Makalah Kongres Ibu Nusantara 2014

Daftar Isi|i

ii | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2

Daftar Isi|iii

MAKALAH

Kongres Ibu Nusantara ke-2

Derita Ibu dan Anak Karena Matinya Fungsi Negara dalam Rezim Neolib

Diterbitkan Oleh:

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Desember 2014

iv | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2

Daftar Isi

Daftar Isi ....................................................................................... iii

Sambutan Mas’ulah ‘Ammah MHTI pada Kongres Ibu Nusantara ke-2 ..................................................................... 1

Derita Ibu Dan Anak Indonesia Dalam Cengkraman Neoliberalisme Dan Neoimperialisme .................................. 9

Pengantar ..................................................................................... 10

Cengkeraman Rezim Neoliberal di Indonesia ..................... 11

Pemerintahan Jokowi–JK : Melestarikan Rezim Neolib ... 14

Rezim Neolib : Eksploitatif terhadap Perempuan, Membuahkan Derita Anak ....................................................... 21

Khatimah ...................................................................................... 28

Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi .......... 31

Pengantar ..................................................................................... 32

Kelemahan Sistem Demokrasi ................................................ 32

Matinya Fungsi Negara ............................................................. 34

Fungsi Negara dalam Islam ..................................................... 41

Penutup ........................................................................................ 48

Daftar Isi|v

Khilafah Menyejahterakan Kehidupan Ibu dan Anak ...................................................... 51

Standar Kesejahteraan dalam Pandangan Islam ................ 53

Mekanisme Ekonomi yang Adil dan Menyejahterakan ..... 54

Mekanisme Non Ekonomi dalam Jaminan Nafkah Ibu dan Anak...................................................................................... 60

Bukti Sejarah Khilafah yang Menyejahterakan ................... 60

Doa ................................................................................................ 65

Sambutan Mas'ulah 'Ammah MHTI | 1

2 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

الم على الحمد للو رب العالمين، حمدا كثيرا، والصالة و السرا و نذي را، و على آلو الطهار و صحابتو من ب عثو اهلل بشي

ه ين، و الب رار و من تبعو و وال على الحق المبين، إلى ي وم الد ب عد.

فإما يأتي نكم مني ىدى فمن ات بع ىداي فال قال اهلل ت عالى : يضل ول يشقى*ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنكا

.لقيامة أعمىونحشره ي وم ا

Ibu-Ibu Rahimakumullah …

Kesengsaraan, penghinaan, penindasan, kemiskinan, dan

ketidakadilan senantiasa mewarnai gambaran kehidupan

rakyat Indonesia termasuk para Ibu dan anak-anak.

Hampir setiap hari kita dengar dan kita lihat kisah pilu

yang menyempitkan dada dan mengucurkan air mata.

Belum lama ini kita mendengar ada sepuluh anak SD

terkena HIV/AIDS karena menjadi korban sodomi pengidap

HIV/AIDS. Sedikitnya sembilan orang pasien diberitakan

meninggal dunia karena dibuang, ditolak, ditelantarkan

pihak rumah sakit dan tidak diberi pelayanan medis yang

semestinya selama Januari – Juni 2014. Dan ada 17 juta

petani yang tidak lagi mempunyai lahan untuk bertani

setelah pemberlakuan program food estate. Di NTT


keluarga miskin minum air yang bercampur dengan

kotoran hewan akibat krisis air bersih, dan banyak lagi

peristiwa lainnya.

Mengapa ini bisa terjadi? …

Sungguh semua ini bukanlah sifat asli umat Islam yang

menjadi mayoritas di negeri ini, sebagai umat terbaik yang

diciptakan Allah SWT. di atas bumi. Jika demikian, artinya

bangsa ini sedang melekatkan atas dirinya sifat bangsa

yang kufur. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat

An-Nahl ayat 112:

ا رغدا من وضرب اللو مثال ق رية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق ه كل مكان فكفرت بأن عم اللو فأذاق ها اللو لباس الجوع والخوف

بما كانوا يصن عون

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan)

sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram,

rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap

tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat

Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian

kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu

mereka perbuat.

Bangsa ini telah mengambil kebijakan dari pemikiran kufur.

Bangsa ini telah membuka pintunya lebar-lebar untuk

bangsa asing yang mendiktekan ide dan budaya kufurnya.

Dan bangsa asing ini telah memaksakan konsep-konsep

ekonomi rusak dan merusak untuk membangun bangsa ini

sejak kemerdekaan. Mereka menjerat Indonesia dengan

hutang ribawi, merampok kekayaan alam sehingga

mayoritas rakyat Indonesia menderita kemiskinan. Sejalan


dengan itu, mereka membawa budaya liberal, sehingga

anak-anak bangsa ini terpapar berbagai macam pemikiran

dan perilaku menyimpang. Mereka kerdilkan peran Negara

sehingga tidak sanggup berbuat banyak untuk

menyejahterakan rakyatnya dan meninggikan martabat

generasinya.

Inilah hakikat dari Neoliberalisme, faham yang menekankan

pada globalisasi pasar dan menjadi alat penjajahan baru

(neo imperialism) di negeri muslim. Faham ini telah

mematikan fungsi hakiki pemerintah sebagai perisai umat

dan pengatur kebutuhannya, sebagaimana sabda Rasulullah

SAW.:

مام جنة ي قات قى بو فإن أمر بت قوى اللو عز إنما ال ل من ورائو وي ت وجل وعدل كان لو بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليو منو

“Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai,

rakyat akan berperang di belakangnya serta berlindung

dengannya. Apabila ia memerintahkan untuk bertaqwa

kepada Allah „Azza wa Jalla serta bertindak adil, maka ia

akan mendapat pahala. Tetapi jika ia memerintahkan

dengan selain itu, maka ia akan mendapat akibat buruk

hasil perbuatannya.” [HR. Muslim, 9/376, no. 3428]

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتو فالمير الذي على الناس راع هم عليهم وىو مسئول عن

“... setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta

pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang

kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal

rakyat yang dipimpinnya…”


Neoliberalisme mengajarkan bahwa peran negara harus

diminimalisasi “… State regulation is a source of economic

inefficiency Hence the role of the state in economic affairs

should be minimized ..“ bahwa pengaturan negara

merupakan sumber ketidakefisiensian sehingga peran

negara dalam aspek ekonomi harus diminimalisasi. Arahan

inilah yang diambil oleh pemimpin hari ini, mereka tidak

mau mengambil hukum-hukum Allah dalam mengatur

urusan diri dan tugas-tugasnya sebagai pemimpin.

Pemimpin hari ini tidak mengurusi langsung rakyatnya,

tetapi menyerahkan segala pengurusan hajat hidup publik

kepada perusahaan swasta asing, menswastanisasi BUMN,

mencabut subsidi, akibatnya harga barang menjadi mahal,

jumlah penduduk miskin pun bertambah.

Alih-alih membuat rakyat sejahtera, pemerintah malah

memfasilitasi rakyatnya dengan aneka ragam kemaksiatan.

Tidak peduli dengan program televisi yang tidak mendidik

dan mencerdaskan, membiarkan tumbuh suburnya kafe,

kawasan prostitusi, tempat perjudian dengan dalih sebagai

tempat mata pencaharian rakyat. Mereka dorong para ibu

untuk bekerja meski dengan resiko besar yang

ditimbulkannya berupa disharmoni keluarga dan

pengabaian hak-hak anak mereka.


Ada kebutuhan mendesak untuk memformat ulang bangsa

ini dengan sistem aturan yang baru. Yang akan mengubah

nasib rakyat, termasuk ibu dan anak-anak, 180 derajat.

Untuk hal tersebut tentunya kita memerlukan visi, misi dan

kerja strategi baru, serta adanya kelompok yang mengajak

umat untuk mengemban visi misi ini serta menjalankan

kerja strateginya. Dan Hizbut Tahrir senantiasa istiqomah

mengajak umat untuk melakukannya. Sejak awal


berdirinya, HT telah menetapkan bahwa solusi untuk

masalah besar ini adalah mengembalikan kehidupan umat

manusia yang diformat oleh Syari‟ah Islam dalam institusi

Negara Khilafah Islam. Diformat oleh aturan yang

bersumber dari Allah SWT. yang menetapkan bahwa urusan

pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya harus

merujuk kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah.

Islam menetapkan bahwa pemerintah adalah satu-satunya

penanggungjawab untuk mengurus seluruh urusan rakyat,

sebagaimana hadits diatas. Jaminan terpenuhinya seluruh

kebutuhan dasar rakyat, termasuk kebutuhan sekundernya,

baik bagi individu maupun kelompok, merupakan

kewajiban Negara khilafah terhadap rakyatnya. Semuanya

menjadi tanggungjawab negara dan bukan menjadi

tanggungjawab masyarakat dan perusahaan sebagaimana

format pemerintahan neoliberal.

Negara Khilafah akan menjamin kebutuhan orang kaya dan

miskin, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, muslim

dan non muslim, semuanya. Sedangkan negara Kapitalis

Neoliberal tidak memberikan jaminan apapun kepada

rakyatnya. Karena tugas dan fungsi negara hanya sebagai

wasit bagi rakyatnya. Dan menjadi orang kaya dalam

sistem Kapitalis, selain tidak mendapatkan jaminan dari

negara, mereka juga menjadi sapi perahan. Mereka diperah

kekayaannya untuk membiayai negara, dengan pajak,

retribusi dan lain sebagainya. Mereka juga harus

menanggung sendiri seluruh kebutuhan dasarnya karena

negara tidak mengurus mereka.

Negara Khilafah tidak akan memungut sepeser pun sebagai

pemasukan dari fasilitas umum yang menjadi hajat publik

semisal dari rumah sakit, jalan umum, dan sekolah. Semua

dibangun oleh pemerintah dengan dana dari kekayaan milik


umum dan menjadi pos pengeluaran yang bersifat mutlak.

Berbeda dengan pemerintah kapitalis, pembuatan jalan

umum dilakukan bersama swasta. Dan dijual

pemanfaatannya kepada rakyat dengan harus membayar

tiket tol setiap kali melewatinya. Pendirian bangunan

sekolah pun dibebankan kepada rakyat dengan menetapkan

iuran pembangunan sekolah. Termasuk pembiayaan

kesehatan pun dipungut dari rakyat dengan keharusan

membayar premi setiap bulannya, baik sedang sakit

ataupun tidak.

Begitu juga Negara Khilafah tidak akan membiarkan anak-

anak terpapar budaya liberal. Segala informasi yang

beredar di publik akan dikontrol ketat. Media massa, buku,

majalah dan sarana informasi lainnya dalam pengelolaan

dan pengontrolan Negara Khilafah. Semuanya diarahkan

pada peningkatan kapasitas pribadi yang berakhlak baik

dan mampu meningkatkan martabat bangsanya. Tidak

sebagaimana kapitalisme liberal yang memanfaatkan anak-

anak sebagai aset ekonomi semata.


Allah SWT. berfirman:

يا أي ها الذين آمنوا استجيبوا للو وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن اللو يحول ب ين المرء وق لبو وأنو إليو تحشرون

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan

seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu

yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah

bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan

hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan

dikumpulkan. (QS. al-Anfal [8]: 24)


Penuhilah panggilan Allah ini dengan bersegera bekerja

membangun Negara Khilafah yang akan memberi hidup

dan menghidupkan. Segera tinggalkan Negara Kapitalis

Liberal yang telah mematikan kehidupan umat manusia.

Ibu-Ibu yang Saya cintai dan hormati …

Bersama kami MHTI, mari penuhi seruan mulia tersebut.

Agar kelak saat menghadap Allah kita semua mempunyai

hujjah dan bukti sebagai penegak dan pembela agama-Nya.

Saatnya kita hanya mengikuti apa yang diridhai Allah untuk

kita dan kita campakkan penjajah kapitalis yang rusak dan

antek-anteknya dari negeri kita selamanya. Sungguh telah

tiba waktunya bagi setiap orang yang menyadari bahwa

solusi mendasar bagi kondisi yang kita alami akibat sistem

yang ada sekarang ini, adalah dengan berjuang bersama

kami untuk menegakkan Daulah Khilafah Rasyidah. Yang

dengannya seluruh negeri muslim bahkan dunia akan

berlindung di bawah satu panji yang sama dan mendapat

berkah Allah yang tercurah dari bumi dan langit.

ة تعز بها السالم اللهم إن هاج النب و ا نسألك دولة الخالفة على من واىلو وتذل بها الكفر واىلو، و اجعلنا من العاملين المخلصين

بإقامتها بإذنك يا ارحم الراحمين

ن يا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب نا آتنا في الدا يصفون وسالم على المرسل ين وسبحان ربك رب العزة عم

وآخر دعوانا عن الحمد هلل رب والحمد هلل رب العالمين.والسالم عليكم ورحمة اهلل و بركاتو. العالمين.

Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 9


Pengantar

Keluarga Yatirah (70), warga Kecamatan Jebres, Solo tentu

tidak menyangka jika ibu mereka harus meregang nyawa

saat mengantre dana Kartu Program Sejahtera (KPS) di

Kantor Pos Jebres, Solo, Jumat 28 November 2014 lalu.

Namun Mbah Yatirah bukanlah satu-satunya korban yang

jatuh akibat penerapan „kebijakan‟ kompensasi kenaikan

BBM. Pada hari yang sama, Nenek Icih (69), warga

Kampung Trowek, Kabupaten Tasikmalaya meninggal

karena turut berdesakan di Kantor Kecamatan Kadipaten.

Korban ketiga juga jatuh di Tasikmalaya pada Minggu 30

November 2014. Nenek Itit, warga Kecamatan Jatiwaras,

terjatuh dan tewas karena kelelahan mengantre dana PSKS.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) adalah dana

yang diberikan pemerintah sebagai bentuk kompensasi

kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin. Tidak hanya

para ibu sepuh, seorang anak bangsa, Muhammad Arif (17)

tewas saat aksi menolak kenaikan BBM di Makassar,

Sulawesi Selatan, Kamis (27/11). Tidak ada yang mau

memilih akan menghadap Allah SWT. dengan cara yang

mengenaskan. Nalar sehat penerima dana PSKS tentu saja

mengerti, sebenarnya Rp 400.000 tak akan cukup untuk

waktu dua bulan, karena uang yang diperoleh tak

sebanding dengan dampak yang ditimbulkan akibat

kenaikan harga BBM. Namun kekhawatiran menghadapi

hidup yang makin sulit, menjadikan mereka seakan tak

punya pilihan untuk merebut kesempatan yang kian

sempit.

Kesulitan ekonomi akibat pengurangan subsidi BBM hanya

satu di antara sekian banyak derita yang akan dihadapi

masyarakat Indonesia, termasuk kaum ibu dan anak-anak

dalam rezim pemerintahan neoliberalime. Pemerintahan


yang telah tumpul rasa kasih sayangnya terhadap rakyat,

terutama kalangan papa : perempuan, anak-anak, lansia

dan kalangan pinggiran (marginal). Pemerintah yang tega

memposisikan diri sebagai perpanjangan kepentingan asing

untuk melancarkan penjajahan gaya baru, neoimperialisme.

Cengkeraman Rezim Neoliberal di Indonesia

Rakyat yang telah banyak berharap pada Jokowi-JK yang

berjanji akan menjalankan pemerintahan pro rakyat -

seperti slogan yang melekat pada PDIP sebagai partai

pengusungnya jelas telah kecewa benar. Belum genap

menjalankan 100 hari pemerintahan, publik telah

merasakan kesengsaraan. Meskipun Jokowi-JK bertekad

untuk meneruskan ajaran Trisakti Soekarno, -yang

berisikan ajaran politik berdaulat, ekonomi berdikari, dan

budaya berkepribadian namun realitas yang terjadi

menunjukkan pertentangannya. Jokowi-JK ternyata telah

memilih gaya pemerintahan neoliberal : politik tidak

berdaulat, ekonomi tak mandiri, bahkan bangsa yang tak

miliki kepribadian. Jokowi-JK tidak akan pernah berbeda

dengan para pendahulunya, penguasa yang tak pernah

sungguh-sungguh berpihak dan melayani kebutuhan

rakyatnya.

Apalagi kelahiran neoliberalisme tidak dapat dipisahkan

dari keberadaan ideologi Kapitalisme. Karakter liberal telah

menjadi ciri inheren ajaran yang mendewakan kebebasan

ini. Akibatnya kebebasan untuk memiliki dan

menomorsatukan kepentingan individu menjadikan

kegiatan ekonomi berjalan seperti hukum rimba. Abdul

Qodim Zallum, salah satu pendiri Hizbut Tahrir

menyatakan kebebasan kepemilikan merupakan prinsip

dasar sistem ekonomi Kapitalisme yang menonjolkan

kepemilikan individu dalam perekonomian. Karena itu,


sudah jamak terjadi jika perekonomian berjalan dengan

cara menindas yang lemah dan memfasilitasi pihak kuat

agar alokasi sumber daya dan penguasaan pasar berada di

tangan pemilik modal.

Revrisond Baswir, pakar ekonomi kerakyatan UGM

mengungkapkan bahwa neoliberalisme adalah bentuk baru

dari paham ekonomi pasar liberal. Paham ini menjadi salah

satu varian dari Kapitalisme yang berupaya untuk

mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme.

Dalam paham ekonomi pasar liberal, pasar diyakini

memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri.

Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka

campur tangan negara dalam mengurus perekonomian

tidak diperlukan sama sekali. Dalam kondisi inilah

korporasi raksasa, dengan dukungan aktor global

(penguasa dan lembaga internasional) menjelma menjadi

penentu arah kebijakan ekonomi utama. Dalam booklet

Sarana dan Cara Imperialisme Barat di Bidang Ekonomi

yang dikeluarkan Hizbut Tahrir (1998), dijelaskan bahwa

Amerika Serikat menyebarkan ide tentang pembangunan

ekonomi dan keadilan sosial untuk menggiring negara-

negara baru merdeka masuk ke dalam cengkramannya.

James Petras, professor (Emeritus) of Sociology di

Binghamton University, New York menyebut hal itu sebagai

ekspansi penjajah dalam wujud neoliberalisme dan

globalisasi.

Sejarah neoliberalisasi Indonesia jelas tidak bisa dipisahkan

dari kepentingan AS sebagai negara pertama di dunia. Demi

ambisinya menguasai Asia Tenggara, termasuk Indonesia,

AS sudah merancang strategi yang amat rumit untuk

mengusir penjajah-penjajah lama di kawasan ini. Setelah

para penjajah tradisional hengkang dari Asia Tenggara,

mulailah imperialis gaya baru yang diwujudkan melalui


kerjasama ekonomi, politik, dan budaya, yang secara

lahiriah seakan-akan hanya berupa hubungan-hubungan

internasional, bukan dikte-dikte imperialistik. Saat berakhir

Perang Dunia II, AS menjelmakan wujudnya sebagai

pengemban ideologi Kapitalis sebagai antitesa Uni Sovyet

yang Sosialis. Kapitalis menjadikan bentuk kerjasama

secara global dan regional termasuk dalam upaya

memformat Indonesia sebagai bagian desain penjajahan

baru (neoimperialis).

Neoimperialis AS terasa betul ketika Soeharto berkuasa

melalui penandatanganan perjanjian kontrak karya dengan

perusahaan asing secara besar-besaran. Kebijakan itu

dipermudah melalui perantaraan pemuda Indonesia yang

disekolahkan di kampus terkemuka Amerika, seperti MIT,

Cornell, Berkeley, dan Harvard melalui program Marshal

Plan yang melibatkan Ford Foundation. Alumnus AS yang

dikenal sebagai Mafia Berkeley ini mendapatkan

kedudukan strategis sejak awal Orba dalam meliberalisasi

ekonomi Indonesia. Dalam sebuah konferensi yang digagas

Life Time Corporation di Geneva, Swiss, November 1967,

Mafia Berkeley yang mewakili pemerintah Indonesia

menyetujui pengkaplingan wilayah dan sumber daya alam

Indonesia untuk para korporasi raksasa dunia.

Pada tahun 1967 pula Undang-Undang Nomor 1 tentang

Penanaman Modal Asing disahkan pemerintah. Perusahaan

asal Amerika, Freeport merupakan korporasi asing pertama

yang memanfaatkan undang-undang tersebut. Pada tahun

1980-an Indonesia melakukan liberalisasi sektor keuangan

dan perbankan secara signifikan, khususnya setelah keluar

Pakto 88 melalui tangan Trio RMS (Radius-Mooy-Sumarlin).

Sementara itu tekanan beban hutang Orba mendorong

pemerintah melakukan privatisasi sejumlah BUMN di pasar

modal Indonesia dan internasional sejak tahun 1991 hingga


1997. Dana hasil privatisasi pada periode tersebut sebagian

digunakan untuk membayar cicilan hutang pemerintah.

Indonesia juga terlibat dalam liberalisasi perdagangan dan

pasar bebas khususnya setelah bergabung dengan World

Trade Organization (WTO), APEC, dan AFTA.

Kebijakan neoliberal di Indonesia semakin tidak terkendali

dengan masuknya IMF dalam penataan ekonomi sejak akhir

1997. Melalui kontrol yang sangat ketat, IMF memaksa

Indonesia menjalankan kebijakan neoliberal, termasuk

menalangi hutang swasta melalui BLBI dan merekapitalisasi

sistem perbankan nasional yang tengah ambruk dengan

biaya Rp 650 trilyun. Momen ini juga dimanfaatkan Bank

Dunia, ADB, USAID, dan OECD (Organization for Economic

Co-operation and Development) untuk meliberalisasi

ekonomi Indonesia melalui program pinjaman yang mereka

berikan. Fatalnya, pergantian penguasa tidak mampu

mengakhiri rezim neoliberalis. Pemerintahan Orde Baru

yang dinilai sarat ketidakadilan, tetap saja diwarisi corak

neoliberalismenya oleh pemerintahan BJ Habibie, Gus Dur,

Megawati, SBY dan tentu saja Jokowi.

Pemerintahan Jokowi–JK : Melestarikan Rezim Neolib

Janji kesejahteraan dalam pidato pelantikan Jokowi sebagai

Presiden ternyata hanya retorika belaka. Kalimat

“Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk

memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air

merasakan pelayanan pemerintahan” tidak terbukti.

Pelayanan demi pelayanan terhadap kepentingan rakyat,

secara pasti makin dikurangi. Sekali lagi, masyarakat kecil

akan menjadi penderita utama penerapan rezim neolib

Jokowi–JK. Mereka sebagai pengguna massal PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) akan kembali menelan pil pahit akibat

kenaikan harga tiket kereta jarak dekat dan jarak jauh


mulai 1 Januari 2015. Kenaikan harga tiket terjadi karena

PT. KAI tidak lagi menjual tiket bersubsidi (PSO/public

service obligation), padahal sebelumnya pemerintah telah

memberikan PT. KAI subsidi Rp 1,2 triliun.

Rencana itu melengkapi nestapa masyarakat sejak tanggal

18 November 2014 ketika harga BBM bersubsidi mengalami

kenaikan sebesar Rp 2.000, jenis premium naik dari Rp

6.500 menjadi Rp 8.500 sedangkan solar dari Rp 5.500

menjadi Rp 7.500. Padahal urusan kenaikan harga BBM

tidak berhenti di SPBU saja, namun kenaikan bahan pokok

menjadi efek domino kenaikan BBM. Realitas itu dikuatkan

dengan rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 24

November 2014 yang menyatakan 74.38 persen responden

menyatakan mengalami kesulitan hidup setelah Jokowi

mengumumkan kenaikan BBM subsidi. Makin jauh saja

harapan kesejahteraan yang dijanjikan sang presiden

akibat visi neolibnya. Ironisnya, di tengah derita rakyat

rezim ini justru memakmurkan pengusaha asing melalui:

(1) Memperpanjang Nafas Korporasi Global

Dikutip dari laman republika.co.id tertanggal 2 Desember

2014, Direktur Eksekutif Energy WatchFerdinand

Hutahaean menilai kenaikan harga subsidi BBM sebagai

pergeseran konsep Trisakti Presiden Joko Widodo ke

neoliberalisme‎. Dan ternyata visi itu diperkuat dengan

para menteri yang turut menjadi punggawa neoliberalis.

Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy

menyebutkan rumor masuknya sejumlah tokoh yang

teridentifikasi memiliki paham ekonomi neoliberal dalam

kabinet Jokowi. Menurutnya, mereka akan berpeluang

memperluas keterlibatan asing untuk mengeruk sumber

daya alam Indonesia melalui berbagai kebijakan dan

peraturan yang diterbitkan para anteknya.


Yang jelas, program penyesuaian struktural sesuai

Konsensus Washington 1989 yang lekat dengan doktrin

neolib, sudah mulai dilaksanakan Jokowi. Setidaknya pada

2 menu utama yakni pelaksanaan kebijakan anggaran ketat

-melalui penghapusan subsidi energi- dan liberalisasi

perdagangan. Jokowi-JK berdalih bahwa beban subsidi BBM

yang ditanggung oleh APBN mencapai Rp. 291,1 triliun

dalam rumusan RAPBN 2015. Dengan menaikkan BBM

menjadi Rp 8.500/liter akan dihemat APBN sebesar Rp 100

trilyun. Benarkah kondisi APBN sudah sedemikian genting,

sehingga subsidi harus segera dikurangi? Padahal selama

ini APBN tidak pernah terserap semua seperti APBN tahun

2013 yang tersisa lebih dari Rp 20 trilyun.

Banyak pihak kritis di negeri ini mensinyalir bahwa

pengurangan atau penghapusan subsidi BBM

dilatarbelakangi oleh kepentingan kapitalis-imperialis.

Konglomerasi perusahaan global (Multi National

Corporation/MNC) amat berperan dalam mendorong

liberalisasi energi/migas di Indonesia. Direktur Eksekutif

Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara

menyatakan penguasaan AS dan negara asing lainnya atas

sektor energi bisa mencapai 70-80 persen. Hal itu terjadi

sejak keluar UU Migas Nomor 22/2001 yang dikawal oleh

USAID, sehingga Indonesia telah menelan kerugian ratusan

triliun.

Jean Tirole, ekonom Perancis penerima hadiah nobel

ekonomi 2014 telah mengingatkan dominasi buruk yang

dilakukan perusahaan monopolistik dan oligopolistik.

Mereka memiliki kekuatan besar sampai aspek di luar

bisnis, seperti mempengaruhi para regulator (kalangan

eksekutif, legislatif dan yudikatif) lewat aksi sogok.

Praktek perusahaan monopolistik sungguh kotor karena

strateginya menghambat masuknya pesaing baru, boros


sumber daya, tidak efisien, menentukan harga sewenang-

wenang tetapi produk atau jasanya tetap dibeli karena

mendominasi pemasaran. Inggris dan AS termasuk

menjadi pelaku sektor keuangan berskala besar yang

mendominasi pasar.

Dominasi MNC kian menggurita ketika pemerintah

membuka lebar-lebar kran investasi. Sektor investasi

menjadi salah satu andalan pemerintahan Jokowi-JK dalam

menjaga angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015,

yang pada APBN ditetapkan sebesar 5,8 persen. Karena itu

Jokowi menjanjikan kemudahan izin berusaha bagi para

investor asing. Keberpihakan pemerintah baru Indonesia

untuk menarik investasi ke sektor energi bahkan dipuji

raksasa-raksasa energi seperti ExxonMobil dan Chevron.

Demi menarik investasi di sektor migas, Jokowi

memerintahkan kabinetnya untuk menyederhanakan

birokrasi dan membersihkan sumbatan di wilayah yang

bermasalah seperti korupsi, undang-undang dan

ketidakpastian hukum/kontrak. Investasi asing itu

diperlukan untuk mengembangkan cadangan-cadangan

non-konvensional seperti lapangan gas Natuna Timur,

sebagai cadangan gas tak terjamah terbesar di Asia

(voaindonesia, 13/11/2014).

(2) Melanggengkan Kedaulatan Asing

Dalam kalimat lain pada pidato pelantikan Jokowi

dikatakannya, “..ingin hadir di antara bangsa-bangsa

dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri.

Kita ingin jadi bangsa yang menyusun peradaban sendiri,

menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang

diartikan untuk kepentingan nasional..” Nyatanya, justru

perjalanan luar negeri pertama Jokowi diawali dengan

menghadiri kesepakatan-kesepakatan pasar bebas APEC


Economic Leader‟s Meeting di Beijing, Tiongkok

(10/11/2014), KTT ASEAN di Naypyidaw, Myanmar

(12/11/2014) dan The 2014 G-20 Australia Summit di

Brisbane, Australia (15-16/11/2014). Sejatinya APEC,

ASEAN dan G-20 adalah rezim internasional yang berfungsi

sebagai lembaga pengawas dalam memastikan prinsip-

prinsip ekonomi liberal berjalan atas seluruh negara di

dunia. Kenyataan itu kian membuktikan bahwa politik luar

negeri Indonesia tidak bebas aktif, apalagi berdaulat.

Pemerintah sama sekali tidak berkeinginan untuk

melepaskan diri dari dikte-dikte imperialis yang berkedok

perjanjian dan kerjasama bilateral atau multilateral.

Padahal telah terbukti ketidaksiapan rakyat Indonesia

menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Bahkan

dalam MEA, Indonesia hanya akan dijadikan pasar tunggal

dan basis produksi ASEAN demi kepentingan asing. Tapi,

pemerintah kian menipu diri, seakan-akan siap menghadapi

pasar bebas ASEAN 2015 dan pasar bebas Asia Pasifik

2025. Semua itu kian menjadikan rakyat sebagai orang

asing di negeri sendiri, karena semua kebijakan dan kendali

sistem berada di bawah pengaruh asing, baik pengusaha

ataupun penguasa.

(3) Menguatkan Dominasi Negara Kuat

Keinginan negara-negara kuat untuk mendominasi dan

menciptakan hegemoni atas Indonesia kian terekam mata

publik. Kepentingan asing dan keberpihakan pemerintah

pada kepentingan itu sebenarnya telah nyata terlihat sehari

setelah pelantikan Joko Widodo sebagai presiden.

Pertemuan Jokowi dengan Menlu AS, John Kerry, pada

tanggal 21 Oktober 2014, setelah sebelumnya Jokowi

menerima PM Singapura Lee Hsien Loong dan PM Australia

Tony Abbott, jelas tidak terlepas dari agenda imperialisme.

Bahkan secara khusus Abbott menyinggung subsidi BBM,


listrik, investasi, reformasi birokrasi termasuk aturan-

aturan yang menyulitkan investasi dan infrastruktur.

Muatan bisnis juga menjadi perhatian Utusan Khusus

Federasi Rusia, Denis Manturov untuk melakukan transfer

teknologi industri metalurgi dari Rusia ke Indonesia.

Demikian juga kunjungan Menlu Jerman, Frank-Walter

Steinmeier (03/11/2014) dengan fokus business-to-business

contact dan memperluas investasi, seperti rencana

perusahaan Volkswagen untuk menjadikan Indonesia

sebagai production base untuk kawasan Asia Tenggara.

Tak ketinggalan Menlu Republik Rakyat Tiongkok, Wang Yi

yang bersepakat memperkuat hubungan ekonomi termasuk

perdagangan.

Demikian pula pertemuan Jokowi dengan Presiden AS

Barrack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden

Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Australia Tony Abbot,

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Myanmar

Thein Sein di sela-sela lawatannya ke Tiongkok, Myanmar

dan Australia,tentu ada kesepakatan yang akan

menguntungkan mereka. Sedangkan untuk rakyat? Belum

tentu.

(4) Fasilitator Perdagangan Bebas

Memanfaatkan forum APEC CEO Summit di Beijing

(10/11/2014), Jokowi menawarkan peluang investasi

pembangunan infrastruktur yang terkait konektivitas di

Tanah Air. Di hadapan sekitar 500 pemimpin perusahaan

terkemuka dari 21 negara di Asia Pasifik, bagai seorang

sales Jokowi menawarkan proyek pembangunan di

Indonesia. Indonesia ke depan akan fokus pada

konektivitas maritim, pembangunan 24 pelabuhan dan


transportasi massal kereta api, serta pembangkit listrik

35.000 MW.

Proyek-proyek infrastruktur jelas menjadi andalan

perdagangan bebas karena akan menjadi koneksi antar

pulau di seluruh Indonesia. Pihak asing memerlukan

jaminan ketersediaan bahan baku produksi (SDA) dan

tenaga kerja murah, serta akses pasar yang luas.

Pemerintah siap menyediakan itu semua melalui agenda

MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Indonesia) melalui integrasi 3 elemen utama yaitu (1)

mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 Koridor

Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera,

Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan,

Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa

Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku;

(2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi

secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated,

globally connected); (3) memperkuat kemampuan SDM dan

IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program

utama di setiap koridor ekonomi.

Semua akan tercapai jika arus investasi asing akan mengalir

lancar. Karena itulah dalam satu kesempatan Menteri

Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan

keinginan AS agar Indonesia mendorong investor asing di

manufaktur dan tidak harus di Jakarta, tapi di berbagai

daerah. Pemerintah telah memfasilitasi pertemuan

kalangan pebisnis Indonesia dan AS sebagai wujud

Kemitraan Komprehensif dan mendorong investasi di

bidang infrastruktur (pelabuhan, rel kereta api, jalan tol).

AS adalah investor keempat terbesar di Indonesia dengan

nilai Foreign Direct Investment (FDI) sebesar US$ 7 milyar

(2004-2012) dan akan ditingkatkan sebesar US$ 61 billion

atau sekitar Rp. 730 trilyun untuk lima tahun ke depan.


Tak ketinggalan pertemuan G-20 di Australia melalui

proyek Global Infrastructure Initiative yang menjaga

pertumbuhan kualitas dan kuantitas infrastruktur di

negara-negara G-20 ataupun selain G-20. Tak cukup jalinan

diplomasi kenegaraan, bahkan mekanisme government to

business juga ditempuh Jokowi saat menerima Investor 20 -

20 Invesment Association-di Istana Negara, Jakarta, Selasa

(4/11/2014). Dalihnya, untuk mencari dana segar bagi

pembangunan infrastruktur, pembangkit listrik, jaringan

kereta api, dan pembangunan kelautan Indonesia kepada

para investor, yang siap menanamkan 8 triliun dolar AS

atau sekitar Rp 96.000 triliun. Apalagi Indonesia turut serta

dalam proyek ambisius jalur perdagangan Trans-Asia

Highway dan Trans-Asia Railway yang akan bersambung

ke Eropa. Proyek itu menjadi satu rangkaian Trans-ASEAN

sepanjang 38.000 kilometer yang melintasi 11 negara

ASEAN, termasuk jalintim (jalan lintas timur) Sumatera,

lintas pantura Jawa, jalan nasional Bali, dan trans-selatan

Kalimantan 6.500 kilometer. Proyek itu membawa

konsekuensi peningkatan kualitas jalan strategis nasional

(selesai tahun 2020) dan konektivitas antar-kepulauan yang

menggunakan kapal roll-on roll-off (roro) sebagai bagian

proyek tol laut. Bagaimanapun, implementasi pasar bebas

membutuhkan fasilitasi infrastruktur untuk menekan biaya

logistik dan mempermudah konektivitas serta memperkecil

jarak kawasan Indonesia barat dan Indonesia timur. Semua

demi kenyamanan pelaku utama pasar bebas.

Rezim Neolib : Eksploitatif terhadap Perempuan,

Membuahkan Derita Anak

Realitas rezim neolib sesungguhnya adalah realitas

neoimperialis. Dalam pemerintahan rezim ini peran

pemerintah direduksi sehingga hanya berfungsi sebagai

regulator. Negara tidak lagi berperan sebagai pelayan


rakyat yang menyediakan semua hajat hidup masyarakat

secara layak dan murah, bahkan gratis. Tapi pemerintah

telah bersalin rupa menjadi pengusaha yang turut

menjadikan rakyat sebagai sumber pendapatan negara,

dengan menggadaikan kepemilikan publik menjadi milik

privat atau menempatkan swasta sebagai pengelola hajat

hidup orang banyak. Untuk memenuhi kebutuhan

mendasar seperti pangan, perumahan, kesehatan dan

pendidikan, rakyat harus membayar mahal.

Bisa saja para pemangku kepentingan mengklaim investasi

asing dalam industrialisasi akan membuka banyak

lapangan kerja. Namun perlu diingat bahwa tenaga kerja

yang diserap hanya tenaga level menengah bawah.

Kalaupun ada dampak trickle down effect, itu hanya

berpengaruh menghidupkan sektor non formal yang tidak

akan bisa membuat rakyat menjadi sejahtera. Bisa jadi

pemerintah mengharuskan tenaga kerja tersebut

mendapatkan pelatihan, tapi jenis pelatihan massal yang

dilakukan hanya untuk tenaga kerja yang low skill.

Akibatnya daya saing tetap rendah, sehingga rakyat tetap

berada di strata bawah dalam struktur sosial ekonomi

masyarakat.

Sebenarnya, dampak langsung dari kemelut ekonomi itu

telah dirasakan Indonesia, sebab pemerintah telah

bertahun-tahun menerapkan rezim neoliberalis. Konferensi

Bank Dunia ”Big Ideas, Bersama Mengatasi Kemiskinan dan

Ketimpangan”, di Jakarta (23/9/2014) memaparkan realitas

tingkat penurunan kemiskinan terus melambat, yakni

hanya 0,7 persen pada 2012-2013 atau terendah dalam 10

tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan

peningkatan ketimpangan, sehingga membuat mereka yang

miskin lebih sulit lagi keluar dari kemiskinan. Indonesia

menjadi salah satu negara dengan peningkatan


ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur. Koefisien

gini, yang mengukur ketimpangan konsumsi, telah

meningkat dari 0,30 pada 2000 menjadi sekitar 0,41 pada

2013.

Dampak dari rendahnya penurunan tingkat kemiskinan itu,

68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin dengan

pendapatan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan

keluarga miskin. Guncangan ekonomi, seperti jatuh sakit,

bencana, dan kehilangan pekerjaan, berpotensi membuat

kelompok penduduk tersebut kembali jatuh miskin

(kompas, 24/9/14). Tentu saja yang menerima dampak ini

secara langsung adalah keluarga Indonesia, termasuk

kalangan perempuan. Program-program untuk mengatasi

kemiskinan kerap menjadikan perempuan sebagai aktor

penting perubahan. Seperti Walikota Surabaya Tri

Rismaharini yang mencanangkan program "pahlawan

ekonomi" bagi ibu rumah tangga yang dinilai mampu

membuka puluhan ribuan lapangan kerja dan

menghasilkan produk UMKM siap ekspor.

Tak pelak lagi, rezim neolib akan memberi ruang luas bagi

kapitalisasi perempuan, mengingat hal itu adalah „amanah‟

forum ekonomi dan bisnis penjajah global seperti

Organization for Economic Co-operation and Development

(OECD) dan World Economic Forum (WEF). Lembaga

sejenis ini acap kali mengeluarkan klaim untuk

mendukung kapitalisasi perempuan. Seperti, jika tingkat

partisipasi angkatan kerja perempuan digabung dengan

laki-laki pada tahun 2030 di negara-negara maju (anggota

OECD), akan ada peningkatan 12 persen dalam Produk

Domestik Bruto (PDB). Klaim itu diperkuat dengan laporan

periodik tentang peringkat partisipasi perempuan di segala

bidang, seperti laporan The Global Gender Gap Report 2014

yang dikeluarkan WEF. Walaupun WEF menilai, setelah


Norwegia dan Perancis, Indonesia memiliki persentase

tertinggi ketiga jumlah perempuan yang duduk di pimpinan

perusahaan, namun secara umum partisipasi dan peluang

perempuan dalam ekonomi masih dinilai amat rendah

(peringkat ke 108). Tentu saja penilaian ini akan menjadi

catatan agar setiap pihak merancang upaya untuk kian

memobilisasi perempuan ke dunia kerja atau mendapatkan

penghasilan.

Karena itu pemerintah kian tega mengeksploitasi

perempuan demi mengisi kebutuhan dunia kerja. Wacana

yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberi

kelonggaran atau mengurangi jam kerja bagi kaum

perempuan (25/11/2014), sebenarnya adalah cerminan

kebijakan eksploitatif terhadap perempuan. Bagaimana

mungkin kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke

depan bisa diatasi dengan tambahan 2 jam sehari,

sementara porsi terbesar energi perempuan dicurahkan

untuk kepentingan pekerjaannya?

Pernyataan JK itu ternyata sejalan dengan target

swasembada pangan, peningkatan ekspor, pengurangan

impor, pembangunan infrastruktur listrik 35.000 megawatt,

serta peningkatan jalan, waduk, dan pelabuhan yang akan

menciptakan kesempatan dan lapangan. Lebih lanjut JK

mengungkapkan para perempuan akan dibekali

kemampuan teknis dan pendidikan yang memadai selama

lima tahun mendatang, sehingga mereka bisa menyerap

semua kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia.

Tidak hanya peluang kerja di dalam negeri. Eksploitasi

tersebut juga masih diberlakukan pada buruh migran

perempuan. Maklum remitansi yang dikirim TKI ke tanah

air mencapai Rp 120 triliun per tahun. Karena itu, JK

menyatakan akan tetap mengirim TKI yang benar-benar


profesional, mampu berbahasa asing, menguasai aturan,

dan bisa melindungi dirinya saat bekerja. Menteri Tenaga

Kerja Muhammad Hanif Dhakiri menguatkan dengan

mengatakan dalam lima tahun mendatang, pemerintah

memang hanya mengirim TKI yang melakukan pekerjaan

formal. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah

menghapus pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar

Negeri yang berbunyi, “TKI yang bekerja pada pengguna

perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan

akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang

bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.”

Di satu sisi penghapusan pasal 59 ini menguntungkan TKI ,

memberi keadilan dan perlindungan. Sebab sebelumnya

pemberlakuan pasal itu mempersulit TKI pada saat

perpanjangan kontrak sehingga berpotensi kehilangan

pekerjaan. Namun di sisi lain, membuat para TKW semakin

asyik bekerja bertahun-tahun tanpa mempertimbangkan

anak dan suami yang ditinggalkan.

Namun, akibat yang paling berbahaya dari tatanan neolib-

neoimperialis adalah dampak sosial yang bermuara tidak

saja pada kehancuran keluarga, namun juga kehancuran

peradaban. Saat beban hidup makin menyesak, setiap laki-

laki „terpaksa‟ menggadaikan tanggung jawabnya sebagai

pencari nafkah keluarga. Kesulitan mendapatkan akses

pekerjaan menjadikan mereka rela melepas status

terhormat sebagai kepala keluarga. Apalagi strategi massif

pemberdayaan perempuan membuat kewajiban mereka

beralih tangan. Wajar jika saat ini di dunia muslim, fungsi

qowwam laki-laki menjadi perlahan-lahan tereduksi.

Konsekuensi logis yang harus dihadapi keluarga jika ibu-

ibu mereka harus berangkat „mencari penghasilan‟ adalah

meninggalkan tanggung jawab sebagai pengurus rumah


tangga, termasuk kewajiban melakukan hadlonah bagi anak

yang masih membutuhkannya. Fatalnya, pemerintah

bukannya memastikan fungsi ibu berjalan optimal, namun

justru menerbitkan aturan yang memfasilitasi fenomena

mobilisasi pekerja perempuan. Peraturan Presiden RI

Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia

Dini Holistik-Integratif menyebutkan bahwa salah satu

unsur dari pendidikan anak usia dini adalah penyediaan

tempat pengasuhan anak berwujud Day Care/Tempat

Penitipan Anak. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah

penyerahan tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan,

yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua -terutama

sang ibu- kepada lembaga eksternal keluarga.

Memang, rezim neolib yang sibuk memuaskan asing pasti

abai dengan perlindungan terhadap anak-anak. Anak-anak

yang telantar, anak-anak yang dieksploitasi dan anak-anak

yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak

cacat, anak-anak yang berada di dalam lembaga

pemasyarakatan, anak-anak yang berada di dalam panti

asuhan dan juga anak-anak yang bekerja di sektor formal

maupun informal, telah menjadi problem sosial akibat

implikasi pembangunan kapitalistik. Namun nyatanya,

derita anak ternyata tidak hanya dirasakan oleh anak-anak

malang penyandang masalah sosial saja. Anak-anak yang

memiliki ibu pekerja, juga merasakan „kehilangan‟

kehadiran ibunya karena ibu mereka „lebih dibutuhkan‟

oleh pekerjaannya. Penderitaan yang semestinya tidak

mereka alami jika negara tidak mengeksploitasi

kemampuan ibu-ibu mereka.

Tak dapat dipungkiri jika secara tidak langsung rancangan

pembangunan yang mengeksploitasi perempuan akan

membawa kehancuran keluarga. Institusi terkecil dalam

struktur kemasyarakatan yang seharusnya berperan dalam


pembangunan peradaban rusak karena peran dan fungsi

anggota keluarganya tak lagi selaras dengan tatanan Allah

SWT., Sang Pengatur kehidupan. Keluarga terminal

menjadi fenomena dimana keluarga hanya menjadi tempat

sejenak melepas lelah, kemudian semua anggotanya

tersibukkan kembali dengan kepentingan duniawi yang tak

hendak berhenti.

Pejabat Indonesia seperti halnya Menteri Agama, Lukman

Hakim Saifuddin prihatin dengan tingginya angka

perceraian dari tahun ke tahun. Data Badan Penasehat

Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyebutkan lebih

dari 60 persen perceraian terlebih dahulu dilayangkan

pihak perempuan (khulu‟). Wajar jika generasi menderita

krisis identitas karena „kehilangan‟ figur ayah-ibunya.

Wajar pula jika kasus asusila dan kriminal saat ini juga

diperankan oleh kaum muda. Karena itu Prof. Dr. Mohd.

Kamal Hassan dari Institut Antarabangsa Tamadun dan

Pemikiran Islam (Istac) Malaysia mengungkapkan bahwa

Malaysia dengan Visi 2020 amat rentan dilanda sindrom

budaya seperti di Chicago dan New York. Yakni

masyarakat yang mempunyai taraf kehidupan dan

teknologi yang begitu tinggi namun miskin dari segi

peradaban.

Tidak cukup dengan merusak kualitas generasi, kepunahan

generasi juga bakal menjadi momok masa depan.

Tuntutan karier membuahkan keinginan perempuan

pekerja untuk menunda kehamilan, membatasi jumlah

anak atau bahkan tak ingin memilikinya. Fenomena ini

telah menimpa Asia Timur, yang telah lebih dulu

mengalami kapitalisasi. Jepang dan Korea Selatan telah

mengalami problem demografi akut. Jepang mengalami

penurunan kelahiran yang berkelanjutan sejak tahun

1970an hingga mengakibatkan kurangnya tenaga kerja


pada tahun 1990an akibat berkurangnya penduduk usia

produktif. Sedangkan Korea Selatan, pada tahun 2006,

rasio fertilitas di Korea Selatan hanya 1,1 yang sekaligus

menjadi yang terendah di dunia. Bahkan Singapura yang

menjadi prototipe kapitalis Asia Tenggara pada

pertengahan tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, angka

kelahirannya menurun sampai 2,1 persen. Sehingga pada

awal 1990-an, Singapura juga menghadapi masalah

kekurangan tenaga kerja dan beban penduduk usia lanjut.

Semua ekses buruk itu tak mustahil menimpa Indonesia.

Semua berawal dari visi pemerintahan neoliberalis-

neoimperialis yang hanya bertumpu pada pertumbuhan

ekonomi. Pemerintah hanya mengejar angka-angka semu

yang tidak pernah menyentuh realitas permasalahan.

Sungguh sulit mendekatkan kesejahteraan pada seluruh

rakyat, termasuk perempuan dan anak-anak jika negara ini

telah disetting dalam cengkeraman neoliberalis dan

neoimperialis. Padahal, masyarakat tidak hanya

menginginkan kekayaan, namun juga penghargaan atas

nilai-nilai kemuliaan yang bersumberkan ajaran agama.

Khatimah

Rasulullah Muhammad SAW. bersabda, “Aku wasiatkan

kepada kalian untuk berbuat baik kepada para

perempuan.” (HR. Muslim: 3729). Hadits itu jelas tidak

hanya ditujukan bagi para wali, suami atau mahrom

perempuan saja. Tapi lebih dari itu, seruan itu ditujukan

pula bagi penguasa yang berkewajiban untuk

melangsungkan pengurusan kemashlahatan rakyat. Maka

menjadikan perempuan sebagai sarana untuk

mengokohkan rezim neoliberalis adalah haram. Apalagi

tak pernah ada dalam sejarah penerapan neoliberalis

terjadi pemerataan kesejahteraan pada seluruh rakyat.


Malahan krisis demi krisis terjadi, sampai-sampai jati diri

manusia -termasuk naluri sebagai ibu- yang berperadaban

pun pupus, tergerus keserakahan pihak-pihak kuat yang

eksploitatif. Anak pun hanya bisa „menerima nasib‟ sebagai

pihak yang dikorbankan.

Dengan demikian, tatanan politik-ekonomi neoliberalis-

neoimperialis harus dicampakkan, dan digantikan dengan

sistem politik-ekonomi Islam yang menjamin pemenuhan

seluruh kebutuhan individu per individu. Politik ekonomi

Islam merupakan solusi bagi masalah-masalah mendasar

setiap individu dengan memberikan peluang kepada

mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya tanpa

mengorbankan sisi kemanusiaan ataupun mengorbankan

sisi keibuan dan keperempuanannya. Anak pun terjaga

kemurniannya sebagai penerus estafet peradaban mulia.

Sesungguhnya penerapan sistem ini di dalam negara

Khilafah tidak akan berubah dan berganti menurut

perubahan pemikiran dan selera penguasa. Dengan

pelaksanaan semua politik ekonomi Islam di atas, benar-

benar merupakan satu-satunya sistem yang mampu

menjamin kehidupan politik yang berdaulat, ekonomi yang

aman, adil, dan bebas dari krisis, serta kepribadian sesuai

tuntunan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Jaminan itu

diberikan serta akan dinikmati oleh seluruh rakyat dan

warga negara meski mereka berbeda-beda bangsa, agama,

dan ras.


Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 31

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah

dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang

memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa

sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan

hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan

dikumpulkan”

(TQS. Al Anfal [8]: 24).

Pengantar

Fungsi negara atau pemerintah amatlah penting dalam

berlangsungnya proses kehidupan bermasyarakat. Fungsi

negara ibarat fungsi kepala atau otak pada tubuh yang tak

bisa tergantikan. Otak juga menjadi penentu utama normal

tidaknya fungsi organ atau sistem tubuh lainnya bahkan

menjadi pembeda antara manusia dari makhluk lainnya.

Saat batang otak tidak berfungsi pertanda telah terjadi

kematian.

Negara pun demikian. Saat negara atau pemerintah tidak

menjalankan fungsi sesungguhnya, pertanda negara telah

mati. Keberadaannya menjadi tidak berarti bahkan bisa

menjadi sumber bencana. Akibatnya kesejahteraan dan

kemuliaan yang menjadi tujuan utama bernegara menjadi

hilang, tinggal ilusi belaka. Dan, bagaimana jika fungsi

negara tersebut hilang di hadapan kita saat ini?

Kelemahan Sistem Demokrasi

Salah satu kelemahan sistem demokrasi dalam mengemban

fungsi negara terlihat dari prinsip kedaulatan rakyat.

Sebab, dengan kedaulatan rakyat, berarti demokrasi

bersandar pada prinsip-prinsip lemah yang bersumber dari

akal dan hawa nafsu manusia. Kedaulatan rakyat juga

berpeluang besar menolak semua aturan dan konsep yang


berasal dari Allah SWT., Yang Maha bijaksana dan Maha

Mengetahui.

Padahal, sesungguhnya prinsip, konsep dan aturan yang

berasal dari Allah SWT. itulah kunci rahasia negara atau

pemerintah untuk mengemban tugas sebagai pengatur

urusan rakyat. Akibatnya, dalam perjalanan peradaban

Barat yang amat panjang, sejak awal sistem demokrasi

diterapkan hingga saat ini tidak pernah mampu

mewujudkan kesejahteraan dan kemuliaan hidup umat

manusia. Sebaliknya, yang terjadi hanyalah krisis

kemanusiaan yang berkepanjangan dan kesejahteraanpun

tinggal ilusi.

Sistem demokrasi -yang lahir dari rahim ideologi

sekulerisme- telah menegasikan hak prerogatif Allah SWT.

sebagai satu-satunya Zat yang berhak membuat undang-

undang. Negara membuat undang-undang mengikuti

kemauan pihak tertentu yang paling mempengaruhi

kekuasaan. Pada titik tertentu, sistem demokrasi mampu

menghasilkan negara korporasi sembari mengabaikan

kepentingan rakyat. Pemangku kebijakan hakiki dalam

sistem demokrasi adalah konglomerat, sebagaimana nama

ideologinya yakni Kapitalisme.

AS sebagai negara yang paling merepresentasikan ideologi

kapitalis, telah menetapkan strategi penjajahannya dengan

menginisiasi lembaga internasional International Monetary

Fund (IMF) dan kembarannya World Bank (dulunya adalah

The International Bank for Reconstruction and

Development [IBRD]) di tahun 1944, kemudian World Trade

Organization (WTO) di tahun 1996. Ketiga serangkai inilah

yang mengendalikan kebijakan ekonomi negara-negara di

dunia hingga sekarang. Ketiganya memaksakan konsep

ekonomi neoliberal kepada pemerintah. Termasuk di bulan


Januari 2015 nanti adanya kerjasama regional ASEAN

dengan me-launching MEA (Masyarakat Ekonomi

ASEAN)/AEC (ASEAN Economic Community) adalah strategi

neoimperialis dengan konsep neoliberalisme.

Seiring dengan pencapaian strategi tersebut, sistem politik

demokrasi mengubah struktur cara-cara operasional negara

(pemerintah). Fungsi negara kemudian berpindah pada

sektor privat. Terjadi pula perubahan sifat relasi yang

menekankan posisi penduduk sebagai klien dan konsumen.

Hal ini tercermin dari pernyataan yang dituangkan dalam

laporan Global Forum II Reinventing Government.

Hal ini juga selaras dengan cara pandang neolib terhadap

fungsi negara, sebagaimana dikatakan, “… State regulation

is a source of economic inefficiencyHence the role of the

state in economic affairs should be minimized..“(Pengaturan

Negara merupakan sumber ketidakefisiensian sehingga

peran negara dalam aspek ekonomi harus diminimalisasi) -

- The State and Neoliberalism. Based on Cypher and Dietz

The Process of Economic Development.

Matinya Fungsi Negara

Sistem politik demokrasi mengusung konsep “Reinventing

Government” (pemerintahan wirausaha). Yaitu, suatu

sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam

mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan

jiwa wirausaha di masing-masing sektor pemerintahan atau

pejabatnya. Dengan konsep ini peranan negara atau

pemerintah lebih diarahkan sebagai pengatur dan

pengendali daripada sebagai pelaksana langsung suatu

urusan dan pemberi layanan (steering rather than rowing).

Secara implisit hal ini juga bermaksud bahwa pemerintah

akan lebih banyak memberikan peran dan tanggungjawab


kepada swasta dan masyarakat untuk menyelenggarakan

urusannya, baik melalui privatisasi, lisensi, konsesi,

kerjasama operasional, dan sebagainya.

Pertama kali hal ini dilakukan oleh Negara AS, pihak yang

paling berkepentingan dengan politik neoliberal dan

rekayasa sistem politik demokrasi. Hal yang sama rupanya

juga dilakukan para pemimpin negeri ini. Presiden RI

Periode 2004-2014, Susilo Bambang Yudoyono saat

pembukaan Musrenbangnas 2005 menyatakan, “…Kedepan

pemerintah hanya berperan sebagai pembuat kebijakan,

peraturan, dan fasilitator. Sedangkan peran swasta harus

tumbuh dalam berbagai sektor pembangunan ……”

Sejalan dengan konsep tersebut, negara juga memainkan

jargon dan propaganda penyelenggaraan pemerintahan

terkesan yang baik. Kita tentu mengenal istilah reformasi

birokrasi, layanan prima, good governance, new public

management, pembangunan berkelanjutan (sustainable

development), pemerintahan visioner, pelayanan

accountable, dan sejenisnya. Bahkan negara pun sesumbar

dengan jargon akan merangkul kalangan termarginalkan,

mendengarkan suara publik, termasuk pendeklarasian

kepemimpinan yang merakyat hingga tren blusukan.

Semua jargon itu dilekatkan sejalan dengan makin

minimnya peran negara. Padahal sejatinya, semua itu

adalah bentuk penyesatan pemikiran bagi masyarakat.

Tidak sedikit putra putri kaum muslimin yang sebenarnya

tertipu, mulai dari kalangan intelektual hingga masyarakat

awam. Akibatnya, tanpa sadar masyarakat „memaklumi‟

hilangnya ri‟ayah (pengurusan) dan perlindungan negara

terhadap rakyatnya, yaitu ketika negara tidak lagi

menjalankan fungsi yang semestinya.


Matinya fungsi asli negara dan pemerintah pada sistem

politik demokrasi neolib sesungguhnya telah menjelma

menjadi aroma kematian yang melingkupi masyarakat.

Penistaan kemanusiaan terus terjadi, berbagai kebutuhan

hidup semakin mahal dan sulit diakses, sementara

kualitasnya pun tidak lebih baik.

Bidang Kesehatan. Pengabaian fungsi negara di bidang

kesehatan diantaranya nampak dari kebijakan Negara

ketika menjadikan rumah sakit dan puskesmas sebagai BLU

(Badan Layanan Umum) atau BLUD (Badan Layanan Umum

Daerah). Dalam UU No 44 Tahun 2009 tentang RS, pasal

20 ayat 3 dinyatakan, “Rumah sakit publik yang dikelola

pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan

berdasarkanpengelolaan Badan Layanan Umum atau

Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan.”

Kondisi ini bisa berakibat pada kenaikan tarif layanan

sehingga seringkali sangat memberatkan masyarakat,

khususnya kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya

puluhan hingga ratusan juta jiwa.

Tak hanya itu, melalui program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN), rakyat juga terbebani dengan kewajiban

membayar premi wajib untuk mendapatkan layanan

kesehatan. Kondisi ini tentu amat memberatkan rakyat.

Padahal, seharusnya pelayanan kesehatan diberikan negara

secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik. Rumah sakit

semestinya menjadi tempat kesembuhan setiap pasien.

Tempat tersedianya pelayanan yang tulus dengan kualitas

terbaik bagi fisik dan jiwa pasien yang membutuhkan

perhatian khusus.

Bidang Pendidikan. Hilangnya fungsi negara di bidang

pendidikan antara lain nampak dari kebijakan otonomisasi


perguruan tinggi. Saat ini negara menjadikan perguruan

tinggi negeri sebagai badan hukum (PTN BH). Meski

dikatakan sebagai reformasi visi, kelembagaan dan

finansial dalam dunia perguruan tinggi, model tatakelola

PTN BH ini makin mempertegas hilangnya fungsi dan

kewenangan negara yang sesungguhnya dalam pengelolaan

PTN. Di samping itu, tata kelola ini juga menonjolkan

aspek bisnis dengan pengelolaan keuangan mirip BUMN.

Dalam kondisi seperti ini, tentu saja tidak semua anggota

masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan tinggi.

Mereka harus membeli pendidikan dengan harga mahal

bahkan sangat mahal. Parahnya, tidak hanya di tingkat

pendidikan tinggi, mahalnya pendidikan dengan kualitas

bagus pun harus sulit didapatkan untuk pendidikan dasar

dan menengah. Kita juga bisa merasakan bagaimana

kondisi kurikulum pendidikan yang telah menjauhkan

generasi muslim dari jati dirinya yang mulia, tidak

terkecuali kurikulum 2013 yang sekuler dan liberal.

Padahal seharusnya negara memberikan pelayanan

pendidikan secara maksimal kepada rakyatnya.

Negara/pemerintah seharunya memberikannya secara

gratis bahkan dengan kualitas terbaik. Tak hanya di tingkat

perguruan tinggi. Di semua jenjang, pendidikan

seharusnya mudah diperoleh, tanpa administrasi yang

menyulitkan. Kurikulumnya pun wajib benar, yaitu

mencerdaskan akal dan menjaga kesucian jiwa generasi.

Bidang Layanan Publik. Kebijakan privatisasi dan

korporatisasi berbagai layanan hajat hidup masyarakat

menegaskan makin matinya fungsi negara. Dijelaskan pada

ayat 12 pasal 1, UU No 19 Tahun 2003, bahwa “Privatisasi

adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun

keseluruhannya, kepada pihak dalam rangka


meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperluas

manfaat bagi Negara dan masyarakat serta memperluas

pemilikan saham oleh masyarakat”.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kinerja” tentulah

bukan kinerja pelayanan, tetapi bisnis/untung. Karena

itulah tujuan utama BUMN Perusahaan persero,

sebagaimana dinyatakan dalam ayat 2, pasal 1 UU No 19

Tahun 2003 tentang BUMN, “Perusahaan Perseroan, yang

selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN ….yang tujuan

utamanya mengejar keuntungan”.

Privatisasi institusi pemerintah penyedia pelayanan publik

hakikatnya menghilangkan fungsi negara dari dua aspek

yaitu fungsi pelayanan dan fungsi perlindungan terhadap

barang dan jasa milik publik. Di sisi lain, kebijakan ini juga

akan memuluskan terwujudnya agenda eksploitatif

neoliberal.

Dalam liberalisasi industri air perpipaan (PAM), kondisi ini

mengakibatkan harga air minum perpipaan semakin mahal,

sementara kualitasnya juga tidak lebih baik. Tidak heran

bila hanya 67,7% masyarakat Indonesia yang bisa

mengakses air bersih, data BPS tahun 2013

(detikfinance.com, 16/6/2014).

Padahal, sumber daya air di negeri ini sangat melimpah.

Semuanya dijadikan Allah SWT. sebagai milik masyarakat.

Karenanya Industri air perpipaan (PAM) semestinya

berfungsi mengolah dan mendistribusikan air bersih ke

rumah-rumah penduduk secara cukup tanpa biaya sepeser

pun.

Namun itu semua mimpi. Kekeringan semakin meluas

hingga ke daerah sumber-sumber air dan permanen. Di


saat bersamaan perusahaan air kemasan terus menghisap

sumber kehidupan yang satu ini secara leluasa. Bahkan di

NTT kekeringan mengakibatkan masyarakat minum air

bercampur kotoran hewan.

Dalam layanan listrik, liberalisasi listrik mengakibatkan

harga listrik naik per periodik. Frekuensi pemadaman

makin sering dan meluas. Perlu dicatat, rasio elektrifikasi

di Indonesia hanya 79,4 % (energytoday.com, 11/2/‟14).

Padahal, PLN (Perusahaan Listrik Negara) semestinya

memproduksi dan mendistribusikannya ke rumah-rumah

secara memadai tanpa dipungut biaya. Kondisi yang sama

juga terjadi pada pelayanan MIGAS.

Layanan transportasi merupakan urat nadi kehidupan.

Sayangnya, liberalisasi transportasi dan pembangunan

infrastrukturnya mengakibatkan tarif transportasi sangat

mahal. Di samping jauh dari sebutan aman dan nyaman.

Akibatnya, kematian saat kecelakaan di jalan raya menjadi

pembunuh nomor 3 terbanyak setelah penyakit jantung

dan TBC. Demikian catatan WHO, tahun 2012.

Semestinya Negara menyediakan berbagai moda

transportasi publik dengan tarif ringan, namun aman dan

nyaman. Tapi itu semua jauh panggang dari api.

Bidang Perumahan. Negara juga berlepas tangan dari

pelayanan penyediaan rumah yang layak bagi seluruh

warga negaranya. Liberalisasi ekonomi mengakibatkan

rumah menjadi sangat mahal. Puluhan juta jiwa tidak

bertempat tinggal dan tinggal di rumah tidak layak huni.

Diperkirakan defisit rumah (backlog) mencapai 15 juta unit

rumah (Kompas.com, 18/1/14). Karenanya, impian untuk

tinggal di rumah yang sehat dan syar‟i pun masih belum

bisa diwujudkan. Padahal, lahan di Indonesia sebenarnya


relatif luas, bahan bakunya pun seperti kayu, pasir, besi

berlimpah. Namun mengapa semua itu tak bisa dirasakan

rakyat yang menjadi pemilik semua kekayaan tersebut.

Bukankah ini semakin menguatkan hilangnya peran negara

sebagai pengelola kekayaan milik umat.

Bidang Pangan. Seharusnya masyarakat juga mendapatkan

kemudahan mengakses pangan, halal lagi baik (cukup gizi,

bebas zat berbahaya dan kontaminan) dengan harga murah.

Karena sungguh, negeri ini dianugerahi Allah SWT. sumber

daya genetik pangan berlimpah, iklim tropis, dan daratan

serta lautan luas lagi subur. Namun tragis, ibarat ayam mati

di lumbung padi. Penderita kekurangan gizi terus

berjatuhan. Kebijakan pangan neolib mengakibatkan harga

pangan mahal, disamping belum tentu halal dan baik.

Sementara itu pembangunan food estate di bawah MP3EI

berdampak pengalihan lahan dibawah korporasi.

Pertumbuhan 24,57% penguasaan lahan oleh korporasi

selama 10 tahun mengakibatkan 5,17 juta petani

kehilangan pemilikan atas lahan (Aliansi untuk kedaulatan

pangan meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk

mengembalikan kedaulatan pangan sejati

(Radiocakrawala.fm. 17 Oktober 2014).

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi penerapan MEA

2015. Melalui agenda ini pergerakan bebas barang, jasa,

investasi, modal dan tenaga terampil makin luas. Tata

kelola pelayanan publik dipastikan akan makin liberal.

Hajat hidup masyarakat pun kian dikuasai korporasi

terutama negara penjajah Barat (AS dan Eropa) dan

sekutunya. Akibatnya, hidup masyarakat makin sengsara.

Selain semakin jauh dari konsep-konsep tata kelola

pelayanan publik yang diridhoi Allah SWT. Firman-Nya :


“Telah tampak kerusakan di darat dan lautan akibat

perbuatan tangan manusia, supaya Allah SWT. merasakan

kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka

agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (TQS. Ar

Ruum [30] :41).

Fungsi Negara dalam Islam

Sungguh Allah SWT. telah mewajibkan negara menjalankan

2 (dua) fungsi utamanya. Pertama, fungsi “raa‟in”, yaitu

pengurus urusan rakyat, termasuk pengurusan hajat hidup

publik sebagaimana tuntunan syara‟. Ditegaskan

Rasulullah SAW. artinya “..Imam (Khalifah) raa‟in (pengurus

rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya”

(HR. Ahmad, Bukhari).

Kedua, fungsi “junnah” yaitu pelindung sekaligus sebagai

pembebas manusia dari berbagai bentuk dan agenda

penjajahan. Ditegaskan Rasulullah SAW. artinya, “Imam

adalah perisai orang-orang berperang dibelakangnya dan

berlindung kepadanya” (HR. Muslim). Pelalaian sedikit saja

fungsi junnah mengakibatkan bahaya penjajahan. Apapun

bentuk penjajahan telah jelas keharamannya. Allah SWT.

menegaskan dalam QS. An Nisa: 141,artinya, “..Allah sekali-

kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk

menguasai orang-orang beriman”.

Didasarkan pada dua fungsi tesebut, maka Islam telah

menentukan mekanisme bagi negara dalam menjalankan

tugasnya melayani urusan rakyat. Khalifah (kepala negara

dalam sistem Islam) harus mengatur pengelolaan hajat

hidup publik dengan setidaknya 11 (sebelas) prinsip, yaitu:

Pertama, Negara dan Pemerintah memiliki kewenangan dan

tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pemenuhan


hajat hidup publik. Mulai dari perencanaan hingga

pelaksanaan teknis. Hal tersebut sebagaimana termaktub

dalam Kitab masyru‟u DusturDaulah Khilafah, pasal 38.

Yaitu, “Khilafah memiliki kewenangan penuh dalam

mengurusi urusan rakyat sesuai pendapat dan ijtihadnya.

Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan

untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan

urusan umat……Tidak boleh Khalifah mengharamkan yang

halal dan tidak boleh menghalalkan yang haram.” Yang

demikian itu karena Rasulullah SAW. menegaskan yang

artinya, “Imam (Khalifah) raa‟in (pengurus hajat hidup

rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya”

(HR. Bukhari) (Lihat: Mukadimah Dustuur. Al Asbaab

Almaujibatu Lahu. Al Qismul Awwal. Darul Ummah.

Beirut. 2009. Hal 160).

Tidak dibenarkan kewenangan dan kekuasaan itu

didistribusikan pada masyarakat dan korporasi

sebagaimana konsep pemerintahan yang baik dalam

pandangan Neoliberal. Hal itu dapat dipahami dari tutur

Rasulullah SAW. yang artinya, “Apabila dibai‟at dua orang

khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya”.

Hal ini juga menunjukkan terlarangnya keberadaan

governing body pada institusi yang merupakan

perpanjangantangan fungsi negara dan pemerintah. Karena

keberadaan badan semacam ini telah memandulkan fungsi

negara. Seperti Majlis Wali Amanat (MWA) pada Pendidikan

Tinggi Negeri, Badan Pengawas Rumah Sakit pada rumah

sakit pemerintah dan komite sekolah pada pendidikan

dasar dan menengah.

Artinya, apapun alasannya merupakan bentuk

pembangkangan kepada Allah dan Rasul-Nya bila negara

dan pemerintah hanya berfungsi sebagai pengarah/


regulator dan fasilitator. Sementara urusan penting lainnya

mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan diserahkan

pada masyarakat, individu atau korporasi.

Kedua, Anggaran bersifat mutlak. Artinya baik ada

maupun tidak ada tersedia kekayaan negara untuk

pembelanjaan kemashlahatan publik yang ketiadaannya

mengakibatkan kemudharatan maka negara dan

pemerintah wajib mengadakannya. Sekalipun

kemudharatan tersebut hanya menimpa satu orang, apalagi

bila sampai menimpa ribuan hingga jutaan jiwa seperti saat

ini yang kita saksikan. Ditegaskan Allah SWT. Artinya,

“..Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia

maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua

umat manusia…” (TQS. Al Maaidah [5] : 32).

Ketiga,Puskesmas dan rumah sakit pemerintah merupakan

institusi perpanjangantangan fungsi raa‟in. Hal ini

didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw yang mengatur

langsung departemen-departemen, mengangkat sekretaris

untuk pengurusan administrasi. Rasulullah saw mengatur

kemashlahatan publik di Madinah, mengelola dan

mengatasi persoalan kemashlahatan publik.

Perbuatan Rasulullah SAW. memanfaatkan dokter yang

dihadiahkan kepada Beliau untuk pelayanan kesehatan

masyarakat Madinah menunjukkan pelayanan kesehatan

merupakan salah satu aspek kemashlahatan kaum

muslimin. Hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan.

Yaitu terlihat dari perbuatan Rasulullah SAW. yang

menugaskan seorang tawanan perang mengajar 10 anak-

anak muslim sebagai tebusan.

Keempat, tidak dibenarkan sama sekali pelayanan yang

urgen bagi pemenuhan hajat hidup publik dijadikan


sumber pemasukan Baitul Maal (kas negara) meski hanya

satu rupiah. Seperti dari pelayanan Puskesmas dan rumah

sakit, sekolah, perguruan tinggi, jalan umum dan masjid.

Bahkan aspek ini justru ditetapkan Islam sebagai salah satu

pos pengeluaran baitul maal (kas negara Daulah) yang

bersifat mutlak. Baik melalui biro fasilitas umum pada

dewan mashalih ad Daulah, maupun melalui Dewan

pengelolaan kepemilikian umum.

Termaktub dalam masyru‟u Dustur, pasal 152,

“Pengeluaran Baitul Maal mencakup enam aspek: …..c.

Orang-orang yang menjalankan pelayanan bagi negara

seperti para pegawai, tentara, dan penguasa, dikeluarkan

harta bagi mereka dari Baitul Maal. Apabila tidak cukup

harta di Baitul Maal segara dipungut pajak, dan berhutang

bila lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memungut

pajak dikhawatirkan mengakibatkan kefasadan. d.

Kemashlahatan dan fasilitas umum yang merupakan

kebutuhan asasiyah. Seperti jalan umum, masjid, rumah

sakit, sekolah dibiayai dari Baitul Maal. Bila tidak cukup

diwajibkan pajak ketika itu untuk menutupi pengeluaran

ini” (Lihat : An Nabhani, T. Nidhoomul Islam (Mu‟tamadah).

Hizbut Tahrir. 2001. Hal 91-135).

Para pegawai disini termasuk tenaga kesehatan (seperti:

dokter, bidan dan perawat, apoteker), guru dan dosen, serta

pakar dan ahli diberbagai bidang.

Ini di satu sisi, disisi lain, negara dan pemerintah wajib

memberikan pelayanan pemenuhan hajat hidup publik

yang ketiadaannya mengakibatkan dhoror bagi publik

secara cuma-cuma namun dengan kualitas terbaik. Baik

yang miskin maupun yang kaya, muslim maupun non

muslim. Karena hal ini merupakan tanggung jawab negara

sekaligus hak publik.


Kelima, industri-industri penghasil barang milik umum,

seperti migas, listrik, air bersih perpipaan merupakan milik

umum, wajib mengutamakan fungsi pelayanan.

Pengelolaannya sepenuhnya di tangan negara dan

pemerintah di atas prinsip-prinsip pelayanan, bukan bisnis.

Juga tidak dibenarkan, apapun alasannya, pengelolaan

diserahkan pada korporasi atau semi korporasi sementara

negara dan pemerintah hanya sebagai regulator saja.

Tentang status industri tersebut sebagai harta milik umum

didasarkan pada kaedah usul, bahwa “Status hukum

industri mengikuti apa yang diproduksinya”. Apa yang

diproduksi tersebut jelas merupakan harta milik umum,

didasarkan tutur Rasulullah SAW yang artinya, “Kaum

muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan

api” (HR. Abu Daud), serta apa yang diriwayatkan oleh

Tirmizi dari Abyadh bin Hammal al Maazini, artinya,

Sesungguhnya ia mendatangi Rasulullah SAW. dan meminta

tambang garam lantas Rasulullah SAW. memberikannya.

Tatkala Rasulullah SAW. memberikan salah seorang yang

berada di majlis berkata „Apakah engkau tidak menyadari

apa yang engkau berikan? Hanyalah yang engkau berikan

seperti air mengalir. Rasulullah SAW. berkata: Ambilah

kembali darinya‟”.

Keharusan industri-industri ini melakukan fungsi

pelayanan selain karena yang diproduksi adalah harta

publik, juga karena kewenangan yang diberikan Syara‟

kepada negara dalam memgelolanya disebabkan fungsi dan

kewenangannya sebagai raa‟in,

Keenam, tidak dibenarkan

pembangunan/pengadaan/penyelenggaraan kemashlahatan

publik dalam bingkai kemitraan pemerintah swasta, KPS

(Public Private Partnership, P3S). Karena dengan konsep ini


sama saja negara membagikan kekuasaan, kewenangannya

bahkan keistimewaan kepada korporasi dan asing penjajah.

Sementara hal itu telah dilarang dan diharamkan Allah

SWT. sebagaimana terkandung dalam tutur Rasulullah SAW.

yang artinya, “Apa bila dibaiat dua khilafah, maka

bunuhlah yang terakhir dari keduanya” (HR. Muslim).

Ketujuh, Model sistem pemerintahan khilafah adalah

kekuasaan bersifat sentralisasi, administrasi bersifat

desentralisasi. Hal yang menjadikan negara dan pemerintah

memiliki kewenangan yang memadai untuk menjalankan

secara optimal dan maksimal fungsi raa‟in dan junnah.

Islam tidak mengenal adanya distribusi kekuasaan dan

kewenangan. Karena Rasulullah SAW. telah menegaskan,

artinya, “Siapa saja yang membai‟at imam, hendaklah ia

memberikan genggaman tangannya, dan buah hatinya,

dan mentaa‟ti sekemampuannya. Apa bila datang yang

lain untuk mencabutnya maka penggallah yang terakhir”

(HR. Muslim).

Kedelapan, strategi pelayanan mengacu pada 3 hal, yaitu:

kesederhanaan aturan, kecepatan layanan, dilakukan

individu yang kompeten (capable). Karena Rasulullah SAW.

menegaskan, artinya,”Sesungguhnya Allah SWT. telah

mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal…” (HR.

Muslim). Termasuk dalam hal ini negara dan pemerintah

harus memberikan pelayanan dengan standar mutu terbaik,

steril dari unsur gagasan, konsep neolib. Tidak saja

menyejahterakan namun juga sekaligus memuliakan

manusia. Karena Allah SWT. telah menegaskan dalam QS.

Al Isra [17] :70 yang artinya, ”Sesungguhnya Kami

memuliakan anak cucu Adam (manusia)..”. Standar mutu

tersebut haruslah sepenuhnya terpancar dari aqidah Islam,

selaras syari‟at Islam dan temuan ilmiah terkini.


Kesembilan, penguasa wajib memiliki sifat-sifat ber-

syakhsyiyah mas‟uliyyah (kepribadian pemimpin), takwa,

dan rafiq (lemah lembut). Rasulullah SAW. Mengingatkan

yang artinya: “..sesungguhnya jabatan adalah amanah dan

sesungguhnya ia pada hari kiamat akan menjadi kehinaan

dan penyesalan kecuali orang mengambilnya secara hak

dan menunaikan yang diwajibkan padanya” (HR. Muslim).

“Rasulullah SAW. apa bila mengangkat pemimpin pasukan

atau sariyyah, beliau berpesan kepadanya dengan

ketaqwaan kepada Allah dalam dirinya sendiri,dan agar

memperlakukan kaum muslimin bersamanya secara baik”

(HR. Muslim dan Ahmad).

”Berilah kabar gembira jangan anti pati,mudahkanlah

jangan dipersulit” (HR. Muslim). Disamping itu hubungan

dengan rakyat wajib dilingkupi dengan ketulusan, tidak

menyentuh sedikitpun harta kekayaan umum dan agar

memerintah dengan Islam saja bukan yang lain.

Kesepuluh, terbebas dan pembebas dari segala bentuk

pejajahan. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al Maaidah [4]:

141 yang artinya, “Allah sekali-kali tidak akan memberikan

jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang

mukmin”. Rasulullah Saw juga bersabda, yang artinya,”Aku

diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka

bersaksi tiada illah kecuali Allah dan mereka beriman

kepadaku dan apa yang kubawa. Jika mereka melakukan

yang demikian terpelihara dariku darah mereka dan harta

mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka

oleh Allah” (HR. Bukhari dan Muslim); “Imam adalah perisai

orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung

kepadanya” (HR. Muslim).


Hal ini menunjukkan tidak dibenarkan sama sekali

pemerintah dan negara melakukan pengaturan urusan

umat dengan merujuk kepada hal-hal diluar Islam.

Cukuplah Islam sebagai satu-satunya sandaran dalam

pengambilan keputusan. Negara dan Pemerintah harus

bebas dari tekanan Negara-Negara Kafir. Termasuk dari

tekanan lembaga-lembaga multi lateral, seperti PBB, WHO,

UNICEF, FAO, WTO, IMF, karena semua lembaga tersebut

hanyalah alat penjajahan AS dan Negara-Negara Kafir

Imperialis lainnya.

Kesebelas, wajib diterapkan dalam bingkai Negara

Khilafah. Karena semua prinsip tersebut adalah bagian

integral sistem kehidupan Islam dan kebijakan Negara

Khilafah secara keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan

satu sama lain. Lebih dari pada itu, Khilafah adalah satu-

satunya sistem pemerintahan yang diwajibkan Allah swt

dan diridhoi-Nya. Sistem pemerintahan yang menjadi

Allah SWT. sebagai pemilik kedaulatan. Yang akan

menghapuskan segala bentuk penjajahan dan yang akan

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia

bahkan seluruh alam.

Demikianlah sejumlah prinsip pengelolaan hajat hidup

publik khilafah dengan fungsi negara dan pemerintah yang

sebenarnya. Prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci

rahasia terwujudnya kesejahteraan dan kemuliaan hidup

manusia.

Penutup

Allah SWT. telah menegaskan yang artinya, “Dan sekiranya

penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,

tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami),


maka Kami siksa mereka sesuai yang mereka kerjakan”

(TQS. Al A‟raf [7] : 96).

Janji Allah pasti, Khilafah dalam waktu dekat akan

menggatikan sistem politik kufur demokrasi neoliberal.

Khilafah akan menggantikan rasa takut dengan rasa aman,

kehinaan dengan kemuliaan. Allah SWT. menegaskannnya

dalam QS. An Nuur (24): 55, artinya,”Allah SWT. telah

berjanji kepada orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal salih diantara kalian, bahwa Dia

sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di

bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang

sebelum mereka berkuasa, akan meneguhkan bagi mereka

agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka; dan akan

menukar (keadaan) mereka sesudah mereka berada dalam

ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap

menyembah-Ku tanpa mempersekutukan sesuatu apapun

dengan Aku. Siapa saja yang tetap kafir sesudah janji itu

maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Khilafah Menyejahterakan Kehidupan Ibu Dan Anak |49


Sistem Khilafah dalam Islam adalah sebuah sistem yang

unik. Sistem ini tidak semata-mata menata kehidupan

manusia untuk kebahagiaan dunia, namun juga untuk

mengejar kebahagiaan akherat. Sistem ini memiliki solusi

yang tuntas bagi seluruh permasalahan manusia, baik laki-

laki, perempuan, anak; yang kaya dan yang miskin, yang

kuat dan yang lemah. Semua mampu diakomodasi melalui

serangkaian hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Maha

Pencipta, Yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi

manusia karena Dia-lah yang telah menciptakannya.

غون ومن أحسن من اللو حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاىلية ي ب “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan

(hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah

bagi orang-orang yang yakin?” (TQS. al-Maidah [5]:50)

Negara Khilafah adalah satu-satunya institusi yang bertugas

dan diberi tanggungjawab untuk mengurus seluruh urusan

rakyat, sebagaimana yang dititahkan dalam nash syariah.

Nabi SAW. bersabda,“al-Imam ra‟[in] wa huwa mas‟ul[un]

„an ra‟iyyatihi.” (Imam [kepala negara] laksana

penggembala, dan dialah yang bertanggungjawab terhadap

urusan rakyatnya). Karena itu, Khilafah bertanggungjawab

penuh untuk mengurus dan menyelesaikan semua urusan

rakyatnya, termasuk kaum ibu dan anak-anak.

Sistem Kapitalisme yang mengusung ide neoliberalisme

yang saat ini menguasai dunia, telah terbukti gagal untuk

memberikan kesejahteraan. Ibu dan anak menjadi korban

dari kegagalan ini. Peran mereka sebagai penerus

kelestarian generasi manusia terancam. Kaum ibu telah

digiring untuk keluar dari fungsi pokoknya sebagai ummun

wa rabbatun al-bayt (ibu dan pengatur rumah tangga).


Mereka dilalaikan dari mendidik anak dan diarahkan untuk

menjadi pemuas syahwat kapitalis akan tenaga kerja murah

dan pasar yang potensial. Tidak heran bila kemudian

kerusakan generasi menjadi sebuah keniscayaan.

Sistem Khilafah berbeda dengan sistem Kapitalisme.

Khilafah justru mengangkat perempuan dalam kemuliaan

dan memastikan mereka mampu menjalankan peran

mereka melahirkan dan mencetak generasi. Di saat yang

sama Khilafah memastikan setiap anak mendapatkan

haknya, baik hak nafkah maupun hak pengasuhan dan

kasih sayang. Khilafah memastikan hal ini melalui

serangkaian mekanisme kebijakan yang lahir dari hukum-

hukum syara‟ , mekanisme ekonomi dan non ekonomi yang

dijalankan secara terintegrasi.

Standar Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Islam memiliki kriteria sendiri dalam merumuskan apa

yang dimaksud dengan kesejahteraan dan bagaimana

mewujudkannya bagi masyarakat. Kesejahteraan dalam

pandangan Islam tidak hanya dinilai berdasarkan ukuran

material, namun juga dinilai dengan ukuran non-material,

seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya

nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.

Karena itu masyarakat dikatakan sejahtera apabila

terpenuhi dua keadaan tersebut, yaitu terpenuhinya

kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan,

sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya; serta

terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan

kehormatan manusia. Begitu pula ia telah mampu untuk

memenuhi sebagian kebutuhan sekundernya dengan

ma‟ruf, yaitu sesuai dengan standar kehidupan masyarakat

di mana ia tinggal (An Nabhani, 2010, Sistem Ekonomi

Islam).


Kesejahteraan akan bisa diwujudkan dengan penerapan

sistem ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam memiliki

politik ekonomi yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan

pokok setiap individu rakyat dan memberi peluang bagi

setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan

tersiernya sesuai kemampuan masing-masing dalam sebuah

tatanan masyarakat Islam dengan corak yang khas.

Kebutuhan pokok yang dijamin oleh sistem Islam itu

meliputi kebutuhan pokok individu berupa pangan, papan

dan sandang dan kebutuhan dasar masyarakat berupa

pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Syariah

Islam menetapkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat

berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan

harus dijamin oleh negara. Pemenuhannya dilakukan oleh

negara secara langsung dengan bebas biaya.

Sementara kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan

sandang dijamin pemenuhannya oleh negara menggunakan

tahapan tertentu dengan menggunakan mekanisme

ekonomi dan non ekonomi.

Mekanisme Ekonomi yang Adil dan Menyejahterakan

Islam menetapkan mekanisme yang menjamin perempuan

dan anak mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, dalam kondisi apapun. Mekanisme tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Mewajibkan setiap laki-laki kepala keluarga memberikan

nafkah bagi istri dan anak-anaknya.

Ini adalah realisasi perintah Allah SWT. dalam firman-Nya:

لود لو رزق هن وكسوت هن بالمعروف وعلى المو


”Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada

para ibu dengan cara yang ma‟ruf.” (TQS. al-Baqarah [2]:

233).

2. Bila kepala keluarga tidak mampu misal karena sakit,

cacat, sudah tua; atau kepala keluarga meninggal dunia,

kewajiban nafkah berpindah pada ahli warisnya sesuai

hukum perwalian. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.

dalam lanjutan ayat QS. Al Baqarah[2] : 233 di atas :

لك وعلى الوارث مثل ذ

“dan warispun berkewajiban demikian”

Hukum perwalian tidak seperti yang dipahami masyarakat

saat ini hanya sekedar hak untuk menikahkan. Perwalian

adalah kewajiban laki-laki untuk melindungi, mendidik dan

memberikan nafkah bagi perempuan dan anak yang berada

di bawah perwaliannya.

Bila wali yang utama yakni ayah atau suami, tidak ada atau

tidak mampu, Islam menetapkan urutan orang yang wajib

menjadi wali berikutnya bagi perempuan dan anak. (1)

Dimulai dari kakek (ayahnya ayah) terus ke atas, (2) anak

laki-laki dan turunannya ke bawah (cucu, cicit), (3) saudara

laki-laki baik sekandung maupun seayah, (4) anak laki-laki

dari saudara laki-laki (keponakan) baik saudara laki-laki

sekandung maupun seayah, (5) saudara laki-laki ayah

(paman) sekandung atau seayah, (6) anak laki-laki dari

saudara laki-laki ayah, sekandung maupun seayah (saudara

sepupu). (7) saudara laki-laki dari ayahnya ayah (kakek) (8)

anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek (ayahnya ayah).

Dengan demikian seorang istri yang suaminya telah

meninggal tidak harus membanting tulang menafkahi anak-


anaknya. Anak-anaknya berada dalam tanggungan nafkah

para wali dari kerabat suami, sementara dirinya sendiri

kembali menjadi tanggungan ayah atau walinya yang lain.

3. Ketika kepala keluarga dan kerabat tidak ada, atau ada

tetapi tidak ada yang mampu menafkahi, maka Negara

Khilafah akan langsung menafkahi keluarga miskin ini

melalui lembaga Baitul Maal (Kas Negara), sehingga sang

ibu maupun anak tetap tidak dipaksa untuk bekerja. Rasul

SAW. bersabda:

ت ر ومن فلىلو، مال ت رك من أن فسهم، من نين بالمؤم أولى انا »، ضياعا، أو دي نا ك « وعلي فإلي

“Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman

daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta

maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan

hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah

kepadaku, dan menjadi kewajibanku.” (HR. an-Nasai dan

Ibnu Hibban)

4. Apabila di Baitul Maal tidak ada harta sama sekali, maka

kewajiban menafkahi orang miskin beralih kepada kaum

muslimin secara keseluruhan. Secara teknis, hal ini dapat

dilakukan dengan dua cara; 1) kaum muslim secara

individual membantu orang yang miskin melalui zakat,

infaq dan shadaqah; 2) Negara Khilafah mewajibkan

„dharibah‟ (semacam pajak) kepada orang-orang kaya

hingga mencukupi kebutuhan untuk membantu orang

miskin. Jika dalam jangka waktu tertentu pajak tersebut

tidak diperlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara

akan dihentikan.


Dengan mekanisme ini, perempuan dan anak kebutuhannya

selalu ada yang menjamin. Maka sang ibu dapat

berkonsentrasi penuh untuk mengasuh dan mendidik anak-

anaknya, mencetak generasi penerus yang tangguh dan

berkepribadian Islam secara utuh.

Seluruh mekanisme jaminan nafkah bagi ibu dan anak ini

dibarengi oleh seperangkat mekanisme ekonomi yang

menjamin rakyat mencari nafkah dengan mudah. Inilah

kekhasan sistem ekonomi Islam, negara tidak hanya

sekedar mengawasi dan menjadi wasit belaka seperti dalam

sistem ekonomi Kapitalis. Negara juga tidak menguasai

seluruh aset ekonomi tanpa memberikan akses kepada

individu untuk memiliki dan mengembangkan harta

seperti dalam sistem Sosialisme.

Ketika Islam mewajibkan laki-laki untuk bekerja, saat yang

sama Islam mewajibkan negara untuk menyediakan

lapangan kerja. Untuk itu negara bisa langsung

menciptakan lapangan kerja melalui pelaksanaan berbagai

proyek pembangunan khususnya yang padat karya.

Lapangan kerja justru lebih banyak bisa dibuka oleh

masyarakat melalui kegiatan usaha mereka. Disinilah

negara wajib mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

Dalam hal ini, negara bisa memberikan sebidang tanah

pertanian untuk bertani, bagi yang tidak mempunyai tanah.

Bisa dengan memberikan modal pertanian, bagi yang

mempunyai tanah, tetapi tidak mempunyai modal. Bisa

juga memberikan modal usaha, bagi yang mempunyai

kemampuan, tetapi tidak mempunyai modal. Bisa juga

memberikan pelatihan dan pembinaan, sehingga dia bisa

mengelola hartanya dengan benar, dan memenuhi

kebutuhan dasar dan sekundernya dengan baik. Termasuk


pelatihan ketrampilan dan skill yang dibutuhkan, baik di

dunia industri, bisnis, jasa maupun perdagangan.

Syariah Islam mengharuskan negara untuk menjamin agar

hukum-hukum syara‟ terkait ekonomi dan transaksi

diterapkan secara baik, konsekuen dan konsisten. Negara

juga harus menjamin terlaksananya mekanisme pasar

sesuai syariah, diantaranya dengan menghilangkan

berbagai distorsi, penimbunan barang dan penimbunan

uang/modal -kanzul maal- (QS. at-Taubah [9]: 34), riba,

monopoli, penipuan, persaingan tidak sehat, dsb.

Disamping itu, syariah melarang negara memungut

berbagai pungutan, retribusi, cukai, pajak yang permanen,

dan pungutan terlarang lainnya. Dalam hal impor/ekspor

negara juga dilarang memungut bea dari para pedagang

warga negara.

Syariah pun mengharuskan negara menjadi negara pelayan

(daulah ri‟âyah) dan tidak boleh menjadi negara pemalak

(daulah jibâyah). Negara juga harus mengembangkan

sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam

aturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional. Rasul SAW

pernah bersabda:

روا » روا ول ت ن ف روا، وبش روا ول ت عس «يس

Permudahlah jangan kalian persulit, gembirakanlah dan

jangan buat orang lari (takut dan sedih) (HR. al-Bukhari,

Muslim, Ahmad)

Sistem ekonomi Islam juga akan menghapus sektor non riil

dan hanya mengembangkan perekonomian riil. Sehingga

setiap pertumbuhan akan berupa pertumbuhan riil dan

menghasilkan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya.


Dalam hal moneter, Islam menetapkan mata uang haruslah

mata uang berbasis emas dan perak atau dinar dan dirham.

Dengan begitu akan tercipta kestabilan perekonomian dan

kekayaan masyarakat juga terjaga, tidak tergerus oleh

inflasi sebagaimana dalam sistem uang saat ini.

Semuanya itu ditopang oleh pilar sistem ekonomi Islam

yaitu ketentuan tentang kepemilikan pribadi, kepemilikan

umum dan kepemilikan negara; pengelolaan kepemilikan;

dan pendistribusian harta di tengah masyarakat. Termasuk

berupa penetapan kepemilikan umum, di antaranya

penetapan kekayaan alam seperti bahan tambang dengan

jumlah besar, hutan, laut, sungai dan sebagainya sebagai

milik seluruh rakyat; negara yang wajib mengelolanya dan

seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

Potensi pemasukan dari kepemilikan umum ini sangat

besar di Dunia Islam. Untuk Indonesia saja, jika kekayaan

alam dikelola dengan benar sesuai syariah, APBN Indonesia

akan mendapatkan pemasukan setiap tahunnya sebesar Rp

1.764 triliun hanya dari satu sumber saja, yaitu

kepemilikan umum yang dikelola oleh negara seperti migas,

emas, batubara dan yang lainnya (al-Waie, Juni/2011).

Belum hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan

sebagainya. APBN 2014 yang besarnya 1.816,7 triliun

niscaya terpenuhi tanpa perlu pemasukan dari hutang dan

pajak yang menjadi beban rakyat.

Dengan pendapatan yang besar semacam ini, bukan hal

yang mustahil bagi negara Khilafah untuk memenuhi

semua kebutuhan pokok individu yang membutuhkan,

menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan

secara gratis serta melakukan pembangunan yang

menyejahterakan seluruh rakyat, termasuk ibu dan anak.


Mekanisme Non Ekonomi dalam Jaminan Nafkah Ibu dan

Anak

Selain mekanisme ekonomi, Islam melengkapi jaminan

pemenuhan kebutuhan ibu dan anak melalui mekanisme

non ekonomi juga. Mekanisme ini memastikan ibu dan

anak menerima haknya secara penuh. Mekanisme tersebut

adalah sistem punishment. Setiap laki-laki, baligh, berakal

dan mampu bekerja tetapi tidak bekerja, atau bekerja

dengan bermalas-malasan, maka negara akan menjatuhkan

sanksi dalam bentuk ta‟zir. Demikian juga, bagi setiap

individu yang berkewajiban menanggung keluarganya

tetapi tidak melakukan tanggung jawab tersebut dengan

baik dan benar, maka negara pun akan menjatuhkan

sanksi. Sanksi ini diputuskan oleh qadhi (hakim), misalnya

dengan dipenjara sampai ia mau membayarkan nafkah

untuk keluarganya, atau disita hartanya untuk membayar

hutang nafkah terhadap keluarganya, dan sebagainya.

Begitu juga, ketika ada orang kaya yang berkewajiban untuk

membantu tetangganya, tetapi abai terhadap kewajiban

tersebut, maka negara bisa memberikan peringatan kepada

mereka. Termasuk, ketika negaranya sendiri lalai dalam

mengurus kebutuhan rakyatnya, maka para pemangku

negara harus diingatkan dan dikoreksi oleh umat.

Bukti Sejarah Khilafah yang Menyejahterakan

Selama ini umat mencari formula sistem yang

menyejahterakan dari sistem-sistem yang berakar dari

ideologi Kapitalisme atau Sosialisme. Padahal dari

sejarahnya, sistem-sistem tersebut tidak pernah mampu

mewujudkan kesejahteraan hakiki terutama bagi ibu dan


anak. Umat Islam perlu menengok pada sebuah sistem

yang terbukti mampu membawa kesejahteraan lebih dari

14 abad saat sistem tersebut diterapkan. Sistem tersebut

adalah sistem Islam, bukan yang lain.

Ada banyak fakta sejarah yang bertebaran menggambarkan

kesejahteraan umat yang dicapai waktu itu. Berbagai

riwayat menceritakan keindahan penerapan sistem Islam

dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyyah. Termasuk para

sejarawan Barat mencatat kegemilangannya. Dalam

bukunya, The Rise and Fall of The Great Powers: Economic

Change an Military Conflict from 1500 to 2000, saat

mendiskusikan Kekhilafahan Islam yang terakhir, yakni

Kekhilafahan Utsmani, Paul Kennedy menulis, “Imperium

Utsmani lebih dari sekadar mesin militer; ia telah menjadi

penakluk elit yang telah mampu membentuk satu kesatuan

iman, budaya dan bahasa pada sebuah area yang lebih luas

dibandingkan dengan yang pernah dimiliki oleh Imperium

Romawi dan untuk jumlah penduduk yang lebih besar.

Dalam beberapa abad sebelum tahun 1500, Dunia Islam

telah jauh melampui Eropa dalam bidang budaya dan

teknologi. Kota-kotanya demikian luas, rakyatnya

terpelajar, perairannya sangat bagus. Beberapa kota di

antaranya memiliki universitas-universitas dan

perpustakaan yang lengkap dan memiliki masjid-masjid

yang indah. Dalam bidang matematika, kastografi,

pengobatan dan aspek-aspek lain dari sains dan industri,

kaum muslim selalu berada di depan.”

Pada masa berkuasanya, Khalifah Umar bin Khattab ra.

telah mendirikan banyak sekali rumah tepung. Rumah

tepung ini berfungsi menyediakan makanan bagi semua

musafir atau orang yang dalam perjalanan secara gratis.

Umar juga terkenal sangat memperhatikan kesejahteraan

perempuan dan anak-anak. Umar memikul sendiri karung


gandum makanan dari Baitul Maal menuju rumah seorang

perempuan dan anak-anaknya yang tinggal di luar Madinah,

lalu memasak makanan untuk mereka. Ia menolak tawaran

para pembantunya untuk membawakan karung itu dengan

mengatakan, “Akan Anda pikul dosa-dosa Saya dan

tanggung jawab atas Saya pada hari perhitungan?” Umar ra.

sebagai kepala negara sama sekali tidak menyalahkan

perempuan tersebut mengapa dia tidak memiliki

kemandirian ekonomi (dengan bekerja) sehingga dia dan

anak-anaknya harus kelaparan sampai tengah malam.

Sebaliknya, Umar merasa sangat takut akan dimintai

pertanggungjawaban Allah SWT. karena ternyata ada

perempuan dan anak-anak yang kelaparan pada masa dia

menjadi kepala negara.

Selama masa pemerintahan Khalifah Umar ra. terdapat

kebijakan untuk memberikan santunan kepada setiap anak

yang disapih untuk memastikan perawatan kesehatan

terhadapnya. Namun, suatu hari Umar ra. mendengar

seorang bayi menangis. Kemudian ia mendatangi ibu anak

itu dan berkata : “Bertakwalah kepada Allah SWT.atas bayi

anda dan rawatlah dia”.

Kemudian ibu itu menjelaskan bahwa dia berhenti

menyusui anaknya lebih awal agar dia bisa menerima

santunan dari negara. Keesokan harinya, setelah fajar,

Umar merevisi kebijakan itu dengan membayar santunan

pada saat kelahiran. Dalam paket kebijakan ini, Negara

Khilafah tidak hanya sekadar membuat program kampanye

slogan gerakan menyusui. Namun, secara nyata sudah

mengalokasikan dan memberikan anggaran dana untuk

memastikan setiap bayi yang lahir mendapat nutrisi yang

baik.


Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/818-

820 M), meskipun masa Kekhilafahannya cukup singkat

(hanya 3 tahun), umat Islam terus mengenangnya sebagai

Khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyat. Yahya bin

Said, seorang petugas zakat masa itu, berkata, “Saat

hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang

miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap

individu rakyat pada waktu itu berkecukupan”. (Ibnu Abdil

Hakam, Sîrah „Umar bin Abdul „Azîz, hlm. 59).

Adapun dalam hal jaminan pemenuhan dalam bentuk

pendidikan dan kesehatan, Rasulullah SAW. pernah

menetapkan kebijakan terhadap tawanan perang Badar

bahwa seorang tawanan yang telah mengajar 10 orang

penduduk Madinah dalam hal baca dan tulis akan

dibebaskan. Langkah itu diikuti oleh para Khalifah dan

penguasa berikutnya. Di Baghdad pernah dibangun

Universitas al-Mustansiriyah. Khalifah Hakam bin

Abdurraham an-Nashir juga pernah mendirikan Universitas

Cordova yang saat itu menampung mahasiswa dari kaum

Muslim maupun dari Barat. Universitas-universitas itu telah

mencetak para ilmuan yang pengaruhnya mendunia hingga

kini melalui berbagai temuan-temuannya.

Dalam bidang kesehatan Rasulullah SAW. pernah

membangun tempat pengobatan untuk orang-orang sakit

dan pembiayaannya diambil dari Baitul Mal. Rasulullah

SAW. pernah mendapat hadiah dari Muqauqis seorang

dokter. Oleh Rasulullah SAW. dokter tersebut dijadikan

sebagai dokter umum untuk seluruh rakyat. Kebijakan ini

juga dilakukan oleh para Khalifah. Khalifah Umar bin al-

Khaththab RA. misalnya, pernah memberikan harta dari

Baitul Maal untuk membantu suatu kaum yang terserang

lepra di jalan menuju Syam, ketika melewati daerah


tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh para Khalifah

dan wali-wali sesudahnya.

Dalam bidang pelayanan kesehatan ini, Bani IbnThulun di

Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-

tempat untuk mencuci tangan, lemari tempat menyimpan

minuman dan obat-obatan serta dilengkapi dengan ahli

pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis

kepada orang-orang yang sakit. Bani Umayyah banyak

membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang

yang terkena penyakit lepra dan tuna netra. Bani Abbasiyah

juga banyak mendirikan rumah sakit di Baghdad, Kairo,

Damaskus, dan lain-lain. Merekalah yang mempopulerkan

rumah sakit keliling.

Dari gambaran tersebut, nampak jelas bagaimana Islam

terbukti mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh

rakyat. Maka sudah semestinya, kita tidak lagi mencari

solusi masalah kesejahteraan umat pada sistem di luar

Islam. Kembalilah pada Islam, niscaya kita akan mendapati

konsep-konsep yang gemilang yang menjanjikan

kesejahteraan hakiki saat diterapkan. Terlebih lagi,

menerapkan aturan Islam adalah perintah Allah, bukti

kesempurnaan iman kita akan Maha Sempurnanya aturan

Allah.



بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي ىدانا إلى صراطو المستقيم، والسير على ىدي ورفع سيد المرسلين محمد الذي حمل الرسالة وأدى المانة

الراية، وجاىد في اهلل حق جهاده

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita

hidayah dan petunjuk kepada agamaNya yang lurus dan

segala puji bagiNya telah memberi petunjuk sehingga kita

berjalan dijalan Penghulu Para Nabi yaitu Nabi Muhammad

SAW. yang telah sukses mengemban risalah, menunaikan

amanah, meninggikan raayah serta telah berjihad di jalan

Allah dengan sebenar-benar jihad.

الحمد هلل الذي أعز المرأة بعز دين السالم بعد ذل الجاىلية وىوانها

Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan perempuan

dengan kemuliaan agama Islam setelah sebelumnya mereka

terhina dengan kehinaan masa Jahiliyyah.

الم على رسول اهلل، و على آلو و أصحابو، ومن والصالة والسقامة الخالفة على بدعوتو، والت زم بشري عتو، و دعا بذل جهده ل

هاجو، ومن جاىد في سبيل اهلل حق جهاد همن

Do’a |65

Dan shalawat serta salam kami lantunkan atas Rasulullah

SAW. juga atas keluarganya, para shahabatnya, dan atas

orang-orang yang berda‟wah dengan da‟wahnya, dan atas

orang-orang yang berpegang teguh dengan syari‟atnya dan

mencurahkan segala usahanya untuk mendirikan Khilafah

ala minhajihi dan atas orang-orang yang berjihad di jalan

Allah dengan sebenar-benar jihad.

ليك أنت كما أث ن يت على ن فسك سبحانك ل نحصي ث ناء ع ف لك الحمد حتى ت رضى

Maha suci Engkau, kami tak kan dapat menghimpun pujian

yang layak bagi-Mu, sebagaimana Engkau memuji diri-Mu

sendiri. Maka hanya bagi-Mu segala puji sampai Engkau

ridha.

نا إصرا رب نا ل ت ؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب نا ول تحمل علي لنا ما ل طاقة لنا بو كما حملتو على الذين من ق بلنا رب نا ول تحم

ا فانصرنا على القوم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولن الكافرين

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami

lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau

bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana

Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya

Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa

yang tak sanggup kami memikulnya. Ma'afkanlah kami;


ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong

kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

وللمؤمنين ي وم ي قوم الحسابرب نا اغفر لنا ولوالدي نا

Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua

orang tua kami, dan dosa orang-orang yang beriman pada

hari perhitungan.

وث بت اللهم ت قبل ت وب ت نا، واغسل حوب ت نا، وأجب دعوت نا، د ألسنت نا، واسلل سخائم صدورنا ت نا، واىد ق لوب نا، وسد حج

Ya Allah, terimalah taubat kami, hapuskan dosa kami,

terimalah doa kami, kokohkan argumentasi kami, tunjuki

selalu hati kami, tepatkan ucapan lisan kami dan hilangkan

semua penyakit dari dalam dada kami.

اللهم اجعلنا من الموفين بعهدىم إذا عاىدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، اجعلنا من الذين صدق وا والذين

قون ىم مت

Ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang

memenuhi janji tatkala berjanji, termasuk orang-orang

yang sabar dalam kesulitan, penderitaan dan dalam

Do’a |67

pertempuran. Jadikan kami termasuk mereka yang benar

imannya dan mereka yang bertakwa.

ت ر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من ب ين أيدي نا، ومن اللهم اس خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن ف وقنا، ون عوذ بعظمتك

أن ن غتال من تحتنا

Ya Allah, tutuplah aurat dan keburukan kami, gantikan

kekhawatiran kami dengan keamanan, jagalah kami dari

depan kami, dari belakang kami, dari kanan dan kiri kami,

dari atas kami. Dan kami berlindung kepada-Mu dari

ancaman serangan di bawah kami.

تن لتنا، وىواننا على اللهم إنا نشكو إليك ضعف ق و ا، وقلة حي الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت رب نا فال تكلنا إلى أن فسنا. اللهم ل تكلنا إلى أن فسنا طرفة عين، ول إلى

لقك يا نعم المجيب أحد من خ

Ya Allah kami mengadu kepada-Mu tentang lemahnya

kekuatan kami, sedikitnya daya upaya kami, dan

pandangan hina orang lain kepada kami, wahai Dzat yang

Paling Menyayangi.. Engkaulah Rabb orang-orang yang

tertindas dan Engkaulah Rabb kami, jangan biarkan kami

mengurus diri kami sendiri tanpa bantuanMu. Ya Allah

jangan biarkan kami mengurus diri kami sendiri tanpa

bantuan-Mu sekejap matapun, dan jangan serahkan kami

kepada siapapun diantara makhluk-Mu.


قصنا، اللهم أكرمنا ول تهنا، وأعطنا ول تحرمنا، وزدنا ول ت ن نا، وارض عنا وأرضنا وآثرنا ول ت ؤثر علي

Ya Allah, muliakanlah kami dan jauhkan kami dari

kehinaan, anugrahkan untuk kami segala kebaikan dan

hilangkan penghalang antara kami dengannya, tambahkan

(kualitas dan kuantitas) kami dan jangan Engkau kurangi,

utamakan kami untuk meraih rahmat-Mu, ridhai kami dan

jadikan kami diridhai oleh hamba-Mu.

Wahai Allah Rabb kami, Engkau Maha Mendengar dan Maha

Melihat, lihatlah kami, kami berkumpul di hari yang penuh

berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, menjalankan

amanah da‟wah yang telah Engkau bebankan kepada

junjungan kami Nabi Muhammad SAW. dan beliau telah

sukses menjalankannya, sementara kami Ya Allah, Engkau

Maha Mengetahui keadaan kami, kami berada di sebuah

negeri diantara negeri negeri Islam yang dipimpin penguasa

mulkan jabariyyan, penguasa yang menerapkan sistem

neolib dimana negara tidak lagi memiliki kemampuan

meri‟ayah dan mengurusi rakyatnya meskipun negeri-negeri

kami kaya akan sdm dan sda. Engkau Maha Mengetahui hal

itu Ya Allah.

Oleh karena itu kami memohon kepada-Mu wahai Dzat

Yang Selalu Mengabulkan doa,

Berilah kami kekuatan dan kesabaran agar dapat

menjalankan amanah da‟wah-Mu, tetap berjalan di jalan ini

sampai pertemuan denganMu

Do’a |69

Berilah kami kemampuan dan ilmu agar dapat menunaikan

kewajiban sebagai ummun wa rabbatubaitin, serta irdhun

yajibu an yushaana

Anugerahilah kami kesabaran dan pengurbanan Khadijah al

Kubra, yang Engkau percaya menjadi perempuan hebat

dibalik kesuksesan Nabi Muhammad SAW.

Jadikan kami mampu mendampingi suami dan anak kami

mempersiapkan diri menjadi para qawwaam di keluarga

dan pemimpin yang berwibawa di tengah masyarakat dan

di tengah ummat,

Ya Allah, jadikan kami wasilah bagi lahirnya pemimpin

ummat di masa depan, para khalifah dan aparat mereka.

اللهم اجعل ي ومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من ي ومنا، ن ي ا وعذاب وأحسن عاقبت نا في المور كلها، وأجرنا من خزي الد

اآلخرة

Ya Allah jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari

kemarin, hari esok kami lebih baik dari hari ini, jadikanlah

kesudahan akhir setiap urusan kami sebagai kebaikan bagi

kami, lindungi kami dari kehinaan di dunia dan adzab di

akhirat.

اللهم انصرنا على أعداء السالم. وانصرنا على كل من والى أعداءك وعادى أولياءك، وكل من رفض شري عتك واضطهد


وم دعوتك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي ل ي رد عن الق ر المجرمين. اللهم أحبط يا ذا الكيد المتين كيدىم، وأبطل يا خي

اللهم ل تدع لهم سبيال على أحد من عبادك الماكرين مكرىم. المؤمنين

Ya Allah, tolonglah kami atas musuh-musuh Islam,

tolonglah kami dalam menghadapi semua yang membantu

musuh-musuh-Mu dan memusuhi wali-wali-Mu, serta

siapapun yang menolak syariat-Mu dan menekan da‟wah-

Mu. Ya Allah, turunkan kepada mereka hukuman-Mu yang

tak kan terhindarkan dari orang-orang yang berbuat jahat.

Ya Allah, wahai Pemilik tipu daya yang kokoh, lenyapkan

tipu daya dan makar mereka. Ya Allah, jangan biarkan satu

jalan pun bagi mereka untuk menghinakan seorang pun

diantara hamba-hamba-Mu yang beriman.

انشر فكرت نا وبارك أخوت نا وألف ب ين ق لوبنا اللهم انصر دعوت نا و و وفق قادت نا وأيدىم بالحق في كل مكان واجعلنا صفا كأن نا

يان مرصوص ب ن

Ya Allah, tolonglah da‟wah kami, sebarkan mabda Islam,

berkahi ukhuwwah kami, jinakkan dan satukan hati kami,

bimbinglah para pemimpin kami, dukunglah mereka

dengan kebenaran di mana pun mereka berada, dan jadikan

kami satu shaf bagaikan bangunan yang tersusun kokoh.

Do’a |71

ر أعمالنا خواتيم ر اللهم اجعل خي ر أعمارنا أواخرىا، وخي ها، وخي أيامنا ي وم ن لقاك

Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah saat

kami menutupnya, jadikan sebaik-baik usia kami adalah

saat kami mengakhirinya, dan hari terbaik kami adalah saat

kami bertemu dengan-Mu.

اللهم إنا نسألكحياة طيبة آمنة في الدنيا في ظل راية الخالفة، راية رسول اهلل راية ل إلو إل اهلل محمد رسول اهلل... وفي اآلخرة

في ظلو سبحانو يوم ل ظل إل ظلو

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadaMu

kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan keamanan di

dunia di bawah naungan Khilafah, di bawah bendera

Rasulullah SAW. bendera laa ilaaha illallaah.. dan di akhirat

di bawah naungan Allah yang Maha Suci, dihari dimana

tidak ada naungan selain naunganNya.

ن يا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار رب نا آتنا في الد

ا يصفون وسالم عل ى المرسلين وسبحان ربك رب العزة عم هلل رب العالمين والحمد


Do’a |73


Do’a |75

Date post:	25-Feb-2023
Category:	Documents
Upload:	uii
View:	0 times
Download:	0 times

Makalah Kongres Ibu Nusantara 2014

Documents