Transfer Pricing Ilustrasi

PAJAK

INTERNASIONAL

Presented by:

Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.

081 357 822 744

0819- 13200 364

(Home) 022-8888 6851

08888299629

022-61567822

08889438080

[email protected]

[email protected]

Lecturer n’ Chartered Accountant

Tax Instructor / Accounting Trainer

Registered Tax Consultants / Tax Adviser

Accounting Service & Management Advisory

Writer Instructor Lecturer

1

TRANSFER PRICING

DALAM PERPAJAKAN

Oleh:

Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak, CA., BKP.

Tax • Accounting • Advisory

Outline • Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

(Arm’s Length Principle)

• Konsep Hubungan Istimewa

• Penerapan Arm’s Length Principle

a. Jenis transaksi

b. Transfer Pricing Methods

c. Harga Wajar/Laba Wajar

• Kewajiban Menyusun TP Documentation

• Kewenangan Direktur Jenderal Pajak

• Hak Wajib Pajak (MAP dan APA)

Definisi Transfer Pricing

Pengalokasian laba untuk tujuan perpajakan dan

tujuan-tujuan lainnya antar bagian-bagian grup

perusahaan afiliasi atau multinasional.

Umum

Menurut PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011 :

Transfer Pricing adalah Penentuan harga dalam

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa

Pajak

Kepentingan DJP

• Wajib Pajak tidak menggunakan Penetapan Harga Transfer (transfer pricing) sebagai sarana untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia

• Wajib Pajak menggunakan prinsip kewajaran (arm’s length principle), yang merupakan konsensus internasional, dalam penetapan harga transfer (transfer pricing) transaksi afiliasinya

Wajib Pajak tidak terindikasi

melakukan TP abuse

1. WP menerapkan prinsip kewajaran dan

kelaziman usaha (arm’s length principle) dalam

penetapan harga transfer (transfer pricing)

2. WP memiliki dan dapat menunjukkan proses

dan dokumentasi dari proses penetapan harga

transfer yang mengaplikasikan prinsip

kewajaran

3. Melaporkan transaksi afiliasinya dalam SPT

Tahunan PPh

• First level ▫ Second level

Third level

Fourth level

1996 & prior 1997/ 1998 1999/ 2000 2001/ 2002 2003/2004

Italy New Zealand

Mexico Korea France

Czech Republic Spain

Australia South Africa

USA

China Slovakia

Brazil Italy

New Zealand Mexico Korea France



USA

Germany Kazakhstan

Russia Denmark Belgium

Venezuela Argentina Canada

UK China

Slovakia Brazil Italy




USA

Thailand Portugal Poland

Peru India

Netherlands Germany

Kazakhstan Russia

Denmark Belgium


UK China





USA

Hungary Colombia Malaysia Thailand Portugal Poland

Peru India

Netherlands Germany

Kazakhstan Russia

Denmark Belgium


UK China





USA

Arm’s Length Principle

Kewajaran dan Kelaziman Usaha Arm’s Length Principle (PER-43/PJ/2010, Pasal 1 ayat (6)) • prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam

transaksi yang dilakukan antara: ▫ pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan ▫ kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak

yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding,

• maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding .

Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Update PER-32/PJ/2011 pasal 3 ayat (3)

• Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s

Length Principle/ALP) mendasarkan pada norma

bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan

oleh pihak-piihak yang tidak mempunyai Hubungan

Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga

transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang

wajar (Fair Market Value/FMV)

ARM’S LENGTH PRINCIPLE

• Harga dan laba sama dengan harga dan laba transaksi independen (untuk kondisi dan transaksi sejenis);

• Harga dan laba berbeda, dan nilai dari beda harga dan laba sama dengan nilai dari beda kondisi (untuk kondisi dan transaksi yang tidak sejenis)

Nilai transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa disebut wajar bila:

Kelaziman Usaha (1)

• Penilaian atas kelaziman usaha suatu transaksi dilakukan berdasarkan tinjauan ekonomis mengenai kondisi dan syarat dari suatu transaksi dan kondisi WP yang melakukan transaksi dibandingkan dengan kondisi dan syarat ekonomis dari sektor usaha WP yang di dalamnya tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terkait cara WP melakukan kegiatan usaha dan hasil dari melakukan kegiatan usahanya.

Kelaziman Usaha (2)

• Suatu transaksi disebut dengan transaksi yang dilakukan dengan kondisi dan syarat yang lazim serta dengan nilai yang lazim apabila the PLI and the conditions of the related party transaction, economically realistic dibandingkan dengan PLI dan kondisi sektor usahanya

• Dalam praktek internasional, prinsip kelaziman usaha digunakan sebagai salah satu faktor untuk menentukan kasus yang akan diteliti (review) dan/atau diperiksa kewajarannya.

Konsep Hubungan Istimewa

Pasal 18 ayat (3) UU PPh • Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk

menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Hubungan Istimewa (1) Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan modal

langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

WP menguasai WP lainnya atau dua atau lebih WP berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Menurut PER-43/PJ/2010

Pasal 2 Undang-Undang PPN

(1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan

istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga

pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak itu dilakukan.

(2) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap

ada apabila :

a) dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada

dibawah pemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau

b) Pengusaha yang satu menyertakan modal 25% (dua puluh lima

persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha yang lain,

atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya

sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak

atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih

yang disebut terakhir.

Hubungan Istimewa (2) Menurut PER-43/PJ/2010

HUBUNGAN ISTIMEWA (1)

Hubungan antara A dan B merupakan hubungan istimewa.

PT B

PT A

Penyertaan 25%

atau Lebih


PT A

PT B

PT C PT D

Hubungan antara A, B, C, dan D adalah hubungan

Istimewa

Penyertaan 50% atau Lebih

Penyertaan 50% atau Lebih


PT K

PT L PT M

Hubungan antara K, L, dan M merupakan hubungan istimewa

Penguasaan melalui management; satu pihak dikuasai (tergantung)

oleh pihak lain dalam hal management

Penguasaan melalui teknologi; satu pihak dikuasai (tergantung)

oleh pihak lain dalam hal teknologi

Penguasaan melalui management atau teknologi

Hubungan Darah atau Perkawinan :

Yaitu hubungan istimewa karena terdapat hubungan keluarga baik sedarah

maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu

derajad.

• Sedarah lurus satu derajad adalah ; ayah, ibu, dan anak.

• Sedarah kesamping satu derajad ; saudara (kandung, seayah, atau seibu).

• Semenda lurus satu derajad ; mertua dengan menantu atau orang tua

dengan anak tiri.

• Semenda ke samping satu derajad ; ipar.

• Apabila antara suami dan istri dilakukan perjanjian pemisahan harta dan

penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa.

Penerapan

Arm’s Length Principle

Langkah-langkah Penerapan Arm’s ALP

(PER-43/PJ/2010, Pasal 3 ayat (2))

• Melakukan analisa kesebandingan dan menentukan

harga pembanding

• Menentukan metode penentuan harga transfer (TP

Method) yang tepat

• Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

berdasarkan hasil analisa kesebandingan dan metode

penentuan harga WP dengan pihak yang mempunyai

hubungan istimewa

• Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan

harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan pajak yang berlaku

Transaksi TP yang didokumentasikan

PER-43/PJ/2011 pasal 2 ayat (1)

• Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan

pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa .

PER-32/PJ/2011 pasal 2 ayat (1)

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk

Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) atas

transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri

atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib

Pajak Luar Negeri diluar Indonesia



1. penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud;

2. sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud ;

3. penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa;

4. alokasi biaya ; dan

5. penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud



Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

a. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;

b. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau

c. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Miga



• Transaksi yang nilainya lebih dari Rp 10 juta (pasal 3

ayat (3))

Hal ini merupakan penerapan konsep “safe harbour”

a statutory provision that applies to a given category

of taxpayers and that relieves eligible taxpayers from

certain obligations compliance relief, certainty,

administrative simplicity

Update nilai yang diuji berdasarkan PER-32/PJ/2011

• Transaksi yang nilai seluruh transaksi untuk setiap

lawan transaksi ≥ Rp 10 milyar (pasal 3 ayat (4))

Analisa Kesebandingan (1)

• analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat

Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang

dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang

mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan

dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara

pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa,

dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi

dalam kedua jenis transaksi dimaksud .


(Pasal 4) a. Pengertian “sebanding” (comparable):

1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan

yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang

diperbandingkan; atau

2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan

penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material

atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga

atau laba;

b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal (internal comparable)

dan Data Pembanding Eksternal (external comparable) dengan

tingkat kesebandingan (comparability) yang sama, maka Wajib Pajak

wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan

Harga Wajar atau Laba Wajar


Pasal 4 ayat 1 huruf c – update PER-32/PJ/2011

c. dalam hal Data Pembanding Internal yang tersedia sebagaimana

dimaksud pada huruf b bersifat insidental, maka Data Pembanding

Internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang

bersifat insidental antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang

mempunyai Hubungan Istimewa


update PER-32/PJ/2011 Pasal 4A

Data Pembanding

Data Pembanding Internal dan Data Pembanding

Eksternal harus memenuhi faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi tingkat kesebandingan;

Dalam hal Data Pembanding Internal telah memenuhi

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat

kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak

diperlukan;

Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari

database komersial maupun database lainnya;


(Pasal 5)

• Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan:

a. Karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta

tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa;

b. Fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi:

c. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian;

d. Keadaan ekonomi;

e. Strategi usaha.

Analisis atas karakteristik barang/jasa

(Pasal 6)

• Menganalisis karakteristik barang berwujud:

a. Ciri-ciri fisik barang

b. Kualitas barang

c. Daya tahan barang

d. Tingkat ketersediaan barang, dan

e. Jumlah penawaran barang

Analisis atas karakteristik barang/jasa

(Pasal 6) • Analisis karakteristik barang tidak berwujud:

a. Jenis transaksi

b. Jenis barang tidak berwujud yang diserahkan

c. Jangka waktu dan tingkat perlindungan yang

diberikan, dan

d. Potensi manfaat yang dapat diperoleh dari

penggunaan barang tidak berwujud tersebut

Analisis atas karakteristik jasa • Analisis karakteristik jasa (Pasal 6):

a. sifat dan jenis jasa ; dan b. cakupan pemberian jasa

• Menilai kewajaran dan kelaziman transaksi jasa:

a. Existence / penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;

b. Economic benefit / terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan

c. Arm’s length value / nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya

Analisis fungsi pasal 7 (update PER-32/PJ/2011)

Melakukan analisis fungsi:

a. struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha serta manajemen mata rantai (industry value chain) kelompok usaha

b. fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik utama perusahaan seperti jasa maklon (toll manufacturing), manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas (contract manufacturing), dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh (fully fledge manufacturing)

c. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi

d. risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan

Analisis ketentuan dalam kontrak/perjanjian

pasal 8 (update PER-32/PJ/2011)

• Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis.

• Dalam hal tidak terdapat dokumen tertulis, hubungan kontrak para pihak dapat ditentukan dari peran/perilaku para pihak atau prinsip ekonomi, yang umumnya mengatur hubungan para pihak tersebut

Analisis keadaan ekonomi

Pasal 9 (update PER/32/PJ/2011)

• Analisis keadaan ekonomi diperlukan untuk

memperoleh tingkat kesebandingan dalam

pasar tempat beroperasinya para pihak yang

melakukan transaksi.



• Keadaan ekonomi yang diharuskan diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan pasar mencakup: a. Lokasi geografis

b. Luas pasar

c. Tingkat persaingan dalam pasar serta posisi antara penjual dan pembeli

d. Ketersediaan barang atau jasa pengganti

e. Tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun regional



• Keadaan ekonomi yang diharuskan diidentifikasi

untuk menentukan tingkat kesebandingan pasar

mencakup:

f. Daya beli konsumen

g. Sifat dan cakupan pemerintah dalam pasar

h. Biaya produksi termasuk biaya tanah, upah

tenaga kerja, dan modal; biaya transportasi; dan

tingkatan pasar

i. tanggal dan waktu transaksi; dan sebagainya

Analisis atas strategi usaha

(Pasal 10)

• Penilaian dan analisis atas strategi usaha harus

dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi

inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat

diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi

pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya,

yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai

Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak

mempunyai Hubungan Istimewa .

Comparability Analysis Matrix

No Factors Related Party Transactions

Non Related Party Transactions

Tax Payer

Related Party

Tax Payer

Non Related

Party

1 Characteristics of goods and services

2 Functions, Assets and Risks

3 Contractual Terms

4 Economic Circumstances

5 Business Strategies

Pembanding

• Transaksi antar pihak independen

atau

• Pihak independen yang melakukan transaksi

dengan pihak lain yang independen, yang

sebanding dengan pihak yang melakukan

transaksi afiliasi

Independent Customer USA

C D

B

A

Manufacturing Company Subsidiary/Sister

Company of “B”

INDONESIA COGS = 140

Sales/Marketing Company

shareholders/sister Company of “A”

Low Tax Rate Country

Permasalahan: Berapa harga pasar wajar untuk penyerahan barang dari “A” to “B”

FOB

FOB

FOB

200

150

190

Invoice and other monetary term’s

documents, usually send by post

PO + L/C

PO + Bank Transfer TT

Invoice and other monetary term’s

documents, usually send by post

Goods and non

monetary term’s

documents

CONTOH PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN

(Dalam Transaksi Penjualan Barang Berwujud)

HARGA PASAR WAJAR

UNTUK TRANSAKSI A B

Penentuan apakah harga transfer pada transaksi A-> B

merupakan harga yang wajar dibandingkan degan A->D

akan dipengaruhi hasil comparability analysis antara

transaksi A->B dengan transaksi A->D.

2 (DUA) KEMUNGKINAN PENDAPAT

Pendapat (1)

• Bila kondisi transaksi penjualan A->B sama dengan kondisi transaksi penjualan A->D, sedangkan harga kedua transaksi tersebut berbeda, maka dapat disebutkan bahwa harga transaksi A->B tidak wajar.

Pendapat (2)

• Bila kondisi transaksi penjualan A->B tidak sama dengan kondisi transaksi penjualan A->D, sedangkan harga kedua transaksi tersebut berbeda, maka terdapat kemungkinan bahwa harga transaksi A->B adalah harga wajar, sepanjang dapat ditunjukkan bahwa nilai dari beda kondisi transaksi tersebut setara dengan beda nilai harga jual kedua transaksi.

Berdasarkan prinsip kewajaran dan sebagai aplikasi

metode comparable uncontrolled price, terdapat 2

(dua) kemungkinan pendapat:

FAKTOR-FAKTOR KESEBANDINGAN

OECD Transfer Pricing Guidelines

• Karakteristik dari produk yang ditransaksikan

• Hasil analisis mengenai fungsi yang dilakukan, asset yang digunakan dan resiko bisnis yang melekat pada masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi

• Ketentuan kontrak antara A->B dan A->D

• Strategi bisnis perusahaan A dalam transaksi A->B dan A->D

• Keadaan ekonomi di mana A,B, C, dan D berdomisili

HUBUNGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN

DENGAN HASIL ANALISIS FUNGSIONAL

No

.

Fungsi yang Dilakukan “A” A->D

Transaksi

Independen

A->B

Transaksi

Hubungan

Istimewa

1. Product development and

ownership of trade marks and

names

X X

2. Material purchasing X X

3. Manufacturing X X

4. Storage and dispatch X X

5. Collection of payment X X

6. Marketing X

7. Selling and distribution X

8. Warranty X

HUBUNGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN

DENGAN HASIL ANALISIS FUNGSIONAL

No. Fungsi yang Dilakukan “A” A->D

Transaksi

Independen

A->B

Transaksi

Hubungan

Istimewa

1. Product development and

ownership of trade marks and

names

X X

2. Material purchasing X X

3. Manufacturing X X

4. Storage and dispatch X X

5. Collection of payment X X

6. Marketing X

7. Selling and distribution X

8. Warranty X

Beda fungsi

yg dilakukan

“A”

Sales price $190 Sales price $150

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN

BERDASARKAN HASIL ANALISIS KEWAJARAN

Bila nilai dari beda fungsi “A” dalam transaksi A->B

dan A->D, setara dengan USD 40/unit, maka transaksi A-

>B disebut wajar dibandingkan dengan A->D,

Sebaliknya, bila nilai dari beda fungsi tidak setara

dengan USD 40/unit, maka transaksi A->B disebut “tidak

wajar” dibandingkan dengan A->D.

METODE TRANSFER PRICING

Metode Transfer Pricing

update PER-32/PJ/2011 pasal 11

• Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropriate Method)

• Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterapkan adalah:

a. metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable uncontrolled price/CUP);

b. metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM);

c. metode biaya-plus (cost plus method/CPM); d. metode pembagian laba (profit split method/PSM); atau e. metode laba bersih transaksional (transactional net margin

method/TNMM)

Comparable Uncontrolled Price (CUP)

• Melakukan perbandingan pada tingkat harga secara

langsung.

• Jika kondisinya sebanding, maka harga kepada

hubungan istimewa harus sama dengan harga pada

pihak ketiga

Syarat:

• barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki

karakteristik yang identik

• kondisi transaksi yang dilakukan sebanding atau

dapat dilakukan penyesuaian sehingga kondisinya

menjadi sebanding

Contoh Kasus

• PT A dan B Ltd. ada hubungan istimewa:

PT A B Ltd. Barang/Jasa X

Harga Rp 2 Juta (fob destination)

• PT A dan C, Inc. tidak ada hubungan

istimewa;

PT A Barang/Jasa X

Harga Rp 2 Juta (fob shipping point)

C Inc.

Jika diketahui bahwa biaya transportasi dan asuransi dari PT A ke B Ltd

sebesar Rp 250.000, maka harga wajar dari PT A ke B Ltd (fob

destination) adalah Rp 2.250.000.

CUP Method

Resale Price Method • Melakukan perbandingan dengan cara mengurangkan harga

terhadap gross margin yang kemudian dibandingkan terhadap perusahaan lain pada industri sejenis

• Biasanya dilakukan pada barang yang diberikan nilai tambah yang tidak signifikan

Kondisi: • Tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi yang

dibandingkan, khususnya mengenai fungsi, meskipun barang/jasa yang diperjual belikan berbeda.

• Biasanya dilakukan pada perusahaan distribusi (yang tidak melakukan nilai tambah secara signifikan terhadap barang).

• Perusahaan yang diuji biasanya melakukan pembelian semua atau sebagian besar kepada hubungan istimewanya dan melakukan penjualan kepada pihak ketiga.

Contoh Kasus

• A Ltd. dan PT A ada hubungan istimewa;

A Ltd. PT A Barang X

Harga Rp 8 Jt per unit

• PT A dan PT B tidak ada hubungan istimewa;

PT A Barang X

Harga Rp 10 Jt per unit

PT B

Jika diketahui bahwa norma keuntungan kotor untuk usaha yang sama dengan PT A adalah 25%, maka harga jual wajar dari A Ltd. ke PT A atas barang X adalah Rp 7,5 Jt per unit.

Resale Price Method

Cost Plus Method • Melakukan perbandingan pada gross margin yang

didapatkan (yang dibandingkan adalah penambahan

dari costnya, apakah wajar atau tidak)

• Dilakukan pada barang yang mempunyai struktur

biaya yang sama atau dapat diketahui harga bahan

penyusunnya

Kondisi:

• Biasanya diaplikasikan pada barang setengah jadi, di

mana terdapat perjanjian joint-facility dan perjanjian

pembelian dan penjualan jangka panjang

• Transaksi ini secara normal dapat diaplikasikan pada

perspektif penyediaan jasa

Contoh Kasus

Profit Split Method • Mengidentifikasi total profit yang didapatkan dari seluruh

grup dari value chain perusahaan

• Membagi total profit tersebut sesuai dengan kontribusi dan

nilai ekonomis dari masing-masing perusahaan asosiasi

yang terkait

Kondisi:

• Diaplikasikan untuk perusahaan yang memiliki rantai usaha

atau dalam satu group rantai usaha

• Transaksi antara related parties sangat terkait satu sama

lain sehingga tidak dimungkinkan untuk kajian secara

terpisah.

• Terdapat intangible property yang unik antara related parties

sehingga sulit untuk menemukan pembanding.

Contoh Kasus

Transactional Net Margin Method (TNMM)

• TNMM mengidentifikasi net profit margin yang

dibandingkan dengan dasar nilai tertentu (biaya,

penjualan, atau aset)

• Misalnya dengan menggunakan return on sales atau

berry ratio (rasio gross margin dibagi dengan

operating expense)

Kondisi:

• Dapat digunakan jika perusahaan pembanding

memiliki FAR (function performed, asset used, dan

risk assumed) yang sama dengan perusahaan yang

diuji

Contoh Kasus

DIRECT vs INDIRECT

TRANSFER PRICING METHODOLOGY

P&L STATEMENT TP METHOD DESCRIPTION OF TP

METHODOLOGY

Sales (=Price) Most Direct Langsung menetapkan harga, tanpa

dipengaruhi unsur P&L lain

Cost of Sales

Gross Margin Direct Method Penetapan harga wajar dilakukan

berdasarkan gross margin wajar,

sehingga dalam penerapannya perlu

memperhatikan unsur COGS

Operating Expenses

Operating Income Indirect Method Penetapan harga wajar dilakukan

berdasarkan operating margin wajar,

sehingga dalam penerapannya perlu

memperhatikan unsur COGS dan

Operating Expenses

Konsep Single Price (1)

Konsep Harga atau Laba tunggal digunakan jika

Pembanding yang digunakan hanya berupa satu

data tunggal

• Transaksi dianggap wajar apabila harga /

margin dari transaksi hubungan istimewa sama

dengan atau lebih besar dibandingkan dengan

transaksi dengan pihak independen, faktor lain

dianggap telah sama (ceteris paribus)

Pasal 13 ayat 1 PER-43/PJ/2010: Penerapan Prinsip Kewajaran dan dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara WP dengan pihak yang mempunyai hubungan

istimewa

Konsep Single Price (2)

• PT A menjual barang kepada PT B (hubungan

istimewa) sebesar USD 100

• Data pembanding: PT A menjual barang kepada

PT C (pihak independen) sebesar USD 110

• Maka penjualan PT A kepada pihak hubungan

istimewanya dianggap tidak wajar karena:

▫ harga transfer kepada pihak hubungan istimewa

< harga transfer kepada pihak independen

Konsep Arm’s Length Range (1)

Konsep rentang harga atau laba wajar digunakan bila

terdapat beberapa data pembanding yang dipakai:

• Yang diterima sebagai arm’s length range adalah

rentangan antara kuartil pertama dan ketiga

• Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. transaksi atau data pembanding yang digunakan

dapat diandalkan dan sebanding

b. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang

memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal

tidak dapat dilakukan Pasal 13 ayat 1 PER-43/PJ/2010:

Penerapan Prinsip Kewajaran dan dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara WP dengan pihak yang mempunyai hubungan

istimewa

Konsep Arm’s Length Range (2) No Comparable Companies Weighted

Average

3 years

(%)

2009

(%)

2008

(%)

2007

(%)

1 PT A 0.04 0.70 -2.18 1.36

2 PT B 4.81 4.35 4.70 5.58

3 PT C 5.82 5.32 7.06 4.80

4 PT D 3.38 4.56 2.11 3.70

5 PT E 0.70 2.12 -0.86 1.06

6 PT F 2.27 2.61 2.47 1.31

7 PT G 6.89 3.09 6.51 10.03

Tested Company 4.77 5.17 6.10 2.99

Maximum 6.89 5.32 7.06 10.03

Upper Quartile (Q3) 5.31 4.46 5.60 5.19

Median (Q2) 3.38 3.09 2.47 3.70

Lower Quartile (Q1) 1.48 2.37 0.63 1.33

Minimum 0.04 0.70 -2.18 1.06

Harga Wajar/Laba Wajar

(Pasal 13) • Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-

metode Penentuan Harga Transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR) .

• Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : ▫ transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat

diandalkan; dan ▫ didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai

bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan.

HARGA WAJAR

Harga

wajar

transaksi

hubungan

istimewa

=

Harga

transaksi

independen

(–)

atau

(+)

Nilai Beda

Kondisi

Transaksi

LABA WAJAR

Laba

bersih

operasi

wajar

=

Laba bersih

operasi

transaksi

independen

(–)

atau

(+)

Nilai Beda Kondisi

Transaksi yang

mempengaruhi

laba bersih

operasi

FAKTOR-FAKTOR

PENYEBAB PERBEDAAN HARGA Dalam membandingkan harga harus memperhatkan kondisi yang

menyebabkan perbedaan harga, antara lain:

Pasar-pasar yang berbeda

secara geografis

Mata rantai penjualan dari produsen ke konsumen

Potongan harga dan potongan

kuantitas (diskon dan rabat)

Kualitas barang

Biaya transportasi

Asuransi

WEWENANG DIRJEN PAJAK

MELAKUKAN KOREKSI HARGA

Terdapat

hubungan

istimewa

Tidak terdapat

hubungan

istimewa

Harga Tidak

Wajar

Harga Wajar

Harga Tidak

Wajar

Harga Wajar

DJP

berwenang

melakukan

koreksi harga

DJP tidak

berwenang

melakukan

koreksi harga

Kewajiban Menyusun TP

Documentation

Kewajiban penyusunan

TP Documentation

• Pasal 18 ayat (1)

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan

buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan

peraturan pelaksanaannya.


Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang menjadi

dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman

Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa.

Kewajiban penyusunan TP Documentation

update PER-32/PJ/2011


Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam

melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu

set lampiran dari dokumen induk.


Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang

usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung

penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba

Wajar yang dipilih.

Dokumentasi TP (update PER-32/PJ/2011, Pasal 18 ayat (5))

Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan

oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup :

a. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha,

struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional

kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran Iingkungan

usaha;

b. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;

c. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang

diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-

ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha;

d. pembanding yang terpilih; dan

e. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau

Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak serta alasan penolakan

metode yang tidak dipilih.

Kewenangan

Direktur Jendral Pajak

KEWENANGAN DIRJEN PAJAK (1)

• Pasal 20 ayat (1): Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan

kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

• Pasal 20 ayat (2): Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan

pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak

• Pasal 20 ayat (3):

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.

KEWENANGAN DIRJEN PAJAK (2)

Pasal 20 ayat (4)

• Kewenangan Direktur Jenderal Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam

transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak

yang memiliki Hubungan Istimewa

Manfaat Penyusunan Transfer Pricing Documentation

Update PER-32/PJ/2011 - Pasal 21 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian

(correlative adjustment) terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian (primary adjustment) yang dilakukan oleh : a. Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan

dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya termasuk BUT yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak ; atau

b. otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak dalam negeri termasuk BUT di Indonesia .

(2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaian penghitungan pajaknya.

Penyesuaian oleh Dirjen Pajak

Hak-hak Wajib Pajak

HAK-HAK WAJIB PAJAK

• WP dapat mengajukan permohonan MAP

(Pasal 22)

• WP dapat mengajukan permohonan APA

(Pasal 23)

MAP

Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksinya.

APA (1)

• Pasal 18 (3a) UU PPh

• Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan

perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama

dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk

menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama

suatu periode tertentu dan mengawasi

pelaksanaannya serta melakukan renegoisasi

setelah periode tertentu tersebut berakhir

APA (2) update PER-32/PJ/2011 pasal 23

• Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

• Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh

APA (3)

• Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian

hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus

tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan

keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada

perusahaan dalam grup yang sama

• APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan

kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan

Wajib Pajak, atau

• APA dapat bersifat bilateral, yaitu kesepakan Direktur

Jenderal Pajak dan otoritas perpajakan negara lain yang

menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah

yuridiksinya

Case Study

• CUP Method

• RP Method

• Cost Plus Method

• Profit Split Method

• TNM Method

CUP Method • PT XYZ sells to ABC of India (unrelated) and to

MNO of UK (related) its CD players. The product is identical.

• The terms are one-year warranty for India and 6 months warranty for UK.

• The cost of one-year services is estimated as Rp 500/ per piece in India and UK.

• Sales to ABC is CIF and to MNO is FOB. (estimated CIF per piece to MNO is Rp 250)

• As the products are identical, warranty and insurance and freight will have to be normalised for comparison of both the prices.

• We have to determine the ALP on CUP basis for sales from XYZ to MNO.

CUP Method Calculation:

Particulars XYZ to ABC XYZ to MNO

(unrelated) (related)

Selling Price 5.000 4.000

Less: Cost of service 500 250

4.500 3.750

Add: Insurance &freight (actual) Nil 250

Normal comparable price 4.500 4.000

Arm’s Length Price 4.500

Transfer price charged to MNO 4.000

Shortage TP charged per piece 500

No. of pieces purchased by MNO 100.000

Total shortage income of MNO under CUP method 50.000.000

Resale Price Method

• PT A merupakan distributor obat yang mempunyai

lisensi penjualan obat tertentu di Indonesia. PT A

membeli obat dari related party Rp 11.000 per unit

dan menjualnya ke unrelated party.

• Harga jual obat ke unrelated party adalah Rp

14.000 per unit.

• Margin untuk obat tersebut didapat dari data pihak

ketiga adalah sebesar 40% dari harga jual.

• Tentukan harga beli yang wajar obat PT A ke

related party-nya?

Resale Price Method • Harga beli wajar = x

• % margin wajar = (14.000 – x) / 14.000

• 40% = (14.000 – x) / 14.000

• 5.600 = 14.000 - x

• x = 14.000 – 5.600

• x = 8.400

• Harga beli wajar = 8.400

• Harga beli transaksi yang terjadi = 11.000

• Koreksi atas harga beli = 2.600

Cost Plus Method

Arms Length Price under Cost Plus Method-

manufacturing

• Arm’s Length Price = Total cost of production +

Adjusted Gross Profit Mark-up.

Cost Plus Method • ABC merupakan perusahaan manufacturing yang

menjual finished goods-nya kepada XYZ (related) dan MN (unrelated)

• Berikut detail struktur biaya pembuatan finished goods per unit untuk barang yang dijual kepada XYZ dan MN:

XYZ Ltd. MN Ltd.

Selling Price 51.60 60.20 Direct Material 10.00 10.00 Direct Wages 15.00 15.00 Direct Expenses 10.00 10.00 Factory Overheads 5.00 5.00 Administrative Overheads 3.00 3.00

Gross Profit Mark-up 20% 40% Selling costs Nil 1.40 Distribution costs 4.20 2.00

• Hitung harga penjualan wajar kepada XYZ?

Illustration: ABC Ltd. transfers goods to XYZ Ltd. MN Ltd.

(Related party) (Comparable transaction) Cost of Production / unit Direct Material 10.00 10.00 Direct Wages 15.00 15.00 Direct Expenses 10.00 10.00 Prime Cost 35.00 35.00 Factory Overheads 5.00 5.00 Administrative Overheads 3.00 3.00 Cost of Production 43.00 43.00

Gross Profit Mark-up (@20%; @40%) 8.60 17.20 Selling Price 51.60 60.20 Gross Profit Mark-up % 20% 40% Gross Profit Mark-up 8.60 17.20 Less: Selling costs Nil 1.40 Less: Distribution costs 4.20 2.00 Adjusted GP Margin 4.40 13.80 Adjusted GP Margin % on cost 10.23% 32.09%

Adjusted GP Margin (comparable independent) 32,09%

Adjusted GP Margin (actual) 10,23%

Difference in GP Margin 21,86%

Actual cost of production per unit 43,00

Increased GP per unit (21,86% x 43,00) 9,40

Actual selling price 51,60

Arms Length Price per unit 61,00

Actual revenue booked for XYZ Ltd. (50.000 x 51.60) 2.580.000

Sales at ALP (50.000 x 61.00) 3.050.000

Increased income as per ALP under Cost Plus Method 470.000

Case untuk Profit Split Method

• Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk

memperkirakan pembagian profit:

▫ Residual profit split approach

Melalui dua tahap, yaitu: diproporsikan berdasarkan

fungsi dasar yang dilakukan oleh hubungan

istimewa, sisanya dialokasikan kembali dari sisa

laba/rugi sesuai dengan benchmark yang ada.

▫ Contribution analysis approach

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan nilai relatif

dari fungsi (misalnya: besarnya kontribusi yang

disumbangkan) yang dilakukan oleh masing-masing

pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang

terkait dengan transaksi yang sedang diuji

Contoh Kasus Penerapan

Profit Split Method (1) • X, Y, dan Z merupakan perusahaan yang ada di

negara yang berbeda-beda.

• X mendesain dan melakukan proses manufaktur

untuk komponen utama dari produk elektronik

berkualitas tinggi

• X menjualnya ke subsidiary-nya, Y

• Y melakukan proses lanjutan, mengembangkan dan

melakukan proses manufaktur sehingga produk

elektronik tersebut menjadi produk jadi

• Y kemudian mengekspornya ke Z, sebuah

perusahaan distributor independen


Profit Split Method (2)

X

Manufactures major component

Y

Manufactures final product

Z

Distributor independen

The trading accounts of X and Y are as

follows

X Y

Sales 100 300

Purchases 15 100

Manufacturing cost 20 35

Gross Profit 65 165

R&D 20 15

Other operating expenses 15 10

Net Profit 30 140


Profit Split Method (3) • Produk final dari transaksi tersebut merupakan

produk yang unik sehingga tidak ditemukan data

pembanding

• Namun, data riset yang dirilis pihak ketiga

menemukan beberapa perusahaan yang memiliki

fungsi sama dengan X dan Y, memproduksi produk

setengah jadi dan produk final

• Rata-rata mark-up untuk perusahaan independen

yang memiliki transaksi sama dengan X dan Y

adalah masing-masing 30% dan 20%

• Bagaimana pengujian transaksi tersebut?

Aplikasi Penerapan


• Pada transaksi ini, CUP method tidak dapat

digunakan karena adanya keunikan produk final

tersebut (tidak ada produk yang memiliki

karakteristik data yang sama atau mirip)

• Asumsinya, tidak ada data yang cukup untuk

menggunakan cost plus method

• Resale price method juga tidak tepat diterapkan

karena produk mengalami proses manufaktur yang

signifikan pada perusahaan Y (Resale price method

biasanya diterapkan pada perusahaan distribusi)

Aplikasi Penerapan

Profit Split Method (2) • Penerapan profit split method menggunakan

residual approach

Total Sales 300

Cost of goods sold (X) 35

Cost of goods sold (Y) – excluding

purchases

35

Gross profit 230

R&D 35

Other operating expenses 25

Net Profit 170

Step 1: residual analysis of the group profit

Calculation of total profit

Aplikasi Penerapan


i Basic return to X = 30% dari (COGS + Other operating

expenses)

= 30% x (35+15)

= 30% x 50

= 15

Calculation of basic return:

Mark up yang berasal dari benchmark data eksternal, kita guankan untuk melakukan perhitungan basic returns dari X dan Y

Aplikasi Penerapan


ii

= 20% of [(COGS – purchase price) + other operating expenses + arm’s length price]

= 20% (35 + 10 + TP)

= 9 + 0.2TP

ii. The calculation of basic return to Y has to take into account that COGS

for the comparable independent companies have included the purchase

price of the semi-finished product.

Since that is the transfer price for Y, the basic return for Y will be a function

of the transfer price, i.e.

Aplikasi Penerapan


Step 2: residual profit split:

Calculation of residual profit

Residual profit = net profit – [(Return to X) + (Return to Y)]

= 170 – (15 + 9 + 0.2TP)

= 146 – 0.2TP

Aplikasi Penerapan


X Y

R&D 20 15

Total R&D 35 35

R&D expenditure ratio 57% 43%

Calculation of residual profit split

For X = 57% of (146 – 0.2 TP) = 83.22 – 0.114 TP

For Y = 43% of (146 – 0.2 TP) = 62.78 – 0.086 TP

Kita asumsikan dalam kasus ini, R&D merupakan indikator

yang reliable untuk menilai kontribusi dari intangible asset,

metode residual profit akan dibagi berdasarkan

pengeluaran R&D yang dapat dijelaskan dalam tabel

berikut:

Aplikasi Penerapan


Net Profit for X

Basic return to X = 15

Residual return to X = 83.22 – 0.144 TP

Total net profit for X = 98.22 – 0.114TP

Net Profit for Y

Basic return to Y = 9 + 0.2 TP

Residual return to Y = 62.78 – 0.086 TP

Total net profit for Y = 71.78 + 0.114 TP

Aplikasi Penerapan


Adjustment for transfer price between X and Y

Sales price if X makes no profit = 100 – 30 = 70

Adjusted sales price (i.e. TP) = 70 + Adjusted net profit for X

= 70 + 98.22 – 0.114 TP = 168.22 – 0.114 TP

TP = 168.22/1.114 = 151

Aplikasi

Penerapan

Profit Split Method

(9)

Adjusted Net

Profit

X Y

Sales 100 300

Arm’s length

adjustment

51

Adjusted sales 151

Purchases 15 100

Adjustment 51

Adjusted purchases 151

Manufacturing cost 20 35

Gross profit 65 165

Adjusted gross profit 116 114

R&D 20 15

Other operating

expenses

15 10

Net Profit 30 140

Adjusted net profit 81 89

TNM Method

• PT ADC merupakan perusahaan manufaktur pembuatan bahan kimia yang sangat spesifik. Untuk mendukung kesuksesan usahanya, PT ADC memperoleh banyak intragroup service dari related party-nya, Z Corp di Jepang.

• Intragroup service antara lain: technical service, tehnical assistance, management fee, IT service yang sangat spesifik dan tidak ditemukan data pembandingnya, baik internal comparable maupun external comparable.

TNM Method

• Berikut income statement dari PT ADC:

Income Statement IDR

Sales 12,000,0000

COGS 70,000,000

Gross Profit 50,000,000

Operating expense 20,000,000

Operating profit 30,000,000

• PT BDE Tbk merupakan perusahaan yang kebetulan memiliki

karakteristik dan industri yang sama dengan PT ADC. Namun, PT

BDE Tbk memiliki produk unik dan berbeda dengan PT ADC.

Karena merupakan perusahaan listed, PT BDE Tbk dapat diakses

laporan keuangannnya. Dari data laporan keuangan tersebut, dapat

diketahui bahwa Operating Margin dari PT BDE Tbk adalah 22%.

• Lakukan pengujian dengan TNM Method untuk PT ADC!

TNM Method

• Operating margin:

Operating Margin PT ADC 25%

Operating Margin PT BDE,

Tbk

22%

Adjustment Operating margin PT ADC berada di

atas benchmark

(PT BDE, Tbk)

– in the arm’s length value –

Dalam praktek tidak cukup dengan satu pembanding. Pencarian

pembanding dapat menggunakan database, misalnya Oriana, Osiris,

dll.

Penyajian TNMM No Comparable Companies Weighted

Average

3 years

(%)

2009

(%)

2008

(%)

2007

(%)

1 PT A 0.04 0.70 -2.18 1.36

2 PT B 4.81 4.35 4.70 5.58

3 PT C 5.82 5.32 7.06 4.80

4 PT D 3.38 4.56 2.11 3.70

5 PT E 0.70 2.12 -0.86 1.06

6 PT F 2.27 2.61 2.47 1.31

7 PT G 6.89 3.09 6.51 10.03

Tested Company 4.77 5.17 6.10 2.99

Maximum 6.89 5.32 7.06 10.03

Upper Quartile (Q3) 5.31 4.46 5.60 5.19

Median (Q2) 3.38 3.09 2.47 3.70

Lower Quartile (Q1) 1.48 2.37 0.63 1.33

Minimum 0.04 0.70 -2.18 1.06

Semoga Sukses

111

112

Terima kasih

atas perhatiannya

Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak., CA., BKP.

112

Ilmu Pajak terus berkembang mengikuti perkembangan perekonomian global..............

terus belajar dan mengikuti perkembangannya adalah kunci untuk memahaminya

Terima Kasih

Date post:	24-Dec-2015
Category:	Documents
Upload:	lestralestra
View:	30 times
Download:	6 times

Transfer Pricing Ilustrasi

Documents