39

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian kewenangan

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

merupakan kekuasaan yang membuat keputusan pemerintah dan

melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian

bebas, kewenangan merupakan hak seseorang individu untuk

melakukan sesuatu tindakan dengan batas- batas tertentu dan diakui

oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Kewenangan

dalam Bahasa Inggris disebut dengan authority, merupakan hak

melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.1

Philpus M, Hadjon seorang pakar hukum yang berasal dari

Flores,2 “wewenang (bvoegdheid)”, dideskripsikan sebagai

kekuasaan hukum (rechtmach). Jadi dalam konsep hukum publik,

wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan menurut Bagir

Manan dalam buku Ridwan HR mengartikan wewenang dalam

1 Wikipedia.org, Pengertian Kewenangan yang diakses pada tanggal 20 April

2020 2 https://upgmpres.ugm.ac.id/id/writer/detail/philipus-m-hadjon

40

bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht), kekuasaan

hanya mengemban hak untuk berbuat. Dalam hukum wewenang

sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten), dalam

kaitannya dengan otonomi daerah, „hak‟ mengandung pengertian

kekuasan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan

kewajiban secara hirizontal berarti kekuasaan untuk

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal

berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu

tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.3

Max Weber seorang ahli politik yang berasal dari Jerman.4 Ia

membagi tiga macam kewenangan, yaitu tradisional, kharismatik

dan rasinoal legal. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan

diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama sera kedudukan

kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut di

hormati. Wewenang karismatik berdasarkan kepercayaan anggota

masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius

seorang pemimpin. Wewenang rasional-legal berdasar berdasarkan

3 Sirajuddin,dkk, Hukum Adminstrasi Pemerintahan Daerah, (Malang,

Setara Press, 2016), h. 96 4 https://www.biografiku.com/biografiku-max-weber/

41

kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi

kedudukan seorang pemimpin.5

P. Nicolai seorang pangeran yang berasal dari Denmark6

mengartikan kewenangan sebagai kemampuan untuk melakukan

tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan

untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencangkup mengenai

timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk

melakukan atau tidak melakukan tindakkan tertentu atau menuntut

pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban

keharusan untuk melakukan tindakan tertentu.7 Menurut Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan

Pasal 1 ayat 5 dan6

Ayat 5 berbunyi “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan

dalam menyelenggarakan pemerintahan.”

Ayat 6 berbunyi “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya

disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk

bertindak dalam ranah hukum publik.”

5 Miriam Budiarjo Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka

Utama, 2008), h. 64. 6 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Nikolai_dari_Denmark

7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018),

h.98- 99

42

Dengan menganalisis definisi-definisi kewenangan yang

dikemukan para ahli di atas, penulis berkesimpulan bahwa

kewenangan dan wewenang memiliki definisi yang berabeda,

wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakkan

hukum publik yang diberikan langsung oleh peraturan Perundang-

undangan, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan terhadap suatu

bidang pemerintahan dan, dapat menciptakan hubungan antara

pemerintah dan warga negara. Kewenangan yang dimiliki oleh

pemerintahan dalam melakukan tindakan, mengadakan peraturan

dan mengeluarkan putusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang

diperoleh dari konstitusi.

Wewenang mempunyai arti hak dan kekuasaan untuk

bertindak atau membuat keputuskan, memerintah dan melakukan

tanggung jawab pada orang lain. Kewenangan digunakan untuk

mencapai tujuan pihak yang berwenang. Kewenangan biasanya

dikaitkan dengan suatu kekuasaan. Terkadang kewenangan perlu

dibatasi agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan

kewenangannya untuk hal hal yang tak diinginkan, maka

pengawasan perlu adanya untuk mengawasi orang yang memiliki

kewenangan tersebut.

43

Kewenangan merupakan suatu media bagi pemerintah untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah di daerah.

Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

yaitu:

a. Kontrol atas implementasi kebijakan

b. Penyediaan pelayanan masyarakat seperti kesehatan,

pendidikan, kesejahteraan masyarakat

c. Pengelolaan sumber- sumber tertentu

d. Kewenangan untuk memilih dan mengangkat perangkat

pemerintah daerah.8

2. Sumber Kewenangan

Sumber kewenangan menurut hukum tata negara ada tiga

yaitu: Atribusi, Delegasi, dan Mandat. H. D. Van Wijk yang

memberikan definisi, yaitu:

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh

pembuat undang- undang kepada organ pemerintah.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari

satu organ pemerintah lainnya.

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas

namanya.9

8 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum,

(Bogor: Ghalia Indonesia 2007), h. 95 9 Ali Marwan & Evlyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan

Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang –Unda ng Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No. 2 (Juni 2018) h.

4.

44

Berdasarkan Undang-undang no 30 tahun 2014 tentang

administrasi pemerintahan menjelaskan bahwa, atribusi adalah

pemberian kewenangan kepada badan atau penjabat pemerintahan.

Atribusi bisa dikatakan sebagai bentuk kewenangan yang

didasarkan oleh undang-undang atau undang-undang kepada suatu

lembaga negara (pemerintahan). Atribusi mengandung arti

pembagian (kekuasaan), dan kata attributie van rechtsmacht,

diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi

(absolute competentie atau kompetensi mutlak), yang merupakan

sebagai lawan dari distributie van rechtmacht.10

Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan

kepada orang lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu

atas nama dan menurut pendapatnya sendiri, contohnya

kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam melaksanakan

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Atribusi

kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan

pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan

pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu pasal dalam undang-

undang untuk diatur lebih lanjut. Atribusi digambarkan sebagai

10

Agussalim Andi Gadjong, Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum,

(Bogor: Ghalia Indonesia 2007), h.101

45

pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan

kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya

sendiri, tanpa sipemberi itu sendiri ditunjuk untuk menjalankan

kewenangan-kewenangan itu. jadi pada delegasi terjadi penyerahan

kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk

menjalankan kewenangan itu, sedang atribusi terjadi, pemberian

kewenangan dari pihak yang sendiri tidak (tanpa) ditunjuk untuk

menjalankan kewenangan itu.11

Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang

baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,

legislator yang kompenten untuk memberikan atribusi wewenang

pemerintahan itu dibedakan antara:

a. Berkedudukan sebagai orginal legislator, dinegara

ditingkat pusat adalah MPR, seabagi pembentuk

konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai

yang melahirkan suatu undang-undang, dan ditingkat

daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang

melahirkan peraturam Daerah.

b. Bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden

yang berdasar pada suatu ketentuan undag-undang

mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan

11

Agussalim Andi Gadjong, Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum,

(Bogor: Ghalia Indonesia 2007), h.103

46

wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau

Jabatan Tata Usaha Negara.12

Untuk mencapai tujuan pendirian negara, maka aktifitas

aparatur sangat berpengaruh dalam menjalankan fungsinya.

implementasi fungsi peran aparat tentu didasarkan para aspek

legistimasi dan legalitas mengenai kewenangan dan kekuasaan yang

dimilikinya oleh sebab itu hukum administrasi negara menjadi

landasan bagi administratur negara dalam menjalankan fungsi dan

dapat dijadikan sarana dalam melindungi warga negara terhadap

sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi negara itu

sendiri. Konsekuensi logis dari peranan pemerintah dalam mengatur

kehidupan masyarakat semakin meluas sehingga sangat tergantung

kepada keputusan penjabat administrasi negara.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau

penjabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan

tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Delegasi terjadi pennyerahan kewenngan dari pihak yang sendiri

memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan. Tanggung

jawab kewengan berada pada penerima delegasi. Seperti pemberian

12

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018),

h.101.

47

kewenangan dari kepala daerah kepada kepala dinas atau camat

dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Kata delegasi (delegatie) mengandung arti penyerahan

wewenang dari penjabat yang lebih tinggi kepada penjabat yang

rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat

dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum.

Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau

penjabat pemerintah satu kepada badan atau penjabat pemerintah

lainnya.13

Pengertian delegasi berdasarkan Algemene Bepalingen

van Administratief Recht adalah pelimpahan wewenang oleh organ

pemerntahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya,

yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu

sebagai wewenangnya itu sendiri, pemberi wewenang telah lepas

dari tangung jawab hukum atau tuntutan dari pihak ketiga, jika

dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada

pihak lain. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui

delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans)

tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang

telah dilimpahkan itu.

13

Agussalim Andi Gadjong, Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum,

(Bogor: Ghalia Indonesia 2007), h.104

48

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan

perundnag-undangan, artinya delegasi hanya

dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam

peraturan perundang-undangan.

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan

hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya

delegasi,.

d. Kewajiban memberikan keterangan (penjalas), artinya

delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang

pelaksanaan wewenang tersebut.

e. Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan

intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.14

Adapun suatu kewenangan yang didelegasikan

dimungkinkan terdapat kekurangan-kekurangan seperti:

a. Wewenang itu tidak dapat didelegasikan.

b. Delegasi memang dimungkinkan tetapi dalam

kenyatannya tidak terjadi pendelegasia.

c. Delegasi memang mungkin dilaksanakan tetapi

pendelegasiannya tidak dilakukan dengan cara yang

tepat.15

Mandat mengandung pengertian perintah dalam pergaulan

hukum. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau

pejabat pemerintah yang lebih rendah dan tanggung jawab dan

tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Mandat terjadi jika

14

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Rajawali Pers,

2018), h. 104. 15

Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta, Graha Ilmu,

2012), h. 91.

49

organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh

organ lain atas namanya.

H.D. van Wijik/Wille Konijenenbelt seorang pengacaran

berasal dari Belanda16

mendefinisikan mandat (een bestuursorgaan

laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander),

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

kewenanganya dijalankn oleh orang lain atas namanya. Mandat

(pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang tidak pula

pelimpahan wewenang {setidak-tidaknya dalam arti yuridis

formal}. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang

apapun yang ada hanyalah hubungan internal.

Sementara pengertian mandat berdasarkan Algemene

Bepalingen van Administratief Rechta adalah pemberian wewenang

oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil

keputusan atasnamanya. Selanjutnyya Philpus Hadjo mengatakan

bahwa didalam mandat tidak ada sama sekali pegakuan

kewenangan atau pengalihan tanganan kewenangan, sependapat

dengan Philpus Hadjo, mandat tidak ada sama sekali suatu

pemberian wewenang baru atau pelimpahan wewenang dari badan

16

https://www.parlement.com/id/vg09llymhqyp/w_konijnenbelt

50

atau penjabat TUN yang satu kepada yang lain, sehingga tidak

terjadi perubahan mengenai distribusi kewenangan yang telah ada.

Yang ada hanya suatu hubungan intern atasan dan bawahan.17

3. Kewenangan Pemerintah Dalam UU No 32 Tahun 2007

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah yag

menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Serang meliputi:

1. Urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kota

Serang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana

yang diatur dalam peraturan perundang-undang.

2. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b. perencanan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

d. penyediaan sarana dan prasarana umum

e. penanganan bidang kesehatan

f. penyelenggaraan pendidikan

g. penanggulangan masalah social

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup

k. pelayanan pertanahan

17

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018),

h.

51

l. pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan

n. pelayanan administrasi penanaman modal

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

3. Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang

bersangkutan.18

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan dalam Bahasa Inggris berasal dari kata

government, sedangkan istilah kepemimpinan dalam bahasa inggris

disebut governance yang berarti “act, fact, manner, of governing”,

atau biasa disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah

atau tata kelola. Pemerintah adalah semua kegiatan lembaga atau

badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk

mencapai tujuan negara. Pemerintahan menurut W.S.Sayre

menyatakan, “Government is best defend as the organization

agency of the state, axpressing and exerciting is authority”

18 UU No 32 Tahum 2007 Pasal 7 ayat 1, 2, 3.

52

(Pemerintahan, definisi terbaiknya sebagai lembaga negara yang

terorganisasi yang memperlihatkan dan menjalankan

kekuasaanya).19

Tujuan pemerintah yaitu persamaan kepentingan

dan cita-cita sehingga kemudian terbentuknya sebuah negara-negara

modern atau nation state.20

Suatu negara tidak dapat melaksanakan penyelenggaran

secara pusat terus menerus. Keterbatasan kemampuan pemerintah

mendorong untuk melaksanakan otonomi daerah. Pembagian

kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip-

prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Dalam

hal ini pemerintah pusat tidak dapat melakukan kewenangan yang

menjadi kewengan pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya guna

kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan

rakyat disemua daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga

memiliki kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial budaya,

dan potensi yang berbeda-beda, seperti kekayaan sumber daya alam

yang dapat diperbaharui, serta NKRI yang meliputi daerah-daerah

kepulauan dan wilayah negara yang sangat luas. Maka dari itu

19

Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: Rajawali Pers 2015),

h.18. 20

Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: Rajawali Pers 2015),

h. 23

53

pemerintah tidak bisa menyamaratakan antara daerah satu dengan

daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat memiliki pertimbangan

untuk memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan

sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah

akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Hakikat makna

kesejahteraan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak yang

meliputi beberapa dimensi.

Untuk mewujudkan cita–cita pemerintahan yang baik dalam

penyelenggaraan perlu adanya asas-asas penyelenggaraan negara

berdasarkan UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara meliputi:

a. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara

b. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang

menjad landasan keteraturan, keserasian, dan

keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan

negara

c. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan

54

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan

rahasia negara

d. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara

negara

e. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakan atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.21

Pemerintah harus menanamkan asas asas diatas agar dalam

pelaksanaannya terjalin dengan baik dan teratur. Daerah merupakan

tempat yang mana pengertian dari pemerintah daerah yang berarti

kelembagaan yang barada di daerah.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pemerintah daerah kabupaten/ atau kota adalah pemerintah

daerah yang dipimpin oleh bupati untuk kabupaten dan walikota

21

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta,

Sinar Grafika 2005), h 34

55

untuk daerah kota. Kepala daerah dibantu oleh satu wakil kepala

daerah. Tugas dan wewenang kepala daerah adalah :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

b. Mengajukan rancangan Perda.

c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama

DPRD.

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APDB

kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.22

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria

eksternalitas,akuntabilitas, dan efesiensi dengan memperhatikan

keserasian hubungan antar susunan pemerintahan,sebagai suatu

sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau

antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan

sinergis.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib,

22

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta :

Sinar Grafika: 2005), hlm. 55.

56

artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada

standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan

ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintah yang

bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan

pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan

wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi

merupakan urusan dalam skala provinsi dan dalam skala

kabupaten/kota, meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. Penannganan bidang kesehatan;

f. Penyelenggaraan bidang pendidikan;

g. Penanggulangan masalah sosial;

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. Fasilitas pengembangan kperasi,usaha kecil, dan menengah;

j. Pengendalian lingkungan hidup;

k. Pelayanan pertanahan;

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. Pelayanan administrasi penanaman modal;

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

57

p. Urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.23

3. Hubungan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

sedangkan dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos

dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau

undang-undang, sehingga dapat bermakna memerintah sendiri atau

kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk

membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan

daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah.24

Tujuan otonomi daerah dapat dirumuskan dalam

tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu: Politik, Ekonomi,

serta Sosial dan Budaya.25

Di bidang politik, diarahkan kepada

sistem pembinaan politik didaerah yang dinamis, demokrati, lebih

khusus adalah pembinaan kehidupan politik rakyat sehingga dapat

ikut berperan serta dalam setiap proses pembangunan di daerah. Di

bidang ekonomi, diarahkan untuk memberikan kesempatan seluas-

luasnya dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan, serta jasa

23

Siswanto Sunarno,Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta,

Sinar Grafika: 2005 ), Hal 35. 24

Sirajuddin, hukum administrasi pemerintahan daerah, (Malang, Setara

Pres: 2016) h. 3 25

Afan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar 2003), h.173

58

menghindari praktik monopoli, kolusi dan nepotisme. Di bidang

sosial, pendidikan, kesehatan, diarahkan kepada peningkatan

kualitas kehidupan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan,

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga dapat

meningkatkan angka pertumbuhan penduduk yang berkualitas baik

dari aspek lahiriah maupun batiniah.

Pemerintah daerah Otonomi daerah adalah kewenangan

Daerah Otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan undang- undang.26

UU No 22 tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 butir h Undang-undang

ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan menyerahkan

kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi yang

mana harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia

sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Asas hukum adalah

aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstark dan pada

umumnya mendasari peraturan kongkrit dan pelaksanaan hukum.

adapun asas- asas otonomi daerah yaitu :

26

HRT. Sri Soemantri, Otonomi daerah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2014), h. 13.

59

a. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari

pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi

vertical tingkat atasan kepada penjabat-penjabat didaerah.

b. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari

pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah

menjadi daerah urusan rumah tangganya.

c. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk serta dalam

melaksankan tugas urusan pemerintah yang ditugaskan

kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah

daerah tingkat atasannya dengan kewajiban

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.27

Asas desentralisasi merupakan unsur – unsur pemerintahan

yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas

desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab

sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada

daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan.

Aparat pelaksananya adalah dinas-dinas. Sedangkan asas

dekosentrasi oleh karena tidak semua urusan dapat diserahkan

kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka urusan-urusan itu

dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat yang ada didaerah

berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan yang dilimpahkan

oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya yang ada didaerah

menurut asas dekonsentrasi itu tetap menjadi tanggung jawab

27

A. W. Widjaja, Titik Berat Otonomi, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

:1998), h.13- 14

60

pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun

pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal

yang secara operasional dikoordinasi oleh kepala daerah dalam

kedudukannya sebagai pemerintah pusat. 28

Asas tugas pembantuan (medebewind) bahwa tidak semua

urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada daerah, tetapi

tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Namun demikian kalau

semua urusan itu dilaksanakan secara asas dekonsentrasi akan

dirasakan sangat berat mengingat terbatasnya kemampuan perangkat

pemerintah pusat didaerah dan juga ditinjau dari segi daya guna dan

hasil guna adalah kurang dapat dipertanggung jawabkan apabila

urusan -urusan pemerintah pusat didaerah harus dilaksanakan sendiri

oleh perangkatnya yang ada didaerah. Hal ini akan memerlukan

tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya atas dasar

pertimbangan tersebut maka pelaksanaan urusan pemerintahan pusat

dapat dilaksanakan dengan asas tugas pembantuan. Dalam asas tugas

pembantuan ini menentukan kebijakan, perencanaan, dan

pembiayaan tetap ditangan pemerintah pusat, namun asas

pelaksanaannya adalah perangkat daerah.29

28

Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung, PT Refika

Aditama: 2007) h.58 29

Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung, PT Refika

Aditama: 2007) h.59

61

Desentralisasi sebagai proses melakukan pendekatan kepada

pemerintah daerah yang mensyaratkan terdapatnya pendelegasian

kekuasaan (power) kepada pemerintah bawahan dan pembagian

kekuasaan kepada daerah. Pemerintah pusat dipersyaratkan untuk

menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah sebagai wujud

pelaksanaan desentralisasi30

Pemerintah daerah sebagai yang melaksanakan suatu aturan

(Otonomi daerah) yang bertujuan mensejahterakan masyarakat yang

tinggal di daerah tersebut. Maka pemerintah daerah sangat

berhubungan dengan otonomi daerah.

C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

1. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AAUPB)

Kalangan penulis Hukum Administrasi Negara (HAN)

di Indonesia terdapat perbedaan penerjemahan terutama

menyangkut kata beginselen dan behoorlijk. Beginselen ada

yang menerjemahkan dengan prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan

asas-asas. Sedangkan kata behoorlijk diterjemahkan dengan

yang sebaiknya, yang baik, yang layak, yang patut. Dengan

30

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta,

Sinar Grafika 2005), h 14

62

penerjemahan ini menjadi prinsip atau dasar-dasar atau asas-

asas umum pemerintahan yang baik atau yang sebaiknya.

Soeharjo Menerjemahkan beginselen dengan dasar-dasar,

pemerintahan yang baik. Menurutnya, sengaja dipilih kata

“Dasar” karena mempunyai arti lebih dekat atau terkait dengan

peraturan atau ketentuan, sehingga secara langsung dapat di

hubungkan baik dalam penafsiran, pelaksanaan dan pengujian

peraturan hukumnya.31

Pemahaman terhadap AAUPB tidak dapat

dilepaskandari kontek kesejarahan, disamping itu dari segi

kebahasaan, karena asas ini muncul dari proses sejarah,

sebagaimana tersebut diatas. Terlepas dari kenyataan bahwa

kemudian AAUPB ini menjadikan wacana yang dikaji dan

berkembang dikalangan para sarjana hingga melahirkan

rumusan dan interpretasi yang beragam, guna pemahaman

awal kiranya diperlukan pengertian dari kontek kebahasaan

dan kesejarahan. Dengan bersandar pada kedua konteks ini,

AAUPB dapat dipahami sebagai Asas-Asas umum yang

31 Soeharjo, Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta

Perkembangannya di Indonesia, (Semarang: Badan penerbit Universitas diponogoro,

1991 ) h. 233

63

dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian

penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, Sopan, adil,

dan terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran perturan,

tindakaan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan

sewenang-wenang.32

2. Fungsi dan Arti penting Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Baik (AAUPB)

Pada awal kemunculannya, AAUPB hanya dimaksudkan

sebagai sarana perlindungan hukum (rechtsbescherming) dan

bahkan dijadikan instrumen untuk meningkatkan perlindungan

hukum (verhoogde rechsbesherming) bagi warga negara dari

tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai

dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi,

disamping sebagai norma hukum tidak terulis bagi tindakan

pemerintah. AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai

berikut :

a. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman

dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat

32

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada, 2018) h. 234

64

sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus

membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi

negara mempergunakan freies ermessen melakukan

kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan

perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi

negara diharapkan terhindar dari perbuatan onrechtmatige

daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan

ultravires.

b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan,

AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan

sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun

1986.

c. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat

menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan

badan atau Pejabat TUN.

d. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam

merancang suatu Undang-Undang.33

3. Macam- macam AAUPB

Telah disebutkan bahwa AAUPB merupakan konsep

terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh karena itu, terdapat

rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. AAUPB

yang telah dirumuskan oleh para penulis Indonesia, khususnya

Koenedjoro Purbopranoto dan SF Marbun. Macam-macam

AAUPB tersebut sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

33

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada, 2018) h. 239

65

Dengan kata lain asas ini menghendaki

dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang

berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun

keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap

keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan

sebaliknya dalam proses peradilan.

b. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki adanyya keseimbangan

antara hukuman, jabatan, dan kelalaian atau kealpaan

seorang pegawai. Di Indonesia asas keseimbangan

dapat dicontoh dalam hukum positif yang berisi kriteria

pelanggaran dan penerapan sanksinya, yaitu

sebagaimana terdapat pada pasal 7 PP No 53 Tahun

2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai. Di dalam

pasal tersebut tentunya:

1) Hukuman Disiplin ringan berupa

a) Teguran Lisan

b) Teguran Tertulis

c) Pernyataan tidak puas secara tertulis

2) Hukuman Disiplin sedang berupa

a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk selama 1

tahun

b) Penundaan kenaikan gaji pangkat selama 1 tahun

c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama

1 tahun

3) Hukuman Disiplin berat berupa

a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama

3 tahun

b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah

c) Pemberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri sebagai PNS

d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

66

c. Asas Kesamaan dalam mengambil keputusan

Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan

mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak

bertentangan) atas kasus – kasus yang faktanya sama.

Meskipun demikian, agaknya dalam pernyataan sehari

– hari sukar ditemukan adanya kesamaan mutlak dalam

dua atau lebih kasus oleh karena itu Philipus M. Had

Jhon Asas ini memaksa pemerintah menjalankan

kebijakan.

d. Asas Bertindak Cermat

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau

administrasi bertindak cermat dalam melakukan

berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas – tugas

pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi

warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan

pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, maka

pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat

dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan

dengan materi keputusan, mendengar dan

mempertimbangkan alasan – alasan yang diajukan pada

pihak –pihak yang berkaitan, juga harus

mempertimbangkan akibat – akibat hukum yang

muncul dari keputusan tatausaha negara tersebut.

e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan

badan – badan pemerintahan yang harus mempunyai

motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam

menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan

atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Motivasi

atau alasan itu harus benar dan jelas, sehingga pihak

administrabele memperoleh pengertian yang cukup

jelas atas keputusan yang ditunjukan kepadanya. Asas

67

pemberian motivasi atau alasan ini dalam tiga varian

sebagai berikut :

1) Syarat bahwa suatu keputusan harus diberi

alasan

2) Keputusan harus memiliki dasar fakta yang

teguh

3) Pemberian alasan harus cukup dapat

mendukung

f. Asas Tidak Mencampuradukan Kewenangan

Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang

yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan

yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas.

Dengan wewenang yang diberikan itulah pemerintah

melakukan tindakan – tindakan hukum dalam rangka

melayani atau mengatur warga negara.

g. Asas Permainan yang layak.

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi

kesempatan yang seluas – luasnya untuk mencari

kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk

membela diri dengan memberikan argumentasi –

argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan

administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya

kejujuran keterbukaan dalam proses penyelesaian

sengketa tatausaha negara.

h. Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan

atau pejabat administrasi negara selalu memerhatikan

aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut

tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan

selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap

pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya

harus selalu memerhatikan aspek keadilan ini.

Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap

68

ativitas pemerintah atau administrasi negara

memerhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah

masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral,

adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

i. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang

Wajar

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang

dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-

harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat

pemerintah harus memerhatikan asas ini sehingga jika

suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga

negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak

menguntungkan bagi pemerintah.

j. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat

dari pekerjaannya dengan suatu surat keputusan

(beschikking). Seorang pegawai yang dipecat karena

diduga melakukan kejahatan, tetapi setelah dilakukan

proses pemeriksaan dipengadilan, ternyata pegawai

yang bersangkutan tidak bersalah. Hal ini berarti surat

keputusan pemberhentian yang ditunjukan kepada

pegawai yang bersangkutan itu harus dianggap batal.

Dalam hal demikian, maka pegawai yang ternyata tidak

bersalah tersebut harus dikembalikan lagi pada tempat

pekerjaan semula. Bahkan tidak hanya harus

ditempatkan kembali pada tempat pekerjaan semula,

tetapi juga harus diberi ganti rugi atau kompensasi

serta harus direhabilitasi nama baiknya. Proses

menempatkan kembali pada pekerjaan semula,

pemberian ganti rugi atau kompensassi, dan pemulihan

nama baik merupakan cara–cara untuk meniadakan

akibat keputusan yang batal atau tidak sah.

69

k. Asas Perlindungan Atas Pandangan Atau Cara Hidup

Pribadi

Asas ini menghendaki agar memenuhi hak atas

kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan juga

ditentukan hak kehidupan pribadi setiap warga megara,

sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang

menjunjung tinggi dan melindungi hak setiap warga

negara. Dengan kata lain, asas ini merupakan

pengembangan dari salah satu prinsipi negara hukum,

yakni perlindungan hak asasi.

l. Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam

melaksanakan tugas dan kebijakan atau keleluasaan

untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku

dalam peraturan perundang – undangan formal. Karena

perundang – undangan formal atau hukum tertulis itu

selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak

fleksibel dan tidak dapat menampung persoalan serta

cepat ketinggalan jaman, sementara perkembanganan

masyarakat itu bergerak cepat dan dinamis.

m. Asas Penyelenggaraan Keputusan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam

melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan

kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup

semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini

merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara

hukum modern (welfare state), yang menempatkan

pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab dan

mewujudkan kesejahteraan umum warga negaranya.

Pada dasarnya pemerintahan dalam menjalankan

berbagai kegiatan harus berdasarkan pada peraturan

perundang – undangan yang berlaku (asas legalitas),

70

akan tetapi karena ada kelemahan dan kekurangan asas

legalitas seperti tersebut diatas, pemerintah bertindak

atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan

kepentingan umum. 34

34

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada, 2018) h. 244- 263