62
1 Eleanor Roosevelt “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”
1
Eleanor Roosevelt
“The future belongs to thosewho believe in the beauty of
their dreams”
2
pemberian bimbingan teknis
dan advokasi kepada seluruh
pemangku kepentingan terkait
dengan peraturan perundang-
undangan di bidang
pengadaan barang/jasa
Pemerintah
Advokasi
pemberian nasihat dan pendapat
hukum kepada pengelola
pengadaan yang sedang
menghadapi permasalahan dari
proses pengadaan yang telah
selesai dilaksanakan
Nasihat/Pendapat
pemberian pendapat,
rekomendasi, dan tindakan koreksi
kepada para pengelola pengadaan
yang sedang atau akan melakukan
proses pengadaan barang/jasa
Saran/Pendapat
pemberian keterangan ahli di
bidang pengadaan barang/jasa
Pemerintah
Keterangan Ahli
KEDEPUTIANBIDANGHUKUM DANPENYELESAIAN SANGGAH
Peraturan PresidenNomor 106 Tahun 2007Dan Perubahannya
3
4
01
0302
TRANSFORMASI PENGADAAN
KONSOLIDASI
PROBITYADVICE
LAYANANPENYELESAIAN
SENGKETA
5
01 02 03
KonsolidasiMerupakan upaya ataustrategi untuk menaikkanvalue for money dalam prosespengadaan denganmempertimbangkan berbagaiAspek Ekosistem pengadaan
Optimalisasi Proses
6
Probity ADVICEPemberian pendapat pada setiapTahapan berdasarkan Prinsip Probity(integrity, uprightness and honesty)sekaligus mitigasi risiko atasproses pengadaan berdasarkanprinsip, standar, atau kriteria tertentu(advised-based services)
Pendampingan
01 02 03
7
Layanan PenyelesaianSengketa
Alternatif penyelesaian sengketakontrak pengadaan berdasarkanprinsip independensi,komprehensifyang cepat dan tanpa biaya
MUSYAWARAH
01 02 03
MEDIASI ARBITRASE
JUMLAH PAKETPENGADAAN(KONTRAK)
HARGA BELI
PELAKSANAAN
PROSES
KONTRAK
BIAYAADMINISTRASI
METODA
LINGKUP
TRANSFORMASI PENGADAANBanyak
(Individual)
Di Atas HargaPasar
Transactional/Klerikal
Panjang/Rumit
Jangka Pendek
Tinggi
Manual/BelumTerintegrasi
Procurement saja
Sedikit/Konsolidasi
Harga Pasar/Lebih Murah
Strategik
Sederhana
Jangka Panjang
Rendah
E-ProcTerintegrasi
(SCM)
Procure-to-Pay
Terima KasihKONSULTASI.LKPP.GO.ID
DIREKTUR ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH II
PROBITY ADVICE PENGADAAN B/J
Latar Belakang3
Latar Belakang2
TREN PENGUMUMAN PELELANGAN/SELEKSI PADA K/L/D/I
Latar Belakang3
Pola Pikir Masalah
Tidak Menghasilkan Best Value For Money Partisipasi Pelaku Usaha Rendah Terjadi Permasalahan Hukum (Persaingan Usaha,
Pidana, dll) Terdapat Pengaduan (Penyimpangan Prosedur,
KKN, Persaingan Usaha Tidka Sehat)
IMPLEMENTASI PROBITY ADVICE
Belanja pemerintah melalui pengadaan meningkat
Kompleksitas meningkat
Sarat Kepentingan
DAMPAKBerkurangnya kepercayaan masyarakat atas layanan publik dari pemerintah
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERANCAM
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Layak Sesuai Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Tujuan
Definisi
Probity adalah tindakan/perbuatan yang menerapkan prinsip kejujuran, integritas dan kebenaran
Probity Advice adalah pemberian pendapat/advice pada tiap tahapan pengadaan yang menerapkan prinsip probity sekaligus mitigasi risikoTim Advisor adalah Tim yang berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang ditugaskan oleh LKPP untuk melakukan pobity advice dalam pengadaan
Advisee adalah pihak yang diberikan layanan probity advice(PA/KPA, PPK, POKJA ULP dan PPHP)
MITIGASI RISIKO
Probity Advice Dalam Pengadaan
PENGADAAN B/JPENGADAAN B/J
PERENCANAAN
PERENCANAAN
PERSIAPAN
PERSIAPAN
PEMILIHA
N
PEMILIHA
N
SERAH
TERIMA
SERAH
TERIMA
Value for Money
Transparan, Terbuka, Adil,
Bersaing
Akuntabel
Bebas Konflik Kepentingan
PENGADAAN YANG
KREDIBEL
PENGADAAN YANG
KREDIBEL
PROBITY ADVICE PADA TIAP TAHAPAN PENGADAAN
PROBITY ADVICE PADA TIAP TAHAPAN PENGADAAN
PELAKSANAA
N
PELAKSANAA
N
Kriteria Paket
Syarat Advisor
PERSONAL
PERSONAL
1. Independen dan objektif. 2. Memiliki integritas yang tinggi. 3. Tidak memiliki benturan
kepentingan. 4. Memiliki kompetensi profesional
dan kehati-hatian dalam melaksanakan penugasan.
5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dlm pengadaan barang jasa.
6. Memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi.
7. Memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai.
8. Mampu menyimpan rahasia. 9. Memiliki disiplin dan tanggung
jawab dtinggi. 10.Mampu mengambil
keputusan dan bertindaktegas.
11.Bersedia menandatangani Pakta Integritas.
FORMALFORMAL
1. Berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1).
2. Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam pengadaan bang/jasa pemerintah
Tugas dan tanggung jawab Advisor
Tugas dan Tanggung Jawab Advisee
Pelaksanaan Probity
Probity Advice dan Audit
Probity Audit
Probity Audit
Probity AdviceProbity Advice
Terima kasihDirektorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian SanggahSME Tower – Lantai 7
Jln. Jend Gatot Subroto Kav.94 – Jakarta Selatan 12780Tel/Fax [email protected]
ALUR PENANGANAN PENGADUANDIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN
HUKUM
Complaint Reporting Flow
Masyarakat/LSM/Penyedia
ASN (WBS)
e-Pengaduan/Manual/ WBS
Telaah
Kriteria
Mentah
SetengahMatang
Matang
Determination Criteria
Mentah
• Tidak Terkait Pengadaan
• Keluhan• Tidak Ada Bukti
Setengah Matang
•Belum FHO•Pelanggaran Administrasi•Ada indikasi Persekongkolan dan/atau KKN•Ada indikasi Suap/gratifikasi, blm cukup bukti•Perlu tambahan bukti
Matang
• Sudah FHO• Ada 2 alat bukti• Terjadi
persekongkolan dan/atau KKN
Raw Workflow Handle
Konfirmasi
Permintaan
Bukti
Penutupan
Pengaduan
Mentah
Half Maturity Workflow Handle
Pelanggaran
Administratif
PanellingMelibatkan
Ahli
PembuatanSaran
Perbaikan
KirimKe APIP
Diperingatkan
Monitoring
Selesai
Y
T
TidakAda
Ada
SetengahMatang
ProyekStrategis ?
UpayaPerbaikan
Strategic Determination Project
Diatas100 M
MerupakanProyek
StrategisNasional
PerhatianMasyarakat
Half Maturity Workflow Handle
Kirim keAPIP/LSM
LaporAPH
Selesai
Indik
asi
Suap /
Gra
tifika
si
SetengahMatang
Terbukti?
PanelingMelibatkan
Ahli
Half Maturity Workflow Handle
PanelingMelibatk
anAhli
SaranPerbaik
an
Kirim ke
APIP
Monitoring
Lapor APH
Selesai
Y
T
T
Y
Indik
asi
Pers
eko
ngko
lan /
KK
N SetengahMatang
Kirim keAPIP/LSM
Terbukti?
Perbaikan?
Maturity Workflow Handle
Matang
PanelMelibatk
anAhli
Lapor APH
Follow Up to APH (after report)
Pemberian
KeteranganAhli
Monitoring
Kasus
Lapor APH
Putusan
Anotasi
LAYANAN PENYELESAIAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAKSENGKETA KONTRAK
PENGADAN BARANG/JASA PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAHPEMERINTAH
DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
Sejarah
KEPALALEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTIBIDANG PENGEMB. STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIS UTAMA
DIREKTORAT
DEPUTIBIDANG MONEV DAN
PENGEMB.ANGAN SISTEM INFORMASI
DEPUTIBIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SDM
DEPUTIBIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORATDIREKTORAT
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.
LKPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 pada tanggal 6 Desember 2007.
Pemilihan Serah Terima
Pelaksanaan
Sengketa PerdataSengketa Perdata
Sengketa TUNSengketa TUN
Sengketa KPPUSengketa KPPU
PidanaPidana
Permasalahan Kontrak
* Data Tahun 2016
Latar Belakang
MANFAAT MANFAAT LAYANAN PENYELESAIAN LAYANAN PENYELESAIAN
SENGKETA SENGKETA
Penyelesaian sengketa PBJ lebih cepat, efektif dan efisien karena BPS PBJ hanya menangani sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keputusan atas sengketa lebih akurat karena majelis terdiri dari ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Memberikan gairah bagi Penyedia barang/jasa untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena keputusan yang dihasilkan lebih memberikan kepastian hukum.
Terwujudnya iklim pengadaan barang/jasa pemerintah yang jauh lebih baik karena terbentuknya kompetisi yang semakin baik sebagai akibat dari semakin banyaknya Penyedia yang berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETALAYANAN PENYELESAIAN SENGKETAPENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAHPEMERINTAH
PermohonanStakeholder LKPP mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa disertai dengan
berkas-berkasnya
Verifikasi Setiap permohonan yang masuk
dilakukan verivikasi terhadap berkas kelengkapannya. Jika kurang
lengkap, pemohon diminta untuk melengkapi
Evaluasi dan KonfirmasiSekretariat melakukan evaluasi
terhadap permohonan yang masuk dan mengkonfirmasi permohonan penyelesaian
sengketa
Pemilihan atau Penunjukan Pihak Ketiga
Para pihak yang bersengketa diminta untuk memilih pihak
ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa
Proses Penyelesaian Sengketa
Proses penyelesaian sengketa bertahap dimulai dari Mediasi,
Konsiliasi, dan Arbitrase
Hasil PenyelesaianPara pihak mencapai hasil penyelesaian
sengketa
1
2
34
5 6
BISNIS PROSES UMUM
Tahapan Bisnis Proses
Deskripsi Singkat Pelaksana
Permohonan 1. Salah satu/para pihak mengajukan permohonan ke LPS;
2. Mengambil formulis permohonan;3. Disertakan dokumen/berkas kelegkapan.
1. Tim Administrasi Umum;
2. Tim Administrasi Perkara.
Verifikasi Kelengkapan Dokumen. Tim administrasi Perkara
Evaluasi dan Konfirmasi
1. Evaluasi dokumen yang telah diinput para pihak dengan database di LKPP;
2. Klarifikasi para pihak (jika dimungkinkan);3. Evaluasi apakah termasuk sengketa yang
dikecualikan.4. Seberapa besar tingkatan besaran kasus
(apakah kasus yang memiliki kompleksitas tinggi atau tidak)
1. Tim administrasi Perkara;
2. Persetujuan oleh Sekretaris Layanan.
Pemilihan atau Penunjukan Pihak Ketiga
1. Para pihak mengusulkan calon mediator, konsiliator, atau arbiter yang terdaftar;
2. Bila tidak ada kesepakatan, Sekretaris Layanan menunjuk;
1. Pengusulan Para Pihak;2. Persetujuan Sekretaris
Layanan.
Proses Penyelesaian Sengketa
1. Proses terdiri dari Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase;
2. Bertahap, dengan diawali tahap Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.
1. Tim administrasi perkara;
2. Mediator/Konsiliator/Arbiter;
3. Persetujuan Sekretaris Layanan.
Hasil Penyelesaian 1. Kesepakatan Para Pihak (Akta Perdamaian);2. Putusan Arbitrase.
Diserahkan kepada Para Pihak, dengan mengedepankan prinsip kesepakatan
Sistem Informasi Elektronik Layanan Penyelesaian Sengketa
(SIELSA)
Sistem Informasi Elektronik Sistem Informasi Elektronik Layanan Penyelesaian Sengketa Layanan Penyelesaian Sengketa
(SIELSA)(SIELSA)• Paperless;• Dapat memonitoring tahapan pengajuan kasus;• Akses dimanapun dan Kapanpun;• Waktu lebih cepat untuk mengakses;• Layanan terintergritas dengan PORTAL DEPUTI 4;• Sedang dalam pengembangan atas terintergritasinya dengan
kode pengadaan melalui E-Katalog, Lelang, Pengadaan Langsung;• Dapat mengetahui data sengketa di LPS PBJP;• Sinergi dengan para pihak;• Dalam pengembangan pembuatan aplikasi SIELSA dapat
diakses di Android.
MEDIASIMEDIASI
Pemohon
Administrasi Umum (Verifikat
or)
Administrasi
Perkara (Evaluator
)
Sekretaris
Layanan
Pemohon
Mediator 1
Mediator 2
Mediator 3
Mediator 2
Akta Perdamaian
Tidak Sepakat
Didaftarkan Ke PN
11 22 33 44 55
6
77
KONSILIAKONSILIASISI
Sekretaris Layanan
Pemohon
Konsilator 1
Konsiliator 2
Konsiliator 3
Konsiliator 3
Akta Perdamaian
MediasiTidak
Sepakat
Didaftarkan Ke PN
11
KonsiliasiTidak
Sepakat
22 33
44
55
ARBITRAARBITRASESE
Sekretaris Layanan memilih
diselesaikan melalui Arbiter
Tunggal atau Majelis Arbiter
KonsiliasiTidak
Sepakat
11
22
Arbiter TunggalDipilih oleh Pemohon & Termohon
Majelis Arbiter1.Arbiter 1 dipilih oleh Pemohon2.Arbiter 2 dipilih oleh Termohon
3.Ketua Arbiter dipilih oleh Arbiter 1 dan 2
33
33
44 55
Arbiter 1
Arbiter 2
Arbiter 3
www.sielsa.lkpp.go.idwww.sielsa.lkpp.go.idKontak:
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Gedung LKPP Lt. 3, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
Telpon (021) 29912450 ext. 0343
Email: [email protected]
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
