Social Monitoring Report – Part 2Jalur Transmisi 150 kV ini akan meningkatkan penyediaan tenaga...

Social Monitoring Report – Part 2 # Semiannual Report July-December 2018 December 2018

INO: West Kalimantan Power Grid Strengthening

Project

Prepared by Pusat Manajemen Konstruksi (Pusmankon) for the PT PLN and the Asian

Development Bank.

CURRENCY EQUIVALENTS (as of 31 December 2018)

Currency unit – Indonesian rupiah (Rp) Rp1.00 = $0.0000688800

$1.00 = Rp14,518

NOTE

(i) In this report, "$" refers to US dollars. This social monitoring report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature. In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

Social Semi Annual Report July - December 2018

Appendix 8 Project Leaflet of Bengakayang – Ngabang – Tayan TL

PENGADAAN TANAH (PT)

UU No. 2 TH 2012 PERPRES No. 71 TH 2012 PERPRES No. 148 TH 2015

KEGIATAN

Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan tanaman di lahan tapak tower PT, dan pembuatan Peta Bidang dibawah jalur

SUTT serta perhitungan Tanaman Keras yang tingginya lebih dari 4 meter dan berpotensi

masuk ke ruang bebas

PT : Penilaian Ganti Rugi Tanah dan tanaman ROW : Penilaian Tanah, Bangunan dan

Kompensasi Tanam Tumbuh

Sosialisasi Pengadaan Tanah / ROW

Penyampaian Nilai Appraisal

Pemberkasan dan Pembayaran

Harus mendatangi objek yang dinilai didampingi oleh pihak desa

KANTOR DESA SETEMPATMasyarakat diberi kesempatan untuk memahami pelaksanaan pembangunan Transmisi (SUTT) melalui tanya jawab

PLN menyerahkan nilai ganti rugi/ kompensasi ke pemilik setelah : Menyiapkan ; Daftar inven, Nominatif, KTP&KK, Copy SPT/SHM, Copy rekening bank

PLN menyampaikan Hasil Penilaian Appraisal kepada pemilik

LAYANAN PENANGANAN KLAIM/PROTES

ROW : KOMPENSASI ATASTANAH, BANGUNAN, DANTANAMAN YANG BERADADIBAWAH RUANG BEBASSUTT

PERMEN ESDM No. 38 TH 2013

S I A P A Y A N G D I H U B U N G I B E R K E N A N D E N G A N P R O Y E K

CAKUPAN

PROYEK

150 kV

Konstruksi satu

gardu induk baru

di Ngabang dan

ekstensi gardu

induk di Tayan

Konstruksi 407

tapak tower di

38 desa

9 kecamatan

3 Kabupaten

Instalasi 142,427 kms

jaringan transmisi dari

GI Bengkayang

melewati GI Ngabang

menuju Gi Tayan

PT PLN (Persero) UIP KALIMANTAN BAGIAN BARAT

UPP KITRING KBB 3 SINGKAWANG

Jl. Pangeran Antasari No.61 RT/RW 44/18 Kelurahan

Pasiran Kecamatan Singkawang Barat

79123 Singkawang Kalimantan Barat

email : [email protected]

Telp : +62 562 4200017

MEKANISME PENGADAAN TANAH (PT) DAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN

YANG BERADA DIBAWAH RUANG BEBAS SUTT (ROW ) UNTUK PEMBANGUNAN KELISTRIKAN (TRANSMISI)

P R O J E C T I N F O R M A T I O N L E A F L E T

Jalur Transmisi 150 kV ini akan meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang akan bermanfaat untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan keandalan kelistrikan di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau

SUTT 150 kV BENGKAYANG-NGABANG-TAYAN

KETERANGAN Hal yang sebisanya dihindari adalah : Penitipan uang ganti rugi atau kompensasi ke Pengadilan Negeri setempat dilakukan bila :

Pemilik menolak harga Objek tanah dalam proses pengadilan Objek tanah masih dipersengketakan kepemilikannya Objek tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang Objek tanah menjadi jaminan di bank

Dilaksanakan bersama aparat Desa dan Kecamatan bersama pemilik tanah/perwakilan Pengisian blanko inventarisasi

Diumumkan 14 hari di kantor Desa dan Kecamatan untuk memberi kesempatan bila ada klaim/protes dari masyarakat

Penyampaian dan penyelesaian klaim/protes melalui Desa/Kecamatan


Appendix 9 Forest land use permit for Package 1 - 4

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

XEPUTUSAN KEPALA BAI'AN KOORDINASI PENANAMAN MODALNoMoR: 6/l ltP?fH / ?au ltorl

TEI{TANG

IZIN PINJAM PAKAI I(AWASAI{ HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN SUTET 275 I<IIBENGKAYANG - JAGOI BABANG DAN SUTT 15O KV SINGKAWANG -BENGKAYANG, BENGKAYANG - NGABANG, NGABANG - TAYAN ATAS NAMAPT. PLN (PERSERO) SELUAS 64,62 (ENAM PULUH EMPAT DAN ENAM PULUHDUA PERSERATUSI HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATASDAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI I(ABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATENLANDAK DAN KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI I(ALIMANTAN BARAT

KEPALA BN)AN KOORDINASI PENANAMAT{ MODAL,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 634-12/20l600.3l2011 tanggal 30 September2011 sebagaimana telah diperpanjang dengan KeputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas namaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nornor25 I I I IIUPIL-T/ PMDN/ 20 I 6 tanggal 27 September 20 16, Yt.PLN (Persero) mendapat Izin Usaha Penyediaan TenagaListrik, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengantanggal 27 September 2046;

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor

S.100/Menhut-Vlll2Ol4 tanggal 20 Februari 2014, PT' PLN

(Persero) mendapat persetujuan prinsip penggunaan kawasan

hutan untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang -Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang,

Bengkayang - Ngabang dan Ngabang - Tayan pada kawasan

Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas

x77,7O Hektar (panjang t 38.852 m dan lebar t 20 m) di

Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten

Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahia Pf' PLN (Persero) telah memenuhi kewajiban

sebagaimana dalam persetujuan prinsip tersebut huruf b'

Yaitu:c.l.melaksanakantatabatasterhadapkawasanhutanyang

disetujui dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan

irtu" Wilayah III Pontianak sesuai Berita Acara

p.""t""" Batas Areal Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai

Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kY

;;;s6;il - .laeoi Babang dan sUrr lso kv

tBKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PISP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya

-2-

Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang,Ngabang - Tayan pada Kawasan Hutan Produksiferbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT.

PLN (Persero) di Kabupaten Bengkayang, Kabupatenl,andak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi KalimantanBarat tanggal 24 Desember 2014, dengan realisasiseluas 64,62 Hektar;

c 2 s::Jff.'.";:?l il:i ::ffi:?'3it J:r$ l:ffi5:,'3;Simon Lefran, S.H bahwa perseroan sanggup:c.2.1 melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada

kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakantanpa menunggu selesainya jangka waktu izinpinjam pakai kawasan hutan;

c.2.2 melaksanakan perlindungan hutan sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku;

c.2.3 memberikan kemudahan bagi aparat kehutananbaik pusat maupun daerah pada saatmelakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

c.2.4 memenuhi kewajiban keuangan sesuaiperaturan perundang-undangan, yaitu meliputi:1) membayar penggantian nilai tegakan,

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), danDana Reboisasi (DR);

2l membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penggunaan Kawasan Hutan;3) membayar Penggantian Nilai Tegakan

kepada Pemerintah apabila areal yang

dimohon merupakan areal reboisasi;

4l kewajiban keuangan lainnya akibatditerbitkannya izin pinjam pakai kawasan

hutan;c.2.5 melakukan Penanarn.rn dalam rangka

rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

c.2.6 melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar

areal izin pinjam pakai kawasan hutan;

c.2.7 mengganti - biaya investasi pengelolaan/

pemiifaatan hutan kepada PT' Nitiyasa Idola

ian PI. Sinar Kalbar Raya sesuai peraturan

Perundang-undangan;c.2.8 me-b"yJiu.^n iinyang telah dib-ayarkan oleh

fT . Uitiy""" Idola dan PT' Sinar Kalbar Raya'

sesuai peraturan perundang-undangan;

c.3. menyampaikan baseline penggunlar-I kawasan hutan;

c.4. menyampaikan rencana iekl-inasi dan revegetasi pada

kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai

kawasan hutan;

c.5. t"l"l"'d kooidinasi instansi kehutanan setempat;

c'6.melakukanrevisirencanakerjapenggunaankawasanhutan sesuai hasil tata batas;

affi, ,"rr**".n Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya

d.

-3-

bahwa Direktur Pengadaan t/f. PLN (Persero) dengan surat

Nomor 0 106/ KON.O2.O 1 /DITDAN/20 16 tanggal 1 Februari

2016, mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kY Bengkayang -Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang,

Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan pada kawasan

Hutan -produksi

Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di

Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten

Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;bahwa sesuai Pasal 48 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor

P.50/Menlhk/Setjen/Kum.ll6l2016 tentang Pedoman

Pinjam Pakai Kawasan Hutan, persetujuan prinsip

p..rggr.r"rn kawasan yang telah diberikan oleh Menteri

sebehrm berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum

memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dalam

persetujuan prinsip dapat mengajukan izin pinjam pakai

i."*""rt hutan dan dikenakan kewajiban sesuai dengan

Peraturan Menteri ini;bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutananf.

Mengingat

dan Tata Lingkungan Nomor S.1316/PKTL

/REN/PLA.O/ 12l2016 tanggal 1 Desember 2016,

permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untukpembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang

ian SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang -Ngabang, Ngabang - i"y"., pada kawasan--Hutan Produksi

te-Oatas dan Hutan Produksi Tetap a'n' PT' PLN (Persero)

sebagaimana hasil tata batas seluas 64,62 Hektar sudah

sesuai ketentuan teknis;g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan- huruf f, perlu menetapkan Keputusan. Kepala Badan

Koordinasi - Penanaman ilodal tentang Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV

g.t gt"y"t g - Jagoi Babang dan SUTT -150

kV Singkawang -ne.ritayang, nengkayang - ug"u1!9,-Ngab18 - Tayan atas

.ru--. PT. nln leeisertl silu"s 6+,62 (Enam Puluh Empat dan

Enam Puluh dua Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan

ptoarrt"i Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten

gl"gt"y"t g, Kabupaten L'andak dan Kabupaten Sanggau'

Provinsi Kalimantan Barat;

:1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumbeidaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Z. Unaa"g-U"dang Nombr 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan'

""t.g"i-."" teiatr diuban aengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004;S. Unaang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;+. U"a"ig-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ff* ,".r*-".n perizinan dan Nonperizinan di prsp-pusat BKpM tidak dikenakan biaya

7.

8.

q

10.

11.

-4-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20O4 tentang

Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta

Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20O8 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

105 Tahun 2015;12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan UntukKepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan

Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan

T\rgas dan Fungsi Kabinet Ke{a;16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara;17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Froyek Strategis Nasional;

19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar

Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang

Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan

Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan

Alam Primer dan Gambut;21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-ll l2OO9

tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;

tBl6M p"rrgr*""n perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya

-5-

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/M entrut-ll I 2Ol2tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri kehutanan NomorP.62lMenhut-ll l2OL3;

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/ Menhut-ll l2ol4tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.7/ Menlhk-ll l2ol5 tentang Petunjuk Teknis PemberianPerizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup danKehutanan dalam Penyelenggara€rn Pelayanan Terpadu SatuPintu;

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP. 18/ Menlhk-ll l20l5 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP. 62 / MenLHK-Setjen / 20 I 5 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.29l Menlhk/ Setjen/ PHPL.3 I 2 / 2016 tentang PembatalanPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian NilaiTegakan;

28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.50/Menlhk/Setjen/Kum.l/6l2016 tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan;

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.71lMenLHK/Setjen/HPL.3l8/2OL6 tentang Tata CaraPengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi SumberDaya Hutan dan Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, DendaPelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin UsahaPemanfaatan Hutan;

30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.89/Menlhk/Setjen/Kum.ll Ll l2016 tentang PedomanPenanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan HutanDalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

3 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.6347lMenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/ I I l2Ot6 tanggd 21

November 2O16 tentang Penetapan Peta Indikatif PenundaanPemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, PenggunaanKawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutandan Areal Penggunaan La.in (Revisi XI);

Memperhatikan: l. Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi KalimantanBarat Nomor 660.ll206IBLHD-A tanggal l1 Maret 2010 halRekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTI 150 kV jalurNgabang-Tayan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING Kalimantandi Kabupaten Landak dan Sanggau Provinsi KalimantanBarat;

t'BKPfvl p6ng5ss6n Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya

-6-

Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi KalimantanBarat Nomor 660.ll2O7 IBLHD-A tanggal 11 Maret 2010 halRekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTT 150 kV jalurSingkawang-Bengkayang oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING

Kalimantan di Kota Singkawang dan Kabupaten BengkayangProvinsi Kalimantan Barat;Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi KalimantanBarat Nomor 660.ll2O9IBLHD-A tanggal 11 Maret 2O10 halRekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUt't 150 kV jalurBengkayang-Ngabang oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGKalimantan di Kabupaten Bengkayang dan KabupatenLandak Provinsi Kalimantan Barat;

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor

24O|BLHD|2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Kelayakan

Lingkungan Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan

Ekstra Tinggi (SUTETI 275 kV GI Jalur Bengkayang-Perbatasan Sarawak (Panjang 1 81,434 I(m) oleh P/f . PLN

(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitirng)Kalimantan di Kecamatan Bengkayang, Lumar, kdo,Sanggau l,edo, Seluas dan Jagoi Babang KabupatenBengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

5. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor522/l996lBkbang.B tanggal 6 Juli 2Ol2 mengenaiRekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untukKegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan sertaSUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang seluas 109,28Hektar a.n. PI. PLN (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAIUANMODAL TENTANG IZIN PINJAM PAI(AI KAWASAN HUTANUNTUK PEMBANGUNAN SUTET 275 I<V BENGI{AYANG - JAGOIBABANG DAN SUTT 15O KlI SINGKAWANG - BENGKAYANG,BENGKAYAI{G - NGABANG, NGABANG - TAYAN ATAS NAMA PT.PLN (PERSEROI SELUAS 64,62 (ENAM PULUH EMPAT DANEilAM PULT'H DUA PERSERATUSI HEKTAR PADA KAWASANHUTAN PRODT'KSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAPDI I(ABUPATEI{ BENGI(AYANG, KABUPATEN LANDAK DANKABUPATEN SANGGAU, PROVINSI I(ALIMANTAT{ BARAT.

tBKPlvl Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya

2.

KESATU

KEDUA

KBTIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

-7 -

Memberikan lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengankompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan PajakPenggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalamrangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, untuk pembangunanSUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kVSingkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang -Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan HutanProduksi Tetap atas nama PT. PLN (Persero) di KabupatenBengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, ProvinsiKalimantan Barat seluas 64,62 (enarr. puluh empat dan enampuluh dua perseratus) Hektar, sebagaimana peta lampiranKeputusan ini.Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam amar KESATUadalah untuk pembangunan SUTET 275 kY Bengkayang - JagoiBabang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang

- Ngabang, Ngabang - Tayan, bukan untuk kegiatan lain sertaarealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.PT. PLN (Persero) berhak:a. berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-

kegiatan yang meliputi rencana pembangunan SUTET 275 kVBengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang -Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan, sertamelakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungandengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutan yang dipinjampakai;

b. memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungandengan rencana pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang -Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang,Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan dalam kawasanhutan yang dipinjam pakai;

c. melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaanlahan yang tidak dapat dielakan dengan membayar ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan/ atau Dana Reboisasi (DR)

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan ini, PI. PLN (Persero) wajibmenyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangkarehabilitasi Daerah Aliran Sungai.Dalam hal PT. PLN (Persero) tidak memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.Penetapan areal kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan olehDirektur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atasnama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakandengan ketentuan:a. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan menyampaikan

permohonan penetapan areal kerja berdasarkan hasil tatabatas areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada DirekturJenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

fBKPU psngurusan Perizinan dan Nonperizinan di prsp-pusat BKpM tidak dikenakan biaya

-8-

b. permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksudpada huruf a, dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajibansebagaimana dimaksud Amar KEEMPAT.

KETUJUH : Selain kewajiban dimaksud Amar KEEMPAT, PT. PLN (Persero)

wajib:a. membuat rencana dan melalsanakan reklamasi dan revegetasi

pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpamenlrnggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasanhutan;

b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DaerahAliran Sungai dan dilaksanakan paling lambat I (satu) tahunsebelum berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan;

c. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencanakerja penggunaan kawasan hutan tahunan;

e. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/ atau DanaReboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabilaareal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasilrehabilitasi;

g. mengganti biaya investasi pengelolaan/ pemanfaatan hutankepada pengelola/pemegang 'rzin usaha pemanfaatan hasilhutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melakukal pemeliharaan batas areal izin pinjam pakaikawasan hutan;

i. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakaikawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

j. mengamankan kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindungdalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasandengan kawasan hutan konservasi dan Hutan Lindung sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

k. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dankehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukanmonitoring dan evaluasi di lapangan;

l. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkunganhidup dan kehutanan setempat dan/ atau kepada pemegangizin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;

m. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar area) izinpinjam pakai kawasan hutan;

n. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekalikepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenaipenggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai dengantembusan: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksikstari, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam danEkosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah AliranSungai dan Hutan Lindung, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

fBKPlvl psngurvsan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya

-9 -

Kalimantan Barat, Kepala Balai Pemantapan Kawasan HutanWilayah III Pontianak, Kepala Balai Pengelolaan Daerah AliranSungai dan Hutan Lindung Kapuas;

o. laporan tersebut huruf n, memuat:o.1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;o.2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;

o.3. pemenuhan kewajiban membayar PNBP PenggunaanKawasan Hutan;

o.4. rencana dan realisasi penanarnan dalam rangkarehabilitasi daerah aliran sungai;

o.5. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai

kawasan hutan;KEDELAPAN: PT. PLN (Persero), dilarang:

a. memindahtangankan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutankepada pihak lain atau perubahan narna Pemegang izin pinjampakai tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;b. menjaminkaa atau mengagunkan areal Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan kepada Pihak lain;c. melakukan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai peraturan

perundang-undangan.KESEMBILAN: Menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak

pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan denganmeminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah setempat.

KESEPULUH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini dicabut dan pemegang izindikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan, apabilapemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukanpelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksuddalam izin ini.

KESEBELAS: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai IzinPemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan PenggunaanPeralatan.

KEDUABELAS: Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikanberdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang izindalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelumberakhirnya izin.

fBKPIVI Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP-Pusat BKPM tidak dikenakan biaya

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN,

-7 -

apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam izinpinjam pakai kawasan hutan ini.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku dan melekatsebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan danpenggunaan peralatan.Perpanjangan Izin Pinj am Pakai Kawasan Hutan diberikanberdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajibanIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan olehpemegang izin dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)bulan sebelum berakhirnya izin.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untukjangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 26 Apnl2025, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan.

Ditetapkan dipada tanggal

USAHA

Tembusan:1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi l,estari;5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya AIam dan Ekosistem;7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;8. Gubernur Kalimantan Timur;9. Bupati Berau;10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda;12. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda;13. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam

Berau;14. Direktur PI. Berau Coal.

Jakarta

r6 JAti 2017

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,KEPALA BN)AN KOORDINASIPENANAMAN MODAL,

TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

fBKPM Pengurusan Penzinan dan Nonperizinan di prsp-pusat BKpM tidak dikenakan biava

_ 10-

KBTIGABELAS:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untukjangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 27 September2Q46, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sertaberakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN,

Ditetapkan di Jakarta,pada tanggal I A, , JAN 2017

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,KEPALA BADAN KOORDINASIPENANAMAN MODAL,

TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

AN TATA USAHA

SPASARI

. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya AIam dan Ekosistem;7. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;9. Gubernur Kalimantan Barat;10. Bupati Bengkayang;11. Bupati Landak;12. Bupati Sanggau;13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas;15. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak;16. Direktur Pengadaan PT. PLN (Persero).

fBKPlvl pgngumssn PerDinan dan Nonperizinan di prsp-pusat BKPM tidak dikenakan biaya

PT PLN( PERSERO)

」al an Trunol oyo B10k M 1/135 KebayOran Baru‐ J akana 12160Tel p : ( 021) 7261875, 7261122, 7262234

( 021) 7251234, 7250550Kot ak Pos : 4322/KBB Faxi mi e l ( 021) 7221330 A amat KaWat l PLNPST

NomorSi f atLampi ranPe‖ hal

: 0106/KON 02 01/DI TDAN/2016

: Sat u seti Pemohonan l zi n Pi nl am Pakal Kawasan Hut anPembangunan SUTET 275 kV Bengkayang―」agoi babang dan SuT「 150 kV Si ngkawang―Bengkayang, Bengkayang― Ngabang, Ngabang―Tayan di Kal i mant an Barat

01 Februari 2016

Kepada

Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RlPerizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat

Gedung lsmail Saleh Lt. DasarBadan Koordinasi Penanaman Modal (BKpM)Jln. Gatot Subroto No. 44Jakarta - 12190

u.p. Yth. : Menbri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menunjuk surat Menteri Kehutanan Republik lndonesia No. s.1oo/Menhut-vlu2o14 tanggal

20 Februari 2014 petihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. pr pLN (persero)

untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang -

Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten

Landak dan Kabupaten sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan mengacu pada peraturan

Menteri Kehutanan Republik lndonesia No. P.16/Menhut-ll/2014 tentang pedoman pinjam pakai

Kawasan Hutan pasal 25 ayal (1), yang berbunyi " Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam

persetuiuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20,

pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengaiukan permohonan izinpinjam pakai kawasan hutan kepada Mentert', bersama ini kami pT pLN (persero)

mengajukan Permohonan lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan SUTET 275 kV

Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang -

Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten

Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk

melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

1. Copy Surat Menteri Kehutanan Republik lndonesia No. S. 10o/Menhut-Vll/2014 tanggat

20 Februari 2014 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. pT pLN

(Persero) untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV

Singkawang -Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten

Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Laporan hasil penataan batas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah lll;

3. Baseline Penggunaan Kawasan Hutan;

MODEL1001

4. Copy...

PT PLN( PERSERO) : l wNol ょ“ ` ぃ

くo)ぬ tわ耐がTanggJ : Ot 10い。熱いヽ

4. Copy Akta Notariil Pernyataan Asli dari Notaris Johny Simon Lefran, SH Tanggal

29 Desember 2015i

5. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:- GM PT PLN (Persero) UIP X 騨

MODEL1004

20 Februari 20L4Nomor : S. 100/Menhu r.-VII/2014Lampiran : Satu lembar peta

Hal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT. PLN (Persero)

untuk Pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT

150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan

di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau,Provinsi Kalimantan Barat.

Yth. Direktur Utama PT. PLN (Persero)

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. 0491/131/DIRUT/2013 tanggal 17 Mei 2013dan No. t407lt3LlDlRUTi2013 tanggal 16 Agustus 2013, sesuai dengan :

a, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 20O4;

b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008;

c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tanggal 6 Juli 2012;

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013;

e. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6018/MenhuI-VII/IPSDH/2013 tanggal13 November 2013;

f. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II12013 tanggal 20 Desember 20L3;

g. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14lMenhut-Illz}Ll tanggal 10 Maret 2011

sebagaimana telah diubah dengan No. P. 20/Menhut-Il/2013 tanggal 17 April 2013;

h. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/Menhut-IU201L tanggal 30 Maret 2011

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P. 14lMenhut-Il/2013 tanggal 20 Februari 2013;

i. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 63/Menhut-Il/2011 tanggal 5 September 2011;

j. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 240lBLHDl2010 tanggal 3 Mei 2010;

k. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor :522ll996lEkbang.B tanggal 6 Juli 2012;

l. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No, 660.1/206/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;

m. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No. 660.1/207/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;

n. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No. 660.U209IBLHD-A tanggal 11 Maret 2010;

o. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S. 24IVI-BRPUK/2014 tanggal B

Januari 2014;

p. Akta Pernyataan No. 05 tanggal 4 Januari 2013 dihadapan Notaris Amriyati Amin

Supriyadi, SH., M.Hum.

/dengan '..

-?-

dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penggunaan

kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv B€ngkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150

Kv Slngkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan a.n. PT. PLN (Persero)

5sltJv5 r 77,70 Ha (tujuh puluh tujuh dan tujuh puluh perseratus hektar) melalui prosedur

pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar dana Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka

rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan ratio 1 : 1 ditambah dengan luas rencana

areal terganggu dengan kategori lj,.

Areal tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas * 4,28 Ha dan

Hutan ?roduksi Tetap (HP) seluas * 73,42 Ha serta telah dibebani IUPHHK-HT PT. Nitiyasa

Idola seluas t 37,47 Ha dan IUPHHK-HT PT. Snar Kalbar Raya seluas + 2,15 Ha

sebagaimana peta terlampir.

Persetujuan prinsip ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini hanya diberikan dalam rangkapemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv

Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan, bukan untuk kepentingan lain dan arealnya tetap mempunyai

status sebagai kawasan hutan seluas + 77,70 Ha (panjang r 38.852 m dan lebar+ 20 m).

2. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan jni bukan merupakan lzin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan sehingga kegiatan di lapangan baru dapat dilaksanakan setelah Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.

3. PT. PLN (Persero) dibebani kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

a. Melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi

dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;

b. Melakukan inventarisasi tegakan dengan supervisi dari Pengawas Tenaga Teknis

Perencanaan Hutan dengan pembinaan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Produksi (BP2HP) Wilayah x Pontianak;

c. Membuat pemyataan dalam bentuk akta notarlil yang memuat kesanggupan :

1) Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidakdipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasanhutan;

2) l'lelaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;

3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerahpada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

4) Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan,

meliputi :

a) Membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),

Dana Reboisasi (DR);

b) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

c) Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang

dlmohon merupakan areal reboisasi; dan

d) Kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai

kawasan hutan;

5) Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;

6) Melakukan pemberdayaan n)asyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan

hutan;

Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan :

/1) Mengganti ...

-3-

1) Mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada PT. Nitiyasa

Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya, sesuai peraturan perundang-undangan;

2) Membayar iuran izln yang telah dibayarkan oleh PT. Nitiyasa Idola dan PT.

Sinar Kalbar Raya berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai peraturan

perundang-undangan.

e. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan;

f. Menyampaikan rencrna reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang

dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan;

g. Melakukan koordinasi dengan instansi kehutanan setempat;

h. Melakukan revisi rencana keia penggunaan kawasan hutan sesuai hasil tata batas;

i. Menyampalkan laporan secara periodik setiap 12 (dua belas) bulan sekali atas

kemajuan pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan

kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.

4, Letak dan luas secara pasti kawasan hutan yang dipinjam pakai tersebut ditentukan

berdasarkan hasil penataan batas di lapangan yang dilaksanakan PT. PLN (Persero)

dengan supervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IU Pontianak dengan

mengikutsertakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kehutanan

Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Kabupaten Landak dan Dinas Kehutanan

Kabupaten Sanggau.

5. Pelaksanaan inventarisasi tegakan dilaksanakan PT. PLN (Persero) dengan supervisi dari

Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Kabupaten Landak

dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau.

6. Pemanfaatan kayu s€bagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan untukpembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-

Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan dilaksanakan secara bertahap

sesuai rencana kerja penggunaan kawasan hutan a.n. PT. PLN (Persero) dan

dilaksanakan setelah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

7. Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga,

penyelesaiannya menjadi tanggung jawab ff. PLN (Persero) yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah setempat.

8. Apabila pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas atau terjadipenyimpangan, maka persetujuan prinsip ini menjadi batal dan PT. PLN (Persero)

dikenakan $nksi sesuai Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

9. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini berlaku selama 2 (dua) tahun

terhitung sejak ditandatangani.

10. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan informasi dalam

persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat (tanpa

Zulkifli Hasan, S.E, M,M,

2. Bupati Bengkayang (tanpa lamplran);

/3. Bupati ...

-4-

3. Bupati Landak (tanpa lamplran);

4. Bupati Sanggau (tanpa lampiran);

5. Sekretaris Jenderal Kemente.ian Kehutanan (tanpa lampiran);

6. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;

7. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;

8. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

9, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;

10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang;

12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Landak;

13. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau;

14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;

15. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas;

16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah x Pontianak;

17. Direktur Utama PT. Nitiyasa ldola;18. Direktur Utama PT, Sinar Kalbar Raya.


Appendix 10 Action of Forestry Area Permit Implementation

STATUS PELAPORAN IPPKH ONLINE

SK: 6/1/IPPKH/PMDN/2017

1. PNBP tahunan

2. Tata Batas

3. Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH)

4. Dana Reboisasi (DR)


Appendix 11 RoW Progress Monitoring of 150 kV Bengakayang - Ngabang

– Tayan TL

No Jalur SUTT/ SUTET KJPPJumlah

Tower/ Span

Panjang

ROWData Nominatif

Penetapan Besaran

kompensasiProgress Pelaksanaan

1

SUTT 150 kV

Bengkayang-

Ngabang

KJPP Dwi

Haryantono

Agustinus

Tamba

279 Tower/

278 Span 95,6 km - Tanah/ Sosialisasi (September 2016

Rp 10,608,316,800 69,124,002,971Rp Inventarisasi (Maret 2016)

- Bangunan/ Penilaian & penetapan besaran (September 2016)

Rp 330,990,001 Pembayaran:

- Tanaman/ - Tanah/ Rp 10,608,316,800

Rp 58,184,696,170 - Bangunan/ Rp 3330,990,001

- Tanaman/ Rp 58,184,696,170

- Progress Pembayaran (100%)

2

SUTT 150 kV

Tayan-Ngabang

KJPP Dwi

Haryantono

Agustinus

Tamba

128 Tower/

127 Span 46,8 km - Tanah/ Rp 40,972,230,363 Sosialisasi (November 2016)

Rp 5,442,465,000 Inventarisasi (Juni 2016)

- Bangunan/ Penilaian & penetapan besaran (November 2016)

Rp 3,315,000 Pembayaran:

- Tanaman/ - Tanah/ Rp 5.442.465.000

Rp 35,526,450,363 - Bangunan/ Rp 3.315.000

- Tanaman/ Rp 35.526.450.363

- Progress Pembayaran (100%)

FORMAT LAPORAN BERKALA

PELAKSANAAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN

DI BAWAH RUANG BEBAS SUTT/SUTET

NOLOKASI (DESA /

KELURAHAN)KECAMATAN JUMLAH TOWER

TANAH BEBAS

(TAPAK TOWER)ROW BEBAS (SPAN)

JADWAL SOSIALISASI

PHABA PEMBAYARAN Inventarisasi

1 Magmagan LUMAR T 1A - 4 7 7 7 13-Dec-16 21-Dec-16 September 2016

2 Sebalo T 5 - 21 17 17 17 8-Dec-16 20-Dec-16 Juni 2016

3 Bani Amas T 22 - 26 6 6 6 6-Dec-16 16-Dec-16 Mei 2016

4 Sebetung Menyala T 27 - 33 7 7 7 7-Dec-16 20-Dec-16 Maret 2016

5 Dharma Bakti T 34 - 38 5 5 5 21-Oct-16 17-Nov-16 Maret 2016

6 Sebente T 39 - 46 8 8 8 3-Nov-16 9-Dec-16 Maret 2016

7 Bangun Sari T 47 - 55 9 9 9 23-Sep-16 2-Nov-16 April 2016

8 Lulang T 56 - 57 2 2 2 22-Sep-16 25-Nov-16 April 2016

9 Setia Jaya T 58 - 67 10 10 10 22-Sep-16 14-Oct-16 April 2016

10 Untang T 68 - 78 11 11 11 19-Sep-16 13-Oct-16 Mei 2016

11 Kampet T 79 - 85 7 7 7 20-Sep-16 13-Oct-16 April 2016

12 Padang Pio T 86 - 95 10 10 10 16-Sep-16 7-Oct-16 April 2016

13 Ringo Lojok T 96 - 108 13 13 13 28-Sep-16 14-Dec-16 Mei 2016

14 Angkaras T 109 - 119 11 11 11 31-Oct-16 29-Dec-16 Mei 2016

15 Ansang T 120 - 123 4 4 4 2-Nov-16 24-Nov-16 Mei 2016

16 Darit T 124 - 129 6 6 6 14-Dec-16 27-Dec-16 Mei 2016

17 Mamek T 130 - 149 20 20 20 5-Oct-16 15-Dec-16 Mei 2016

18 Bagak T 150 - 156 7 7 7 6-Oct-16 9-Dec-16 Mei 2016

19 Anik Dinggir T 157 - 167 10 10 10 30-Sep-16 19-Oct-16 April 2016

20 Antan Raya T 168 - 190 23 23 23 6-Sep-16 27-Sep-16 April 2016

21 Penyaho Dangku T 191 - 207 17 17 17 7-Sep-16 28-Sep-16 April 2016

22 Amboyo Utara T 208 - 230 23 23 23 16-Dec-16 23-Dec-16 Mei 2016

23 Sungai Kelik T 231 - 235 5 5 5 24-Nov-16 7-Dec-16 Mei 2016

24 Munggu T 236 - 245 10 10 10 16-Nov-16 30-Nov-16 Agustus 2016

25 Raja T 246 - 254 9 9 9 17-Nov-16 2-Dec-16 Agustus 2016

26 Ambarang T 255 - 260 6 6 6 15-Nov-16 1-Dec-16 Agustus 2016

T 261 - 263 2 2 2

T 127 - 117 11 11 11

T 116 - 116 B 3 3 3

279 279 278

Agustus 2016

MENYUKE

NGABANG

27 Tebedak 11-Nov-16 7-Dec-16

BANYUKE HULU

ROW MONITORING PROGRESS

PACKAGE 3 SUTT 150 KV BENGKAYANG - NGABANG - TAYAN (SECTION 1 BENGKAYANG - NGABANG)

SPAN TOWER

BENGKAYANG

TERIAK

NOLOKASI (DESA /

KELURAHAN)KECAMATAN

JUMLAH

TOWER

TANAH BEBAS

(TAPAK TOWER)

ROW BEBAS

(SPAN)

JADWAL SOSIALISASI

PHABA PEMBAYARAN Inventarisasi

1 Kawat T 1d/0 * - 1 1 1 1 Maret 2017

2 Cempedak T 1 - 1G 9 9 9

3 Cempedak T 2 - 13 13 13 13

4 Tebang Benua T 14 - 25 12 12 12 6-Jun-17 15-Jun-17 Juni 2016

5 Mak Kawing T 26 - 31 6 6 6 26-Apr-17 17-May-17 Juni 2016

6 Temiang Mali T 32 - 42 10 10 10 20-Apr-17 10-May-17 September 2016

7 Tae T 43 - 46 5 5 5 21-Apr-17 19-May-17 Juni 2016

8 Padi Kaye T 47 - 60 14 14 14 19-Apr-17 18-May-17 September 2016

9 Angan T 61 - 79 19 19 19 6-Apr-17 28-Apr-17 Juni 2016

10 Kayu Ara T 80 - 87 9 9 9 5-Apr-17 21-Apr-17 Juni 2016

11 Jelimpo T 88 - 99 12 12 12 31-Mar-17 28-Apr-17 Juni 2016

12 Tubang Raeng T 100 - 110 11 11 11 30-Mar-17 20-Apr-17 Juni 2016

13 Tebedak T 111 - 114 4 4 4

14 Tebedak T 114A - 114C 3 3 3

128 128 127

September 2016

BALAI

JELIMPO

NGABANG 11-Nov-16 7-Dec-16 Agustus 2016

ROW MONITORING PROGRESS

PACKAGE 3 SUTT 150 KV BENGKAYANG - NGABANG - TAYAN (SECTION 2 NGABANG - TAYAN)

SPAN TOWER

TAYAN HILIR 7/28/2017 11-Aug-17


Appendix 12 Update of Land Certification in Bengkayang – Ngabang -

Tayan

No Nomor Tower Desa Kecamatan Kabupaten Jalur BPN Progress

1 T 23 Bani Amas Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)



4 T 35 Darma Bhakti Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)




8 T 48 Bangun Sari Bengkayang Bengkayang Bengkayang-Ngabang Bengkayang Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)




12 T 113 Tebedak Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)



15 T 116 A Tebedak Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)


17 T 255 Ambarang Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)



20 T 225 Amboyo Utara Ngabang Landak Bengkayang-Ngabang Landak Pra Pengukuran, lanjut tahap Pengukuran (Proses)

UIP KALBAGBAR

PROGRESS SERTIPIKASI TANAH TAPAK TOWER

SUTT 150 kV BENGKAYANG-NGABANG


Appendix 13 Time Schedule of Land Certification in Package 3-7

1-3 4-6 7-9 9-12 1-3 4-6 7-9 9-12 1-3 4-6 7-9 9-12 1-3 4-6 7-9 9-12 1-3 4-6 7-9 9-12

1 Inventarisasi Berkas Tapak Tower

2 Identifikasi Berkas Tapak Tower

3Permohonan Penerbitan PBB di Instansi

Terkait

4 Penerbitan PBB di Dispenda

5Permohonan SHGB Tapak Tower PT PLN

(Persero) ke BPN

6 Verifikasi Berkas Tapak Tower oleh BPN

7Pembayaran Surat Perintah Setor

Pengukuran PT PLN (Persero)

8 Pengukuran Tanah Tapak Tower oleh BPN

9 Penerbitan Peta Bidang oleh BPN

10Pembayaran Surat Perintah Setor Risalah

Panitia PT PLN (Persero)

11 Pelaksanaan Panitia oleh BPN

12Pembayaran Pendaftaran Hak SHGB oleh PT

PLN (Persero)

13 Pembukuan dan Penerbitan SHGB oleh BPN 694

14 SHGB Tapak Tower Jalur

Sanggau - Sekadau (PAKET

7)

(T.86,88,89,91,92,101,104,107,1

08,109,113,116,117,119 )

BPN Kantah Sekadau

AKTIVITAS

(per tahap)NO

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN SHGB 2018 - 2022 / Triwulan

JUNI - DESEMBER

Progress Sertifikasi 2017

TIME SCHEDULE SERTIFIKASI HGB ASSET TANAH UIP KALBAGBAR 2018 PAKET 3 (Bengkayang-Ngabang-Tayan) dan Paket 6-7 (Tayan-Sanggau-Sekadau) 2018

2018 2019 2020 2021 2022


Appendix 14 List of vulnerable and severely AP in the corridor of 150 kV

Tayan – Sanggau – Sekadau TL

Poor/

Miskin

Women

headed HH/KK

Wanita

Elderly headed

HH/ KK Renta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KABUPATEN SANGGAU

Kecamatan Tayan Hilir

Desa Kawat

M. Yunus HH 71 M Retirement 3 1 - 2 jt 1 1

0 0 1 1 0

Desa Cempedak

H.M. Yusuf (wahdah-anak) HH 92 M Farmer 1 > 10 jt 1 1

Supiana Rosmiati HH 38 F Farmer 5 1-2 jt 1 1

Yeyen HH 50 M Farmer 7 1-2 jt 1 1

Jaher HH 60 M Farmer 2 1-2 jt 1 1

Jihon HH 72 M Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1 1

Bambang T.winarto HH 60 M Private 5 >10 jt 1 1

Gabe HH 69 M Farmer 7 1 - 2 jt 1 1

Alimin/ Lade (istri) HH 58 M Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1

Awi HH 40 M Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1

Ibrahim Sulaiman HH 65 M Farmer 2 100 rb - 1 jt 1 1 1

Songli HH 66 F Farmer 7 1-2 jt 1 1 1

Salpinus Sangkiat HH 56 M Farmer 3 100rb-1 jt 1

7 0 7 12 0

Desa Tebang Benoa

Namsun HH 71 M Farmer 6 1-2 jt 1 1 1

Deron HH 60 M Farmer 1 1 - 2 jt 1 1

Yosafat Sami HH 65 M Farmer 3 1 - 2 jt 1 1

Lusius Ong HH 61 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

Silvanus Acom-Tini (istri) HH 60 M Farmer 3 1 - 2 jt 1 1

1 0 5 5 0

Kecamatan Balai

Desa Makkawing

Selipang HH 55 F Farmer 6 1-3 jt 1 1 1

Nitalisa/ Istri Roma HH 30 F Farmer 4 100-1jt 1 1

Antonius Andi HH 33 M Farmer 6 1-2 jt 1 1

3 1 0 3 0

Desa Temiang Mali

Matius Pauji HH 64 M Farmer 6 1-2 jt 1 1 1

Kuncit HH 50 M Farmer 6 1-2 jt 1 1

2 0 1 2 0

Desa Hilir

Lion (kecik- cucu) HH 82 F Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1

1 0 1 1 0

Desa Kebadu

Moses/ Agnes Iyam HH 45/ 57 M Farmer 3 100 rb - 1 jt 1 1

Kristina Serimi HH 43 F Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1 1

Maria Mina HH 58 F Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1 1

Antonius Jati HH 63 M Farmer 6 1-2 jt 1 1 1

Antonius Minar Tulai HH 40 F Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1

Yohanes James HH 54 M Farmer 3 100 rb - 1 jt 1 1

Rupinus Tului HH 41 M Farmer 5 100 rb - 1 jt 1 1

Leonardus Apoi HH 65 M Farmer 5 2 - 3 jt 1 1

Evardus Kuncang HH 58 M Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1

sabinus kancung HH 35 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

Petrus Amak HH 45 M Farmer 7 100 rb - 1 jt 1 1

10 2 2 10 1

Desa Senyabang

Anton HH 68 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1

Herkulanus Luko HH 61 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1

Kanisius Jaher HH 58 M Farmer 6 100 rb - 1 jt 1 1

Stefanus Kenen -Ati (istri) HH 45 F Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

Sukimin HH 46 M Farmer 7 1 - 2 jt 1 1

Aon HH 48 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1

Firmanus Siong HH 60 M

Occupied

some people

to cultivate

his oil palm

6 > 10 jt 1 1

Romanus Kusa HH 49 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1

Petrus Acan HH 67 M Farmer 2 1 - 2 jt 1 1

7 0 4 9 0

Desa Temiang Taba

Timotius Timas/ Darto S. HH 59 MRetirement

public servant5 100 rb - 1 jt 1 1

Gunik/ Adon (anak) HH 29 M Farmer 2 100 rb - 1 jt 1 1

Andrianus Yayuk HH 40 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1

Wisono-Rigu (anak) HH 58 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1

Sukardi B HH 50 M Farmer 7 1 - 2 jt 1 1

5 0 0 5 0

Kecamatan Tayan Hulu

Desa Menyabo

Kalistus Landong HH 52 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1

Laten HH 67 M Farmer 4 2 - 3 jt 1 1

Setia Budi HH 64 M Farmer 3 1 - 2 jt 1 1

1 0 2 3 0

Number of HH

member/

Jumlah

anggota KK

HH

income/month

(IDR/pendapatan

perbulan)

Vulnerability/Kerentanan

Vulnerable Severely

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

NotesNo. Name/Nama

Status in

the HH/

Status KK

Age/

Umur

Sex/

Jenis

Kelamin

(M/F)

Occupation/

Pekerjaan

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Poor/

Miskin

Women

headed HH/KK

Wanita

Elderly headed

HH/ KK Renta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Number of HH

member/

Jumlah

anggota KK

HH

income/month

(IDR/pendapatan

perbulan)


Vulnerable Severely NotesNo. Name/Nama

Status in

the HH/

Status KK

Age/

Umur

Sex/

Jenis

Kelamin

(M/F)

Occupation/

Pekerjaan

Desa Sosok

Dedy Candra Alengsius HH 34 M Farmer 7 100 rb - 1 jt 1 1

Ya'sabirin HH 61 M Farmer 7 2 - 3 jt 1 1

Tam Misbar HH 74 M Farmer 8sudah tidak

bekerja1 1 1

2 0 2 3 0

Desa Binjai

Adrianus Pekmeng HH 43 M Farmer 5 2 - 3 jt 1 1

Bambang Hermanto/ Putra

GiningHH 66 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1

Sulah- Juanang(anak) HH 46 MFarmer

(Rubber)6 1 - 2 jt 1 1

Rupinatul HH 35 F Farmer 6 1 - 2 jt 1 1

Suratno HH 65 M Farmer 8 2 - 3 jt 1 1 1

Martinus Sindeng HH 70 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

Cahaya- Sanding (anak) HH 90 F Farmer 3 tidak bekerja 1 1 1

Vinsensius Sokin HH 58 M Farmer 5 100 rb - 1 jt 1 1

Yohanes Anes HH 65 M Farmer 6 3 - 10 jt 1 1

7 0 5 9 0

Kecamatan Parindu

Desa Suka Gerundi

Stanilaus Atui HH 60 M Farmer 5 2 - 3 jt 1 1

Kalista Nik HH 47 F Farmer 4 2 - 3 jt 1 1

Yulia Widyawati HH 32 F Housewife 4 100 rb - 1 jt 1 1 1

Elisabet Elis HH 38 F Farmer 7 2 - 3 jt 1 1

Rosa HH 45 F Farmer 5 2 - 3 jt 1 1

Lusia HH 56 F Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

2 4 1 6 0

Desa Palem Jaya

0 0 0 0 0

Desa Pusat Damai

Veronika HH 37 F Housewife 7 (2KK) 1 - 2 jt 1 1

Seratima Simah/ Andreas

(suami)HH 63 F Housewife 6 1 - 2 jt 1 1 1

Theresia Arol HH 50 F Farmer 7 1-3 jt 1 1

Yulia Siat tju HH 64 F Farmer 6 1-3 jt 1 1 1

Yakobus HH 50 M Teacher/PNS 10 3 - 10 jt 1 1

Hiyasintus Injin HH 68 M farmer 5 1-2 jt 1 1

5 0 3 6 0

Desa Sebara

Petrus Sunar/ Elesius Acan

(mertua)HH 46 M Farmer 7 1 - 2 jt 1 1

Stephanus Atang HH 42 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

Sabinus Bung HH 54 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1

Bambang-wakil ismael HH 38 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1

4 0 0 4 0

Kecamatan Kapuas

Desa Lape

Aten/ tanah adat

Aten / Tanah adat

Anastasia Saje HH 42 F Housewife 6 100 rb - 1 jt 1 1

Yohanes Lion HH 70 M Old Farmer 3 100 rb - 1 jt 1 1 1

Paula Dolen HH 58 F Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

Sabradus Indus HH 43 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

4 0 1 4 0

Desa Sei Mawang

Aki HH 73 M Farmer 2 100 rb - 1 jt 1 1 1

Eliana Maria/ Leo Kunun HH 47 F Farmer 3 1 - 2 jt 1 1

Ami HH 65 M Farmer 5 100 rb - 1 jt 1 1 1

3 0 2 2 1

Desa Bunut (P6)

Laudis Laus HH 56 M Retirement 6 1 - 2 jt 1 1

Alisius HH 72 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 include in Substation

2 0 1 0 1

Desa Bunut (P7)

Solisman HH 32 M Farmer 3 100rb - 1 jt 1 include in Substation

Tonel HH 63 M Farmer 4 100rb - 1 jt 1 1 1

Rusandi Jang HH 60 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1 1

Dison HH 53 M Farmer 5 100rb - 1 jt 1 1

Antymus Nasir HH 75 M Farmer 4 100rb - 1 jt 1 1 1

5 0 3 4 0

Desa Beringin

Bong Khung Song HH 50 MFarmer;

Fishing6 1 - 2 jt 1 1

Kaderi HH 52 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1

Jubaidah HH 53 F

selling cakes

and

vegetables

4 100 rb - 1 jt 1 1

Ahmad Dapid HH 65 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

Achyar HH 46 M Farmer 3 1 - 2 jt 1 1

4 0 1 5 0

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Poor/

Miskin

Women

headed HH/KK

Wanita

Elderly headed

HH/ KK Renta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Number of HH

member/

Jumlah

anggota KK

HH

income/month

(IDR/pendapatan

perbulan)


Vulnerable Severely NotesNo. Name/Nama

Status in

the HH/

Status KK

Age/

Umur

Sex/

Jenis

Kelamin

(M/F)

Occupation/

Pekerjaan

Desa Tanjung Kapuas

Misli HH 36 M Farmer 5 1 - 2 jt 1 1

1 0 0 1 0

Desa Penyeladi

Aliyas HH 55 M Farmer 9 1 - 2 jt 1 1

Budi (almarhum)/ sartika- istri HH 29 F Housewife 3 1 - 2 jt 1 1

Ratena HH 38 F Housewife 4 1 - 2 jt 1 1

Samsiah HH 45 F Housewife 5 100 rb - 1 jt 1 1 1

Cinta (almarhum)-abang Prima

(anak)HH 27 M

Private

company4 1 - 2 jt 1

Aminah- Jahri HH 71 F Farmer 100 rb - 1 jt 1 1 1

Rajeli HH 52 M Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1

Jaenudin HH 58 M Farmer 4 1 - 2 jt 1

5 2 1 5 3

Kecamatan Mukok

Desa Semuntai

Supriyadi HH 41 M

civil servant

(penjaga

sekolah)

3 1-2 jt 1 1

Ahong HH 57 M Farmer 4 1-2 jt 1 1

Lilis Suryani-Ramsi (menantu) HH 40 FFarmer &

Builder 5 1-2 jt 1 1

Jawi HH 80 M Farmer 4 1-2 jt 1 1

2 1 1 4 0

KABUPATEN SEKADAU

Kecamatan Sekadau Hilir

Desa Sungai Kunyit

Rupina NA HH 53 F Farmer 6 > 10 jt 1 1

Maro Lukas Simo HH 48 M Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

Kristina Suyah HH 65 M Farmer 3 1-2 jt 1 1 1 1

Mikael Ahen HH 61 M Farmer 6 3 - 10 jt 1 1

Apui Y HH 60 M Farmer 6 3 - 10 jt 1 1

1 3 3 5 0

Desa Peniti

Abang Japar HH 62 M Farmer 9 1 - 2 jt 1 1 1

Rapeah HH 33 F Housewife 4 1 - 2 jt 1 1

AB. Ramsyah HH 32 M Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1

Apuk HH 61 MEntrepreneur/

Swasta5 3 - 10 jt 1 1

Jahra HH 60 FEntrepreneur/

Swasta6 2 - 3 jt 1 1 1

Petrus Ajiu HH 60 M Farmer 2 3 - 10 jt 1 1

2 2 4 6 0

Desa Ensalang

Agustinus Alak HH 36 M Farmer 4 100 rb - 1 jt 1 1

1 0 0 1 0

Desa Sei Ringin (reroute)

Kristina Kamelia HH 32 F Farmer 4 1 - 2 jt 1 1

Junaidi HH 63 M Farmer 4 2 - 3 jt 1 1

0 1 1 2 0

Desa Mungguk

Intan HH 32 F Farmer 5 1 - 2 jt 1 1

Ramli HH 55 M Farmer 7 2 - 3 jt 1 1

Sani HH 43 M Farmer 8 2 - 3 jt 1 1

Hermanto HH 40 M Farmer 6 1 - 2 jt 1 1

3 1 0 4 0

90 17 52 122 6 37

1 GI Sanggau

Alisius 1

Solisman 1

Yuliani 1

2 GI Sekadau

Abang Mokmen 1

Setiban 1

5

122 11

KETERANGAN

untuk data yang tercantum ke dalam vulnerable & severely, PLN memutuskan untuk memasukkan ke salah satu kategori saja, yaitu severely

133

TOTAL PER KATEGORI

TOTAL VULNERABLE & SEVERELY

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL SUTT

TOTAL GI

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Date post:	21-Jan-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	4 times
Download:	0 times

Social Monitoring Report – Part 2Jalur Transmisi 150 kV ini akan meningkatkan penyediaan tenaga...

Documents