PENGANTAR ILMU HUKUM

Pengertian Ilmu Hukum

Ilmu hukum dikenal dengan nama jurisprudence. Berasal dari kata jus atau juris yang berarti hukum atau hak. Prudence berarti mempunyai keahlian. Pada umumnya yurisprudence yurispru diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum.

Inggris : yurisprudence diartikan sebagai pengetahuan perbandingan sistem sistem hukum dari masyarakat yang berbudaya Perancis : yurisprudence diartikan sebagai pengetahuan mengenai keputusan keputusan pengadilan. Amerika Serikat : yurisprudence merupakan sinonim dari kata hukum.

Berbagai pendapat mengenai hal hal yang diuraikan dalam ilmu hukum1. 2. 3. 4.

5.

Ulpianus : ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Holand : ilmu hukum adalah pengetahuan formal mengenai hukum positif. CK Allen : ilmu hukum merupakan sintesa ilmiah mengenai asas asas pokok dari hukum. Julius Stone : Ilmu hukum merupakan penyelidikan tentang norma norma, cita- cita, teknik teknik citahukum dengan mempergunakan pengetahuan mutakhir yang diperoleh dari berbagai ilmu lain di luar disiplin hukum. Fitgerald : Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum, dan teoritis yang berusaha untuk mengukapkan asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum.

6. Holmes : Ilmu hukum adalah sekedar hukum dalam seginya yang paling umum. Setiap usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan adalah suatu kegiatan ilmu hukum, sekalipun nama yang dipakai dalam Bahasa Inggris dibatasi pada artiannya sebagai aturan aturan yang paling luas dan konsep yang paling fundamental. 7. RWM Dias : Ilmu hukum berisi pemikiran pemikiran mengenai hukum dengan dasar yang paling luas. 8. Hall : ilmu hukum merupakan usaha pencarian konsep konsep yang mampu memberikan pernyataan yang memberi arti bagi semua cabang cabang ilmu hukum. 9. Cross : Ilmu hukum merupakan pengetahuan tentang hukum dalam semua bentuk dan perwujudannya. 10. Edgar Bodenheimer : Ilmu hukum berisi pokok bahasan yang meliputi hal hal yang filsafati, sosiologis, historis maupun komponen komponen yang analitis dari teori hukum. 11. Karl N. Llewellyn : Ilmu hukum berisi semua pemikiran mengenai setiap segi kehidupan hukum yang melampaui batas batas pemecahan permasalahan yang konkret/ praktis.

Tujuan1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Asas asas pokok dari hukum Sistem formal dari hukum Konsepsi konsepsi hukum dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat Kepentingan kepentingan yang dilindungi oleh hukum Sumber sumber hukum, hakekat dari sistem sistem dari hukum, cara cara bekerjanya hukum, tujuan hukum Apakah keadilan itu, bagaimana hukum mewujudkan keadilan Berkembangnya hukum dari masa ke masa Pemikiran pemikiran mengenai hukum dari masa ke masa Kedudukan hukum dalam masyarakat, hubungan antara hukum dengan lembaga lembaga sosial lain di dalam masyarakat. Ciri khas keilmuan hukum, sifat sifat ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan.

Objek

Ilmu hukum tidak menguraikan mengenai suatu tata hukum tertentu yang kebetulan berlaku di suatu negara tertentu, tetapi ilmu hukum melampaui batas batas hukum yang berlaku di suatu negara tertentu dalam suatu waktu tertentu. Jadi hukum sebagai objek studi dari ilmu hukum ditinjau sebagai fenomena universal yang terdapat di semua tempat di dunia dari masa ke masa.

METODE DALAM MEMPELAJARI HUKUM :

IDEALIS HUKUM DILIHAT SEBAGAI NILAI. BAGAIMANA MEWUJUDKAN NIALI-NILAI TERTENTU DALAM MASYARAKAT. SALAH SATU NILAI NIALIYANG MENJADI TUNTUTAN ADALAH KEADILAN. NORMATIF ANALITIS HUKUM DILIHAT SEBAGAI NORMA-NORMA ABSTRAK. HUKUM NORMADILIHAT SEBAGAI LEMBAGA OTONOM. HUKUM TIDAK TERKAIT ATAU TERLEPAS DARI ASPEK-ASPEK SOSIAL (POLITIK, ASPEKBUDAYA,EKONOMI) SOSIOLOGIS HUKUM DILIHAT SEBAGAI ALAT UNTUK MENGATUR MASYARAKAT. HUKUM DIPAKAI UNTUK MEMENUHI TUJUAN-TUJUAN ATAU TUJUANKEBUTUHAN-KEBUTUHAN KON KRET MASYARAKAT METODE KEBUTUHANMEMUSATKAN PERHATIAN PADA EFEKTIFITAS DARI HUKUM.

TATANANTATANAN-TATANAN DALAM MASYARAKATIDEAL K E S U S I L A A N

HUKUM

KEBIASAAN KENYATAAN

DALAM MASYARAKAT DAPAT DIJUMPAI ADANYA ADANYA 3 TATANAN KEBIASAAN HUKUM KESUSILAAN KETIGA TATANAN TERSEBUT MEMPUNYAI SIFAT YANG BERBEDA-BEDA KARENA NORMA BERBEDAPENDUKUNGNYA MEMPUNYAI SIFAT YANG BERBEDA.

1.TATANAN KEBIASAAN :DIDUKUNG OLEH NORMA KEBIASAAN YAITU KEBIASAAN YANG MEMENUHI SYARAT-SYARAT SYARATKETARATURAN KEAJEGAN (TETAP) KESADARAN PENERIMAAN SEBAGAI NORMA OLEH MASYARAKAT

1. 2. 3.

2. TATANAN KESUSILAAN :

DIDUKUNG OLEH NORMA KESUSILAAN YANG BERSUMBER PADA IDE (NILAI) YANG MASIH HARUS DIWUJUDKAN DALAM MASYARAKAT. IDE (NILAI) SEBAGAI UKURAN UNTUK MENILAI TINGKAH LAKU ANGGOTA MASYARAKAT. TINGKAH LAKU TIDAK MENYIMPANG APABILA SESUAI DENGAN IDE (NILAI) YANG DIINGINKAN MASYARAKAT.

3.TATANAN HUKUM :

1. 2. 3.

DIDUKUNG OLEH NORMA HUKUM . PEMBUATANNYA DILAKUKAN SECARA SADAR DAN SENGAJA UNTUK MENEGAKKAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT. DALAM TATANAN HUKUM, ANTARA IDE DAN KENYATAAN HARUS DIPENUHI. IDE MERUPAKAN CITACITACITA MASYARAKAT. KENYATAAN SEBAGAI CERMIN BASIS SOSIAL HUKUM (MASYARAKAT). KARENA ITU HUKUM HARUS MEMENUHI PERSYARATAN 3 NILAI DASAR YAITU : KEPASTIAN (YURIDIS) KEADILAN (KEADILAN/FILOSOFIS) KEGUNAAN (SOSIOLOGIS)

KETIGA NILAI DASAR TERSEBUT MEMPUNYAI KECENDERUNGAN MENGALAMI KETEGANGAN (SPANNUNGSVERHALTNIS) KARENA MASINGMASING-MASING MEMILIKI PERSYARATAN-PERSYARATAN BERBEDA. PERSYARATAN-

PERUMUSAN NORMA HUKUM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

NORMA HUKUM DIRUMUSKAN DALAM BENTUK STEREOTIP YAITU PERBUATAN ATAU TINGKAH LAKU DIRUMUSKAN DALAM BENTUK YANG UMUM SEHINGGA DENGAN SATU NORMA HUKUM SAJA DAPAT DICAKUP BANYAK PERBUATAN. NORMA HUKUM BERSIFAT HIPOTETIS ARTINYA NORMA HUKUM BELUM TETTU SESUAI DENGAN KENYATAAN MASIH MEMERLUKAN PROSES PERWUJUDAN. JADI, BERSIFAT DAS SOLLEN (YANG SEHARUSNYA) BUKAN DAS SEIN (SESUAI KENYATAAN). DENGAN DIRUMUSKANYA PERBUATAN ATAU TINGKAH LAKU KE DALAM NORMA HUKUM MAKA MUNCUL ISTILAH-ISILAH ISTILAHPERBUATAN HUKUM PERISTIWA HUKUM HUBUNGAN HUKUM AKIBAT HUKUM. OBJEK HUKUM. SUBJEK HUKUM

SUMBER-SUMBER HUKUM SUMBERSUMBER HUKUM DIARTIKAN SEBAGAI ASAL ATAU SUMBER YANG MELAHIRKAN HUKUM ATAU DARIMANA HUKUM ITU BERASAL. SUMBER HUKUM DAPAT DIBEDAKAN :

A.1. SUMBER HUKUM BERSIFAT HUKUM YAITU SUMBER YANG DIAKUI OLEH HUKUM SEBAGAI SUMBER HUKUM SEHINGGA SECARA LANGSUNG MELAHIRKAN HUKUM. SUBSTANSI YANG DIHASILKAN BERSIFAT IPSO JURE ( DENGAN SENDIRINYA) SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN YANG BERSIFAT OTORITATIF 2. SUMBER HUKUM BERSIFAT SOSIAL YAITU SUMBER YANG TIDAK MENDAPATKAN PENGAKUAN SECARA FORMAL OLEH HUKUM ATAU HANYA SEBAGAI SUMBER BAHAN ATAU SUMBER ISI UNTUK PEMBUATAN HUKUM. KEKUATANNYA BERSIFAT PERSUASIF.

B.1. SUMBER HUKUM MATERIAL FAKTOR MENENTUKAN ISI HUKUM YAITU FAKTOR IDEAL (KEADILAN), FAKTOR KEMASYARAKATAN YAITU REALITAS HIDUP MASYARAKAT (STRUKTUR EKONOMI, KEBUTUHAN MASYARAKAT) 2. SUMBER HUKUM FORMAL SUMBER HUKUM DENGAN BENTUK TERTENTU YANG MERUPAKAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM SECARA FORMAL : 1. UU 2. YURISPRUDENSI 3. TRAKTAT 4. PERJANJIAN 5. DOKTRIN

C.PENDAPAT ALLEN 1. SUMBER HUKUM YANG BERASAL DARI KEHENDAK YANG BERKUASA (TOP DOWN/ATAS BAWAH) 2. SUMBER HUKUM YANG BERASAL DARI KEHENDAK MASYARAKAT (BOTTOM UP/BAWAH ATAS)

PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDANGA. CIRI-CIRI PERUNDANG-UNDANGAN : CIRIPERUNDANG1. 2. 3.

BERSIFAT UMUM DAN KOMPREHENSIF BERSIFAT UNIVERSAL MEMILIKI KEKUATAN UNTUK MENGOREKSI DAN MEMPERBAIKI DIRINYA SENDIRI (ADANYA KLAUSUL)

I. KELEBIHAN : 1. TINGKAT PREDIKSI TINGGI 2. TINGKAT KEPASTIAN YANG JELAS II. KELEMAHAN : 1. KAKU 2. MENGABAIKAN CIRI-CIRI KHUSUS YANG CIRIADA DALAM MASYARAKAT PERKEMBANGAN HUKUM DALAM BENTUK PERUNDANG-UNDANGAN INI PERUNDANGMELAHIRKAN SUATU PEMIKIRAN KODIFIKASI

ASASASAS-ASAS HUKUM

DALAM PEMBUATAN HUKUM TIDAK BOLEH MENINGGALKAN ASAS HUKUM. KARENA ASAS HUKUM BERISI NILAI-NIALI DAN TUNTUTAN NILAIETIS. ASAS HUKUM DIKATAKAN SEBAGAI JANTUNGNYA PERATURAN HUKUM ATAU RATIO LEGIS PERATURAN HUKUM. CONTOH ASAS-ASAS HUKUM ASAS1. RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR ( APA YANG DIPUTUS HAKIM HARUS DIANGGAP BENAR) 2. IN DUBIO PRO REO ( DALAM TERAJADI KERAGU-RAGUAN DIAMBIL KERAGUKEPUTUSAN YANG MENGUNTUNGKAN TERDAKWA) 3. PRESUMPTION OF INNOCENCE (PRADUGA TAK BERSALAH) 4. PACTA SUNT SERVANDA ( PERJANJIAN YANG SUDAH DISEPAKATI BERLAKU SEBAGAI UU BAGI PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN) 5. SIMILIA SIMILIBUS (PERKARA YANG SAMA (SEJENIS) HARUS DIPUTUS SAMA (SERUPA) 6. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI (APABILA TERJADI KONFLIK ANTARA UU KHUSUS DENGAN UU UMUM MAKA UU KHUSUS YANG BERLAKU) 7. LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI (APABILA TERJADI KONFLIK ANTARA UU YANG TINGGI DENGAN YANG RENDAH MAKA YANG TINGGI YANG BERLAKU)

PATON MENGATAKAN : ASAS HUKUM SEBAGAI SUATU SARANA YANG MEMBUAT HUKUM ITU HIDUP, TUMBUH DAN BERKEMBANG SERTA MENUNJUKKAN BAHWA HUKUM ITU BUKAN SEKEDAR KUMPULAN DARI PERATURAN-PERATURAN BELAKA. PERATURANHANS KELSEN : DALAM TEORI STUFENBAU DIKATAKAN BAHWA AGAR ILMU HUKUM DITELAAH SECARA EMPIRIK DAN ANALISIS YANG LOGIS RASIONAL. OBJEK ILMU HUKUM ADALAH HUKUM POSITIF YAITU DARI HUKUM DASAR SAMPAI PADA PERATURANPERATURANPERATURAN PALING KONKRET. SEMUA PERATURAN TERSUSUN SECARA HIERARKI YANG BERSUMBER DARI TATA NILAI DASAR ATAU NORMA DASAR (GRUND NORM). NORMA DASAR INI JUGA MERUPAKAN SUMBER ASAS HUKUM.

SISTEM HUKUM :PEMBUATAN HUKUM DIDASARKAN PADA NORMA DASAR SEBAGAI ASAS SEHINGGA AKAN TERBENTUK SISTEM HUKUM. MOCHTAR KUSUMAATMADJA : SISTEM HUKUM TERDIRI ATAS 3 KOMPONEN :1. 2. 3.

ASASASAS-ASAS DAN KAIDAH-KAIDAH KAIDAHKELEMBAGAAN HUKUM PROSES PERWUJUDAN KAIDAH-KAIDAH DALAM KAIDAHKENYATAAN

LAWRENCE FRIEDMAN : SISTEM HUKUM TERDIRI ATAS 3 KOMPONEN 1. STRUKTUR HUKUM 2. SUBSTANSI HUKUM 3. KULTUR HUKUM

FULLER : UNTUK MENGUKUR SISTEM HUKUM DAPAT DILIHAT DARI 8 ASAS (PRINCIPLES OF LEGALITY )1. SUATU SISTEM HUKUM HARUS MENGANDUNG PERATURANPERATURANPERATURAN 2.PERATURAN HARUS DIUMUMKAN 3. TIDAK BOLEH ADA PERATURAN YANG BERLAKU SURUT 4. PERATURAN-PERATURAN HARUS DISUSUN DALAM RUMUSAN PERATURANYANG BISA DIMENGERTI 5. TIDAK BOLEH MENGANDUNG PERATURAN-PERATURAN YANG PERATURANSALING BERTENTANGAN 6. PERATURAN-PERATURAN TIDAK BOLEH MENGANDUNG TUNTUTAN PERATURANYANG MELEBIHI YANG MELEBIHI DARI YANG DAPAT DILAKUKAN 7. TIDAK BOLEH ADA KEB IASAAN SERING MENGUBAH PERATURAN SEHINGGA MENYEBABKAN ORANG KEHILANGAN ORIENTASI 8. HARUS ADA KECOCOKAN ANTARA PERATURAN DENGAN PELAKSANAAN SEHARI-HARI SEHARI-

PENERAPAN HUKUM :

ADALAH PENGGUNAAN SUATU PERATURAN HUKUM TERHADAP SUATU KEJADIAN KONKRET. PERATURAN HUKUM (ABSTRAK) DAN UMUM ITU DIKONKRETKAN SEHINGGA DAPAT DIGUNAKAN TERHADAP KEJADIAN KONKRET TERDAPAT 4 TEORI :

1.HANS KELSEN - PENERAPAN HUKUM ADALAH KONKRETISASI ATAI ATAU INDIVIDUALISERUNG ATAU PEMOSITIVAN YAITU PROSES YANG BERGERAK DARI NORMA YANG ABSTRAK (UMUM) SAMPAI PADA NORMA-NORMA KONKRET NORMA(KHUSUS). - TATA HUKUM SUATU NEGARA TERSUSUN SECARA BERTINGKAT DARI NORMA TERTINGGI ATAU NORMA DASAR (GRUND NORM) SAMPAI PADA NORMA KON KRET.

2 . LEGISMEPENERAPAN HUKUM ADALAH PENERAPAN UNDANGUNDANG-UNDANG, KARENA HUKUM SUDAH DIRUMUSKAN DALAM UNDANG-UNDANG. DI UNDANGLUAR UNDANG-UNDANG SUDAH TIDAK ADA UNDANGLAGI HUKUM. TUGAS HAKIM SEBAGAI MULUT UNDANGUNDANGUNDANG (LA BOUNCHE DE LA LOI), KARENA TIDAK BOLEH MENYIMPANG DARI UNDANGUNDANGUNDANG.

3. AJARAN HUKUM BEBAS (DAS FREIE RECHTSCHULE)

PENERAPAN HUKUM ADALAH MENCIPTAKAN HUKUM BARU. HUKUM TIDAK HANYA TERDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG TETAPI UNDANGTERMASUK DI LUAR UNDANG-UNDANG. UNDANGHAKIM DAPAT MENGESAMPINGKAN UNDANGUNDANGUNDANG DAN MEMBUAT HUKUM SENDIRI PADA WAKTU MEMUTUSKAN PERKARA KONKRET. HAKIM BERPERAN SEBAGAI YUDIKATIF, LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF.

4. PAUL SCHOLTEN

PENERAPAN HUKUM ADALAH PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING). HAKIM TIDAK HANYA SEKEDAR MENERAPKAN HUKUM TETAPI MENCARI, MEMILIH DAN MENILAI SERTA MENIMBANG SAMPAI AKHIRNYA MENEMUKAN HUKUM YANG TEPAT UNTUK PERISTIWA KONKRET. KARENA ADANYA BEBERAPA KEMUNGKINAN YANG DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM MENYELESAIKAN SUATU PERISTIWA KONKRET TERTENTU.

PENAFSIRAN HUKUM / INTERPRETASI HUKUM :UNTUK MENCARI MAKSUD DAN ISI UU KARENA : PERATURAN HUKUM SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN KEJADIAN SEKARANG UU SELALU KETINGGALAN ZAMAN DIBANDINGKAN DENGAN PERUBAHAN MASYARAKAT KETERTINGGALAN PEMBENTUKAN UU DENGAN KEBUTUHAN KONKRET MASYARAKAT TIDAK MUNGKIN SETIAP KALI DILAKUKAN PERUBAHAN UU DENGAN DEMIKIAN UU YANG ADA DIGUNAKAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DENGAN CARA PENAFSIRAN HUKUM

CONTOH :PENAFSIRAN PASAL 448 KUHP TENTANG KAPAL YANG DIMAKSUD KAPAL MENURUT UU ATAU PADA WAKTU KUHP DISUSUN ADALAH KAPAL LAUT. NAMUN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN TELAH DITEMUKAN KAPAL TERBANG SEHINGGA PASAL 448 KUHP DAPAT DITERAPKAN DENGAN JALAN INTERPRETASI BERDASARKAN UU N0 4 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM KUHP BERTALIAN DENGAN PERLUASAN BERLAKUNYA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN DAN PERUNDANGKEJAHATAN TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN

PASAL 362 KUHP DAPAT DITERAPKAN DENGAN JALAN PENAFSIRAN TERHADAP PENCURIAN LISTRIK. DALAM HAL INI LISTRIK DIMASUKKAN DALAM PENGERTIAN BARANG

MACAM-MACAM PENAFSIRAN MACAMHUKUMGUSTAV RADBRUCH MEMBAGI PENAFSIRAN HUKUM : NACH DENKEN (MELIHAT KE BELAKANG)1. 2. 3.

PENAFSIRAN HISTORIS PENAFSIRAN SISTEMATIS(EKSTENSIF) PENAFSIRAN GRAMATIKAL

ZU ENDE DENKEN ( MELIHAT KE DEPAN)1. 2.

ANALOGI PENGHALUSAN HUKUM

BENTUK-BENTUK PENAFSIRAN BENTUKHUKUM YANG LAIN :

PENAFSIRAN PENAFSIRAN PENAFSIRAN PENAFSIRAN CONTRARIO

SOSIOLOGIS TELEOLOGIS OTENTIK/AUTENTIK ARGUMENTUM A