TESIS KEAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN INTERNATIONAL …

TESIS

POLITIK HUKUM INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MEMPERKUAT BASIS KEAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN

(Studi Kasus Kabupaten Nunukan)

INTERNATIONAL LEGAL POLITICS OF INDONESIA IN STRENGTHENING SECURITY BASE IN BORDER AREA

(CASE STUDY OF NUNUKAN DISTRICT)

OLEH

MUHAMMAD FACHRI

NIM : P0908215009

SEKOLAH PASCASARJANA

KONSENTRASI HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2018

TESIS

POLITIK HUKUM INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MEMPERKUAT BASIS

KEAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN

(Studi Kasus Kabupaten Nunukan)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FACHRI

NOMOR POKOK P0908215009

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada ujian tesis

Menyetujui

Komisi Penasehat

Prof. Dr. Syamsuddin Muh.Noor, SH, MH Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH, MH

Ketua Anggota

Mengetahui,

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. A. Pangeran Moenta, SH, MH, DFM

Ketua

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fachri

NIM : P0908215009

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “POLITIK HUKUM

INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MEMPERKUAT BASIS KEAMANAN DI

WILAYAH PERBATASAN (Studi Kasus Kabupaten Nunukan)” benar-benar

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan penulisan atau

pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa

sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2018

Muhammad Fachri

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb. Alhamdulillahi rabbil alamin Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-

Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga Tesis yang

sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, Penulis menyadari bahwa hanya

dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan

dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabiyullah

Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dalam kehidupan yang penuh

dengan kebaikan serta menunjukkan jalan dari jalan yang gelap menuju jalan yang

terang benderang.

Dalam penyusunan Tesis ini, Penulis banyak menemui hambatan dan

tantangan baik yang sifatnya teknis maupun non teknis. Hanya dengan modal

semangat dan keyakinan yang teguh dengan dilandasi usaha dan berdoa maka

kendala-kendala tersebut dapat Penulis atasi dengan baik.

Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif semua pihak

berupa saran dan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) demi

penyempurnaannya dimasa mendatang.

Tak lupa pula penulis menghaturkan banyak terima kasih dan sembah sujud

kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Dr.H.M. Ramli Haba S.H.,M.H yang

menjadi idola penulis dunia akhirat, yang memberikan banyak pelajaran kepada

penulis mulai dari hakikat organisasi, hakikat ilmu serta hakikat kehidupan sehingga

penulis dapat memahami esensi dari kehidupan yang fana ini. Dan kepada Ibunda

Hj. Nurhaedah S.H yang telah mendidik, membesarkan serta mengiringi setiap

langkah penulis dengan do’a serta restunya yang tulus. Penulis juga menghaturkan

banyak terima kasih kepada kakak tercinta drg.HJ.Ellyda Nur Fajri Ramli S.Kg dan

dr.H.Achmad Muchlas Ramli S.Ked. yang telah memberi semangat yang tulus buat

penulis dalam rangka penyelesaian Tesis ini.

Adapun maksud dari penyusunan Tesis ini adalah untuk memenuhi syarat

akademik dalam menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) pada Bagian Hukum

Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor SH.MH. Selaku Pembimbing I dan Prof.

Dr. Muhammad Ashri SH., MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis didalam

penyusunan Tesis ini.

2. Prof. Dr., Marcel Hendrapati S.H.,M.H., Dr. Maasba Magassing , S.H.,M.H., Dr.

Iin Karita Shakarina, S.H.,M.H. Selaku dosen penguji yang telah banyak

memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi kebaikan penulis

dan kesempurnaan tesis ini.

3. Prof. Dr. Farida Patitingi S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Dr.

Syamsuddin Mochtar, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku

Dekan dan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu

Hukum yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk

yang sangat bernilai bagi penulis.

5. Guru Besar, Dosen, dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin.

6. Keluarga Besar Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum tahun 2015.

7. Teman-teman Konsentrasi Hukum Internasional Handar Subhandi., SH., MH.

Nurfitriani Khairunnisa., SH., MH. Deppa Ringgi., SH., MH. Anita Musliana., SH.,

MH. Nurakifa Janur., SH., MH. Lestari Sainuddin., SH., MH

8. Teman-teman seperjuangan Lestari Lakalet., SH., MH. Helmiriyadushalihin.,

SH., MH. Nurul Putri Yana., SH., MH. Hidayat Pratama Putra., SH., MH

9. Keluarga Besar The Next Generation.

10. H. Kaharuddin Tokkong., P.Mdy selaku Kepala Bagian Organisasi Kabupaten

Nunukan yang meluangkan waktunya dalam memberikan data terhadap

penelitian saya.

11. Muhammad Efendi Kepala Bagian Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan

yang meluangkan waktunya dalam memberikan data terhadap penelitian saya.

12. Letkol Valian Wicaksono Komandan Dandim 0911 Kabupaten Nunukan yang

meluangkan waktunya dalam memberikan data terhadap penelitian saya

13. Terkhusus Kepada Rizki Febrisari yang selama ini membantu saya dalam

penulisan serta pengeditan tesis saya.

14. Segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu atas bantuan,

dukungan, kerjasama, dan semangat yang sangat berharg bagi penulis dan Jika

suatu hari nanti. Entah besok atau kapan saja, kita berpisah dan tidak bertemu

lagi. Ketahuilah hadiah terindah yang pernah penulis dapat adalah mengenal

kalian semua.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan

ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya tesis ini,

tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Begitu banyak bantuan

yang telah diberikan bagi penulis. Namun melalui doa dan harapan dari penulis

semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh

balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT.

Aamiinn..

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal mungkin, tesis ini tentunya

tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis, kiranya tesis ini dapat memberikan

manfaat kepada pembacanya, Aaamiinn..

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juni 2018

Muhammad Fachri

ABSTRAK

MUHAMMAD FACHRI, P0908215009, Politik Hukum Internasional

Indonesia Dalam Memperkuat Basis Keamanan di Wilayah

Perbatasan (Studi Kasus Kabupaten Nunukan) (Dibimbing Oleh

Syamsuddin Muhammad Noor, selaku Pembimbing I dan Muhammad

Ashri, selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan guna Menambah wawasan tentang bagaimana Indonesia dalam menggunakan politik hukum internasional. Menambah referensi cara untuk mengurangi terjadinya pelanggaran tapal batas didaerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif, dengan Tipe Penelitian Normatif-Empiris serta menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara melalui instansi terkait, dan data sekunder dari refernsi-referensi (buku,jurnal dan website) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, Komando Distrik 0911 Kab. Nunukan, Departemen Keimigrasian Kab. Nunukan, Komando Angkatan Laut Kab. Nunukan. Dari hasil penelitian (1) Tekad pemerintah dalam menjalankan politik hukum internasionalnya sangatlah terlihat jelas dengan adanya beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, RPJMN sebagai landasan utama dalam menjalankan politik hukum internasionalnya sangatlah sesuai dengan kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala yang ditemui pemerintah, mulai dari segi anggaran masih relatif kecil (sebesar 1,50%) dari total APBN 2018, tidak sinergi antara instansi lintas sektoral hingga keberadaan pemerintah dianggap belum mampu hadir di wilayah perbatasan itu sendiri. (2) Kurangnya fasilitas memadai di kawasan perbatasan dan kondisi yang masih tertinggal mengakibatkan warga perbatasan di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Bagian Timur mengantungkan hidup ke negara tetangga. Pasca pentupan pos lintas batas di Sei Pancang berdampak signifikan terhadap warga perbatasan yang ingin melintas. Hal ini dapat memunculkan banyaknya pelangggar batas illegal. Kehadiran negara di wilayah perbatasan sangat disadari oleh masyarakat itu sendiri sehingga banyak WNI memiliki ketergantungan terhadap negara tetangga, banyaknya fasilitas yang disediakan oleh negara tetangga mengakibatkan banyaknya WNI mengadu nasib ke negara tetangga sehingga dapat mempengaruhi degradasi nasionalisme WNI perbatasan. Kata kunci : Politik hukum, penegakan hukum, wilayah perbatasan

ABSTRACT

MUHAMMAD FACHRI, P0908215009, International Legal Politics of Indonesia Strengthening Security Base in Border Area (Case Study of Nunukan District) (Supervised by Syamsuddin Muhammad Noor and Muhammad Ashri). This study aims to add insight into how Indonesia is used the international legal politics. Adding ways to reduce the boundaries of border areas in Indonesia and Malaysia The research method employed was qualitative and descriptive, by using Normative-Empirical research type. the data collecting method was literature research and field research. The data employed was primary data collected through interview with relevant institution and secondary data collected through reference (books, journals and websites) and the prevailing Laws. The research was conducted at the Regional Government Office of Nunukan Regency, Mlitary District Command 0911 of Nunukan Regency, Immigration Office Nunukan Regency, Navy Army Command of Nunukan Regency. The result of the research indicate that: (1) The willingness government in implementing its international legal politics is very clear with existence of some regulations enacted by the government , Midterm Development Plan of Nunukan (RPJMN) as the main foundation in implementing its international legal politics is very suitable with the interest of society in the border areas. However, in the implementation there are still many obstacles encountered by the government, ranging from the relatively small (1.50%) of the total National Income and Express Budget of 2018, lack of synergetic between cross-sectoral institutions to the existence of the government that is considered not able to be present in the border regions area itself.(2) After the Malaysian government's policy of closing the cross-border post at Sei Pancang in 2011 has had a significant impact on the border residents who want to cross because to cross to Malaysia the border citizens have to take nunukan to take cross-border stamps, making it very difficult for border residents. This can lead to a large number of illegal border violators on one side of the Border Trade Agreement which has been a reference of border residents to cross-border trade is considered insufficient in living the life needs of citizens of the border for a month. Therefore, it is necessary for government diplomacy related to problems that occur in the border region. This effort can suppress the occurrence of border violations at the border in Nunukan Regency. Keywords: legal politic, law enforcement, border areas

DAFTAR ISI

Sampul

Halaman Judul

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian Tesis

Ucapan Terima Kasih

Abstrak

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah………………………………………………… 1

1.2. Rumusan Masalah………………………………………………………. 12

1.3. Tujuan Penelitian…………………………………………………………. 12

1.4. Manfaat Penelitian………………………………………………………. 12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsepsi Kedaulatan Wilayah Negara………………………………… 13

2.1.1. Wilayah Daratan…………………………………………………. 18

2.1.2. Wilayah Perairan………………………………………………… 21

2.1.3. Wilayah Ruang Udara…………………………………………… 25

2.2. Politik Hukum Pembangunan Nasional………………………………… 28

2.3. Prinsip Hukum Internasional Dalam Penentuan Perbatasan……… 34

2.3.1.Self Determination……………………………………………… 34

2.3.2. Uti Possidetis…………………………………………………… 38

2.3.3. Perjanjian Perbatasan………………………………………….. 41

2.4. Dinamika Lingkungan Pertahanan di Kawasan Perbatasan…… 46

2.5. Teori yang digunakan dalam Menganalisis Politik Hukum Internasional

Indonesia Dalam Memperkuat Basis Keamanan di Wilayah

Perbatasan……………............................................................................ 53

2.5.1. Teori Sistem Hukum Statis dan Sistem Hukum Dinamis…. 53

2.5.2 Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum… 55

2.6. Kerangka Pikir ………………………………………………………… 57

2.7. Definisi Operasional ……………………………………………………. 58

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian ………………………………………………………… 60

3.2. Tipe Penelitian………………………………………………………….... 60

3.3. Populasi dan Sampel……………………………………………………. 61

3.4. Teknik Pengumpulan Data……………………………………………… 61

3.5. Jenis dan Sumber Data ………………………………………………. 62

3.6. Analisis Data …………………………………………………………….. 63

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. Pengertian dan Cakupan Studi Politik Hukum Internasional …….. 64

4.2. Contoh kasus di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia ………… 73

4.3. Pemerntah Indonesia dalam Menggunakan Politik Hukum Internasional 79

4.3.1 Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Politik Hukum

Internasionalnya ………………………………………………… 79

4.3.2 Implementasi Pemerintah Indonesia Menggunakan Politik Hukum

Internasonalnya ………………………………………………… 96

4.4. Upaya pemerintah dalam mengurangi pelanggaran di tapal batas

Indonesia dan Malaysia …................................................................... 113

4.4.1. Faktor undang-undang …………………………………………… 116

4.4.2. Faktor penegak hukum …………………………………………… 122

4.4.3. Faktor sarana dan fasilitas ……………………………………….. 124

4.4.4. Faktor masyarakat dan kebudayaan ……………………………. 135

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan …………………………………………………………………… 148

5.2. Saran ………………………………………………………………………….. 150

Daftar Pustaka ……………………………………………………………………… 152

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia 81

Gambar 2 Peta Administrasi Kabupaten Nunukan 82

Gambar 3 Daerah Outstanding Border Problem Sungai Sinapad 85

Gambar 4 Daerah Outstanding Border Problem Sungai Simantipal 86

Gambar 5 Daerah Outstanding Border Problem Patok B 2.700 – B 3.100 90

Gambar 6 Daerah Outstanding Border Problem Daerah Sebatik 91

Gambar 7 Daerah Outstanding Border Problem Patok C 500 – C 600 92

Gambar 8 Daerah Outstanding Border Problem Karang Unarang 93

Gambar 9 Peta Situasi LANAL Nunukan 125

Gambar 10 Kondisi salah satu Pos Lintas Batas dan Patok Perbatasan di Sebatik

Desa Aji Kuning 131

Gambar 11 Kondisi salah satu Patok Perbatasan di Sebatik 134

Daftar Tabel

Tabel 1 Rencana Aksi tahun anggaran 2018 102

Tabel 2 Alokasi Anggaran untuk Provinsi yang Memiliki Kabupaten di Perbatasan

Negara 105

Tabel 3 Capaian Sasaran Pokok Kawasan Perbatasan Negara Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2015-2019 110

Tabel 4 Pelintas Batas dengan Menggunakan Pas Lintas Batas

melalui Pos Sei Pancang 2010-2014 132

Tabel 5 Kerja Sama Lintas Batas Indonesia-Malaysia 139

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rangkaian pulau-pulau yang membentang dari barat ke timur yang

disatukan oleh sabuk maritim, merupakan penegasan eksistensi dari

“fitrah” Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) yang

terbesar di dunia. Gambaran wilayah Indonesia yang sedemikian elok

dalam karya R.Sutarjo tersebut menunjuk pada batas ujung barat dan

timur dari wilayah Indonesia. Namun sayangnya, ujung utara dan ujung

selatan tidak terwadahi dalam lagu tersebut. Padahal secara kewilayahan,

hal itu sangat signifikan diketahui oleh setiap anak bangsa guna

mengingatkan integritas kewilayahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.1

Secara politis, Indonesia dengan tegas telah mengklaim negara

Indonesia sebagai negara kepulauan dalam sebuah deklarasi yang

disebut “Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957” yang berbunyi:

”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar wilayah daratan Negara Republik Indonesia dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak

1 Saru Arifin, 2014, Hukum Perbatasan Antar Negara, Sinar Grafika:Jakarta, hlm : 1

2

bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”

Deklarasi Djuanda mengakui eksistensi negara maritim

“Nusantara”, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib

memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapat

pengakuan internasional. Deklarasi Djuanda merupakan landasan

struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia sebagai

negara maritim.

Hal ini sejalan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

(selanjutnya disebut UUD 1945) dalam BAB IXA Pasal 25 A tentang

Wilayah Negara yaitu :2

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”

Dari kutipan ayat tersebut sangat jelas telah diundangkannya batas

wilayah suatu negara.

Dalam peraturan, yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda,

disebutkan bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 (tiga)

mil laut diperlebar menjadi 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis yang

menghubungkan titik-titik/ujung terluar pada pulau-pulau terluar dari

wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Dengan keluarnya

pengumuman tersebut, secara otomatis Ordonantie 1939 tidak berlaku

2 Lihat Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3

lagi dan wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan antara pulau-pulau

serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut.

Deklarasi Djuanda tersebut telah memberikan dasar fundamental

politik dan hukum yang kokoh bagi Indonesia yang sedang menghadapi

tantangan yang sedemikian besar dalam memperjuangkan wilayahnya di

dunia internasional. Dalam konsep hukum internasional Indonesia

menggunakan “Uti Possidetis”3, dimana pada saat itu pemerintah

mengklaim wilayah Indonesia merupakan negara bekas jajahan

pemerintah kolonial Belanda.

Secara makro konsep ini tidak banyak menimbulkan masalah.

Klaim wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dari pulau

Miangas di ujung Sulawesi Utara sampai pulau Rote di bagian selatan

NTT, adalah benar dilihat dari konsep ini. Hanya saja, ketika persoalan

makro itu akan diimplementasikan dalam konteks mikro, seperti

penentuan titik patok perbatasan, terutama di wilayah darat, maka cukup

banyak permasalahan yang akan timbul, sebab penentuan titik patok

perbatasan, tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Indonesia, tetapi

harus melibatkan negara tetangga yang berbatasan langsung, seperti

dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, NTT Timor Leste, dan Papua

Nugini.4

4 Saru Arifin, Op.cit., hlm: 3

4

Kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara

merupakan hal yang sangat fundamental, sebagai suatu kebutuhan bagi

penyelenggaraan negara dan rakyat Indonesia dalam beraktivitas dan

melakukan hubungan dengan negara lain. Sehingga dapat memberikan

jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum dari negara mengenai

batas wilayah kedaulatannya.5

Suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara yang merdeka dan

berdaulat, apabila tidak mempunyai unsur eksistensial yang disebut

wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu (a defined territory). Salah

satu kondisi obyektif Indonesia sebagai suatu negara kesatuan adalah

negara yang secara geografis memiliki wilayah tertentu yang bukan

merupakan sebuah benua atau daratan semata, tetapi sebuah negara

yang wilayah atau dimensi wilayah nasionalnya merupakan kesatuan dari

tiga dimensi wilayah yaitu darat, laut dan udara, sehingga memiliki ciri

khusus sebagai satu Negara Kepulauan yang berciri Nusantara.6

Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah

Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang

terletak di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara

lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan

berada di kecamatan. Wilayah negara didefinisikan sebagai salah satu

5 Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional,

Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm: 1-2

6 Direktorat Wilayah Pertahanan, 2007, Optimalisasi Penanganan Wilayah Maritim RI-RDTL

Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI, Departemen Pertahanan: Jakarta. Hlm: 6

5

unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan

pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan

tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh

sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.7

Sementara itu, pengelolaan kawasan perbatasan didefinisikan

sebagai segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengelola batas

kedaulatan kawasan, memanfaatkan sumber daya alam, dan menjaga

keutuhan kawasannya baik darat, laut maupun udara, Fokus pengelolaan

kawasan perbatasan ini kemudian diakomodasi melalui dua pendekatan.

Pertama, kedaulatan kawasan diusahakan melalui pendekatan keamanan.

Kedua, pemanfaatan sumber daya alam berusaha dicapai melalui

pendekatan kesejahteraan. Seyogianya, pemanfaatan sumber daya alam

ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.

Namun, dapat pula diartikan pemanfaatan sumber daya alam melalui

eksploitasi oleh perusahaan besar yang diberi izin oleh negara dan tidak

melibatkan warga lokal yang justru mengancam sumber kehidupan

masyarakat perbatasan. Dengan demikian, diperlukan pengembangan

pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan agar kepentingan

7 Sandy Nur Ikfal Raharjo, Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-

Malaysia (Studi Evaluatif di Kecamatan Entikong), Jurnal LIPI, Pusat Penelitian Politik, Vol 16 No 1 April 2013, Hlm : 73

6

kedaulatan dan kesejahteraan bisa dicapai bersama, baik bagi negara

maupun bagi masyarakat perbatasan.8

Pengelolaan wilayah perbatasan, khususnya di perbatasan maritim,

pada akhir-akhir ini semakin menjadi perhatian dan pembicaraan berbagai

kalangan, baik pemerintahan, elit politik, media massa, masyarakat

maupun dunia usaha, Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, telah

menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan

perbatasan, baik prasarana maupun kesejahteraan masyarakat di wilayah

perbatasan. Menyadari bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah

rawan konflik antar negara maupun dunia internasional, maka kebijakan

pembangunan wilayah perbatasan harus direncanakan dan dilaksanakan

secara terpadu dan komprehensif, terkait kepentingan kesejahteraan dan

kepentingan pertahanan keamanan dengan tidak meninggalkan

kepentingan kelestarian lingkungan hidup.9

Hal ini dikarenakan implementasi pembangunan yang dilaksanakan

sampai saat ini, belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Akibatnya

berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik militer maupun nirmiliter10,

pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal militer ataupun sipil dan berbagai

bentuk kegiatan illegal yang terjadi, begitu mudah dilakukan dengan

8 Ibid.,.,

9 Purnomo Yusgiantoro, Pengelolaan Perbatasan Mengsinergikan Keamanan dan

Kesejahterahan, Tabloid Diplomasi, 15 Februari-14 Maret 2013, Hlm: 7-8

10

Ancaman Nirmiliter adalah ancaman yang menggunakan factor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini dapat berdimensi ideology, ekonomi, politik, social, budaya, teknologi dan informasi.

7

menggunakan wilayah perbatasan sebagai pintu ke luar negeri. Dengan

kata lain, wilayah di halaman depan kita dengan mudah dapat dimasuki

oleh berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik yang terkait dengan aspek

geografi, demografi, sumber kekayaan alam, geologi, politik, ekonomi,

sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.11

Peranan penting dari wilayah negara dalam hukum internasional

tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan

(territorial integrity) yang dimuat dalam pelbagai instrumen internasional.

misalnya dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap

masalah-masalah internal dari suatu negara. Meskipun demikian, sebagai

akibat dari perkembangan teknologi dan ekonomi dewasa ini, dalam

hubungan antar negara tampak adanya kecenderungan untuk mengurangi

peran eksklusif dari wilayah negara, khususnya dalam masalah-masalah

yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak untuk menentukan

nasib sendiri (self determination). Namun, hingga saat ini kedaulatan

teritorial tetap merupakan suatu prinsip penting dalam hukum

internasional dan telah melahirkan berbagai ketentuan hukum tentang

perolehan dan hilangnya wilayah negara.12

Fenomena yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam hal

gangguan pertahanan dan keamanan merupakan cerminan pemegang

11 Ibid.,.,

12

Mochtar Kusumaatmadja, 2012, Pengantar Hukum Internasional, Alumni: Bandung, Hlm : 162

8

kebijakan yang kurang mampu mengatasi permasalahan internal yang

terjadi di daerahnya. Kesenjangan ekonomi di dalam struktur masyarakat

akan memunculkan kerawanan sosial, sehingga tidak jarang ditemui

dalam sejarah Indonesia, ketika perekonomian nasional sedang terpuruk,

maka yang terjadi adalah munculnya kecemburuan sosial yang

diakibatkan perbedaan antara si kaya dan si miskin yang begitu

mencolok.13

Sama hal dengan pengelolaan wilayah perbatasan yang sering kita

temui, akibat pemegang kekuasaan yang selalu mengesampingkan hal

tersebut. Padahal wilayah perbatasan merupakan halaman depan negara

Indonesia namun sangat kurang sekali tersentuh pembangunan di wilayah

tersebut sehingga banyak masyarakat di wilayah perbatasan yang

menggantungkan hidupnya pada negara tetangga.

Misalnya dalam hal pemberian identitas, Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), di era

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Marwan Jafar

mengatakan pemberian identitas penduduk kepada warga desa di

sejumlah wilayah perbatasan Indonesia oleh Malaysia adalah modus yang

13 Asren Nasution, 2011, Pertahanan Negara Di Wilayah Pesisir Perspektif Pengembangan

Wilayah, Prenada: Jakarta, Hlm : 4

9

harus disikapi dan perlu diwaspadai. Dalam wawancaranya di media

Tempo Marwan Jafar mengatakan :14

"Bayangkan jika semua penduduk desa Indonesia mempunyai identitas Malaysia. desa itu ibarat desa siluman."

Hal ini menegaskan kurangnya perhatian pemerintah selaku

pemegang kekuasaan dalam memperhatikan wilayah sendiri. Selain

daripada itu masalah perbatasan bukan hanya menyangkut masalah

pemberian identitas namun mulai dari pergeseran patok hingga masalah

pendistribusian bahan pangan. Kurangnya perhatian pemerintah

mengakibatkan banyak patok-patok di wilayah perbatasan mengalami

kerusakan bahkan ada yang mengalami pergeseran yang sangat jauh

sampai ada patok yang sengaja dihilangkan dari tempatnya.

Permasalahan pertahanan batas selalu dijaga ketat supaya tak ada

tangan-tangan usil yang menggeser batas wilayah. Namun, kenyataannya

Indonesia masih disebut lalai menjaga pertahanan batas-batas

wilayahnya. Baru-baru ini, Komandan Kodim 0911/Nunukan, Kalimantan

Utara, Letkol Inf Putra Widiastawa menyatakan ada 12 patok perbatasan

Indonesia-Malaysia yang hilang di Desa Sekaduyan Taka Kecamatan

14 Odelia Sinaga, 2014, Modus Malaysia Kuasai Desa di Perbatasan Indonesia,

https://m.tempo.co/read/news/2014/11/17/078622324/modus-malaysia-kuasai-desa-di-perbatasan-indonesia, [diakses pada tanggal 15 April 2016 pada pukul 01.00]

https://m.tempo.co/read/news/2014/11/17/078622324/modus-malaysia-kuasai-desa-di-perbatasan-indonesia


10

Seimenggaris Kabupaten Nunukan. Kasus hilangnya tapal batas itu pun

segera mencuat karena menyangkut yurisdiksi.15

Menurut Komandan Kodim 0911/Nunukan, Kalimantan Utara,

Letkol Inf Putra Widiastawa, ada 12 patok perbatasan Indonesia-Malaysia

yang hilang di Desa Sekaduyan Taka Kecamatan Seimenggaris

Kabupaten Nunukan. Dalam klarifikasinya melalui via pesawat telepon

mangatakan :16

"Sesuai hasil pengecekan kami di lokasi, terdapat 12 patok perbatasan yang hilang."

Putra Widiastawa mengungkapkan selain patok yang hilang,

terdapat 16 patok perbatasan kedua negara di daerah itu yang ditemukan

rusak, Putra mengaku khawatir hilangnya patok batas antara Indonesia

dan Malaysia akan menimbulkan gesekan antara dua negara, mengingat

hubungan dua negara sempat naik dan turun.17

Banyaknya permasalahan yang timbul di daerah perbatasan di

Indonesia, sudah seharusnya pemerintah harus mengkaji ulang dalam

memetakan wilayah-wilayah Indonesia yang tengah bermasalah. Dan

diperlukan sikap politik pemerintah Indonesia dalam menegaskan

wilayahnya. Hal ini dapat menyulitkan pemerintah disamping banyaknya

15 Eda Ervina, 2014, Cerita Hilangnya Patok Batas Indonesia-Malaysia di Nunukan,

http://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-hilangnya-patok-batas-indonesia-malaysia-di nunukan/kapolda-kaltim-akan-tinjau-pos-perbatasan.html, [diakses pada tanggal 15 April 2016 pada pukul 01.00]

16 Ibid.,

17

Ibid.,

http://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-hilangnya-patok-batas-indonesia-malaysia-di%20nunukan/kapolda-kaltim-akan-tinjau-pos-perbatasan.html


11

masalah tumpang tinding dalam perbatasan di negara tetangga, kondisi

geografis Indonesia yang memungkinkan hal ini terjadi. Tugas pemerintah

sebagai negosiator sangat diperlukan agar dapat menegaskan wilayah

perbatasan yang tumpang tindih satu sama lain.

12

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Indonesia menggunakan politik hukum

internasional ?

2. Bagaimana mengurangi terjadinya pelanggaran tapal batas

didaerah perbatasan Indonesia dan Malaysia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menambah wawasan tentang bagaimana Indonesia dalam

menggunakan politik hukum internasional

2. Menambah referensi cara untuk mengurangi terjadinya

pelanggaran tapal batas didaerah perbatasan Indonesia dan

Malaysia.

1.4. Manfaat Penelitian

2. Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan

masukan dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah

dalam menggunakan politik hukum internasionalnya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

kepada pemerintah pusat serta pemerintah, aparat penegak

hukum, dan mahasiswa terkait pengelolaan perbatasan.

13

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsepsi Kedaulatan Wilayah Negara

Pada prinsipnya suatu kelompok masyarakat dapat disebut negara

apabila memiliki wilayah, yang merupakan salah satu elemen/syarat untuk

berdirinya suatu negara, di samping elemen rakyat dan pemerintah yang

berdaulat. Wilayah merupakan ruang di mana orang yang menjadi warga

negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta

menjalankan segala aktifitasnya. Wilayah negara sebagai suatu ruang,

tidak saja terdiri atas daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan juga

ruang udara diatasnya. Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki

oleh setiap negara sedangkan wilayah perairan, khususnya wilayah laut

hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang dihadapan dan sekitar

pantainya terdapat laut wilayah.18

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo

193319 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, wilayah

merupakan salah satu elemen utama untuk menyatakan sebuah entitas

sebagai negara, merupakan subjek hukum utama dalam hukum

internasional. Disamping itu, dengan adanya wilayah, negara dapat

18 Marnixon R.C Wila, 2006, Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah

Perbatasan Antarnegara, Alumni: Bandung, Hlm : 127

19 The state as a person of international law should possess the following qualification : A.

Permanent population, B. A defined territory, C. Goverment, D. Capacity to enter into relations with the other states

14

mengejawantahankan kedaulatanya diantara lain , penerapan aturan

sekaligus mengefektifkan sanksi yang dinyatakan dalam aturan tersebut.

Disini kita lihat adanya korelasi yang jelas antara kedaulatan, wilayah, dan

negara, sehingga tanpa adanya wilayah subjek hukum tersebut tidak bisa

dikatakan sebagai negara.20

Dalam sejarah kehidupan umat manusia atau negara-negara,

kadang-kadang bisa muncul konflik yang disebabkan oleh masalah

kewilayahan. Konflik ini antara lain bisa disebabkan karena keinginan

untuk melakukan ekspansi wilayah atau memang tidak jelasnya garis

batas antara dua atau lebih negara. Akan tetapi, dengan semakin

meningkatnya penghormatan atas kedaulatan territorial negara-negara,

terutama setelah Perang Dunia II, kini usaha untuk melakukan ekspansi

wilayah semakin berkurang, bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada

lagi.21

Dalam praktiknya adanya wilayah yang pasti tidak selalu

merupakan syarat bagi adanya negara, meskipun dalam kenyataannya

tiap negara modern mempunyai suatu wilayah yang pasti, Negara Israel.

Misalnya, pada tahun 1949 telah mendapat pengakuan sebagai negara

meskipun pada waktu itu wilayahnya belum pasti. Disamping itu

perubahan wilayah suatu negara juga tidak merubah identitas negara

20 Jawahir Thontowi., Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Refika

Aditama: Bandung, Hlm : 177

21 Alma Manuputty et.al, 2008, Hukum Internasional, Recht ta: Makassar, Hlm : 92

15

tersebut. Diantara syarat-syarat yang ditetapkan dalam konvensi

Montevideo itu syarat adanya kemampuan mengadakan hubungan

internasional merupakan suatu syarat penting dalam hukum internasional.

Syarat seperti inilah yang membedakan negara sebagai subjek hukum

internasional dengan entitas yang bukan negara.22

Seperti dikemukakan sebelumnya terkait syarat-syarat adanya

suatu negara, memang diakui bahwa wilayah sebagai syarat utama dalam

membentuk suatu negara, tidak terlepas kemapuan negara itu untuk

melakukan hubungan luar negeri dengan negara-negara sekitarnya.

Disamping itu harus diperhatikan bentuk dan sistem ketatanegaraan itu

sendiri terkait kemampuannya untuk melakukan hubungan luar negeri.

Dalam kepustakaan hukum internasional, dikatakan bahwa negara

yang berdaulat ialah negara yang mampu dan berhak mengurus sendiri

kepentingan-kepentingannya baik dalam negeri maupun luar negerinya

dengan tidak bergantung kepada negara lain, Jean Bodin menyelidiki

kedaulatan ini dari aspek interennya yakni kedaulatan sebagai kekuasaan

negara dalam batas-batas lingkungan wilayahnya. Internal Souvreignity ini

merupakan kekuasaan tertinggi dari negara untuk mengurus wilayahnya,

sedangkan Grotius menyelidiki kedaulatan dari aspek eksternnya, yaitu

kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Kedaulatan

22 Sugeng Istanto, 2014, Hukum Internasional Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta,

Hlm : 30

16

eksteren ini lebih umum di kenal dengan kemerdekaan atau persamaan

derajat antarnegara .23

Manifestasi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki

oleh suatu negara mengandung dua sisi, yakni sisi internal dan sisi

eksternal. Sisi internal dari kedaulatan adalah merupakan kekuasaan

tertinggi untuk mengatur masalah-masalah internal, masalah domestik,

atau masalah-masalah dalam negerinya sendiri. Wujud nyata dari sisi

internal dari kedaulatan negara misalnya terwujud pada bentuk negara,

bentuk dan sistem pemerintahannya sendiri, sistem politiknya,

pembentukan dan pelaksanaan hukum nasionalnya, yang semua itu

ditentukan oleh negara itu sendiri tanpa campur tangan dari negara-

negara lain.24

Sedangkan sisi eksternal dari kedaulatan negara termanifestasikan

dalam wujud kekuasaan untuk mengadakan hubungan-hubungan

internasional dengan sesama negara maupun dengan subyek-subyek

hukum internasional lainnya, seperti turut serta dalam perundingan atau

konperensi-konperensi internasional, membuat dan mengikatkan diri pada

perjanjian perjanjian internasional bilateral maupun multilateral, meminta

bantuan dari atau memberikan bantuan kepada negara-negara lain,

23 Muhammad Nur Islami, 2014, Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan

Bangsa, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm : 78

24 I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju: Bandung, Hlm: 90-

91

17

mengadakan kerjasama bilateral maupun mulltiateral dalam pelbagai

bidang, menjadi anggota suatu organisasi internasional. dan lain-lain.25

Peran sentral wilayah dalam skema hukum internasional bisa dilihat

dari perkembangan aturan hukum yang melindungi keadaannya yang

tidak bisa di ganggu gugat. Prinsip penghormatan integritas territorial

negara juga merupakan salah satu penyangga sistem internasional,

seperti halnya norma yang melarang campur tangan terhadap urusan

internal negara lain. Namun, terdapat sejumlah faktor yang mengurangi

ekslusivitas territorial negara dalam hukum internasional. Dalam hal ini,

perubahan teknologi dan ekonomi turut berdampak mengingat semakin

mencoloknya salingketergantungan dan bangkitnya perhatian lintas

bangsa seperti hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri yang

cenderung mengusik ekslusivitas ini.26

Mengingat konsep kedaulatan wilayah suatu negara tidak lepas

dari ketiga rezim hukum yang berlaku dan memiliki yuridiksi masing-

masing. Rezim Wilayah Darat, Rezim Wilayah Laut, Rezim Wilayah

Udara. Dengan demikian ketiga rezim ini memiliki saling ketergantungan

satu sama lain.

25 Ibid.,., Hlm : 91

26

Malcolm N. Shaw QC, 2013, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung., Hlm : 479

18

2.1.1. Wilayah Daratan

Wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi

suatu negara. Di atas wilayahnya negara memiliki hak-hak untuk

melaksanakan kedaulatan atas orang. benda juga peristiwa atau

perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Namun demikian, atas

wilayahnya negara wajib untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang

merugikan negara lain serta tindakan-tindakan yang membahayakan

perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7 draft deklarasi PBB

tentang hak-hak dan kewajiban negara 1949). Dalam kaitannya dengan

wilayah negara wajib untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang

diperoleh dengan kekerasan (Pasal 12 draft deklarasi PBB tentang hak-

hak dan kewajiban negara 1949).27

Dalam hal memperoleh kedaulatan di wilayah daratan ada lima

cara tradisional dan diakui pada umumnya dalam hal ini adalah :

Occupation (Pendudukan)28, Annexation (Penaklukan)29, Accression

(Akresi)30, Cession (Penyerahan)31, Prescription (Preskripsi)32.

27 Sefriani, 2011, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers: Jakarta, Hlm: 204

28

Occupation ialah perolehan/penegakkan atas wilayah yang bukan dibawah wewenang Negara lain dan belum pernah diletakkan kedaulatan suatu negara.

29 Aneksasi adalah Tindakan formal di mana suatu bangsa, negara atau kota menggabungkan

wilayah dalam kekuasaannya. Dalam hukum internasional, formalitas biasa mengumumkan aneksasi melibatkan memiliki petugas khusus ditugaskan mengibarkan bendera nasional dan membacakan proklamasi.

30 Akresi merupakan perolehan kedaulatan yang disebabkan oleh kejadian alam

31

Cession merupakan salah satu metode mendapatkan kedaulatan dengan cara penyerahan kedaulatan teritorial, yang pada umumnya melakukan sebuah perjanjian.

32 Prescription merupakan metode perolehan wilayah suatu negara dengan mengadakan

akuisisi dengan secara damai kedaultan de facto dalam jangka waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya de jure masuk wilayah negara lain. Ada Perbedaan mendasar antara okupasi dan

19

Konsep ini memiliki kemiripan dengan pemikiran patrimonial

tentang pemilikan menurut hukum perdata33, dan dalam kenyataan

memang para penulis pelopor bidang hukum internasional banyak

memakai prinsip-prinsip pemilikan dari hukum perdata dalam pembahasan

mereka mengenai kedaulatan territorial negara. Hingga saat ini, pengaruh

mereka masih bertahan sehingga kaidah-kaidah mengenai perolehan dan

kehilangan kedaulatan territorial secara jelas mencerminkan adanya

pengaruh hukum sipil, tetapi disadari bahwa ada bahayanya mengambil

cara-cara analogi hukum Romawi dan hukum perdata.34

Wilayah daratan antara negara yang satu dengan yang lainnya,

haruslah tegas batas-batasnya. Pada umumnya garis batas wilayah

daratan ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian garis batas wilayah

antara dua negara berupa sungai yang mengalir diperbatasan wilayah

negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal yang demikian, maka garis

batas wilayah antara kedua negara pada tengah-tengah dari aliran sungai

tersebut. Dapat pula garis batas wilayah pada sungai tersebut ditetapkan

pada bagian-bagian terdalam dari aliran sungai. yang disebut thalweg.35

preskripsi, prescription merupakan Negara yang sudah berpenghuni sedangkan occupation merupakan wilayah tak bertuan atau terra nullius.

33 Konsep kepemilikan menurut hukum perdata Romawi : “Cujus est solum ad coelum” artinya

“Barang siapa memiliki sebidang tanah maka dia memiliki segala yang berada diatasnya sampai ke langit dan segala yang berada di dalam tanah”

34 J.G.Strake, 2012, Pengantar Hukum internasional 1 Edisi kesepuluh, Sinar Grafika,

Jakarta., Hlm : 210

35 I Wayan Parthiana, 2003, Op.Cit., Hlm : 148-149

20

Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam memberikan sifat

kedaulatan namun penulis abad ke 16-17 mempunyai dasar pandangan

yang sama yaitu bahwa kedaulatan tidak dapat di bagi-bagi. Setelah

perjanjian Westphalia 1648. di abad ke-18 mulailah terjadi perubahan

pandangan secara mendasar terhadap sifat kedaulatan, dimana mulai

dikenal pandangan-pandangan yang membedakan antara kekuasaan atau

kedaulatan mutlak atau absolut dengan kedaulatan terbatas atau relatif.

Kedaultan negara dibatasi oleh dua hal yaitu kedaulatan negara lain dan

hukum internasional. Meskipun demikian perlu digarisbawahi bahwa

sistem perjanjian Westphalia melahirkan hubungan internasional yang

didominasi oleh negara sebagai satu-satunya subjek hukum saat itu.

Hukum internasional yang mengatur masalah hubungan internasional

berpusat pada negara, berorientasi pada kekuasaan (Power) dan

kekurangan legitimasi demokratis.36

Teori kedaulatan suatu negara atas wilayah merupakan dasar

terciptanya suatu hubungan internasional yang damai, dimana kedaulatan

atas suatu wilayah adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara

untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah

yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya. Salah satu kualifikasi yang

harus dipenuhi oleh negara sebagai subjek hukum internasional adalah

wilayah tertentu, negara sebagai organisasi kekuasaan, menguasai

36Sefriani, 2016, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer,

Rajawali Pers: Jakarta, Hlm: 30

21

wilayah tersebut, di wilayah negara itu negara memegang kekuasaan

kenegaraan yang tertinggi, yakni hak menjalankan kedaulatan wilayah,

dalam wilayah itu negara tersebut melakukan fungsi kenegaraan dengan

mengesampingkan kedaulatan negara lain.37

2.1.2. Wilayah Perairan

Semenjak berakhirmya Perang Dunia II, hukum laut yang

merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubahan-

perubahan yang mendasar. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami

suatu revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Dewasa ini menonjolnya peran hukum laut bukan saja karena 70% atau

140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja

karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa

dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam

kegiatan. bukan saja karena kekayaannya dengan segala macam jenis

ikan yang vital bagi kehidupan manusia. tetapi juga dan terutama

kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri.38

Bila dulu konsepsi wilayah perairan hanya berpatokan pada doktrin

Kerajaan Inggris, Portugal, Denmark, Spanyol yang menganggap lautan

disekitar wilayah negaranya sebagai miliknya hal ini mengacu pada prinsip

37 Yahya Ahmad Zein, 2016, Hak Warga Negara di Wilayah Perbatasan Perlindungan Hukum

Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan, Liberty: Yogyakarta, Hlm: 29-30

38 Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,

Alumni: Bandung, Hlm : 304

22

“Dominio Maris”. Kepemilikan ini berfungsi untuk melindungi kegiatan

perikanan serta monopoli pelayaran dari kepemilikan sepihak inilah lahir

prinsip “mare clausum”39

Tantangan yang paling gigih dan ulet terhadap konsepsi laut

tertutup (Mare Clausum) berdasarkan doktrin “Dominio Maris” daripada

negara atau kerajaan yang mengklaimnya adalah yang datang dari pihak

yang memperjuangkan azas kebebasan berlayar (Freedom of Navigation)

yang didasarkan atas pendirian bahwa lautan itu (harus) untuk dilayari

oleh siapapun juga.40

Adanya pengakuan sepihak atas klaim laut wilayah berdasarkan

doktrin “Dominio Maris” menimbulkan polemik yang berkepanjangan, pada

tahun 1609 Grotius melahirkan sebuah pemikiran yang menentang

doktrin tersebut. Konsep “Mare Liberum”41 merupakan konsep yang

menentang keras bahwa laut hanya bisa dimiliki oleh satu pihak hal ini

berdampak pada adanya dua konsep pembagian laut.

Dalam garis besarnya dua konsep pembagian laut menurut Grotius

dapat dikatakan didasarkan atas perbedaan antara pengertian imperium

(sovereignty) dan dominium (ownership), suatu perbedaan yang menurut

39 Mare Clausum merupakan konsepsi laut tertutup, laut hanya dimiliki oleh segelintir negara

40

Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung., Hlm 11

41 Mare Liberium Merupakan konsep dari azas kebebasan laut, suatu negara dapat berdaulat

atas wilayah lautnya

23

pendapatnya fundamental. Suatu negara dapat berdaulat atas bagian-

bagian laut tertentu, tetapi pada umumnya tidak dapat memiliki laut. 42

Seratus tahun setelah lahirnya dua konsep pembagian laut ini pada

tahun 1789 seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda yang bernama

Cornelis von Bynkershoek dalam bukunya De Dominio Maris Dissertatio

(Suatu Essay tentang Kekuasaan atas Laut) mengemukakan

pendapatnya, ia menyatakan bahwa lebar laut territorial itu diukur dari

garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti

arah atau lekukan pantai tersebut.43

Garis inilah yang sekarang lazim disebut sebagai garis pangkal

biasa atau garis pangkal normal (Normal Base Line). Sedangkan

mengenai lebar laut territorial, diukur dari garis pangkal normal dengan

cara si pengukur berdiri pada garis pangkal normal itu dan melakukan

tembakan meriam ke arah laut. Titik tempat jatuhnya peluru dari meriam

itulah yang merupakan batas luar dari lebar laut territorial negara pantai

yang bersangkutan. Teori Bykershoek ini dikenal dengan nama teori jarak

tembak meriam (Cannon Shot Rule Theory).44

Sejarah tersebut hampir saja menghancurkan bangsa Indonesia

pada tahun-tahun pertama kemerdekaanya. Sebagai akibat dari

42 Ibid.,., Hlm : 17

43

I Wayan Parthiana, 2014, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrma Widya, Bandung., Hlm : 9

44 Ibid.,., Hlm : 9-10

24

peninggalan zaman kolonial yang berlangsung sejak 1939 / Staatsblad

1939 nomor 442 , di mana laut sebagai unsur geografi yang memisahkan

pulau-pulau Indonesia dan karena itu telah dimanfaatkan oleh kekuatan

kolonial sebagai alat pemecah belah Indonesia, maka pada permulaan

bangsa Indonesia juga masih merasakan unsur-unsur tersebut sehingga

rasa “provinsialisme” atau barangkali lebih tepat lagi “sukuisme” dan

“pulauisme” masih sangat kuat. Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh

kekuatan kolonial sehingga dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan

tersebut kita mengenal adanya 16 “negara” dalam negara Republik

Indonesia. Tentu saja jika keadaan ini terus berlangsung maka hal

tersebut akan merupakan semacam “Bom Waktu” bagi Indonesia yang

pada waktunya akan menghancurkan Indonesia itu sendiri.45

Dalam meninjau kembali fungsi laut Indonesia bagi kepentingan

bangsa, maka Indonesia telah mengembangkan suatu konsepsi baru yang

sesuai dengan keadaan negerinya, yaitu Wawasan Nusantara yang

menganggap darat, udara, dan laut serta seluruh kekayaan alamnya

sebagai suatu kesatuan.46 Inilah yang merupakan alasan utama lahirnya

konsepsi ini dimana laut bukan lagi sebagai alat pemisah bangsa

melainkan sarana pemersatu bangsa, hal ini disebabkan konsep dari

45 Hasjim Djalal, 1997, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990, Centre For

Strategic And International Studies, Jakarta., Hlm : 205

46 Hasjim Djalal, 1979, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung.,

Hlm : 164

25

Grotius tidak bisa lagi menghadapi tantangan penyatuan bangsa yang

dihadapi oleh negeri kepulauan seperti Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa Wawasan Nusantara sebagai suatu

ide untuk menciptakan kesatuan bangsa bagi negara-negara kepulauan

seperti Indonesia adalah suatu ide Indonesia yang orisinal dan merupakan

suatu sumbangan besar bagi bangsa Indonesia bagi perkembangan

hukum laut modern. Memang ada teori-teori di masa lalu yang

memandang suatu gugus pulau sebagai suatu kesatuan, namun

penerapan teori geografis tersebut terhadap negara kepulauan adalah

buat pertama kalinya dilakukan oleh Indonesia.47

2.1.3. Wilayah Ruang Udara

Wilayah udara adalah ruang udara (air space) yang berada diatas

wilayah daratan dan atau perairan suatu negara. Wilayah suatu negara

biasanya terdiri dari tiga dimensi, daratan, perairan, dan ruang udara.

Tidak semua negara memiliki wilayah dengan tiga dimensi (wilayah

daratan, perairan dan ruang udara) atau tidak semua negara memiliki

perairan (land locked state), namun, tidak semua negara memiliki ketiga

dimensi tersebut.48

47 Hasjim Djalal, 1997, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990, Op.cit., Hlm :

206

48 E.Saefullah Wiradipraja, Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi

Hukum Internasional dan Nasional Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 6 No 4 Juli 2009. Hlm : 498-499

26

Masalah pemilikan ruang udara telah merupakan persoalan yang

timbul jauh sebelum ruang udara tersebut dijadikan daerah lalu-lintas

penerbangan. Keadaan ini dikemukakan misalnya dalam sejarah hukum

Romawi dimana sisa pengaturannya tampak dalam azas “Cujus est

solum, ejus est usque ad coelum”. Azas ini berarti bahwa barang siapa

menjadi pemilik dari segala yang berada diatas tanah juga dimanfaatkan

tanah yang diatasnya secara vertikal.49

Masalah status hukum ruang udara di atas wilayah daratan dan

perairan suatu negara berdaulat yang digunakan untuk melakukan

penerbangan, mulai dibahas secara resmi dalam Konferensi Paris 1910

yang berlangsung dari 10 Mei dan berakhir 29 Juni 1910. Latar belakang

Konferensi Paris 1910 adalah kenyataan banyaknya penerbangan yang

berlangsung di Eropa, tanpa memerhatikan kedaulatan negara di

bawahnya (negara kolong), karena pada saat itu belum ada

pengaturannya. Balon bebas tinggal landas dari satu negara dan

mendarat di negara lain tanpa adanya izin dari negara yang bersangkutan

sehingga akan membahayakan, apalagi pesawat udara dapat digunakan

untuk mengangkut pasukan dan peralatan militer, mata-mata yang dapat

mengancam keamanan nasional negara di bawahnya.50

49 Priyatna Abdurrasyid, 1972, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Pusat Penelitian Hukum

Angkasa, Jakarta., Hlm: 127

50 K.Martono dan Amad Sudiro, 2012, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public

International And National Air Law), RajaGrafindo Persada, Jakarta., Hlm : 11

27

Konsep kedaulatan negara di ruang udara yang menyatakan setiap

negara memiliki kedaulatan eksklusif diatas wilayah udaranya sampai

ketinggian yang tidak terbatas. Sampai dengan ruang angkasa telah

diakui sejak lama, namun hal ini sampai sekarang belum ditetapkan.

Kedaulatan negara atas wilayah udaranya berkembang menjadi suatu

kaidah hukum kebiasaan internasional pada awal abad keduapuluh.

Konsep ini terkristalisasi dan terkodifikasi yang menjadi kristalisasi dalam

Konvensi Paris 1919 tentang peraturan navigasi udara dan Pasal 1

Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Internasional.51

Sampai sekarang penggunaan istilah “Ruang udara” belum

terdefenisikan dalam konteks hukum internasional serta tidak adanya

batasan hukum antara ruang udara dan ruang angkasa. Perkembangan

hukum ruang udara dewasa ini membuat para negara pihak peserta yang

terlibat di dalam pelayanan penerbangan sipil maupun tidak terlibat sama

sekali, telah mengatur hak overflight, apabila pesawat komersil dari

negara lain dengan melintasi negara tertentu di berikan pengarahan dari

negara yang dibatasinya agar tidak terjadi penyimpangan dalam

penerbangannya.52

51 Rebecca M.M Wallace and Olga Martin, 2009, International Law, Sweet and Maxwell,

London., Hlm: 113

52 Michael Milde, 1989, Sovereignty Over Air Space, dalam Rudolf L. Bindschedler (Ed),

Encyclopedia of Public International Law., Elsevier Sciene Publisher, Netherland., Hlm 297-299

28

2.2. Politik Hukum Pembangunan Nasional

Bila kita bicara tentang cita hukum yang dimaksudkan adalah cita

hukum (rechts-idee. Dalam Belanda) dari Republik Indonesia yang

diproklamasikan 17 agustus 1945. suatu republik kerakyatan (demokratis)

yang didirikan oleh pejuang-pejuang bangsa dengan semboyan “. . . dari

rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Cita-cita ini dirumuskan secara singkat

bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.53

Baru setelah diketahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-

citakan oleh bangsa Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum yang

bagaimana yang dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang

dicita-citakan itu, dan politik hukum yang bagaimana yang dapat

menciptakan sistem hukum nasional yang dikhendaki. Namun demikian

politik hukum itu tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang

terdapat di negara kita, di satu pihak dan dipihak lain, sebagai salah-satu

anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula

dari realita dan politik hukum internasional.54

Dalam pembukaan UUD tahun 1945 pada alinea keempat :55

53 Mochtar Kusumaatmadja, 2013, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni,

Bandung., Hlm : 179

54 Sunaryati Hartono, 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

dalam Artidjo Alkostar dan Sholeh Amin, Rajawali Pers, Jakarta., Hlm : 1

55 Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

29

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dr.Ir. Sunarto Waluyo mengatakan Idaman Masyarakat adil-

makmur dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan masalah pokok

sepanjang sejarah. Konsep adil makmur adalah dua pasangan yang tidak

terlepaskan dalam falsafah hidup masyarakat dan merupakan tujuan

hidupnya. Adil merupakan tekanan utama dan selalu disebutkan didepan

kata makmur adalah suatu penegasan yang perlu didahulukan.56

Dengan demikian pembangunan nasional bertujuan untuk

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material

dan spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan

rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa bangsa yang aman, tentram,

tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,

bersahabat, tertib dan damai.57

Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi

tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada

lima dasar negara (Pancasila) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

56 Sunaryati Hartono, 1986, Pembangunan Hukum... Op.cit., Hlm : 2

57

Ibid.,., Hlm : 3

30

perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila

ini dapat juga memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang.58

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum

yang berbasis moral agama; sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak

asasi manusia yang nondiskriminatif; sila Persatuan Indonesia menjadi

landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa

dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di

bawah kekuasaan rakyat (demokratis); dan sila Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup

bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah

secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat

secara sewenang-wenang.59

Dengan demikian diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah

pusat dengan pemerintah dalam mewujudkan cita dan tujuan hukum

bersama dalam pembangunan hukum nasional serta tidak memberatkan

kerja dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 5

58 Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, makalah

Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, 29-31 Mei 2006., Hlm: 49

59 Ibid.,., Hlm : 50

31

perubahan kedua UUD 1945, maka Undang-undang no 23 tahun 2014

menganut prinsip otonomi yang luas, yang secara tegas menyebutkan :60

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Pasal 18 ayat 5 perubahan kedua UUD 1945 itu menegaskan

prinsip desentralisasi sebagai sendi sistem ketatanegaraan Republik

Indonesia tidak hanya karena dihadapkan pada kenyataan wilayah

Republik Indonesia yang luas dan beragam (bhinneka) dan keinginan

untuk memelihara dan mengembangkan pemerintahan asli kedalam satu

kesatuan susunan ketatanegaraan Republik Indonesia, melainkan

didorong pula oleh pertimbangan untuk membentuk pemerintahan di

daerah yang didasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan dan

sistem pemerintahan negara.61

Dalam konteks Indonesia dalam bidang hubungan pusat dan

daerah, UUD 1945 menggariskan politik hukum menegaskan perubahan

atas politik hukum yang dianut oleh Orde Baru, yakni otonomi nyata dan

60 Penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah

61 Philipus M. Hadjon et.al, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta., Hlm : 111-112

32

bertanggung jawab Pasal 18 ayat 5 menggariskan bahwa pemerintah

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

pemerintahan pusat.62

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan persatuan

sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan

demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas dari KKN. Persoalan

yang muncul mewarnai hubungan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah adalah mengenai pembagian kekuasaan serta alokasi

sumber keuangan.63

Kawasan perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara

geografis, demografis berbatasan langsung dengan wilayah negara

tetangga dan/atau laut lepas yang terdiri dari kawasan laut dan darat, dan

tersebar luas dengan tipologi yang beragam. Situasi kawasan perbatasan

Indonesia selalu di bayang-bayangi dengan berbagai permasalahan yang

cukup rumit mulai keterbatasan ekonomi, sosial, budaya dan kesenjangan

serta ketertinggalan dalam pembangunan.

62 Mexsasai Indra, 2011, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Refika Aditama, Bandung.,

Hlm : 203

63 Ibid.,., Hlm : 226-227

33

Berbagai kebijakan pemerintah khususnya kebijakan tentang

pembangunan kawasan perbatasan tersebut, dalam implementasi

pengelolaannya selama ini belum dilakukan secara terpadu dengan

mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Salah satu kesalahan kebijakan

pemerintahan orde baru dalam menangani masalah perbatasan, yakni

menggunakan pendekatan keamanan semata dengan mengabaikan

pendekatan kesejahterahan sehingga banyak warga perbatasan memiliki

ketergantungan ekonomi dengan wilayah negara tetangga. Bahkan disisi

lain rezim otonomi daerah juga menjadi salah satu hambatan realisasi

pengembangan masyarakat di daerah perbatasan akibat adanya

instrumen hukum otonomi daerah yang tidak jarang tumpang tindih dan

lemah dalam implementasinya memberikan jaminan perlindungan dan

pemenuhan hak warganya.64

Selain itu instrumen hukum otonomi daerah juga tidak serta merta

menjadi jaminan perlibatan pemerintah daerah secara signifikan dalam

formulasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan,

sehingga yang terjadi selama ini adalah permasalahan beberapa kawasan

perbatasan yang masih ditangani secara ad hoc, sementara (temporer)

dan parsial serta lebih didominasi pendekatan keamanan (security)

64 Yahya Ahmad Zein, 2016,.... Op.cit., Hlm : 18

34

melalui beberapa kepanitiaan (committee), sehingga belum memberikan

hasil yang optimal.65

2.3. Prinsip Hukum Internasional Dalam Penentuan Perbatasan

Secara tradisional dalam menentukan batas wilayah dalam hukum

internasional ada lima cara. Kelima cara tersebut adalah okupasi,

preskripsi, cession, akresi, dan aneksasi. Pada saat ini kesemuanya tidak

lebih hanya alat perjelas atas fenomena negara-negara modern,66 prinsip

ini telah lama di praktikkan oleh negara-negara dan merupakan hukum

bangsa Romawi yang telah dijadikan kebiasaan internasional dalam

menetapkan wilayahnya.

Seiring berkembangnya hukum internasional. penentuan batas

wilayah negara mengalami perubahan sehingga melahirkan tiga prinsip

dalam dalam menentukkan batas wilayah negara antara lain : self

determination, asas uti possidetis, dan perjanjian batas negara. Ketiga

prinsip ini diakui oleh masyarakat internasional. sebagai salah satu cara

yang dalam menentukkan wilayah negara yang baru saja merdeka dari

penguasaan pihak kolonial maupun yang baru berdiri.

2.3.1. Self Determination

Pengertian hak untuk menetukkan nasib sendiri (the right of

self determination) dapat dijelaskan dalam dua arti. Pertama, dapat

65 Ibid.,., Hlm : 19

66

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006,... Op.cit., Hlm : 179

35

diartikan sebagai hak dari suatu bangsa dalam sebuah negara

untuk menentukkan bentuk pemerintahannya sendiri. Hak demikian

sudah diakui dalam hukum internasional, khususnya dalam

deklarasi mengenai hak dan kewajiban negara-negara yang dibuat

oleh panitia hukum internasional pada tahun 1949 dan dimuat

dalam Pasal 1 yang menyebutkan : “Every state has the rights to

independence and hence to exercise freely, without dictation by any

other state. all its legal power, including the choice of its own form

of government”.67

Kedua, hak menentukan nasib sendiri dapat berarti sebagai

hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri

suatu negara yang merdeka. Konsep self determination ini menjadi

perhatian serius oleh PBB ketika pada tanggal 26 juni 1945 piagam

PBB ditandatangani di San Fransisco. Piagam sendiri telah

memberikan komitmennya dengan mengakui adanya hak bagi

suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.68

Prinsip penentuan nasib sendiri mengikat para pihak,

apakah mereka telah mengadopsi prinsip tersebut sebagai dasar

hukum atau sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa

tertentu, penentuan nasib sendiri merupakan akibat dari praktek

67 Saru Arifin, 2014, Op.cit...., Hlm : 61

68

Ibid.,

36

PBB di bawah Bab XI untuk XIII Piagam PBB yang melahirkan

landasan hukum dari hukum dekolonisasi69.70

Prinsip ini tercantum dalam piagam PBB dan ditekankan

dalam deklarasi Kolonial 1960, kovenan internasional tentang HAM

1966 dan deklarasi tentang Prinsip Hukum International 1970, bisa

dianggap sebagai sebuah kaidah hukum internasional dengan

menimbang, antara lain, jumlah dan karakter deklarasi dan resolusi

PBB dan praktik aktual negara dalam proses dekolonisasi.

Bagaimanapun juga, telah ditafsirkan bahwa ia mengacu hanya

kepada para penduduk wilayah yang masih bergantung dengan

negara koloninya. Praktek ini tidak mengakui pemberlakuannya

sebagai prinsip yang memberikan hak memisahkan diri kepada

para kelompok yang terindentifikasi di berbagai negara yang telah

merdeka.71

Dalam hal ini prinsip penentuan nasib sendiri sebagaimana

yang diterima bisa selaras dengan konsep integritas territorial,

karena tidak berlaku lagi begitu sebuah koloni atau wilayah

perwalian mencapai kedaulatan dan kemerdekaannya. Penetuan

nasib sendiri tidak dapat digunakan untuk mengajukan klaim

territorial yang lebih besar dengan menyimpang dari batas negara-

69 Dekolonisasi merujuk pada tercapainya kemerdekaan oleh berbagai koloni dan protektorat

Barat di Asia dan Afrika seusai Perang Dunia II.

70 Daniel Thürer, Thomas Burri, 2008, Self Determinantion, Oxford Public of International Law,

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e873, [Diakses pada tanggal 23 oktober 2016 , pukul : 20.00]

71 Malcolm N. Shaw QC, 2013,... Op.cit, Hlm : 503

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e873

https://id.wikipedia.org/wiki/Kemerdekaan

https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme



https://id.wikipedia.org/wiki/Asia

https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e873

37

negara berdaulat yang diterima secara internasional, tetapi bisa

berguna dalam menyelesaikan kasus sengketa garis perbatasan

berdasarkan keinginan para penduduknya.72

Bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah dan wilayahya

belum mempunyai pemerintahan sendiri (non self-governing

territories), maka negara-negara yang menduduki wilayah tersebut

merupakan penguasa administrasi (administering power),

mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan dan mensejahterahkan

bangsa di wilayah itu sampai pada kondisi untuk mengantarkan ke

pintu gerbang kemerdekaan, melalui suatu proses disebut dengan

dekolonisasi.73

Terkait dengan hal itu. maka mekanisme percepatan

kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah, kemudian Majelis Umum

PBB mengeluarkan Deklarasi Dekolonisasi pada tanggal 14

Desember 1960, melalui Resolusi MU-PBB 1514 (XV) tentang

Declaration on Granting of Independence to Colonial Countries and

Peoples. Deklarasi tersebut memuat prinsip-prinsip yang penting

dan mendasar bagi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri,

serta kondisi-kondisi yang harus segera dipenuhi oleh penguasa

administrasi.74

72 Ibid.,

73

Saru Arifin, 2014,... Op.cit., Hlm : 62

74 Ibid.,

38

Penetuan nasib sendiri tidak dapat digunakan untuk

mengajukan klaim territorial yang lebih besar dengan menyimpang

dari batas-batas negara berdaulat yang di akui secara

internasional, tetapi bisa berguna dalam menyelesaikan kasus

sengketa garis perbatasan berdasarkan keinginan para

penduduknya. Selain itu kita bisa menunjuk pada kebutuhan untuk

memperhitungkan kepentingan penduduk setempat apabila

penentuan batasnya mengakibatkan pergeseran garis, setidaknya

dalam pandangan salah satu pihak.75

2.3.2. Uti Possidetis

Doktrin Uti Possidetis muncul pada abad ke-19 ketika pada

saat itu terjadi penentuan batas-batas administratif dari kerajaan

Spanyol di Amerika Latin dan Tengah yang kemudian akan menjadi

bimbingan dasar untuk penentuan batas-batas Negara-negara

baru. Kemudian doktrin ini diadopsi untuk penentuan batas-batas

wilayah bagi negara negara baru korban penjajahan di Afrika.

Organisasi Afrika Bersatu (OAU) doktrin ini diadopsi melalui the

Cairo Resolution. 76

Pada tahun 1986 Mahkamah Internasional Menerapkan

prinsip ini dalam kasus Burkina Faso melawan Republik Mali.

Dalam putusannya dinyatakan sebagai berikut.

75 Malcolm N. Shaw QC, 2013,... Op.cit, Hlm : 504

76

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006,... Op.cit., Hlm : 183

39

(Uti Possidetis) is a general principle, which is logically connected with the phenomenon of obtaining independence, wherever it occur, Its obvious purpose is to prevent the independence and stability of new state being endangered by fratricidal stuggles provoked by changing of frontiers following the withdrawal of the administering power

Prinsip ini juga sangat tegas berlaku bagi suatu Negara

bekas jajahan di luar kasus Burkina Faso melawan Republik Mali

tanpa memperhatikan status hukum dan politik entitas sisi

perbatasan yang bersangkutan :

The territorial boundaries which have to be respected may also derive from international frontiers which previously divided a colony of one State from a colony of another, or indeed a colonial territory from the territory of an independent State, or one which was under protectorate, but had retained its international personality. There is no doubt that the obligation to respect preexisting international frontiers in the event of State succession derives from a general rule of international law, whether or not the rule is expressed in the formula of uti possidetis.

Berdasarkan prinsip ini, tidak akan ada kemungkinan klaim

baru berdasarkan terra nullius (wilayah tidak bertuan) atau klaim

oleh negara-negara yang menambahkan wilayah jajahanya.

Sebagai tambahan. disana terdapat sedikit atau bahkan tidak

konflik antara berbatasan menyatakan diri karena identifikasi yang

jelas dari setiap lokasi perbatasan berdasarkan garis administrasi

era kolonial.77

77 Paul R. Hensel Michael E.Allison, dan Ahmed Khanani, The Colonial Legacy and Border

Stability: Uti Possidetis and Territorial Claims in the Americas, Paper Presented at the annual Meeting of the international Studies Association, Montreal, March 2004 https://www.researchgate.net/profile/Paul_Hensel/publication/253878664_The_Colonial_Legacy_a

40

Penggunaan prinsip ini menurut sebagian ahli hokum

internasional, seperti Paul R. Hansel, Michael E. Allison. dan

Ahmed Khanani. Penentuan batas wilayah melalui prinsip ini

sangatlah efektif dan akan lebih menciptakan stabilitas politik

dengan Negara tetangga dibandingkan penentuan batas wilayah

yang tidak diwarisi oleh penjajah. Hal ini karena para penguasa

kolonial telah meletakkan dasar hukum dalam menentukan batas

wilayah melalui sebuah perjanjian, sehingga negara-negara yang

baru merdeka dari penjajah hanya meneruskan warisan perbatasan

dari peninggalan penguasa kolonial terdahulu.

Tujuan utama dari penggunaan doktrin ini adalah untuk

mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada

perebutan perbatasan oleh Negara-negara baru.78 Oleh Sebab itu,

melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya

klaim suatu wilayah yang didasarkan pada terra nullius atau wilayah

tak bertuan.79 Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas.

maka bisa dikatakan bahwa keseluruhan wilayah Republik

Indonesia merupakan keseluruhan bekas wilayah Koloni Belanda.

nd_Border_Stability_Uti_Possidetis_and_Territorial_Claims_in_the_Americas/links/00b7d5326ea9761b12000000.pdf [diakses pada pukul 10.00, 4 november 2016]

78 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006,... Op.cit., Hlm : 184

79

Saru Arifin, 2014,... Op.cit., Hlm : 68

41

2.3.3. Perjanjian Perbatasan

Pada dasarnya batas wilayah negara ada karena adanya

upaya pemerintah kolonial dalam menetapkan batas wilayah

bersama pemerintah kolonial yang bertetangga dengannya,

sehingga melahirkan aspek history yuridis yang merupakan dasar

penentapan bersama dalam menentukkan wilayahnya.

Pada hakikatnya dalam kajian hukum internasional tidak

tidak dikenal adanya regulasi yang bersifat khusus yang mengatur

penetapan wilayah perbatasan darat antarnegara. Hal tersebut

terkesan menimbulkan kejanggalan, terutama apabila dikaitkan

dengan sejumlah prinsip hukum dan metode yang berkaitan

dengan penetapan batas antarnegara.80

Dalam konteks hukum perjanjian internasional dikenal dua

macam jenis perjanjian perbatasan, yaitu :

a. Dispositive Treaties81

Perjanjian yang bersifat menentukkan yaitu perjanjian

yang maksud dan tujuannya telah tecapai dengan

dilaksanakannya isi daripada perjanjian itu. misalnya

80 Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011,…. Op.cit., Hlm : 87

81

Muhammad Ashri, 2012, Hukum Perjanjian Internasional Dari Pembentukkan Hingga Akhir Berlakunya, Arus timur, Makassar., Hlm : 33

42

perjanjian tapal batas negara, perjanjian mengenai

penyerahan wilayah atau penyerahan kedaulatan.

b. Personal Treaties82

Perjanjian yang bersifat politis dapat berbentuk bilateral

atau multilateral, misalnya perjanjian-perjanjian

persekutuan. netralitas dan penyelesaian perselisihan

secara damai.

Teori ini sudah lama tidak digunakan oleh penulis hukum

internasional, hal ini tidak sesuai lagi dengan praktik dan

kenyataann Negara-negara pasca perang dunia kedua. Mengenai

perjanjian dispositive, yakni traktat yang terkait dengan hak atas

wilayah berlaku mengikuti wilayah, run with the land, tidak

mengikuti perubahan kekuasaan atau kedaulatan suatu wilayah.83

Dengan adanya doktrin rebus sic stantibus84 kiranya dapat

membatasi perjanjian itu sendiri. Dengan bekerjanya doktrin ini

yang secara harfiah berarti “hal yang tersisa seperti mereka”,

didasarkan atas asumsi bahwa perjanjian mungkin dilanggar jika

perubahan situasi mendalam dari yang biasanya berlaku pada saat

82 Saru Arifin, 2014,... Op.cit., Hlm :70

83

Ibid.,

84 rebus sic stantibus paham yang membahas masalah hak dan kewajiban suatu Negara atau

pemerintahan baru atas perjanjian internasional yang dibuat oleh Negara atau pemerintahan terdahulu. Paham ini berpendapat, Negara atau pemerintahan baru tidak memiliki kewajiban sama sekali untuk meneruskan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Negara atau pemerintahan terdahulu.

43

menyimpulkan suatu perjanjian.85 Akibat lahirnya suatu Negara

baru dari bekas wilayah jajahan dapat dikatakan perjanjian terkait

pengkalan militer asing sudah tidak berlaku lagi, karena situasi

sudah berubah secara fundamental.

Banyak dan kompleksnya masalah mengenai suksesi

negara dalam hubungnya dengan perjanjian internasional,

disebabkan lahirnya sejumlah negara baru setelah perang dunia

kedua. Hal ini menjadi agenda tersendiri bagi ILC untuk mengkaji

secara intensif permasalahan suksesi negara. 86

Kerumitan masalah suksesi Negara terutama bila dikaitkan

dengan perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak yang tergusur

(predecessor state). Semula terdapat teori-teori yang berbeda

tentang keadaan suatu perjanjian jika terjadi suksesi Negara

dimana Negara yang tergusur merupakan pihak dalam perjanjian

itu.87

Dalam perkembangan selanjutnya, praktik menunjukkan

bahwa prinsip yang diterima secara umum adalah perpaduan

antara kedua pandangan diatas. Dalam hubungan ini, dikenal

inheritance agreement atau devolution agreement yaitu persetujuan

85 Rebecca M.M Wallace and Olga Martin, 2009,… Op.cit., Hlm : 283

86

Muhammad Ashri, 2012, … Op.cit., Hlm :177

87 Ibid.,

44

antara Negara tergusur dengan Negara pengganti mengenai

keadaan perjanjian yang telah dibuat oleh Negara tergusur.88

Namun sistem hukum di Indonesia belum mengindikasikan

apakah menganut monism, dualisme atau kombinasi keduanya

belum berkembang kearah politik hukum yang jelas. Namun

didalam literatur Indonesia, perhatian ahli hukum terhadap

permasalahan ini secara teori umum tetap berkembang dan,

sekalipun terbatas, selalu menjadi bahasan dalam literatur tentang

perjanjian internasional. 89

Inkonsistensi dalam pengaplikasian perjanjian dewasa ini

menjadi berkembang akibat ketidakjelasan tentang status

perjanjian dalam hukum nasional. Derasnya arus globalisasi

mengakibatkan mengakibatkan persentuhan antara hukum

internasional dan nasional semakin intensif dan bahkan acapkali

melahirkan benturan. Akibatnya, semua warga Negara Indonesia

tidak lagi dapat menghindari benturan ini dan cepat atau lambat

harus mengatur kedua sistem ini.90

Dalam praktik Indonesia. sekalipun suatu perjanjian

internasional telah diratifikasi dengan undang-undang. Masih

88 Muhammad Ashri, 2012, … Op.cit., Hlm : 179

89

Damos Dumoli Agusman, 2010, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Refika Aditama, Bandung., Hlm : 103

90 Ibid.,

45

dibutuhkan adanya undang-undang lain untuk

mengimplementasikannya pada domain hukum nasionalnya.

Praktik Indonesia dalam implementasi konvensi PBB tentang

Hukum Laut 1982 mencerminkan pola pikir dualisme yang

umumnya dianut Departemen Kehakiman pada waktu itu.91

Namun dilain pihak, beberapa contoh legislasi nasional juga

memperlihatkan wajah yang mungkin monisme atau dualismendan

sangat tergantung pada siapa yang melihatnnya. Pembebasan

pajak dan bea, yang dinikmati oleh korps diplomatik dan konsuler di

Indonesia selama ini didasarkan pada norma konvensi 1961/1963

tentang Hubungan Diplomatik/Konsuler. Para pejabat Kementerian

Luar Negeri akan serta merta mengartikan bahwa pembebasan

perpajakan itu diakibatkan langsung oleh konvensi (monisme)

namun dilain pihak, para pejabat Kementerian Keuangan akan

mendasarkan pembebasan itu pada paket undang-undang

perpajakan bukan pada konvensi (dualisme). Namun demikian,

manakala terjadi konflik antara ketentuan perjanjian internasional

dengan ketentuan hukum nasional, reaksi Indonesia cenderung

memenangkan perjanjian internasional sehingga lebih berwarna

monisme primat hukum internasional.92

91 Ibid.,

92

Ibid.,

46

2.4. Dinamika Lingkungan Pertahanan di Kawasan Perbatasan

Pada perkembangan sekarang. hubungan internasional bukan hanya

menyangkut hubungan antar Negara-bangsa, tetapi juga mencakup

entitas internasional “non nation-state”. Dalam konteks seperti itu,

hubungan internasional senantiasa mempunyai dimensi yang berkaitan

erat dengan masalah pertahanan yakni dimensi politik internasional. dan

faktor non-nation state juga menjadi penting di dalam bidang pertahanan

dan politik internasional.93

Setelah berakhirnya Perang Dunia kedua maka tatanan pola hubungan

internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan dari sisi pola

hubungan internasional serta praktik-praktik dalam politik internasional

yang mengalami pergeseran yang sangat dinamis dan bahkan dramatis.

Dalam membangun sistem pertahanan agar mencapai tujuan

“Perdamaian Dunia” referensi yang mendasar adalah Undang-undang

Dasar 1945 yang secara jelas termuat cita dan tujuan hukum94 Indonesia

secara keseluruhan.

Masalah keamanan tidak pernah menjadi masalah yang statis, karena

faktor yang terlibat selalu bersifat relatif. Struktur sistem dan dinamika

interaksi melengkapi dilema ini, bahwa setiap upaya untuk maju atau

bertindak akan memancing reaksi yang sudah pasti akan meningkatkan

93 Yahya A. Muhaimin, 2008, Bambu Runcing dan Mesiu Masalah Kebijakan Pembinaan

Pertahanan Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta., Hlm : 14

94 Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke empat

47

persepsi ancaman. Perlombaan senjata, gagasan yang tidak masuk akal

tentang keamanan dan dilema pertahanan memberi arti dari observasi

Shakespeare bahwa keamanan merupakan hal yang menjadi masalah

utama.95

Beberapa kecenderungan seperti dipaparkan di atas menyebabkan

pengertian dan makna dari konsep keamanan nasional, inklusif

pertahanan, mempunyai jangkauan yang lebih luas. Pada dewasa ini,

konsep keamanan di samping menyangkut aspek pertahanan atau

kekuatan militer, juga berkait tiga hal yang penting yaitu : 96

1. Isu-isu global kontemporer.

2. Berkaitan dan melibatkan aktor-aktor baru selain militer sebagai

aktor tradisional.

3. Mengenai persepsi ancaman.

Dengan demikian, konsep pertahanan Indonesia pun menjadi bersifat

multi-dimensional, yaitu di samping berkaitan dengan persoalan eksternal

(terutama menyangkut segi politik internasional dan kekuatan militer), juga

bertalian dengan masalah domestik di bidang sosial, politik, ekonomi,

kebudayaan dan ideologi.97

95 T.May Rudy, 2002, Studi Strategis Dalam Tranformasi Sistem Internasional Pasca Perang

Dingin, Refika Aditama, Bandung., Hlm : 47

96 Yahya A. Muhaimin, 2008,Op.cit. . . . ., Hlm : 19

97

Ibid.,

48

Faktor prinsipil yang harus diperhitungkan dalam pembinaan

pertahanan adalah kondisi objektif negara dan bangsa Indonesia. Faktor

ini menyangkut demografi, potensi sumber alam, serta posisi geografis

dengan karakter wilayah Indonesia, yang kesemuanya mempunyai arti

yang sangat penting dan bahkan menentukan makna strategisnya. Faktor

ini bisa dinamakan geo-strategis. Dalam politik internasional, geo-strategis

Indonesia tersebut memiliki makna. Disatu sisi merupakan aset yang amat

menguntungkan bila dikapitalisasikan secara tepat bagi pertahanan

nasional Indonesia. Namun, pada sisi yang lain, hal itu bisa merupakan

kerawanan yang akan selalu menguras energi bangsa dan Negara. Dalam

konteks geo-strategis Indonesia, maka kewibawaan dan otoritas

pemerintah pusat yang kuat benar-benar merupakan conditio sine qua

non bagi kemantapan pertahanan bangsa dan Negara.98 Hal ini akan

berdampak bagaikan “bumerang” apabila kondisi pemerintah pusat yang

cukup lemah dan terkesan tidak berwibawa maka geo-strategis Indonesia

akan menjadi sia-sia terhadap politik internasional.

Kebijakan umum pertahanan Negara pada dasarnya cukup banyak,

dan silih berganti seiring kabinet pemerintahan yang ada. Pertahanan

Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan NKRI, dan

keselamatan segenap bangsa dari segala. Hakikat pertahanan bersifat

semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak

98 Ibid.,

49

dan kewajiban warga negara. serta keyakinan pada kekuatan sendiri,

melibatkan seluruh warga Negara. wilayah dan sumber daya nasional

lainnya, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan

secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.99

Pengertian pertahanan negara dalam undang-undang nomor 3 tahun

2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Pasal 1 ayat (1) Pertahanan

negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan

negara. keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap

keutuhan bangsa dan negara. Ketentuan tersebut diperjelas pada ayat 2

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat

semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber

daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan

diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk

menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah. dan keselamatan

segenap bangsa dari segala ancaman.100

Sistem pertahanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), seperti dimaksudkan dalam undang-undang ini merupakan sistem

yang melibatkan seluruh unsur sumber daya nasional, dimana pertahanan

negara dalam menghadapi ancaman militer (Military Defence).

99 Midriem Mirdanies et.al, 2013, Kajian Kebijakkan Alutsista Pertahanan dan Keamanan

Republik Indonesia, LIPI Press, Jakarta., Hlm : 6-7

100 Asren Nasution, 2011, … Op.cit., Hlm 21-22

50

menempatkan TNI sebagai Komponen utama dengan didukung

komponen cadangan dan komponen pendukung.101

Komponen cadangan terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya

alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional yang telah

disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan

memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Adapun

Komponen pendukung adalah sumber daya manusia, sumber daya alam,

sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen

utama dan komponen cadangan.102

Ancaman yang bersumber dari konflik wilayah dan kawasan

perbatasan serta ancaman tehadap ancaman keamanan pulau-pulau kecil

terluar merupakan salah satu ancaman actual untuk ditangani secara lebih

serius. Oleh sebab itu, prioritas kebijakan pertahanan negara diarahkan

pada :103

1. Pengintegrasian peran dan fungsi seluruh pemangku kepentingan

(stakeholder) terkait pengembangan kawasan perbatasan negara.

2. Memaksimalkan peran BNPP dalam rangka dalam rangka

meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan

perbatasan. serta pulau-pulau kecil terluar.

101 Ibid.,

102

Ibid.,

103 Midriem Mirdanies et.al, 2013, … Op.cit., Hlm : 18

51

3. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta

pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada poin 2.

termasuk pembangunan infrastruktur perbatasan. pemberdayaan

sosial ekonomi masyarakat. penuntasan penentuan garis batas

dengan Negara tetangga. serta mengoordinasikan penataan ruang

kawasan pertahanan. dan pengamanan secara fisik bekerja sama

dengan kemenhan/TNI.

4. Optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral

dengan mengedepankan penyelesaian perbatasan secara damai

dengan negara-negara yang memiliki persoalan perbatasan

dengan NKRI.

Berbagai persoalan kebijakan yang ada tersebut khususnya terkait

dengan pengelolaan wilayah perbatasan dan hak warga Negara atas

pendidikan dan kesehatan tentu saja akan sangat berkaitan dengan

tumbuh dan berkembangnya wilayah yang berbatasan langsung tersebut.

Berbagai potensi dan masalah kesenjangan keadilan ekonomi, sosial dan

dan budaya yang ada tersebut dapat menjadikan wilayah perbatasan

memiliki potensi yang sangat besar, sekaligus rawan akan konflik internal

negara maupun eksternal negara.104

Pengelolaan wilayah perbatasan yang hanya dianggap sebagai

garis pertahanan terluar negara. akan membawa konsekuensinya

104 Yahya Ahmad Zein, 2016,.... Op.cit., Hlm : 21

52

pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan yakni hanya

pada pendekatan keamanan (security approach). Padahal dibeberapa

negara tetangga, telah menggunakan (prosperity) dan keamanan secara

berdampingan pada pegembangan wilayah perbatasannya. Dengan

kondisi demikian sehingga pada level lokal permasalahan yang dihadapi

oleh masyarakat yang ada dikawasan perbatasan adalah: keterisolasian,

keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa,

keterbatasan sarana dan prasana pelayanan publik (infrastruktur),

rendahnya kualitas SDM pada umumnya, dan penyebaran penduduk yang

tidak merata.105

Dengan demikian diperlukan adanya kerjasama lintas sektoral dan

tidak hanya mind set pemerintah terkait pendekatan yang dilakukan

hendaknya lebih kepada kesejahterahan, bergesernya patok yang

dikhawatirkan pemerintah bisa jadi karena kurangnya perhatian

pemerintah pusat terhadap kondisi yang dialami penduduk diwilayah

perbatasan.

105 Ibid.,

53

2.5. Berbagai Teori dalam Menganalisis Politik Hukum

Internasional Indonesia didalam Memperkuat Basis Keamanan

Daerah-Daerah Di Wilayah Perbatasan.

2.5.1. Teori Sistem Hukum Statis dan Sistem Hukum Dinamis

Dalam mempelajari hukum internasional, kita akan jumpai

beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus

berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu. Dengan demikian, dapat

dkatakan bahwa disamping hukum internasional yang berlaku umum

(general) terdapat pula hukum internasional regional, yang terbatas

daerah lingkungan berlakunya.106

Dalam mengkaji hukum internasional sebagai suatu sistem hukum

dapat dikaji melalui tiga aliran pemikiran, yaitu : filsafat naturalisme, filsafat

positivisme dan paham instrumentalis. Namun dalam mengkaji hal

demikian maka diperlukan dua pendekatan.

Para ahli hukum internasional itu memang akan memilih jalan

pertama dalam melakukan kajiannya melalui alur pemikiran filsafat dalam

menjawab pertanyaan: apakah hukum internasional itu suatu sistem

hukum? Jalan pertama mereka pilih apabila secara langsung

menganalisisnya dari perangkat ketentuan atau aturan hukum positif

internasional yang ada, jawabannya mungkin tidak akan memuaskan.

106 Mochtar Kusumaatmadja, 2012, ….Op.cit., Hlm : 7

54

Sebaliknya, apabila ditempuh dengan cara pendekatan praktis, sering

pula praktik hubungan antara Negara yang didasarkan atas perangkat

ketentuan atau aturan hukum internasional positif tidak dapat menyelami

hakikat mengapa praktik demikian itu timbul. Apabila demikian halnya,

cara pendekatan dalam mempelajari hukum internasional sebagai sistem

hukum yang teratur tidak bisa lain kecuali mengabungkan cara

pendekatan teoritis dengan cara pendekatan dinamik.107

Dengan demikian hukum internasional modern dewasa ini

melahirkan dua pendekatan dalam mengkaji hukum internasional sebagai

sistem hukum, yaitu : 108

a. Teori statis dalam hukum internasional melihat dari segi teoritis

doktriner serta intrepretasi yang diciptakan dari sejarah

pembentukannya dan segala perangkat yang berkaitan dengan

permasalahan tersebut.

b. Teori dinamis melihat bagaimana suatu konsep yang berkembang

dari bentuk asal menjadi bentuk masa kini yang sesuai dengan

dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat bangsa-

bangsa sekarang.

107 Yudha Bhakti Ardiwisasta, 2003, Hukum Internasional Bunga Rampai, Alumni, Bandung.,

Hlm : 189-190

108 Ibid., Hlm : 191

55

2.5.2. Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum,

maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauhmana aturan

hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu hukum ditaati

oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan

mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif,

tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat

efektivitasnya.109

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan

yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai

unsure penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound,

maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada

diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).110

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum

bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan,

walaupun didalam kenyataan di Indonesia kencenderungannya adalah

demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu popular. Selain itu,

109 Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan

(Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta., Hlm : 375

110 Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali

Pers, Jakarta., Hlm : 7

56

ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum

sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa

pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-

kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-

keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam

pergaulan hidup.111

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu

kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai

berikut:112

a. Faktor hukum

b. Faktor penegak hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas

d. Faktor masyarakat

e. Faktor kebudayaan

Dengan demikian kelima faktor tersebut saling berkaitan erat

dengan nilai esensi dari penegakan hukum, dan juga menjadikan sebagai

tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum itu sendiri.

111 Ibid

112

Ibid

57

2.6. Bagan Kerangka Pikir

58

2.7. Definisi Operasional

Teori Statis dalam hukum internasional melihat dari segi teoritis doktriner

serta intrepretasi yang diciptakan dari sejarah pembentukannya dan

segala perangkat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Teori Dinamis melihat bagaimana suatu konsep yang berkembang dari

bentuk asal menjadi bentuk masa kini yang sesuai dengan dinamika

perkembangan dan kebutuhan masyarakat bangsa-bangsa sekarang.

Faktor Hukum adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri, hal ini meliputi masa berlaku

undang-undang tersebut.

Faktor Penegak Hukum yang meliputi penegak hukum yang secara

langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup law enforcemet, akan tetapi juga peace maintenance.

Faktor Sarana atau Fasilitas yang meliputi tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak

terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor Masyarakat adalah faktor penegakan hukum yang berasal dari

masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam

masyarakat. Dalam sudut padang tertentu masyarakat dapat

mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

59

Faktor Kebudayaan adalah faktor yang pada dasarnya mencakup nilai-

nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa

yang dianggap buruk.

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak

pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain,

dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di

kecamatan.

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah

kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Politik Hukum Internasional adalah kebijakan dasar yang menentukan

arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk yang didalamnya

mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum agar

tercapai cita-cita suatu negara.

60

BAB 3

Metode Penelitian

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kabupaten Nunukan dengan pertimbangan data

yang diperlukan berada di lokasi tersebut.

1. Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan

2. Komando Distrik 0911 Kab. Nunukan

3. Departemen Keimigrasian Kab. Nunukan

4. Komando Angkatan Laut Kab. Nunukan

3.2. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian Normatif-

Empiris yaitu meneliti aturan-aturan yang ada. aturan Hukum Internasional

maupun aturan Hukum Nasional terkait objek kajian yang saya teliti serta

menganalisis aturan tersebut sehingga dapat memberikan solusi dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini. Dalam hal ini disamping

penelitian Empiris. penelitian ini juga mengambil pendekatan undang-

undang yang dimana penelitian ini meneliti produk hukum yang

dikeluarkan selain daripada itu pendekatan politis digunakan guna

61

mempertimbangkan kebijakan elit politik serta partisipasi masyarakat

dalam pembentukkan produk hukum yang di buat oleh pemerintah.113

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terkait

dalam instansi tempat saya meneliti yaitu : Dandim 0911 Kab. Nunukan.

Kabag Perbatasan Kab.Nunukan dan Departemen Imigrasi Republik

Indonesia dari populasi tersebut ditetapkan atau dipilih secara acak.

Dalam hal ini sampel yang saya ambil dari kalangan warga yang

bermukim ada diwilayah perbatsan Indonesia. selain daripada itu penulis

juga mengambil 4 narasumber dari instansi yang menjadi tempat

penelitian saya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan diperlukan teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview) : teknik pengumpulan data yang

didapatkan secara langsung dari narasumber yang terkait

dengan instansi tersebut dengan menggunakan Pedoman

Wawancara.

113 Syahruddin Nawi, 2013, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Empiris, Umitoha,

Makassar, hlm : 9

62

2. Dokumentasi : teknik pengumpulan data yang mengumpulkan

dokumen-dokumen penting instansi terkait dengan objek kajian

yang diangkat serta menganalisis dokumen tersebut dengan

mengkorelasikannya dengan permasalahan serta

mengaitkannya dengan teori hukum itu sendiri.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam hal ini jenis dan sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer : merupakan bahan-bahan hukum yang

mengikat. Seperti undang-undang nasional serta konvensi

internasional terkait objek kajian yang mau diteliti. Dengan cara

data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yang

bersumber dari responden serta narasumber yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder : merupakan bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.114

Dengan cara data yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian

penulis dalam hal ini seperti buku. jurnal. dan literatur yang terkait

dengan permasalahan penelitian.

114 Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Hlm : 52

63

3.6. Analisis Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini

merupakan data yang sifatnya kualitatif maka analisis data yang

digunakan adalah analisis kualitatif. dimana proses pengolahan datanya

yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup. data

tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan berlandaskan

kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan

yang bersifat khusus. Dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu

jawaban dari permasalahan penelitian tersebut.

64

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Pengertian dan Cakupan Studi Politik Hukum Internasional

Politik dan hukum telah lama dipandang sebagai ranah terpisah pada

hubungan internasional, sebagai wilayah aksi yang berbeda masing-

masing dan konsekuensinya sendiri. Pandangan ini sudah demikian luas

sehingga disiplin ilmu hubungan internasional dan disiplin ilmu hukum

internasional berkembang sebagai lapangan penyelidikan yang sejajar

namun dipisahkan dengan sangat teliti, masing-masing dengan uraiannya

sendiri yang khas dan berdiri sendiri.115

Hans Morgenthau terkenal dengan pernyataannya bahwa realis politis

“berpikir dalam hubungannya dengan kepentingan didefinisikan sebagai

kekuasaan, sebagaimana ekonom berpikir kepentingan didefinisikan

sebagai kekayaan; pengacara kesesuaian tindakan dengan aturan-aturan

hukum; moralis, kesesuaian dengan asas-asas moral”. Anehnya, banyak

sarjana hukum internasional telah terbiasa dengan pemisahan ini. Dengan

pengecualian yang nyata, selama ini hukum internasional disodorkan

sebagai sistem pengatur yang hanya cocok digunakan untuk pertukaran-

115 Christian Reus -Smit, The Politics of International Law, terj. Derta Sri Widowatie. (Bandung:

Penerbitan Nusa Media, 2015), hlm 1

65

pertukaran dramatis politik internasional yang dimaksudkan untuk

membatasi dan melunakkan tindakan politik.116

Menurut Christian Reus-Smit dalam mendalami “Politik Hukum

Internasional” ada dua penafsiran yang harus didalami terlebih dahulu.

Penafsiran pertama, frasa tersebut merujuk kepada bagaimana politik

memberikan hakikat dan struktur kepada hukum dan menertibkannya.

Penafsiran kedua, judul itu menyampaikan gagasan politik di dalam

hukum, gagasan bahwa hukum dapat bersifat konstruktif terhadap poliitik,

bahwa politik dapat memiliki bentuk yang khas bila dijalankan di dalam

wilayah penalaran dan praktik hukum.117

Dalam mendalami politik hukum internasional ada tiga pendekatan

yang dapat dijadikan landasan dalam memahami politik hukum

internasional tersebut. Pendekatan pertama Realisme merupakan

pendekatan yang menganggap Negara digambarkan sebagai aktor

kesatuan rasional (rational unitary actors) yang terutama hanya peduli

dengan kebertahanan hidup di dalam sistem anarkis, memiliki “tujuan-

tujuan yang tetap dan saling berbenturan”, serta terutama berfokus

kepada distribusi kemampuan-kemampuan militer. Di saat yang sama,

realism itu mengambarkan politik dan hukum tidak saling berhubungan

juga menganggap hukum terjebak dalam politik dan tanpanya tidak akan

memiliki kekuatan. Terlebih lagi hukum dianggap sebagai fungsi tujuan-

116 ibid

117

ibid, Hlm 21

66

tujuan politis Negara-negara kuat dan melayani tujuan-tujuan mereka.

Menurut Alfred Zimmern hukum internasional kadang-kadang menyerupai

“mantel pengacara yang dengan ahli disampirkan di pundak kekuasaan

sewenang-wenang”. Senada dengan E. H. Carr menyebutkan hukum di

dalam negara adalah cerminan “Politik dan kepentingan golongan-

golongan yang dominan di negara tertentu pada periode tertentu”.118

Rasionalisme merupakan pendekatan kedua yang sangat diminati oleh

kaum institusionalis neoliberal atau biasa disebut kaum neoliberal.

Menurut mereka negara sebagai aktor yang rasional, mengakui bahwa

kepentingannya sering kali paling baik dicapai lewat saling bekerja sama.

Namun, masalah pecurangan, kurangnya informasi, dan biaya transaksi

yang tinggi menjadikan kerjasama sulit dicapai dibawah kondisi-kondisi

anarki.119 Akan tetapi, masalah ini dapat diatasi jika negara mau

bekerjasama dalam membentuk suatu lembaga sebagai representasi

sebuah aturan serta mampu membatasi aktivitas dan menetapkan peran-

peran negara dalam menentukan tujuan yang ingin dicapainya.

Pendekatan ketiga adalah Konstruktivisme yang melihat bahwa politik

hanyalah kekuasaan atau aksi memaksimumkan utilitas semata-mata,

bahwa hukum internasional hanya sebuah fenomena dan setidaknya

menjadi aturan fungsional, sudah satu dasawarsa ini disangsikan oleh

gelombang baru teori internasional konstruktivis. Melihat dari kedua

118 ibid, hlm 23-24

119

ibid, hlm 27

67

fenomena tersebut mengandung sebuah gagasan dalam melihat politik

internasional baik sebagai bentuk nalar dan aksi yang di atur aturan (rule

governed) dan membentuk aturan (rule constitutive) maupun yang melihat

politik internasional sebagai komponen utama dalam struktur-struktur

normatif yang dihasilkan oleh-dan bersifat membentuk politik tersebut.

Dengan meluaskan konsep politik untuk mencakup isu identitas, tujuan,

dan strategi, dengan melihat aturan, norma dan gagasan bersifat

konstitutif, tidak hanya mengekang atau membatasi, serta dengan

menekankan pentingnya wacana, komunikasi, dan sosialisasi dalam

membingkai perilaku manusia, konstruktivisme menawarkan sumber-

sumber daya untuk memahami politik hukum internasional yang tidak

dijumpai di dalam pemikiran rasionalis. Meskipun begitu, kini justru ada

dua keterbatasan konstruktivisme yang signifikan.120 Hal ini

mengakibatkan kaum konstruktivisme tidak jelas dalam mengambarkan

perbedaan norma social dan norma hukum dalam tatanan hukum

interasional. Dengan demikian politik hukum internasional dapat dikatakan

sebagai arah tujuan sebuah negara melalui sebuah kebijakan yang

dikeluarkan guna melindungi kepentingan nasionalnya.

Sudah banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum yang

diberikan oleh para ahli didalam berbagai literatur. Dari berbagai

pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang

120 ibid, hlm : 31-33

68

ternyata sama, dapatlah penulis kemukakan bahwa politik hukum adalah

“legal policy” atau garis kebijakan yang akan diberlakukan baik dengan

pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka

mencapai tujuan negara.121

Moh. Mahfud MD, Politik hukum merupakan salah satu cabang ilmu

hukum yang dapat menentukan arah hukum yang akan diberlakukan oleh

negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa

pembuatan hukum baru dan pengantian hukum lama. Dalam arti yang

seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem

hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks

Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam pembukaan UUD

1945.122

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan dasar yang

menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.

Didalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi

tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan

penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk

menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan,

penerapan, dan penegakan hukum. Teuku Mohammad Radhie

mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak

121 Moh.Mahfud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta., Hlm : 1

122

Moh. Mahfud MD, 2012, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta., Hlm : 5

69

penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan

mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.123

Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan

negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan

peraturan-peraturan yang dikhendaki yang diperkirakan akan

dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.124

Mahfud MD mengemukakan suatu analisis bahwa :125

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan

politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang memengaruhi politik

ataukah politik yang memengaruhi hukum, paling tidak ada tiga macam

jawaban yang dapat menjelaskan.

1. Hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan

politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

2. Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil

atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling

berinteraksi dan bahkan saling bersaing.

3. Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada

posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu

123 Moh.Mahfud MD, 2014, … Op.cit., Hlm 1

124

Ibid., Hlm : 2

125 SM. Noor, 2008, Ratifikasi Perjanjian Internasional “Persoalan Implementasi dan Politik

Hukum di Indonesia, Pustaka Pena Press, Makassar., Hlm : 87

70

dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk

keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan

politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam

pembuatannya tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya.

Kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) dalam kenyataannya

memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik

dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya,

lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah

prosedur.126

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas

memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial

dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi

jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu :127

a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada.

b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk

dipakai dalam mencapai tujuan tersebut.

c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu

diubah.

126 Ibid., Hlm : 88

127

Moh.Mahfud MD, 2014, … Op.cit., Hlm 2

71

d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk

membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-

cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan dapat mengantarkan kita

dalam pemahaman bahwa politik hukum mencakup legal policy (sebagai

kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan dan hal-

hal lain yang terkait dengan itu. Jadi ada perbedaan cakupan antara politik

hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal pada

kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan

hal-hal lain yang terkait dengannya. Dengan demikian, studi politik hukum

mencakup, sekurang-kurangnya tiga hal : Pertama, kebijakan negara

(garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak

diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; Kedua, latar

belakang politik, ekonomi, social, budaya, (Poleksosbud) atas lahirnya

produk hukum; Ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan

lapangan.128

Faktor-faktor yang menentukan politik hukum bukan hanya ditentukan

oleh apa yang di cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk

hukum, para akademisi maupun praktisi hukum saja, namun juga

tergantung pada perkembangan hukum internasional.

128 Ibid., Hlm : 3-4

72

Dalam pandangan Moh. Mahfud, implementasi politik hukum dapat

berupa :

1. Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan

hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan

penciptaan hukum yang diperlukan.

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk

penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak

hukum.129

Sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri, politik hukum

memberikan kerangka dasar terhadap proses pembentukan dan

penemuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sejarah, situasi dan

kondisi, budaya, nilai-nilai yang lahir dan hidup ditengah-tengah

masyarakat dengan turut serta memperhatikan kebutuhan hukum

masyarakat itu sendiri. Dengan proses tersebut sangat diharapkan produk

hukum yang dilahirkan oleh penguasa akan mampu diimplementasikan di

tengah-tengah masyarakat serta dapat diterima dan dapat dilaksanakan

agar produk hukum tersebut di patuhi ditengah-tengah masyarakat.

129 Ibid

73

4.2. Beberapa contoh kasus di wilayah perbatasan Indonesia

Malaysia

Perkembangan hukum dapat dilihat dari dua dimensi yang ternyata

berkembang tidak sejalan yakni struktur hukum dan fungsi hukum. Dilihat

dari dimensi strukturnya, hukum dapat meningkat secara terus menerus

terbukti dari tingkat keberhasilan upaya unifikasi dan kodifikasi, tetapi jika

dilihat dari dimensi fungsinya, ternyata hukum tidak berkembang seiring

dengan strukturnya. Jika dikaitkan dengan perkembangan tingkah laku

politik menjadi tampak jelas, bahwa struktur hukum dapat berkembang

dalam segala bentuk konfigurasi politik dan system pemerintahan,

sedangkan fungsi hukum hanya dapat berkembang secara baik pada saat

ada peluang yang leluasa bagi partisipasi politik massa, sehingga peran

politik didominasi oleh elit kekuasaan, maka fungsi hukum berkembang

secara lamban.130

Mahfud MD melihat bahwa hubungan tolak tarik antara politik dan

hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistensi

politik memliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum, maka

hukum berada pada posisi yang lemah. Penegakan hukum hanya dapat

dilakukan oleh suatu kekuatan pemerintah nasional yang menjalankan

kewenangan eksekutif negara. Tanpa kekuatan itu hukum tidak lebih dari

130 SM Noor., 2008…. Op.cit ., Hlm : 88-89

74

secarik kertas dengan bait undang-undang yang tidak berarti serta lebih

merupakan cita-cita tanpa wujud.131

Menurut Fionna Patfield & Robin White menekankan bahwa dalam

banyak kasus politik dipandang sebagai tindakan drastic yang memaksa

terjadinya perubahan-perubahan hukum dengan cepat.132 Kasus pulau

Palmas (Pulau Miangas) yang melibatkan Amerika Serikat dan Belanda

pada tahun 1906 yang dapat diselesaikan melalui arbitrasi menerapkan

apa yang disebut penguasaan efektif di mana pemerintah Hindia Belanda

berhasil membuktikan terselenggaranya fungsi administrasi pemerintahan

secara terus menerus dan damai, dan hal ini menunjukkan terjadinya

pengendalian efektif yang menciptakan hak bagi Belanda atas pulau

tersebut. Dengan terselenggaranya fungsi administrasi secara terus

menerus atas warisan pulau pada zaman kolonial pulau tersebut

ditetapkan sebagai dasar penarikan garis pangkal kepulauan dengan

diterbitkanya Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960.133

Kasus yang sama pernah melanda pulau Sipadan dan pulau Ligitan

yang bermula pada tahun 1960 ketika delegasi kedua negara

mengadakan pertemuan membahas penetapan garis batas landas

kontinen masing-masing negara. Pada saat itu kedua negara tidak

membahas terkait pulau Sipadan dan pulau Ligitan karena dapat

131 Ibid., Hlm : 89-90

132

Ibid., Hlm : 92

133 Marcel Hendrapati et.al, Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisis Teritorial : Analisis

Kasus Sipdan - ligitan, Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol 1 No 2 Agustus 2015, Hlm : 243

75

memperkeruh suasana hubungan diplomasi kedua negara dan tuntutan

Filipina atas kepemilikan Sabah sehingga kedua negara tersebut sepakat

membiarkan kedua pulau dalam status quo.134

Berjalan satu dasawarsa kasus tersebut didiamkan oleh kedua negara

pada tahun 8 Februari 1980 pemerintah Indonesia menyampaikan nota

protes pada pemerintah Malaysia terkait peta yang diterbitkannya

memasukkan kedua pulau tersebut kedalam wilayahnya. Nota protes dari

Pemerintah Indonesia serta nota balasan tidak terelakkan sehingga kedua

negara membentuk kelompok kerja „Joint Working Group on Pulau

Sipadan and Pulau Ligitan. Pertemuan pertama pada tahun 1992 dan

pertemuan kedua pada tahun 1994 hasil yang diinginkan hanya relative

sama. namun ada kemajuan lain selama putaran kedua adalah

pernyataan pers kedua negara menyapakati kedua negara dalam

menyelesaikan kasus pulau Sipadan dan pulau Ligitan menggunakan

prinsip-prinsip hukum internasional dengan melibatkan pihak ketiga ICJ

(International Court of Justice) akhirnya pada tahun 1998 kasus pulau

Sipadan dan Pulau Ligitan di bawa ke ICJ.135

Pada tanggal 16 Desember 2002 ICJ memutuskan kepemilikan sah

atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan jatuh kepada Pemerintah Malaysia

sebelum itu pada tahun 1996 Presiden Soeharto dari Republik Indonesia

dan Perdana Menteri Mahathir Mohammad dari Malaysia sepakat bahwa

134 Ibid., Hlm 246

135

Ibid

76

keduanya akan mematuhi putusan yang telah ditetapkan oleh ICJ serta

mengimplementasikannya pada peraturan hukum yang berkaitan dengan

status kedua pulau yang disengketakannya tersebut .136

Hak yang sah atas kepemilikan kedua pulau tersebut oleh pemerintah

Malaysia telah diakui oleh pemerintah Indonesia melalui pemberlakuan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2008 yang mana bahwa titik-titik

awal penarikan garis pangkal kepulauan tidak berada di Pulau Ligitan lagi,

tapi di pulau Sebatik dan Karang Unarang. Keputusan ICJ atas kasus

Sipadan-Ligitan didasarkan tentang prinsip 'penguasaan yang

efektif'. Malaysia dan negara pendahulunya (Inggris) berhasil melindungi

dan melestarikan lingkungan pulau serta menunjang kehidupan makhluk

disana, dan telah diakui dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang

berkaitan dengan wilayah tersebut. 137

Tidak sampai disitu, di tahun 2014 pemerintah Malaysia berbuat ulah

dengan membangun mercusuar, Pembangunan mercusuar oleh

Pemerintah Malaysia di perairan Tanjung Datok, Kecamatan Paloh,

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sempat menimbulkan masalah.

Malaysia diduga membangun mercusuar di tanah Indonesia. Namun,

Indonesia-Malaysia kini sepakat tidak meneruskan proyek tersebut.

Pembangunan mercusuar pertama kali dideteksi oleh kapal negara dan

136 Marcel Hendrapati et.al, Today’s Ambalat: Neglecting the Basepoints of Sipadan and Ligitan

Islands for Maintaining the Equidistance Principle in the Disputed Area, Journal of East Asia and International Law, Vol 1 No 10 Januari 2017, Hlm : 284

137 Ibid., hlm : 284

77

kapal navigasi dari Dinas Perhubungan Laut RI beberapa pekan lalu.

Temuan itu kemudian dilaporkan ke TNI dan ditindaklanjuti dengan

mengirimkan 1 kapal perang dan pesawat udara. Belum jelas perusahaan

atau lembaga apa yang melakukan pembangunan itu. Areal Tanjung

Datuk, termasuk Gosong Niger (laut) dan Camar Wulan (darat)

merupakan titik ikat dan patok batas Provinsi Kalimantan Barat dengan

Negara Bagian Sarawak (Federasi Malaysia). Kasus batas laut wilayah

atau laut teritorial antara Malaysia dan Indonesia sudah lama terjadi. Pada

17 Maret 1970 telah disepakati dan diratifikasi Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1971 mengenai Perjanjian Batas Laut Teritorial.138

Pembangunan mercusuar Malaysia di wilayah NKRI itu diketahui kapal

distrik navigasi Indonesia pada 16 Mei 2014. Pembangunan dilakukan

kapal polisi maritim serta kapal angkatan laut. Tak urung hal ini menjadi

isu nasional sehingga sempat mengakibatkan terganggunya hubungan

diplomatik antara pemerintah Indonesia-Malaysia. Pemerintah Malaysia

sendiri lantas membantah jika pembangunan mercusuar tersebut masuk

wilayah Indonesia. Kedua negara kemudian berunding dan melakukan

peninjauan terhadap wilayah yang diklaim sepihak itu. Ternyata, wilayah

itu berada di titik koordinat 02'05'.051' Lintang Utara serta 109'38.760'

Bujur Timur, yang diplot di peta nomor 282K dikeluarkan oleh Dishitdros

138 Hanz Jimenez Salim, 2014, Panglima TNI: Pembangunan Mercusuar di Tanjung Datuk

Dihentikan, http://news.liputan6.com/read/2055654/panglima-tni-pembangunan-mercusuar-di-tanjung-datuk-dihentikan , [diakses pada tanggal 28 februari 2018 pada pukul 01.00]

http://dephub.go.id/berita/baca/menara-mercusuar-tanjung-datu,-mercusuar-terjauh-di-kalimantan-barat/?cat=TGlwdXRhbiBLaHVzdXN8


http://www.liputan6.com/me/hanz.salim

78

TNI AL tahun 2013 berada dalam wilayah perairan Indonesia dengan jarak

309 meter dari daratan. Saat ini sengketa sudah mereda, walau

persoalannya belum benar-benar terselesaikan.139

Kasus yang terakhir terjadi di tahun 2017, di kecamatan Entikong,

kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Satuan Tugas Pengamanan

Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 131/Braja Sakti menemukan satu

patok batas negara Indonesia-Malaysia di tengah lapangan golf milik

warga negeri jiran itu. Secara teritori, patok batas bernomor F210 itu

masuk di wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Lebih lanjut

Denni menjelaskan lapangan golf itu memang tidak difungsikan. Selain itu,

Satgas Pamtas Yonif 131/Braja Sakti selama sembilan bulan bertugas di

wilayah perbatasan darat RI-Malaysia sudah mendata 1.974 dari total

2.424 patok. Dari pendataan Satgas Pamtas Yonif 131/Braja Sakti, 28

patok rusak ringan, 53 patok rusak berat, dan 1 patok bergeser akibat

pengerjaan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan. Sejauh ini, setiap

pergantian pasukan pengamanan perbatasan, pencarian patok yang

belum ditemukan terus diintensifkan.140

139 Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2015, Menara Mercusuar Tanjung Datu, Mercusuar

Terjauh di Kalimantan Barat, http://dephub.go.id/berita/baca/menara-mercusuar tanjung-datu,-mercusuar-terjauh-di-kalimantan barat/?cat=TGlwdXRhbiBLaHVzdXN8 [diakses pada tanggal 28 februari 2018 pada pukul 01.00]

140 Fajar, 2017, Duh, Malaysia Jadikan Wilayah RI Lapangan Golf,

https://paluekspres.fajar.co.id/duh-malaysia-jadikan-wilayah-ri-lapangan-golf [diakses pada tanggal 28 februari 2018 pada pukul 01.00]





http://dephub.go.id/berita/baca/menara-mercusuar

https://paluekspres.fajar.co.id/duh-malaysia-jadikan-wilayah-ri-lapangan-golf

79

Dengan demikian semakin banyaknya kasus yang terjadi diwilayah

perbatasan Indonesia dan Malaysia hendaknya pemerintah lebih

memperhatikan nasib masyarakat di wilayah perbatasan dengan

beberapa kasus tersebut membuktikan pemerintah belum

mengoptimalkan penjagaan diwilayah perbatasan.

4.3. PemerIntah Indonesia dalam Menggunakan Politik Hukum

Internasional.

4.3.1. Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Politik Hukum

Internasionalnya

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah negara yang

merdeka, bersatu dan berdaulat kedalam maupun keluar. Berdaulat ke

dalam, artinya Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk

mengurus, mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri

tanpa campur tangan dari negara-negara lain. Termasuk membentuk UU

wilayah negara sebagaimana diamanahkan Pasal 25A UUD NRI tahun

1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Berdaulat ke luar, artinya pemerintah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dapat menjalankan politik luar negerinya secara bebas, aktif,

mandiri dan dinamis dalam tata pergaulan kehidupan bangsa-bangsa,

80

serta menjalin kerja sama internasional sesuai kaidah-kaidah hukum

internasional demi terwujudnya perdamaian dunia dan terpenuhinya

kepentingan nasional Indonesia.141

Dalam perspektif hukum internasional, batas-batas wilayah negara

merupakan salah satu manifestasi terpenting kedaulatan territorial suatu

negara. Sejauh batas-batas ini diakui secara eksplisit oleh perjanjian atau

diakui secara umum, maka batas-batas tersebut merupakan bagian dari

hak suatu negara terhadap wilayah. Inilah sebagai konsep kedaulatan

territorial, dimana didalam wilayah itu negara menjalankan jurisdiksi atas

orang dan benda.142

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis terkait

integritas dan kedaulatan wilayah negara yang memerlukan pengelolaan

secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan

perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai

ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara,

dan hak–hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan

kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-

sama. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan dilakukan oleh suatu

badan khusus yang membidangi pengelolaan perbatasan sesuai dengan

amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut, ditetapkanlah Peraturan

141 Muhammad Syafei, Disertasi: “Pengaturan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kalimantan

Barat-Sarawak Malaysia” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012)., Hlm : 147-148

142 Ibid., Hlm: 150

81

Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

Pengelola Perbatasan (BNPP). Pembentukan BNPP melalui Perpres

Nomor 12 Tahun 2010 dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan lebih

fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan.143

Gambar 1 Peta Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia

Kondisi Penetapan dan Penyelesaian Batas. Perbatasan darat antara

RI dengan Malaysia memiliki panjang 2.004 km membentang dari Tanjung

Datu di sebelah barat hingga ke pantai timur pulau Sebatik di sebelah

Timur. Garis batas ini melintasi 8 (delapan) kabupaten di tiga provinsi,

yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan

143 Lihat Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015-2019, Hlm : 38

82

Bengkayang (Provinsi Kalimantan Barat), Kabupaten Kutai Barat (Provinsi

Kalimantan Timur) dan Kabupaten Malinau dan Nunukan (Kalimantan

Utara). Garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang

966 km memisahkan wilayah NKRI dengan wilayah Sarawak, Malaysia.

Sementara garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Timur

sepanjang 48 kilometer dan di Kalimantan Utara sepanjang 990 km

memisahkan wilayah NKRI dengan negara bagian Sabah dan Serawak,

Malaysia.144

Gambar 2 Peta Administrasi Kabupaten Nunukan

144 Ibid ., Hlm : 38-39

83

Kondisi Pemiliharaan Tanda Batas. Kondisi keberadaan patok batas

antar negara di darat antara RI-Malaysia perlu untuk menjadi perhatian,

dimana pergeseran patok batas sering terjadi karena adanya aktivitas di

sekitar kawasan perbatasan, bahkan bergesernya patok batas darat ini

seringkali dilakukan secara sengaja. Kondisi ini juga terkait dengan

lemahnya kontrol atau pengawasan terhadap batas negara di perbatasan

Indonesia-Malaysia.145

Perbatasan darat sangat rentan dengan pergeseran batas wilayah

negara akibat tanda batas negara yang terkadang hilang atau berpindah.

Upaya pemeliharaan tanda batas negara sangat diperlukan dan menjadi

fokus perhatian dalam aspek batas wilayah negara. Pemeliharaan tanda

batas negara tersebut menjadi demarkasi wilayah negara. Pemeliharaan

tanda batas negara dapat dilakukan melalui operasi rutin batas negara

yang juga dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat perbatasan

untuk menjaga tanda batas negara. Memberikan pengetahuan kepada

masyarakat untuk tidak merusak tanda batas negara serta ikut menjaga

tanda batas tersebut menjadi penting. Hanya saja memang tanda batas

145 Ibid. Hlm :, 39

84

negara sering rusak dan berpindah akibat ulah oknum yang tidak

bertanggung jawab. Dalam hal ini perlu diberikan pemahaman kepada

warga, serta perlu dilakukan patroli rutin dalam menjaga tanda batas

negara tersebut. Pemeliharaan tanda batas negara harus menjadi

prioritas, sebab patok-patok negara tersebut terkadang rusak secara

alamiah ataupun sengaja dirusak untuk kepentingan tertentu.146

Kondisi Penegasan Batas. Penuntasan permasalahan perbatasan

darat RI Malaysia selama ini ditangani melalui tiga lembaga yaitu: (1)

General Border Committee (GBC) RI-Malaysia dikoordinasikan oleh

Kementerian Pertahanan; (2) Joint Commission Meeting (JCM) RI-

Malaysia, dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3) Sub

Komisi Teknis Survey dan Demarkasi dikoordinasikan oleh Kementerian

Dalam Negeri. Adapun Untuk penanganan masalah Outstanding Border

Problems (OBP), telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working

Group) antara kedua negara. Untuk tahap awal telah disepakati untuk

dibahas 5 (lima) permasalahan di sektor Timur (Kalimantan Utara-Sabah).

Sebagai bagian dari usaha pengelolaan perbatasan, pemerintah

Indonesia (melalui BIG) dan Pemerintah Malaysia menyepakati untuk

membuat sebuah peta bersama untuk sepanjang koridor batas darat

kedua negara. Hasil dari peta bersama ini akan sangat berguna bagi

146 Ibid. Hlm :, 196

85

Pemerintah kedua negara dan para stakeholders yang akan mengelola

koridor perbatasan tersebut.147

Gambar 3 Daerah Outstanding Border Problem Sungai Sinapad

Delimitasi batas darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan

Pulau Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara Pemerintah

Inggris dan Pemerintah Hindia Belanda (Traktat 1891, Konvensi 1915 dan

1928) serta MOU batas darat Indonesia dan Malaysia tahun 1973-2006.

Sedangkan penegasan batas (demarkasi) secara bersama diantara kedua

negara telah dimulai sejak tahun 1973, dimana hingga tahun 2009 telah

dihasilkan tugu batas sebanyak 19.328 buah lengkap dengan

147 Ibid. Hlm : 41

86

koordinatnya. Delimitasi batas darat RI-Malaysia yang sebagian besar

berupa watershed (punggung gunung/bukit, atau garis pemisah air) ini

sudah selesai, tetapi secara demarkasi masih tersisa 9 (sembilan) titik

bermasalah (Outstanding Boundary Problems).148

Gambar 4 Daerah Outstanding Border Problem Sungai Simantipal

Kawasan OBP (Outstanding Border Problem) di pulau Kalimantan

Khususnya Kalimantan utara berpotensi memunculkan sengketa

internasional antara Republik Indonesia dengan Malaysia. Menurut S.M

Noor, sengketa internasional adalah sengketa yang melibatkan antara dua

negara atau lebih terhadap suatu obyek yang dipersengketakan. Obyek

148 Ibid. Hlm :, 41

87

yang umum dipersengketakan umumnya dapat berupa : Masalah

kedaulatan negara, masalah perbedaan panutan ideologi dan persaingan

dalam bidang ekonomi.149

Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum. Kawasan

perbatasan RI – Malaysia masih diwarnai oleh maraknya kegiatan illegal,

baik itu perdagangan illegal, penyelundupan kayu, pembalakan liar, TKI

illegal dan perdagangan manusia. Salah satu permasalahan yaitu TKI

illegal, hal ini disebabkan karena banyak TKI ini berkerja di Malaysia tetapi

menggunakan pasport wisata bahkan tidak memiliki dokumen resmi

sehingga terjadi pemulangan TKI secara besar-besaran.

Belum tersedianya Pos Lintas Batas di Kabupaten Nunukan sebagai

tempat pemulangan TKI illegal, serta belum ada instansi yang

menanganinya. Perdagangan lintas negara yang tidak boleh melebihi RM

600/orang/bulan, apabila berbelanja dengan nilai lebih dari itu maka akan

dikenakan pajak. Hal inilah yang memicu terjadinya perdagangan illegal.

Jenis barang biasanya kebutuhan pokok, rumah tangga hingga pupuk.

Perdagangan illegal ini ditunjang dengan beberapa faktor antara lain

kemiskinan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, adanya jalan

tikus yang menghubungkan kedua wilayah hingga mahalnya dan

langkanya barang produk Indonesia. Sarana dan prasarana pendukung

bagi pengelola batas negara juga kurang mengalami perhatian seperti

149 Muhammad Syafei,Op.cit., Hlm : 177

88

peralatan komunikasi radio, GPS, prasarana patroli (kendaraan) serta

infrastruktur yang memadai ujar Mansyur Rincing (Ketua LSM Pancasila

Jiwaku).150

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan

pertahanan dan keamanan merupakan komponen integral dari

pembangunan nasional bidang lainnya. Hal ini menunjukan bahwa

pembangunan bidang pertahanan dan keamanan merupakan prasyarat

(enabling environment) terhadap pembangunan bidang lainnya, dan

bergerak ke arah yang sama demi tercapainya Visi Pembangunan

Nasional. 151

Visi Pembangunan Nasional 2025 itu sendiri secara jelas memuat tiga

aspek utama yakni Indonesia yang maju dan mandiri; Indonesia yang adil

dan demokratis; serta Indonesia yang aman dan damai. Pentingnya

penciptaan Indonesia yang aman dan damai ini dapat dilihat dari tiga

pendekatan. Pertama, keamanan dan pertahanan dipandang sebagai

prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna

memajukan sektor-sektor vital lainnya. Kedua, pertumbuhan ekonomi

jangka pendek maupun jangka menengah dapat dicapai bila stabilitas

keamanan terjaga baik, sebagaimana tercermin dalam 10 tahun terakhir

ini. Ketiga, konsep keamanan nasional difokuskan pada keamanan insani.

150 Wawancara dengan Mansyur Rincing Ketua LSM Panjiku (Pancasila Jiwaku) , tanggal 8

september 2017 dalam forum group discussion Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab.Nunukan.

151 Lihat Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, hlm : 526

89

Konsep ini bersifat inklusif dan partisipatoris, dimana keamanan

tradisional atau keamanan negara tidak bisa lagi dipandang sebagai satu

ranah yang terpisah, melainkan semakin erat kaitannya dengan

keamanan non tradisional lainnya, seperti keamanan energi, maritim dan

pangan.152

Dinamika lingkungan internasional semakin kompleks sifatnya

mengingat terdapat keterkaitan yang erat antar berbagai masalah yang

dihadapi masyarakat internasional, yakni keterkaitan antara masalah

global, regional dan nasional, dan keterkaitan antara masalah politik,

keamanan, ekonomi, lingkungan dan sosial. Berbagai tantangan yang

dihadapi Indonesia antara lain pergeseran kekuatan dari Barat ke Timur

yang berimplikasi bagi kepentingan Indonesia, potensi gangguan stabilitas

dan keamanan kawasan termasuk sentralitas ASEAN yang perlu

meningkatkan kapasitas, persatuan dan kredibilitas dalam penyelesaian

sengketa. Indonesia juga perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi

regional economic integration dan memasuki kompetisi pembukaan akses

pasar internasional prospektif. Untuk itu, sinergi diplomasi politik dan

diplomasi ekonomi perlu terus dilakukan. Tidak kalah penting,

permasalahan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga

perlu diletakkan sebagai prioritas.153

152 Lihat Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, hlm : 526

153

Lihat Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, hlm : 218-219

90

Gambar 5 Daerah Outstanding Border Problem Patok B 2.700 – B 3.100

Untuk menjawab tantangan tersebut, agenda politik luar negeri

Indonesia lima tahun ke depan antara lain adalah memantapkan peran

Indonesia di ASEAN, meningkatkan partisipasi dalam perdamaian dunia,

memperkuat diplomasi ekonomi, meningkatkan peran Indonesia dalam

kerja sama selatan-selatan dan triangular, meningkatkan kualitas

perlindungan WNI/BHI di luar negeri, serta meningkatkan promosi dan

pemajuan demokrasi dan HAM. Secara menyeluruh, diplomasi bekerja

untuk menciptakan dan memelihara stabilitas, keamanan dan perdamaian

di tingkat kawasan maupun di tingkat global. Mesin diplomasi bekerja bagi

terciptanya keadilan dan kemakmuran baik di tingkat kawasan maupun di

tingkat global.154

154 ibid

91

Gambar 6 Daerah Outstanding Border Problem Daerah Sebatik

Kondisi wilayah perbatasan Indonesia pada umumnya merupakan

wilayah tertinggal, terisolasi dari pusat-pusat pertumbuhan, masyarakat di

wilayah perbatasan umumnya tergolong masyarakat miskin dengan

tingkat pendidikan dan kesejahteraan berada pada kategori rendah,

rentan terhadap penyalahagunaan dan kegiatan ilegal baik yang dilakukan

oleh masyarakat Indonesia maupun oleh aktor dari negara lain.

Kerawanan dan ketertinggalan tersebut, harus segera diatasi melalui

pembangunan sarana prasarana yang terintegrasi dan harmonis serta

mengacu pada RUTR KASABA/Kalimantan-Sarawak-Sabah (Regional

sesuai dengan kewenangan otonomi daerah.155

Belum optimalnya dan belum selesainya penetapan batas wilayah

darat antara Indonesia dengan Malaysia menjadi prioritas utama

penetapan dan penegasan batas wilayah darat. Penetapan dan

penegasan batas negara wilayah darat dapat terlaksana dengan sejumlah

agenda diplomasi dan pelaksanaan survey bersama dalam menentukan

155 Parulian Simamora, 2013, Op.Cit ., Hlm : 101

92

batas negara. Penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat

juga dihadapkan pada permasalahan pemilikan lahan yang tumpang tindih

antara suku-suku yang ada di perbatasan, terlebih suku dari negara

tetangga yang memiliki tanah di bagian negara Indonesia. Selain dengan

negara tetangga, penetapan batas negara juga perlu dikonsolidasikan

dengan suku-suku yang ada di perbatasan. Penarikan garis batas negara

yang biasanya tidak sama antara Indonesia dengan negara tetangga

bersumber pada sumber atau perjanjian awal yang terkadang berbeda.

Oleh karena itu upaya diplomasi dan kegiatan survey bersama ini sangat

diperlukan Tutur Letnan Kolonel Kav Valian Wicaksono (Komandan Distrik

Militer Kabupaten Nunukan).156

Gambar 7 Daerah Outstanding Border Problem Patok C 500 – C 600

156 Wawancara dengan letnan Kolonel Kav Valian Wicaksono, pada tanggal 11 september

2017 di kantor Kodim 0911 Kab.Nunukan

93

Penegasan batas negara dapat diwujudkan dengan pembangunan

tugu atau tanda batas negara yang jelas dan tidak mudah dirusak. Batas

negara yang sudah tetap dan tegas garisnya akan menjadi acuan dasar

dalam pembangunan kawasan perbatasan serta menghindari terjadinya

penguasaan wilayah negara oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu,

apabila batas negara sudah tegas, maka penindakan terhadap aktivitas

yang melanggar kesepakatan bersama dapat dilakukan lebih optimal

dengan dasar yang kuat ujar Muhammad Effendi., S.IP (Kepala Bagian

Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan).157

Gambar 8 Daerah Outstanding Border Problem Karang Unarang

Dewasa ini Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait

pengelolaan perbatasan disamping melakukan kerja sama internasional.

157 Wawancara dengan Muhammad Effendi, pada tanggal 13 september 2017 di kantor

pemerintahan Kab. Nunukan

94

Secara eksplisit Indonesia telah memiliki tekad dalam menjalankan politik

hukum internasionalnya. Dasar kebijakan dalam pembahasan isu-isu

perbatasan dan penataan ruang nasional inilah yang dijadikan sebagai

landasan dalam mengelola wilayah perbatasan.

Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak

terhadap hankam dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan

Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke

Indonesia maupun Malaysia.158Disatu sisi arah kebijakan pengelolaan

wilayah perbatasan telah berubah dari kebijakan yang selama ini

cenderung berorientasi kedalam (inward looking) menjadi keluar (outward

looking) dengan tujuan mengelola wilayah perbatasan sebagai halaman

depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar-masuk orang,

barang dan semua aktifitas, khususnya yang terkait dengan ekonomi

dengan negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.159

Dari beberapa masa kepemimpinan presiden Indonesia, di era

Presiden Joko Widodo sangat nampak pembangunan hal ini terkait

nawacita ketiga presiden, namun disisi lain, pemerintah dapat melakukan

pembaruan dalam hal regulasi diwilayah perbatasan, karena tidak sesuai

lagi dengan perkembangan masyarakat yang ada. Hal ini terkait Border

158 Lihat Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015-2019, Hlm : 150-151

159

Parulian Simamora, 2013, Op.Cit ., Hlm : 101

95

Trade Agreement tahun 1970 sudah tidak relevan karena ini menyangkut

hak hidup masyarakat di wilayah perbatasan.

Kekuatan pertahanan juga merupakan salah satu faktor yang

memengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Semakin kuatnya

pertahanan Indonesia ditunjukkan dengan bertambahnya gelar kekuatan

Alutsista di seluruh matra. Dengan adanya peningkatan tersebut,

tantangan yang harus diantisipasi ke depan adalah pemenuhan

pemeliharaan dan perawatan bagi Alutsista tersebut sehingga kesiapan

operasional dan tempur dapat terjamin, serta peningkatan profesionalisme

prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan.

Oleh sebab itu, dalam membangun Indonesia di wilayah perbatasan

kedepannya pemerintah hendaknya melakukan pembaruan hukum

nasional serta dalam membuat kebijakan pemerintah baiknya melihat

kondisi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan jangan hanya

melihat perbatasan hanya melihat patok perbatasan dan garis imajiner

yang tergambarkan melalui peta. Sangat diperlukan hubungan kerja sama

antara negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan

Indonesia agar proses pembangunan di wilayah perbatasan bisa

meningkat.

Selain itu dalam meningkatkan basis keamanan diwilayah perbatasan

hendaknya pemerintah memperhatikan status dan kondisi pos perbatasan

96

yang ada, sangat dimungkinkan bahwa alokasi pembangunan tidak hanya

untuk membangun pos pertahanan baru, tetapi digunakan untuk

memperbaiki pos perbatasan dalam kondisi darurat atau semi permanen

menjadi permanen. Dengan demikian, untuk meningkatkan pengamanan

wilayah perbatasan maka pembangunan pos perbatasan masih sangat

dibutuhkan. Demikian pula untuk pos pulau terluar yang saat ini hanya

difokuskan pada 12 pulau dan 14 pos pulau terluar lainnya, masih ada 68

pulau terluar yang perlu ditingkatkan penjagaannya agar berbagai bentuk

pelanggaran hukum dan kedaulatan negara dapat ditekan seminimal

mungkin ujar Letkol Laut (P) Ari Aryono (Komandan Angkatan Laut

Kabupaten Nunukan) .160

4.3.2. Implementasi Pemerintah Indonesia Menggunakan Politik

Hukum Internasionalnya

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan negara periode

2015-2019 adalah mempercepat pembangunan di berbagai bidang pada

kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang

aktivitas ekonomi dengan negara tetangga secara terintegrasi dan

berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan semakin kuatnya pertahanan keamanan nasional. Dalam

mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dibutuhkan

kebijakan asimetris untuk pengelolaan keuangan negara dalam

160 Wawancara dengan Letkol Laut (P) Ari Aryono , tanggal 13 september 2017 di Kantor

DANLANAL Kab.Nunukan.

97

pembangunan kawasan perbatasan, pemenuhan pelayanan publik di

kawasan perbatasan termasuk infrastruktur dasar wilayah, sosial dasar,

pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya.161

Untuk menuju jalan Indonesia yang berdaulat secara politik, dalam lima

tahun kedepan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang

bebas dan aktif akan dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati

diri bangsa sebagai negara maritim. Indonesia akan membangun wibawa

politik luar negeri dan dapat mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu

global. Dalam menghadapi dinamika lingkungan internasional yang begitu

cepat, Indonesia perlu memimpin dan berperan dalam mewujudkan

tatanan dunia yang lebih adil, dan damai di berbagai aspek kehidupan.162

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pengembangan pusat

ekonomi perbatasan dilakukan pendekatan 10 PKSN sebagai amanat PP

No. 26/2008 dan 187 lokpri kecamatan perbatasan negara yang

ditetapkan dalam Rencana Induk Kawasan Perbatasan Negara Tahun

2015-2019. Selain itu, di tahun 2015 telah ditetapkan Inpres Nomor 6

tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan tujuh PLBN Terpadu dan

Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, sehingga dalam

161 Lihat Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2016, Hlm : 146

162

Lihat Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, hlm : 5-23

98

RPJMN 2015-2019 menetapkan sasaran kegiatan pembangunan tujuh

PLBN Terpadu sebagai target pembangunan.163

Dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pengelolaan Batas

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dibutuhkan Rencana Aksi

yang berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dengan 7 (tujuh) agenda

utama pembangunan nasional, yaitu : Mewujudkan keamanan nasional

yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian

ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; Mewujudkan

masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum; Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan

memperkuat jati diri sebagai negara maritim; Mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; Mewujudkan bangsa

yang berdaya saing; Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; Mewujudkan

masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.164

Rencana aksi BNPP tahun 2018 disusun dalam upaya

mengimplementasikan Inpres Nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan

Pembangunan tujuh PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di

Kawasan Perbatasan. Dengan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan

nasional, yaitu : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap


164

Lihat RPJMN tahun 2015-2019

99

bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Memperkuat kehadiran

negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di

pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; Mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Melakukan revolusi karakter bangsa; Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia.165

Mengacu pada 9 (Sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional

diatas, maka salah satu prioritas pembangunan yang menjadi fokus

perhatian BNPP adalah prioritas yang ke 3 (tiga) yaitu : Membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.166 Selain itu rencana aksi BNPP 2018

165 Ibid

166

Ibid

100

disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan

antar negara dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi BNPP.167

Adanya perkembangan cepat di bidang ilmu dan teknologi telah

mengakibatkan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, baik secara

nasional maupun internasional. Berhubung setiap manusia adalah warga

negara suatu negara yang berdaulat, peningkatan mobilitas manusia ini

banyak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi dan

hukum nasional suatu negara.168

Masih tingginya potensi konflik interstate, adanya trust deficit di

kawasan, serta ekspektasi internasional membuat Indonesia sangat

berkepentingan untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi dalam upaya

menjaga perdamaian dunia, baik di kawasan maupun di level yang lebih

luas. Upaya ini terkait erat dengan kepentingan nasional karena peace

and stability di kawasan adalah prasyarat mutlak untuk dapat

melaksanakan pembangunan di dalam negeri. Untuk itu, Indonesia akan

memberikan perhatian pada upaya memelihara perdamaian dan

keamanan di kawasan dan di tingkat global, yang selama ini sudah mulai

dilakukan.169

Prioritas pertama yang perlu ditangani adalah pelaksanaan diplomasi

maritim untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia,


168

Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2003, Op.Cit…Hlm 95

169 Ibid

101

termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga. Penyelesaian

persoalan perbatasan sangat penting untuk menjaga keamanan dan

integritas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki perbatasan maritim

dengan 10 negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam,

Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor-Leste, serta perbatasan

darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Penetapan batas darat dengan Papua Nugini telah selesai dilakukan,

sedangkan penetapan perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste

sebagian besar telah dilaksanakan. Penetapan perbatasan perlu terus

dilaksanakan karena berlarut-larutnya sejumlah isu perbatasan dapat

berdampak negatif bagi hubungan diplomatik, yang seringkali dapat

dirasakan langsung penduduk di wilayah perbatasan.170

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan telah menyentuh

wilayah perbatasan dan pulau terluar. Capaian pentingnya adalah

terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan

TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil

terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan

keselamatan bangsa.

Mengingat kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis

seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada daerah

perbatasan. Tidak hanya pada bidang keamanan, karena banyaknya

170 Ibid

102

gangguan yang dapat berimplikasi terhadap kedaulatan negara.

Pembangunan sosial dan ekonomi hendaknya di perhatikan karena

menyangkut kesejahteraan penduduk wilayah perbatasan sebagai

prioritas utama. Sangat dibutuhkan dalam memperkuat serta menjaga

kedaulatan negara.

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tabel : 1171

Rencana Aksi tahun anggaran 2018

171 Lihat Naskah Rencana Aksi BNPP RI 2018, Diolah

103

BNPP yang merupakan representasi dari pemerintah juga

melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan

perbatasan sesuai dengan Rencana Aksi. Kepala BNPP melaporkan

kepada presiden RI atas kinerja pengelolaan batas wilayah negara secara

berkala dan sewaktu-waktu.172

Pada tabel 2 di atas menunjukkan pada tahun anggaran 2018 dalam

melaksanakan rencana aksi pengelolaan wilayah dan pembangunan

kawasan perbatasan (meliputi wilayah darat, laut, udara Indonesia) berikut

jumlah pagu anggaran sebesar Rp.28.524.742.540.015,- (Dua Puluh

Delapan Trilyun Lima Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat

Puluh Dua Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sekitar 1,50% dari

total pagu APBN 2018 sebesar Rp.1.894.700.000.000.000,- (Seribu

Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Tujuh Ratus Milyar Rupiah).173

Dari keseluruhan Pagu Anggaran ini dapat diperoleh gambaran bahwa

alokasi anggaran terbesar di alokasikan kepada Kementerian Pekerjaan

Umum sebesar Rp.10.370.933.419.297,- (36%), Kementerian

Perhubungan sebesar Rp.5.523.281.824.449,- (19%), Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 3.484.780.908.000,- (12%),


173

Lihat Informasi APBN 2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

104

Kementerian Pertanian Sebesar Rp. 865.832.584.553,- (3%),

Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 835.687.000.000,- (2,9%),

Kemeneterian Pertahanan sebesar Rp.758.558.938.657,- (2,6%).

Sedangkan alokasi anggaran untuk Lembaga BNPP Mengalami

penurunan dari rencana aksi tahun 2011 yang sebesar

Rp.454.000.000.000,- (4,34%) dari total pagu tahun anggaran 2011, di

tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 26.721.000.002,- (0,09%) dari total

pagu.

Dari aspek kualitas pendistribusian Pagu Anggaran diatas,

mencerminkan bahwa politik anggaran pemerintah dalam pengelolaan

batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, terindikasi

lebih mengarah dan mengedepankan aspek pendekatan kesejahteraan

dari pada aspek dari pada aspek pertahanan dan keamanan. Dimana

alokasi anggaran terbesar berada pada kementerian pekerjaan umum dan

perhubungan yang membidangi tanggap darurat yang menyangkut

infrastuktur dan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat di kawasan

perbatasan.174


105

11

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tabel 2 :175

Alokasi Anggaran untuk Provinsi yang Memiliki Kabupaten di Perbatasan

Negara.

Dalam mempercepat pembangunan diliwayah perbatasan sebagai

nawacita ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo alokasi anggararan

yang diterima Provinsi Kalimantan Utara idealnya di atas 3 (tiga) Milyar

berhubung kondisi perbatasan diwilayah pemerintah Kalimantan Utara

sangatlah tertinggal jauh baik dari segi infrastruktur, pembangunan

ekonomi, pendidikan, kesehatan yang dapat menopang kesejahteraan

masyarakat bahkan di Kabupaten Nunukan ada beberapa kecamatan

yang sama sekali tidak bisa akses melalui jalur darat maupun air untuk

mencapai kecamatan harus memakai pesawat terbang. Hal ini dapat

175 Naskah Rencana Aksi BNPP RI 2018, Diolah

106

terlihat jelas pemerintah Malaysia dengan konsistennya membangun

kawasan perbatasannya sejak 50 (lima puluh) tahun yang lalu ujar Masyur

Rincing (Ketua LSM Pancasila Jiwaku)176

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan

perbatasan antara lain: (1) Masih tingginya keterisolasian wilayah yang

menghambat investasi/pelayanan pemerintah dan swasta; (2) Belum

optimalnya sinkronisasi dan sinergitas Kementerian/Lembaga Negara; (3)

Kecenderungan masyarakat perbatasan untuk memperoleh pelayanan di

negara tetangga; (4) Belum terselesaikannya beberapa segmen batas

wilayah negara dengan kendala teknis tim perundingan; (5) Belum

terintegrasinya pengelolaan tujuh PLBN Terpadu yang telah terbangun;

dan (6) Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan untuk mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun

perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta

menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan; (7) Terdapat

overlapping claim areas segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia

dengan negara tetangga; (8) Lemahnya pengamanan batas wilayah laut,

darat, dan udara di kawasan perbatasan negara; dan (9) Lemahnya

integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara.177

Dalam mengelola wilayah perbatasan pemerintah memerlukan suatu

kebijakan yang khusus dalam menangani wilayah perbatasan. Disisi lain

176 Wawancara dengan Mansyur Rincing Ketua LSM Panjiku (Pancasila Jiwaku) , tanggal 8

september 2017 dalam forum group discussion Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab.Nunukan.


107

juga kebijakan pemerintah dalam membangun infrastuktur mengakibatkan

proses pembangunan di wilayah perbatasan di ambil alih oleh pemerintah

pusat karena terjadinya defisit anggaran di pemerintah daerah salah satu

contoh pemerintah yang diwakili Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat datang ke wilayah perbatasan hanya untuk

membangun kantor desa semata disamping itu pemerintah pusat dalam

membangun wilayah perbatasan kedepannya bukan hanya pendekatan

kesejahteraan, keamanan dan lingkungan hidup yang digunakan ada

baiknya pendekatan berbasis kearifan lokal sangat dibutuhkan mengingat

kualitas sumber daya manusia masih sangat kurang, ujar Kaharuddin

Tokkong (Kabag Organisasi Kabupaten Nunukan).178

Dalam kaitan pengembangan kawasan perbatasan Kalimantan-

Malaysia, adanya keterkaitan ekonomi merupakan faktor pendorong bagi

upaya pembangunan di kawasan tersebut terlebih dalam mengejar

ketertinggalan dan keterisolasian. Oleh karena itu, perlu dilihat keterkaitan

yang telah berlangsung selama ini dalam hal keterkaitkan ekonomi. Dalam

konteks ini, aktifitas perekonomian tradisional lintas batas yang ada di

wilayah perbatasan dapat lebih ekstensif lagi dilakukan melalui formulasi

kebijakan lintas batas yang mampu menciptakan kemakmuran dan

keadilan sosial bersama bagi penduduk kedua sisi perbatasan. Terkait

178 Wawancara dengan Kaharuddin Tokkong , tanggal 8 september 2017 dalam forum group

discussion Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab.Nunukan.

108

dengan hal ini, maka peran kerjasama Sosek Malindo yang selama ini

berjalan adalah signifikan. Implementasi kerjasama Sosek Malindo

terbukti cukup mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.179

Secara historis, perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan

merupakan dampak secara tidak langsung dari kebijakan pertahanan dan

keamanan dengan menempatkan militer sebagai pengendali kawasan

perbatasan pada masa lalu yang telah menjadikan kawasan perbatasan

sebagai daerah terisolasi dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, ruang

mobilitas penduduk kawasan perbatasan tersebut menjadi terbatas.

Berbarengan dengan itu sarana dan prasarana wilayah perbatasan sangat

minim, terutama jalan penghubung dengan pusat kota tidak tersedia.180

Kondisi tersebut kemudian direspon positif oleh kedua negara dengan

melakukan kerjasama perdagangan lintas batas yang dikenal dengan

Border Trade Agreement (BTA). Kesepakatan tersebut ditandatangani

tanggal 24 Agustus 1970 tentang Perjanjian Perdagangan Lintas Batas.

BTA tersebut merupakan tindak lanjut pemufakatan dasar lintas batas

yang ditandatangani kedua negara pada tanggal 26 Mei 1967. Dalam

ketentuan Pasal 2 Perjanjian Perdagangan Lintas Batas tersebut ruang

lingkup perjanjian dibatasi pada tiga hal, yaitu :181

179 Saru Arifin, 2014, Op.Cit., Hlm : 171

180

Ibid., Hlm : 174

181 Ibid., Hlm : 174

109

1. Daerah-daerah perbatasan dari kedua negara, antara atau di dalam

mana perdagangan lintas batas di daratan dapat dilakukan adalah

daerah-daerah sebagaimana disebut dalam Basic Arrangement on

Border Crossing yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1967.

2. Setiap arus barang yang keluar masuk suatu daerah lintas batas

Malaysia harus melalui suatu Pos Pengawasan Lintas Batas

(PPLB). Indonesia yang didirikan sesuai dengan Basic

Arrangement on Border Crossing pada sub bab ayat 1.

3. Nilai barang-barang yang dibawa atau diangkut untuk maksud

perdagangan lintas batas di daerah setiap orang seperti yang di

maksud pada Pasal 1 ayat 3 tidak diperbolehkan melebihi jumlah

enam ratus ringgit Malaysia (RM.600) setiap bulannya.

Berdasarkan realitas dilapangan sekarang proses melintas batas yang

tidak sesuai dengan BTA yang ada didasarkan karena BTA yang telah

ditetapkan oleh pemerintah sudah tidak sesuai peruntukkan di zaman

sekarang ini, kebutuhan dasar yang tiap tahun meningkat tidak diiringi

dengan kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar di

wilayah perbatasan. Di satu sisi hubungan kekerabatan warga perbatasan

sudah lama terjalin sebelum dipisahkan dengan garis kedaulatan kedua

negara, sebelum hal demikian terjadi lahirlah yang namanya hukum adat

di daerah setempat. Hukum inilah yang menjadi sarana dalam

110

menyelesaikan konflik apabila hukum kedua negara tersebut tidak mampu

memberikan rasa keadilan kedua belah pihak yang bersengketa.

Tabel : 3 Capaian Sasaran Pokok Kawasan Perbatasan Negara

RPJMN 2015-2019182

Dalam membuat suatu regulasi serta menjalankan regulasi tersebut

pemerintah seolah-olah tidak memerhatikan kondisi nyata yang ada

dilapangan, sehingga hukum tersebut tidak sanggup mengikuti kehidupan

masyarakat diwilayah perbatasan. Di lain pihak kejadian ini juga

berdampak kepada beberapa instansi salah satu contohnya di

kementerian keimigrasian yang berada di kabupaten nunukan dalam hal

pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI, bagi warga yang ingin


111

melintas hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat yang tercantum

dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik

Indonesia Nomor PER-38/MEN/XII/2006 tentang tata cara Pemberian

Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia dinilai sangat kurang membantu pemerintah dalam

mengurangi TKI Ilegal, data terbanyak pelintas batas adanya di

pemerintahan daerah. Hal ini seolah-olah pemerintah pusat belum

mempercayai pemerintah daerah dalam mengelola wilayah perbatasan,

ada baiknya pemerintah pusat memberikan kami kewenangan penuh

dalam mengurusi keimigrasian sekaligus menjalankan otonomi daerah di

satu sisi juga perlu sangat diperlukan dalam bidang Tenaga Kerja

Indonesia khususnya bagi warga perbatasan yang ingin kerja ke Malaysia

ujar Muhammad Bimo Ariwibowo (bagian imigrasi).183

Apa yang terjadi di perbatasan Malaysia-Indonesia menjadi satu

cerminan kondisi sosial yang terlalu yang terlalu jauh mendorong

penduduk menjual berapapun tenaganya untuk mendapatkan ringgit

Malaysia bahkan rela melanggar undang-undang dan membahayakan diri

mereka sendiri.184

Penguatan diplomasi bilateral Indonesia ditandai dengan upaya

peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara terdekat serta

183 Wawancara dengan Muhammad Bimo Ariwibowo, tanggal 11 september di kantor imigrasi

kab.Nunukan

184 Iva Rachmawati, “Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan

NKRI“, dalam Ludiro Madu (ed.), Mengelola Perbatasan Di Dunia Tanpa Batas (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm :96

112

perkembangan implementasi sejumlah kerjasama kemitraan strategis

dengan beberapa negara kunci di kawasan dan negara sahabat lainnya.

Semenatara itu Indonesia juga perlu memperkuat peran dalam kerja sama

global dan regional untuk membangun saling pengertian, memajukan

demokrasi dan HAM, perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama

selatan-selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang

mengancam umat manusia. Tujuannya tidak lain adalah untuk

memberikan ruang bagi berjalan efektifnya proses pembangunan di

Indonesia demi kesejahteraan rakyat Indonesia.185

Dengan demikian kedepannya pemerintah selaku pemegang

kekuasaan hendaknya dalam melaksanakan politik hukum

internasionalnya dengan melihat apakah politik hukumnya

internasionalnya telah berjalan semestinya dan diperlukan adanya

sinergitas antar sesama lembaga dalam menjalankan politik hukum

internasionalnya. Dalam mendukung agar berjalannya politik hukum

internasional Indonesia pemerintah perlu memfasilitasi dari segi sarana

dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan para aparat penegak

hukum serta instansi terkait dalam mengelola wilayah perbatasan. Agar

terwujudnya politik hukum internasional Indonesia.

185 Lihat Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, hlm : 5-30

113

4.4. Cara pemerintah dalam mengurangi pelanggaran di tapal batas

Indonesia dan Malaysia.

Dinamika kondisi politik perbatasan diwarnai oleh permasalahan

belum tuntasnya kesepakatan garis batas wilayah negara kesatuan

republik Indonesia dengan wilayah negara tetangga, baik batas darat

maupun batas laut. Kondisi ini memunculkan isu-isu strategis yang

menyentuh masalah kedaulatan negara, ketahanan nasional, pertahanan,

keamanan, lepasnya pulau-pulau Indonesia (Sipadan dan Ligitan), TKI

illegal, illegal fishing, penyelundupan, kesenjangan di bidang ekonomi,

sosial dan budaya. Karena itu salah satu tujuan program pembangunan

wilayah perbatasan yang diformulasikan berdasarkan RPJM 2015-2019,

adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.186

Keamanan nasional pada hakikatnya adalah kondisi dinamis

kedamaian dan ketenteraman bangsa dan Negara, yang merupakan hasil

integrasi dan interaksi faktor-faktor dinamis yang memungkinkan seluruh

rakyat berkembang sesuai kemampuan dan tuntutan hidup masing-

masing dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan

UUD 1945.187 Keamanan nasional merupakan hal terpenting dalam

menjaga kawasan suatu Negara, di sisi lain Indonesia merupakan Negara


187

Suryanto Suryokusumo dkk, 2016, Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter : Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm : 82-83

114

kepulauan yang memiliki batas dengan negara tetangga baik laut maupun

darat.

Isu keamanan baik dalam pengertian tradisional (militer) mapun

persoalan keamanan non-tradisional. Isu keamanan militer terutama

terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia-

Timor Leste. Namun seiring dengan meningkatnya signifikansi aktor non

negara, masalah non tradisional yang memanfaatkan wilayah perbatasan

juga semakin meningkat. Penyelundupan manusia, penyelundupan

barang-barang komoditas, pembalakan liar, peyelundupan obat-obat

terlarang dan yang paling mengkhawatirkan ancaman terorisme.188

Terkait dengan wilayah perbatasan Indonesia telah memiliki paling

tidak 23 peraturan perundangan yang terkait penetuan batas dan

pengembangan kawasan perbatasan. Namun demikian upaya untuk

menegakan aturan perundangan itu masih belum menunjukkan hasil.

Salah satu faktor yang menyulitkan upaya implementasi peraturan

perundangan tersebut adalah faktor kelembagaan. Ketidakjelasan otoritas

mana yang melaksanakan tugas manajemen wilayah perbatasan.

Kelembagaan yang ada masih bersifat ad hoc, koordinatif secara sektoral

dan belum terintegrasi secara khusus dalam satu lembaga tertentu. Oleh

karenanya penanganan masalah perbatasan cenderung bersifat parsial

188 Aryanta Nugraha, “Institusionalisasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia”, dalam

Ludiro Madu (ed.), Mengelola Perbatasan Di Dunia Tanpa Batas (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm :37

115

dan tidak komprehensif gagal mengatasi dinamika perbatasan yang

muncul di wilayah perbatasan.189Sebagai respon atas hal itu, pada tahun

2010 dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) atas

dasar Peraturan Presiden no 12 tahun 2010, sebagai lembaga yang

mengkoordinir segenap agenda dan upaya yang terkait dengan

pengelolaan perbatasan.190

Perbatasan merupakan perwujudan dari kedaulatan territorial.

Sebagaimana makna perbatasan yaitu suatu daerah atau jalur pemisah

antara unit-unit politik negara, maka perbatasan negara mengandung

komponen paling sedikit dua Negara yang berbatasan, dengan demikian,

juga komponen rakyat dari Negara yang berbatasan. Maka ketika

berbicara aktor perbatasan, secara langsung kita akan mengatakan paling

sedikit ada empat stakeholder yang terlibat, yaitu pemerintah Negara A di

satu sisi perbatasan, pemerintah Negara B di sisi perbatasan yang lain,

rakyat yang tinggal di daerah perbatasan di Negara A, rakyat yang tinggal

di daerah perbatasan di Negara B.191

Dalam mengurangi pelanggaran tapal batas yang ada di perbatasan

Indonesia ada beberapa faktor dalam mempengaruhi proses penegakkan

189 Ibid., Hlm : 38

190

Mita Noveria et.al, 2017, Kedaulatan Indonesia Di Wilayah Perbatasan Perspektif Multidimensi, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta., Hlm : 106

191 Wahyuni Kartikasari, “Mengurai Pengelolaan Perbatasan di Wilayah-wilayah Perbatasan

Indonesia“, dalam Ludiro Madu (ed.), Mengelola Perbatasan Di Dunia Tanpa Batas (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm :107

116

hukum, menurut soerjono soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi

proses penegakkan hukum, yaitu :

1. Faktor undang-undang

2. Faktor penegak hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan

4.4.1. Faktor undang-undang

Wilayah perbatasan RI-Malaysia merupakan salah satu garis

pertahanan NKRI. Sebagai kawasan strategis, wilayah perbatasan ini

memiliki potensi kerawanan ancaman keamanan baik militer dan non

militer. Oleh karena itu, diperlukan upaya termasuk seperangkat kebijakan

untuk menjaga keutuhan Negara di wilayah tersebut.192

Dalam mengkaji konteks wilayah perbatasan tidak bisa lepas

dengan strategi pertahanan nasional. Hal ini mengacu pada aturan yang

terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dalam undang-undang no

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara jelas

menyatakan ada enam kewenangan mutlak pemerintah pusat yaitu :

Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, yustisi, moneter dan

fiskal nasional. Dengan aturan tersebut pemerintah daerah di perbatasan

192 Mita Noveria et.al, 2017, Kedaulatan Indonesia Di Wilayah Perbatasan Perspektif

Multidimensi, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta., Hlm : 65-66

117

RI-Malaysia tidak diberi kewenangan dalam mengelola pertahanan

diwilayah perbatasan. Hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dilihat dari aspek legal formal, pemerintah telah mengeluarkan

sejumlah peraturan perundang-undangan baru terkait perbatasan.

Menurut Moeldoko, peraturan perundangan yang berhasil di identifikasi

antara lain adalah lima undang-undang (UU), satu peraturan pemerintah

(PP) dan tiga peraturan presiden (Perpres). Kelima undang-undang

tersebut yaitu :193

1. UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

2. UU no 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

3. UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

4. UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil.

5. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu peraturan pemerintah yang memiliki keterkaian erat

dengan pengelolaan perbatasan adalah peraturan pemerintah no 26 tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sedangkan

peraturan presiden terkait dengan pengelolaan perbatasan :

1. Peraturan presiden no 2 tahun 2015 tentang Rencana Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

193 Ibid., Hlm : 67

118

2. Peraturan presiden no 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Pulau-pulau Kecil Terluar.

3. Peraturan presiden no 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional

Pengelola Perbatasan.

Hal ini sangat terlihat jelas bahwa tekad pemerintah dalam

membangun wilayah perbatasan begitu kuat dengan melahirkan berbagai

produk hukum guna mempercepat pembangunan wilayah perbatasan

disatu sisi juga ini merupakan nawacita ketiga presiden Joko Widodo

dalam membangun Indonesia melalui pinggiran.

Dalam hal aspek pengamanan wilayah perbatasan, UU no 43 tahun

2008 tentang Wilayah Negara telah memberikan pemerintah kewenangan

dalam mengelola wilayah perbatasan. Sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 10, kewenangan pemerintah antara lain :

A. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah

Negara dan Kawasan Perbatasan;

B. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai

penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;

C. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;

D. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan

kepulauan serta unsur geografis lainnya;

119

E. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk

melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

F. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk

melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

G. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan

untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar

peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal,

imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut

teritorial;

H. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh

penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;

I. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan

menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat

sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan

J. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah

Negara serta Kawasan Perbatasan.

Dengan tugas yang diberikan pemerintah dalam Pasal 10 tersebut

secara tegas pemerintah telah dipandang perlu untuk memelihara dan

mempertahankan eksistensi Negara melalui kekuatan politik, ekonomi,

pertahanan, keamanan, dan hubungan diplomasi. Biasanya konsep

keamanan nasional menekankan pada kemampuan pemerintah untuk

120

melindungi integritas wilayah negara, termasuk di wilayah perbatasan

Indonesia dengan Malaysia sepanjang provinsi Kalimantan utara dan

Kalimantan barat, dari ancaman baik yang datang dari luar maupun

ancaman dari dalam.

Dalam segi regulasi pemerintah sudah cukup baik dalam membuat

sebuah badan yang fokus dalam mengurusi terkait perbatasan BNPP

(Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) sebagai representasi dari

pemerintah pusat, badan yang mempunyai tugas sebagai badan yang

menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan

rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan

melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Hal ini sangatlah membantu

kerja pemerintah dalam mengelola perbatasan.

Namun sejak adanya perubahan dari pemerintah daerah, badan

nasional pengelola perbatasan menjadi bagian wilayah perbatasan ruang

lingkup kerja bagian perbatasan sangatlah sempit hal cenderung kerja di

bagian sekretariat sebaliknya ketika menjadi badan fokusnya ke wilayah

perbatasan, adanya kebijakan ini membuat proses pembangunan wilayah

perbatasan menjadi terhambat. Kami berharap pemerintah pusat

memfasilitasi kami dari badan menjadi dinas yang terkait dan fokus

mengurusi wilayah perbatasan ada 27 kabupaten telah menyurati

121

sekrertariat Negara terkait hal tersebut, ujar Muhammad Effendi., S.IP

(Kepala Bagian Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan).194

4.4.2. Faktor penegak hukum

Pada dasarnya timbulnya perhatian orang terhadap telaah hukum

secara sosiologis disebabkan oleh adanya perbedaan antara ketentuan-

ketentuan hukum di satu pihak dan beroperasinya atau dioperasikannya

ketentuan-ketentuan tersebut di pihak lain. Pada umumnya, tinjauan yang

mencoba untuk mengungkapkan sebab-sebab bagi timbulnya minat telaah

hukum secara sosiologis di dalam suatu Negara memang menunjuk pada

perubahan-perubahan sosial yang berlangsung di dalam wilayah itu.

Keadaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.195

Masalah yang diatur ini dapat dipecah dalam aspek kuantitas, sifat-

sifat hubungan dan bidang. Setiap masalah itu dapat dikenali dalam

berbagai aspeknya tersebut. Setiap peraturan hukum seolah-olah sudah

dibuat pas (geared) pada aspek-aspek masalah yang diaturnya.

Ketidaksesuaian disini akan timbul apabila suatu peraturan mulai tidak pas

lagi pada masalah yang diaturnya. Keadaan seperti ini dapat juga di

jumpai pada lembaga-lembaga hukum.196 Hal ini turut andil para aparat

penegak hukum yang menjalankan peraturan tersebut. Adanya perbedaan

dalam melaksanakan suatu peraturan dikarenakan salah satu faktor

194 Wawancara dengan Muhammad Efendi, pada tanggal 11 september 2017 di kantor

pemerintahan Kab. Nunukan

195 Satjipto Rahardjo, 2010, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum,

Genta Publishing, Jakarta., Hlm : 67

196 Ibid., Hlm 68

122

mendasar yaitu dari segi kesejahteraan yang rendah para aparat penegak

hukum serta masyarakat yang berperan dalam proses penegakan hukum.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat

tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak

hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan

mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan

aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii)

perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya

maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik

hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum

secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan,

sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara

internal dapat diwujudkan secara nyata.197

Selain tingkat kesejahteraan yang rendah dan keterisolasian

terdapat pula kesenjangan pembangunan perbatasan yang sangat jauh

berbeda dengan negara tetangga. Di sisi lain yang menjadi kendala para

penegak hukum yang berada di wilayah perbatasan masih adanya

beberapa peraturan yang dimana peraturan tersebut sudah dianggap tidak

relevan lagi dengan perkembangan zaman, salah satunya terkait Border

Trade Agreement Indonesia dengan Malaysia tahun 1970 dijelaskan satu

197 Jimly Asshiddiqie, 2010, Penegakan Hukum,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, [diakses pada tanggal 02 september 2017]

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

123

orang hanya bisa membawa barang dari Malaysia ke Indonesia ataupun

sebaliknya sebesar 600 Ringgit Malaysia kalau di kurs rupiah kan sekitar

Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), diluar dari nominal ditetapkan sudah

terkena pajak. Hal ini lah yang menjadikan para penegak hukum yang ada

disana seperti melakukan pembiaran dan menganggap peristiwa ini

sebagai kearifan lokal. Keberadaan pemerintah di wilayah perbatasan

belum dapat menjangkau hal tersebut. Tutur Letnan Kolonel Kav Valian

Wicaksono (Komandan Distrik Militer Kabupaten Nunukan).198

Penegak hukum di wilayah perbatasan dihadapkan oleh posisi

hukum adat dengan hukum positif Indonesia yang dimana posisi hukum

adat diatas hukum positif seperti contoh ada sengketa pengelolaan tanah

di daerah sungai semantipal antara masyarakat adat yang tinggal

diwilayah Malaysia dan yang tinggal di wilayah Indonesia mengajukan

masalah tersebut melalui dua hukum positif masing-masing telah namun,

diselesaikan oleh kedua hukum positif antar kedua negara namun

masyarakat adat yang bersengketa telah didamaikan namun hukum adat

didaerah tersebut masih menerapkan sanksi denda oleh kedua bela pihak

seolah-olah hukum adat tidak mau tunduk dengan hukum nasional, hal ini

juga menjadi salah satu tantangan berat para penegak hukum.

Seharusnya dibutuhkan sosialisasi antara pemuka adat serta penegak

hukum terkait kedudukan hukum nasional dan hukum adat khususnya


2017 di kantor Kodim 0911 Kab.Nunukan.

124

masyarakat perbatasan agar tidak merugikan satu sama lain ujar

Amiruddin (Kepala bagian Hukum Kabupaten Nunukan).199

Dalam hal masalah perbatasan para penegak hukum dihadapkan

dengan masalah kelembagaan itu sendiri. Kurang terintegrasinya dan

terkoordinasinya setiap lembaga terkait seringkali menyebabkan sasaran

hasil pengelolaan perbatasan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, perlu

adanya sebuah struktur kelembagaan yang dapat menjembatani dan

mensinergikan seluruh potensi lembaga terkait agar tercipta sebuah

pelaksanaan pengelolaan perbatasan yang terintegrasi, fokus dan efisien.

Kelembagaan tersebut nantinya juga memiliki peran yang sangat

signifikan di dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, serta

pendanaan pengelolaan perbatasan di seluruh Indonesia.200

4.4.3. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

199 Wawancara dengan Amiruddin., SH, pada tanggal 8 september 2017 di kantor

Pemerintahan Kab.Nunukan.

200 Sobar Sutisna, “Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia“,

dalam Ludiro Madu (ed.), Mengelola Perbatasan Di Dunia Tanpa Batas (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 20.

125

cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil

penegakan hukum akan mencapai tujuannya.201

Selain tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan

yang patut diperhatikan, sarana dan fasilitas umum harus juga

diperhatikan guna menunjang proses penegakan hukum diwilayah

perbatasan. kondisi inilah yang menjadi tantangan berat para penegak

hukum.

Gambar 9 Peta Situasi LANAL Nunukan

Di daerah perbatasan kesenjangan sosial yang sangat bertolak

belakang yang ada di seberang pulau. Iklim sama, sumber daya alam

sama, cuaca juga sama namun pembangunan sangatlah lambat. Di

daerah krayan apabila anda tiba-tiba mendapatkan jalan yang mulus

201 Soerjono Soekanto, 2016, … Op.cit., Hlm : 37

126

jangan pikir itu indonesia pasti malaysia, tapi apabila anda telah melihat

wilayah yang berbatu hutan-hutan dan jalan lumpur sudah pasti Indonesia.

Ada hal yang menarik ketika saya melihat dua tentara antara Indonesia

dengan Malaysia disatu sisi, di negara malaysia yang dimana notabene

satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) nya di layani oleh

pemerintahannya sendiri bak seorang raja sedangkan tentara Indonesia

sangat minim akan fasilitas. ujar Serfianus S.IP (Kepala Bappeda

Kabupaten Nunukan).202

Pulau Sebatik memiliki potensi kekayaan terutama pertanian-

perkebunan dan perikanan. Komoditas yang menjadi andalan bagi warga

adalah pisang, sawit, dan kelapa yang dijual ke Tawau, Malaysia. Namun

demikian, masyarakat Sebatik menghadapi keterbatasan air bersih.

Mereka mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Padahal, air adalah kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup

masyarakat. Infrastruktur transportasi laut secara umum sudah cukup

baik. Ada kapal motor yang melayani rute Sebatik ke Tarakan. Ada pula

kapal-kapal cepat milik warga yang melayani rute Sebatik ke Nunukan.

Adapun untuk infrastruktur darat, sebagian besar jalan sudah beraspal,

walaupun di beberapa titik kondisinya memprihatinkan akibat jalan longsor

yang belum diperbaiki. Untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan,

terdapat fasilitas sekolah dari SD sampai SMA serta puskesmas dan

202 Wawancara dengan Serfianus , tanggal 8 september 2017 dalam forum group discussion

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab.Nunukan.

127

posyandu di kecamatan-kecamatan pulau ini. Namun demikian, belum

tersedia rumah sakit untuk rawat inap. Selama ini, warga yang butuh

dirujuk harus menyeberang ke Nunukan yang membutuhkan waktu dan

biaya yang lebih banyak.203

modal sumber daya manusia, warga Sebatik berusia 15 tahun ke

atas yang bekerja paling banyak hanya lulusan SD (37,52%). Hal ini

dipengaruhi oleh terbatasnya sarana prasarana pendidikan tingkat

menengah seperti ketersediaan sekolah dan tenaga pengajar, serta

kekurangmampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi. modal ekonomi dan keuangan, secara umum

masyarakat Sebatik bermata pencaharian sebagai petani/pekebun,

nelayan, dan pedagang. Namun dalam struktur ekonomi Kabupaten

Nunukan, pertanian mulai dikalahkan oleh pertambangan sebagai sektor

yang paling berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) , yaitu 55,07% pada tahun 2014, sementara sektor pertanian

hanya 20,10%. Jadi, walaupun secara umum PDRB perkapita di

Nunukan, termasuk Sebatik, cukup besar yaitu Rp 93.045.780

perkapita/pertahun atau Rp 7.753.815 perkapita/perbulan, tetapi untuk

mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor pertanian (termasuk

perikanan) hanya Rp 18.705.300 perkapita/pertahun atau Rp 1.558.775

203 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017. Strategi PeningkatanKerja Sama Lintas Batas (Border

Crossing Agreement) Indonesia Malaysia, (Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Hlm 1

128

perkapita/perbulan. Angka ini lebih kecil dari rata-rata kebutuhan hidup

layak di Nunukan tahun 2014, yaitu sebesar Rp 2.189.365.204

Pemerintah pusat memberikan perhatian yang besar terhadap

Pulau Sebatik. Mereka mengalokasikan anggaran sebesar 1,08 triliun

untuk pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan pada

tahun 2015. Kemudian, mengingat Sebatik adalah wilayah perbatasan

yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan, di Sebatik terdapat satuan

tugas pengamanan perbatasan (satgas pamtas) TNI AD maupun Pos AL.

Namun demikian, jumlah personil yang terbatas dan kurangnya sarana

operasi membuat pengamanan wilayah perbatasan menjadi kurang

optimal. Padahal, wilayah ini dekat dengan Perairan Tawi-Tawi di Filipina

Selatan yang merupakan wilayah konflik separatis dan rawan

perompakan. Selain itu, masyarakat Sebatik juga menghadapi tantangan

eksternal yaitu maraknya penyelundupan barang terlarang (narkoba) dari

Malaysia. Kondisi di atas menggambarkan kerentanan (vulnerability)

masyarakat pulau-pulau kecil terluar. Dalam rangka mengatasi masalah

diatas, pemerintah Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala.

Pertama, pemerintah tidak dapat menutup kawasan perbatasan dari dunia

luar, karena fenomena globalisasi memang sudah menjangkau kawasan

perbatasan Indonesia. Kedua, pemerintah Indonesia juga memiliki

keterbatasan kemampuan untuk dapat mengatasi semua persoalan di

204 Ibid

129

atas secara mandiri. Kondisi ini menjadi dasar bagi perlunya solusi

alternatif untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau

kecil terluar.205

Pembangunan yang tidak merata mengakibatkan banyaknya desa-

desa diwilayah perbatasan memilih mengantungkan hidupnya di Negara

Malaysia, selama ini pemerintah pusat menganggap bahwa sebatik

merupakan wilayah perbatasan semata. Sehingga mengakibatkan

banyaknya warga Negara Indonesia di wilayah perbatasan mengambil

segala cara agar mendapatkan perhatian dari Negara tetangga.

Kerjasama lintas batas membuat masyarakat Sebatik mendapatkan

fasilitas layanan Pos Lintas Batas di Sei Pancang untuk dapat melintas ke

Tawau dengan mudah. Sarana ini membantu warga untuk melakukan

kunjungan sosial maupun perdagangan lintas batas. Namun, pada tahun

2011 PLB di Sei Pancang ditutup untuk lalu lintas orang dan dialihkan ke

PLB yang ada di Nunukan. Dengan kata lain, warga Sebatik yang hendak

melintas harus mengurus cap imigrasi di Nunukan sebelum berangkat ke

Tawau. Hal ini sangat memberatkan warga Sebatik dari segi biaya dan

waktu. Pada akhirnya penutupan PLB di Sei Pancang semakin memicu

aktivitas lintas batas ilegal.206

205 Ibid

206

Ibid

130

Minimnya fasilitas serta sarana di daerah perbatasan membuat

sebuah celah yang sangat besar dan menjadi suatu keuntungan terhadap

Negara tetangga. Salah satu contohnya terkait siaran radio RRI yang

berada di Kabupaten Nunukan memiliki satu kanal (Channel) dengan

siaran radio negera tetangga, apabila siaran RRI dimatikan maka siaran-

siaran dari Negara tetangga yang masuk ke Indonesia. Disatu sisi juga

pemadaman bergilir di daerah perbatasan sudah hal biasa terjadi. Jadi

dapat di kata wilayah perbatasan itu ibarat “sebuah rumah besar yang

didalamnya banyak barang berharga namun diluarnya tidak ada pintu dan

jendela yang ada cuma lubang-lubang kecil”. Kurangnya fasilitas di

wilayah perbatasan dimanfaatkan kebanyakkan WNI yang melintas secara

illegal, hal ini juga berdampak kepada para penegak hukum karena

menyangkut hak hidup warga perbatasan. Ujar Kaharuddin Tokkong

(Kabag Organisasi Kabupaten Nunukan).207

207 Wawancara dengan Kaharuddin Tokkong , tanggal 8 september 2017 dalam forum group

discussion Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab.Nunukan.

131

Gambar 10 Kondisi salah satu Pos Lintas Batas dan Patok

Perbatasan di Sebatik Desa Aji Kuning

Kerja sama lintas batas sudah diterapkan, interaksi dan hubungan

sosial antara masyarakat Sebatik dan Tawau semakin mudah karena

adanya fasilitas Pas Lintas Batas (PLB) dan pembangunan Pos Lintas

Batas. Banyak warga Sebatik, terutama di Desa Aji Kuning yang

melakukan kunjungan kekeluargaan ke Tawau untuk menghadiri acara

pernikahan, kematian, dan upacara adat lainnya. Setiap tanggal 17

Agustus juga diselenggarakan pertandingan olah raga seperti bulu

tangkis, voli, dan sepak bola yang melibatkan warga dari kedua negara.

Namun, sejak PLB di Sei Pancang ditutup dan dialihkan ke Kabupaten

Nunukan, banyak warga yang pada akhirnya memilih untuk melakukan

aktivitas lintas batas ilegal. Selain itu, warga juga memanfaatkan Identity

Card (IC) Malaysia milik kerabat mereka untuk aktivitas lintas batas.

132

Bahkan, diantara warga ada yang mempunyai kewarganegaraan ganda.

Penutupan ini juga berimbas pada semakin berkurangnya jumlah pelintas

batas resmi. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah, jumlah pelintas

batas yang melewati pos Sei Pancang semakin sedikit.208

Tahun WNI WNA

Berangkat Datang Berangkat Datang

2010 28479 27895 92 97

2011 29107 29107 109 108

2012 32251 30310 106 110

2013 5358 5358 0 0

2014 4948 4948 0 0

Tabel 4 :209

Pelintas Batas dengan Menggunakan Pas Lintas Batas

melalui Pos Sei Pancang 2010-2014

Seiring bergantinya pemerintahan kemajuan infrastruktur sangatlah

terlihat jelas di era pemerintahan Presiden Joko Widodo adanya Jalan

Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) jarak lima puluh sampai seratus lima

puluh meter sangatlah membantu akses masyarakat serta aparat

penegakan hukum dalam mengamankan wilayah perbatasannya. Sangat

terlihat jelas waktu pemerintahan sebelum era Presiden Jokowi dalam

melakukan patrol dibutuhkan waktu 15-20 hari dalam melacak serta

208 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017.Op.Cit., Hlm: 7

209

Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan

133

menelusuri patok-patok perbatasan tutur letnan Kolonel Kav Valian

Wicaksono (Komandan Kodim 911 Kab.Nunukan).210

Pos Lintas Batas di Sebatik (Sei Pancang) yang ditutup untuk lalu

lintas penumpang perlu dibuka kembali. Untuk keperluan tersebut, Pos

Lintas Batas tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitas Kepabeanan

(Custom), Imigrasi (Immigration), Karantina (Quarantine), dan Keamanan

(Security). Selain itu, penggunaan kapal tradisional milik warga untuk

melakukan lintas batas juga perlu diperjuangkan oleh pemerintah

Indonesia terhadap pemerintah Malaysia. Jika tidak, pemerintah harus

menyediakan kapal penumpang yang memenuhi standar kedua negara.

Hal ini memerlukan sinergi antara perjanjian BCA 1967 dan BTA 1970

dengan Kesepakatan Sosek Malindo. Pembukaan kembali pos lintas

batas tersebut akan dapat mencegah terjadinya lintas batas penduduk

secara ilegal.211

Dalam roadmap TNI Kabupaten Nunukan di tahun 2018 akan di

bentuk satu batalyon gabungan persenjataan guna memperkuat

penjagaan di wilayah perbatasan dari segi teknologi akan dibangun alat

pengindraan, alat pengintaian dalam patrol disamping jalan kaki serta TNI

akan dilengkapi dengan pesawat tanpa awak fix wing rotary, kamera

CCTV akan ditempatkan yang dianggap paling rawan terjadi pelanggaran



211 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017.Op.Cit., Hlm: 10

134

serta patok-patok akan di berikan chip guna membantu para personil TNI

apabila terjadi pergeseran patok. Dalam mempermudah akses

masyarakat serta personil pemerintah pusat mengeluarkan wacana akan

membangun rel kereta api dari pulau Nunukan ke kecamatan

Seimenggaris tutur letnan Kolonel Kav Valian Wicaksono (Komandan

Kodim 911 Kab.Nunukan).212

Gambar 11 Kondisi salah satu Patok Perbatasan di Sebatik

Pengelolaan wilayah perbatasan tentunya meliputi seluruh aspek

yang ada, di antaranya wawasan kebangsaan, ekonomi, sosial,

pertahanan dan keamanan, serta teknologi. Persoalan pengelolaan di

wilayah perbatasan terkait aspek-aspek tersebut akan menjadi lebih



135

mudah dan mencapai hasil yang maksimal apabila diiringi sarana serta

fasilitas yang memadai. Sebagai contoh penggunaan teknologi

penginderaan jarak jauh guna mendata kawasan perbatasan, penggunaan

teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas dan potensi

masyarakat perbatasan serta penggunaan teknologi lainya di wilayah

perbatasan. Oleh sebab itu penggunaan serta pemanfaatan teknologi

sangat penting dalam menunjang pengelolaan perbatasan.

4.4.4. Faktor masyarakat dan kebudayaan

Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental terhadap

pemerintah. Bagaimanapun hukum tidak mungkin dipisahkan dari

keberadaan suatu pemerintah, karena tidak seperti yang pernah dikatakan

Donald Black, “hukum adalah pengendalian sosial oleh pemerintah”.

Memang benar tidak semua aturan hukum dibuat oleh pemerintah, tetapi

suatu aturan barulah dapat dikatakan aturan hukum, jika berlakunya

memperoleh legitimasi suatu pemerintah.213

Salah satu tujuan dari pengelolaan kawasan perbatasan adalah

untuk memajukan kawasan tersebut agar tidak tertinggal dari kawasan

lainnya di Indonesia. Memajukan taraf hidup ataupun ekonomi suatu

masyarakat tentunya akan sulit dilaksanakan tanpa mengubah cara

pandang dan cara hidup masyarakat itu sendiri, dan hal ini sangat erat

213 Achmad Ali, 2015, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi

Undang-undang, Jakarta, Kencana., Hlm: 152

136

terkait dengan kapasitas dan kapabilitas para individu yang menjadi

bagian di dalamnya. Pengembangan kapasitas serta kapabilitas hanya

dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

yang bersangkutan.214

Pada umumnya wilayah perbatasan selalu tertinggal dalam

pembangunan dibandingkan daerah lain yang lebih mudah dijangkau,

bahkan di beberapa tempat/wilayah perbatasan seakan terkesan seperti

daerah tidak bertuan karena kurangnya perhatian oleh pemerintah

sehingga tingkat kehidupan masyarakat di daerah tersebut tergolong

miskin dan terbelakang.215

Kondisi inilah yang memaksa masyarakat perbatasan

mengantungkan hidupnya di Negara tetangga aktifitas ini telah lama

berlangsung. Ketidakberdayaan dalam memenuhi hak-hak warga Negara

di wilayah perbatasan inilah yang melahirkan perilaku hukum yang dapat

memengaruhi faktor penegakan hukum sehingga melahirkan budaya

hukum di lingkungan masyarakat perbatasan.

Kekuatan-kekuatan sosial secara terus-menerus bekerja terhadap

hukum, di sini merusak, di sana memperbarui; di sini memperkuat di sana

memperlemah; memilih bagian-bagian „hukum‟ mana yang akan

214 Sobar Sutisna, …. Op.Cit, Hlm : 21

215

Juni Suburi, “Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara di Kalimantan dalam Konteks Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI “, dalam Ludiro Madu (ed.), Mengelola Perbatasan Di Dunia Tanpa Batas (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 122.

137

dioperasikan, dan bagian hukum mana yang tidak dioperasikan. Dengan

adanya tuntutan tersebut maka dapat dikatakan ini merupakan sebuah

budaya hukum. Didalam sebuah peristiwa, kekuatan-kekuatan sosial

tersebut tidak bekerja secara langsung pada sistem hukum. 216

Warga masyarakat mempunyai kebutuhan dan membuat tuntutan,

semua ini kadang-kadang menimbulkan proses hukum dan kadang-

kadang tidak menimbulkan proses hukum tergantung pada kultur hukum

yang mereka anut. Kultur hukum berkaitan dengan bagian-bagian dari

kultur umum, yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan

cara berpikir, yang mengarahkan kekuatan-kekuatan kearah atau

menjauhi hukum dan cara-cara khusus.217

Hubungan kekerabatan dan perdagangan tradisional masyarakat

Sebatik dan masyarakat Tawau sudah terjalin lama. Mereka melakukan

kunjungan keluarga, upacara keagamaan, dan perdagangan meskipun

dipisahkan oleh garis imajiner kedaulatan negara. Demi melegalkan

aktivitas lintas batas tersebut, Indonesia dan Malaysia menyepakati

perjanjian lintas batas berupa Basic Arrangement on Border Crossing dan

Basic Arrangements on Trade and Economic Relations yang

ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1967.218

216 Achmad Ali, 2015, Op.Cit., Hlm : 153

217

Ibid

218 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017. Op.Cit : Hlm 3

138

Seiring dengan perkembangan wilayah perbatasan Indonesia-

Malaysia, pada tahun 1984 kedua negara menandatangani kesepakatan

baru berupa Agreement on Border Crossing between the Republic of

Indonesia and Malaysia atau yang dikenal dengan Border Crossing

Agreement (BCA). Pemberlakuan BCA tahun 1984 ini sekaligus mencabut

BCA tahun 1967. Pada tahun 2006, kedua negara kembali menyepakati

BCA baru, tetapi belum diratifikasi. Dengan demikian, perjanjian yang

berlaku saat ini adalah BCA tahun 1984.219

Berdasarkan perjanjian lintas batas (BCA) tahun 1984, aktivitas

lintas batas yang dapat dilakukan oleh masyarakat perbatasan Indonesia-

Malaysia adalah kunjungan keluarga, kegiatan sosial/hiburan, keperluan

keagamaan, usaha/perdagangan, tugas pemerintah dan keperluan lain

yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.220

Selain BCA, kedua negara juga menyepakati Agreement on Border

Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the

Government of Malaysia pada 24 Agustus 1970 di Jakarta, atau yang

biasa disebut sebagai Border Trade Agreement (BTA). BTA ini merujuk

pada BCA 1967 dan belum pernah direvisi hingga tahun 2016. BTA yang

disepakati pada tahun 1970 merupakan landasan hukum bagi pemerintah

219 Ibid

220

Ibid

139

Indonesia dan Malaysia untuk mengatur aktivitas perdagangan lintas

batas di perbatasan kedua negara, termasuk di Sebatik dan Tawau. 221

Tabel 5 Kerja Sama Lintas Batas Indonesia-Malaysia

Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan aturan main yang

diberlakukan dengan lebih ketat telah menumbuhkan sebuah “kesadaran

territorial” yang dulu tidak terlalu terasakan. PLB tak pelak telah

menumbuhkan pola hubungan antar penduduk pola hubungan antar

221 Ibid

140

penduduk di dua Negara berbeda secara lebih modern. Salah satunya

adalah dengan adanya aturan main administrasi yang mengikat

masyarakat untuk kembali ke tanah airnya dan mempersulit lintas

manusia dari jiran ke Indonesia atau sebaliknya yang dulu terlihat liar

nyaris tanpa batas.222

Adanya kerjasama ini pada awalnya dapat memberikan legitimasi

hukum yang kuat bagi warga Sebatik untuk semua aktivitas lintas batas

tradisionalnya menjadi legal. Namun demikian, penutupan PLB di Sebatik

atas permintaan pemerintah Malaysia karena kapal yang digunakan untuk

aktivitas lintas batas tidak memenuhi standar internasional, membuat

kegiatan lintas batas ilegal justru semakin marak terjadi. Kemudian,

masalah pengamanan di perbatasan juga belum termasuk dalam bidang

yang diakomodasi dalam BCA dan BTA. Akibatnya, kegiatan lintas batas

ilegal menjadi lebih sulit dikontrol. Meski demikian, seiring dengan

perkembangan keamanan maritim di perbatasan Indonesia, Malaysia, dan

Filipina terkait aksi radikalisme yang dilakukan ISIS di Marawi, Filipina

Selatan membuat pemerintah ketiga negara bersepakat untuk

meningkatkan patroli gabungan lintas batas. Hal ini tentu akan

menguntungkan bagi pengamanan perbatasan Sebatik yang dekat

dengan wilayah konflik.223

222 Mita Noveria et.al, 2017….. Op.Cit., Hlm : 123

223

Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017. Op.Cit : Hlm 8

141

Di beberapa wilayah perbatasan yang demikian terisolir, peran

yang dilakukan elemen adat (informal) ini justru nampak lebih besar

menentukan daripada pemerintah. Adapun dalam wilayah semi-terisolir,

peran lembaga-lembaga informal ini Nampak sederajat dengan lembaga-

lembaga formal. Kondisi ini terjadi terutama karena lembaga-lembaga

tersebut amat dekat dengan masyarakat dan dalam batas-batas tertentu

turut menentukan aktifitas dan kehidupan keseharian masyarakat disana.

Adat telah menempatkan masyarakat secara sosial dan budaya

sebagai bagian dari jaringan atau tubuh adat secara keseluruhan, yang

menyebabkan mereka selalu terikat dari ikatan adat. Alih-alih terlepas,

peran sentral adat dan locus dimana jaring-jaring adat itu beroperasi

menjadi sebuah kebutuhan dari tiap-tiap individu yang tinggal

didalamnya.224 Dibeberapa wilayah di Kalimantan utara yang masih

ditinggal oleh warga asli suku dayak pandangan serta sikap nasionalisme

mereka sangatlah kuat menjadi warga Negara Indonesia hal ini telah

mengakar dalam adat nya. Oleh karena itu, setiap warga

menyelenggarakan kegiatan adat oleh penduduk perbatasan biasanya

melibatkan unsur-unsur Negara seperti personil TNI.

Peran besar perangkat adat menyebabkan kepala desa dalam hal-

hal tertentu menjadi pelengkap saja. Wilayah kekuasaan ketua adat kerap

meliputi wilayah yang luas, yang sebagiannya saat ini masuk dalam

224 Ibid

142

wilayah Malaysia. Hal itu, tidak mengherankan karena hingga kini pun ide

mengenai wilayah “Pan-Dayak” yang mencakup Malaysia dan Indonesia

dalam konteks budaya masih tetap ada. Tidak jarang beberapa hal yang

terjadi di Malaysia diselesaikan oleh perangkat adat, atau kepala adat,

yang tinggal di Indonesia.225

Oleh sebab itu, adanya hubungan kekerabatan antara warga

wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia melahirkan suatu kearifan

lokal di masyarakat disatu sisi menguntungkan Negara Indonesia di

karenakan adanya elemen vital yang tetap menjaga rasa loyalitas

masyarakat tetap menjadi bagian dari NKRI. Dan kondisi inilah yang

menunjukkan bahwa elemen masyarakat sendirilah yang memungkinkan

terpeliharanya rasa nasionalisme di perbatasan.

Ada beberapa masyarakat yang memiliki identitas ganda sangat

disayangkan oleh pihak pemerintah karena ketidaksiapan pemerintah

hadir diwilayah perbatasan. Namun, pemerintah membiarkan hal tersebut

untuk memudahkan akses WNI di perbatasan untuk mencukupi kebutuhan

pokoknya meskipun dari segi regulasi Indonesia tidak mengakui ada

warga negara beridentitas ganda. Timbul kekhawatiran pemerintah

banyaknya WNI beridentitas ganda disalahgunakan oleh beberapa oknum

yang memungkinkan adanya agenda terselubung dari negara Malaysia

225 Ibid

143

seperti halnya kasus pulau Sipadan dan Ligitan ujar letnan Kolonel Kav

Valian Wicaksono.226

Klaim hak kedaulatan oleh Malaysia atas Ambalat bisa ditafsirkan

sebagai upaya untuk memperluas kemenangannya ke kasus Sipadan dan

Ligitan, mengingat hal itu Malaysia memegang setiap ukuran yang

mungkin untuk mendapatkan bagian tertentu dari Laut Sulawesi tanpa

memperhatikan prinsip 'proporsionalitas' yang tidak proporsional Langkah

dilakukan dengan menggambar garis lurus lurus atau lurus kepulauan

baseline dari titik Sipadan dan Ligitan sampai ke titik Sebatik, Sabah dan

Sarawak.227 Adanya WNI beridentitas ganda bisa menjadi rawan apabila

dibiarkan terus menerus, adanya prinsip effective occupation bisa menjadi

salah satu cara pemerintah Malaysia dapat mengambil alih wilayah

Indonesia, didaerah sungai semantipal dan sungai sinapad keduanya

merupakan daerah OBP (Outsanding Border Problem) merupakan titik

rawan dimasuki oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena

itu, TNI secara aktif melakukan sosialisasi pentingnya wawasan

kebangsaan, bela negara di wilayah perbatasan untuk mengantisipasi hal



227 Marcel Hendrapati et.al, Today’s Ambalat: Neglecting the Basepoints of Sipadan and Ligitan

Islands for Maintaining the Equidistance Principle in the Disputed Area, Journal of East Asia and International Law, Vol 1 No 10 Januari 2017, Hlm : 284

144

yang tidak diinginkan Pemda saat ini tengah mendata WNI disana ujar

letnan Kolonel Kav Valian Wicaksono.228

Dalam rangka mengurangi pelanggaran di tapal batas di wilayah

Indonesia-Malaysia. Pemerintah harus memperhatikan seluruh aspek

yang ada seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dalam

menetapkan serta melaksanakan kebijakan di wilayah perbatasan dan

pemerintah juga hendaknya memperhatikan sarana penunjang dalam

proses penegakkan hukum di wilayah perbatasan. Kurangnya lapangan

kerja merupakan salah satu pemicu banyaknya pelintas batas ilegal yang

sering keluar masuk Indonesia. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah

hendaknya mampu menyediakan lapangan kerja bagi warga perbatasan.

Cakupan kegiatan lintas batas yang dibolehkan dalam BCA perlu

diperluas. Selama ini, kegiatan yang dibolehkan adalah kunjungan

keluarga, kegiatan sosial/hiburan, keperluan keagamaan, usaha/

perdagangan, tugas pemerintah dan keperluan lain yang telah disetujui

oleh kedua belah pihak. Kegiatan lintas batas yang perlu ditambah adalah

keperluan kesehatan (berobat), pendidikan (sekolah), dan pekerjaan yang

selama ini sudah dilakukan dan dibutuhkan oleh warga perbatasan. Untuk

aktivitas-aktivitas di atas, perlu ada kesepakatan bilateral untuk

penyetaraan perlakuan khusus untuk warga perbatasan. Komoditas

barang dalam BTA perlu diperluas. Selama ini, komoditas perdagangan



145

yang dibolehkan dari sisi Indonesia adalah produk pertanian dan produk

lain, kecuali mineral oil dan ores (minyak dan bahan/bijih tambang).

Komoditas tersebut perlu diperluas menjadi produk pertanian dan

olahannya, produk perikanan dan olahannya, serta produk industri rumah

tangga. Adapun komoditas yang perlu dilarang adalah bahan tambang,

barang bercukai seperti rokok, serta makanan dan minuman beralkohol.229

Nilai kuota perdagangan lintas batas (treshold value) perlu dinaikkan

dan di konversi dari 600 ringgit menjadi menjadi 500 dolar Amerika

Serikat. Hal ini didasarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkapita Kabupaten Nunukan yang mencapai Rp 93.045.780 pertahun

atau Rp7.753.815 perbulan (setara dengan sekitar 500 dolar). Di ubahnya

mata uang dari Ringgit Malaysia menjadi Dollar Amerika di nilai cukup

memberi keuntungan penduduk perbatasan dan perubahan ini secara

politik lebih netral dan lebih stabil nilai tukarnya. 230

Beberapa kalangan dari negara Malaysia menyadari

ketergantungan dalam beberapa hal. Hal ini dapat mengubah cara

pandang mereka terhadap negara Indonesia sehingga dapat memberikan

dampak positif terhadap kedaulatan wilayah perbatasan itu sendiri. Dari

segi Indonesia itu sendiri, ketergantungan Malaysia sebenarnya

merupakan potensi terbesar yang tidak pernah di lirik oleh pemerintah itu

229 Sandy Nur Ikfal Raharjo, et.al. 2017. Op.Cit : Hlm 11

230

Ibid

146

sendiri, potensi ini mampu menaikkan posisi Indonesia dalam melakukan

hubungan dengan Malaysia.

Untuk mengurangi ketergantungan barang dari Malaysia,

pemerintah Indonesia perlu menggandeng pihak swasta untuk

membangun industri di kawasan perbatasan sesuai dengan potensi lokal

yang ada. Pihak swasta yang mau terlibat dapat diberikan insentif,

misalnya pengurangan pajak dan kemudahan untuk membuka

usaha/industri di wilayah Indonesia yang lain. Oleh sebab itu, Diperlukan

suatu lembaga di daerah yang fokus pada masalah-masalah yang ada di

kawasan perbatasan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah

merevitalisasi peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di

tingkat provinsi maupun kabupaten.231 Dengan demikian ancaman

terhadap kedaulatan NKRI, yang diakibatkan kesenjangan sosial serta

penegakkan hukum diwilayah perbatasan dapat dikurangi dan bahkan

dihilangkan, karena pada hakikatnya hukum itu membawa kebahagiaan.

231 Ibid

147

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Tekad pemerintah dalam menjalankan politik hukum

internasionalnya sangatlah terlihat jelas dengan adanya beberapa

regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Namun dalam

implementasinya pemerintah belum optimal dalam yang

mewujudkan kawasan perbatasan yang tertib, aman, dan sejahtera.

RPJMN sebagai landasan utama dalam menjalankan politik hukum

internasionalnya sangatlah sesuai dengan kepentingan masyarakat

di wilayah perbatasan. Namun, dalam pelaksanaannya masih

banyak kendala-kendala yang ditemui pemerintah, mulai dari segi

anggaran masih relatif kecil (sebesar 1,50%) dari total APBN 2018 ,

tidak sinergi antara instansi lintas sektoral hingga keberadaan

pemerintah dianggap belum siap hadir di wilayah perbatasan itu

sendiri.

148

2. Pasca kebijakan pemerintah Malaysia yang menutup pos lintas

batas di Sei Pancang pada tahun 2011 berdampak signifikan

terhadap warga perbatasan yang ingin melintas karena untuk

menyeberang ke negara Malaysia warga perbatasan harus ke

nunukan untuk mengambil cap lintas batas, sehingga sangat

menyulitkan warga perbatasan. Hal ini dapat memunculkan

banyaknya pelangggar batas illegal disatu sisi BTA yang selama ini

menjadi acuan warga perbatasan untuk melakukan perdagangan

lintas batas dianggap kurang cukup dalam menghidupi kebutuhan

hidup warga perbatasan selama sebulan. Oleh sebab itu sangat

diperlukan diplomasi pemerintah terkait masalah yang terjadi

diwilayah perbatasan. Upaya ini dapat menekan terjadinya

pelanggaran tapal batas di perbatasan di kabupaten Nunukan.

149

5.2. Saran

1. Dalam menjalankan politik hukum internasionalnya pemerintah

kedepannya pemerintah harus melihat seluruh aspek yang ada dalam

pembentukan hukum tersebut agar masyarakat yang berada di wilayah

perbatasan tidak seperti di paksakan dengan suatu aturan yang bisa

merugikan warga perbatasan, di satu sisi guna menjaga kedaulatan

territorial pemerintah juga memperhatikan instansi yang bekerja dalam

membangun pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Tidak

sinerginya antar lembaga bisa diakibatkan kurangnya koordinasi

pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

2. Sangat dibutuhkan koordinasi hukum agar tercipta sinergi antar sesama

lembaga dalam mengelola perbatasan, inti masalah yang terjadi diwilayah

perbatasan terkait kesejahteraan dalam hal ini masalah ekonomi.

Pembaharuan hukum sangat diperlukan karena aturan-aturan terkait

perbatasan sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan masyarakat

perbatasan. Kompleksitas masalah yang terjadi di wilayah perbatasan

merupakan “Pekerjaan Rumah (PR)” pemerintah pusat dalam

menyelesaikan hal tersebut, seharusnya pemerintah menerapkan suatu

kebijakan tertentu dalam menangani wilayah perbatasan.

150

DAFTAR PUSTAKA BUKU: Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori

Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana: Jakarta

_________. 2015. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori

Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana: Jakarta

Alma Manuputty et.al. 2008. Hukum Internasional. Recht ta: Makassar Asren Nasution. 2011. Pertahanan Negara Di Wilayah Pesisir Perspektif

Pengembangan Wilayah. Prenada:Jakarta Boer Mauna. 2011. Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam

Era Dinamika Global. Alumni: Bandung Christian Reus –Smit. Derta Sri Widowatie (Penerjemah). 2015. The

Politics of International Law. Bandung: Nusa Media. Damos Dumoli Agusman. 2010. Hukum Perjanjian Internasional Kajian

Teori dan Praktik Indonesia. Refika Aditama: Bandung

Direktorat Wilayah Pertahanan. 2007. Optimalisasi Penanganan Wilayah Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI. Departemen Pertahanan: Jakarta

Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional

2015-2016 Hasjim Djalal. 1979. Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut. Bina

Cipta. Bandung ___________. 1997. Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa

1990. Centre For Strategic And International Studies: Jakarta I Wayan Parthiana. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Mandar Maju:

Bandung ___________. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut

Indonesia. Yrma Widya: Bandung

151

J.G.Strake. 2012. Pengantar Hukum internasional 1 Edisi kesepuluh. Sinar Grafika: Jakarta

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional

Kontemporer. Refika Aditama: Bandung K.Martono dan Amad Sudiro. 2012. Hukum Udara Nasional dan

Internasional Publik (Public International And National Air Law). RajaGrafindo Persada: Jakarta

Ludiro Madu dkk. 2010. Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia

Tanpa Batas Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan. Graha Ilmu: Yogyakarta

Malcolm N. Shaw QC. 2013. Hukum Internasional. Nusa Media: Bandung Marnixon R.C Wila. 2006. Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan

Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara. Alumni: Bandung Mexsasai Indra. 2011. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Refika

Aditama: Bandung Michael Milde. 1989. Sovereignty Over Air Space. dalam Rudolf L.

Bindschedler (Ed). Encyclopedia of Public International Law.. Elsevier Sciene Publisher: Netherland

Midriem Mirdanies et.al. 2013. Kajian Kebijakkan Alutsista Pertahanan

dan Keamanan Republik Indonesia. LIPI Press: Jakarta Mita Noveria et.al. 2017. Kedaulatan Indonesia Di Wilayah Perbatasan

Perspektif Multidimensi. Yayasan Pustaka Obor: Jakarta Mochtar Kusumaatmadja. 1978. Hukum Laut Internasional. Bina Cipta:

Bandung _____________________. 2012. Pengantar Hukum Internasional. Alumni:

Bandung _____________________. 2013. Konsep-Konsep Hukum Dalam

Pembangunan. Alumni: Bandung Moh. Mahfud MD. 2012. Membangun Politik Hukum. Menegakkan

Konstitusi. Rajawali Pers: Jakarta.

152

____________. 2014. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers:

Jakarta. Muhammad Ashri. 2012. Hukum Perjanjian Internasional Dari

Pembentukkan Hingga Akhir Berlakunya. Arus timur: Makassar Muhammad Nur Islami. 2014. Hukum Internasional Dalam Perspektif

Islam dan Kedaulatan Bangsa. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Muhammad Syafei, 2012, Disertasi: “Pengaturan Pengelolaan Kawasan

Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak Malaysia” (Makassar: Universitas Hasanuddin)

Parulian Simamora. 2013. Peluang dan Tantangan Diplomasi

Pertahanan. Graha Ilmu: Yogyakarta. Philipus M. Hadjon et.al. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Negara.

Gadjah Mada University Press: Yogyakarta Priyatna Abdurrasyid. 1972. Kedaulatan Negara di Ruang Udara. Pusat

Penelitian Hukum Angkasa: Jakarta Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Rebecca M.M Wallace and Olga Martin. 2009. International Law. Sweet

and Maxwell: London

Sandy Nur Ikfal Raharjo. et.al. 2017. Strategi Peningkatan Kerja Sama

Lintas Batas (Border Crossing Agreement) Indonesia Malaysia. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia..

Saru Arifin. 2014. Hukum Perbatasan Antar Negara. Sinar Grafika:

Jakarta

Satjipto Rahardjo. 2010. Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi

Pengembangan Ilmu Hukum. Genta Publishing: Jakarta

153

Sefriani. 2011. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Rajawali Pers: Jakarta

______. 2016. Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional

Kontemporer. Rajawali Pers: Jakarta SM.Noor. 2008. Ratifikasi Perjanjian Internasional “Persoalan

Implementasi dan Politik Hukum di Indonesia. Pustaka Pena Press : Makassar.

Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum, Rajawali Pers : Jakarta

_______________. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press: Jakarta Sri Hastuti Puspitasari. 2009. Bunga Rampai Pemikiran Hukum

Indonesia. FH UII Press: Yogyakarta Sugeng Istanto. 2014. Hukum Internasional Edisi Revisi. Cahaya Atma

Pustaka: Yogyakarta Sunaryati Hartono. 1986. Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik

Hukum Nasional dalam Artidjo Alkostar dan Sholeh Amin. Rajawali Pers: Jakarta

Suryanto Suryokusumo et.al. 2016. Konsep Sistem Pertahanan

Nonmiliter : Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. Perbatasan Negara Dalam Dimensi

Hukum Internasional. Graha Ilmu:Yogyakarta Syahruddin Nawi. 2013. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian

Empiris. Umitoha: Makassar T.May Rudy. 2002. Studi Strategis Dalam Tranformasi Sistem

Internasional Pasca Perang Dingin. Refika Aditama: Bandung Yahya A. Muhaimin. 2008. Bambu Runcing dan Mesiu Masalah

Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia. Tiara Wacana: Yogyakarta

154

Yahya Ahmad Zein. 2016. Hak Warga Negara di Wilayah Perbatasan Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan. Liberty: Yogyakarta

Yudha Bhakti Ardiwisastra. 2003. Hukum Internasional Bunga Rampai.

Alumni: Bandung

JURNAL: E.Saefullah Wiradipraja. Wilayah Udara Negara (State Air Territory)

Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia. Jurnal Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol 6 No 4 Juli 2009

Marcel Hendrapati .et.al. Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi

Teritorial : Analisis Kasus Sipdan – ligitan. Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol 1 No 2 Agustus 2015.

Marcel Hendrapati et.al, Today’s Ambalat: Neglecting the Basepoints of

Sipadan and Ligitan Islands for Maintaining the Equidistance Principle in the Disputed Area, Journal of East Asia and International Law, Vol 1 No 10 Januari 2017

Sandy Nur Ikfal Raharjo. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif di Kecamatan Entikong). Jurnal LIPI. Pusat Penelitian Politik. Vol 16 No 1 April 2013

MEDIA CETAK: Purnomo Yusgiantoro. Pengelolaan Perbatasan Mengsinergikan

Keamanan dan Kesejahterahan. Tabloid Diplomasi. 15 Februari-14 Maret 2013

INTERNET: Biro Komunikasi dan Informasi Publik. 2015. Menara Mercusuar Tanjung Datu, Mercusuar Terjauh di Kalimantan Barat. http://dephub.go.id/berita/baca/menara-mercusuar tanjung-datu,-





http://dephub.go.id/berita/baca/menara-mercusuar

155

mercusuar-terjauh-di-kalimantan barat/?cat=TGlwdXRhbiBLaHVzdXN8 Daniel Thürer. Thomas Burri. 2008. Self Determinantion. Oxford Public of

International Law.http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/Law:epil/97 80199231690/law-9780199231690-e873

Eda Ervina. 2014. Cerita Hilangnya Patok Batas Indonesia-Malaysia di

Nunukan. http://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-hilangnya-patok-batas-indonesia-malaysia-di nunukan/kapolda-kaltim-akan-tinjau-pos-perbatasan.html

Fajar. 2017. Duh, Malaysia Jadikan Wilayah RI Lapangan Golf. https://paluekspres.fajar.co.id/duh-malaysia-jadikan-wilayah-ri- lapangan-golf/ Hanz Jimenez Salim. 2014. Panglima TNI: Pembangunan Mercusuar di Tanjung Datuk Dihentikan. http://news.liputan6.com/read/2055654/panglima-tni-pembangunan- mercusuar-di-tanjung-datuk-dihentikan. Jimly Asshiddiqie, 2010, Penegakan Hukum,


Odelia Sinaga. 2014. Modus Malaysia Kuasai Desa di Perbatasan

Indonesia.https://m.tempo.co/read/news/2014/11/17/078622324/modus-malaysia-kuasai-desa-di-perbatasan-indonesia

Paul R. Hensel Michael E.Allison dan Ahmed Khanani. The Colonial

Legacy and Border Stability: Uti Possidetis and Territorial Claims in the Americas. Paper Presented at the annual Meeting of the international Studies Association. Montreal. March 2004 https://www.researchgate.net/profile/Paul_Hensel/publication/253878664_The_Colonial_Legacy_and_Border_Stability_Uti_Possidetis_and_Territorial_Claims_in_the_Americas/links/00b7d5326ea9761b12000000.pdf

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/Law:epil/97%2080199231690/law-9780199231690-e873

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/Law:epil/97%2080199231690/law-9780199231690-e873




https://paluekspres.fajar.co.id/duh-malaysia-jadikan-wilayah-ri-

https://paluekspres.fajar.co.id/duh-malaysia-jadikan-wilayah-ri-

http://www.liputan6.com/me/hanz.salim

http://news.liputan6.com/read/2055654/panglima-tni-pembangunan-

http://news.liputan6.com/read/2055654/panglima-tni-pembangunan-





Date post:	31-Oct-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	4 times
Download:	0 times

TESIS KEAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN INTERNATIONAL …

Documents