MANAJEMEN PEMILU DIINDONESIA

AHSANUL MINAN

Pemerhati Pemilu

ELEMEN KUNCI DALAM PEMILU

•Winner takes all

•Suara partai yang dihitung, calon terpilih berdasarkannomor urut

•Suara Partai dan calonmenentukan perolehan kursi, suara calon menentukan calonterpilih

•Memilih kandidat

•Memilih Partai

•Memilih Partai danKandidat

•Calon tunggal(mayoritarian)

•Sistem proporsionaltertutup

•Sistem proporsionalterbuka

•Kepartaian Tunggal

•Kepartaian Sederhana

•Multi-partai

SistemKepartaian

SistemPencalonan

SistemPenghitungan

Suara

SistemPemberian

Suara KelembagaanPenyelenggara

PemiluSistem

PendaftaranPemilih

SistemPenentuan

Daerah Pemilihan

PERKEMBANGAN SISTEM PEMILU DI INDONESIASebuah Perjalanan Panjang Pencarian Sistem Pemilu Yang Kompatibel dengan Karakter Politik Indonesia

SELAYANG PANDANG SEJARAH PEMILU DI INDONESIA (1)

SELAYANG PANDANG SEJARAH PEMILU DI INDONESIA (2)

SELAYANG PANDANG SEJARAH PEMILU DI INDONESIA (3)

SELAYANG PANDANG SEJARAH PEMILU DI INDONESIA (4)

PERBANDINGAN SISTEM PEMILU 2009 DAN 2014PEMILU 2009NO ASPEK KETERANGAN

1 Sistem Kepartaian Multipartai ekstrem

2 Jenis Pemilu 1. Pemilu Anggota DPR dan DPD2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden3. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3 Peserta Pemilu 1. Partai Politik (Pemilu DPR) dan Perseorangan(DPD)

2. Perseorangan dengan Syarat dicalonkan olehPartai Politik (Pilpres dan Pilkada)

4 Jumlah Peserta Pemilu 38 Partai Politik (DPR), ….. Calon Anggota DPD3 Pasangan Calon Presiden & Wapres

5 Sistem Pendaftaran Pemilih Stelsel Pasif (KPU mendorong pemilih untuk secaraaktif mendaftarkan diri sebagai pemilih)

6 Sistem Penghitungan Suara Pembagian Kursi DPR RI dilakukan dalam 4 Tahap (di tingkat dapil dan supra-dapil/provinsi)Pembagian Kursi DPRD dilakukan dalam 2 Tahap (kursidibagi habis di tingkat Dapil)

7 Kelembagaan PenyelenggaraPemilu

• KPU sebagai Penyelenggara Pemilu• Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu: Di tingkat Pusat

bersifat permanen, di tingkat daerah bersifat adhoc

PEMILU 2014NO ASPEK KETERANGAN

1 Sistem Kepartaian Multipartai ekstrem

2 Jenis Pemilu 1. Pemilu Anggota DPR dan DPD2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden3. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3 Peserta Pemilu 1. Partai Politik (Pemilu DPR) dan Perseorangan(DPD)

2. Perseorangan dengan Syarat dicalonkan olehPartai Politik (Pilpres dan Pilkada)

4 Jumlah Peserta Pemilu 48 Partai Politik (DPR), 945 Calon Anggota DPD2 Pasangan Calon Presiden & Wapres

5 Sistem Pendaftaran Pemilih Stelsel Aktif (KPU aktif mendaftar pemilih)

6 Sistem Penghitungan Suara Pembagian Kursi DPR RI dilakukan dalam 2 Tahap(kursi dibagi habis di tingkat Dapil)Pembagian Kursi DPRD dilakukan dalam 2 Tahap (kursidibagi habis di tingkat Dapil)

7 Kelembagaan PenyelenggaraPemilu

• KPU sebagai Penyelenggara Pemilu• Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu: Di tingkat Pusat

& Provinsi bersifat permanen, di tingkatKabupaten-Desa bersifat adhoc

DINAMIKA PENGAWASAN PEMILU

Pemilu 1987-1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014

Salah satu keunikan dalam manajemen Pemilu di Indonesia adalah system pengawasan pemilu. Apabila di Negara-Negara lain pada umumnyapengawasan pemilu dilakukan oleh masyarakat dan peserta pemilu, maka di Indonesia, pengawasan pemilu dilakukan oleh lembaga yang secarakhusus bertugas melakukan pengawasan pemilu. Faktor distrust terhadap peserta pemilu dan KPU disinyalir menjadi penyebab dibuatnyapengaturan tentang kelembagaan yang secara khusus melakukan pengawasan pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia berbeda denganPemantau, karena di samping memiliki fungsi pengawasan, juga memiliki fungsi penegakan hokum pemilu (meskipun dalam konteks kewenanganterbatas)

1. Kelembagaan Pengawas Pemiludibentuk dari tingkat Pusathingga kecamatan, bersifatkepanitiaan (adhoc).

2. Keanggotaan terdiri atas unsurPemerintah dan PerwakilanPartai Politik

3. Kewenangannya melakukanpengawasan pemilu danmenyelesaikan pelanggaranpemilu

1. Kelembagaan Pengawas Pemiludibentuk oleh Lembaga Peradilan (MA di tingkat Pusat, Pengadilan Tinggi di Tingkat Provinsi, dan Pengadilan Negeridi tingkat Kabupaten hingga kecamatan), bersifat kepanitiaan (adhoc).

2. Keanggotaan terdiri atas unsurkepolisian, kejaksaan, akademisi, tokohmasyarakat, dan pers

3. Kewenangannya melakukanpengawasan pemilu dan menyelesaikanpelanggaran pemilu .

4. Pelanggaran pidana diselesaikan olehPengadilan

5. Pelanggaran administrasi diselesaikanoleh KPU

6. Sengketa Pemilu diselesaikan olehPanwaslu

1. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkatPusat dibentuk Pemerintah dan DPR, bersifat permanen.

2. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkatprovinsi-Desa dibentuk Bawaslu secaraberjenjang, bersifat adhoc.

3. Keanggotaan terdiri atas unsur tokohmasyarakat

4. Kewenangannya melakukanpengawasan pemilu danmenyelesaikan pelanggaran pemilu .

5. Pelanggaran pidana diselesaikan olehPengadilan

6. Pelanggaran administrasi diselesaikanoleh KPU

7. Sengketa Pemilu diselesaikan olehPanwaslu

1. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkatPusat dibentuk Pemerintah dan DPR, bersifat permanen.

2. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkatprovinsi dibentuk Bawaslu secara, bersifat permanen.

3. Kelembagaan Pengawas Pemilu tingkatKabupaten-Desa dibentuk Bawaslusecara berjenjang, bersifat adhoc.

4. Keanggotaan terdiri atas unsur tokohmasyarakat

5. Kewenangannya melakukanpengawasan pemilu dan menyelesaikanpelanggaran pemilu .

6. Pelanggaran pidana diselesaikan olehPengadilan

7. Pelanggaran administrasi diselesaikanoleh KPU

8. Sengketa Pemilu diselesaikan olehPanwaslu

9. Penambahan kewenagan peyelesaiansengketa Tata Usaha Negara Pemilu

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MANAJEMEN PEMILU DI INDONESIA

KELEBIHANKelembagaan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah

mengalami penguatan eksistensi dan peran, baik dari sisiindependensi, kewenangan, maupun system pengendalian etika.

Sistem kepartaian telah mulai menemukan bentuknya menjadisystem kepartaian sederhana moderat. System penyederhanaan

partai melalui pengetatan syarat pembentukan partai danpenerapan parliamentary threshold telah dapat diterapkan

Sistem penyelesaian keberatan atas hasil pemilu melalui MahkamahKonsitusi telah berjalan dan diakui sehingga dapat menjadi

katalisator konflik

KEKURANGAN

Beberapa aspek teknis manajerial pemilu (system pendaftaran pemilih, system distribusi logistic pemilu, system perekaman hasil penghitungansuara) masih belum memadai dan perlu disempurnakan. Daya dukungteknologi informasi sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan

system ini.

Sistem organisasi penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc, dan tanpadisertai system manajemen SDM yang baik, menyebabkan lemahnya

kinerja organisasi. Komisioner yang selalu berganti tanpa disertai system pengembangan kapasitas yang kuat, menyebabkan isu penguasaan

kapasitas teknis kepemiluan selalu menjadi kendala.

Masih terdapat “kebiasaan” yang tidak sehat di kalangan parlemen dan pemerintah untuk selalu melakukan perubahan Undang-undang Pemilu

setiap 5 tahun, tanpa disertai grand design pengembangan system pemilu yang jelas. Akibatnya perubahan rutin lebih cenderung bersifat tambal

sulam dan reaksioner

TANTANGAN PELEMBAGAAN MANAJEMEN PEMILU DI INDONESIA DI MASA MENDATANG

Menemukan formula penentuan alokasi kursi di daerah pemilihan (seat allocation) secara lebih proporsional

Menemukan formula penghitungan perolehan kursi yang lebihmencerminkan hasil pemilu yang proposional

Memperbaiki dan menyempurnakan system penegakan hokum (electoral legal framework), sehingga dapat lebih terintegrasi, efektif, dan efisien

Merumuskan system pengelolaan daftar pemilih yang kredibel

LESSON LEARNT

LingkunganPolitik

• Selalu memberi pengaruh warna terhadap system kepartaian maupun system pemilu yang hendakditerapkan

• Tak jarang dapat menjadi ancaman terhadap independensi dan professionalitas lembaga penyelenggarapemilu, terutama jika undang-undang pemilu selalu direvisi secara rutin setiap menjelang pemilu

Grand design

• Grand design system pemilu perlu dimiliki oleh setiap Negara, untuk memberi arah jalan perbaikansystem pemilu.

• Ketiadaan gran design system pemilu akan menyebabkan proses revisi kerangka system dan kerangkahokum pemilu menjadi bersifat reaksioner dan parsial

Kelembagaan

• Kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen dan professional sangat diperlukan untukmengawal proses pelaksanaan pemilu secara demokratis dan kredibel

• Kelembagaan penyelenggara pemilu di Negara yang berada dalam situasi transisi demokrasi dapatmempertimbangkan model di Indonesia, dimana terdapat KPU-Bawaslu-DKPP, ditambah lembagapenegak hokum terkait. Konfigurasi ini dapat menghasilkan proses saling control yang pada akhirnyamenumbuhkan kepercayaan public dan peserta pemilu terhadap integritas penyelenggara pemilu.

TERIMA KASIH