EKONOMI MAKRO PENGARUH SEKTOR KELAUTAN INDONESIA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

EKONOMI MAKRO

PENGARUH SEKTOR KELAUTAN INDONESIA

TERHADAP KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

Disusun oleh:

1.Fakhrudin Hidayat (41183402130180)

2.Johan Teguh Pambudi (41183402130151)

3.Sri Rahmad Santoso (41183402130053)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

“Pengaruh Peningkatan Sektor Kelautan Indonesia Terhadap KetahananEkonomi Nasional“ 1 | P a g e

UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan

makalah dengan judul “Pengaruh Peningkatan Sektor Kelautan

Indonesia Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional” ini dengan

tepat waktu.

Makalah ini berisikan tentang informasi Pemanfaatan Sumber

Daya Alam Indonesia sebagai Negara Maritim dimana sebagian

besar wilayah merupakan daerah kelautan.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna,

oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang

bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan

makalah ini.

Akhir katakami sampaikan terima kasih kepada semua pihak

yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari

awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai

segala usaha kita. Amin.


Bekasi, 14 Juli 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................2BAB I......................................................4PENDAHULUAN................................................41.1 LATAR BELAKANG...........................................41.2 RUMUSAN MASALAH..........................................51.3 TUJUAN...................................................5

BAB II.....................................................6PEMBAHASAN.................................................62.1 POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN INDONESIA...................6

2.1.1 Ikan...................................................72.1.2 Terumbu Karang.........................................7

2.1.3 Rumput laut............................................82.1.4 Mangrove...............................................8

2.1.5 Garam..................................................9


2.1.6 Minyak Bumi dan Gas...................................102.2 KENDALA YANG MENGHAMBAT...................................11

2.2.2 Lemahnya Penegakan Hukum............................132.3 UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI SEKTOR...........14

KELAUTAN......................................................142.3.1 Empat Faktor Upaya Yang Harus Dibangun :............14

2.3.2 Strategi Yang Harus Dilakukan Pemerintah Dalam Pembangunan Kelautan Perikanan..............................15

BAB III...................................................19PENUTUP...................................................193.1 KESIMPULAN................................................193.2 SARAN.....................................................19

3.3 HARAPAN UNTUK MASA DEPAN..................................20

DAFTAR PUSTAKA............................................21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia

dengan 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang (Aceh) hingga

Merauke (Papua) dengan panjang garis pantai kurang lebih


81.000 km. Rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai

kepulauan Nusantara. Luas wilayah Indonesia secara

keseluruhan mencapai 5.193.252 , dimana dua pertiga luas

wilayahnya merupakan lautan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia

memiliki potensi laut yang berlimpah. Selain ikan, berbagai

sumberdaya lain terdapat di sini. Seperti pertambangan,

rumput laut, terumbu karang, dan sebagainya. Potensi-potensi

tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat

dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun, selama ini

potensi laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam

meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan

pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar

hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau

“tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang

memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan

Indonesia secara ilegal.

Dalam konteks inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia

secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu

keharusan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah

pemanfaatan laut yang bagaimana? Seharusnya adalah

pemanfaatan laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-

besarnya pada masyarakat secara lestari. Dalam konteks

inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumberdaya

tersebut sangat diperlukan, karena yang diinginkan bukan

saja peningkatan hasil pemanfaatan laut, tetapi juga

pemerataan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas-luasnya


oleh masyarakat. Maka diperlukan upaya-upaya dari berbagai

pihak untuk berkerjasama dalam pemanfaatan kekayaan laut

yang maksimal dan terarah.

RUMUSAN MASALAH1.1.1. Apa saja kekayaan hasil laut Indonesia?

1.1.2. Kendala apa saja yang menghambat dalam

pemanfaatan hasil laut Indonesia?

1.1.3. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk

peningkatan perekonomian dari hasil laut?

TUJUANTujuan penyusunan makalah ini adalah:

1.1.4. Untuk mengetahui kekayaan hasil laut

Indonesia.

1.1.5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang

menghambat pemanfaatan hasil laut Indonesia.

1.1.6. Untuk mengetahui upaya-upaya yang harus

dilakukan untuk peningkatan perekonomian dari

hasil laut.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN INDONESIA

Dengan 17.504 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan

terbesar di dunia. Garis pantainya mencapai 81.000 ,

terpanjang di dunia setelah Kanada, Amerika Serikat dan

Rusia. Enam puluh lima persen dari total 467 kabupaten/kota

yang ada di Indonesia berada di pesisir. Pada 2010 populasi

penduduk Indonesia mencapai lebih dari 237 juta jiwa, dimana

lebih dari 80% hidup di kawasan pesisir.

Laut Indonesia dapat dirinci sebagai berikut:

No

.Perairan Luas


1. Perairan kepulauan 2,3 juta 2. Perairan teritorial 0,8 juta 3. Perairan ZEE Indonesia 2,7 juta

Jumlah keseluruhan 5,8 juta

Berdasarkan konvensi hukum laut (United Nations Convention on

the Law of the Sea/UNCLOS 1982), perairan dibagi dalam beberapa

zona. Di dalam zona yang sudah ditetapkan, suatu negara

memiliki hak pemanfaatan penuh untuk mengolah sumberdaya

yang ada. Namun, kewajiban dalam hal konservasi menjadi

tanggungjawab negara yang bersangkutan.

Gambar 2.1 Pembagian Zona Perairan

Beberapa sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan

diantaranya:

Sumberdaya pulih : ikan, terumbu karang, rumput laut,

hutan mangrove dan garam.

Sumberdaya tidak dapat pulih : minyak bumi, gas, hasil

tambang dan mineral.

Energi : gelombang dan angin.“Pengaruh Peningkatan Sektor Kelautan Indonesia Terhadap Ketahanan

Ekonomi Nasional“ 8 | P a g e

Transportasi, komunikasi dan keindahan alam.

2.1.1 IkanSumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan

Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (bio-

diversity) paling tinggi. Sumberdaya tersebut paling tidak

mencakup 37% dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri

Negara Lingkungan Hidup, 1994). Di wilayah perairan

laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai

ekonomis tinggi antara lain : tuna, cakalang, udang,

tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang

(kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias dan

kekerangan termasuk rumput laut (Barani, 2004).

Potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26

juta ton pertahun yang dapat dikelola secara lestari

dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di

perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh

dari perairan ZEEI.

2.1.2 Terumbu KarangKepulauan Indonesia terbentang antara Samudera

Hindia dan Samudera Pasifik. Luas terumbu karang di

Indonesia mencapai 50.875 , atau sekitar 18% dari total

kawasan terumbu karang dunia. Sebagian besar terumbu

karang ini berlokasi di bagian timur Indonesia, di

wilayah yang lazim disebut segitiga karang (coral

triangle).


Terumbu karang Indonesia di kawasan segitiga karang

adalah salah satu yang terkaya dalam keanekaragaman

hayati di dunia, rumah bagi sekitar 590 spesies karang

keras. Terumbu di Kepulauan Raja Ampat diakui para

ilmuwan sebagai “pusat” keanekaragaman hayati terumbu

karang dunia.

Selain membawa keuntungan ekonomi, ekosistem

terumbu karang melindungi pantai dari hantaman

gelombang, sehingga mengurangi abrasi dan kerusakan.

Terumbu karang juga berkontribusi kepada sektor

penangkapan ikan dengan menyediakan daerah pemijahan

dan asuhan, penyediaan makanan dan tempat berlindung

beragam jenis mahluk laut.

2.1.3 Rumput lautRumput laut atau makro algae dikenal sebagai bahan

makanan tambahan, sayuran dan obat tradisional.

Pemanfaatannya kemudian berkembang untuk kebutuhan

bahan baku industri makanan, kosmetik, farmasi dan

kedokteran.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki

keanekaragaman jenis rumput laut yang sangat tinggi,

bahkan oleh para ahli rumput laut mengatakan Indonesia

sebagai lumbung rumput laut. Daerah penghasil rumput

laut meliputi perairan pantai yang mempunyai paparan

terumbu (reef flats), seperti Kepulauan Riau, Bangka-

Belitung, Seribu, Karimunjawa, Selat Sunda, pantai Jawa

bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa “Pengaruh Peningkatan Sektor Kelautan Indonesia Terhadap Ketahanan


Tenggara Timur, pulau-pulau di Sulawesi dan Maluku.

Perairan ini merupakan tempat tumbuh dari semua jenis

rumput laut yang ada di Indonesia.

2.1.4 MangroveIndonesia mempunyai sebaran ekosistem mangrove yang

luas, bahkan terbesar di dunia (FAO, 2007). Menurut

Spalding et al. pada 2010 diperkirakan luas mangrove di

Indonesia sekitar 3.189.359 hektar, hampir mencapai 60%

luas total mangrove Asia Tenggara. Jumlah ini juga

merupakan 20% dari total tutupan mangrove yang ada di

dunia. Menurut FAO, ada 48 spesies mangrove di

Indonesia, membuat Indonesia menjadi pusat penting

keanekaragaman hayati mangrove dunia.

2.1.5 GaramIndonesia sebagai sebuah negara kepulauan

merupakan potensi yang tinggi untuk menghasilkan

produksi garam dalam jumlah besar. Beberapa pulau yang

terkenal dengan produksi garamn antara lain Madura dan

NTT. Data dari Kementrian Perindustrian menyebutkan

bahwa pada tahun 2009, produksi garam nasional mencapai

1.265.600 ton.

Di dalam 1000 gr air laut, terdapat 96,6% air

murni dan sekitar 3,5% zat terlarut yang meliputi zat-

zat anorganik, senyawa organik yang berasal dari

makhluk hidup dan gas-gas yang terlarut. Zat-zat


anorganik utama yang terdapat dalam air laut adalah

klorida (55%), natrium (31%), sulfat (8%), magnesium

(4%), kalsium (1%), potasium (1%) dan sisanya (kurang

dari 1%) teridiri dari bikarbonat, bromida, asam borak,

strontium dan florida. Zat-zat anorganik ini bersumber

dari pelapukan batuan di darat, gas-gas vulkanik dan

sirkulasi lubang-lubang hidrotermal (hydrothermal

vents) di laut dalam.

Berdasarkan fungsinya, garam terbagi menjadi dua

jenis yaitu garam konsumsi dan garam industri. Garam

konsumsi merupakan jenis garam yang biasa dikonsumsi

sebagai pemberi rasa asin dan gurih pada makanan. Garam

jenis ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung

fungsi organ tubuh. Menurut Ahli Gizi, di dalam tubuh

manusia keberadaan garam berguna untuk membantu

kontraksi otot, membantu sel-sel saraf bekerja,

membantu konsentrasi otak dan menjaga tubuh agar tidak

lemas. Selain itu, konsumsi garam dalam batas normal

dapat membantu mempertahankan cairan dalam tubuh untuk

proses sirkulasi dalam darah.

Garam jenis kedua adalah garam industri yaitu

garam yang digunakan baik sebagai bahan baku maupun

sebagai bahan tambahan untuk industri lain. Di dalam

industri klor-alkali, garam digunakan sebagai bahan

dasar dalam pembuatan gas klorin, soda kaustik, dan

berbagai produk lainnya. Selain itu, garam juga

digunakan di industri pengolahan logam sebagai pemurni

alumunium, di industri sabun sebagai pemisah gliserol


dari air, di industri karet sebagai pemisah karet dari

getahnya, dan industri-industri lain seperti industri

tekstil, minyak, keramik, farmasi dan kertas.

2.1.6 Minyak Bumi dan GasSumur minyak sebagian besar menghasilkan minyak mentah,

dan terkadang ada juga kandungan gas alam di dalamnya.

Karena tekanan di permukaan bumi lebih rendah daripada di

permukaan tanah, beberapa gas akan keluar dalam bentuk

campuran. Sumur gas sebagian besar menghasilkan gas. Tapi,

karena tekanan suhu dan tekanan di bawah tanah .

Gas bumi sebagai sumber energi dan sumber bahan baku

memiliki peran penting di Indonesia saat ini dan masa

mendatang. Potensi gas bumi yang dimiliki Indonesia

berdasarkan status tahun 2008 mencapai 170 TSCF dan produksi

pertahun mencapai 2,87 TSCF, dengan komposisi tersebut

Indonesia memiliki reserve to production (R/P) mencapai 59

tahun .

Minyak bumi diproduksi dan didistilasi menjadi berbagai

jenis frasksi sebelum digunakan sebagai bahan bakar. Saat

ini di Indonesia, minyak bumi menjadi sumber energi yang

paling besar, hampir setengah dari konsumsi energi nasinal

ditopang oleh suplai minyak bumi.

Indonesia saat ini memiliki cadangan minyak sebesar 7,7

miliar barel. Angka ini terdiri dari 4,039 miliar barel

cadangan proven dan 3,692 miliar barel cadangan berpotensi.


Indonesia merupakan anggota OPEC, sebagai salah satu

pengekspor minyak bumi. Pada tahun 2008 Indonesia resmi

keluar dari keanggotaan OPEC karena produksi dalam negeri

masih belum dapat tercukupi. Rata-rata kebutuhan dalam

negeri adalah 1,3 juta barel per hari. Permintaan ini tidak

diiringi dengan produksi minyak yang hanya sebesar 804.000

barel per hari.

Upaya untuk mencari sumur produksi baru, para ahli

perminyakan berusaha mengembangkan teknologi untuk

meningkatkan produksi minyak yang lebih maksimal. Cadangan

minyak bumi terbesar di Indonesia terdapat di Sumatera

bagian tengah dengan nilai 3,847 miliar barel cadangan

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas (SKK Migas) menyatakan kegiatan eksplorasi

merupakan solusi untuk menggenjot lifting atau produksi

minyak bumi yang saat ini menurun. Dalam APBD 2014

ditetapkan target lifting minyak sebesar 870.000 barel oil

per day (bopd). Namun, SKK Migas memperkirakan lifting tahun

ini hanya dapat tercapai sekitar 804.000 bopd.

Gas bumi masih memiliki potensi besar untuk

dikembangkan. Untuk itu, maka pemerintah dalam rangka

mendukung perencaanan pasokan gas untuk pemenuhan kebutuhan

dalam negeri melakukan kajian dan menetapkan Neraca Gas Bumi

Indonesia tahun 2010-2025 dan menetapkan rencana Induk

Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional serta

memprioritaskan pemanfaatan melalui Kebijakan Penetapan

Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri.“Pengaruh Peningkatan Sektor Kelautan Indonesia Terhadap Ketahanan


Terkait dengan pemanfaatan gas bumi untuk domestik,

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 03

Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi dalam

Negeri. Menteri ESDM menetapkan alokasi gas bumi yang

bertujuan untuk menjamin ketersediaan gas bumi untuk

kebutuhan dalam negeri secara optimal dengan

mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur dan keekonomian

pengembangan lapangan gas bumi.

Selain itu dalam Permen ESDM No. 3 Tahun 2010 Pasal 4

dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan Gas Bumi

untuk kebutuhan dalam negeri, kontraktor wajib ikut memenuhi

kebutuhan Gas Bumi dalam negeri dengan menyerahkan sebesar

25% dari hasil produksi Gas Bumi. Sekiranya pemenuhan

kebutuhan domestik belum terpenuhi dengan kuota 25% maka

Menteri ESDM menetapkan kebijakan alokasi dan Pemanfaatan

Gas Bumi dari cadangan Gas Bumi yang dapat diproduksi dari

setiap lapangan Gas Bumi pada suatu wilayah kerja.

2.2 KENDALA YANG MENGHAMBATMenurut UU No.5/1983 sumber daya alam laut dibagi atas

dua kelompok, yakni sumber daya alam hayati dan non-hayati.

Ikan adalah sumber daya alam hayati yang paling dominan di

ZEE. Disamping banyak pula ragam kekayaan alam hayati lain

yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri maupun

untuk ekspor.


Sayangnya tingkat pemanfaatan Indonesia masih sangat

terbatas. Bahkan bila melihat angka ekspor tergolong rendah

dibanding dengan negara ASEAN lainnya memiliki sedikit

wilayah perairan laut.

Sessungguhnya terdapat dua aspek yang jadi kendala bagi

Indonesia, yakni:

2.2.1 Aspek Kultural

Aspek ini yang merupakan kendala utama, yakni tercermin

pada rendahnya perhatian masyarakat terhadap dunia maritim

(kelautan). Kenyataanya sebagian besar masyarakat Indonesia

hingga kini masih kuat terbelenggu budaya agraris yang

berorientasi daratan. Sedangkan reorientasi ke kawasan

maritim sangat lamban.

Disinilah letak ironi Indonesia sebagai bangsa yang

mendiami negara kepulauan. Memang pengelolaan ZEE jelas tak

akan efektif jika hanya mengandalkan armada nelayan

tradisional dan teknologi seadanya. Karena itu Indonesia

perlu membangun armada laut nasional yang kuat dan modern

agar mampu menjangkau semua sudut wilayah ZEE secara

efektif. Artinya perlu kesiapan modal dan teknologi tinggi.

Keterbatasan armada laut, serta berbagai sarana

penunjang operasional lainnya merupakan kendala serius bagi

Indonesia baik dalam konteks pemanfaatan, maupun dalam

kerangka pengawasan sumber daya alam laut di kawasan ZEEI.


Menyadari keterbatasan modal dan teknologi, pemerintah

dengan memperhatikan UU No.5/1983, akhirnya memberikan

kesempatan bagi swasta nasional mau pun asing untuk ikut

menggarap kekayaan dikawasan tersebut. Namun masalahnya,

akibat lemahnya pengawasan, sering terjadi penyimpangan dan

pengingkaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada.

Fakta lapangan menunjukkan, betapa banyak armada nelayan

asing beroperasi di ZEEI tanpa seijin pemerintah RI. Bahkan

sebagian diantaranya berani memasuki wilayah perairan

teritorial dan mengganggu nelayan tradisional kita seperti

terjadi di Aceh, Pekalongan, Sulawesi Utara, Maluku dan

sebagainya.

Meski sebagian kasus pelanggaran berhasil ditindak –

melalui operasi penegakkan hukum diperairan laut–, namun

tampaknya belum menunjukkan hasil maksimal. Sebab selain

keterbatasan kapal, tingginya biaya operasional, juga

minimnya sumber daya manusia penegak hukum yang secara

khusus menangani kawasan perairan laut.

2.2.2 Lemahnya Penegakan Hukum

Tak dapat disangkal salah satu tantangan serius bagi

Indonesia saat ini adalah masalah penegakan hukum di laut.

Baik dalam hal kemampuan tenaga aparat hukumnya, mau pun

aspek sarana operasionalnya. Ketentuan perundang-undangan

menegaskan bahwa “Aparat Penyidik” atas pelanggaran hukum di

kawasan ZEEI adalah “Perwira TNI-AL yang ditunjuk Panglima

TNI”.


Ini berarti untuk kepentingan penegakkan hukum di laut,

Indonesia memerlukan ribuan personil perwira Angkatan Laut

yang berkemampuan melakukan tugas penyidikan. Dan hal ini

tampak masih sulit dipenuhi. Padahal disisi lain untuk

efektivitas penegakan hukum para perwira penyidik tersebut

seyogyanya disebar diberbagai pulau. Terutama di kawasan

yang potensial bagi kasus pelanggaran, misalnya, Kawasan

Timur Indonesia. Menyiapkan ribuan perwira penyidik, selain

membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus, juga

membutuhkan waktu relatif lama. Selain itu perlu diatur

penempatannya dengan dukungan fasilitas kerja yang memadai.

jika Indonesia memang benar-benar ingin menjadikan laut

sebagai sumber penghidupan nasional dan sektor unggulan bagi

pendapatan negara, maka perlu kebijakan politik strategi

mengatasi berbagai kendala tersebut.

Patut dipahami kemampuan mengawasi dan memanfaatkan ZEE

memiliki makna penting, baik bagi Indonesia sendiri maupun

bagi dunia internasional. Pasalnya, ZEE sebagai “specific

legal regime” senantiasa berkaitan erat dengan ketentuan

internasional dalam bidang kelautan. Artinya ketentuan

internasional tentang ZEE tidak hanya mengatur hak

kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara pada kawasan

tersebut, tetapi juga tentang kewajiban yang berhubungan

dengan pelestarian alam, kebersihan lingkungan dan

penelitian ilmiah.

Mengawasi dan mengendalikan kawasan ZEE yang mencakup

beragam aspek dan dua dimensi tadi jelas satu tantangan yang


serius bagi Indonesia, sebab secara riil kemampuan Indonesia

masih sangat terbatas, termasuk jumlah tenaga ahli kelautan

yang sangat langka. Akibatnya, banyak pelanggaran hukum

dilaut terutama di ZEE tidak tertangani dengan baik.

2.3 UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI SEKTOR

KELAUTAN

Untuk menjawab segala tantangan dan permasalahan yang ada

, pemerintah perlu melakukan usaha yang lebih signifikan

guna menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang

punggung pembangunan ekonomi bangsa.

2.3.1 Empat Faktor Upaya yang harus dibangun : Pertama, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Pengelolaan ini

berupa proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan

informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan

kesimpulan, alokasi sumber dan implementasinya menyangkut

segenap potensi baik renewable maupun non renewable

resource kelautan dan perikanan. Pengelolaan ini harus

mengarah pada bagaimana sumberdaya yang ada saat ini mampu

memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan generasi yang

akan datang, dimana aspek keberlanjutan harus meliputi

aspek ekologi, ekonomi dan sosial.


Kedua, mendorong peningkatan nilai investasi kelautan dan

perikanan dari penanaman modal dalam negeri. Hal ini

dimaksudkan agar besarnya potensi sumberdaya kelautan dan

perikanan yang dimiliki bangsa ini dapat dinikmati oleh

warga negaranya sendiri. Selain itu pemerintah perlu untuk

melakukan kajian lebih detail tentang usaha-usaha

perikanan yang dapat dikembangkan di Indonesia di tahun-

tahun yang akan datang.

Ketiga, memperbaiki daya saing produk kelautan dan

perikanan di pasar Internasional. Pemerintah industri dan

masyarakat hendaknya dapat bekerjasama secara sinergis

guna meningkatkan nilai daya saing produk tersebut. Pola

kemitraan antara ketiga elemen tersebut sangat berarti

dalam mendorong kualitas produk kelautan dan perikanan.

Selain itu perlu juga adanya program peningkatan SDM

berupa pelatihan, penyuluhan dan keterampilan yang lebih

terpadu kepada masyarakat perikanan.

Keempat, pemerintah perlu membuat regulasi yang tepat

untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan.

Peraturan dan birokrasi yang dibuat ini mampu hendaknya

menyelesaikan segenap permasalahan dunia kelautan dan

perikanan, seperti sengketa perbatasan dan pulau terluar,

persoalan desentralisasi dan otonomi daerah, illegal


fishing dan penggunaan alat tangkap, regulasi yang

mendukung peningkatan iklim investasi serta berbagai tata

peraturan lainnya yang mampu menyentuh kesejahteraan

masyarakat nelayan.

2.3.2 Strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam pembangunan kelautan perikanan

Meningkatkan Kemampuan SDM Kelautan Perikanan

Pengembangan sumberdaya manusia pada sektor perikanan dan

kelautan ditujukan tidak saja kepada pembudidaya

ikan/nelayan atau masyarakat perikanan pada umumnya, tetapi

juga termasuk pada pemerintah untuk pembinaan perikanan dan

kelautan itu sendiri.

Pengembangan sumberdaya yang dilakukan, tidak hanya

mencakup aspek teknis, seperti penciptaan Iptek, manajemen

atau peningkatan keterampilan dan produktivitas, tetapi

mencakup juga aspek yang lebih mendasar, yaitu peningkatan

harkat, martabat dan kepercayaan terhadap diri sendiri,

kemampuan berwira swasta serta tanggung jawab baik sebagai

anggota keluarga, warga masyarakat ataupun pribadi mandiri.

Oleh karena itu pembinaan terhadap pembudiya ikan/nelayan

tidak hanya ditujukan kepada fungsi mereka sebagai faktor

produksi atau tenaga kerja, tetapi juga kepada fungsi mereka

sebagai sumberdaya insani yang memerlukan keseimbangan

kesejahtraan rohani dan jasmani.


Sedangkan terhadap aparat pembina diharapkan akan tetap

mau dan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta

wawasan sesuai perkembangan yang terjadi melalui berbagai

kesempatan baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Memanfaatkan Sumberdaya Kelautan Perikanan Secara

Optimal, Efisien dan Berkelanjutan (Suistainable)

Potensi lahan kelautan dan perikanan cukup besar dan

berpeluang untuk dikembangkan secara optimal tanpa

mengganggu kelestariannya dengan tingkat efektifitas melalui

usaha ekstensifikasi, identifikasi, diverifikasi dan

rehabilitasi serta dengan menggunakan teknologi tepat guna

dan memberikan prioritas utama terhadap komoditas ekonomis

penting serta komoditas unggulan yang memiliki nilai

ekonomis tinggi.

Disamping itu usaha pemgembangan kelautan perikanan juga

memungkinkan untuk ekstensifikasi dengan mendorong kearah

penagkapan jarak jauh serta pengembangan usaha budidaya laut

pada lokasi potensial

Dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan

dan perikanan tetap berorientasi pada pembangunan perikanan

yang ramah lingkungan serta mengutamakan kelestarian

sumberdaya hayati. Selain itu juga perlu diarahkan untuk

pencapaian produktifitas yang optimal, pemanfaatan secara


rasional, peningkatan pendapatan serta pembangunan struktur

usaha yang seimbang antara usaha skala besar maupun usaha

kecil.

Meningkatkan Mutu Hasil Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan salah satu

kegiatan yang ekonomis dan mempunyai nilai strategis dan

sangat prospektif. Hal ini mengingat kecendrungan semakin

meningkatnya permintaan dunia akan produk hasil perikanan

Sehubungan dengan meningkatnya permintaan tersebut maka

selain pencapaian target produksi, upaya peningkatan

pengawasan mutu hasil perikanan juga merupakan faktor utama

dalam meningkatkan hasil produksi. Langkah-langkah yang

ditempuh oleh Dinas adalah penanganan dan pengolahan pasca

panen yang dilaksanakan oleh petani ikan sesuai anjuran

teknis serta peningkatan teknologi dan pemrosesan produk.

Peningkatan akses pasar yang tidak hanya lokal tetapi juga

nasional bahkan internasional (distribusi ekspor) sesuai

dengan jenis komoditas yang diusahakan dan diperlukan pasar.

Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam perlu

dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang “Pengaruh Peningkatan Sektor Kelautan Indonesia Terhadap Ketahanan


berlaku. Peraturan-peraturan di bidang kelautan dan

perikanan lebih mengarah dalam upaya menjaga kelestarian

sumberdaya kelautan perikanan, agar pelaksanaan sejalan

dengan peraturan yang berlaku perlu adanya pengawasan dan

pengendalian di lapangan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagai

upaya penegakan peraturan di bidang kelautan dan perikanan,

perlu didahului oleh pembinaan dan sosialisasi tentang hukum

kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan

khususnya pembudidaya ikan dan nelayan serta masyarakat pada

umumnya.

Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan, akan dilakukan

pembinaan sistem pengawasan mandiri oleh masyarakat melalui

penggalangan SISWASMAS (Sistem Pengawasan Masyarakat) dan

POKWASMAS (Kelompok Pengawas Masyarakat).

Merehabilitasi Ekosistem Habitat pesisir, Laut, dan

Perairan Umum

Potensi lahan kelautan dan cukup besar dan berpeluang

untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal tanpa

menggangu lingkungannya dengan mengutamakan kelestarian

sumberdaya hayati. Dilakukan peningkatan rehabilitasi dan

konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan cara

Penanaman mangrove (pohon bakau) di wilayah pesisir yang

mengalami abrasi.


Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka

Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan

Dalam rangka peningkatan pengembangan kegiatan usaha

kelautan perikanan yang turut berpengaruh terhadap

pemasaran. Pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi

prasarana serta peningkatan sarana menjadi hal yang utama

dalam rangka pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan.

Menciptakan Lapangan Kerja Baru Di Bidang Usaha Kelautan

Perikanan

Adanya pertambahan penduduk dari tahun ke tahun akan

mengakibatkan semakin sempitnya lahan pekerjaan di segala

sektor. Dan selaras dengan komitmen pemerintah untuk

menanggulangi penganguran maka Pembangunan Infrastruktur

pada sektor Kelautan Perikanan sangat mendukung dalam

menciptakan lapangan kerja baru.

Memberdayakan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan Perikanan

Dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat

pesisir merupakan masyarakat yang sangat tertinggal atau

mempunyai pendapatan yang relative rendah dan merupakan

salah satu kelompok masyarakat yang memiliki strata sosial

terendah.


Oleh karena itu Dana Penguatan Modal Perikanan adalah

salah satu langkah awal dalam rangka peningkatan sosial

ekonomi masyarakat kelautan perikanan.

Mengembangkan dan Memperkuat Sistem Informasi Kelautan

Perikanan

Pengetahuan, Penguasaan dan Penerapan Teknologi terhadap

masyarakat perikanan umumnya terbatas, oleh karena itulah

peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perikanan dalam hal

ini sebagai media dalam mengembangkan dan memperkuat sistem

informasi yang berguna dalam meningkatkan pengetahuan,

sikap, keterampilan, inovasi dan motivasi masyarakat

perikanan, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan.

Dengan adanya dukungan semua pihak serta usaha yang lebih

komprehensif dan nyata dari pemerintah, diharapkan sektor

kelautan dan perikanan mampu menjadi sektor basis yang

menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi negara. Sehingga

dengan pertumbuhan tersebut akan menciptakan efek pengganda

(multiplier effect) yang pada akhirnya akan meningkatkan

pendapatan negara secara keseluruhan serta memacu

pertumbuhan sektor-sektor lainnya.


BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang

sangat kaya akan sumber daya alam, adapun sumberdaya yang

ada di sektor kelautan meliputi :

Sumberdaya pulih : ikan, terumbu karang, rumput laut,

hutan mangrove dan garam.

Sumberdaya tidak dapat pulih : minyak bumi, gas, hasil

tambang dan mineral.

Energi : gelombang dan angin.Transportasi, komunikasi dan

keindahan alam.

Melihat besarnya Kekayaan alam di Indonesia terutama di

sektor kelautan apabila bisa digali dan dimanfaatkan secara

proposional maka diharapkan sektor kelautan dan perikanan

mampu menjadi sektor basis yang menjadi motor penggerak

pertumbuhan ekonomi negara. Sehingga dengan pertumbuhan

tersebut akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect)

yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara

secara keseluruhan serta memacu pertumbuhan sektor-sektor

lainnya. Sehingga memicu meningkatnya perekonomian Negara

Indonesia.


3.2 SARAN Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Aparatur dan Masyarakat

Perikanan)

Pemerintah harus menyediakan armada laut, serta berbagai

sarana penunjang operasional lainnya agar pemanfaatan

kekayaan sumber daya laut dapat maksimal.

pemerintah perlu membuat regulasi yang tepat untuk

mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan .

Pemerintah harus bekerjasama dengan TNI-AL dalam upaya

Mengawasi dan mengendalikan kawasan ZEE yang mencakup

beragam aspek .

Pemerintah , industri dan masyarakat hendaknya dapat

bekerjasama secara sinergis guna meningkatkan nilai daya

saing dari produk-produk hasil dari kelautan dan perikanan

.

3.3 HARAPAN UNTUK MASA DEPAN

Masa depan adalah era kehidupan bahari. Ini antara lain

ditandai dengan menguatnya dinamika di kawasan Pasific.

Karena itu sudah saatnya Indonesia memperhatikan pembangunan

disektor kelautan secara sungguh sungguh. Pada tahap

pertama, sasaran pembangunan ditujukan kepada aspek

pemecahan pelbagai kendala keterbatasan yang ada.

Sementara untuk jangka panjang, pembangunan harus mampu

mengembalikan orientasi basis kehidupan masyarakat Indonesia

sesuai dengan fitrahnya sebagai bangsa bahari yang tumbuh


dan berkembang seirama dengan ritme globalisasi. Orientasi

kelautan ini penting sebab di masa mendatang, sektor

kelautan semakin vital dan penting bagi kehidupan ummat

manusia.

Dimasa mendatang bagi bangsa Indonesia laut akan

berfungsi sebagai, sebagai faktor integrasi wilayah

nasional; sebagai tempat sumber daya alam dominan; sebagai

faktor transportasi massal dan murah; sebagai elemen

Strategis dalam Pertahanan dan Keamanan Negara. Mengingat

berbagai aspek vital dan strategis itu, maka sudah saatnya

kita membangun bangsa dan negara ini dalam sosok citra

sebagai bangsa bahari.


DAFTAR PUSTAKA

1. Eafm-indonesia.net

2. Lontar.ui.ac.id

3. Oceanografi.loipi.go.id

4. Esdm.go.id

5. Merdeka.com

6. www.dekin.kkp.go.id

7. http://id.wikipedia.org/wiki/

Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan_Indonesia

8. Arikunto, S. (1990) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.

Jakarta, Rhineka Cipta

9. Milen, Anneli. (2006) Capacity Building Meningkatkan Kinerja Sektor

Publik. Yogyakarta, Pembaharuan


http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kelautan_dan_Perikanan_Indonesia

Date post:	28-Jan-2023
Category:	Documents
Upload:	domusacademy
View:	0 times
Download:	0 times

EKONOMI MAKRO PENGARUH SEKTOR KELAUTAN INDONESIA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

Documents