GERAKAN MAHASISWA DI SIMPANG JALAN; POTRET GERAKAN SOSIAL DI ERA JOKOWI-JUSUF KALLA

1 | Farchan, Yusa’, Gerakan Mahasiswa Di Simpang Jalan; Potret Gerakan Sosial Di Era Jokowi-Jusuf Kalla

GERAKAN MAHASISWA DI SIMPANG JALAN;

POTRET GERAKAN SOSIAL DI ERA JOKOWI-JUSUF KALLA

Yusa’ Farchan Dosen Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Wakil Sekjend PB HMI 2006-2008.

email : [email protected]

ABSTRACT

In the history of Indonesia, students have always played an important role as a "creative

minority" that drives social change. This study examines the extent to which a critical view and

the student movement against the government of Jokowi-Jusuf Kalla. This study used a

qualitative method with descriptive-analytic approach. The results showed that both PMII,

HMI, IMM, GMNI and BEM SI provides critical of the government records Jokowi-Jusuf

Kalla. From the five student organizations, only the IMM and BEM SI which expressly states

that the Jokowi-Kalla government has failed. The intensity of the student movement has

decreased sharply in the era of Jokowi-JK. In addition, the fragmentation of the student

movement also occurred in the absence of a "common enemy" as the centralization issue.

Fragmentation happens indicate that the student movement is not a cohesive movement and

solid, but the plural with a variant character, ideology and strategy of the different movements.

In the context of the reconsolidation of democracy, student movement should not be put again

in the framework of a moral movement. Immerse yourself into the system can be choice

movement.

Keywords: the student movement; social movements

PENDAHULUAN

Dalam setting Indonesia, kaum muda dan

mahasiswa selalu memainkan peran

penting sebagai “creative minority”

(meminjam istilah Arnold Toynbee) yang

menggerakkan terjadinya perubahan sosial.

Sejarah menunjukkan bahwa pendulum

reformasi yang tandai dengan lengsernya

Soeharto merupakan hasil dari gerakan

mahasiswa.

Mewakili zamannya, gerakan mahasiswa

berjalan secara sustainable. Pada masa

1974, gerakan mahasiswa sudah mulai

melakukan kritik terhadap kinerja

pemerintahan Soeharto. Gerakan

mahasiswa angkatan 1977/1978 sudah

menyuarakan perlunya

pertanggungjawaban Soeharto melalui

1 Lihat Edy Budiyarso, Menentang Tirani. Aksi

Mahasiswa ‘77/’78 (Jakarta: Grasindo, 2000)

Sidang Umum MPR dan menolak

pencalonan kembali Soeharto sebagai

Presiden.1 Klimaks gerakan terjadi ketika

mahasiswa generasi 1998 menggelar aksi

reformasi yang berujung pada tumbangnya

rezim Orde Baru.

Pada masa transisi (1998-2001), geliat

perjuangan mahasiswa masih terus

berlanjut meskipun mengalami pasang

surut. Disorientasi gerakan mulai terlihat

ketika terjadi fragmentasi pada elemen-

elemen mahasiswa.

Setelah Soeharto turun, beberapa elemen

mahasiswa mulai meningalkan isu-isu

nasional seperti “tolak Habibie”, “tolak

Sidang Istimewa MPR” dan beralih ke isu-

isu lokal menyangkut persoalan daerah,

termasuk juga persoalan kampus.

Farchan, Yusa’, Gerakan Mahasiswa Di Simpang Jalan; Potret Gerakan Sosial Di Era Jokowi-Jusuf Kalla | 2

Di sisi lain, disorientasi gerakan semakin

mengental karena masing-masing

eksponen menonjolkan preferensi, cara

pandang dan agendanya sendiri. Gejala ini

nampak mengiringi naiknya Habibie

menjadi Presiden yang memicu

perselisihan di antara mereka. Mahasiswa

terbelah ke dalam dua kubu; pendukung

dan penentang Habibie. Kelompok

pendukung Habibie, menganggap bahwa

peralihan kekuasaan ke tangan Habibie

adalah konstitusional sehingga

memberikan toleransi waktu untuk

melaksanakan amanat reformasi.

Kelompok mahasiswa yang dapat

dimasukkan dalam barisan pendukung

Habibie antara lain; Kesatuan Aksi

Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI),

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),

Forsal, HAMMAS, Forma, dan FKSM2.

Pada barisan lain, kelompok mahasiswa

penentang Habibie menganggap bahwa

Habibie adalah bagian dari Orde Baru

sehingga memberi peluang bagi rezim

status quo untuk mengkonsolidasikan diri.

Perlawanan keras kelompok mahasiswa ini

memunculkan gagasan perlunya sebuah

pemerintahan Presidium atau Komite

Rakyat Indonesia yang besifat kolektif dan

berfungsi sebagai pemerintahan transisi

dengan tugas mempersiapkan pemilu.

Beberapa elemen mahasiswa yang masuk

dalam kategori ini adalah Forkot, Famred,

KB-UI, Forbes, Komrad, HMI-MPO,

KPRP, Kobar, Gempar, KMPRL dan

DRMS.3

Fragmentasi gerakan juga terjadi pada level

pilihan isu yang diangkat, serta strategi dan

taktis aksinya. Pada level isu, kelompok

konformis-moderat cenderung mengusung

wacana; keabsahan rezim transisi; adili

Soeharto; hapuskan KKN; percepatan

pemilu; hapuskan Dwi Fungsi ABRI; dan

2 Kelompok mahasiswa ini tidak serta merta

mendukung pemerintahan Habibie tanpa reserve.

Meskipun memberikan toleransi, tetapi kritisisme

tetap mereka tunjukkan sebagai bagian dari sikap

konformis-moderat yang mereka pilih. 3 Karena penentangannya yang keras dan tanpa

kompromi terhadap rezim Habibie, kubu mahasiswa

menerima Sidang Istimewa secara kritis.

Mengenai strategi aksi, kelompok ini lebih

mengutamakan gerakan moral dan

intelektual dari pada aksi massa jalanan

serta gerakan non-violence.

Sementara itu, kelompok konfrontatif-

radikal mengangkat isu; tolak

pemerintahan transisi; tolak MPR/DPR

hasil pemilu Orba; dibentuknya

pemerintahan Presidium; Komite Rakyat

Indonesia dan Dewan Rakyat; tolak SI

MPR dan hasilnya; tolak pemilu masa

Habibie; hapus total Dwi Fungsi ABRI;

adili Soeharto dengan “Pengadilan

Rakyat” dan reformasi total sekarang juga.

Strategi aksinya lebih cenderung pada

sinergitas aksi massa jalanan dan

intelektual sebagai metode gerakan, serta

membangun aliansi politik yang lebih luas

dengan kelompok lintas sektoral lainnya.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, aksi-

aksi mahasiswa masih tampak menggeliat

seperti aksi-aksi reaksioner sebagai protes

atas pernyataan-pernyataan kontroversial

Gus Dur. Konflik politik di tingkat elite

menyebabkan situasi politik nasional

semakin memanas, yang pada akhirnya

membangkitkan kembali gerakan

mahasiswa. Hanya saja, fragmentasi

gerakan lagi-lagi terjadi. Paling tidak

terdapat empat kelompok mahasiswa,

yaitu. (1) pendukung elite berkuasa, (2)

penentang elite berkuasa, (3) kelompok

moderat yang netral, dan (4) kelompok

apatis. Kelompok mahasiswa seperti

KAMMI, HMI, Konsorsium Mahasiswa

Indonesia (terdiri dari ISTN, UNAS, ASMI,

IAIN, UMJ, IIQ, PTDI, dan PTIQ) serta

BEM adalah yang paling keras menentang

Gus Dur.4 Mereka mendukung

pembentukan Pansus Buloggate dan

Brunaigate oleh DPR untuk menyelidiki

keterlibatan KKN Presiden Abdurrahman

Wahid.

ini sering disebut sebagai kelompok konfrontatif-

radikal. 4 Lihat “Mahasiswa KAMMI Tuntut Gus Dur

Mundur”, Kompas, 3 Februari 2001, dan “HMI

Nilai Gus Dur Gagal Mengemban Amanah

Reformasi”, Kompas, 11 Mei 2000.


Pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf

Kalla, intensitas gerakan mahasiswa

cenderung mengalami penurunan cukup

tajam. Sikap-sikap “kompromistis”

mahasiswa terhadap policy pemerintahan

lebih tampak dibandingkan dengan sikap-

sikap kritis mahasiswa terhadap kekuasaan.

Penelitian ini ingin mengkaji sejauhmana

sikap, pandangan kritis dan gerakan

mahasiswa sebagai bagian dari gerakan

sosial terhadap pemerintahan Jokowi-

Jusuf Kalla.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-

analitis. Metode pengumpulan data

dilakukan melalui penelaahan terhadap

dokumen atau teks-teks, baik itu buku,

surat kabar, majalah, dan teks-teks lainnya

yang relevan. Selain itu, juga dilakukan

observasi dan indepth interview5.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh

dari data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh dari studi pustaka

berbagai teks dan pemberitaan di media.

Sementara data sekunder diperoleh dari

indepth interview dengan sejumlah aktifis

mahasiswa.

Teknik penarikan sampel dilakukan secara

non-random procedure6. Objek penelitian

ini adalah lima organisasi mahasiswa yang

terdiri dari empat organisasi mahasiswa

ekstra kampus yaitu PMII, HMI, IMM dan

GMNI dan satu organisasi mahasiswa intra

kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa

Seluruh Indonesia (BEM SI).

Lima organisasi mahasiswa tersebut segaja

dipilih dengan pertimbangan keterwakilan

sampel. Selain itu, kelima organisasi

5 Bagong Suyanto, 2006, Metode Penelitian

Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan,

Jakarta, Kencana, hlm.186

tersebut memiliki jaringan struktur dan

sumber daya organisasi yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap Mahasiswa Pada Momentum Satu

Tahun Pemerintahan Joko Widodo-

Jusuf Kalla

Momentum satu tahun pemerintahan

Jokowi-Jusuf Kalla tanggal 20 Oktober

2015, adalah saat yang tepat untuk

memotret sejauhmana evaluasi kritis dan

sikap mahasiswa terhadap jalannya

pemerintahan. Sikap kritis mahasiswa

menjadi penting sekaligus tolok ukur

sejauhmana gerakan mahasiswa tersebut

merespon isu-isu aktual kebangsaan dan

dinamika pemerintahan.

Pada momentum satu tahun pemerintahan

Jokowi-Jusuf Kalla, 20 Oktober 2015,

berbagai elemen mahasiswa dan

masyarakat menyampaikan sikap dan

tuntutannya melalui aksi demonstrasi di

sejumlah daerah. Di Jakarta, aksi

demonstrasi dilakukan oleh sejumlah

elemen mahasiswa dan masyarakat di

antaranya di Istana Negara, Patung Kuda

Silang Monas, Gedung DPR-MPR RI dan

Balaikota DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari

berbagai sumber, peserta aksi unjuk rasa

setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,

tidak hanya berasal dari kalangan

mahasiswa, tetapi juga dari serikat buruh

dan organisasi masyarakat lainnya.

Berikut ini adalah daftar unjuk rasa

(demonstrasi) yang digelar pada Selasa, 20

Oktober 2015, tepat satu tahun

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yaitu:

1. Pukul 09.00 WIB, Front

Perjuangan Rakyat, jumlah peserta

aksi 200 orang, pimpinan Rudi HB

Daman, lokasi unjuk rasa di Istana

Negara, tuntutan: mengkritisi satu

6Wignjosoebroto, Soetandyo, 1993. Memahami

Dan Merumuskan Gejala Sosial Yang Layak

Teliti. Surabaya: BKSPDM FISIP Universitas

Airlangga.


tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf

Kalla.

2. Pukul 09.00 WIB, Aliansi

Indonesia Bersatu (BIMA, KCB,

GNB, KIP, LN, GEMBOSI,

GERAK, PERMADANI, GL PRO,

ASRIL CENTER, UNKRIS,

GUNTUR 49), jumlah peserta aksi

1.000 orang, pimpinan Syarif

Hidayatullah, lokasi unjuk rasa di

Gedung DPR/MPR, tuntutan:

mengkritisi satu tahun

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

3. Pukul 14.00 WIB, Aliansi Tarik

Mandat (GPII, PMII, HMI, IMM,

BON, GMPRI, Himmah Al

Wasliyah, Lembaga Studi Ciputat,

APKLI, GMKI, Progresif 98),

jumlah peserta aksi 400 orang,

pimpinan Nanang Kosim, Ujang,

Taufan, Sahriya Hasibuan, Guntur

Aditya, lokasi unjuk rasa di Gedung

DPR/MPR, tuntutan: mengkritisi

satu tahun pemerintahan Jokowi-

Jusuf Kalla serta mengusut tuntas

kasus BLBI.

4. Pukul 10.00 WIB, Pusat

Perjuangan Rakyat Indonesia

(PPRI, Forum Orang Miskin Kota

Medan/Formikom, Serikat

Perjuangan Rakyat

Indonesia/FPRI), jumlah peserta

aksi 200 orang, pimpinan Marlo

Sitompul, Lipen S, Surya Anta,

Dika, lokasi unjuk rasa di

Kementrian Sosial – Istana Negara

– DPR/MPR, tuntutan: menolak

pendataan basis data terpadu/PBDT

tahun 2015 yang tidak tepat

sasaran, bantuan untuk rumah

tangga miskin di Sumatera Utara.

5. Pukul 13.00 WIB, HMI Cabang

Jakarta Pusat dan Utara, jumlah

peserta aksi 50 orang, pimpinan

Romdhon R, Safi’i, Samsudin,

lokasi unjuk rasa di Kantor Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) – Istana

Negara – LBH Jakarta, tuntutan :

7 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

berdiri tanggal 17 April 1960. Ide dasar berdirinya

PMII bermula dari adanya hasrat kuat para

mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk suatu

mengkritisi satu tahun

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

serta turunkan Direktur OJK dari

jabatannya.

6. Pukul 09.00 WIB, Konfederasi

Serikat Pekerja Indonesia KSPI

(FSPMI, FSP, KEP, FARKES,

Aspek Indonesia, FSP ISI,

SPPPMI, FAS PPAR Ref, PB

PGRI), jumlah peserta aksi 500

orang, pimpinan Said Iqbal, lokasi

unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta

– DPRD DKI Jakarta, tuntutan:

tolak RPP Pengupahan.

7. Pukul 09.00 WIB, DPD Serikat

Pekerja Nasional/SPN Provinsi

DKI Jakarta jumlah peserta aksi

300 orang, pimpinan Ashari,

Yantumizan, Muchtar, Agus

Rantau, Robeth, lokasi unjuk rasa

di Balaikota DKI Jakarta – DPRD

DKI Jakarta, tuntutan: tolak RPP

Pengupahan.

Maraknya aksi demonstrasi terutama dari

kalangan mahasiswa pada momentum satu

tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

adalah indikator bahwa gerakan mahasiswa

sebetulnya masih “hidup”, meskipun

secara umum mengalami intensitas

penurunan.

Berdasarkan kajian ini, sikap dan respon

mahasiswa terhadap satu tahun

pemerintahan Jokowi-JK dapat

digambarkan dari pernyataan sikap

Pengurus Besar (Pengurus Pusat) sejumlah

organisai mahasiswa sebagai berikut.

Sikap Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia (PMII)7 Terhadap



Jokowi-Jusuf Kalla, PB PMII menyerukan

aksi nasional "Evaluasi Setahun

Pemerintahan Jokowi-JK" mulai Senin, 19

Oktober 2015. Seruan resmi yang

wadah (organisasi) mahasiswa yang berideologi

Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja).


disampaikan oleh Humas Aksi PB PMII,

Ada Suci Makbullah menegaskan bahwa

aksi demonstrasi dilakukan oleh kader dan

pengurus PMII di Jabodetabek dengan titik

kumpul di kantor PB PMII, Salemba

Tengah, Jakarta Pusat menuju Istana

Negara, dan dimulai pukul 10.30 WIB.

Sementara itu, cabang-cabang PMII di luar

Jabodetabek melakukan aksi massa di

daerah masing-masing secara serentak 8.

Setidaknya ada sepuluh catatan penting

PMII yang disampaikan pada momentum

satu tahun evaluasi pemerintahan Jokowi-

Jusuf Kalla, yaitu;9

1. Pemerintah harus bisa

memperbaiki sektor fundamental

ekonomi. Menurut PMII,

anjloknya nilai tukar rupiah

menimbulkan dampak ekonomi

berupa ancaman pemutusan

hubungan kerja (PHK), penurunan

daya beli masyarakat, dan

menurunkan tingkat kesejahteraan

masyarakat.

2. PMII meminta pemerintahan

Jokowi-Jusuf Kalla untuk

meninjau ulang semua proyek

infrastruktur yang berasal dari

hutang luar negeri. Pasalnya,

hutang luar negeri akan memiliki

efek yang tidak baik bagi

perekonomian dalam negeri.



mempercepat serapan APBN.


Jokowi- Jusuf Kalla untuk

mewujudkan kedaulatan pangan.


Jokowi- Jusuf Kalla untuk

mencabut izin perusahaan pelaku

pembakaran hutan.



mempercepat revisi UU KUHP.

8 Lihat http://www.tegarnews.com/2015/10/setahun-

jokowi-jk-pmii-aksi-nasional.html 9Diolah dari berbagai sumber. Lihat

https://www.islampos.com/10-tuntutan-pmii-jelang-

satu-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-222358/. Lihat

juga http://www.tegarnews.com/2015/10/setahun-

jokowi-jk-pmii-aksi-nasional.html



memperkuat pendidikan agama di

setiap level pendidikan.



memberikan akses pendidikan

tinggi seluas-luasnya bagi

masyarakat tidak mampu.



mewujudkan kedamaian

beragama.



mengusut tuntas kasus-kasus atas

nama agama khususnya di Tolikara

dan Aceh Singkil.

PMII berpandangan meskipun momentum

satu tahun merupakan sarana untuk

menyampaikan kritik konstruktif, tetapi

jangka waktu satu tahun tidak representatif

untuk menyimpulkan berhasil atau

tidaknya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

PMII juga menilai, dalam periode setahun

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, lebih

banyak muncul kegaduhan-kegaduhan

politik, ketimbang realisasi janji-janji

kampanye Pemilu Presiden 2014. Terkait

dengan wacana pemakzulan Presiden

Jokowi, PMII memiliki sikap bahwa

menurunkan pemerintahan di tengah jalan,

lebih banyak mudharatnya daripada

manfaatnya, kecuali jika pemerintah jelas-

jelas melanggar UU.

Sikap Himpunan Mahasiswa Islam

(HMI)10 Terhadap Pemerintahan

Jokowi-Jusuf Kalla


Jokowi-Jusuf Kalla, PB HMI menilai

bahwa apa yang terjadi sekarang ini tidak

bisa dilepaskan dari pemerintahan

10 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah

organisasi mahasiswa ekstra kampus tertua di

Indonesia. Didirikan oleh Lafran Pane, 5 Februari

1947 di Yogyakarta. Alumni HMI banyak tersebar di

pemerintahan, partai politik, media massa, NGO dan

sektor-sektor publik strategis lainnya.

https://www.islampos.com/10-tuntutan-pmii-jelang-satu-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-222358/



sebelumnya. HMI berpandangan, belum

layak untuk menilai satu tahun

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sikap “lunak” HMI terhadap pemerintahan

Jokowi-Jusuf Kalla tersebut memang

memunculkan pertanyaan dari sejumlah

pihak mengingat selama ini HMI selalu

kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara,

meskipun di sisi lain, dalam gerakannya,

HMI sering tidak mengambil “jarak”

dengan kekuasaan.

Terlepas dari segala kekurangan

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, HMI

tampaknya masih menaruh harapan. Selain

aksi demonstrasi di Jakarta, demonstrasi

serupa juga dilakukan HMI di beberapa

wilayah seperti di Bandung. Di Bandung,

puluhan mahasiswa dari HMI Cabang Kota

Bandung berunjuk rasa menyikapi satu

tahun pemerintahan Presiden Jokowi, 20

Oktober 201511.

Dalam aksinya di Bandung, HMI

menyatakan sikap antara lain; meminta

pemerintah membatalkan seluruh proyek

infrastruktur yang berdampak buruk bagi

aspek ekologis maupun sosial seperti yang

terjadi dalam MIFEE, Waduk Jatigede,

Pabrik Semen Rembang dan lainnya;

moratorium atas reklamasi pantai di

seluruh Indonesia, terutama reklamasi

Teluk Jakarta, Benoa dan Manado;

membatalkan proyek kereta cepat, baik

melalui skema utang APBN maupun

konsorsium BUMN; memperkuat

fundamental ekonomi nasional dan

menghentikan peminjaman utang kepada

berbagai lembaga internasional;

mengubah postur belanja modal APBN

agar tidak hanya fokus pada sektor

infrastruktur, melainkan juga sektor riil;

dan memperkuat peran negara dalam

perlindungan HAM agar tragedi

11 Lihat http://m.rmoljabar.com/news.php?id=14409 12 Hal ini disampaikan Arief Rosyid Hasan dalam

acara diskusi “Pemerintahan Jokowi-JK: Abdi

Kekuasaan atau Pelayan Rakyat” yang

diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch

dan Charta Politika Indonesia di Pulau Dua, Jakarta,

Selasa (21/10/2015). Lihat

Tolikara, Salim Kancil dan Singkil tidak

lagi terulang.

Selain catatan kritis dan evaluasi

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, PB HMI

juga menekankan pentingnya

pembangunan kepemudaan.

Ketua Umum PB HMI, Arief Rosyid

Hasan, meminta kepada pemerintahan Joko

Widodo-Jusuf Kalla untuk menjadikan

pemuda sebagai aset dan kekuatan, bukan

beban dan masalah. Jika Jokowi-Jusuf

Kalla memperlakukan pemuda sebagai aset

dan kekuatan bangsa, maka pemuda yang

secara kuantitas dan kualitas besar

jumlahnya akan dapat meningkatkan

pembangunan bangsa ke depan12.

Dari hasil Focus Group Discussion (FGD)

kepemudaan yang dilakukan PB HMI

selama ini menunjukkan bahwa yang

dibutuhkan pemuda untuk meningkatkan

pendapatan nasional dan daya saing dengan

bangsa lain adalah pemuda yang sehat,

produktif, dan partisipatif. Apalagi,

pemuda menjadi tulang punggung dari

persiapan bonus demografi.

Oleh karena itu, HMI meminta kepada

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla agar

menekankan pembangunan kepemudaan

sebagai prioritas agar dapat

mempersiapkan bonus demografi dan

peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebelum momentum satu tahun evaluasi

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 20

Oktober 2015, HMI juga menyampaikan

sikapnya pada momentum peringatan

gerakan reformasi, Mei 2015. Dalam

memperingati gerakan reformasi tersebut,

HMI melakukan aksi demonstrasi dalam

bentuk longmarch dari RRI ke Istana

Negara, 20 Mei 201513.

http://www.beritasatu.com/nasional/219147-hmi-

jokowijk-perlu-jadikan-pemuda-sebagai-kekuatan-

bukan-masalah.html 13 Lihat

http://1.antarasumbar.com/berita/147851/mas

sa-hmi-kepung-istana.html


Dalam aksi tersebut, Ketua Umum PB HMI

Arief Rosyid Hasan menegaskan bahwa

HMI merasa perlu melakukan unjuk rasa,

mengingat Presiden Jokowi sendiri telah

mempersilakan mahasiswa dan pemuda

untuk turun ke jalan untuk menyalurkan

aspirasinya. Dalam aksinya, HMI

menyatakan sikap dan tuntutan agar

Presiden menjaga stabilitas politik dan

tidak membiarkan adanya penumpang

gelap dalam pemerintahan yang membawa

agenda berbeda.

HMI juga meminta agar Presiden menjaga

stabilitas ekonomi dan berhati-hati dalam

mengambil kebijakan menaikkan harga

BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) karena

berpengaruh langsung terhadap harga

kebutuhan pokok.

Sikap Ikatan Mahasiswa

Muhammadiyah (IMM)14 Terhadap


IMM adalah organisasi mahasiswa ekstra

kampus yang tampak paling kritis

menyuarakan sikapnya terhadap

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sejauh

ini, dibandingkan dengan organisasi

mahasiswa ekstra kampus lainnya, IMM

termasuk paling responsif dan konsisten

menyikapi berbagai kebijakan

pemerintahan.


Jokowi-Jusuf Kalla, IMM bersama

sejumlah organisasi mahasiswa lainnya

yang terhimpun dalam Aliansi Tarik

Mandat (Aliansi yang diinisiasi IMM,

GPII, Himmah Alwashliyah, dan Himmah

Persis), melakukan aksi unjuk rasa di

Gedung DPR MPR Jakarta, 20 Oktober

2015. Dalam orasinya, Ketua Umum DPP

IMM, Beni Pramula menyatakan, bahwa

setahun Jokowi JK memimpin, justru

14 IMM adalah organisasi mahasiwa ekstra kampus

yang didirikan 14 Maret 1964. Penandatanganan

Piagam Pendirian IMM dilakukan Ketua Pimpinan

Pusat Muhammadiyah saat itu, yaitu KHA. Badawi.

Kelahiran IMM tidak bisa dilepaskan dari sejarah

perjalanan organisasi keagamaan Muhammadiyah. 15 Disampaikan Beni Pramula, Ketua Umum DPP

IMM pada aksi demonstasi satu tahun pemerintahan

membuat politik semakin gaduh.

Leadership Jokowi juga dianggap lemah,

bahkan Indonesia di era Jokowi, dianggap

layaknya republik multipilot.

"Jokowi tak bisa melepaskan diri dari

kepentingan elit politik dan para

pemilik modal besar di belakangnya,"15

Aksi IMM tidak hanya dilakukan di

Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Di

Mataram, puluhan mahasiswa IMM

melakukan demonstrasi di depan kantor

Bank Indonesia Mataram, 20 Oktober

201516. Dalam aksinya tersebut, IMM

memberikan raport merah kepada

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla atas

evaluasi setahun memimpin bangsa

Indonesia.

IMM juga menilai dalam kepemimpinan

Jokowi-Jusuf Kalla, semangat Pancasila

tidak lagi menjadi spirit. Trisakti hanya

sekedar retorika politik semata, nawacita

menjadi duka cita serta kedaulatan semakin

jauh dari kenyataan. IMM bersama

sejumlah organisasi mahasiswa yang

terhimpun dalam Aliansi Tarik Mandat

tersebut, sejauh ini adalah yang paling

sering melakukan demonstrasi sebagai

wujud kritisisme terhadap pemerintahan

Jokowi-Jusuf Kalla.

IMM menilai, ketidakpuasan atas kinerja

pemerintahan saat ini telah mencapai

klimaksnya. Oleh karenanya, aksi-aksi

mahasiswa tersebut akan terus berlanjut

bahkan dengan dukungan massa yang lebih

besar.

“Aksi kami ini adalah kelanjutan dari

aksi sebelumnya, yang secara konsisten

kami lakukan hampir setiap minggu.

Kami tidak akan berhenti hingga

Jokowi-Jusuf Kalla, 20 Oktober 2015 di Gedung

DPR MPR Jakarta. Lihat

http://politik.rmol.co/read/2015/10/19/221293/Beso

k,-Ribuan-Massa-Tarik-Mandat-Jokowi-JK-

Kembali-Geruduk-Istana- 16 Lihat http://mataramnews.co.id/nusa-tenggara-

barat/item/5202-setahun-pemeritahan-jokowi-jk-

dianggap-gagal-memimpin-bangsa

http://politik.rmol.co/read/2015/10/19/221293/Besok,-Ribuan-Massa-Tarik-Mandat-Jokowi-JK-Kembali-Geruduk-Istana-




adanya perubahan mendasar di negeri

ini”17

Sikap Gerakan Mahasiswa Nasional

Indonesia (GMNI)18 Terhadap


Pada momentum evaluasi satu tahun

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, GMNI

cenderung tidak banyak terlibat dalam

aksi-aksi demonstrasi. Hal ini lebih

disebabkan karena secara ideologis, GMNI

adalah organisasi mahasiswa yang

bercorak nasionalis, dan dalam sejarahnya

selalu dekat dengan kelompok-kelompok

nasionalis.

Meskipun tidak memiliki hubungan

struktural dengan partai nasionalis seperti

PDIP, tetapi banyak alumni GMNI yang

berkiprah di partai pendukung Presiden

Jokowi tersebut. Inilah yang menyebabkan

tersumbatnya nafas gerakan GMNI dalam

merespon secara kritis berbagai kebijakan

Jokowi-Jusuf Kalla.

Meskipun tidak banyak terlibat dalam aksi-

aksi demonstrasi, tetapi GMNI tetap

memberi catatan kritis terhadap jalannya

pemerintahan. Substansi isu yang diangkat

GMNI memang agak berbeda dengan

organisasi lainnya. Jika IMM beserta

aliansinya dengan tegas menuntut Presiden

Jokowi mundur, maka GMNI lebih

menekankan pentingnya Presiden Jokowi

untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya.

Menurut Ketua Presidium GMNI, Twedy

Noviady Ginting, Presiden Jokowi perlu

untuk mengevaluasi kinerja kabinet secara

keseluruhan. GMNI meminta Presiden

Jokowi untuk mengembalikan arah

jalannya pemerintahan agar sesuai dengan

17 Disampaikan Beni Pramula, Ketua Umum DPP

IMM dalam keterangan pers-nya kepada

tribunnews.com. Lihat

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/19/al

asan-imm-dan-aliansi-tarik-mandat-rutin-geruduk-

istana 18 GMNI dibentuk pada tanggal 23 Maret 1954

sebagai hasil gabungan dari tiga organisasi

mahasiswa, yaitu Gerakan Mahasiswa Marhenis

(GMM), Gerakan Mahasiswa Merdeka, dan Gerakan

Mahasiswa Demokrat Indonesia. GMNI berazaskan

Nawacita dan Trisakti Bung Karno yang

menjadi visi misi Jokowi.

Sektor-sektor yang perlu menjadi prioritas

untuk dievaluasi adalah sektor

perekonomian, keuangan, pajak, energi dan

pertambangan, BUMN, perdagangan,

pertanian, dan pertanahan.

"Sektor-sektor inilah yang kinerjanya

belum mampu mengejawantahkan

Nawacita dan Trisakti Bung Karno ke

dalam program kerja Pemerintahan.

Bahkan program-programnya

cenderung mengabaikan Nawacita

dan Trisakti Bung Karno19,"

Selain itu, GMNI juga mendorong Presiden

Jokowi untuk berani melakukan reshuffle

kabinet demi memperbaiki kinerja

pemerintahan.

GMNI mengingatkan Presiden Jokowi agar

figur-figur baru yang nantinya masuk

kabinet setidaknya memiliki tiga syarat

sebagai berikut. Pertama, mampu

mengejawantahkan Nawacita dan Trisakti

Bung Karno dalam kementerian terkait.

Kedua, memiliki kapasitas dan kompetensi

di bidangnya. Ketiga, memiliki dukungan

politik khususnya dari parpol dan parlemen

sehingga mempermudah kerja-kerja

kementerian terkait

GMNI berkeyakinan, bila ketiga syarat

tersebut dimiliki oleh Menteri-menteri

Kabinet Kerja, maka performance kabinet

akan menunjukkan hasil signifikan bagi

kesejahteraan rakyat dan kemajuan

bangsa.

Marhaenisme, yaitu Sosio-nasionalisme, Sosio-

demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat

Pasal 2 AD/ART GMNI. 19 Disampaikan Ketua Presidium Gerakan

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Twedy

Noviady dalam keterangan persnya kepada Rakyat

Merdeka online. Lihat

http://politik.rmol.co/read/2015/06/25/207669/Ketu

a-Presidium-GMNI:-Reshuffle-Kabinet-Sebuah-

Kebutuhan-

http://politik.rmol.co/read/2015/06/25/207669/Ketua-Presidium-GMNI:-Reshuffle-Kabinet-Sebuah-Kebutuhan-




Sikap Badan Eksekutif Mahasiswa

Seluruh Indonesia (BEM SI)20 Terhadap



Jokowi-Jusuf Kalla, 20 Oktober 2015,

sekitar 20 mahasiswa perwakilan dari BEM

Seluruh Indonesia (BEM SI) berkumpul

dan membacakan hasil survei tentang

kepuasan kinerja satu tahun Jokowi-Jusuf

Kalla. Hasilnya, mahasiswa menilai

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

cenderung gagal21.

Dengan mengenakan jaket almamater

masing-masing, pembacaan hasil survei

dilakukan di Tugu Proklamasi, Menteng,

Jakarta Pusat. Tugu Proklamasi dipilih

menjadi tempat deklarasi sebagai

refleksi adanya penyimpangan ajaran

Proklamator dan para founding fathers

Indonesia.

Dalam survey tersebut, terdapat lima aspek

yang diteliti yaitu aspek ekonomi, politik,

hukum, hubungan internasional dan

keamanan. Jumlah responden sebanyak

3.498 orang yang berasal dari 100

perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Hasil survey BEM SI menunjukkan, dari

aspek ekonomi, mahasiswa melihat

Jokowi-Jusuf Kalla meragukan dalam

melakukan perbaikan ekonomi dan

kebijakannya cenderung tidak pro rakyat.

Di bidang politik, mahasiswa meragukan

political will pemerintah dalam

memformulasikan kebijakan pro rakyat.

Mahasiswa juga meragukan terkait kinerja

Menteri-Menteri dalam Kabinet Kerja dan

reformasi birokrasi dianggap tidak berjalan

dengan baik.

Dari aspek hukum, mahasiswa meragukan

perbaikan hukum di Indonesia selama

20 BEM SI lahir berdasarkan Hasil Kesepakatan

Design Gerakan Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia

di Bogor 21-24 Desember 2007. BEM SI lahir karena

gerakan mahasiswa pasca 1998 dianggap mengalami

disorientasi dan berjalan sendiri-sendiri. 21Lihat

http://news.detik.com/berita/3048353/begini-

setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Di sektor hubungan internasional,

mahasiswa mempertanyakan seputar peran

Indonesia di kancah politik internasional.

Indikator kebijakan luar negeri diragukan

ketepatannya, dan pengaruh Indonesia

dianggap belum cukup signifikan di kancah

internasional.

Di sektor keamanan, mahasiswa

meragukan pemerintahan Jokowi-Jusuf

Kalla dalam hal peningkatan keamanan,

mengurangi konflik SARA serta

meragukan kinerja pemerintah dalam

mengurangi paham radikalisme dan

separatisme.

Atas hasil survey tersebut, BEM SI

berencana melakukan sidang rakyat

bersama mahasiswa dari seluruh Indonesia

dan elemen masyarakat pada 28 Oktober

2015 di depan Istana Negara22. BEM SI

menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

telah gagal dalam tahun pertamanya

memimpin Indonesia.

Dari total keseluruhan responden,

sebanyak 42 persen menjawab tidak puas

dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,

kemudian sebanyak 41 persen menjawab

ragu, dan sisanya 17 persen menjawab

puas. Setelah orasi, acara dilanjutkan

dengan pernyataan sikap dari seluruh

Presiden Mahasiswa dari anggota aliansi

BEM seluruh Indonesia. Mereka diminta

keikutsertaannya pada aksi pada 28

Oktober 2015.

Menindaklanjuti aksi satu tahun

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, 20

Oktober 2015, BEM SI kembali menggelar

unjuk rasa pada 28 Oktober 2015. Aksi

yang bertepatan dengan peringatan Hari

Sumpah Pemuda tersebut mengajak

mahasiswa sebagai kaum muda untuk

pandangan-bem-seluruh-indonesia-tentang-kinerja-

1-tahun-jokowi-jk 22 Disampaikan oleh Koordinator lapangan aksi,

Bambang Irawan dalam orasi BEM SI 20 Oktober

2015 di Tugu Proklamasi Jakarta. Lihat

http://news.detik.com/berita/3048353/begini-

pandangan-bem-seluruh-indonesia-tentang-kinerja-

1-tahun-jokowi-jk


mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi-

Jusuf Kalla selama setahun

pemerintahannya.

Aksi demonstrasi tersebut mengambil tema

"Seruan Sidang Rakyat", dan dilakukan di

depan Istana Merdeka, Jakarta23. Yang

menarik adalah sidang rakyat ini

mendakwa Jokowi-Jusuf Kalla telah gagal

dalam enam aspek yakni kesehatan, hukum

dan pemberantasan korupsi,

perekonomian, lingkungan, pendidikan dan

energi24.

Gerakan Mahasiswa Dalam Perspektif

Demokrasi Politik

Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa

merupakan hasil penting dari proses

liberalisasi politik pasca reformasi tahun

1998. Liberalisasi politik ini berhasil

membuka katup politik restriktif sebagai

warisan rezim otoritarianisme Orde Baru.

Liberalisasi politik pada sisi lain akan

menuju proses konsolidasi demokrasi yang

membuka ruang lebih bagi partisipasi

politik warga negara termasuk mahasiswa.

Menurut Samuel Huntington dan Joan

Nelson, partisipasi politik yang meluas ini

adalah ciri khas dari modernisasi politik25.

Partisipasi politik seringkali menjadi

eksesif dan pada titik tertentu bisa

berlangsung tanpa kendali. Jika kondisi ini

terjadi, maka peluang terjadinya lawless

society sangat besar di mana masyarakat

berubah menjadi “liar”. Dalam kondisi

demikian, lemahnya negara bisa membuat

negara tidak cukup berwibawa untuk

menegakkan rule of law di tengah

masyarakat.

23Lihat

http://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional

-inpicture/15/10/28/nwxl81283-aksi-mahasiswa-

gelar-demo-seruan-sidang-rakyat 24Lihat

http://news.okezone.com/read/2015/11/22/337/1253

698/mahasiswa-klaim-kinerja-duet-jokowi-jk-gagal 25 Samuel P. Huntington dan Joan Nelson,

Partisipasi Politik di Negara Berkembang, alih

bahasa Sahat Simamora (Jakarta, Rineka Cipta,

1990) hlm.1.

Gerakan Mahasiswa; Antara Gerakan

Sosial dan Civil Society

Terminologi civil society hingga kini masih

menjadi perdebatan panjang di kalangan

Sarjana Indonesia. Belum ada terjemahan

yang sesuai terhadap makna civil society

tersebut26. Cornelis Lay, Syamsuddin

Haris, Afan Gaffar, Abdurrahman Wahid

tetap menggunakan istilah civil society.

Nurcholis Madjid, Dawam Raharjo,

Azyumardi Azra, dan Bahtiar Effendy

menggunakan istilah “masyarakat

madani”. Sementara Ramlan Surbakti dan

M. Ryaas Rasyid menyebutnya sebagai

“masyarakat kewargaan”.

Jika ditarik jauh ke belakang, konsep civil

society sebetulnya merupakan “istilah

lama” yang direproduksi oleh banyak

teoritisi kontemporer. Aristoteles

menyebutnya koino-nia politike sementara

Cicero menyebutnya sebagai societas

civilis27.

Alexis de Tocqueville menterjemahkan

civil society sebagai kekuatan

penyeimbang terhadap negara. Tocqueville

mengamati bagaimana praktik demokrasi

AS pada paruh pertama abad 19. Dalam

karyanya Democracy in America,

Tocqueville menjelaskan bahwa civil

society memiliki kekuatan yang mampu

mengekang atau mengontrol kekuatan

intervensionis negara28.

Dalam perseptif Tocqueville tersebut,

gerakan mahasiswa merupakan bagian dari

kekuatan penyeimbang negara. Ciri

penting dari civil society tersebut adalah

munculnya voluntary, self-generating dan

26 Dalam tradisi Eropa hingga abad 18, makna civil

society dianggap sama dengan pengertian negara.

Locke melihat civil society sebagai tahapan evolusi

dari natural society sehingga civil society adalah

sama dengan negara. Hobbes melihat civil society

sebagai peredam konflik antar individu dalam

masyarakat supaya tidak menghancurkan 27 Adam B.Seligman, The Idea of Civil Society, New

York: The Free Press, 1992, hlm.ix 28 Lihat Alexis de Tocqueville, Masalah Demokrasi,

alih bahasa Sumantri Mertodipuro, Djakarta,

Bharatara, 1961.


self-supporting. Berbagai perkumpulan

sukarela (voluntary association) yang

muncul di kalangan organisasi mahasiswa

dan masyarakat dapat dikatakan sebagai

indikator tumbuhnya elemen-elemen civil

society.

Dalam fungsinya sebagai penyeimbang,

tentu gerakan mahasiswa berada dalam

domain dan fungsi-fungsi controlling

untuk mencegah terlalu kuatnya institusi

negara. Sebab, kuatnya negara tanpa

diimbangi dengan kuatnya civil society

justru akan menyebabkan konsolidasi

demokrasi menjadi tertatih-tatih.

Jika gerakan mahasiswa eksis, hidup dan

kuat, maka entitas civil society juga akan

semakin kuat, dan pada akhirnya dapat

mengontrol jalannya kekuasaan negara.

Begitu juga sebaliknya, jika gerakan

mahasiswa redup atau bahkan stagnan,

maka kekuatan civil society menjadi

semakin lemah ketika dihadapkan pada

struktur dan kekuasaan negara.

Gerakan mahaiswa berada dalam domain

gerakan sosial, yang memiliki ruh dan

semangat untuk melakukan proses

transformasi sosial melalui gerakan

pemberdayaan menuju masyarakat yang

cerdas dan kuat.

Sejak terbukanya partisipasi politik

masyarakat pasca reformasi 1998,

kebebasan berekspresi memang terus

berlangsung hingga era pemerintahan

Jokowi-Jusuf Kalla. Gerakan-gerakan

sosial masyarakat sipil baik dari kalangan

mahasiswa, serikat buruh dan kelompok

masyarakat lainnya terus berlangsung,

meskipun mengalami pasang surut.

Yang cukup menarik adalah jika

masyarakat sipil selama ini selalu

mengambil posisi berlawanan secara

diametral dengan kekuasaan, maka pada

era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,

elemen-elemen masyarakat sipil justru

29 Elemen-elemen civil society seperti Government

Watch, Parliament Watch, Corruptin Watch,

Indonesian Police Watch, dll adalah bentuk dari

banyak yang masuk dalam lingkaran

pendukung kekuasaan.

Kondisi ini memang tidak bisa dilepaskan

dari polarisasi kelompok-kelompok

masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 lalu

di mana elemen-elemen masyarakat sipil

cenderung menjatuhkan pilihan politiknya

pada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Pilihan

ini sangat pararel dengan sikap politik civil

society selama ini yang cenderung enggan

melakukan “kompromi” dengan kekuatan

militer yang diwakili oleh pasangan

Prabowo-Hatta.

Sikap “kompromistis” elemen civil society

terhadap kekuasaan tersebut memunculkan

pertanyaan tersendiri, apakah nalar kritis

civil society di Indonesia telah redup?

Apakah gerakan perlawanan rakyat

terhadap elite kekuasaan sudah semakin

kehilangan ruhnya?.

Sikap kompromistis elemen civil society

terhadap kekuasaan pada akhirnya juga

merambah ke dalam gerakan mahasiswa.

Banyak isu-isu strategis kebangsaan yang

luput dari perhatian mahasiswa. Metode

gerakan sosial mahasiswa yang selama ini

didominasi melalui pendekatan resistensi

massif terhadap kekuasaan (aksi-aksi

demonstrasi), mengalami penurunan cukup

tajam di era Jokowi-Jusuf Kalla.

Parahnya lagi, kondisi ini tidak diimbangi

dengan meningkatnya gerakan sosial

mahasiswa dalam merespon isu-isu lokal

yang lebih membumi, terkait

perkembangan kemajuan daerah. Dapat

dikatakan, di level nasional, gerakan

mahasiswa mengalami “stagnasi”. Begitu

juga ditingkat lokal, gerakan mahasiswa

mengalami penurunan cukup tajam.

Elemen masyarakat sipil yang selama ini

selalu memainkan peran penting dalam

melakukan kontrol terhadap negara melalui

pola pengawasan yang bersifat investigatif

dan konseptual29, sekarang ini mulai

model gerakan pengawasan investigatif yang

mengambil jarak dan posisi berlawanan terhadap

kekuasaan.


meredup. Padahal, kontrol tersebut sangat

penting dan tetap diperlukan untuk

menjamin terciptanya good governance

dan clear governance.

Terbukanya ruang publik dan partisipasi

politik masyarakat yang luas mestinya

dimanfaatkan oleh gerakan mahasiswa

untuk lebih kreatif dalam merespon isu-isu

aktual kebangsaan. Model gerakan yang

diambil tidak hanya berbentuk aksi-aksi

demonstrasi, tetapi juga dalam bentuk

pengawasan dan kontrol investigatif dalam

mengawal jalannya pemerintahan.

Intensitas gerakan mahasiswa yang mulai

surut memang menunjukkan terjadinya

penurunan daya militansi gerakan. Selain

itu, juga terjadi fragmentasi gerakan yang

lebih disebabkan karena tidak adanya

“musuh bersama” (common enemy – yang

sebelumnya disimbolkan Soeharto-)

sehingga tidak ada lagi sentralisasi isu

bersama.

Fragmentasi yang terjadi menunjukkan

bahwa gerakan mahasiswa sesunguhnya

bukanlah gerakan yang kohesif dan solid.

Gerakan mahasiswa bersifat plural dengan

varian karakter, ideologi serta strategi

gerakan yang berbeda-beda. Preferensi,

cara pandang dan afiliasi organisasi juga

menyebabkan gerakan mahasiswa sensitif

terhadap friksi-friksi internal.

Pemberantasan Korupsi Sebagai

Sentrum Isu Bersama

Jika isu besar gerakan mahasiswa tidak lagi

terpatri pada perlawanan terhadap rezim

Orde Baru, maka dibutuhkan konsentrasi

isu secara bersama dengan skala besar

untuk memberikan energi bagi bangkitnya

kembali kekuatan mahasiswa.

Grand issue seperti pemberantasan korupsi

sesungguhnya bisa dijadikan isu bersama

gerakan mahasiswa agar konsisten

terhadap agenda reformasi. Sebagai

patologi sosial, korupsi tidak saja

menyebabkan negara menjadi bangkrut,

tetapi juga memperlemah sendi-sendi dasar

kehidupan bangsa. Bagaimanapun,

perilaku korup adalah bagian dari praktek

rezim Orde Baru yang diwariskan secara

sistemik kepada pemerintahan selanjutnya.

Perang terhadap korupsi secara

menyeluruh adalah bagian dari strategi

rehabilitasi bangsa sekaligus sarana

pembangunan kembali karakter bangsa.

Massifikasi isu pemberantasan korupsi dari

gerakan mahasiswa memang masih

dibenturkan pada persoalan struktural, di

mana mahasiswa berada di luar sistem

pemerintahan. Namun demikian, yang

paling mungkin dilakukan adalah

membuktikan diri bahwa kaum muda dan

mahasiswa tidak menjadi bagian dari

pelaku korupsi itu sendiri.

Langkah “ekstrim” ini harus diambil untuk

mengikis gejala perilaku korup seperti

fenomena money politic dalam setiap

suksesi kepemimpinan di level organisasi

mahasiswa maupun organisasi

kepemudaan (OKP). Mahasiswa dan kaum

muda harus bisa membuktikan dirinya

sebagai generasi yang bisa dipercaya

(trusted generation) dalam mengemban

cita-cita bangsa. Kepemimpinan kaum

muda masih sangat relevan mengingat

anatomi kepribadiannya yang energik,

idealis dan pro-perubahan.

Kepemimpinan kaum muda adalah bagian

dari strategi untuk mengindari –apa yang

disebut Lenin -teoritikus Revolusi- sebagai

infantile leftism (heroisme kekanak-

kanakan). Psikologi kaum muda yang

selalu ingin tampil heroik dan pro-

perubahan seketika, harus dibarengi

dengan keberanian pemuda untuk tampil

sebagai pemimpin.

Platform Baru Gerakan Mahasiswa

Dalam konteks rekonsolidasi demokrasi,

gerakan mahasiswa semestinya tidak

diletakkan lagi dalam kerangka gerakan

moral an sich. Sebab, proses rekonsolidasi

demokrasi membutuhkan pribadi

pemimpin yang kuat dan visioner yang

inheren dalam diri pemuda dan mahasiswa.

Melibatkan diri ke dalam sistem untuk


melakukan perubahan adalah pilihan

gerakan yang harus diambil.

Melihat kompleksitas persoalan negara

tersebut, mahasiswa harus mampu

merumuskan platform gerakan agar bisa

melakukan perubahan secara sinergis.

Paling tidak, platform baru gerakan

mahasiswa harus didasarkan pada hal-hal

sebagai berikut:

1. Reformasi kelembagaan organisasi

mahasiswa yang menjamin

terbukanya proses regenerasi dan

kaderisasi secara sustainable.

2. Perjuangan struktural dengan

melibatkan diri ke dalam sistem

pemerintahan untuk melakukan

perubahan.

3. Reposisi ideologi gerakan

mahasiswa yang tidak lagi berbasis

primordialisme, tetapi visi bersama

untuk mewujudkan good

governance dan welfare state.

KESIMPULAN

Intensitas gerakan mahasiswa pada era

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

cenderung mengalami penurunan cukup

tajam.

Meskipun hampir semua organisasi

mahasiswa menyatakan sikap kritisnya

terutama dalam momentum satu tahun

pemerintahan Jokowi-JK, tetapi sikap

politik dari gerakan mahasiswa tersebut

masih memberikan ruang longgar dan

toleransi bagi pemerintahan Jokowi-JK.

Dari lima organisasi mahasiswa yang

menjadi objek penelitian, sejauh ini hanya

IMM yang paling konsisten dalam

menyuarakan sikap kritisnya terhadap

pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. IMM

beserta aliansi taktisnya, relatif paling

sering melakukan aksi demonstrasi sebagai

respon atas berbagai kebijakan

pemerintahan.

Dari sisi skala gerakan, minimnya jumlah

peserta demonstrasi dalam setiap aksi

menunjukkan bahwa secara umum,

organisasi-organisasi mahasiswa tersebut

juga mengalami penurunan daya militansi.

Fragmentasi juga terjadi di kalangan

organisasi mahasiswa, yang menunjukkan

bahwa gerakan mahasiswa sesunguhnya

bukanlah gerakan yang kohesif dan solid.

Gerakan mahasiswa bersifat plural dengan

varian karakter, ideologi serta strategi

gerakan yang berbeda-beda.


REFERENCES

Buku

Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney,

1984. Budaya Politik, Tingkah Laku

Politik dan Demokrasi Di Lima

Negara. Alih bahasa Sahat Simamora,

Jakarta, Bumi Aksara

Alexis de Tocqueville, 1961, Masalah

Demokrasi, alih bahasa Sumantri

Mertodipuro, Djakarta, Bharatara,

1961.

Adam B.Seligman, 1992, The Idea of Civil

Society, New York: The Free Press

Bagong Suyanto, 2006, Metode Penelitian

Sosial, Berbagai Alternatif

Pendekatan, Jakarta, Kencana

Baso, Ahmad, 1999, Civil Society Versus

Masyarakat Madani; Arkeologi

Pemikiran “Civil Society” Dalam

Islam Indonesia, Jakarta; Pustaka

Hidayah

Edy Budiyarso, 2000, Menentang Tirani.

Aksi Mahasiswa ‘77/’78, Jakarta:

Grasindo

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson,

1990, Partisipasi Politik di Negara

Berkembang, alih bahasa Sahat

Simamora, Jakarta, Rineka Cipta

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1993.

Memahami Dan Merumuskan Gejala

Sosial Yang Layak Teliti. Surabaya:

BKSPDM FISIP Universitas

Airlangga.

Koran

“Mahasiswa KAMMI Tuntut Gus Dur

Mundur”, Kompas, 3 Februari 2001,

“HMI Nilai Gus Dur Gagal Mengemban

Amanah Reformasi”, Kompas, 11 Mei

2000.

Internet

http://www.tegarnews.com/2015/10/setahu

n-jokowi-jk-pmii-aksi-nasional.html

https://www.islampos.com/10-tuntutan-

pmii-jelang-satu-tahun-

pemerintahan-jokowi-jk-222358/.

http://www.tegarnews.com/2015/10/setahu

n-jokowi-jk-pmii-aksi-nasional.html

http://m.rmoljabar.com/news.php?id=144

09

http://www.beritasatu.com/nasional/21914

7-hmi-jokowijk-perlu-jadikan-

pemuda-sebagai-kekuatan-bukan-

masalah.html

http://1.antarasumbar.com/berita/147851/

massa-hmi-kepung-istana.html

http://politik.rmol.co/read/2015/10/19/221

293/Besok,-Ribuan-Massa-Tarik-

Mandat-Jokowi-JK-Kembali-

Geruduk-Istana-

http://mataramnews.co.id/nusa-tenggara-

barat/item/5202-setahun-

pemeritahan-jokowi-jk-dianggap-

gagal-memimpin-bangsa

http://www.tribunnews.com/nasional/2015

/09/19/alasan-imm-dan-aliansi-tarik-

mandat-rutin-geruduk-istana

http://politik.rmol.co/read/2015/06/25/207

669/Ketua-Presidium-GMNI:-

Reshuffle-Kabinet-Sebuah-

Kebutuhan-

http://news.detik.com/berita/3048353/begi

ni-pandangan-bem-seluruh-

indonesia-tentang-kinerja-1-tahun-

jokowi-jk

http://news.detik.com/berita/3048353/begi

ni-pandangan-bem-seluruh-

indonesia-tentang-kinerja-1-tahun-

jokowi-jk

http://www.republika.co.id/berita/inpictur

e/nasional-

inpicture/15/10/28/nwxl81283-aksi-

mahasiswa-gelar-demo-seruan-

sidang-rakyat

http://news.okezone.com/read/2015/11/22/

337/1253698/mahasiswa-klaim-

kinerja-duet-jokowi-jk-gagal




http://www.tegarnews.com/2015/10/setahun-jokowi-jk-pmii-aksi-nasional.html

http://www.tegarnews.com/2015/10/setahun-jokowi-jk-pmii-aksi-nasional.html









Date post:	01-Dec-2023
Category:	Documents
Upload:	unpam
View:	0 times
Download:	0 times

GERAKAN MAHASISWA DI SIMPANG JALAN; POTRET GERAKAN SOSIAL DI ERA JOKOWI-JUSUF KALLA

Documents