prinsip kredit sindikasi

5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 1/12

Prinsip - Prinsip Hukum Kredit Sindikasi

Ninis Nugraheni

Abstract: Syndicated loan is created to finance mega projects. Such an arrangement

was made to distribute or to spread risks. Syndicated loan arrangement involves four

parties, that is lenders, the borrower, the arranger and the agent. Under the

arrangement, banks as lenders enter into an agreement collectively as one party

with a borrower as another party. Legal issues arise between lenders who participate

in the arrangement and between the syndicated lenders and the borrower. This

research analyzes these legal issues. This research found that lenders who consort

in the syndicated loan are legally considered to be one lender, subject to common

right and obligations. Secondly, syndicated loan agreement provides equitable rights

and obligations between the parties.

Keywords: syndicated loan, risks, right and obligations.

Correspondence: Faculty of Law, Hang Tuah University, JI. Arief Rachman Hakim

150, Sukolilo - Surabaya 60111

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perekonomian, perdagangan dalam dan luar negeri,

investasi-investasi modal nasional dan penanaman modal asing, telah mengakibatkan

semakin tingginya arus perkreditan dan permodalan. Sejalan dengan pesatnya

kegiatan perekonomian dan bisnis, pelaku usaha dalam rangka pengembangan

usahanya, tidak dapat hanya mengandalkan swadana tetapi acapkali membutuhkan

bantuan pihak Jain untuk menjalankan usahanya. Sesuai dengan perkembangan

dan pertumbuhan pembangunan, masalah kebutuhan dana dalam pembangunan

terasa semakin besar dan meningkat jumlahnya. Karena itu, sumber dana jelas

merupakan salah satu permasalahan utama yang tidak dapat dipisahkan dengan

kesinambungan pembangunan.

Kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan

peningkatan pemberian fasilitas kredit oleh perbankan. Dalam kondisi ini, hubungan

antara pelaku usaha dengan perbankan terjalin dan bersinergi dalam bentuk

penyaluran fasilitas kredit. Perkembangan yang makin meluas dari kebutuhan

pembiayaan, menuntut adanya upaya dan tindakan untuk menciptakan suatu sistem

pembiayaan baru. Dalam dekade terakhir inl berkembanglah pemberian kredit

sindikasi (syndicated loan) yang dilakukan secara gabungan antara beberapa bank

(balk bank pemerintah, bank swasta maupun bank asing) yang secara bersama

membiayai proyek dalam skala besar (mega proyek).

130



Perspektif Hukum, Vol. 6 No.2 November 2006: 130-141

Besarnya jumlah kredit, keterbatasan likuiditas dan keinginan untuk membiayai

usaha nasa bah membuat bank membentuk suatu sindikasi. Melalui kredit sindikasi

perbankan dapat memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh danadalam jumlah besar serta untuk jangka waktu yang cukup panjang. Pertimbangan

lain pemberian kredit sindikasi karena kredit tersebut mencapai jumlah yang besar

dan juga membawa risiko yang terJalu besar bagi bank. Adanya kekhawatiran kreditor

terhadap timbulnya masalah pada kredit yang diberikan, utamanya masalah yang

berkenaan dengan ketidakmampuan debitor mengembalikan pinjaman kepada

kreditor. Pemberian kredit yang terlalu besar pada satu debitor mengandung risiko

yang tinggi. Meskipun kreditor mampu membiayai kredit dalam jumlah besar tetapi

karena pertimbangan risiko maka diperlukan upaya pemerataan risiko (spread of

risk) dari fasilitas kredit yang diberikan. Adanya aturan mengenai legal lending limit

atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga merupakan pertimbangan

bank dalam membentuk sindikasi untuk dapat membiayai kredit nasa bah.

Kredit sindikasi merupakan solusi bagi pembangunan dan proyek-proyek

berskala besaryang membutuhkan dana besar. Besarnyajumlah kreditdan mengingat

bisnis perbankan, khususnya perkreditan, mempunyai tingkat fisiko (degree of risk)

yang cukup tinggi membuat perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential

banking principle) serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam

menyalurkan kredit. Hal itu telah digariskan di dalarn Pasal2 Undang-Undang NO.7

Tahun 1992jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal

8 ayat (1) UU Perbankan. Prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk menjaga

agar dana masyarakat atau Jikuiditas bank tidak menjadi langka (berkurang). Likuiditas

yang langka akan sulit diganti atau pun jika dapat diganti akan menimbulkan biaya

sosial yang tinggi.

Oi lain pihak, prinsip kehati-hatian merupakan salah satu konsekuensi logis

dari terciptanya hubungan antara bank dengan masyarakat yang mempercayakan

dananya untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari diberlakukannya prinsip

kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan liquid, solvent, dan

menguntungkan (profitable). Oengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu,

diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga

masyarakat bersedia dengan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank, yang

lebih lanjut dengan dana slrnpanan yang cukup itu bank dapat melakukan fungsinya

sebagai lembaga pemberi kredit (lending instituion). (Sutan Remy Sjahdeini, 1999:53)

Pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya harus dimulai dengan

diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit

atau pengakuan hutang. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai

keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan,

131



Ninis Nugraheni. Prinsip-prinsip Hukum , .

yang menegaskan bahwa kredlt diberikan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Perjanjian kredit antara bank dan

debitor memegang peranan penting dalam pemberian, pengelolaan maupun

penatalaksanaan kredit itu sendiri.Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen paling penting yang dijadikan

rujukan para pihak bila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat serta merupakan

bukti adanya perikatan antara para pihak yang terlibat dalam sindikasi kredit. Subyek

hukurn dalam perjanjian kredit sindikasi meliputi 4 (empat) pihak, yaitu: 1. Pihak

Debitor (Borrower): adalah sebagai pihak penerima pinjaman atau kredit yang pada

umumnya berstatus sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas). 2. Pihak Kreditor

(Lenders atau Participant): pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada

umumnya Bank atau Lembaga Keuangan Lain, 3. Pihak Lead Manager: pihak yangditunjuk dan diangkat oleh debitor untuk mencari dana bank-bank lain untuk ikut

berpartisipasi. 4. Pihak Agent Bank: pihak ini mewakili dan bertindak untuk

kepentingan serta untuk atas nama para Kreditor (Lenders). Agent Bank ditunjuk

dan diangkat oleh para Kreditor (Lenders). serta bertanggung jawab secara

operasional dalam mengelola plnjaman sindikasi, mulai dari menerima angsuran,

bunga dan mengatur serta membagi dana pada waktu memberikan pinjaman kepada

debitor.

Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur segala hak dan kewajiban masing-masing

pihak, baik pemberi kredit (lenders), penerima kredit (borrower), lead managerserta

agent bank yang ditunjuk. Pada perjanjian kredit sindikasi, ada klausul-klausul penting

yang harus dimuat, yaitu : 1. Jumlah kredit dan self financing penerima kredit,

2. Jangka waktu kredit, 3. Mata uang dari kredit dan angsurannya, 4.Tujuan

penggunaan kredit, 5. Penarikan kredit (draw down) , 6. Tingkat bunga, 7. Angsuran

oleh penerima kredit, 8. Pelunasan kredit sebelum jangka waktunya, 9. Tugas-tugas

Agen Bank, 10. Jaminan (idemnity) bagi agen bank.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana karakteristik kredit sindikasi?

2. Bagaimana hubungan hukurn yang terjadi antara para pihak dalam kredit sindikasi?

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi bank merupakan suatu transaksi yang mempunyai ciri khusus

(karakteristik) yang berbeda dengan single bank loan. Kredit sindikasi terdiri atas

lebih dari satu pemberi kredit (lenders). Dengan kata lain, kredit sindikasi selalu

132



Perspektif Hukum, vci.e No.2 November 2006: 130-141

diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit. Jumlah peserta kredlt sindikasi dibagi

dalam dua jenis, yaitu club loan dan consortium lending. Dalam club loan, kredit

diberikan oleh beberapa bank saja dan biasanya jumlah kredit yang diberikan sama

besarnya. Sedangkan consortium lending terbentuk, jika jumlah kredit terlalu besar

dan tidak mung kin diberikan dalam bentuk club loan.

Mengenai faktor besarnya jumlah kredlt, dalam kredit sindikasi jumlah kredit

yang diberikan sangat besar. Sedangkan jangka waktu atau term pelaksanaan kredit

sindikasi lazimnya berjangka waktu panjang (long term) atau menengah (medium

term). yaitu dari 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun. Berkaitan dengan interest

rate, dalam kredit sindikasi sering dilakukan negosiasi tersendiri terhadap tingkat

suku bunga (interest rate) yang dipakai. Interest rate tersebut dapat berbentuk fixed

rate dan dapat pula berbentuk floating rate. Tingkat bunga dapat ditetapkan secara

mengambang (floating rate) atau tetap (fixed). Tingkat bunga mengambang atau

floating rate of interest adalah tingkat bunga yang berfluktuasi atau berubah-ubah

sejalan dengan tingkat bunga dasar (base lending rate atau prime rate) yang menjadi

acuannya atau mengacu pada tingkat bunga yang terjadi di pasar uang antar bank,

seperti SIBOR dan LlBOR.

Hubungan hukum yang menyangkut kepentingan-kepentingan para kreditor

(fenders), debitor (borrower) dan agent bank dituangkan dalam dokumentasi kredityang sama bagi para pihak. Dokumentasi kredit merupakan dasar bagi administrasi

kredit sindikasi dalam jangka yang telah ditentukan. Ciri lain yang membedakan antara

kredit sindikasi dengan single loan adalah adanya keharusan bagi kredit sindikasi

untuk dipublikasikan (diketahui umum). Tujuan dari publisitas bagi bank-bank pemberi

kredit adalah untuk memastikan bahwa mengenai pinjaman itu tidak sampai disajikan

secara salah oleh pers dan komentar dari pers selama proses sindikasi berlangsung

menguntungkan karena hal itu menunjukan bahwa nasabah tersebut dinilai

mempunyai tingkat kredibllitas yang tinggi, lebih-lebih apabila bank-bank para pesertasindikasi terdiri dari bank-bank besar dan ternama .

Dalam kredit sindikasi, diperlukan satu bank atau satu group bank yang

berkedudukan sebagai lead atau pimpinan dan dalam satu susunan yang disetujui

bersama sebagai manager, co-manager yang pembentukannya dilakukan dengan

tolok ukur tertentu, misalnya besarnya partisipasi yang dibedakan dari partisipasi

bank yang lain atau yang biasa, pengalaman yang dimiliki dan kemampuan sebagai

lead bank.

Masalah tersebut hanya terjadi dalam kredit sindikasi bank dan tidak terdapatdalam single bank loan. Hal-hal tersebut diperlukan karena peserta sindikasi terdiri

dari puluhan bahkan ratusan bank.

133



Ninis Nugraheni, Prinsip-prinsip Hukum , .

B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kredit Sindikasi

Pembentukan sindikasi terjadi melalui suatu proses yang terdiri dari beberapa

tahap yang diawali dengan permohonan kredit oleh nasabah calon debitor,

pembentukan arrangers, pembentukan sindikasi kredit, penandatanganan perjanjiankredit sindikasi hingga pelaksanaan publisitas. Proses sindikasi diawali dengan

pengajuan permohon fasilitas kredit oleh seorang nasabah (calon debitor) kepada

bank. Bank tersebut dinamakan arranger. Arrangerdapat terdiri atas satu bank saja

atau sekelompok bank, maka grup arranger ini disebut management group/bidding

group. Koordinator dari management group disebut lead manager.

Permohonan kredit ditindaklanjuti dengan pemberian offer document/ term sheet

atau usulan pembiayaan. Di dalam offer documentlterm sheet dimuat keterangan

mengenaijumlah kredit, besarnya bunga kredit, mata uang dari kredit yang diberikandan syarat-syarat lainnya atas dasar mana lead manager akan mengorganisasikan

sindikasi kredit untuk meminjamkan dana yang diperlukan calon debitor.

Terhadap penawaran atas usulan pembiayaan lead manager tersebut, calon

debitor menyetujuinya, maka calon debitor akan segera memberikan mandate.

Mandate yaitu kewenangan yang diberikan oleh calon debitor kepada bank atau

sekelompok bank (bidding group of banks) untuk meng-arrange transaksi kredit yang

dimaksud. Mandate terse but berlaku sebagai kontrak antara nasabah dengan

arranger, sehingga seteiah suatu mandate dikeluarkan oleh nasabah (debitor) maka

mandate itu tidak mungkin diubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Setelah

mendapatkan surat mandat yang dirnaksud lead manager mengundang (invite) bank-

bank lainnya untuk ikutlberpartisipasi dalam kredit sindikasi. Disamping undangan,

dikirimkam pula information memorandum. Tujuan pemberian information

memorandum adalah untuk menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut

perusahaan calon debitor.

Selanjutnya dokumentasi kredit tersebut didistribusikan kepada seluruh peserta

sindikasi, dipelajari dan setelah disetujui seluruhnya maka mereka akan mengirimkan

acceptance (penerimaan atas penawaran atau offeryang diajukan). Dengan adanya

persetujuan seluruh peserta sindikasi melalui acceptance maka sindikasi kredit yang

diinginkan cal on debitor telah terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat

dari pemberian kredit antara peserta sindikasi dan calon debitor telah pula dicapai.

Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut "perjanjian kredit

sindikasi" atau syndicated loan agreement. Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur

segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak pemberi kredit maupun penerima

kredit (calon debitor), juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari agen yang

ditunjuk serta merupakan dokumen sebagai rujukan para pihak bila terjadi sengketa

atau perbedaan pendapat diantara mereka.

134




Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dengan menyelenggarakan suatu

upacara khusus yang disebut loan signing ceremony. Setelah perjanjian sindikasi

ditandatangani dalam suatu loan signing ceremony yang dihadlri oleh nasa bah dansemua bank peserta selanjutnya akan dilakukan apa yang disebut disclosure atau

publicity (publlsitas) yaitu mengumumkan terbentuknya sindikasi kredit dan hal-hal

penting dari kredit sindikasi tersebut. Begitu perjanjian kredit sindikasi ditandatangani

maka peran lead manager diambilalih oleh salah satu bank peserta yang ditunjuk

untuk berperan sebagai agent. Agent bertanggung jawab untuk menyelenggarakan

administrasi pemakaian kredit selama jangka waktunya.

Berdasarkan proses pembentukan kredit sindikasi diatas, maka dapat diuraikan

mengenai hubungan hukum para pihak dalam kredit sindikasi, yaitu:

1. Hubungan Hukurn Antara Pihak Calon Debitor (Borrower) Dengan Pihak

Arranger

Hubungan hukum yang tercipta antara calon debitor dengan arranger bermula

pada saat pemberian "mandate" oleh calon debitor untuk mensindikasikan kredit

"atas namanya". Dengan kata lain, melalui instrumen mandate ini arrangerditunjuk

dan diangkat oleh calon debitor untuk mensindikasikan kredit. Pihak pemegang

mandate, yakni arranger mengemban tugas utama untuk mensindikasikan kreditdehgan jalan menegoisasikan kredit yang dibutuhkan calon debitor dengan bank-

bank pesertalParticipating Banks atas nama calon debitor.

Mandate diberikan dalam bentuk surat tertulls, yang didahului dengan

pemberitahuan pendahuluan melalui telepon dan ditegaskan dengan teleks. Mandate

tersebut berlaku sebagai kontrak antara calon debitor dengan arranger, sehingga

setelah suatu mandate dikeluarkan oleh calon debitor maka mandate itu tidak mungkin

di ubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Pemberian mandate tersebut sesuai

dengan konsepsi pemberian kuasa yang merupakan suatu perjanjian dengan mana

seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal1792

BW). Dengan demikian apa yang dilakukan oleh arranger adalah menjadi tanggungan

calon debitor sebagai pihak pemberi kuasa, dan segaJa hak dan kewajiban yang

tirnbul dari perbuatan yang dilakukan oleh arranger, menjadilah hak dan kewajiban

cajon debitor.

Pemberian kuasa oleh calon debitor kepada arranger dalam kredit sindikasi ini

dalam prakteknya menggunakan bentuk teleks yang nota bene berupa "dokumen",

yaitu suatu tulisan dibawah tangan yang dimaksud oleh ketentuan PasaJ 1874 ayat

(1) BW. Bila disimak Pasal1794 BW, bahwapemberian kuasa terjadi dengan curna-

cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Manakala Pasal197 4 BW ini diterapkan

135



Ninis Nugraheni, Prinsip-prinsip Hukum .

pada hubungan yang terjadiantara calon debltor dengan arrangernampak disimpangi.

Karena dalam praktek kredit sindikasi selalu ditetapkan suatu ketentuan yang

dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi, bahwa arranger mendapat upah yang

disebut Arrangement Fee. Yaitu, fee atau honor yang dibebankan oleh arranger untuk

jasanya dalam membentuk sindikasi.

Berdasarkan Pasal 1797 BW, Si kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun

yang melampaui kuasanya. Dari ketentuan ini berakibat bahwa apa yang dilakukan

oleh arranger melampaui batas wewenangnya adalah atas tanggungannya sendiri.

Dan calon debitor dapat menuntut ganti rugi dari arranger, bila calon debitor

.mengetahui bahwa tindakan arranger telah melampaui batas wewenangnya dapat

pula dituntut pembatalan perjanjian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1800 BW, si

kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia

menanggung seqala biaya, kerugian dan bunga sekiranya dapat timbul karena tidak

dilaksanakannya kuasa tersebut. Untuk itu tugas-tugas yang telah disanggupi oleh

arranger harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang setepat-tepatnya.

Sebab bila tidak demikian halnya, arrangerdapatdianggap melalaikan kewajibannya,

yang pada akhirnya dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena

kelalaian tersebut. Arrangersebagai pemegang kuasa tidak saja bertanggung jawab

tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang

kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya (Pasal 1800 BW).

Arrangerdiwajibkan pula untuk memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya

(Pasal 1802 BW).

Jika di dalam akta yang sama ditunjuk beberapa orang kuasa, maka terhadap

mereka tidak diterbitkan suatu perikatan tanggung-menanggung, selainnya sekedar

hal yang demikian itu ditentukan dengan tegas (Pasal 1804 BW). Untuk itu,

sebagaimana telah diterangkan pada ulasan terdahulu, bahwa dalam kredit sindikasi,

arrangerdapat terdiri atas satu bank saja atau sekelompok bank (management group/

bidding group), maka tanggung jawabnya dibagi diantara mereka. Pembagian

tanggung jawab didasarkan pada tugas atau peranan diantara para arranger. Dengan

kata lain calon debitor akan meminta pertanggungjawaban dari pemegang mandate

atas pelaksanaan transaksi dan bukan dari management group/bidding group sebagai

satu kesatuan.

Sebagaimana telah diuraikan, tugas utama arranger adalah untuk

mensindikasikan kredit dengan jalan menegoisasikan kredit yang dibutuhkan calon

debitor dengan bank-bank peserta/Parlicipating Banks atas nama calon debitor. Maka

tanggung jawab pihak Manager ini berakhir pada saat penandatanganan (signing

ceremony) perjanjian kredit sindikasi bank internasional (Loan Agreement).

136




2. Hubungan Hukum Antara Debitor (Borrower) dengan Para Kreditm (Lenders

atau Participant)

Pihak kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi, rnempunyaikewajiban pokok

menyediakan dana atau kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian.

Ternyata kewajiban ini tidak bersifat mutlak, artinya kreditor berhak untuk

menyimpanginya, rnanakala debltor tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu. Hal

ini nampak jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitor (events of default),

secara sepihak kreditor berhak mengakhiri perjanjian kredit sindikasi. Berdasarkan

hal tersebut nampak bahwa posisi kreditor lebih kuat dibandingkan dengan posisi

debitor. Ketentuan yang mengatur hak kreditor lebih menonjol daripada kewajibannya.

Satu-satunya kewajiban kreditor adalah menyediakan dana selama jangka waktu

tertentu sesuai dengan yang tetah diperjanjikan. Kewajiban inipun masih relatif,

tergantung pada syarat-syarat dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor.

Dalam kredit sindikasi selain hal tersebut, masih terdapat berbagai kewajiban

debitor yang dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi atau Loan Agreement. Baik

kewajiban yang bersifat administratif maupun kewajiban untuk tunduk terhadap segala

petunjuk dan peraturan kreditor, Lazimnya kewajiban-kewajiban yang demikian itu

ditetapkan dalam bab Representations and Warranties dan Covenants pada perjanjian

kredit sindikasi itu sendiri. Kewajiban-kewajiban debitor, antara lain: 1. membayar

hutang, 2. debitor diwajibkan membayar sejumlah biaya yang diperlukan guna

terselenggaranya kredit sindikasi, dan 3. kewajiban membayar bunga (interest).

Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada debitor, yaitu: 1. Arrangement

fee; yaitu fee yang dibebankan oleh arranger baik oleh arranging bank maupun bidding

group of bank untuk jasanya dalam membentuk sindikasi, 2. Underwriting fee,

merupakan fee yang dibayarkan oleh debitor kepada arranging bank [ika arranging

bank selain melakukan arrangement juga menanggung (to underwrite) fasilitas

tersebut, atau mengumpulkan sekelompok penanggung bagi transaksi ltu,

3. Management Fee; fee yang wajib dibayarkan kepada bank-bank yang berpartisipasl

di dalarn Management Group, 4. Participation fee, adalah fee yang dibayarkan kepada

bank-bank yang berpartisipasi di dalarn transaksi sebagai participant, 5. Pool, fee

yang diberikan berdasarkan tingkat komitmen yang diberikan, 6. Agency Fee,

merupakan fee yang wajib dibayar oleh debitor kepada dan untuk agent Bank sebagai

pengelola (administrator) kredit sindikasi bank. Agency fee ini dapat dibayar secara

tengah tahunan maupun tahunan, tergantung perjanjiannya, 7. Commitment fee,

rnerupakan fee atau honorarium yang dibebankan kepada debitor atas undrawn

portion atau non utilised Part (bagian.yang tidak digunakan) dari pinjaman, 8. Charges

and Expenses, debitor wajib mengganti segala biaya-biaya (charges and expenses)

yang telah dikeluarkan oleh kreditor dan atau Agent Bank dalam hal: menegoisasikan

137



Ninis Nugraheni, Prinsip-prinsip Hukum , .

kredit (negoitations), persiapan kredit (preperations), pelaksanaan dan pemasaran

kredit (syndication), pelaksanaan dan pemasaran kredit (execution andadvertising

of the agreement). Biaya-biaya ini biasanya langsung diambil pad a awal penarikan

kredit (dan tentu tergantung pada perjanjiannya), biaya terakhir yang dibebankan

pada debitor, yaitu ~tamp Duties, debitorwajib membayar atau mengganti biaya yang

telah dikeluarkan oleh kreditor untuk bea materai untuk pendaftaran kredit, pajak

dan berbagai pungutan yang ditentukan oleh hukurn atau ketentuan-ketentuan

pemerintah di mana perjanjian kredit dilaksanakan.

3. Hubungan Hukum Antara Para Kreditor (Lenders atau Participant) Dengan

Agent Bank

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa diantara masalah unik yang merupakan

faktor pembeda atau sebagai ciri khusus kredit sindikasi dari kredt biasa (single

bank loan) adalah dituangkannya segala kepentingan para pihak (debitor, arranger,

leaders /participating banks, dan agent bank) di dalam satu perjanjian kredit atau

loan agreement.

Masalah yang menarik untuk dianalisa adalah status hukum agent bank. Karena

yang menjadi agent bank dalam prakteknya senantiasa juga sebagai leaders/

participating banks, bahkan semula juga sebagai arranger (Mandated Bank) dari

debitar. Dari sisi perjanjian, hubungan hukum yang tercipta antara agent bank dengan

pihak leaders/participating banks adalah melalui cara penunjukan dan pengangkatan

oleh leaders/participating banks kepada agent bank untuk mewakili dan bertindak

"untuk dan atas namanya".'Hubungan hukum antara agent bank dengan leaders/

participating banks merupakan hubungan hukum yang bersifat "pemberian kuasa".

Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria essensial yang melekat pada agent bank,

yakni agent bank bertindak untuk dan atas nama leaders/participating yang nota

bene sesuai dengan konsepsi pemberian kuasa (Pasa11792 BW).

Adapun bentuk pemberian kuasa dari leaders/participating kepada pihak agent

bank dalam kredit sindikasi bank adalah berbentuk " akta otentik". lsi pemberian

kuasa ini dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi. Ketentuan Pasal 1794 BW

menyatakan, bahwa pemberian kuasa itu terjadi dengan cuma-cuma kecuali blla

diperjanjikan sebaliknya, ternyata dalam praktek kredit slndikasi bank ini disimpangi.

Karena dalam kredit sindikasi bank agent bank sebagai pemegang kuasa dari leaders/

participating selalu mendapat fee yang disebut "Agency Fee".

Berdasarkan Pasal1795 BW bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara

khusus artinya hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau leblh. Dapat pula

dilakukan secara umum yaitu meliputi sega!a kepentingan pemberian kuasa. Adapun

pemberian kuasa yang diemban oleh agent bank merupakan jenis pemberian kuasa

138



Perspe-ktif Hukum, Vol. 6.No.2 November 2006 : 130-141

khusus, karena isl pemberian kuasa dituangkan secara terinci dan tertuang dalam

perjapjian kredit sindikasi. Tegasnya dari beberapa isi pemberian kuasa (tugas) yang

terdapat dalam perjanjian kredit menempatkan agent bank sebaqal penyelenggaraadministrasi pemakaian kredit selarna jangka watunya,

Sebagaimana hakekat pemberian kuasa, maka agent bank tidak boleh

melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya. Bila hal ini terjadi artinya

agent bank melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya maka agent

bank harus mempertanggungjawabkannya (Pasa11797 BW). Dalam perjanjian kredit

sindikasi bank, lazimnya dicantumkan suatu klausul dalam perjanjian kredit yang

berisi bahwa agent bank dibebaskan dari seqala tanggung jawab kecuali bila tindakan

tersebut dilakukan karena kelalaian yang terbukti dilakukan dengan sengaja dalammenjalankan kuasanya .

Adapun cara berakhirnya pemberian kuasa menurut ketentuan Pasal1813 BW,

diantaranya adalah: dengan ditariknya kembali kuasa si juru kuasa dan dengan

pemberitahuan penghentian kuasanya oleh juru kuasa. Untuk penarikan kembali

kuasa ini dapat dilakukan setiap saat dan jika ada alasan untuk itu (Pasa11814 BW).

Penarikan kembali kuasa ini selain harus diberitahukan kepada si kuasa pada

dasarnya juga harus diberitahukan kepada pihak ketiga (Pasal 1815 BW). Begitu

juga cara penghentian kuasanya oleh si kuasa dengan syarat harus adapemberitahuan penghentian tersebut kepada si pemberi kuasa {Pasa11817 ayat (1)

BW}. Pembebasan diri dari kuasanya ini dapat dilakukan setiap waktu, dengan catatan

asal mengindahkan waktu secukupnya dalam memberitahukan penghentian tersebut.

Dalam praktek kredit sindikasi bank, berakhirnya pemberian kuasa jika:

1. pencabutan atau berakhirnya pemberian kuasa itu disetujui oleh agentitu sendiri;

2. dalam perjanjian terdapat suatu klausul yang disebut power of removal clause,

yaitu klausul yang memberikan kekuasaan kepada para peserta sindikasi untuk

menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada agenttanpa persetujuan agent,yang terakhir 3. agent telah rnelakukan ingkar janji, yaitu rnelakukan atau tidak

melakukan hal-hal yang ditentukan di dalam perjanjian kredit sindikasi yang

merupakan penyimpangan atas kewajiban-kewajibannya.

4. Hubungan Hukum Diantara Para Kreditor (Lenders atau Participant)

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kredit .sindikasi terbentuk karena

membesarnya nilai-nilai proyek dan kebutuhan akan bantuan pembiayaan tidak

tertampung oleh kemampuan satu bank serta besarnya nilai proyek membuat

pandangan tentang risiko oleh dunia perbankan dianggap terlalu tinggi untuk dlplkul

secara send irian oleh bank pemberi kredit. Dalam kredit sindikasi, kreditor terdiri

atas lebih dari satu pemberi kredit. Jumlah kredit yang diberikan o!eh masing-masing

139



Ninis Nugr.aheni, Prinsip-prinsip Hukum .

kreditor ditentukan menurut kebutuhan yang diperlukan baql.pernbiayaan proyek

debitor. Adapun mengenai tanggung jawab masing masing bank peserta sindikasil

kreditor tidak bersifat tanggung renteng. Artinya masing-masing kreditor/bank hanya

bertanggung jawab untuk bag ian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Dantanggung jawab masing-masing kreditor tidak merupakan tanggung jawab di mana

satu bank menjamin bank lainnya.

KESIMPULAN

Kredit sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga

keuangan, menggunakan dokumentasi yang ditatausahakan oleh suatu agen. Kredit

sindikasi terbentuk karen a adanya keterbatasan dana bank (likulditas), risiko yang

timbul akibat besarnya jumlah kredit dan adanya ketentuan legal lending limit atauBatas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kredit sindikasi mempunyai eiri-eiri

khusus yang dapat membedakan kredit sindikasi dengan si~gle loan, yaitu : terdiri

atas lebih dari satu pemberi kredit, adanya faktor besarnya jumlah kredit, adanya

faktor jangka waktu atau term, adanya faktor interest rate, adanya faktor dokumentasi

kredit, adanya publisitas, adanya faktor lead bank serta adanya faktor market.

Hubungan hukum yang terjadi diantara para subyek kredit sindikasi, yaitu:

1. antara debitor (Borrower) dengan Arrangeryang berposisi sebagai mandated bank

dikualifikasikan sebagai hubungan hukurn pemberian kuasa,

2. antara debitor (Borrower) dengan Para Kreditor (Lenders atau Participant) tunduk

pada ketentuan-ketentuan yang yang menguasai eksistensi perjanjian kredit

sindikasi.

3. antara Para Kreditor (Lenders atau Participant) dengan Agent Bank yang berposisi

sebagai administrator kredit sindikasi, dikualifikasi sebagai hubungan hukum

pemberian kuasa.

4. berkaitan dengan tanggung-jawab masing-masing Kreditor maka tanggung-

jawabnya tidak bersifat tanggung renteng tetapi masing-masing Kreditor

bertanggung jawab atas bagian dari komitmennya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Baetiar, Herlina Suyati, Aspek Legal Kredit Sindikasi, Cet.!, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy, Kredit Sindikasi : Penqeriien, Manfaat dan Proses

Pembentukannya, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.

140



Perspektif Hukum, Vol. 6 No.2 November 2006: 130-14~

, Prinsip Kehati-Hatian dan Rambu-Rambu

Kesehatan Bank, Kapita Selekta Hukum Perbankan, 1999.

Wahjonohardjo, Beberapa Catatan Tentang Hukum Perbankan OJIndonesia, dalam

Wila Candrawila Supriadi, Percikan Gagasan Tentang Hukum III, Kumpulan

Karangan Iimiah Alumni FH Unpar, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Undang - Undang NO.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LNRI 1992-31

Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang - Undang NO.7

Tahun 1992, LNRI1998-182.

141

Date post:	18-Jul-2015
Category:	Documents
Upload:	anis-rifai
View:	326 times
Download:	2 times

prinsip kredit sindikasi

Documents