PROGRAM PASCASARJANAMAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA

POLITIK HUKUM

DOSEN PENGAJARDR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H.

NIDN : 0311026802

Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (2)

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Politik HukumStatus Mata Kuliah : Nasional WajibKode Mata Kuliah : MUN 304Jumlah SKS : 3 sksProgram Studi : Magister Ilmu HukumProgram : Pascasarjana Universitas Bhayangkara

Jakarta

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

1. Peristilahan dan Arti Politik Hukuma. Rechtspolitiek, Politik Hukum dan Artinyab. Persinggungan antara Ilmu Politik dan Ilmu Hukum

2. Dua Makna Politik Hukum dan Tempat Politik Hukuma. Politik Hukum dalam Makna Pertamab. Politik Hukum dalam Makna Keduac. Ilmu Politik ataukah Ilmu Hukum

Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (3)

3. Berbagai Rumusan Politik Hukum dan Implikasinyaa. Pendapat Prof. Padmo Wahyonob. Pendapat Teuku Moh. Radhiec. Pendapat Prof. Soedartod. Pendapat Moh. Mahfud MDe. Sri Soemantri & Daniel S. Lev tentang Politik Hukum di Indonesia

4. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukuma. Hukum (tertulis) sebagai Produk Politikb. Politik sebagai Kebijakan (beleid, policy)c. Variabel Independent dan Variabel Dependent

(antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum)

5. Sistem Hukuma. Ilmu Hukum dan The Science Tree of Lawb. Sistem Hukum di Duniac. Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Nasional

6. Politik Hukum Umum dan Khususa. Politik Hukum yang Bersifat Umumb. Politik Hukum yang Bersifat Khusus

7. Independensi Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesiaa. Rezim Orde Lama (Periode 1959 – 1967)

1. Lahirnya UU No. 19 Th. 1964 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;2. Intervensi Eksekutif Terhadap Kekuasaan Kehakiman;

b. Rezim Orde Baru (Periode 1967 – 1998)1. Lahirnya UU No. 14 Th. 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman;2. Pengaruh Eksekutif terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman.

c. Rezim Pasca Orde Baru (1999 – sekarang)1. Reformasi Bidang Hukum dan Upaya Penguatan Independensi Kekuasaan

Kehakiman;2. Menguatnya Intervensi Politik Terhadap Hukum;3. Mahkamah Agung dan Independensi Kekuasaan Kehakiman.

8. Politik Hukum Pada Bidang Penegakan Hukum di Indonesiaa. Faktor-faktor Fundamentalis yang Mempengaruhi Penegakan Hukum;b. Apa dan Siapa Sebenarnya Penegak Hukum ?

Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (4)

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Mahasiswa dapat memahami pengertian politik hukum dalam rangkapenyusunan kebijakan hukum di Indonesia.

2. Mahasiswa mampu memahami proses perumusan kebijakan hukum di Indonesia.

3. Mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan(politik) hukum dan sistem hukum di Indonesia.

4. Pada akhirnya mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang penegakanhukum yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yangmelaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

D. BUKU-BUKU REFERENSI

1. Daniel S. Lev. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan,Penerbit LP3ES: Jakarta, 1990.

2. Sri Soemantri Martosoewignjo. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.Penerbit Alumni: Bandung, 1992.

3. Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Penerbit LP3ES: Jakarta, 1998.

4. Boy Nurdin. Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.Penerbit Alumni: Bandung, 2012.

Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (5)

Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (6)

E. RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER

PERTEMUAN POKOK BAHASANPERTAMA Pendahuluan

Buku-buku Referensi RPS (Rencana Perkuliahan Semester) Politik Hukum Rule of Game Perkuliahan Dan Lain-lain

KE – 2 Peristilahan dan Arti Politik Hukum Rechtspolitiek, Politik Hukum dan Artinya Persinggungan antara Ilmu Politik dan Ilmu Hukum

KE – 3 Dua Makna Politik Hukum dan Tempat Politik Hukum Politik Hukum dalam Makna Pertama Politik Hukum dalam Makna Kedua Ilmu Politik ataukah Ilmu Hukum

PERTEMUAN POKOK BAHASANKE – 4 Berbagai Rumusan Politik Hukum dan Implikasinya

Pendapat Prof. Padmo Wahyono Pendapat Teuku Moh. Radhie Pendapat Prof. Soedarto Pendapat Moh. Mahfud MD Sri Soemantri & Daniel S. Lev tentang Politik Hukum di

Indonesia

KE – 5 Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum Hukum (tertulis) sebagai Produk Politik Politik sebagai Kebijakan (beleid, policy) Variabel Independent dan Variabel Dependent

(antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum)

KE – 6 Sistem Hukum Ilmu Hukum dan The Science Tree of Law Sistem Hukum di Dunia Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Nasional

KE – 7 Ujian Tengah Semester

Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (7)

PERTEMUAN POKOK BAHASANKE – 8 Politik Hukum : Umum dan Khusus

Politik Hukum yang Bersifat Umum Politik Hukum yang Bersifat Khusus

KE – 9 Independensi Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman diIndonesiaa. Rezim Orde Lama (Periode 1959 – 1967)

1. Lahirnya UU No. 19 Th. 1964 Tentang Pokok-Pokok KekuasaanKehakiman;

2. Intervensi Eksekutif Terhadap Kekuasaan Kehakiman;

KE – 10 b. Rezim Orde Baru (Periode 1967 – 1998)1. Lahirnya UU No. 14 Th. 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman;2. Pengaruh Eksekutif terhadap Independensi Kekuasaan

Kehakiman.

c. Rezim Pasca Orde Baru (1999 – sekarang)1. Reformasi Bidang Hukum dan Upaya Penguatan Independensi

Kekuasaan Kehakiman;2. Menguatnya Intervensi Politik Terhadap Hukum;3. Mahkamah Agung dan Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (8)

PERTEMUAN POKOK BAHASANKE – 11 Politik Hukum Pada Bidang Penegakan Hukum di Indonesia

a. Faktor-faktor Fundamentalis yang Mempengaruhi PenegakanHukum;

b. Apa dan Siapa Sebenarnya Penegak Hukum ?

KE – 12 & 13 Presentasi Penulisan & Diskusi Kelompok

KE – 14 Presentasi Penulisan Pribadi (Sukarela / Ditunjuk) & Diskusi Kelas

KE – 15 Pemantapan dan pengulangan seluruh materi perkuliahan secara singkat dalam rangka persiapan UAS

KE – 16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Dosen: Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. – MIH Ubhara Jakarta (9)