Universitas Brawijaya Tim 1 NAO2014

Universitas Brawijaya ǁ Tim 1

Dewi Kurniawati Sumargo ǁ Siti Rodiah Hasana ǁ Virasty Fitri Faiqot ǁ 081805033735

1

Accounting Information System

1.



2



3

2. Propose of inventory management control



4



5

3. Evaluation of existing internal control of Indofood current payroll system.

Indofood current payroll system has some weakness of internal control. They are :

After received Complete Time Sheet, payroll check sort it by number. If there is missing

number, payroll check should send notification to department supervisor because

department supervisor has authorization to access employees. So, if there is missing time

sheet, department supervisor can fix it quickly.

After entered remainder of time to the payroll transaction files and cumulative payroll

files, both files and time sheet (evidence) should sent to payroll supervisor to verify

completeness. Because payroll supervisor has previous file to reconcile it and fix any

missing file quickly. Beside that, payroll supervisor has more knowledge and information

regarding of payroll files.

Based on our evaluation of existing internal control of Indofood current payroll system, we

categorize it to preventive control. The function of preventive control is prevent error condition

in business system. Usually, preventive control are used before error condition occured.

Indofood current payroll system has fulfilled the character of preventive control by establish the

segmentation of duties, aouthorization and complete standard operational procedure.

4. yes, there are some missing internal control both in payroll system and inventory management

system. We have additional control that should implemented by Indofood to reduce missing

internal control. Additional internal control start from payroll system.

Additional internal control of payroll system :

Department Supervisor should check accuracy of time sheet from employees before sign

it.

Department of supervisor should do something if there is missing or incorrect time sheet.

The example of further action is tracking and confirmation to employees. If it has no

result, department should notify it to payroll supervision.

Payroll clerk should not sort time sheet by number because it has been done by

department of supervision. Payroll clerk just update payroll master files.



6

Another payroll clerk should not check again payroll master files. Give this authorization

to payroll supervision because he has previous files and more knowledge.

Payroll supervisor should sent deposit slip for direct deposit to finance department then

let finance department sent it to the bank.

Additional internal control of inventory management system :

Warehouse should count and sort ending inventory then inform it to department.

Department should consider the amount of inventory report which are received from

warehouse before make a budget plan.

Purchasing department should check inventory received with purchase requisition before

sent inventory to warehouse.

Warehouse should check inventory received from purchasing department with inventory

budget before sent inventory to department. So, warehouse sent appropriate inventory to

department.

Each department should make flexible budged to adopt unstable price of inventory.



7

Modified of Payroll system



8



9

Modified Inventory Management system



10



11

sumber :

http://xdharizal.blogspot.com/2011/01/jenis-pengendalian-manajemen.html

Wilkinson, joseph. Accounting Information Systems. 4th edition. John Willey and Sons, Inc

http://xdharizal.blogspot.com/2011/01/jenis-pengendalian-manajemen.html



12

Akuntansi Perpajakan

Soal 1

a) Penghasilan bruto PT. Nugget Food Indonesia

DER = total utang

total ekuitas saham

1,65 = Total utang

10,000,000,000

Total utang = 16,500,000,000

Total aset = Total utang + total ekuitas

Total aset = Total utang + total ekuitas modal + laba ditahan

Total aset = 16,500,000,000 + 10,000,000,000 + 100,000,000

Total aset = 26,600,000,000

Aset turnover =

Penjualan

Total aset

1,3 = penjualan

26,600,000,000

Penjualan = 34,580,000,000

Gross margin = 25% x penjualan

Gross margin = 8,645,000,000

Total expense = 70% x gross margin

Total expense = 6,051,500,000

b) Penghasilan bruto dari operasi bisnis di Australia & jumlah pajak terutang di Australia :

Asumsi penghasilan bruto dan total biaya tiap kuartal adalah sama dan penghasilan dari

Australia hanya terjadi pada kuartal ketiga.

Penghasilan bruto dari operasi bisnis di Australia :

Penghasilan Interim Kuartal III = 34,580,000,000/4 = 8,645,000,000

Penghasilan bruto di Australia = 8,645,000,000 x 40% = 3,458,000,000



13

Jumlah pajak terutang di Australia :

Penghasilan bruto di Australia 3,458,000,000

HPP (75% x penghasilan bruto) (2,593,500,000)

Gross profit 864,500,000

Total biaya (70% x gross profit) (605,150,000)

Penghasilan netto 259,350,000

Tarif pajak di Australia 40%

Pajak terutang di Australia = 103,740,000

Soal 2

a) Objek pajak dalam PPh 21 adalah penghasilan dari karyawan perusahaan karena tidak

ada informasi mengenai karyawan dan penghasilan karyawan maka besarnya pajak

terutang mnurut Pph ps 21 tidak dapat diketahui.

b) Ada fasilitas pengurangan pajak yang diperoleh oleh perusahaan karena peredaran bruto

perusahaan berada di rentang 4,8M - 50M. besarnya pengurangan pajak yang diperoleh

oleh perusahaan sebesar :

Penjualan

34,580,000,000

HPP (75% x penjualan)

25,935,000,000

Laba kotor

8,645,000,000

Total beban

(6,051,500,000)

Koreksi positif :

Zakat (ND)

10,000,000

Sumbangan bencana Sinabung 15,000,000

Sumbangan panti

10,000,000

Beasiswa

500,000,000

Piutang tak tertagih

400,000,000

Total koreksi positif

935,000,000

Laba bersih

3,528,500,000

Laba bersih di Australia

(259,350,000)

Laba bersih di Indonesia

3,269,150,000



14

Fasilitas pengurangan pajak :

= 4,8M

x PKP x 50% x 25% Peredaran bruto

= 4,8M

x 3,269,150,000 x 50% x 25% 34,580,000,000

= 56,723,250

c) PPh ps 22 terkait dengan transaksi penyerahan barang. Dalam soal di atas tidak terdapat

informasi lebih jelas terkait objek pajak PPh ps 22 sehingga besarnya pajak terutang

adalah nol / tidak ada / tidak dapat diketahui.

d) Objek pajak, tarif dan besarnya pajak terutang menurut PPh ps 23 :

Objek Pajak Tarif Nilai

transaksi

PPh ps 23

terutang

Bunga obligasi 15% 56,000,000 8,400,000

Sewa truk 2% 70,000,000 1,400,000

Total 9,800,000

e) Kredit pajak PPh 24 tahun 2013 sebesar :

Laba bersih di Indonesia

3,269,150,000

Laba bersih di Australia

259,350,000

Total laba bersih

3,528,500,000

Fasilitas kredit pajak

58,774,320

PPh non fasilitas

867,431,420

PPh terutang

926,205,740.31

Batas maksimum PPh dikreditkan :

Penghasilan di Australia X PPh terutang

Total penghasilan di dalam dan luar negeri

= 68,077,500



15

PPh terutang di Australia :

Jadi, batas kredit pajak maksimum adalah Rp 68.077.500

f) Objek pajak, tarif dan besarnya pajak final :

Objek Pajak Tarif Nilai

transaksi

Pajak final

Sewa gedung 10% 12,000,000 1200000

Referensi :

Mardiasmo.2011. Perpajakan Edisi revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi

Resmi, Siti. 2011. Perpajakan :Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22


Penghasilan netto 259,350,000

Tarif pajak di Australia 40%

Pajak terutang di Australia = 103,740,000





16

Audit dan Atestasi

Lingkungan Bisnis Perusahaan Manufaktur

Auditor, tentunya, harus memiliki pengetahuan yang lebih dalam atau berlebih tentang

suatu perusahaan yang yang menjadi kliennya. Lingkungan bisnis perusahaan manufaktur tentu

memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan yang lain. Salah satu perusahaan

manufaktur yang ada di Indonesia adalah PT Kedawung Setia Industrial, Tbk yang bergerak

dibidang industri peralatan rumah tangga berlapis enamel. Perusahaan manufaktur ini telah

melakukan IPO (Initial Public Offering) pada tahun 1996. Perusahaan manufaktur ini

bekerjasama dengan beberapa perusahaan seperti PT Delta Mandiri Indonesia dan PT Kitchen

Indonesia Makmur selaku distributor. Perseroan juga melakukan kegiatan ekspor produk ke

berbagai Negara dan berpartisipasi dalam pameran peralatan rumah tangga ditingkat

internasional. Entitas anak dari perusahaan PT Kedawung Setia Industrial Tbk juga telah

merambah pasar dengan tujuan Negara-negara di Asia. Ruang lingkup aktivitas perseroan

meliputi industri barang-barang logam berlapis email, aluminium, dan barang-barang plastik dan

kerajinan tangan terutama alat-alat dapur serta alat-alat rumah tangga yang dioperasikan secara

elektronik. Kemudian, pembangunan yang meliputi usaha rancang bangun dan pengembang real

estate tetapi masih belum dilaksanakan. Selain itu, ruang lingkup aktivitas perseroan mencakup

perdagangan umum seperti impor dan ekspor interinsulair dan lokal.

Informasi tentang akuntansi yang harus diperhatikan oleh seorang auditor adalah masing-

masing pos yang terdapat di perusahaan manufaktur tersebut. Akan tetapi, auditor harus

memperhatikan beberapa titik atau pos seperti cara perusahaan dalam mengakui pendapatannya.

Selain itu, juga harus memperhatikan piutang. Piutang terhadap distributor atas PT Kedawung

Setia Industrial Tbk dapat menjadi salah satu pos yang rawan mengandung kesalahan atau

kecurangan yang dapat berpengaruh pada rasio-rasio dalam laporan keuangan. Utang, merupakan

salah satu pos yang juga harus diperhatikan karena juga dapat mempengaruhi analisis laporan

keuangan. Lalu, terdapat persediaan dan HPP yang harus diperhatikan betul apakah telah sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.



17

Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap

suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko

salah saji pada risiko bawahan ini lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu

dibandingkan yang lain. Seperti perhitungan rumit lebih mungkin disajikan salah jika

dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Selain itu aktiva lancar seperti kas akan lebih

mudah dilakukan kejahatan atau dicuri dibandingkan dengan persediaan pada industri peralatan

rumah tangga. Akun yang terdiri atas jumlah yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung

mengandung risiko lebih besar dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi darta berupa

fakta. Faktor ekstern mempengaruhi risiko bawaan seperti perkembangan teknologi yang dapat

menyebabkan produk akan menjadi using sehingga dapat menyebabkan persediaan akan lebih

besar. Selain itu, faktor-faktor yang khusus mencakup saldo akun atau golongan transaksi

tertentu, faktor-faktor yang berhubungan dengan beberapa atau seluruh saldo akun tertentu juga

dapat mempengaruhi risiko bawaan. Faktor lain misalnya, kekurangan modal kerja untuk

melanjutkan usaha atau penurunan aktivitas industry yang ditandai dengan banyaknya kegagalan

usaha.

Materialitas merupakan salah satu hal yang mempengaruhi penerapan standar auditing,

khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Konsep materialitas mengakui

bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran

penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Penentuan apakah laporan keuangan

mengandung kesalahan penyajian yang material adalah tanggung jawab seorang auditor. Jika

auditor memutuskan bahwa terdapat suatu salah saji yang material, maka ia akan

menunjukkannya pada sang klien yang sehingga kesalahan harus dikoreksi. Jika sang klien

menolak untuk mengoreksi kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan, maka suatu

pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar harus dikeluarkan oleh auditor,

tergantung tingkat materialitas dari kesalahan penyajian tersebut. Faktor penentu materialitas

yang paling utama adalah penilaian professional oleh sang auditor sendiri. Penilaian professional

memang suatu cara subjektif dari sang auditor yang sudah memiliki banyak pertimbangan atas

pengalaman-pengalaman selama menjadi seorang auditor. Terdapat lima tahap berurutan yang

saling terkait erat dalam penerapan materialitas adalah menetapkan pertimbangan awal tentang



18

tingkat materialitas, mengalokasikan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas kedalam

segmen-segmen, mengestimasi total kesalahan penyajian yang terdapat dalam segmen,

mengestimasi kesalahan penyajian gabungan, serta membandingkan antara estimasi gabungan

dan pertimbangan awal aatau pertimbangan yang telah direvisi tentang tingkat materialitas.

Referensi

Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing. Jakarta : Salemba Empat.

Akuntansia. 2011. Materialitas dan Risiko.

(http://supriakuntansisy.blogspot.com/2011/05/materialitas-dan-risiko.html). Diakses

tanggal 29 April 2014.

Laporan Tahunan 2012 PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.

http://supriakuntansisy.blogspot.com/2011/05/materialitas-dan-risiko.html



19

Akuntansi Sektor Publik

1. Tahapan penyusunan APBN di Indonesia :

Tahapan siklus penyusunan APBN di Indonesia terdiri dari 5 tahap siklus yaitu Perencanaan dan

Penganggaran APBN, Penetapan APBN, Pelaksanaan APBN, Pelaporan dan Pencatatan APBN

serta Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN.

1. Perencanaan dan penganggaran APBN

Tahapan perencanaan dan penggaran APBN biasanya dilkukan pada tahun sebelum

anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1). Hal ini berarti, untuk penyusunan APBN

tahun 2011, dilakukan pada tahun 2010. Tahap perencanaan dimulai dari hal-hal berikut :

a. Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

b. Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun berjalan, menyusun inisiatif baru dan indikasi kebutuhan

anggaran

c. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan melakukan evaluasi atas

pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif

baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan

efiiensi indikasi kebutuhan dananya

d. Pagu indikatif dan rancangan awal kerja pemerintah ditetapkan

e. Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana kerja

f. Pertemuan tiga pihak antara Kementerian Negara/Lembaga, Kementeerian

Perencanaan dan Kementerian Keuangan

g. Rancangan awal RKP disempurnakan

h. Rencana Kerja Pemerintah dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara

pemerintah dengan DPR

i. Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan

Tahap penganggaran dimulai dari

a. Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif

b. Penetapan pagu indikatif

c. Penetapan pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga



20

d. Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran K/L

e. Penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan

undang-undang tentang APBN

f. Penyampaian nota keuangan, RAPBN, dan RUU tentang APBN kepada DPR

Tahap 1 dan 2 dalam siklus APBN merupakan bagian hulu dalam permaalahan pengelolaan

anggaran Negara. Rincian kegiatan pada kedua tahapan dijelaskan dalam UU no 17 tahun 2003

tentang keuangan Negara, Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD. Selain itu, juga Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Jadwal atau timeline siklus penyusunan APBN tahun 2011 :

No Keterangan Waktu

1 Perencanaan dan Penganggaran APBN

Penyusunan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional

Dipersiapkan sejak akhir

November 2008

K/L melakukan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun berjalan, menyusun inisiatif

baru dan indikasi kebutuhan anggaran

Desember 2008 - Januari

2010

Kementerian Perencanaan dan Kementerian

Keuangan melakukan evaluasi atas pelaksanaan

program dan kegiatan yang sedang berjalan dan

mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas

pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan

dan efiiensi indikasi kebutuhan dananya

Februari 2010

Pagu indikatif dan rancangan awal kerja pemerintah

ditetapkan

Maret 2010



21

Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana

kerja

April - Mei 2010

Pertemuan tiga pihak antara Kementerian

Negara/Lembaga, Kementeerian Perencanaan dan

Kementerian Keuangan

Mei 2010

Rancangan awal RKP disempurnakan Awal Juni 2010

Rencana Kerja Pemerintah dibahas dalam

pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan

DPR

Juni 2010

Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan Paling lambat akhir Juni

2010

Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan

penetapan pagu indikatif

Dimulai sejak bulan

Desember 2008

Penetapan pagu indikatif Maret 2010

Penetapan pagu anggaran Kementerian

Negara/Lembaga

Maret 2010

Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran K/L April - Juni 2010



22

Penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan

nota keuangan dan rancangan undang-undang

tentang APBN

Diselesaikan paling lambat

akhir bulan Juli 2010

Penyampaian nota keuangan, RAPBN, dan RUU

tentang APBN kepada DPR

Disampaikan pada bulan

Agustus 2010

2 Penetapan/ Persetujuan APBN Penyelesaian pembahasan

RAPBN dan RUU APBN

diselesaikan paling lambat

pada akhir bulan Oktober

2010 Alokasi anggaran

ditetapkan oleh presiden

paling lambat 30 November

2010 Disahkan oleh Menteri

Keuangan paling lambat 31

Desember 2010

3 Pelaksanaan APBN 1 Januari - 31 Desember

2011

4 Pelaporan dan Pencatatan APBN 1 Januari - 31 Desember

2011

5 Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN 1 Januari - 31 Juli 2012

2. Penetapan atau Persetujuan APBN

Pada tahap ini terdapat pembahasan rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang

APBN serta penetapannya oleh DPR. Kemudian, berdasarkan persetujuan DPR, RUU

APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan

Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN yang dimaksudkan.



23

Kegiatan dalam tahap ini biasanya dilakukan pada APBN t-1 atau dilakukan pada bulan

Oktober-Desember 2010 untuk penyusunan APBN tahun 2011.

3. Pelaksanaan APBN

Kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari – 31 Januari pada tahun

berjalan (APBN t) atau dengan kata lain, dalam kasus ini, dilaksanakan pada 1 Januari -

31 Desember 2011. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah atau dalam

hal ini dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

4. Pelaporan dan Pencatatan APBN

Kegiatan dalam tahap ini dilakukan pada jangka waktu yang sama dengan tahap ketiga.

Dalam kasus ini, tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan

tahap pelaksanaan APBN yaitu 1 Januari – 31 Desember 2011 (APBN t). LAporan

keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan

standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Tahap ini dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN+t) yaitu sekitar bulan

Januari hingga Juli tahun berikutnya. Jadi tahap ini, dalam APBN tahun 2011

dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juli 2012.

2. Titik-titik kritis terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam siklus

penyusunan APBN :

Titik-titik kritis terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam siklus penyusunan

APBN dapat terjadi disemua titik tergantung dengan faktor-faktor yang

menyebabkannya. Banyak faktor yang mendukung terjadinya KKN dalam siklus

penyusunan APBN. Titik-titik kritis KKN dapat terjadi di bagian perencanaan dan

penganggaran misalnya dalam perencanaan dan penganggaran terdapat beberapa pihak

terutama yang memegang kepentingan dapat melakukan korupsi dengan memanipulasi



24

perencanaan dan anggaran pada penetapan awal APBN. Dapat terjadi kolusi antara

Kementerian Perencana Anggaran dengan Kementerian Keuangan serta DPR selaku

pihak yang melakukan penyusunan anggaran. Beberapa pihak tersebut dapat bekerjasama

untuk kepentingannya sendiri. Kemudian pada penyusunan rancangan APBN

dimungkinkan terjadinya KKN melalui pemanipulasian nota keuangan dan anggaran

sesuai dengan kepentingannya sendiri atau yang berkepentingan. Selain itu, dalam

penetapan atau persetujuan APBN masih dapat juga terjadi praktek KKN.

Referensi

Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN.

(http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/buku%20dasar%20penyusunan%2

0APBN.pdf). Diakses tanggal 29 April 2014.

http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/buku%20dasar%20penyusunan%20APBN.pdf).%20Diakses





25

COST ACCOUNTING

a) The first-stage allocation of overhead costs to the activity cost pools :

Making

Drapes

Job

Support

Other Total

Production overhead

84,000

28,000

28,000

140,000

Office expense

21,000

77,000

42,000

140,000

Total

105,000

105,000

70,000

280,000

b) The activity rates (i.e., cost per unit of activity) for the Making Drapes and Job Support

activity cost pools :

Making

Drapes

Job

Support

Production overhead 28 200

Office expense 7 550

Total 35 750

c) Analysis report :

Sales

$ 6,000

Cost :

Green Cost (Direct Material &

Labor) $ 2,990

Factory Overhead :

Red Cost (Production Overhead) $ 2,580

Yellow Cost (Office Expense) $ 1,145

Total Cost

$ 6,715

Net Loss

$ (715)

Analysis :

The job causes the company suffered losses for $715, so the company shouldn’t take the job.



26

References :

Carter, William K. 2009 Akuntansi Biaya, Edisi 14, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat

Mowen, Hansen. Akuntansi Manajerial, Edisi 8, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat



27

Advanced Accounting

1) Exchage gain / loss

Net assets :

Other assets £ 640,000 1.24 $ 793,600

Equity :

Common stocks £ 300,000 1.25 $ 375,000

Preferred stock £ 100,000 1.25 $ 125,000

Retained earnings - ending $ 296,900

$ 796,900

Exchange loss $ (3,300)

2) Goodwill that needs to be recognize from acquisition

Investment cost (90%) $ 630,000

Impilied FV $ 700,000

Book value net assets :

Common stocks $ 375,000

Retained earnings - beginning $ 262,500

Common stockholders' equity $ 637,500

Goodwill $ 62,500

3) Income from the Don that needs to be recorded

CI (90%) NCI (10%) Total

Net income $ 65,520 $ 7,280 $ 72,800

Dividend preferred $ 12,800 $ 12,800

Exchange loss $ 2,970 $ 330 $ 3,300

Income from Don $ 49,750 $ 6,950 $ 56,700

4) The amount of ending balance of investment to the Don

CI (90%) NCI (10%) Total

Investment - beginning $ 630,000 $ 70,000 $ 700,000

Income from Don $ 49,750 $ 6,950 $ 56,700

Dividend common $ (23,040) $ (2,560) $ (25,600)

Investment - ending $ 656,710 $ 74,390 $ 731,100



28

5) Consolidated financial statement using consolidated workingpaper

Journal :

1 Income from Don $ 49,750

Dividends – common

$ 23,040

Investment in Don

$ 26,710

2 NCI Share $ 6,950


$ 2,560

NCI

$ 4,390

3 Common stocks $ 375,000

Retained earnings $ 262,500

Goodwil $ 62,500

Investment in Don

$ 630,000

NCI

$ 70,000

Mob Don (90%) Adjustments & Eliminations Consolidated Statements Debits Credits

Income statement

Sales $ 260,000 $ 173,600 $ 433,600

Dividends – preferred

$ (12,800) $ (12,800)

Income from Don $ 49,750 $ 49,750 $ -

Expenses including COGS

$ (100,000) $ (100,800) $ (200,800)

Exchange loss $ (3,300) $ (3,300)

NCI Share $ 6,950 $ (6,950)

Controlling share of Net Income

$ 209,750 $ 56,700 $ 209,750

Retained Earnings Statement

Retained earnings -beginning

$ 150,000 $ 262,500 $ 262,500 $ 150,000

Controlling share of Net Income

$ 209,750 $ 56,700 $ 209,750


$ (25,600) $ 25,600 $ -



29

Retained earnings – ending

$ 359,750 $ 293,600 $ 359,750

Statement of Financial Position

Assets :

Other assets $ 1,280,000 $ 793,600 $ 2,073,600

Cash (from dividend)

$ 23,040 $ 23,040

Investment in Don $ 656,710 $ 26,710 $ -

$ 630,000

Goodwill $ 62,500 $ 62,500

Total assets $ 1,959,750 $ 793,600 $ 2,159,140

Equity and Liability

Common stocks $ 1,600,000 $ 375,000 $ 375,000 $ 1,600,000

Preferred stock - £10, 1,000 share, callable at £105

$ 125,000 $ 125,000

Retained earnings -ending

$ 359,750 $ 293,600 $ 359,750

NCI - 1 Jan $ 70,000 $ 74,390

NCI - 31 Dec $ 4,390

Total equity and liability

$ 1,959,750 $ 793,600 $ 2,159,140

*The amount in Don’s Company -> after translation from poundsterling to US Dollar

Reference :

Beams, Floyd A. Advanced Accounting, 10th edition. New York : Pearson

Date post:	26-Dec-2015
Category:	Documents
Upload:	dewi-kurniawati-s
View:	25 times
Download:	1 times

Universitas Brawijaya Tim 1 NAO2014

Documents