TUGAS INDIVIDU

M.K. ORGANISASI TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

DOSEN : Dr. Dahrul Syah, MSc.Agr

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

DALAM PERSPEKTIF

5W 1H

2016

DISUSUN OLEH :

YULIA DWI INDRIANI

NRP : P056163433.22EK

MMPT – SB IPB

PENDAHULUAN

Tata kelola yang baik menurut Good Governance Guide adalah sebuah proses

untuk melaksanakan dan menerapkan sebuah keputusan. Namun bukan tentang

keputusan yang benar tapi keputusan yang terbaik yang paling mungkin dapat

diterapkan. ([http://www.goodgovernance.org.au/about-good-governance/what-is-

good-governance/. Online. Diakses tanggal 23 Januari 2016]). Ada setidaknya 7

karakteristik terkait dengan tata kelola yang baik yaitu :

1. Akuntabel; tata kelola yang baik wajib melaporkan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Transparan; tata kelola yang baik harus dapat dilihat dengan jelas bagaimana

sebuah keputusan ditetapkan.

3. Mengikuti aturan hukum yang berlaku; tata kelola yang baik harus relevan

dan ssuai dengan hukum yang berlaku.

4. Responsif; tata kelola yang baik harus selalu berusaha untuk melayani

kebutuhan seluruh masyarakat dan mampu menyeimbangkan kepentingan

bersaing secara tepat waktu, tepat sasaran dan responsif.

5. Adil dan inklusif; tata kelola yang baik harus mempertimbangkan

kepentingan seluruh pihak dan memberikan kesempatan yang sama.

6. Efektif dan efisien; tata kelola yang baik harus dapat memenafaatkan sumber

daya dan waktu dengan baik secara tetap guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

7. Partisipatif; tata kelolayang baik harus dapat memberikan kesempatan kepada

seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam pengemabilan keputusan, sehingga

dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang sebenarnya

Dari prinsip dasar diatas maka tata kelola yang baik di perguruan tinggi

setidaknya dapat memenuhi 7 karakteristik tersebut. Untuk mengulas informasi

yang komprehensif tentang tata kelola yang baik di perguruan tinggi dapat

menerapkan metode 5W1H (Kipling Method) yaitu What, Where, When, Why,

Who dan 1H yaitu How. Identifikasi dapat diawali dengan beberapa pertanyaan

berikut ini :

1. Apa yang dimaksud dengan Good University Governance?

2. Dimana Good University Governance ini dapat diterapkan?

3. Kapan penerapan Good University Governmance diterapkan?

4. Mengapa Good University Governance perlu diterapkan ?

5. Siapa yang berkaitan erat dengan Good University Governance?

6. Bagaimana penerapan Good University Governance di Perguruan Tinggi?

PEMBAHASAN

WHAT: Apa yang dimaksud dengan Good University Governance?

Good University Governance (GUG) merupakan turunan dari Good

Corporate Governance (GCG) yang merupakan kunci sukses tumbuh dan

menguntungkannya sebuah perusahaan dalam jangka panjang sekaligus mampu

bersaing dalam dunia bisnis global. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika

Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005).

Dalam posisi universitas sebagai perusahaan nirlaba yang tidak

berorientasi profit namun harus tetap bertujuan untuk mencari keuntungan sebaga

upaya untuk menghidupi dirinya sendiri dan dapat meningkatkan kelembagaannya

dengan baik harus menerapkan prinsip-prinsip Good University Governance

dalam mengatur tata kelola universitas secara profesional. Sehingga tujuan GUG

yaitu mewujudkan Perguruan Tinggi yang akuntabel dapat tercapai.

WHERE : Dimana Good University Governance ini dapat diterapkan?

Penerapan GUG (Good University Governance) diberlakukan pada setiap

jajaran Perguruan Tinggi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi, mulai dari staf

terendah sampai dengan pimpinan tertinggi, baik di pusat maupun daerah,

sehingga masing-masing organ dari tiap unit pembangun perguruan tinggi

mempunyai pemahaman yang sama terhadap visi dan misi perguruan tinggi,

membuat masing-masing individu memiliki kesadaran yang tinggi akan

tanggungjawabnya, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, tiap

individu dalam masing-masing unit tersebut bertindak dan bekerja berdasarkan

penerapan prinsip-prinsip yang mendasari tata kelola perguruan tinggi yang baik

yaitu dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibility (tanggung-

jawab), independensi (dalam pengambilan keputusan), fairness (adil dan jujur),

penjaminan mutu dan relevansi, efektifitas dan efisiensi, dan nirlaba.

Dalam sistem pendidikan tinggi dirancang institusi pengelola pendidikan

tinggi dan unsur-unsurnya yang mencakup ketentuan atau Konsepsi Pendidikan

tinggi menurut UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Prinsip-prinsip manajerial

tersebut hendaknya diterapkan untuk mendukung fungsi-fungsi dan tujun dasar

pendidikan tinggi.

WHEN : Kapan penerapan Good University Governmance diterapkan?

Penerapan Good University Governance sebaiknya dimulai sejak

perguruan tinggi didirikan, saat ini dan terus menerus diterapkan karena sesuai

dengan Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi bahwa konstruksi Pendidikan Tinggi harus didasari pada Azas

Pendidikan Tinggi, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Prinsip Otonomi

Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Sumber Daya yang optimal baik sumberdaya

manusia, aset, dan sebagainya. Konsep GUG ini harus terus di terapkan untuk

memenuhi tuntutan perguruan tinggi yang semakin besar baik pada tataran lokal,

nasional, dan global.

WHY : Mengapa Good University Governance perlu diterapkan ?

Hal yang paling prinsip mengapa penerapan GUG menjadi penting adalah

UUD Tahun 1945 Pasal 31 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang

berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang.

Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan

untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang

tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. UUD 1945

menegaskan hanya ada satu sistim pendidikan nasional untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa. Satu sistim pendidikan nasional diperlukan agar bangsa

Indonesia yang amat majemuk itu dapat terus mengembangkan persatuan

kebangsaan yang menghormati kemajemukan dan kesetaraan sesuai dengan

“bhinneka tunggal ika.”

Kaitannya dengan fungsi pendidikan tinggi yang tertuang dalam UU

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut :

Fungsi Pendidikan Tinggi :

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil,

berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma;

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan

dan menerapkan nilai humaniora.

Tuntutan pemerintah dalam hal pentingnya pendidikan dan fungsi perguruan

tinggi yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

selaras dengan tujuan GUG yaitu untuk mewujudkan perguruan tinggi yang

akuntabel. Dalam penerapannya, karakteristik dasar dari good governance relevan

untuk diterapkan dalam konsep good university governance. Dalam

penyelenggaraannya, sebuah institusi perguruan tinggi harus memenuhi prinsip-

prinsip akuntabel, transparan, taat aturan hukum yang berlaku, responsif, adil dan

inklusif, efektif dan efisien, serta partisipatif. Yang berbeda adalah nilai dan

tujuan yang menjiwainya. Prinsip-prinsip manajerial tersebut hendaknya

diterapkan untuk mendukung fungsi-fungsi dan tujuan dasar pendidikan tinggi.

Selain itu, perbedaan lain adalah dalam hal stakeholders yang terkait dengan

penyelenggaraan pendidikan dan perguruan tinggi.

Keistimewaan institusi perguruan tinggi dibanding institusi lain terletak pada

fungsi dasarnya, yaitu dalam hal pendidikan, pengajaran dan usaha penemuan atau

inovasi (riset). Fungsi-fungsi inilah yang kemudian mendefinisikan peranan

perguruan tinggi dalam masyarakat. Wacana yang kemudian sering mengemuka

dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kemudian adalah mengenai academic

excellence dan manajemen perguruan tinggi, termasuk dalam hal pembiayaan.

Dengan begitu, maka ukuran apakah suatu perguruan tinggi telah menerapkan

good university governance atau tidak adalah sampai sejauh mana perguruan

tinggi tersebut mampu menyikapi dinamika yang terjadi dalam

penyelenggaraannya tanpa mengkhianati nilai-nilai luhur pendidikan dan amanat

yang diembannya dari masyarakat, bangsa dan negara yang menaunginya.

WHO : Siapa yang berkaitan erat dengan Good University Governance?

Good University Governance berkaitan erat dengan sumberdaya yang

dimiliki oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari landasan strategis dalam

konstruksi pendidikan tinggi yaitu sumberdaya manusia, aset, data pendukung,

keuangan, kurikulum/akademik, dan eksternal stakeholder lain. Ketika konsep

GUG dilaksanakana oleh semua yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi

secara aktif di dalam maupun di luar perguruan tinggi maka hal itu merupakan

kunci sukses terlaksananya Good Universiy Governance dan mendukung

tercapainya tujuan Perguruan Tinggi yang Akuntabel.

HOW : Bagaimana penerapan Good University Governance di Perguruan Tinggi?

Tata kelola universitas harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga organ dalam

universitas harus akuntabel dalam pengelolaannya. Ciri organisasi yang akuntabel

menurut Andrianto (2007) sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan organisasi secara terbuka,

cepat dan tepat kepada publik.

2. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses

pembangunan dan pemerintahan.

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan

secara proporsional.

4. Mampu memberikan ruang bagi stakeholders untuk terlibat dalam proses

pembangunan dan pemerintahan.

5. Adanya sarana bagi publik/stakeholderuntuk menilai kinerja organisasi.

Untuk itu penerapan tata kelola perguruan tinggi yang baik terdiri dari

beberapa tahapan yaitu tahapan pemahaman secara mendalam terhadap konsep

GUG, tahapan konsulidasi antara manusia, sistem dan indikator keberhasilan serta

tahapan perbaikan kualitas secara terus menerus. Tahapan terhadap pemahaman

mendalam terhadap prinsip/karakteristik perguruan tinggi yang mendasarinya

sebagimana disampaikan dalam makalah Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama

Ditjen DIKTI sebagai berikut :

1. Transparansi, diterapkan melalui mekanisme checks & balances dan upaya

menghindari conflict of interest dan jabatan rangkap serta adanya fungsi

kontrol dari Senat Akademik Perguruan Tinggi & Fakultas terhadap

Rektor & Dekan.

2. Akuntabilitas, kejelasan visi, misi dan tujuan Perguruan Tinggi yang

sejalan dengan mandat pemerintah (masyarakat) dan badan penyelenggara,

adanya izin pendirian perguruan tinggi dan penyelenggaraan program

studi, berfungsinya SPM, tercapainya indikator kinerja yang dijanjikan

dalam Renstra & RKA, adanya satuan audit (SPI) di bawah Rektor,

diterapkannya sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang dapat

diaudit, adanya laporan tahunan akademik, dan laporan tahunan keuangan

yang diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

3. Responsibility (tanggung-jawab), melalui statuta perguruan tinggi,

penjabaran kedudukan, tupoksi dan kewenangan setiap unsur organisasi,

adanya job description personel dan standard operating procedure (SOP)

yang jelas, berfungsinya SPM, tercapainya indikator kinerja yang

dijanjikan dalam Renstra & RKA, adanya satuan audit (SPI) di bawah

Rektor, diterapkannya sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang

dapat diaudit, adanya laporan tahunan akademik, dan laporan tahunan

keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada

masyarakat.

4. Independensi (dalam pengambilan keputusan), penerapannya melalui

pengambilan keputusan perguruan tinggi perlu terpisah dari pemerintah

atau badan hukum nirlaba yang memilikinya, perguruan tinggi bukan

kepanjangan tangan birokrasi.

5. Fairness (adil), pengangkatan pegawai dan pejabat berdasarkan

kompetensi dan track record, penerapan merit system (insentif dan

disinsentif) yang tepat dalam pengelolaan pegawai.

6. Penjaminan mutu & relevansi, penerapannya melalui sistem penjaminan

mutu internal (SPM) dan eksternal (akreditasi program studi), sertifikasi

profesi dosen, feed back mahasiswa, tracer study (lulusan), survei

pengguna.

7. Efektifitas & efisiensi, penerapannya melalui sistem perencanaan jangka

panjang, menengah (Renstra) dan tahunan (RKAT).

8. Nirlaba, diterapkan kepada seluruh anggaran sisa kegiatan tidak boleh

dibagikan, harus diinvestasikan kembali untuk peningkatan mutu dan

pengembangan perguruan tinggi.

Tahapan berikutnya diterapkan melalui konsolidasi, diharapkan tersedianya

sarana dan prasarana serta lahirnya komitmen dari pihak manajemen pelaksana.

Indikator keberhasilan pada tahapan ini adalah :

1. Tersusunnya rencana pelaksanaan dan penerapan sumberdaya yang

optimal;

2. Terlaksananya audit terhadap sistem dan pelaksanaannya;

3. Pemanfaatan halaman web yang dilengkapi dengan informasi aktual;

4. Terlaksananya sosialisasi dan training kepada pimpinan dan;

5. Lahirnya Komitmen.

Tahapan selanjutnya dalah perbaikan kualitas secara berkelanjutan (sustainable).

Indikator Keberhasilan pada tahap ini adalah :

1. Terlaksananya perbaikan tata kelola yang terus menerus berdasarkan

prinsip-prinsip GUG;

2. Terlaksananya pembelajaran dan pengajaran GUG dengan memanfaatkan

Teknologi Informasi secara optimal;

3. Terlaksananya sosialisasi kepada seluruh pimpinan dan karyawan;

4. Terlaksananya sosialisasi kepada stakeholders.

KESIMPULAN

Good university governance merupakan sebuah konsep yang muncul

karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi

perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah

negara atau korporasi. Yang membedakannya adalah nilai-nilai luhur pendidikan

yang harus dijaga dalam pelaksanaannya. Dengan begitu, maka ukuran apakah

suatu perguruan tinggi telah menerapkan good university governance atau tidak

adalah sampai sejauh mana perguruan tinggi tersebut mampu menyikapi dinamika

yang terjadi dalam penyelenggaraannya tanpa mengkhianati nilai-nilai luhur

pendidikan dan amanat yang diembannya dari masyarakat, bangsa dan negara

yang menaunginya.

Selain itu Perguruan Tinggi yang baik senantiasa dapat menjaga tata kelola

dan penerapannya berdasarkan penerapan prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, responsibility (tanggung-jawab), independensi (dalam pengambilan

keputusan), fairness (adil dan jujur), penjaminan mutu dan relevansi, efektifitas

dan efisiensi, dan nirlaba.

DAFTAR PUSTAKA

Chozin A. 2016. Materi Kuliah PPKP Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 12

Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.

Dickson kho. 2015. Pengertian 5W1H dan Penggunaannya

.http://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-5w1h-dan-penggunaannya/

[Internet]. Diunduh 2016 Januari 25.

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen DIKTI. 2015. Materi Presentasi

Good University Governance (GUG) pada PTS.

Jacob Tobing. 2013. Kenali Hak dan Tanggung Jawab Anda: Hak untuk

Mendapat Pendidikan. http://www.leimena.org/id/page/v/750/kenali-hak-

dan-tanggung-jawab-anda-hak-untuk-mendapat-pendidikan-4 [online].

Diunduh 2016 Januari 24.

Swansson, Karen E Mow, Stephen Bartos. 2015. Good University Governance in

Australia.www.aair.org.au/app/webroot/media/pdf/AAIR%20Fora/.../Swansso

n.pdf [internet]. Diunduh 2016 Januari 23

Yudi Sebastian. 2012. Prinsip-Prinsip Good University. Governance Berbadan

Hukum Yayasan Di Indonesia.

http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2646 [internet]. Diunduh

2016 Januari 26.