaan yang mengandung tujuan dan

misi organisasi harus disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab

mencapainya; pekerjaan untuk mencapai tujuan harus dirinci, direncanakan dan

diatur secara sistematis; tugas, kewajiban, hak dan tanggungjawab yang mau

diserahkan pada petugas harus dirinci sejelas-jelasnya dan dipahami oleh petugas

yang bersangkutan; metode dan prosedur harus dikembangkan serta digunakan oleh

mereka yang bertanggungjawab mencapai guna tujuan organisasi; sumber daya


104

harus disediakan pada waktu diperlukan, ditempat yang diperlukan, dalam jumlah

dan mutu yang tepat; pemberian tugas dan kewajiban harus disertai wewenang yang

seimbang; struktur organisasi untuk menentukan pembagian tugas, wewenang, dan

tanggungjawab; kesatuan arah dan tujuan harus dipahami oleh semua anggota

organisasi; adanya pertanggungjawaban; dan koordinasi antar semua anggota

organisasi.

3) Fungsi-fungsi Manajemen

Banyak para ahli manajemen yang menyebutkan fungsi-fungsi manajemen

berdasarkan sudut pandang dan tinjauan mereka masing-masing. Menurut Handoko

(2003:46) fungsi-fungsi manajemen terbagi lima, yakni perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.

Perencanaan adalah kegiatan yang paling penting dalam manajemen, karena

perencanaan merupakan pedoman yang harus di pakai untuk mengarahkan semua

kegiatan dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Suryosubroto (2004:37),

perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur

pencapaian, serta sumber (manusia, materil, uang, dan waktu) yang dapat

disediakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan kegiatan organisasi

yang meliputi tahapan tertentu antara lain identifikasi masalah, perumusan masalah,

penetapan tujuan, identifikasi alternatif, pemilihan alternatif dan elaborasi.

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk menentukan, memilah, dan

memilih orang-orang atau staf untuk diberi tugas sesuai bidangnya masing-masing

dan mengalokasikan prasarana serta sarana untuk menunjang tugas mereka dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan tugas, wewenang, tanggungjawab,

tenaga kerja dan alat-alat sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang

dapat digerakkan sebagai satu kesatuan yang bulat (Siagian, 1985:7).

Pengorganisasian bertujuan untuk mengatur tugas, tanggungjawab, dan wewenang

setiap komponen organisasi sehingga terjadi kerjasama antar komponen dan


105

hubungan kerja secara teamwork dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan

efisien.

Penyusunan personalia merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh

manajer atau pemimipin organisasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ogranisasi

dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Penyusunan personalia disesuaikan

dengan keperluan organisasi yang telah dirancang dalam pengorganisasian

sehingga tidak terjadi kelebihan personalia atau tumpang tindih pekerjaan. Menurut

Handoko (2003:233), penyusunan personalia adalah kegiatan organisasi meliputi

penarikan, penempatan, pelatihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

Pengarahan adalah kegiatan untuk membuat semua anggota kelompok mau

bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan

perencanaan dan pengorganisasian. Pengarahan sebagai upaya untuk

mempengaruhi, mendorong, mengajak orang lain untuk bekerja, berpikir, bersikap,

dan bertindak dalam mencapai tujuan. Menurut Arikunto (2001:27) agar

pelaksanaan pengarahan ini berjalan dengan baik maka perlu dilakukan dua hal,

yakni melaksanakan orientasi tentang pekerjaan yang harus dilakukan individu

maupun kelompok dan memberikan petunjuk umum dan petunjuk khusus baik lisan

maupun tertulis, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan berasal dari kata control dalam Bahasa Inggris yang berarti

mengawasi, mengendalikan, dan mengatur. Pengawasan ini perlu dilakukan untuk

memberikan perbandingan antara pekerjaan yang seharusnya dengan yang

dilaksanakan apakah sudah tercapai atau perlu perbaikan-perbaikan dalam

mencapai tujuan. Pengawasan adalah menentukan hal-hal yang telah dicapai,

artinya menilai hasil pekerjaan, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan

pembetulan sedemikian rupa sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan

(Moekijat, 2000:55).

b. Tenaga Fungsional Dosen

1). Dosen


106

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

utama yang harus dilakukan, mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 28 menjelaskan bahwa dosen adalah pendidik

profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama adalah

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 39 dinyatakan pula bahwa sebagai pendidik,

dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat.

Disimpulkan bahwa dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan

dan keahliannya diangkat oleh pemerintah atau penyelenggara perguruan tinggi

dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Ia

mempunyai pengaruh langsung terhadap proses belajar mahasiswa. Kualitas proses

dan hasil belajar pada akhirnya ditentukan oleh mutu pertemuan antara dosen dan

mahasiswa. Ilmu mereka, baik yang empirik maupun yang rasional, serta berbagai

keterampilan yang dimilikinya akan dipergunakan sebagai alat pengembangan

sikap keilmuan mahasiswanya.

Terkait dengan pengembangan dan mutu dosen, setidaknya ada dua kata

kunci penting, yakni profesional dan kompetensi. Sebagaimana dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesional yang


107

dimaksudkan dalam konteks di atas adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1 ayat 4). Sedangkan

kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam

melaksanakan tugas keprofesionalannya (Pasal 1 ayat 10). Kompetensi tersebut

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 ayat

1).

Diyakini bahwa tingkat penguasaan kompetensi dosen menentukan kualitas

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam

kegiatan profesional dosen. Dosen yang berkompeten untuk melaksanakan

tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik,

profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktik pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2). Tugas Keprofesionalan Dosen

Dosen adalah suatu jabatan profesi, yakni suatu bidang pekerjaan yang

bersifat khusus dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas

yang sudah ditentukan. Jabatan profesi berarti jabatan yang mempunyai keahlian

dan tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Itulah kenapa hanya orang-orang

tertentu yang memenuhi persyaratan dan memenuhi kualifikasi akademik yang

ditentukan saja yang dapat diangkat dan menjadi dosen.

Menurut Saud (2009:15) ada beberapa ciri dan syarat bidang pekerjaan yang

dianggap profesi dan bersifat profesional, antara lain bahwa pekerjaan tersebut

lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan

kepentingan pribadi; seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu

yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep dalam mendukung keahliannya;


108

memiliki kualifikasi tertentu dan mampu mengikuti perkembangan dalam

pertumbuhan jabatan; memiliki kode etik, membutuhkan suatu kegiatan intelektual

yang tinggi; adanya organisasi profesi; memberikan kesempatan untuk kemajuan,

spesialisasi, dan kemandirian; serta memandang profesi sebagai suatu karier hidup.

Pada hakikatnya tugas seorang dosen di samping menyampaikan ilmu

pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya, adalah membangun peradaban

masyarakatnya. Dalam konteks ini, salah satu dari fungsi dosen adalah

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan

nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu,

cakap kreatif mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan

bertanggungjawab.

Sementara, sesuai dengan keputusan dari Menteri Koordinator dan

Pengawasan Pembangunan (Menko Wasbang) Nomor

38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka

Kreditnya, tugas utama dosen adalah melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan

Tinggi dengan beban kerja minimal sepadan dengan 12 SK dan maksimal 16 SK

setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya sebagai bentuk

tanggungjawab dan akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku

kepentingan. Untuk menjamin kesinambungan dan kesesuain tugas dosen tersebut,

maka pelaksanaan tugas dosen tersebut haruslah dievaluasi dan dilaporkan secara

periodik. Maksudnya, dosen sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama

mengajar tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan

pengajaran pada perguruan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Kemudian, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setidaknya ada tiga bidang yang menjadi

tugas utama seorang dosen dan sekaligus pula sebagai perwujudan dari konsep

tridharma perguruan tinggi, yakni bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian

atau karya tulis ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.


109

Menurut Oemar Hamalik (1991:15), tugas-tugas seorang dosen di

perguruan tinggi meliputi tugas dalam pendidikan dan pengajaran; penelitian;

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kepada lembaga perguruan tinggi

bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat

mahasiswa dalam proses pendidikan; tugas untuk membantu kelancaran

perkuliahan, ujian-ujian, dan tugas lainnya yang dibebankan oleh kampus.

Tentu saja, dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, dosen terikat dan

tidak dapat lepas dari nilai-nilai falsafah, moral, dan etika yang berlaku pada

masyarakat umumnya. Karena itu dosen semestinya senantiasa mengikuti

perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dan senantiasa selalu

mengaktualkan ilmunya, serta mengintegrasikan ilmunya tersebut dengan

perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

3). Peningkatan Mutu Dosen

Pengembangan profesionalisme dosen merupakan program yang sangat

penting dan mendesak dilakukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi di

Indonesia. Dalam konteks meningkatkan mutu perguruan tinggi dimaksud,

program-program pengembangan profesi dosen merupakan bagian tak terpisahkan

dari program pengembangan perguruan tinggi secara umum, sebab keberhasilan

dari program tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas perguruan tinggi itu

sendiri. Karena itu, program-program tersebut perlu diimplementasikan secara

teratur dan berkesinambungan agar betul-betul tercipta para dosen yang berkualitas

tinggi dan mampu mendorong kemajuan perguruan tinggi.

Beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan yang termasuk

dalam kategori pembinaan dosen, seperti penataran khusus untuk semua dosen

baru. Bahkan universitas-universitas tertentu mendirikan pusat pelatihan khusus

dosen dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan dosen dalam level

regional maupun nasional (Miarso, 2009).


110

Ada beberapa kegiatan penting dan program pengembangan

profesionalisme dosen yang dapat dilakukan, misalnya: penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan yang bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan para dosen;

pendirian lembaga atau pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan profesi

akademis, kerjasama ilmiah dengan perguruan tinggi lain, baik berupa pertukaran dosen,

riset bersama (join research), maupun program double degree (Romli, 2009:14).

Menurut Nur Syam (2010), pengembangan profesi dosen meliputi empat

kompetensi utama, yakni kompetensi yang berhubungan pedagogis atau

kemampuan dosen mengelola pembelajaran; kompetensi kepribadian atau standar

kewibawaan, kedewasaan, dan keteladanan; kompetensi profesionalitas atau

kemampuan dosen untuk menguasai content dan metodologi pembelajaran; dan

kompetensi sosial atau kemampuan dosen untuk melakukan komunikasi sosial, baik

dengan mahasiswa maupun masyarakat luas.

Romli (2009:5-7) merumuskan tujuh bidang program pengembangan mutu

dosen yang harus dilakukan, yakni pengembangan kompetensi pedagogis;

kompetensi teknik informasi; kompetensi manajemen; kompetensi kurikulum;

kompetensi ilmiah (riset dan publikasi); kompetensi evaluasi; dan pengembangan

kompetensi personal.

Sejatinya program pengembangan integritas personal dosen tidak harus

selalu mengacu pada program yang disiapkan oleh perguruan tinggi, tapi juga

membutuhkan inisiatif internal dan usaha keras dari dalam diri masing-masing

dosen untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya secara kreatif dan mandiri.

4). Jabatan Fungsional Dosen, Angka Kredit, dan Penilaiannya

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur

Sipin Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat

mandiri. Jabatan fungsional pada hakikatnya adalah jabatan teknis yang tidak


111

tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas

pokok dalam organisasi pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil

terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan oleh

Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan

memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang

selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan fungsional.

Adapun angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dipenuhi dan capai oleh jabatan

fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh

setiap jabatan fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas

penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas utama.

Tugas utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (job

description) yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas penunjang tugas pokok

adalah kegiatan-kegiatan jabatan fungsional di luar tugas pokok yang pada

umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional

harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang

ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-

banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar

pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya

dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang. Angka kredit ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan prinsip otonomi, akuntabilitas dan penjaminan mutu

serta digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat

fungsional.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Rancangan Penelitian


112

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode

deskriptif. Menurut Moleong (2013:11), penelitian deskriptif adalah penelitian

yang menghasilkan data-data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan data-data

yang berupa angka-angka. Data tersebut berasal dan diolah dari naskah wawancara,

catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan

dokumen resmi lainnya.

Menurut Creswell (1994:39), pendekatan kualitatif adalah pendekatan

untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif

(misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai

sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan

tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap

politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau gabungan dari keduanya konstruktif

partisipatori. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif

bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

2. Lokasi Penelitian

Locus penelitian ini adalah sekretariat atau kantor Kopertais Wilayah XI

Kalimantan yang beralamat di Komplek UIN Antasari, Jl. A. Yani Km 4,5

Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin (70235) yang menjadi koordinator dalam

mengelola dan memproses atau melakukan pemberkasan persyaratan dan usulan

penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen.

Dipilihnya Kopertais Wilayah XI Kalimantan sebagai tempat penelitian, karena

Kopertais adalah lembaga yang menjadi ujung tombak dalam memfasilitasi proses

penyelenggaraan perguruan tinggi kegamaan Islam swasta di seluruh Indonesia dan

secara khusus memliki tugas dan fungsi dalam mengembangkan pengelolaan

lembaga; Kopertais memaksimalisasi fungsi Pengawasan, Pengendalian dan

Pembinaan (Wasdalbin); dan Kopertais melakukan pengelolaan kelembagaan

PTAIS serta peningkatan SDM PTAIS. Pembinaan dan peningkatan SDM PTAIS

terkait dengan para dosen yang umumnya berstatus sebagai dosen kontrak atau


113

swasta. Sehingga untuk melakukan pembinaan terhadap karir dan profesionalitas

mereka, maka dalam hal jabatan fungsional, status mereka dipersamakan dengan

dosen PNS melalui proses dan pengusulan angka kredit jabatan fungsional.

Penelitian dilakukan terhadap sejumlah pimpinan dan staf Kopertais

Wilayah XI Kalimantan yang bertanggungjawab dan membidangi urusan penilaian

angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen serta Tim Penilai yang telah

ditetapkan. Karena, mereka mengetahui secara langsung proses pengelolaan usul

penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen, faktor-faktor yang

mempengaruhi pengelolaan usul penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan

fungsional dosen solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam

pengelolaan usul penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen

di lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data-data yang

diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan sistem penilaian angka kredit dosen di

lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan, baik tentang proses pengelolaan

penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen, faktor-faktor yang

mempengaruhi pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan

fungsional dosen, maupun solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang

ada dalam proses pengelolaan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan

fungsional dosen dimaksud, terdiri dari tiga teknik utama, yakni observasi,

wawancara, dan studi dokumenter.

Penerapan ketiga teknik pengumpulan data dimaksud, antara teknik yang

satu dengan teknik yang lainnya tidak saling terpisah, tetapi saling berkaitan dan

saling mendukung untuk menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan.

Sehingga, data yang diperoleh dari suatu teknik disalingsilangkan (tringulasi)

dengan data yang diperoleh melalui metode yang lain, sehingga menghasilkan data

yang dapat dipercaya (valid) dan sesuai dengan kenyataan (reliabel).


114

D. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Kopertais Wilayah XI Kalimantan

Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta atau disingkat

menjadi Kopertais adalah lembaga yang menjadi ujung tombak dalam

memfasilitasi proses penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di

seluruh Indonesia. Secara khusus, Kopertais memiliki tugas dan fungsi dalam

mengembangkan pengelolaan kegiatan akademik pengajaran di perguruan tinggi

keagamaan Islam swasta, yakni: memaksimalisasi fungsi Pengawasan,

Pengendalian dan Pembinaan (Wasdalbin); melakukan pengelolaan kelembagaan

Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS); serta peningkatan sumber daya

manusia PTAIS. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia PTAIS terkait

dengan para dosen yang umumnya berstatus sebagai dosen kontrak atau swasta.

Sehingga untuk melakukan pembinaan terhadap karir dan profesionalitas mereka,

maka dalam hal jabatan fungsional, status mereka pun dipersamakan dengan dosen

PNS melalui proses dan pengusulan angka kredit jabatan fungsional.

Semula, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor

Dj.I/494/2007, tentang Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Kopertais, telah

ditetapkan 13 Kopertais di seluruh wilayah di Indonesia, meliputi 34 provinsi,

dengan wilayah tugasnya masing-masing. Kopertais Wilayah XI Kalimantan

merupakan salah satu dari 13 Kopertais yang telah ditetapkan beradaannya di

Indonesia di mana dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kedudukannya tersebut

berada langsung di bawah Rektor UIN Antasari Banjarmasin selaku Ketua atau

Koordinator. Karenanya, Rektorlah yang menjadi Koordinator dari seluruh

Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta tersebut. Sekretariat Kopertais Wilayah XI

Kalimantan beralamat di Komplek UIN Antasari, Jl. A. Yani Km 4,5 Kelurahan

Kebun Bunga Banjarmasin, Kode Pos 70235, Telepon/Faksimil: 0511-3258103

Website: http://kopertais.uin-antasari.ac.id/


115

Kopertais Wilayah XI Kalimantan membawahi seluruh PTAIS dan

perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Keagamaan yang ada di

Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, dan Kalimantan Utara. Karena itu, ruang lingkup wewenang dan tugas

pembinaan dari Kopertais Wilayah XI Kalimantan meliputi pula perguruan tinggi

swasta yang bersifat umum, namun memiliki Fakultas Agama Islam atau

menyelenggarakan Program Studi Keagamaan Islam.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (Kepmenag) Nomor 155 Tahun

2004 tentang Koordinator PerguruanTinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) dan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/494/2007, tentang

Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Kopertais, Kopertais dirumuskan sebagai

suatu lembaga yang membantu Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam

dalam melakukan fungsi dan teknis pengawasan pengendalian mutu serta

pembinaan dan pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS)

dalam bidang kelembagaan, akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, maupun

bidang-bidang terkait. Berikutnya, keberadaan, tugas, fungsi, mekanisme,

wewenang, dan kedudukan Kopertais, diperkuat lagi berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/494/2007 Tahun 2007.

2. Proses Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen

Masalah kenaikan jabatan fungsional dosen merupakan masalah yang

sangat krusial bagi seluruh dosen, terlebih bagi dosen yang berstatus swasta dan

bertugas di PTAIS pula. Mengingat hal tersebut, maka bidang yang menangani

kepangkatan di Kopertais Wilayah XI Kalimantan berusaha semaksimal mungkin

dalam mengelola urusan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dosen

tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tenaga administrasi

Kopertais Wilayah XI Kalimantan yang menangani masalah pengelolaan penilaian

angka kredit dosen PTAIS, didapatkan penjelasan bahwa dalam rangka pengelolaan


116

penilaian angka kredit dosen PTAIS untuk kenaikan jabatan fungsional dosen, ada

beberapa hal penting yang telah diatur sebagai mekanisme kerja dalam mengelola

penilaian angka kredit dimaksud, misalnya: menetapkan aturan dan sejumlah

persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen yang hendak mengusulkan penilaian

angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsionalnya; menetapkan Tim Penilai

mencakup kelengkapan berkas dan karya tulis ilmiah yang dihasilkan dosen

sebagai salah satu persyaratan yang diwajibkan; pengaturan jadwal atau waktu

persidangan/rapat pembahasan berkas usulan yang masuk; proses dan pemberkasan

usulan pengajuan; dan dokumentasi serta pengarsipan berkas usulan yang telah

diproses.

Secara khusus, dalam rangka pengelolaan penilaian angka kredit bagi dosen

PTAIS dengan beberapa kegiatan utamanya, maka Kopertais Wilayah XI

Kalimantan telah menetapkan kebijakan penting yang terdiri tiga tahapan untuk

memproses usulan penilaian angka kredit yang telah diajukan, yakni tahapan pra

penilaian, tahapan penilaian, dan tahapan pasca penilaian.

a. Tahap Pra Penilaian Angka Kredit

Pada tahap pra penilaian Angka Kredit ini, setiap berkas pengusulan

penilaian angka kredit yang masuk diproses sesuai mekanisme yang diatur. Berkas

pengusulan masuk ke bagian sekretariat pemerosesan untuk didata dan dicatat pada

buku berkas usul dosen PTAIS. Selanjutnya, setelah berkas usul masuk dan dicatat,

oleh tenaga adminsitrasi yang bertugas, berkas tersebut kemudian diklasifikasikan

berdasarkan asal daerah atau provinsi PTAIS pengusul sebelum dicadangkan

tanggal penilaiannya oleh Tim Penilai.

Sebelum berkas usulan dinyatakan lengkap dan memenuhi semua

persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan dan kemudian

diajukan ke Tim Penilai, maka segala kelengkapan berkas pengusulan penilaian

angka kredit tersebut terlebih dahulu dicek oleh Tim Administrasi Kopertais

Wilayah XI Kalimantan. Bagian yang dicek oleh Tim Administrasi meliputi empat


117

hal, yakni surat pengantar dari PTAIS pengusul; daftar usul penetapan angka kredit

jabatan akademik dosen yang telah dibuat dan diajukan yang memuat sejumlah

aspek penilaian; lembar penilaian dari teman sejawat terhadap karya tulis yang

disertakan, dan lembar pengesahan atau validasi terhadap karya tulis yang diajukan.

Berkas usulan beserta dengan surat pengantar dari pimpinan PTAIS dosen

pengusul harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen administrasi, antara lain:

fotocopy SK pengangkatan pertama sebagai dosen (dari Pengurus Yayasan)

sekaligus Nomor Induk Dosen Yayasan, fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK)

terdahulu, fotocopy SK fungsional dosen terakhir, fotocopy NIDN, fotocopy ijazah

terakhir (bagi mereka yang baru selesai studi), dan daftar riwayat hidup. Dokumen

selanjutnya yang juga harus disertakan adalah daftar kegiatan pendidikan dan

pengajaran, penelitian atau karya tulis ilmiah, pengabdian pada masyarakat, dan

daftar kegiatan penunjang tugas dosen atau penunjang Tridharma Perguruan

Tinggi.

Berkenaan dengan perhitungan angka kredit ini, setiap dosen PTAIS yang

mengajukan usul penilaian angka kredit ke Kopertais Wilayah XI Kalimantan harus

terlebih dahulu mengisi surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma

dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi serta Daftar Usul Penetapan Angka

Kredit (DUPAK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam usul penetapan angka

kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen. Dalam hal ini, biasanya

para dosen telah membuat dan mengisi secara lengkap untuk penilaian angka kredit

yang diajukan. Lembar tersebut adalah daftar usul penetapan angka kredit jabatan

akademik dosen yang memuat sejumlah aspek penilaian sesuai dengan periode

penilaian yang daijukan. Aspek penilaian dimaksud terdiri dari sejumlah kegiatan

yang dilakukan oleh pengusul sebagai prestasi atau kinerja dalam melaksanakan

Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup empat bidang utama, yakni Bidang A

Pendidikan dan Pengajaran, Bidang B Karya Tulis Ilmiah, Bidang C Pengabdian

Masyarakat, dan Bidang D Penunjang Tugas Dosen. Prestasi atau kinerja dalam

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi ini dihargai dalam bentuk angka kredit,


118

karenanya akumulasi dari angka kredit tersebut harus memenuhi jumlah tertentu

sesuai batas minimal dari jabatan fungsional dosen.

Acuan yang dipakai dalam penyusunan dan perhitungan angka kredit ini,

dosen pengusul harus berpedoman pada buku petunjuk teknis Pedoman

Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen

yang telah diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan, setiap dosen pengusul penilaian

angka kredit diharuskan untuk memenuhi perhitungan komponen penilaian untuk

masing-masing jabatan fungsional dosen. Komponen penilaian dalam jabatan

akademik dosen terdiri dari unsur utama yang meliputi: pendidikan (meliputi

pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan (pengajaran)), penelitian (meliputi

pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains/teknologi/seni/sastra),

dan pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang yang merupakan kegiatan

pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Jumlah angka kredit kumulatif minimal

yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan

akademik paling sedikit dibutuhkan angka kredit 90% (sembilan puluh persen) dari

unsur utama tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan. Dalam penilaian kegiatan yang

dilakukan untuk usul pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik dalam

hal-hal tertentu diberlakukan batas maksimal yang diakui pada komponen-

komponen tertentu. Batas maksimal diberlakukan dengan tujuan untuk

mendistribusikan tugas pokok dan fungsi dosen pada setiap sub unsur-unsur

kegiatan dalam satu unsur kegiatan maupun pendistribusian untuk masing-masing

unsur dan pada strata pendidikan (diploma/sarjana, magister dan doktor). Untuk

dapat menduduki jenjang jabatan akademik dan atau pangkat tertentu, dosen wajib

memenuhi angka kredit kumulatif dengan distribusi unsur utama dan penunjang

tertentu.


119

Apabila semua persyaratan administrasi pengusul, komponen penilaian dan

pengisian lembar penilaian sudah dinyatakan lengkap oleh Tim Administrasi

Kopertaias Wiayah XI, berikutnya berkas usulan tersebut dimasukkan dalam daftar

penilaian dan diajukan kepada Tim Penilai. Tetapi apabila berkas usualan penilaian

angka kredit fungsional dosen yang diajukan belum lengkap, maka biasanya berkas

tersebut dikembalikan lagi kepada dosen yang bersangkutan melalui PTAIS

pengusul. Pemberitahuan kekurangan dokumen dari berkas pengusul oleh

Kopertais Wilayah XI Kalimantan dilakukan dengan pemberitahuan melalui

telepon dan surat resmi yang dikirmkan melalui pos atau faksimil. Estimasi atau

durasi waktu untuk melengkapi kembali berkas atau dokumen adalah 30 hari.

Setelah berkas dilengkapi dan dicek kembali oleh Tim Administrasi kemudian

dinyatakan lengkap, maka berkas tersebut segera diajukan kepada Tim Penilai

Jabatan Fungsional Dosen Kopertais Wilayah XI Kalimantan untuk dinilai.

b. Tahap Penilaian Angka Kredit

Tahapan berikutnya dari pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan

fungsional dosen pada Kopertaias Wilayah XI Kalimantan adalah Tahap Penilaian

Angka Kredit dari berkas dan dokumen-dokumen kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi yang telah diajukan oleh dosen pengusul. Hal-hal penting yang dilakukan

dalam tahapan ini antara lain adalah pembentukan Tim Penilai, Pengaturan Jadwal

Penilaian, dan Prinsip Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Sesuai ketentuan, bahwa proses Penilaian Jabatan Akademik Dosen adalah

penilaian terhadap prestasi kerja dosen yang digunakan untuk usul pengangkatan

pertama atau untuk kenaikan jabatan akademik yang diwujudkan dalam bentuk

angka kredit. Penilaian dilakukan setelah dosen yang bersangkutan dinyatakan

layak untuk dipromosikan naik pangkat/jabatan dan memenuhi jumlah angka kredit

kumulatif paling rendah yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.

Pada dasarnya penilaian prestasi dosen dilakukan oleh pejabat yang

berwenang dan dibedakan menjadi dua kelompok. Untuk jabatan akademik Asisten


120

Ahli dan Lektor, maka proses penilaian terhadap komponen pendidikan dan

pengajaran, komponen penelitian atau karya tulis ilmiah, pengabdian kepada

masyarakat, dan unsur penunjang yang diusulkannya dilakukan secara otonom oleh

Kopertais. Adapun pejabat yang berwenang melakukan prestasi kerja dosen untuk

pengangkatan/kenaikan jabatan akademik jejang ini adalah Rektor UIN Antasari

Banjarmasin selaku Ketua Koordinator PTAIS Wilayah XI Kalimantan atau pejabat

yang ditunjuk bagi Perguruan Tinggi Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah

atau masyarakat. Sedangkan untuk jabatan Akademik Lektor Kepala dan Profesor,

maka semua unsur atau komponen yang meliputi bidang pendidikan dan

pengajaran, penelitian atau karya tulis ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan

unsur penunjang, penilaian dilakukan oleh Kopertis dan Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk.

Dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, pejabat yang berwenang,

yang dalam hal ini adalah Ketua Koordinator PTAIS Wilayah XI Kalimantan atau

Rektor UIN Antasari Banjarmasin dalam melakukan penilaian terhadap berkas atau

dokumen pengusulan angka kredit untuk jabatan fungsional dosen PTAIS tersebut,

dibantu oleh sebuah Tim Penilai. Tim Penilai dibentuk dan diangkat oleh Ketua

Kopertais untuk melakukan penilaian angka kredit dosen yang telah mengajukan.

Selanjutnya, tim ini disebut dengan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Jumlah Anggota Tim Penilai

sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan keperluan dan jumlah dosen yang

dinilai, biasanya terdiri dari 10 sampai 20 orang. Tim Penilai terdiri dari

penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.

Untuk memenuhi ketentuan tentang Tim Penilai ini, maka Kopertais

Wilayah XI Kalimantan telah menetapkan 17 orang personalia Tim Penilai

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor UIN Antasari Banjarmasin/Ketua

Kopertais Wilayah XI Kalimantan Nomor 177 Tahun 2019 tanggal 23 Maret 2019

tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Evaluasi Karya Ilmiah Dosen Kopertais

Wilayah XI Kalimantan. Tugas Tim Penilai, sebagaimana yang dimaksudkan


121

dalam SK adalah: Melaksanakan persidangan dan penilaian terhadap usulan angka

kredit dosen di lingkungan Kopertais Wilayah XI Kalimantan; Melaksanakan

penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Angka Kredit dosen di lingkungan

Kopertais Wilayah XI Kalimantan; serta menyusun dan menyampaikan laporan

secara tertulis kepada Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan (Rektor UIN

Antasari Banjarmasin) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agar proses penilaian dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai

dengan target dan estimasi waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum

dalam SOP Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, maka Tim Penilai

telah membuat kesepakatan dalam pengaturan jadwal tetap bersidang untuk

melaksanakan penilaian angka kredit, yakni setiap hari Senin dan Rabu dalam satu

minggu.

Penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Kopertais Wilayah XI

Kalimantan dilakukan secara prosedural dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian

yang objektif, akuntabel, terbuka, dan bertanggungjawab. Di mana dalam

melakukan penilaian, setiap anggota Tim Penilai mencermati secara detail berkas

pengusulan yang diajukan. Sehingga penilaian angka kredit jabatan fungsional

dosen dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku

serta memenuhi rasa keadilan bagi setiap dosen PTAIS yang telah mengajukan usul

kenaikan jabatan fungsionalnya.

c. Tahap Pasca Penilaian Angka Kredit

Tahapan terakhir dari pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan

fungsional dosen pada Kopertais Wilayah XI Kalimantan adalah penetapan hasil

penilaian, sesuai dengan yang disepakati dan telah diproses oleh Tim Penilai.

Penetapan hasil penilaian angka kredit dari setiap usulan yang telah dinilai

dan memenuhi persyaratan, oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini

dilakukan oleh Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan merupakan langkah lanjut

dari proses penilaian. Karena itu, untuk berkas usul yang sudah dinilai segera


122

ditetapkan dan dibuatkan SK penetapan persetujuannya. Untuk dosen PTAIS yang

mengusul jabatan Asisten Ahli dan Lektor, maka penetapan penilaian angka kredit

ditetapkan oleh Ketua Kopertais Wilayah XI Kalimantan. Sedangkan penetapan

hasil penilaian angka kredit untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar ditetapkan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama atau pejabat lain yang

ditunjuk bagi perguruan tinggi agama yang diselenggarakan masyarakat di

lingkungan Kopertais.

Persetujuan dan keputusan penetapan angka kredit yang sudah ditetapkan

oleh Tim Penilai adalah keputusan akhir, karena itu maka pada prinsipnya tidak

dapat diajukan keberatan, karena hasil dari penilaian dan ketetapan tersebut

digunakan untuk pertimbangan dalam pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan

dan/atau kenaikan pangkat dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Berkas usul penilaian angka kredit fungsional dosen yang yang sudah

selesai dilakukan, oleh salah seorang administrator dari Tim Penilai segera dicatat

dalam buku rekapitulasi hasil persidangan penilaian angka kredit dosen PTAIS.

Setelah itu, barulah nanti dilanjutkan dengan pembuatan SK penetapan hasil atau

persetujuan kenaikan jabatan fungsional dosen pengusul.

3. Kendala Proses Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, didapatkan banyak

hambatan, kendala, atau fakor-faktor mempengaruhi proses pengelolaan penilaian angka

kredit untuk jabatan fungsional dosen yang telah dilaksanakan oleh Kopertais Wilayah XI

Kalimantan. Kendala tersebut mengakibatkan pengelolaan penilaian angka kredit

jabatan fungsional dosen dirasakan belum optimal. Hal ini, tidak hanya dirasakan

secara langsung oleh dosen pengusul tetapi juga dirasakan oleh tenaga administrasi

Kopertais Wilayah XI Kalimantan, karena berdampak kepada keterlambatan proses

kenaikan jabatan fungsional dosen pengusul dan keterlambatan tidak lanjut tenaga


123

administrasi terhadap berkas atau dokumen penilaian angka kredit yang ada untuk

didata atau diarsipkan.

Di antara kendala tersebut adalah: sering terlambatnya usulan dari fakultas-

fakultas atau PTAIS asal dosen bersangkutan; kurang lengkapnya berkas

persyaratan dan dokumen angka kredit yang diajukan; kurangnya kemampuan dan

jumlah tenaga administrasi dalam memproses kenaikan pangkat dan jabatan

fungsional dosen pengusul; kurangnya sarana dan prasarana kerja yang dimiliki

atau tersedia bagi tenaga administrasi Kopertais Wilayah XI Kalimantan yang

bertugas di bidang penilaian angka kredit tersebut; kurangnya pemahaman dosen

sendiri terhadap persyaratan kenaikan jabatan fungsional ketika mengajukan usul

penilaian angka kredit; adanya peraturan dan petunjuk pelaksanaan (juklak)

kenaikan jabatan fungsional dosen yang bisa berubah; kurangnya pemahaman para

dosen terhadap peraturan penilaian angka kredit dosen; rendahnya motivasi tenaga

administrasi dalam mengurus kenaikan jabatan fungsional dosen; rendahnya

motivasi dosen untuk mengurus kenaikan jabatan fungsionalnya; tingkat

pendidikan tenaga administrasi yang masih rendah; dan persyaratan untuk kenaikan

jabatan fungsional dosen semakin diperketat terutama untuk jabatan fungsional

guru besar.

Berdasarkan data di atas, maka kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan

sistem pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen yang telah

dilaksanakan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan bisa ditinjau dari tiga aspek, yakni dari

aspek tenaga administrasi Kopertais yang menangani berkas, dokumen, dan usulan

penilaian angka kredit; Tim Penilai yang melakukan penilaian; dan dosen PTAIS yang

mengajukan usul penilaian angka kredit jabatan fungsionalnya. Kemudian dilihat dari

adanya faktor-faktor tersebut, baik dari aspek tenaga administrasi Kopertais yang menjadi

pelaksana keadministrasian dalam proses penilaian, Tim Penilai yang melakukan

penilaian, maupun dosen PTAIS yang mengajukan usul penilaian angka kredit, maka bisa

jadi merupakan penghambat atau kendala yang mempengaruhi proses pengelolaan

penilaian angka kredit dosen PTAIS yang mengajukan usulan.


124

Dalam konteks pengelolaan penilaian angka kredit ketiga komponen tersebut

tentu saja memberikan pengaruh yang signifikan. Misalnya untuk tenaga struktural

Kopertais Wilayah XI Kalimantan, ketersediaan jumlah tenaga yang membidangi urusan

atau bagian penilaian dan kenaikan jabatan fungsional dosen PTAIS yang terbatas akan

menjadi permasalahan tersendiri, termasuk pula kemampuan dan kinerja mereka dalam

bekerja, volume kerja yang terlalu banyak, dan atau sarana serta prasarana yang tersedia

untuk menunjang pekerjaan mereka.

Tenaga struktural atau tenaga administrasi di Kopertais Wilayah XI Kalimantan

berjumlah 5 orang, 2 orang berstatus PNS dan 3 orang berstatus tenaga honor (kontrak).

Tenaga administrasi yang menangani urusan penilaian angka kredit dosen PTAIS hanya

ada 2 orang, 1 orang berstatus PNS dan 1 orang berstatus kontrak. Jumlah ini tentu saja

sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen PTAIS yang harus

dilayani. Karena, idealnya jumlah tenaga administrasi yang menangani bidang penilaian

angka kredit jabatan fungsional dosen ini berjumlah 5 orang untuk menangani masing-

masing provinsi asal PTAIS. Misalnya, Kalimantan Selatan, karena jumlah PTAIS banyak

perlu ditangani oleh 2 orang tenaga administrasi; Kalimantan Tengah ditangani oleh 1

orang tenaga administrasi; Kalimantan Barat ditangani oleh 1 orang tenaga administrasi;

dan gabungan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ditangani oleh 1 orang tenaga

administrasi.

Belum lagi aspek yang menyangkut pemahaman tenaga administrasi Kopertais

Wilayah XI Kalimantan terhadap proses, tatacara, atau prosedur dalam mengelola

penilaian angka kredit dosen, termasuk tatacara dan segala persyaratan pengusulan

kenaikan jabatan fungsional dosen atau penilaian angka kredit serta perlakuan

terhadap dokumentasi dan berkas pengusulan tersebut sesudah selesai dinilai. Hal

ini, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan tenaga administrasi, karena dari 2

orang tenaga administrasi yang ada, terutama tenaga administrasi yang berstatus PNS

yang menjadi penanggungjawab utama menyangkut penilaian angka kredit jabatan

fungsional dosen di Kopertais Wilayah XI Kalimantan hanya berlatarbelakang pendidikan

tamatan SMA, sedangkan tenaga administrasi yang berstatus kontrak sudah sarjana (S1).


125

Volume kerja yang harus diselesaikan oleh 2 orang tenaga administrasi tersebut,

berkaitan dengan urusan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen di Kopertais

Wilayah XI Kalimantan cukup padat, sehingga dalam menyelesaikan berkas penilaian yang

masuk di Kopertais melewati batas atau estimasi waktu dari target yang ditentukan.

Sementara, sarana dan prasarana bekerja yang mereka perlukan juga kurang mendukung

optimalitas dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Secara khusus bidang yang menangani

masalah penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen di Kopertais Wilayah XI

Kalimantan tidak memiliki unit komputer dan printer sebagai sarana pendukung. Mereka

juga tidak memiliki ruangan dan lemari penyimpanan berkas-berkas yang sudah selesai

diproses. Sebagai sarana pendukung, idealnya dalam bekerja tenaga administrasi

memiliki masing-masing komputer, ruang penyimpanan, dan lemari penyimpanan,

minimal 2 lemari.

Adapun untuk Tim Penilai, dalam rangka pengelolaan penilaian angka kredit

jabatan fungsional dosen, yang menjadi hambatan bagi mereka adalah berkaitan dengan

jumlah personalia yang tidak sebanding dengan jumlah dosen yang ditangani, volume

kerja yang cukup tinggi, dan ketersediaan waktu yang terbatas.

Kemudian, ditinjau dari aspek dosen PTAIS yang telah mengajukan usul kenaikan

jabatan akademik atau penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen, ada tiga

hambatan yang bisa diidentifikasi, yakni hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan

administrasi.

Hambatan struktural adalah hambatan yang terkait dengan peraturan dan

kewenangan kelembagaan dalam menangani penilaian angka kredit jabatan fungsional

dosen, yang dalam hal ini antara Kemenag dan Kemenristek Dikti. Bagi bagi dosen-dosen

PTAIS yang berada di bawah Kemenag harus melalui kedua lembaga dalam pemerosesan

usul mereka, sehingga memerlukan proses yang lebih panjang dan waktu yang lebih lama,

karena harus melewati dua kementerian yang berbeda. Hal ini terutama dialami oleh

dosen PTAIS yang mengajukan usul kenaikan jabatan fungsional dosen mereka ke Lektor

Kepala dan Guru Besar. Karena, jabatan fungsional dosen Lektor Kepala dan Guru Besar

sebagaimana peraturan harus dinilai dan ditetapkan di Jakarta oleh Kemenristik Dikti atau

Kemenag. Sehingga, dalam hal pengajuan berkas sering mengalami keterlambatan, baik


126

pengajuan yang ditujukan ke Kemenag maupun ke Kemenristek Dikti untuk fungsional

Lektor Kepala atau Guru Besar. Keterlambatan dalam proses penilaian angka kredit

fungsional dosen tersebut tersebut terkadang juga disebabkan oleh keterlambatan

pengiriman berkas usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dari

PTAIS asal sendiri ke Kopertais Wilayah XI Kalimantan, atau dari Kopertais

Wilayah XI Kalimantan ke Kemenag di Jakarta, dan dari Kemenag Jakarta ke

Kemenristek Dikti.

Hambatan kultural adalah hambatan yang berkaitan dengan kebiasaan dosen

pengusul dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang

penulisan karya ilmiah atau penelitian sebagai salah satu bagian penting yang

menjadi tugas utama mereka, di mana dalam bidang ini kebanyakan dosen dianggap

kurang produktif. Dengan kata lain ada beberapa masalah menyangkut bidang

karya tulis ini yang umumya dialami dosen, misalnya menjadi kebiasaan banyak

dosen untuk lebih banyak berbicara daripada menulis; dosen lebih suka mengajar

daripada meneliti; rendahnya kecenderungan dosen untuk menulis di jurnal-jurnal

ilmiah, majalah atau koran; rendahnya kecenderungan dosen untuk menulis buku

dan menerbitkan buku tersebut dalam kualifikasi nasional; serta rendahnya

keterlibatan dosen dalam forum seminar/konferensi ilmiah yang bersifat nasional

maupun internasional.

Hambatan Administratif adalah kelemahan para dosen dalam mengarsipkan

sendiri dokumen untuk kenaikan jabatan fungsional mereka, seperti surat

keterangan, surat keputusan, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan

kegiatan mereka dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Termasuk pula

kelemahan para dosen dalam mengarsip makalah, atau tulisan-tulisan lain serta

dalam hal bukti-bukti untuk kenaikan jabatan fungsional. Atau pula hambatan

administrasi ini berkaitan dengan ketidaktepatan waktu pengajuan kenaikan jabatan

fungsioanl dosen pengusul. Untuk mengatasi hambatan ini, maka mau tidak mau,

setiap dosen pengusul harus melakukan pemenuhan tugas mengajar, tugas


127

bimbingan, dan tugas penelitian, serta pemenuhan tugas pengabdian dengan terus

meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi diberbagai sektor.

4. Upaya Mengatasi Kendala Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Dosen

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan

dalam pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen PTAIS

memerlukan penangan dan upaya yang serius untuk mengatasinya. Baik kendala

atau permasalahan yang terkait dengan tenaga struktural yang menangani berkas

pengusulan, Tim Penilai, maupun dosen PTAIS sebagai pengusul.

Berkenaan dengan tenaga struktural, Kopertais Wilayah XI Kalimantan

mengakui memang jumlahnya sangat terbatas, terlebih mereka yang menangani

bidang penilaian angka kredit dosen PTAIS. Berdasarkan struktur organisasi

Kopertais Wilayah XI Kalimantan (lampiran Struktur Organisasi) hingga sekarang

hanya memiliki 5 orang tenaga struktural atau administrasi, dan hanya 2 orang yang

bertugas untuk menangani penilaian angka kredit fungsional dosen, itupun hanya 1

orang yang berstatus PNS dengan latar belakang pendidikan tamatan SMA,

sementara jumlah dosen PTAIS yang dilayani sangat banyak.

Untuk tenaga struktural, Kopertais Wilayah XI Kalimantan telah berencana

untuk mnambah kembali guna memperkuat pelaksanaan keadministrasian,

termasuk dalam hal menangani proses penilaian angka kredit dosen PTAIS yang

jumlah terus dan semakin bertambah. Kopertais juga telah menambah dan

mengintegrasikan personalia Tim Penilai jabatan fungsional dosen UIN Antasari

dengan dosen Kopertais. Semula, mereka yang menjadi personalia Tim Penilai

hanyalah terdiri dari 10 orang, sekarang Tim Penilai sudah berjumlah 17 orang.

Kopertais juga telah melaksanakan beberapa kali bimbingan teknis

penyusunan angka kredit bagi dosen PTAIS agar dalam menyusun usulan jabatan

fungsional dosennya, mereka tidak terkendala oleh hal-hal yang bersifat teknis atau

administrasi. Di samping untuk menambah pemahaman dan memotivasi para dosen

agar segera mengajukan usulan jabatan fungsional mereka. Kegiatan ini antara lain


128

pernah dilaksanakan pada tahun 2013 di Balikpapan dengan tema: “Workshop

Penetapan Angka Kerja (PAK) Dosen PTAIS se-Kalimantan” (lampiran berita 1).

Bahkan untuk memperkuat tatacara dan prosedur dalam menangani usulan

penilaian angka kredit dosen PTAIS, Kopertais telah mengikutkan tenaga

administrasinya dalam pelatihan prosedur penilaian dan penyusunan angka kredit

dosen. Sehingga dengan pelatihan tersebut pemahaman tenaga administrasi terhadap

pengelolaan dan penanganan usulan penilaian angka kredit akan semakin

bertambah. Kegiatan yang mengikutsertakan tenaga administrasi Kopertais Wilayah

XI Kalimantan dalam hal penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen ini antara

lain dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh UIN Antasari Banjarmasin pada tahun

2019 dengan tema: “Bimbingan Teknik Perhitungan Angka Kredit Dosen di

Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin” (lampiran berita 2).

Tentu saja, Kopertais telah pula menetapkan petunjuk teknis atau SOP

penanganan berkas usulan penilaian angka kredit yang telah diajukan oleh dosen

PTAIS. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan proses dan estimasi

penyelesaian terhadap usulan tersebut, usulan dapat diproses dengan cepat, usulan

tidak mengalami keterlambatan, dan data-data atau berkas usulan

terdokumentasikan secara baik.

E. PEMBAHASAN

Berkenaan dengan data-data penelitian yang telah dipaparkan, dapat

dipahami bahwa permasalahan pokok tentang pengelolaan penilaian angka kredit

dosen untuk jabatan fungsional dosen di Kopertais Wilayah XI Kalimantan

berkembang secara dinamis. Di mulai dari sistem pengelolaan penilaian angka

kredit jabatan fungsional dosen, kendala atau hambatan yang mempengaruhi,

hingga upaya yang dilakukan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan untuk

mengatasi berbagai kendala atau hambatan yang ada, agar proses pengelolaan

penilaian angka kredit dosen tersebut dapat berjalan dengan baik, lancar, dan

optimal.


129

Penerapan sistem pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan

fungsional dosen didasari oleh pemikiran bahwa dosen adalah pendidik profesional

dan ilmuwan dengan tugas utama mlaksanakan proses dan kegiatan mengajar,

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk

meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sementara tujuannya

adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan

pendidikan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi

kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak untuk mendapatkan, antara

lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan untuk

kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak untuk mendapatkan promosi jabatan dan

penghargaan sesuai dengan tugas, kinerja, dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga

berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber

belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan dosen dapat

memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan

dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan,

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.


130

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen, diperlukan pembinaan dan

pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi

dosen dilakukan melalui jabatan fungsional, sedangkan pembinaan dan

pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan

pangkat, jabatan fungsional, dan promosi jabatan struktural di kampus.

Sebagai pendidik profesional ada sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan

oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan

pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka tridarma Perguruan Tinggi,

yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta

pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2)

dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Untuk menjamin

pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan itulah, maka perlu dibuat pedoman bagi semua

PTAIS. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan

tatacara penetapan kerja dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Secara keilmuan, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang dosen

harus memiliki empat kompetensi utama, sebagai berikut:

1. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan

kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;

2. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam

pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai

dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;

3. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen secara baik menampilkan

dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap

profesinya;

4. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan,

aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam team work;


131

Tugas utama dosen di mana pun mereka bertugas selalunya terdiri dari tugas

utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk

melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tugas penunjang adalah

tugas tambahan.

Bagi dosen yang mampu melaksanakan tugas Tridharma Perguruan

Tingginya dengan baik, menunjukkan kinerja yang maksimal, maka bagi mereka

patut diberikan apresiasi dan penghargaan. Kenaikan jabatan akademik dosen

merupakan salah satu bentuk pemberian penghargaan pemerintah atas prestasi

kerja yang telah dicapai dosen. Karena itu, maka setiap dosen yang telah

mempunyai prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan berhak

mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan akademik. Dasar dan mekanisme

pemberian penghargaan kenaikan jabatan akademik fungsional atau pangkat

dengan filosofi pemberian penghargaan perlu dirumuskan sehingga berkeadilan,

akuntabel, dan bertanggungjawab serta berdampak positif untuk peningkatan

kinerja dosen seterusnya.

Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan, kenaikan jabatan fungsional

dosen sendiri haruslah dicapai dengan sejumlah kinerja yang dihasilkan yang

kemudian dikonversi dalam bentuk angka kredit bagi setiap kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi yang telah dilakukan oleh dosen. Akumulasi angka kredit yang

diapat dan dikumpulkan, jangka waktu minimal, dan kelengkapan persyaratan yang

lain membolehkan dosen untuk mengajukan penilaian angka kredit untuk

mendapatkan atau kenaikan jabatan fungsional dosen. Dosen kemudian

mengajukan usul penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dimaksud kepada

Kopertais Wilayah XI Kalimantan. Kopertais melakukan penilaian, mencek

persyaratan dan kelengkapan berkas yang dijukan melalui Tim Penilai yang telah

ditunjuk.

Ada tiga tahapan penting yang terkait dengan pelaksanaan penilaian angka

kredit jabatan fungsional dosen tersebut. Tahapan tersebut dimulai dari pengiriman


132

dan penerimaan berkas usulan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan, pendataan

dan pencatatan berkas yang masuk oleh tenaga adminsitrasi yang bertugas

menangani bidang penilaian angka kredit dosen, pengecekan kelengkapan

administrasi berkas, serta penjadwalan berkas usulan untuk diikutkan dalam rapat

sidang Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

Bisa saja kemudian berkas usulan tersebut ditunda atau dikembalikan kepada

pengusul, apabila dalam pemeriksaan tenaga administrasi Kopartais, dokumen dan

persyaratan yang dilampirkan dalam berkas usulan tersebut dianggap masih kurang.

Namun apabila dinyatakan sudah lengkap, biasanya berkas tersebut secepatnya

didaftarkan dalam jadwal sidang Tim Penilai.

Tahapan berikutnya adalah tahapan penilaian kelayakan dan kelengkapan

berkas usulan oleh Tim Jabatan Fungsional Dosen Kopertais Wilayah XI

Kalimantan sesuai dengan yang dijadwalkan.

Tim Penilai yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja dosen melalui

pengumpulan angka kredit kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi mencek dan

menilai berkas usulan yang diajukan oleh dosen. Di mana, dalam pelaksanaan

penilaian angka kredit dosen diberlakukan lima prinsip penilaian, yaitu: adil,

objektif, akuntabel, transparan dan bersifat mendidik serta otonom dan terjaminan

mutunya.

Prinsip Adil; bahwa untuk setiap usulan yang masuk pada prinsipnya harus

diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama pula, sehingga

tidak ada perbedaan antara usulan dosen yang satu dengan usulan dosen yang

lainnya. Dalam hal ini tentu saja Tim Penilai harus berpijak pada pedoman penilaian

angka kredit dan peraturan yang sudah ditetapkan secara konsisten.

Prinsip Objektif; penilaian terhadap usulan angka kredit dilakukan terhadap

bukti-bukti yang dilampirkan dari sejumlah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai

dengan kriteria penilaian yang jelas.


133

Prinsip Akuntabel; Hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai

dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasan-alasan atau

latar belakang dan pemikiran yang mendasarinya, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Transparan dan Bersifat Mendidik; Proses penilaian dapat dimonitor

dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses

pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih

efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.

Prinsip Otonom dan Jaminan Mutu; Proses penilaian juga dilakukan dengan

memberlakukan otonomi perguruan tinggi. Namun demikian pelaksanaan otonomi

harus diiringi dengan proses penjaminan mutu. Oleh karena itu, dalam proses

penilaian terhadap dokumen usul, perguruan tinggi diberi kewenangan menilai

secara penuh untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan

akademik Asisten Ahli dan Lektor. Sedangkan usulan kenaikan jabatan akademik

ke Lektor Kepala dan Guru Besar dan kenaikan pangkat di jabatan akademik Lektor

Kepala dan Guru Besar, perguruan tinggi diberi kewenangan untuk menilai

komponen Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan unsur

penunjang. Dalam rangka melaksanakan proses penjaminan mutu, khusus untuk

komponen penelitian dan karya ilmiah sains/teknologi/seni proses penilaian

kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat di

jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi.

Ada beberapa kendala dan permasalahan dalam proses pengelolaan

penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Karena itu, Tidak semua berkas

usulan penilaian angjka kredit jabatan fungsional dosen yang diajukan berjalan

secara lancar dan selesai tepat pada waktunya sebagaimana estimasi atau SOP yang

telah ditetapkan. Dikarenakan oleh berbagai sebab, boleh jadi usulan penilaian

angka kredit yang diajukan tersebut kemudian mengalami keterlambatan,


134

penundaan, atau bahkan penolakan karena dinilai tidak mencukupi syarat yang

telah ditentukan.

Sebab-sebab tersebut ketika diidentifikasi, sebenarnya tidak hanya

bersumber dari dosen bersangkutan yang mengajukan usulan penilaian angka kredit

untuk jabatan fungsional, tetapi bisa juga bersumber pada lembaga pemeroses atau

penilai yang menerima, memproses, dan melakukan penilaian, baik Kopertais

Wilayah XI Kalimantan, Kemenag, maupun Kemenristek Dikti.

Berkenaan dengan kendala atau faktor penghambat dalam pengelolaan

penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen pada Kopertais wilayah XI

Kalimantan dari lembaga pemeroses, misalnya adalah keterbatasan jumlah tenaga

dan kemampuan tenaga administrasi Kopertais yang menangani penilaian angka

kredit jabatan fungsional dosen serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki

oleh Kopertais.

Sebab lain adalah keterbatasan waktu dan tenaga personalia Tim Penilai

untuk melakukan persidangan penilaian terhadap berkas usulan penilaian angka

kredit jabatan fungsional dosen PTAIS yang terkadang jumlah sangat banyak,

karena waktunya yang bersamaan diajukan oleh pengusul.

Di samping itu, peraturan dan petunjuk pelaksanaan dalam penilaian angka

kredit jabatan fungsional dosen yang bisa berubah juga menjadi faktor dan kendala

dalam pengelolaan penilaian angka kredit.

Terhambatnya proses dan pengelolaan penilaian angka kredit juga bisa

bersumber dari pengusul sendiri, misalnya keterlambatan mereka dalam

mengirimkan berkas usulan, dokumen usulan yang tidak lengkap, tidak mencukupi

syarat yang ditentukan, dan lebih utama adalah ketidakpahaman dosen pengusul

terhadap sejumlah peraturan dan ketentuan berkenaan dengan persyaratan

pengajuan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen.

Berkenaan dengan ketidakkelengkapan dokumentasi dari berkas yang

diusulkan, permasalahan yang terkait dengan dosen, umumnya adalah rendahnya


135

tradisi mereka dalam mendokumentasikan bukti-bukti dari segala aktivitas yang

mereka laksanakan sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi oleh para

dosen, misalnya dalam bentuk tulisan ilmiah dan masih rendahnya turut ikut serta

dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, bedah buku, dan

menjadi nara sumber diberbagai kegiatan pendidikan, baik tingkat lokal, nasional,

dan internasional.

Dengan kata lain, kebdala atau hambatan yang mempengaruhi pengelolaan

terhadap penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen yang telah dilaksanakan

oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan bisa ditinjau dari tiga aspek, yakni dari aspek tenaga

administrasi Kopertais yang menangani berkas, dokumen, dan usulan penilaian angka

kredit; Tim Penilai yang melakukan penilaian; dan dosen PTAIS yang mengajukan usul

penilaian angka kredit jabatan fungsionalnya.

Untuk mengoptimalkan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan

penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen PTAIS, maka Kopertais Wilayah

XI Kalimantan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai faktor

dan hambatan yang ada. Kopertais telah merencanakan untuk menambah tenaga

administrasi yang bertugas menangani bidang penilaian angka kredit jabatan

fungsional dosen PTAIS, walaupun tenaga kontrak. Direncanakan, tenaga

administrasi tersebut akan bertambah menjadi 5 orang, sehingga 1 provinsi daerah

PTAIS berasal akan ditangani oleh 1 orang tenaga administrasi. Kopertais juga

merencanakan untuk melengkap sarana dan prasana yang diperlukan untuk

menunjang semua aktivitas terkait dengan penilaian angka kredit dosen, terutama

komputer/laptop bagi tenaga administrasi dan lemari yang difungsikan untuk

mendata serta menyimpan berkas-berkas yang masuk.

Kemudian, berkenaan dengan sejumlah aturan yang berkaitan dengan

kenaikan jabatan fungsional dosen dan peningkatan pemahaman dosen pengusul,

Kopertais telah melakukan upaya sosialisasi dan melaksanakan bimbingan teknis

perhitungan angka kredit serta hal-hal penting terkait lainnya untuk pengusulan



136

Terakhir, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta

untuk meningkatkan kinerja tenaga administrasi yang melaksanakan proses

pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen, Kopertais Wilayah XI

Kalimantan telah menetapkan standar kerja atau SOP dan pembagian tugas yang

jelas. Sehingga bagian tertentu dari tugas yang harus ditangani dan diselesaikan

sesuai dengan ketentuan menjadi jelas penanggungjawabnya.

F. PENUTUP

Pengelolaan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dosen PTAIS

pada Kopertais Wilayah XI Kalimantan berjalan dengan segala dinamika yang

mengitarinya. Proses penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dosen

PTAIS dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan,

walaupun masih banyak kekurangan, kendalam dan permasalahan yang terjadi di

dalamnya.

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka pada bagian terakhir ini

dikemukan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan pengelolaan penilaian

angka krdit jabatan fungsional dosen oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

1 Simpulan

a. Proses pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen PTAIS

lingkup Kopertais Wilayah XI Kalimantan dimulai dengan penetapan

sejumlah peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen

pengusul; penetapan Tim Penilai yang melaksanakan penilaian; pengaturan

jadwal atau waktu persidangan/rapat pembahasan berkas usulan yang

masuk; proses dan pemberkasan usulan pengajuan; dan dokumentasi serta

pengarsipan berkas usulan yang telah diproses. Pemeroses usul penilaian

angka kredit yang telah diajukan tersebut dilakukan melalui tiga tahapan,

yakni tahapan pra penilaian, tahapan penilaian, dan tahapan pasca penilaian.


137

b. Kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan

penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen yang telah dilaksanakan

oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan bisa diidentifikasi bersumber dari

tiga aspek, yakni dari aspek tenaga administrasi yang menangani berkas,

dokumen, dan usulan penilaian angka kredit; Tim Penilai yang melakukan

penilaian; dan dosen PTAIS yang mengajukan usul penilaian angka kredit

jabatan fungsionalnya.

c. Upaya yang dilakukan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan untuk

mengatasi hambatan dalam pengelolaan penilaian angka kredit fungsional

dosen adalah dengan menambah tenaga atau staf yang menangani penilaian

angka kredit; mengikutsertakan staf dalam pelatihan dan prosedur

bimbingan teknis pengelolaan penilaian angka kredit; menyelenggarakan

pelatihan penyusunan angka kredit; dan menetapkan petunjuk teknis atau

SOP pelayanan penilaian angka kredit.

2. Saran

Pengelolaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen merupakan hal

yang sangat penting dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya

manusia PTAIS yang pada gilirannya berdampak pula terhadap peningkatan

kualitas PTAIS itu sendiri. Karena itu, maka dalam hal penanganan penilaian angka

kredit dimaksud, Kopertais Wilayah XI Kalimantan perlu untuk melakukannya

secara lebih intensif dan maksimal. Berikut beberapa saran yang harus segera

dilakukan oleh Kopertais Wilayah XI Kalimantan dalam rangka proses pelaksanaan

pengelolaan penilaian angkat kredit dosen:

a. Menambah tenaga administrasi yang secara langsung membidangi atau

bertugas dan bertanggungjawab menangani proses penilaian angka kredit

dosen, seperti mengecek kelengkapan setiap dokumen usulan yang masuk;

memvalidasi berkas usulan, mencatat dan menjadwalkan penilaian,


138

mengkomunikasikan segala dokumen dan persyaratan yang diperlukan, data

yang masih kurang, dan sebagainya.

b. Melengkapi sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh tenaga

administrasi, seperti ruangan, meja, lemari kabinet, komputer atau laptop,

sehingga kinerja tenaga administrasi lebih meningkat.

c. Menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) dan pembagian tugas antar tenaga

administrasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan

terarah agar menjadi pedoman bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan

penilaian angka kredit.

d. Secara rutin melakukan sosialisasi serta pelatihan penyusunan angka kredit

yang berkesinambungan bagi dosen di lingkungan Kopertais Wilayah XI

Kalimantan.


139

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Program Pascasarjana Antar Perguruan Tinggi, (2009), Pedoman

Penyelenggaraan Program Perccepatan Peningkatan Kualifikasi Dosen,

Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Nasional.

Ammar, Hamid. (1996), Al-Jami'ah Bayn al-Risalah wa al-Muassasah, Cairo: al-

Dar al-'Arabiyyah li al-Kitab.

Arikunto, Suharsimi. (2009), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,

Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ariwijayanti, Luky. (2017), “Pengaruh Implementasi Strategi Pengembangan

Dosen dan Dukungan Organisasi Terhadap Profesionalisme Dosen: Studi

pada Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Malang”, Warta

Ekonomi, Vol. 07 No. 17, Februari 2017, h.33-46, Malang: Program Studi

Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.

Barakat, Mohammad 'Adil. (1998), Al-Tathwir al-Mahniy li A'dla'i Hay'at al-

Tadris, Tunis: al-Munazhzhamah al-'Arabiyah li al-Tarbiyah.

Basrowi dan Suwandi, (2008), Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT.

Rineka Cipta.

Bogdan, Robert C. & Biklen, S.K. (1982), Qualitative Research for Education: An

Introduction to Theory and Methods, Boston: Allyn and Bacon.

Creswell, John W. (1994), Research Design Quantitative and Qualitative

Approach, London: Sage Publication.

Departemen Pendidikan Nasional, (2003), Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Departemen Pendidikan Nasional, (2002), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:

Balai Pustaka.

Dewanto, Satrio, (2002), Perbaikan Berkelanjutan Mutu Dosen di Perguruan

Tinggi Swasta, Bogor: Program Pascasarjana IPB.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (2008), Buku 1 Naskah Akademik Sertifikasi

Dosen, Jakarta: Dirjend Dikti Depdiknas.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, (2016), Tantangan Pendidikan

Tinggi dan Potret Dosen Indonesia, Jakarta: Dirjend Sumber Daya Iptek

dan Dikti Kemenristik Dikti.

Faustino, C. Gomes. (2002), Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta:

Penerbit Andi.

Follet, Mary P. Definisi dari Manajemen. (http://organisasi.org diakses 7

Nopember 2018).

http://organisasi.org/


140

Ghafur, A. Hanif Saha. (2010), Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di

Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.

Hamalik, Oemar. (2001), Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara.

Hanafi, Hasan. (1983), Fi Fikrina al-Mu'ashir, Beirut: Dar al-Tanwir.

Handoko, T. Hani. (2003), Manajemen, Yogyakarta: BPFE.

-------------. (2007), Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia,

Yogyakarta, BPFE.

Harsono, (2008), Model-model Pengelolaan Perguruan Tinggi; Perspektif

Sosiopolitik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasyim, Mohammad. (1983), Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat,

Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Kementerian Pendidikan Nasional, (2010), Sistem Penjaminan Mutu Perguruan

Tinggi (SPM-PT), Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kartono, Kartini. (1997), Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: CV.

Mandar Maju.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994), Qualitative Data Analysis, CA: Sage

Publication.

Moekijat, (2000), Fungsi-fungsi Manajemen, Bandung: Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. (2013), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. (1995), Problem Pendidikan Menghadapi Tantangan Tahun

2020, Yogyakarta: Penerbit Hipiis, PPK-UGM.

Notoatmodjo, S. (2003), Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT.

Rineka Cipta.

Nur Syam, "Standardisasi Dosen Perguruan Tinggi", (Akses, 11 September 2018),

http://www.nursyam.sunan-ampel.ac.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan

Angka Kreditnya.

Putri, N. Extise dan Saputra, Rusli. (2017), “Aplikasi Perhitungan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Dosen Berorientasi Objek di Lingkungan Kopertis

Wilayah X”, Majalah Ilmiah, Vol. 24, No. 2, Oktober 2017, hal.239-250,

Padang: STMIK Indonesia.

http://www.nursyam.sunan-ampel.ac/


141

Romli, Sy. Zain, “Strategi Pengembangan Profesionalisme Dosen Di Indonesia:

Sebuah Sumbang Saran”, (Publish, 6 Mei 2009; Akses, 11 Oktober 2018),

http://www.dikbudcairo.org/file/makalah_romli_sy_zain.doc

Saud, Syaefudin. (2009), Pengembangan Profesi Guru, Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang P. (1985), Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung.

Sinambela, Lijan Poltak, (2017), “Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan

Tinggi”, Jurnal Populis, Vol. 2, No. 4, Desember 2017, hal.579-596,

Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.

Stoner, James A.F. (2006), Pengertian dari Manajemen. (http://organisasi.org

diakses 7 Nopember 2018)

Sugiono, (2009), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:

Alfabeta.

Suryosubroto, B. (2004), Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta: PT. Rineka

Cipta.

Thoha, Miftah. (2005), Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya,

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tohirin, (2013), Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan

Konseling, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Usman, Husaini dan Purnama S.A. (2000), Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:

Bumi Aksara.

Winarni, (2005), Peran Dosen sebagai Pengintegrasi Pengembangan Sains dan

Moral, Yogyakarta: FIS UNY.

Website-Situs Internet

“Jumlah Perguruan Tinggi Islam Indonesia Terbanyak di Dunia”, (Publikasi:

Ahad 08 Maret 2015 16:36 WIB, Unduh: Senin, 16 Mei 2019), Sumber

Data: https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-

nusantara/15/03/08/nkw01l-jumlah-perguruan-tinggi-islam-indonesia-

terbanyak-di-dunia.

Kementerian Agama RI, “Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Analisis

Deskriptif–Statistik Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS) Tahun

Akademik 2012”, Sumber Data:

http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/ptaianalisis.pdf (Unduh, 7

Oktober 2018)

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/09/08/Kesra/kes01.htm (Unduh, 18

September 2018).

http://www.dikbudcairo.org/file/makalah_romli_sy_zain.doc

http://organisasi.org/

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/08/nkw01l-jumlah-perguruan-tinggi-islam-indonesia-terbanyak-di-dunia



http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/ptaianalisis.pdf

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/09/08/Kesra/kes01.htm


142

Date post:	07-Nov-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	9 times
Download:	0 times

PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN PENILAIAN ANGKA …

Documents