Daftar Isi|iii
MAKALAH
Kongres Ibu Nusantara ke-2
Derita Ibu dan Anak Karena Matinya Fungsi Negara dalam Rezim Neolib
Diterbitkan Oleh:
Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia
Desember 2014
iv | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Daftar Isi
Daftar Isi ....................................................................................... iii
Sambutan Mas’ulah ‘Ammah MHTI pada Kongres Ibu Nusantara ke-2 ..................................................................... 1
Derita Ibu Dan Anak Indonesia Dalam Cengkraman Neoliberalisme Dan Neoimperialisme .................................. 9
Pengantar ..................................................................................... 10
Cengkeraman Rezim Neoliberal di Indonesia ..................... 11
Pemerintahan Jokowi–JK : Melestarikan Rezim Neolib ... 14
Rezim Neolib : Eksploitatif terhadap Perempuan, Membuahkan Derita Anak ....................................................... 21
Khatimah ...................................................................................... 28
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi .......... 31
Pengantar ..................................................................................... 32
Kelemahan Sistem Demokrasi ................................................ 32
Matinya Fungsi Negara ............................................................. 34
Fungsi Negara dalam Islam ..................................................... 41
Penutup ........................................................................................ 48
Daftar Isi|v
Khilafah Menyejahterakan Kehidupan Ibu dan Anak ...................................................... 51
Standar Kesejahteraan dalam Pandangan Islam ................ 53
Mekanisme Ekonomi yang Adil dan Menyejahterakan ..... 54
Mekanisme Non Ekonomi dalam Jaminan Nafkah Ibu dan Anak...................................................................................... 60
Bukti Sejarah Khilafah yang Menyejahterakan ................... 60
Doa ................................................................................................ 65
2 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
الم على الحمد للو رب العالمين، حمدا كثيرا، والصالة و السرا و نذي را، و على آلو الطهار و صحابتو من ب عثو اهلل بشي
ه ين، و الب رار و من تبعو و وال على الحق المبين، إلى ي وم الد ب عد.
فإما يأتي نكم مني ىدى فمن ات بع ىداي فال قال اهلل ت عالى : يضل ول يشقى*ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنكا
.لقيامة أعمىونحشره ي وم ا
Ibu-Ibu Rahimakumullah …
Kesengsaraan, penghinaan, penindasan, kemiskinan, dan
ketidakadilan senantiasa mewarnai gambaran kehidupan
rakyat Indonesia termasuk para Ibu dan anak-anak.
Hampir setiap hari kita dengar dan kita lihat kisah pilu
yang menyempitkan dada dan mengucurkan air mata.
Belum lama ini kita mendengar ada sepuluh anak SD
terkena HIV/AIDS karena menjadi korban sodomi pengidap
HIV/AIDS. Sedikitnya sembilan orang pasien diberitakan
meninggal dunia karena dibuang, ditolak, ditelantarkan
pihak rumah sakit dan tidak diberi pelayanan medis yang
semestinya selama Januari – Juni 2014. Dan ada 17 juta
petani yang tidak lagi mempunyai lahan untuk bertani
setelah pemberlakuan program food estate. Di NTT
Sambutan Mas'ulah 'Ammah MHTI | 3
keluarga miskin minum air yang bercampur dengan
kotoran hewan akibat krisis air bersih, dan banyak lagi
peristiwa lainnya.
Mengapa ini bisa terjadi? …
Sungguh semua ini bukanlah sifat asli umat Islam yang
menjadi mayoritas di negeri ini, sebagai umat terbaik yang
diciptakan Allah SWT. di atas bumi. Jika demikian, artinya
bangsa ini sedang melekatkan atas dirinya sifat bangsa
yang kufur. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat
An-Nahl ayat 112:
ا رغدا من وضرب اللو مثال ق رية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق ه كل مكان فكفرت بأن عم اللو فأذاق ها اللو لباس الجوع والخوف
بما كانوا يصن عون
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan)
sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram,
rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap
tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat
Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian
kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu
mereka perbuat.
Bangsa ini telah mengambil kebijakan dari pemikiran kufur.
Bangsa ini telah membuka pintunya lebar-lebar untuk
bangsa asing yang mendiktekan ide dan budaya kufurnya.
Dan bangsa asing ini telah memaksakan konsep-konsep
ekonomi rusak dan merusak untuk membangun bangsa ini
sejak kemerdekaan. Mereka menjerat Indonesia dengan
hutang ribawi, merampok kekayaan alam sehingga
mayoritas rakyat Indonesia menderita kemiskinan. Sejalan
4 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
dengan itu, mereka membawa budaya liberal, sehingga
anak-anak bangsa ini terpapar berbagai macam pemikiran
dan perilaku menyimpang. Mereka kerdilkan peran Negara
sehingga tidak sanggup berbuat banyak untuk
menyejahterakan rakyatnya dan meninggikan martabat
generasinya.
Inilah hakikat dari Neoliberalisme, faham yang menekankan
pada globalisasi pasar dan menjadi alat penjajahan baru
(neo imperialism) di negeri muslim. Faham ini telah
mematikan fungsi hakiki pemerintah sebagai perisai umat
dan pengatur kebutuhannya, sebagaimana sabda Rasulullah
SAW.:
مام جنة ي قات قى بو فإن أمر بت قوى اللو عز إنما ال ل من ورائو وي ت وجل وعدل كان لو بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليو منو
“Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai,
rakyat akan berperang di belakangnya serta berlindung
dengannya. Apabila ia memerintahkan untuk bertaqwa
kepada Allah „Azza wa Jalla serta bertindak adil, maka ia
akan mendapat pahala. Tetapi jika ia memerintahkan
dengan selain itu, maka ia akan mendapat akibat buruk
hasil perbuatannya.” [HR. Muslim, 9/376, no. 3428]
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتو فالمير الذي على الناس راع هم عليهم وىو مسئول عن
“... setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang
kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal
rakyat yang dipimpinnya…”
Sambutan Mas'ulah 'Ammah MHTI | 5
Neoliberalisme mengajarkan bahwa peran negara harus
diminimalisasi “… State regulation is a source of economic
inefficiency Hence the role of the state in economic affairs
should be minimized ..“ bahwa pengaturan negara
merupakan sumber ketidakefisiensian sehingga peran
negara dalam aspek ekonomi harus diminimalisasi. Arahan
inilah yang diambil oleh pemimpin hari ini, mereka tidak
mau mengambil hukum-hukum Allah dalam mengatur
urusan diri dan tugas-tugasnya sebagai pemimpin.
Pemimpin hari ini tidak mengurusi langsung rakyatnya,
tetapi menyerahkan segala pengurusan hajat hidup publik
kepada perusahaan swasta asing, menswastanisasi BUMN,
mencabut subsidi, akibatnya harga barang menjadi mahal,
jumlah penduduk miskin pun bertambah.
Alih-alih membuat rakyat sejahtera, pemerintah malah
memfasilitasi rakyatnya dengan aneka ragam kemaksiatan.
Tidak peduli dengan program televisi yang tidak mendidik
dan mencerdaskan, membiarkan tumbuh suburnya kafe,
kawasan prostitusi, tempat perjudian dengan dalih sebagai
tempat mata pencaharian rakyat. Mereka dorong para ibu
untuk bekerja meski dengan resiko besar yang
ditimbulkannya berupa disharmoni keluarga dan
pengabaian hak-hak anak mereka.
Ibu-Ibu Rahimakumullah …
Ada kebutuhan mendesak untuk memformat ulang bangsa
ini dengan sistem aturan yang baru. Yang akan mengubah
nasib rakyat, termasuk ibu dan anak-anak, 180 derajat.
Untuk hal tersebut tentunya kita memerlukan visi, misi dan
kerja strategi baru, serta adanya kelompok yang mengajak
umat untuk mengemban visi misi ini serta menjalankan
kerja strateginya. Dan Hizbut Tahrir senantiasa istiqomah
mengajak umat untuk melakukannya. Sejak awal
6 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
berdirinya, HT telah menetapkan bahwa solusi untuk
masalah besar ini adalah mengembalikan kehidupan umat
manusia yang diformat oleh Syari‟ah Islam dalam institusi
Negara Khilafah Islam. Diformat oleh aturan yang
bersumber dari Allah SWT. yang menetapkan bahwa urusan
pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya harus
merujuk kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah.
Islam menetapkan bahwa pemerintah adalah satu-satunya
penanggungjawab untuk mengurus seluruh urusan rakyat,
sebagaimana hadits diatas. Jaminan terpenuhinya seluruh
kebutuhan dasar rakyat, termasuk kebutuhan sekundernya,
baik bagi individu maupun kelompok, merupakan
kewajiban Negara khilafah terhadap rakyatnya. Semuanya
menjadi tanggungjawab negara dan bukan menjadi
tanggungjawab masyarakat dan perusahaan sebagaimana
format pemerintahan neoliberal.
Negara Khilafah akan menjamin kebutuhan orang kaya dan
miskin, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, muslim
dan non muslim, semuanya. Sedangkan negara Kapitalis
Neoliberal tidak memberikan jaminan apapun kepada
rakyatnya. Karena tugas dan fungsi negara hanya sebagai
wasit bagi rakyatnya. Dan menjadi orang kaya dalam
sistem Kapitalis, selain tidak mendapatkan jaminan dari
negara, mereka juga menjadi sapi perahan. Mereka diperah
kekayaannya untuk membiayai negara, dengan pajak,
retribusi dan lain sebagainya. Mereka juga harus
menanggung sendiri seluruh kebutuhan dasarnya karena
negara tidak mengurus mereka.
Negara Khilafah tidak akan memungut sepeser pun sebagai
pemasukan dari fasilitas umum yang menjadi hajat publik
semisal dari rumah sakit, jalan umum, dan sekolah. Semua
dibangun oleh pemerintah dengan dana dari kekayaan milik
Sambutan Mas'ulah 'Ammah MHTI | 7
umum dan menjadi pos pengeluaran yang bersifat mutlak.
Berbeda dengan pemerintah kapitalis, pembuatan jalan
umum dilakukan bersama swasta. Dan dijual
pemanfaatannya kepada rakyat dengan harus membayar
tiket tol setiap kali melewatinya. Pendirian bangunan
sekolah pun dibebankan kepada rakyat dengan menetapkan
iuran pembangunan sekolah. Termasuk pembiayaan
kesehatan pun dipungut dari rakyat dengan keharusan
membayar premi setiap bulannya, baik sedang sakit
ataupun tidak.
Begitu juga Negara Khilafah tidak akan membiarkan anak-
anak terpapar budaya liberal. Segala informasi yang
beredar di publik akan dikontrol ketat. Media massa, buku,
majalah dan sarana informasi lainnya dalam pengelolaan
dan pengontrolan Negara Khilafah. Semuanya diarahkan
pada peningkatan kapasitas pribadi yang berakhlak baik
dan mampu meningkatkan martabat bangsanya. Tidak
sebagaimana kapitalisme liberal yang memanfaatkan anak-
anak sebagai aset ekonomi semata.
Ibu-Ibu Rahimakumullah …
Allah SWT. berfirman:
يا أي ها الذين آمنوا استجيبوا للو وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن اللو يحول ب ين المرء وق لبو وأنو إليو تحشرون
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan
seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu
yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah
bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan
hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan
dikumpulkan. (QS. al-Anfal [8]: 24)
8 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Penuhilah panggilan Allah ini dengan bersegera bekerja
membangun Negara Khilafah yang akan memberi hidup
dan menghidupkan. Segera tinggalkan Negara Kapitalis
Liberal yang telah mematikan kehidupan umat manusia.
Ibu-Ibu yang Saya cintai dan hormati …
Bersama kami MHTI, mari penuhi seruan mulia tersebut.
Agar kelak saat menghadap Allah kita semua mempunyai
hujjah dan bukti sebagai penegak dan pembela agama-Nya.
Saatnya kita hanya mengikuti apa yang diridhai Allah untuk
kita dan kita campakkan penjajah kapitalis yang rusak dan
antek-anteknya dari negeri kita selamanya. Sungguh telah
tiba waktunya bagi setiap orang yang menyadari bahwa
solusi mendasar bagi kondisi yang kita alami akibat sistem
yang ada sekarang ini, adalah dengan berjuang bersama
kami untuk menegakkan Daulah Khilafah Rasyidah. Yang
dengannya seluruh negeri muslim bahkan dunia akan
berlindung di bawah satu panji yang sama dan mendapat
berkah Allah yang tercurah dari bumi dan langit.
ة تعز بها السالم اللهم إن هاج النب و ا نسألك دولة الخالفة على من واىلو وتذل بها الكفر واىلو، و اجعلنا من العاملين المخلصين
بإقامتها بإذنك يا ارحم الراحمين
ن يا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب نا آتنا في الدا يصفون وسالم على المرسل ين وسبحان ربك رب العزة عم
وآخر دعوانا عن الحمد هلل رب والحمد هلل رب العالمين.والسالم عليكم ورحمة اهلل و بركاتو. العالمين.
10 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Pengantar
Keluarga Yatirah (70), warga Kecamatan Jebres, Solo tentu
tidak menyangka jika ibu mereka harus meregang nyawa
saat mengantre dana Kartu Program Sejahtera (KPS) di
Kantor Pos Jebres, Solo, Jumat 28 November 2014 lalu.
Namun Mbah Yatirah bukanlah satu-satunya korban yang
jatuh akibat penerapan „kebijakan‟ kompensasi kenaikan
BBM. Pada hari yang sama, Nenek Icih (69), warga
Kampung Trowek, Kabupaten Tasikmalaya meninggal
karena turut berdesakan di Kantor Kecamatan Kadipaten.
Korban ketiga juga jatuh di Tasikmalaya pada Minggu 30
November 2014. Nenek Itit, warga Kecamatan Jatiwaras,
terjatuh dan tewas karena kelelahan mengantre dana PSKS.
Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) adalah dana
yang diberikan pemerintah sebagai bentuk kompensasi
kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin. Tidak hanya
para ibu sepuh, seorang anak bangsa, Muhammad Arif (17)
tewas saat aksi menolak kenaikan BBM di Makassar,
Sulawesi Selatan, Kamis (27/11). Tidak ada yang mau
memilih akan menghadap Allah SWT. dengan cara yang
mengenaskan. Nalar sehat penerima dana PSKS tentu saja
mengerti, sebenarnya Rp 400.000 tak akan cukup untuk
waktu dua bulan, karena uang yang diperoleh tak
sebanding dengan dampak yang ditimbulkan akibat
kenaikan harga BBM. Namun kekhawatiran menghadapi
hidup yang makin sulit, menjadikan mereka seakan tak
punya pilihan untuk merebut kesempatan yang kian
sempit.
Kesulitan ekonomi akibat pengurangan subsidi BBM hanya
satu di antara sekian banyak derita yang akan dihadapi
masyarakat Indonesia, termasuk kaum ibu dan anak-anak
dalam rezim pemerintahan neoliberalime. Pemerintahan
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 11
yang telah tumpul rasa kasih sayangnya terhadap rakyat,
terutama kalangan papa : perempuan, anak-anak, lansia
dan kalangan pinggiran (marginal). Pemerintah yang tega
memposisikan diri sebagai perpanjangan kepentingan asing
untuk melancarkan penjajahan gaya baru, neoimperialisme.
Cengkeraman Rezim Neoliberal di Indonesia
Rakyat yang telah banyak berharap pada Jokowi-JK yang
berjanji akan menjalankan pemerintahan pro rakyat -
seperti slogan yang melekat pada PDIP sebagai partai
pengusungnya jelas telah kecewa benar. Belum genap
menjalankan 100 hari pemerintahan, publik telah
merasakan kesengsaraan. Meskipun Jokowi-JK bertekad
untuk meneruskan ajaran Trisakti Soekarno, -yang
berisikan ajaran politik berdaulat, ekonomi berdikari, dan
budaya berkepribadian namun realitas yang terjadi
menunjukkan pertentangannya. Jokowi-JK ternyata telah
memilih gaya pemerintahan neoliberal : politik tidak
berdaulat, ekonomi tak mandiri, bahkan bangsa yang tak
miliki kepribadian. Jokowi-JK tidak akan pernah berbeda
dengan para pendahulunya, penguasa yang tak pernah
sungguh-sungguh berpihak dan melayani kebutuhan
rakyatnya.
Apalagi kelahiran neoliberalisme tidak dapat dipisahkan
dari keberadaan ideologi Kapitalisme. Karakter liberal telah
menjadi ciri inheren ajaran yang mendewakan kebebasan
ini. Akibatnya kebebasan untuk memiliki dan
menomorsatukan kepentingan individu menjadikan
kegiatan ekonomi berjalan seperti hukum rimba. Abdul
Qodim Zallum, salah satu pendiri Hizbut Tahrir
menyatakan kebebasan kepemilikan merupakan prinsip
dasar sistem ekonomi Kapitalisme yang menonjolkan
kepemilikan individu dalam perekonomian. Karena itu,
12 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
sudah jamak terjadi jika perekonomian berjalan dengan
cara menindas yang lemah dan memfasilitasi pihak kuat
agar alokasi sumber daya dan penguasaan pasar berada di
tangan pemilik modal.
Revrisond Baswir, pakar ekonomi kerakyatan UGM
mengungkapkan bahwa neoliberalisme adalah bentuk baru
dari paham ekonomi pasar liberal. Paham ini menjadi salah
satu varian dari Kapitalisme yang berupaya untuk
mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme.
Dalam paham ekonomi pasar liberal, pasar diyakini
memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri.
Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka
campur tangan negara dalam mengurus perekonomian
tidak diperlukan sama sekali. Dalam kondisi inilah
korporasi raksasa, dengan dukungan aktor global
(penguasa dan lembaga internasional) menjelma menjadi
penentu arah kebijakan ekonomi utama. Dalam booklet
Sarana dan Cara Imperialisme Barat di Bidang Ekonomi
yang dikeluarkan Hizbut Tahrir (1998), dijelaskan bahwa
Amerika Serikat menyebarkan ide tentang pembangunan
ekonomi dan keadilan sosial untuk menggiring negara-
negara baru merdeka masuk ke dalam cengkramannya.
James Petras, professor (Emeritus) of Sociology di
Binghamton University, New York menyebut hal itu sebagai
ekspansi penjajah dalam wujud neoliberalisme dan
globalisasi.
Sejarah neoliberalisasi Indonesia jelas tidak bisa dipisahkan
dari kepentingan AS sebagai negara pertama di dunia. Demi
ambisinya menguasai Asia Tenggara, termasuk Indonesia,
AS sudah merancang strategi yang amat rumit untuk
mengusir penjajah-penjajah lama di kawasan ini. Setelah
para penjajah tradisional hengkang dari Asia Tenggara,
mulailah imperialis gaya baru yang diwujudkan melalui
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 13
kerjasama ekonomi, politik, dan budaya, yang secara
lahiriah seakan-akan hanya berupa hubungan-hubungan
internasional, bukan dikte-dikte imperialistik. Saat berakhir
Perang Dunia II, AS menjelmakan wujudnya sebagai
pengemban ideologi Kapitalis sebagai antitesa Uni Sovyet
yang Sosialis. Kapitalis menjadikan bentuk kerjasama
secara global dan regional termasuk dalam upaya
memformat Indonesia sebagai bagian desain penjajahan
baru (neoimperialis).
Neoimperialis AS terasa betul ketika Soeharto berkuasa
melalui penandatanganan perjanjian kontrak karya dengan
perusahaan asing secara besar-besaran. Kebijakan itu
dipermudah melalui perantaraan pemuda Indonesia yang
disekolahkan di kampus terkemuka Amerika, seperti MIT,
Cornell, Berkeley, dan Harvard melalui program Marshal
Plan yang melibatkan Ford Foundation. Alumnus AS yang
dikenal sebagai Mafia Berkeley ini mendapatkan
kedudukan strategis sejak awal Orba dalam meliberalisasi
ekonomi Indonesia. Dalam sebuah konferensi yang digagas
Life Time Corporation di Geneva, Swiss, November 1967,
Mafia Berkeley yang mewakili pemerintah Indonesia
menyetujui pengkaplingan wilayah dan sumber daya alam
Indonesia untuk para korporasi raksasa dunia.
Pada tahun 1967 pula Undang-Undang Nomor 1 tentang
Penanaman Modal Asing disahkan pemerintah. Perusahaan
asal Amerika, Freeport merupakan korporasi asing pertama
yang memanfaatkan undang-undang tersebut. Pada tahun
1980-an Indonesia melakukan liberalisasi sektor keuangan
dan perbankan secara signifikan, khususnya setelah keluar
Pakto 88 melalui tangan Trio RMS (Radius-Mooy-Sumarlin).
Sementara itu tekanan beban hutang Orba mendorong
pemerintah melakukan privatisasi sejumlah BUMN di pasar
modal Indonesia dan internasional sejak tahun 1991 hingga
14 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
1997. Dana hasil privatisasi pada periode tersebut sebagian
digunakan untuk membayar cicilan hutang pemerintah.
Indonesia juga terlibat dalam liberalisasi perdagangan dan
pasar bebas khususnya setelah bergabung dengan World
Trade Organization (WTO), APEC, dan AFTA.
Kebijakan neoliberal di Indonesia semakin tidak terkendali
dengan masuknya IMF dalam penataan ekonomi sejak akhir
1997. Melalui kontrol yang sangat ketat, IMF memaksa
Indonesia menjalankan kebijakan neoliberal, termasuk
menalangi hutang swasta melalui BLBI dan merekapitalisasi
sistem perbankan nasional yang tengah ambruk dengan
biaya Rp 650 trilyun. Momen ini juga dimanfaatkan Bank
Dunia, ADB, USAID, dan OECD (Organization for Economic
Co-operation and Development) untuk meliberalisasi
ekonomi Indonesia melalui program pinjaman yang mereka
berikan. Fatalnya, pergantian penguasa tidak mampu
mengakhiri rezim neoliberalis. Pemerintahan Orde Baru
yang dinilai sarat ketidakadilan, tetap saja diwarisi corak
neoliberalismenya oleh pemerintahan BJ Habibie, Gus Dur,
Megawati, SBY dan tentu saja Jokowi.
Pemerintahan Jokowi–JK : Melestarikan Rezim Neolib
Janji kesejahteraan dalam pidato pelantikan Jokowi sebagai
Presiden ternyata hanya retorika belaka. Kalimat
“Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk
memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air
merasakan pelayanan pemerintahan” tidak terbukti.
Pelayanan demi pelayanan terhadap kepentingan rakyat,
secara pasti makin dikurangi. Sekali lagi, masyarakat kecil
akan menjadi penderita utama penerapan rezim neolib
Jokowi–JK. Mereka sebagai pengguna massal PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) akan kembali menelan pil pahit akibat
kenaikan harga tiket kereta jarak dekat dan jarak jauh
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 15
mulai 1 Januari 2015. Kenaikan harga tiket terjadi karena
PT. KAI tidak lagi menjual tiket bersubsidi (PSO/public
service obligation), padahal sebelumnya pemerintah telah
memberikan PT. KAI subsidi Rp 1,2 triliun.
Rencana itu melengkapi nestapa masyarakat sejak tanggal
18 November 2014 ketika harga BBM bersubsidi mengalami
kenaikan sebesar Rp 2.000, jenis premium naik dari Rp
6.500 menjadi Rp 8.500 sedangkan solar dari Rp 5.500
menjadi Rp 7.500. Padahal urusan kenaikan harga BBM
tidak berhenti di SPBU saja, namun kenaikan bahan pokok
menjadi efek domino kenaikan BBM. Realitas itu dikuatkan
dengan rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 24
November 2014 yang menyatakan 74.38 persen responden
menyatakan mengalami kesulitan hidup setelah Jokowi
mengumumkan kenaikan BBM subsidi. Makin jauh saja
harapan kesejahteraan yang dijanjikan sang presiden
akibat visi neolibnya. Ironisnya, di tengah derita rakyat
rezim ini justru memakmurkan pengusaha asing melalui:
(1) Memperpanjang Nafas Korporasi Global
Dikutip dari laman republika.co.id tertanggal 2 Desember
2014, Direktur Eksekutif Energy WatchFerdinand
Hutahaean menilai kenaikan harga subsidi BBM sebagai
pergeseran konsep Trisakti Presiden Joko Widodo ke
neoliberalisme. Dan ternyata visi itu diperkuat dengan
para menteri yang turut menjadi punggawa neoliberalis.
Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy
menyebutkan rumor masuknya sejumlah tokoh yang
teridentifikasi memiliki paham ekonomi neoliberal dalam
kabinet Jokowi. Menurutnya, mereka akan berpeluang
memperluas keterlibatan asing untuk mengeruk sumber
daya alam Indonesia melalui berbagai kebijakan dan
peraturan yang diterbitkan para anteknya.
16 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Yang jelas, program penyesuaian struktural sesuai
Konsensus Washington 1989 yang lekat dengan doktrin
neolib, sudah mulai dilaksanakan Jokowi. Setidaknya pada
2 menu utama yakni pelaksanaan kebijakan anggaran ketat
-melalui penghapusan subsidi energi- dan liberalisasi
perdagangan. Jokowi-JK berdalih bahwa beban subsidi BBM
yang ditanggung oleh APBN mencapai Rp. 291,1 triliun
dalam rumusan RAPBN 2015. Dengan menaikkan BBM
menjadi Rp 8.500/liter akan dihemat APBN sebesar Rp 100
trilyun. Benarkah kondisi APBN sudah sedemikian genting,
sehingga subsidi harus segera dikurangi? Padahal selama
ini APBN tidak pernah terserap semua seperti APBN tahun
2013 yang tersisa lebih dari Rp 20 trilyun.
Banyak pihak kritis di negeri ini mensinyalir bahwa
pengurangan atau penghapusan subsidi BBM
dilatarbelakangi oleh kepentingan kapitalis-imperialis.
Konglomerasi perusahaan global (Multi National
Corporation/MNC) amat berperan dalam mendorong
liberalisasi energi/migas di Indonesia. Direktur Eksekutif
Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara
menyatakan penguasaan AS dan negara asing lainnya atas
sektor energi bisa mencapai 70-80 persen. Hal itu terjadi
sejak keluar UU Migas Nomor 22/2001 yang dikawal oleh
USAID, sehingga Indonesia telah menelan kerugian ratusan
triliun.
Jean Tirole, ekonom Perancis penerima hadiah nobel
ekonomi 2014 telah mengingatkan dominasi buruk yang
dilakukan perusahaan monopolistik dan oligopolistik.
Mereka memiliki kekuatan besar sampai aspek di luar
bisnis, seperti mempengaruhi para regulator (kalangan
eksekutif, legislatif dan yudikatif) lewat aksi sogok.
Praktek perusahaan monopolistik sungguh kotor karena
strateginya menghambat masuknya pesaing baru, boros
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 17
sumber daya, tidak efisien, menentukan harga sewenang-
wenang tetapi produk atau jasanya tetap dibeli karena
mendominasi pemasaran. Inggris dan AS termasuk
menjadi pelaku sektor keuangan berskala besar yang
mendominasi pasar.
Dominasi MNC kian menggurita ketika pemerintah
membuka lebar-lebar kran investasi. Sektor investasi
menjadi salah satu andalan pemerintahan Jokowi-JK dalam
menjaga angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015,
yang pada APBN ditetapkan sebesar 5,8 persen. Karena itu
Jokowi menjanjikan kemudahan izin berusaha bagi para
investor asing. Keberpihakan pemerintah baru Indonesia
untuk menarik investasi ke sektor energi bahkan dipuji
raksasa-raksasa energi seperti ExxonMobil dan Chevron.
Demi menarik investasi di sektor migas, Jokowi
memerintahkan kabinetnya untuk menyederhanakan
birokrasi dan membersihkan sumbatan di wilayah yang
bermasalah seperti korupsi, undang-undang dan
ketidakpastian hukum/kontrak. Investasi asing itu
diperlukan untuk mengembangkan cadangan-cadangan
non-konvensional seperti lapangan gas Natuna Timur,
sebagai cadangan gas tak terjamah terbesar di Asia
(voaindonesia, 13/11/2014).
(2) Melanggengkan Kedaulatan Asing
Dalam kalimat lain pada pidato pelantikan Jokowi
dikatakannya, “..ingin hadir di antara bangsa-bangsa
dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri.
Kita ingin jadi bangsa yang menyusun peradaban sendiri,
menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang
diartikan untuk kepentingan nasional..” Nyatanya, justru
perjalanan luar negeri pertama Jokowi diawali dengan
menghadiri kesepakatan-kesepakatan pasar bebas APEC
18 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Economic Leader‟s Meeting di Beijing, Tiongkok
(10/11/2014), KTT ASEAN di Naypyidaw, Myanmar
(12/11/2014) dan The 2014 G-20 Australia Summit di
Brisbane, Australia (15-16/11/2014). Sejatinya APEC,
ASEAN dan G-20 adalah rezim internasional yang berfungsi
sebagai lembaga pengawas dalam memastikan prinsip-
prinsip ekonomi liberal berjalan atas seluruh negara di
dunia. Kenyataan itu kian membuktikan bahwa politik luar
negeri Indonesia tidak bebas aktif, apalagi berdaulat.
Pemerintah sama sekali tidak berkeinginan untuk
melepaskan diri dari dikte-dikte imperialis yang berkedok
perjanjian dan kerjasama bilateral atau multilateral.
Padahal telah terbukti ketidaksiapan rakyat Indonesia
menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Bahkan
dalam MEA, Indonesia hanya akan dijadikan pasar tunggal
dan basis produksi ASEAN demi kepentingan asing. Tapi,
pemerintah kian menipu diri, seakan-akan siap menghadapi
pasar bebas ASEAN 2015 dan pasar bebas Asia Pasifik
2025. Semua itu kian menjadikan rakyat sebagai orang
asing di negeri sendiri, karena semua kebijakan dan kendali
sistem berada di bawah pengaruh asing, baik pengusaha
ataupun penguasa.
(3) Menguatkan Dominasi Negara Kuat
Keinginan negara-negara kuat untuk mendominasi dan
menciptakan hegemoni atas Indonesia kian terekam mata
publik. Kepentingan asing dan keberpihakan pemerintah
pada kepentingan itu sebenarnya telah nyata terlihat sehari
setelah pelantikan Joko Widodo sebagai presiden.
Pertemuan Jokowi dengan Menlu AS, John Kerry, pada
tanggal 21 Oktober 2014, setelah sebelumnya Jokowi
menerima PM Singapura Lee Hsien Loong dan PM Australia
Tony Abbott, jelas tidak terlepas dari agenda imperialisme.
Bahkan secara khusus Abbott menyinggung subsidi BBM,
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 19
listrik, investasi, reformasi birokrasi termasuk aturan-
aturan yang menyulitkan investasi dan infrastruktur.
Muatan bisnis juga menjadi perhatian Utusan Khusus
Federasi Rusia, Denis Manturov untuk melakukan transfer
teknologi industri metalurgi dari Rusia ke Indonesia.
Demikian juga kunjungan Menlu Jerman, Frank-Walter
Steinmeier (03/11/2014) dengan fokus business-to-business
contact dan memperluas investasi, seperti rencana
perusahaan Volkswagen untuk menjadikan Indonesia
sebagai production base untuk kawasan Asia Tenggara.
Tak ketinggalan Menlu Republik Rakyat Tiongkok, Wang Yi
yang bersepakat memperkuat hubungan ekonomi termasuk
perdagangan.
Demikian pula pertemuan Jokowi dengan Presiden AS
Barrack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden
Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Australia Tony Abbot,
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Myanmar
Thein Sein di sela-sela lawatannya ke Tiongkok, Myanmar
dan Australia,tentu ada kesepakatan yang akan
menguntungkan mereka. Sedangkan untuk rakyat? Belum
tentu.
(4) Fasilitator Perdagangan Bebas
Memanfaatkan forum APEC CEO Summit di Beijing
(10/11/2014), Jokowi menawarkan peluang investasi
pembangunan infrastruktur yang terkait konektivitas di
Tanah Air. Di hadapan sekitar 500 pemimpin perusahaan
terkemuka dari 21 negara di Asia Pasifik, bagai seorang
sales Jokowi menawarkan proyek pembangunan di
Indonesia. Indonesia ke depan akan fokus pada
konektivitas maritim, pembangunan 24 pelabuhan dan
20 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
transportasi massal kereta api, serta pembangkit listrik
35.000 MW.
Proyek-proyek infrastruktur jelas menjadi andalan
perdagangan bebas karena akan menjadi koneksi antar
pulau di seluruh Indonesia. Pihak asing memerlukan
jaminan ketersediaan bahan baku produksi (SDA) dan
tenaga kerja murah, serta akses pasar yang luas.
Pemerintah siap menyediakan itu semua melalui agenda
MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Indonesia) melalui integrasi 3 elemen utama yaitu (1)
mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 Koridor
Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera,
Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan,
Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa
Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku;
(2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi
secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated,
globally connected); (3) memperkuat kemampuan SDM dan
IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program
utama di setiap koridor ekonomi.
Semua akan tercapai jika arus investasi asing akan mengalir
lancar. Karena itulah dalam satu kesempatan Menteri
Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan
keinginan AS agar Indonesia mendorong investor asing di
manufaktur dan tidak harus di Jakarta, tapi di berbagai
daerah. Pemerintah telah memfasilitasi pertemuan
kalangan pebisnis Indonesia dan AS sebagai wujud
Kemitraan Komprehensif dan mendorong investasi di
bidang infrastruktur (pelabuhan, rel kereta api, jalan tol).
AS adalah investor keempat terbesar di Indonesia dengan
nilai Foreign Direct Investment (FDI) sebesar US$ 7 milyar
(2004-2012) dan akan ditingkatkan sebesar US$ 61 billion
atau sekitar Rp. 730 trilyun untuk lima tahun ke depan.
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 21
Tak ketinggalan pertemuan G-20 di Australia melalui
proyek Global Infrastructure Initiative yang menjaga
pertumbuhan kualitas dan kuantitas infrastruktur di
negara-negara G-20 ataupun selain G-20. Tak cukup jalinan
diplomasi kenegaraan, bahkan mekanisme government to
business juga ditempuh Jokowi saat menerima Investor 20 -
20 Invesment Association-di Istana Negara, Jakarta, Selasa
(4/11/2014). Dalihnya, untuk mencari dana segar bagi
pembangunan infrastruktur, pembangkit listrik, jaringan
kereta api, dan pembangunan kelautan Indonesia kepada
para investor, yang siap menanamkan 8 triliun dolar AS
atau sekitar Rp 96.000 triliun. Apalagi Indonesia turut serta
dalam proyek ambisius jalur perdagangan Trans-Asia
Highway dan Trans-Asia Railway yang akan bersambung
ke Eropa. Proyek itu menjadi satu rangkaian Trans-ASEAN
sepanjang 38.000 kilometer yang melintasi 11 negara
ASEAN, termasuk jalintim (jalan lintas timur) Sumatera,
lintas pantura Jawa, jalan nasional Bali, dan trans-selatan
Kalimantan 6.500 kilometer. Proyek itu membawa
konsekuensi peningkatan kualitas jalan strategis nasional
(selesai tahun 2020) dan konektivitas antar-kepulauan yang
menggunakan kapal roll-on roll-off (roro) sebagai bagian
proyek tol laut. Bagaimanapun, implementasi pasar bebas
membutuhkan fasilitasi infrastruktur untuk menekan biaya
logistik dan mempermudah konektivitas serta memperkecil
jarak kawasan Indonesia barat dan Indonesia timur. Semua
demi kenyamanan pelaku utama pasar bebas.
Rezim Neolib : Eksploitatif terhadap Perempuan,
Membuahkan Derita Anak
Realitas rezim neolib sesungguhnya adalah realitas
neoimperialis. Dalam pemerintahan rezim ini peran
pemerintah direduksi sehingga hanya berfungsi sebagai
regulator. Negara tidak lagi berperan sebagai pelayan
22 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
rakyat yang menyediakan semua hajat hidup masyarakat
secara layak dan murah, bahkan gratis. Tapi pemerintah
telah bersalin rupa menjadi pengusaha yang turut
menjadikan rakyat sebagai sumber pendapatan negara,
dengan menggadaikan kepemilikan publik menjadi milik
privat atau menempatkan swasta sebagai pengelola hajat
hidup orang banyak. Untuk memenuhi kebutuhan
mendasar seperti pangan, perumahan, kesehatan dan
pendidikan, rakyat harus membayar mahal.
Bisa saja para pemangku kepentingan mengklaim investasi
asing dalam industrialisasi akan membuka banyak
lapangan kerja. Namun perlu diingat bahwa tenaga kerja
yang diserap hanya tenaga level menengah bawah.
Kalaupun ada dampak trickle down effect, itu hanya
berpengaruh menghidupkan sektor non formal yang tidak
akan bisa membuat rakyat menjadi sejahtera. Bisa jadi
pemerintah mengharuskan tenaga kerja tersebut
mendapatkan pelatihan, tapi jenis pelatihan massal yang
dilakukan hanya untuk tenaga kerja yang low skill.
Akibatnya daya saing tetap rendah, sehingga rakyat tetap
berada di strata bawah dalam struktur sosial ekonomi
masyarakat.
Sebenarnya, dampak langsung dari kemelut ekonomi itu
telah dirasakan Indonesia, sebab pemerintah telah
bertahun-tahun menerapkan rezim neoliberalis. Konferensi
Bank Dunia ”Big Ideas, Bersama Mengatasi Kemiskinan dan
Ketimpangan”, di Jakarta (23/9/2014) memaparkan realitas
tingkat penurunan kemiskinan terus melambat, yakni
hanya 0,7 persen pada 2012-2013 atau terendah dalam 10
tahun terakhir. Kondisi itu diperparah dengan
peningkatan ketimpangan, sehingga membuat mereka yang
miskin lebih sulit lagi keluar dari kemiskinan. Indonesia
menjadi salah satu negara dengan peningkatan
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 23
ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur. Koefisien
gini, yang mengukur ketimpangan konsumsi, telah
meningkat dari 0,30 pada 2000 menjadi sekitar 0,41 pada
2013.
Dampak dari rendahnya penurunan tingkat kemiskinan itu,
68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin dengan
pendapatan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan
keluarga miskin. Guncangan ekonomi, seperti jatuh sakit,
bencana, dan kehilangan pekerjaan, berpotensi membuat
kelompok penduduk tersebut kembali jatuh miskin
(kompas, 24/9/14). Tentu saja yang menerima dampak ini
secara langsung adalah keluarga Indonesia, termasuk
kalangan perempuan. Program-program untuk mengatasi
kemiskinan kerap menjadikan perempuan sebagai aktor
penting perubahan. Seperti Walikota Surabaya Tri
Rismaharini yang mencanangkan program "pahlawan
ekonomi" bagi ibu rumah tangga yang dinilai mampu
membuka puluhan ribuan lapangan kerja dan
menghasilkan produk UMKM siap ekspor.
Tak pelak lagi, rezim neolib akan memberi ruang luas bagi
kapitalisasi perempuan, mengingat hal itu adalah „amanah‟
forum ekonomi dan bisnis penjajah global seperti
Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) dan World Economic Forum (WEF). Lembaga
sejenis ini acap kali mengeluarkan klaim untuk
mendukung kapitalisasi perempuan. Seperti, jika tingkat
partisipasi angkatan kerja perempuan digabung dengan
laki-laki pada tahun 2030 di negara-negara maju (anggota
OECD), akan ada peningkatan 12 persen dalam Produk
Domestik Bruto (PDB). Klaim itu diperkuat dengan laporan
periodik tentang peringkat partisipasi perempuan di segala
bidang, seperti laporan The Global Gender Gap Report 2014
yang dikeluarkan WEF. Walaupun WEF menilai, setelah
24 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Norwegia dan Perancis, Indonesia memiliki persentase
tertinggi ketiga jumlah perempuan yang duduk di pimpinan
perusahaan, namun secara umum partisipasi dan peluang
perempuan dalam ekonomi masih dinilai amat rendah
(peringkat ke 108). Tentu saja penilaian ini akan menjadi
catatan agar setiap pihak merancang upaya untuk kian
memobilisasi perempuan ke dunia kerja atau mendapatkan
penghasilan.
Karena itu pemerintah kian tega mengeksploitasi
perempuan demi mengisi kebutuhan dunia kerja. Wacana
yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberi
kelonggaran atau mengurangi jam kerja bagi kaum
perempuan (25/11/2014), sebenarnya adalah cerminan
kebijakan eksploitatif terhadap perempuan. Bagaimana
mungkin kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke
depan bisa diatasi dengan tambahan 2 jam sehari,
sementara porsi terbesar energi perempuan dicurahkan
untuk kepentingan pekerjaannya?
Pernyataan JK itu ternyata sejalan dengan target
swasembada pangan, peningkatan ekspor, pengurangan
impor, pembangunan infrastruktur listrik 35.000 megawatt,
serta peningkatan jalan, waduk, dan pelabuhan yang akan
menciptakan kesempatan dan lapangan. Lebih lanjut JK
mengungkapkan para perempuan akan dibekali
kemampuan teknis dan pendidikan yang memadai selama
lima tahun mendatang, sehingga mereka bisa menyerap
semua kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia.
Tidak hanya peluang kerja di dalam negeri. Eksploitasi
tersebut juga masih diberlakukan pada buruh migran
perempuan. Maklum remitansi yang dikirim TKI ke tanah
air mencapai Rp 120 triliun per tahun. Karena itu, JK
menyatakan akan tetap mengirim TKI yang benar-benar
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 25
profesional, mampu berbahasa asing, menguasai aturan,
dan bisa melindungi dirinya saat bekerja. Menteri Tenaga
Kerja Muhammad Hanif Dhakiri menguatkan dengan
mengatakan dalam lima tahun mendatang, pemerintah
memang hanya mengirim TKI yang melakukan pekerjaan
formal. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah
menghapus pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar
Negeri yang berbunyi, “TKI yang bekerja pada pengguna
perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan
akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang
bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.”
Di satu sisi penghapusan pasal 59 ini menguntungkan TKI ,
memberi keadilan dan perlindungan. Sebab sebelumnya
pemberlakuan pasal itu mempersulit TKI pada saat
perpanjangan kontrak sehingga berpotensi kehilangan
pekerjaan. Namun di sisi lain, membuat para TKW semakin
asyik bekerja bertahun-tahun tanpa mempertimbangkan
anak dan suami yang ditinggalkan.
Namun, akibat yang paling berbahaya dari tatanan neolib-
neoimperialis adalah dampak sosial yang bermuara tidak
saja pada kehancuran keluarga, namun juga kehancuran
peradaban. Saat beban hidup makin menyesak, setiap laki-
laki „terpaksa‟ menggadaikan tanggung jawabnya sebagai
pencari nafkah keluarga. Kesulitan mendapatkan akses
pekerjaan menjadikan mereka rela melepas status
terhormat sebagai kepala keluarga. Apalagi strategi massif
pemberdayaan perempuan membuat kewajiban mereka
beralih tangan. Wajar jika saat ini di dunia muslim, fungsi
qowwam laki-laki menjadi perlahan-lahan tereduksi.
Konsekuensi logis yang harus dihadapi keluarga jika ibu-
ibu mereka harus berangkat „mencari penghasilan‟ adalah
meninggalkan tanggung jawab sebagai pengurus rumah
26 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
tangga, termasuk kewajiban melakukan hadlonah bagi anak
yang masih membutuhkannya. Fatalnya, pemerintah
bukannya memastikan fungsi ibu berjalan optimal, namun
justru menerbitkan aturan yang memfasilitasi fenomena
mobilisasi pekerja perempuan. Peraturan Presiden RI
Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik-Integratif menyebutkan bahwa salah satu
unsur dari pendidikan anak usia dini adalah penyediaan
tempat pengasuhan anak berwujud Day Care/Tempat
Penitipan Anak. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah
penyerahan tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan,
yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua -terutama
sang ibu- kepada lembaga eksternal keluarga.
Memang, rezim neolib yang sibuk memuaskan asing pasti
abai dengan perlindungan terhadap anak-anak. Anak-anak
yang telantar, anak-anak yang dieksploitasi dan anak-anak
yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak
cacat, anak-anak yang berada di dalam lembaga
pemasyarakatan, anak-anak yang berada di dalam panti
asuhan dan juga anak-anak yang bekerja di sektor formal
maupun informal, telah menjadi problem sosial akibat
implikasi pembangunan kapitalistik. Namun nyatanya,
derita anak ternyata tidak hanya dirasakan oleh anak-anak
malang penyandang masalah sosial saja. Anak-anak yang
memiliki ibu pekerja, juga merasakan „kehilangan‟
kehadiran ibunya karena ibu mereka „lebih dibutuhkan‟
oleh pekerjaannya. Penderitaan yang semestinya tidak
mereka alami jika negara tidak mengeksploitasi
kemampuan ibu-ibu mereka.
Tak dapat dipungkiri jika secara tidak langsung rancangan
pembangunan yang mengeksploitasi perempuan akan
membawa kehancuran keluarga. Institusi terkecil dalam
struktur kemasyarakatan yang seharusnya berperan dalam
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 27
pembangunan peradaban rusak karena peran dan fungsi
anggota keluarganya tak lagi selaras dengan tatanan Allah
SWT., Sang Pengatur kehidupan. Keluarga terminal
menjadi fenomena dimana keluarga hanya menjadi tempat
sejenak melepas lelah, kemudian semua anggotanya
tersibukkan kembali dengan kepentingan duniawi yang tak
hendak berhenti.
Pejabat Indonesia seperti halnya Menteri Agama, Lukman
Hakim Saifuddin prihatin dengan tingginya angka
perceraian dari tahun ke tahun. Data Badan Penasehat
Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyebutkan lebih
dari 60 persen perceraian terlebih dahulu dilayangkan
pihak perempuan (khulu‟). Wajar jika generasi menderita
krisis identitas karena „kehilangan‟ figur ayah-ibunya.
Wajar pula jika kasus asusila dan kriminal saat ini juga
diperankan oleh kaum muda. Karena itu Prof. Dr. Mohd.
Kamal Hassan dari Institut Antarabangsa Tamadun dan
Pemikiran Islam (Istac) Malaysia mengungkapkan bahwa
Malaysia dengan Visi 2020 amat rentan dilanda sindrom
budaya seperti di Chicago dan New York. Yakni
masyarakat yang mempunyai taraf kehidupan dan
teknologi yang begitu tinggi namun miskin dari segi
peradaban.
Tidak cukup dengan merusak kualitas generasi, kepunahan
generasi juga bakal menjadi momok masa depan.
Tuntutan karier membuahkan keinginan perempuan
pekerja untuk menunda kehamilan, membatasi jumlah
anak atau bahkan tak ingin memilikinya. Fenomena ini
telah menimpa Asia Timur, yang telah lebih dulu
mengalami kapitalisasi. Jepang dan Korea Selatan telah
mengalami problem demografi akut. Jepang mengalami
penurunan kelahiran yang berkelanjutan sejak tahun
1970an hingga mengakibatkan kurangnya tenaga kerja
28 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
pada tahun 1990an akibat berkurangnya penduduk usia
produktif. Sedangkan Korea Selatan, pada tahun 2006,
rasio fertilitas di Korea Selatan hanya 1,1 yang sekaligus
menjadi yang terendah di dunia. Bahkan Singapura yang
menjadi prototipe kapitalis Asia Tenggara pada
pertengahan tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, angka
kelahirannya menurun sampai 2,1 persen. Sehingga pada
awal 1990-an, Singapura juga menghadapi masalah
kekurangan tenaga kerja dan beban penduduk usia lanjut.
Semua ekses buruk itu tak mustahil menimpa Indonesia.
Semua berawal dari visi pemerintahan neoliberalis-
neoimperialis yang hanya bertumpu pada pertumbuhan
ekonomi. Pemerintah hanya mengejar angka-angka semu
yang tidak pernah menyentuh realitas permasalahan.
Sungguh sulit mendekatkan kesejahteraan pada seluruh
rakyat, termasuk perempuan dan anak-anak jika negara ini
telah disetting dalam cengkeraman neoliberalis dan
neoimperialis. Padahal, masyarakat tidak hanya
menginginkan kekayaan, namun juga penghargaan atas
nilai-nilai kemuliaan yang bersumberkan ajaran agama.
Khatimah
Rasulullah Muhammad SAW. bersabda, “Aku wasiatkan
kepada kalian untuk berbuat baik kepada para
perempuan.” (HR. Muslim: 3729). Hadits itu jelas tidak
hanya ditujukan bagi para wali, suami atau mahrom
perempuan saja. Tapi lebih dari itu, seruan itu ditujukan
pula bagi penguasa yang berkewajiban untuk
melangsungkan pengurusan kemashlahatan rakyat. Maka
menjadikan perempuan sebagai sarana untuk
mengokohkan rezim neoliberalis adalah haram. Apalagi
tak pernah ada dalam sejarah penerapan neoliberalis
terjadi pemerataan kesejahteraan pada seluruh rakyat.
Derita Ibu Dan Anak Indonesia | 29
Malahan krisis demi krisis terjadi, sampai-sampai jati diri
manusia -termasuk naluri sebagai ibu- yang berperadaban
pun pupus, tergerus keserakahan pihak-pihak kuat yang
eksploitatif. Anak pun hanya bisa „menerima nasib‟ sebagai
pihak yang dikorbankan.
Dengan demikian, tatanan politik-ekonomi neoliberalis-
neoimperialis harus dicampakkan, dan digantikan dengan
sistem politik-ekonomi Islam yang menjamin pemenuhan
seluruh kebutuhan individu per individu. Politik ekonomi
Islam merupakan solusi bagi masalah-masalah mendasar
setiap individu dengan memberikan peluang kepada
mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya tanpa
mengorbankan sisi kemanusiaan ataupun mengorbankan
sisi keibuan dan keperempuanannya. Anak pun terjaga
kemurniannya sebagai penerus estafet peradaban mulia.
Sesungguhnya penerapan sistem ini di dalam negara
Khilafah tidak akan berubah dan berganti menurut
perubahan pemikiran dan selera penguasa. Dengan
pelaksanaan semua politik ekonomi Islam di atas, benar-
benar merupakan satu-satunya sistem yang mampu
menjamin kehidupan politik yang berdaulat, ekonomi yang
aman, adil, dan bebas dari krisis, serta kepribadian sesuai
tuntunan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Jaminan itu
diberikan serta akan dinikmati oleh seluruh rakyat dan
warga negara meski mereka berbeda-beda bangsa, agama,
dan ras.
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 31
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah
dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang
memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan
hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan
dikumpulkan”
(TQS. Al Anfal [8]: 24).
Pengantar
Fungsi negara atau pemerintah amatlah penting dalam
berlangsungnya proses kehidupan bermasyarakat. Fungsi
negara ibarat fungsi kepala atau otak pada tubuh yang tak
bisa tergantikan. Otak juga menjadi penentu utama normal
tidaknya fungsi organ atau sistem tubuh lainnya bahkan
menjadi pembeda antara manusia dari makhluk lainnya.
Saat batang otak tidak berfungsi pertanda telah terjadi
kematian.
Negara pun demikian. Saat negara atau pemerintah tidak
menjalankan fungsi sesungguhnya, pertanda negara telah
mati. Keberadaannya menjadi tidak berarti bahkan bisa
menjadi sumber bencana. Akibatnya kesejahteraan dan
kemuliaan yang menjadi tujuan utama bernegara menjadi
hilang, tinggal ilusi belaka. Dan, bagaimana jika fungsi
negara tersebut hilang di hadapan kita saat ini?
Kelemahan Sistem Demokrasi
Salah satu kelemahan sistem demokrasi dalam mengemban
fungsi negara terlihat dari prinsip kedaulatan rakyat.
Sebab, dengan kedaulatan rakyat, berarti demokrasi
bersandar pada prinsip-prinsip lemah yang bersumber dari
akal dan hawa nafsu manusia. Kedaulatan rakyat juga
berpeluang besar menolak semua aturan dan konsep yang
32 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
berasal dari Allah SWT., Yang Maha bijaksana dan Maha
Mengetahui.
Padahal, sesungguhnya prinsip, konsep dan aturan yang
berasal dari Allah SWT. itulah kunci rahasia negara atau
pemerintah untuk mengemban tugas sebagai pengatur
urusan rakyat. Akibatnya, dalam perjalanan peradaban
Barat yang amat panjang, sejak awal sistem demokrasi
diterapkan hingga saat ini tidak pernah mampu
mewujudkan kesejahteraan dan kemuliaan hidup umat
manusia. Sebaliknya, yang terjadi hanyalah krisis
kemanusiaan yang berkepanjangan dan kesejahteraanpun
tinggal ilusi.
Sistem demokrasi -yang lahir dari rahim ideologi
sekulerisme- telah menegasikan hak prerogatif Allah SWT.
sebagai satu-satunya Zat yang berhak membuat undang-
undang. Negara membuat undang-undang mengikuti
kemauan pihak tertentu yang paling mempengaruhi
kekuasaan. Pada titik tertentu, sistem demokrasi mampu
menghasilkan negara korporasi sembari mengabaikan
kepentingan rakyat. Pemangku kebijakan hakiki dalam
sistem demokrasi adalah konglomerat, sebagaimana nama
ideologinya yakni Kapitalisme.
AS sebagai negara yang paling merepresentasikan ideologi
kapitalis, telah menetapkan strategi penjajahannya dengan
menginisiasi lembaga internasional International Monetary
Fund (IMF) dan kembarannya World Bank (dulunya adalah
The International Bank for Reconstruction and
Development [IBRD]) di tahun 1944, kemudian World Trade
Organization (WTO) di tahun 1996. Ketiga serangkai inilah
yang mengendalikan kebijakan ekonomi negara-negara di
dunia hingga sekarang. Ketiganya memaksakan konsep
ekonomi neoliberal kepada pemerintah. Termasuk di bulan
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 33
Januari 2015 nanti adanya kerjasama regional ASEAN
dengan me-launching MEA (Masyarakat Ekonomi
ASEAN)/AEC (ASEAN Economic Community) adalah strategi
neoimperialis dengan konsep neoliberalisme.
Seiring dengan pencapaian strategi tersebut, sistem politik
demokrasi mengubah struktur cara-cara operasional negara
(pemerintah). Fungsi negara kemudian berpindah pada
sektor privat. Terjadi pula perubahan sifat relasi yang
menekankan posisi penduduk sebagai klien dan konsumen.
Hal ini tercermin dari pernyataan yang dituangkan dalam
laporan Global Forum II Reinventing Government.
Hal ini juga selaras dengan cara pandang neolib terhadap
fungsi negara, sebagaimana dikatakan, “… State regulation
is a source of economic inefficiencyHence the role of the
state in economic affairs should be minimized..“(Pengaturan
Negara merupakan sumber ketidakefisiensian sehingga
peran negara dalam aspek ekonomi harus diminimalisasi) -
- The State and Neoliberalism. Based on Cypher and Dietz
The Process of Economic Development.
Matinya Fungsi Negara
Sistem politik demokrasi mengusung konsep “Reinventing
Government” (pemerintahan wirausaha). Yaitu, suatu
sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam
mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan
jiwa wirausaha di masing-masing sektor pemerintahan atau
pejabatnya. Dengan konsep ini peranan negara atau
pemerintah lebih diarahkan sebagai pengatur dan
pengendali daripada sebagai pelaksana langsung suatu
urusan dan pemberi layanan (steering rather than rowing).
Secara implisit hal ini juga bermaksud bahwa pemerintah
akan lebih banyak memberikan peran dan tanggungjawab
34 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
kepada swasta dan masyarakat untuk menyelenggarakan
urusannya, baik melalui privatisasi, lisensi, konsesi,
kerjasama operasional, dan sebagainya.
Pertama kali hal ini dilakukan oleh Negara AS, pihak yang
paling berkepentingan dengan politik neoliberal dan
rekayasa sistem politik demokrasi. Hal yang sama rupanya
juga dilakukan para pemimpin negeri ini. Presiden RI
Periode 2004-2014, Susilo Bambang Yudoyono saat
pembukaan Musrenbangnas 2005 menyatakan, “…Kedepan
pemerintah hanya berperan sebagai pembuat kebijakan,
peraturan, dan fasilitator. Sedangkan peran swasta harus
tumbuh dalam berbagai sektor pembangunan ……”
Sejalan dengan konsep tersebut, negara juga memainkan
jargon dan propaganda penyelenggaraan pemerintahan
terkesan yang baik. Kita tentu mengenal istilah reformasi
birokrasi, layanan prima, good governance, new public
management, pembangunan berkelanjutan (sustainable
development), pemerintahan visioner, pelayanan
accountable, dan sejenisnya. Bahkan negara pun sesumbar
dengan jargon akan merangkul kalangan termarginalkan,
mendengarkan suara publik, termasuk pendeklarasian
kepemimpinan yang merakyat hingga tren blusukan.
Semua jargon itu dilekatkan sejalan dengan makin
minimnya peran negara. Padahal sejatinya, semua itu
adalah bentuk penyesatan pemikiran bagi masyarakat.
Tidak sedikit putra putri kaum muslimin yang sebenarnya
tertipu, mulai dari kalangan intelektual hingga masyarakat
awam. Akibatnya, tanpa sadar masyarakat „memaklumi‟
hilangnya ri‟ayah (pengurusan) dan perlindungan negara
terhadap rakyatnya, yaitu ketika negara tidak lagi
menjalankan fungsi yang semestinya.
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 35
Matinya fungsi asli negara dan pemerintah pada sistem
politik demokrasi neolib sesungguhnya telah menjelma
menjadi aroma kematian yang melingkupi masyarakat.
Penistaan kemanusiaan terus terjadi, berbagai kebutuhan
hidup semakin mahal dan sulit diakses, sementara
kualitasnya pun tidak lebih baik.
Bidang Kesehatan. Pengabaian fungsi negara di bidang
kesehatan diantaranya nampak dari kebijakan Negara
ketika menjadikan rumah sakit dan puskesmas sebagai BLU
(Badan Layanan Umum) atau BLUD (Badan Layanan Umum
Daerah). Dalam UU No 44 Tahun 2009 tentang RS, pasal
20 ayat 3 dinyatakan, “Rumah sakit publik yang dikelola
pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan
berdasarkanpengelolaan Badan Layanan Umum atau
Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan.”
Kondisi ini bisa berakibat pada kenaikan tarif layanan
sehingga seringkali sangat memberatkan masyarakat,
khususnya kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya
puluhan hingga ratusan juta jiwa.
Tak hanya itu, melalui program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), rakyat juga terbebani dengan kewajiban
membayar premi wajib untuk mendapatkan layanan
kesehatan. Kondisi ini tentu amat memberatkan rakyat.
Padahal, seharusnya pelayanan kesehatan diberikan negara
secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik. Rumah sakit
semestinya menjadi tempat kesembuhan setiap pasien.
Tempat tersedianya pelayanan yang tulus dengan kualitas
terbaik bagi fisik dan jiwa pasien yang membutuhkan
perhatian khusus.
Bidang Pendidikan. Hilangnya fungsi negara di bidang
pendidikan antara lain nampak dari kebijakan otonomisasi
36 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
perguruan tinggi. Saat ini negara menjadikan perguruan
tinggi negeri sebagai badan hukum (PTN BH). Meski
dikatakan sebagai reformasi visi, kelembagaan dan
finansial dalam dunia perguruan tinggi, model tatakelola
PTN BH ini makin mempertegas hilangnya fungsi dan
kewenangan negara yang sesungguhnya dalam pengelolaan
PTN. Di samping itu, tata kelola ini juga menonjolkan
aspek bisnis dengan pengelolaan keuangan mirip BUMN.
Dalam kondisi seperti ini, tentu saja tidak semua anggota
masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan tinggi.
Mereka harus membeli pendidikan dengan harga mahal
bahkan sangat mahal. Parahnya, tidak hanya di tingkat
pendidikan tinggi, mahalnya pendidikan dengan kualitas
bagus pun harus sulit didapatkan untuk pendidikan dasar
dan menengah. Kita juga bisa merasakan bagaimana
kondisi kurikulum pendidikan yang telah menjauhkan
generasi muslim dari jati dirinya yang mulia, tidak
terkecuali kurikulum 2013 yang sekuler dan liberal.
Padahal seharusnya negara memberikan pelayanan
pendidikan secara maksimal kepada rakyatnya.
Negara/pemerintah seharunya memberikannya secara
gratis bahkan dengan kualitas terbaik. Tak hanya di tingkat
perguruan tinggi. Di semua jenjang, pendidikan
seharusnya mudah diperoleh, tanpa administrasi yang
menyulitkan. Kurikulumnya pun wajib benar, yaitu
mencerdaskan akal dan menjaga kesucian jiwa generasi.
Bidang Layanan Publik. Kebijakan privatisasi dan
korporatisasi berbagai layanan hajat hidup masyarakat
menegaskan makin matinya fungsi negara. Dijelaskan pada
ayat 12 pasal 1, UU No 19 Tahun 2003, bahwa “Privatisasi
adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun
keseluruhannya, kepada pihak dalam rangka
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 37
meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperluas
manfaat bagi Negara dan masyarakat serta memperluas
pemilikan saham oleh masyarakat”.
Yang dimaksud dengan “peningkatan kinerja” tentulah
bukan kinerja pelayanan, tetapi bisnis/untung. Karena
itulah tujuan utama BUMN Perusahaan persero,
sebagaimana dinyatakan dalam ayat 2, pasal 1 UU No 19
Tahun 2003 tentang BUMN, “Perusahaan Perseroan, yang
selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN ….yang tujuan
utamanya mengejar keuntungan”.
Privatisasi institusi pemerintah penyedia pelayanan publik
hakikatnya menghilangkan fungsi negara dari dua aspek
yaitu fungsi pelayanan dan fungsi perlindungan terhadap
barang dan jasa milik publik. Di sisi lain, kebijakan ini juga
akan memuluskan terwujudnya agenda eksploitatif
neoliberal.
Dalam liberalisasi industri air perpipaan (PAM), kondisi ini
mengakibatkan harga air minum perpipaan semakin mahal,
sementara kualitasnya juga tidak lebih baik. Tidak heran
bila hanya 67,7% masyarakat Indonesia yang bisa
mengakses air bersih, data BPS tahun 2013
(detikfinance.com, 16/6/2014).
Padahal, sumber daya air di negeri ini sangat melimpah.
Semuanya dijadikan Allah SWT. sebagai milik masyarakat.
Karenanya Industri air perpipaan (PAM) semestinya
berfungsi mengolah dan mendistribusikan air bersih ke
rumah-rumah penduduk secara cukup tanpa biaya sepeser
pun.
Namun itu semua mimpi. Kekeringan semakin meluas
hingga ke daerah sumber-sumber air dan permanen. Di
38 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
saat bersamaan perusahaan air kemasan terus menghisap
sumber kehidupan yang satu ini secara leluasa. Bahkan di
NTT kekeringan mengakibatkan masyarakat minum air
bercampur kotoran hewan.
Dalam layanan listrik, liberalisasi listrik mengakibatkan
harga listrik naik per periodik. Frekuensi pemadaman
makin sering dan meluas. Perlu dicatat, rasio elektrifikasi
di Indonesia hanya 79,4 % (energytoday.com, 11/2/‟14).
Padahal, PLN (Perusahaan Listrik Negara) semestinya
memproduksi dan mendistribusikannya ke rumah-rumah
secara memadai tanpa dipungut biaya. Kondisi yang sama
juga terjadi pada pelayanan MIGAS.
Layanan transportasi merupakan urat nadi kehidupan.
Sayangnya, liberalisasi transportasi dan pembangunan
infrastrukturnya mengakibatkan tarif transportasi sangat
mahal. Di samping jauh dari sebutan aman dan nyaman.
Akibatnya, kematian saat kecelakaan di jalan raya menjadi
pembunuh nomor 3 terbanyak setelah penyakit jantung
dan TBC. Demikian catatan WHO, tahun 2012.
Semestinya Negara menyediakan berbagai moda
transportasi publik dengan tarif ringan, namun aman dan
nyaman. Tapi itu semua jauh panggang dari api.
Bidang Perumahan. Negara juga berlepas tangan dari
pelayanan penyediaan rumah yang layak bagi seluruh
warga negaranya. Liberalisasi ekonomi mengakibatkan
rumah menjadi sangat mahal. Puluhan juta jiwa tidak
bertempat tinggal dan tinggal di rumah tidak layak huni.
Diperkirakan defisit rumah (backlog) mencapai 15 juta unit
rumah (Kompas.com, 18/1/14). Karenanya, impian untuk
tinggal di rumah yang sehat dan syar‟i pun masih belum
bisa diwujudkan. Padahal, lahan di Indonesia sebenarnya
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 39
relatif luas, bahan bakunya pun seperti kayu, pasir, besi
berlimpah. Namun mengapa semua itu tak bisa dirasakan
rakyat yang menjadi pemilik semua kekayaan tersebut.
Bukankah ini semakin menguatkan hilangnya peran negara
sebagai pengelola kekayaan milik umat.
Bidang Pangan. Seharusnya masyarakat juga mendapatkan
kemudahan mengakses pangan, halal lagi baik (cukup gizi,
bebas zat berbahaya dan kontaminan) dengan harga murah.
Karena sungguh, negeri ini dianugerahi Allah SWT. sumber
daya genetik pangan berlimpah, iklim tropis, dan daratan
serta lautan luas lagi subur. Namun tragis, ibarat ayam mati
di lumbung padi. Penderita kekurangan gizi terus
berjatuhan. Kebijakan pangan neolib mengakibatkan harga
pangan mahal, disamping belum tentu halal dan baik.
Sementara itu pembangunan food estate di bawah MP3EI
berdampak pengalihan lahan dibawah korporasi.
Pertumbuhan 24,57% penguasaan lahan oleh korporasi
selama 10 tahun mengakibatkan 5,17 juta petani
kehilangan pemilikan atas lahan (Aliansi untuk kedaulatan
pangan meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk
mengembalikan kedaulatan pangan sejati
(Radiocakrawala.fm. 17 Oktober 2014).
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi penerapan MEA
2015. Melalui agenda ini pergerakan bebas barang, jasa,
investasi, modal dan tenaga terampil makin luas. Tata
kelola pelayanan publik dipastikan akan makin liberal.
Hajat hidup masyarakat pun kian dikuasai korporasi
terutama negara penjajah Barat (AS dan Eropa) dan
sekutunya. Akibatnya, hidup masyarakat makin sengsara.
Selain semakin jauh dari konsep-konsep tata kelola
pelayanan publik yang diridhoi Allah SWT. Firman-Nya :
40 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
“Telah tampak kerusakan di darat dan lautan akibat
perbuatan tangan manusia, supaya Allah SWT. merasakan
kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka
agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (TQS. Ar
Ruum [30] :41).
Fungsi Negara dalam Islam
Sungguh Allah SWT. telah mewajibkan negara menjalankan
2 (dua) fungsi utamanya. Pertama, fungsi “raa‟in”, yaitu
pengurus urusan rakyat, termasuk pengurusan hajat hidup
publik sebagaimana tuntunan syara‟. Ditegaskan
Rasulullah SAW. artinya “..Imam (Khalifah) raa‟in (pengurus
rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya”
(HR. Ahmad, Bukhari).
Kedua, fungsi “junnah” yaitu pelindung sekaligus sebagai
pembebas manusia dari berbagai bentuk dan agenda
penjajahan. Ditegaskan Rasulullah SAW. artinya, “Imam
adalah perisai orang-orang berperang dibelakangnya dan
berlindung kepadanya” (HR. Muslim). Pelalaian sedikit saja
fungsi junnah mengakibatkan bahaya penjajahan. Apapun
bentuk penjajahan telah jelas keharamannya. Allah SWT.
menegaskan dalam QS. An Nisa: 141,artinya, “..Allah sekali-
kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk
menguasai orang-orang beriman”.
Didasarkan pada dua fungsi tesebut, maka Islam telah
menentukan mekanisme bagi negara dalam menjalankan
tugasnya melayani urusan rakyat. Khalifah (kepala negara
dalam sistem Islam) harus mengatur pengelolaan hajat
hidup publik dengan setidaknya 11 (sebelas) prinsip, yaitu:
Pertama, Negara dan Pemerintah memiliki kewenangan dan
tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pemenuhan
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 41
hajat hidup publik. Mulai dari perencanaan hingga
pelaksanaan teknis. Hal tersebut sebagaimana termaktub
dalam Kitab masyru‟u DusturDaulah Khilafah, pasal 38.
Yaitu, “Khilafah memiliki kewenangan penuh dalam
mengurusi urusan rakyat sesuai pendapat dan ijtihadnya.
Khalifah berhak melegislasi hal-hal mubah yang diperlukan
untuk memudahkan pengaturan negara dan pengaturan
urusan umat……Tidak boleh Khalifah mengharamkan yang
halal dan tidak boleh menghalalkan yang haram.” Yang
demikian itu karena Rasulullah SAW. menegaskan yang
artinya, “Imam (Khalifah) raa‟in (pengurus hajat hidup
rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya”
(HR. Bukhari) (Lihat: Mukadimah Dustuur. Al Asbaab
Almaujibatu Lahu. Al Qismul Awwal. Darul Ummah.
Beirut. 2009. Hal 160).
Tidak dibenarkan kewenangan dan kekuasaan itu
didistribusikan pada masyarakat dan korporasi
sebagaimana konsep pemerintahan yang baik dalam
pandangan Neoliberal. Hal itu dapat dipahami dari tutur
Rasulullah SAW. yang artinya, “Apabila dibai‟at dua orang
khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya”.
Hal ini juga menunjukkan terlarangnya keberadaan
governing body pada institusi yang merupakan
perpanjangantangan fungsi negara dan pemerintah. Karena
keberadaan badan semacam ini telah memandulkan fungsi
negara. Seperti Majlis Wali Amanat (MWA) pada Pendidikan
Tinggi Negeri, Badan Pengawas Rumah Sakit pada rumah
sakit pemerintah dan komite sekolah pada pendidikan
dasar dan menengah.
Artinya, apapun alasannya merupakan bentuk
pembangkangan kepada Allah dan Rasul-Nya bila negara
dan pemerintah hanya berfungsi sebagai pengarah/
42 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
regulator dan fasilitator. Sementara urusan penting lainnya
mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan diserahkan
pada masyarakat, individu atau korporasi.
Kedua, Anggaran bersifat mutlak. Artinya baik ada
maupun tidak ada tersedia kekayaan negara untuk
pembelanjaan kemashlahatan publik yang ketiadaannya
mengakibatkan kemudharatan maka negara dan
pemerintah wajib mengadakannya. Sekalipun
kemudharatan tersebut hanya menimpa satu orang, apalagi
bila sampai menimpa ribuan hingga jutaan jiwa seperti saat
ini yang kita saksikan. Ditegaskan Allah SWT. Artinya,
“..Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia
maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua
umat manusia…” (TQS. Al Maaidah [5] : 32).
Ketiga,Puskesmas dan rumah sakit pemerintah merupakan
institusi perpanjangantangan fungsi raa‟in. Hal ini
didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw yang mengatur
langsung departemen-departemen, mengangkat sekretaris
untuk pengurusan administrasi. Rasulullah saw mengatur
kemashlahatan publik di Madinah, mengelola dan
mengatasi persoalan kemashlahatan publik.
Perbuatan Rasulullah SAW. memanfaatkan dokter yang
dihadiahkan kepada Beliau untuk pelayanan kesehatan
masyarakat Madinah menunjukkan pelayanan kesehatan
merupakan salah satu aspek kemashlahatan kaum
muslimin. Hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan.
Yaitu terlihat dari perbuatan Rasulullah SAW. yang
menugaskan seorang tawanan perang mengajar 10 anak-
anak muslim sebagai tebusan.
Keempat, tidak dibenarkan sama sekali pelayanan yang
urgen bagi pemenuhan hajat hidup publik dijadikan
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 43
sumber pemasukan Baitul Maal (kas negara) meski hanya
satu rupiah. Seperti dari pelayanan Puskesmas dan rumah
sakit, sekolah, perguruan tinggi, jalan umum dan masjid.
Bahkan aspek ini justru ditetapkan Islam sebagai salah satu
pos pengeluaran baitul maal (kas negara Daulah) yang
bersifat mutlak. Baik melalui biro fasilitas umum pada
dewan mashalih ad Daulah, maupun melalui Dewan
pengelolaan kepemilikian umum.
Termaktub dalam masyru‟u Dustur, pasal 152,
“Pengeluaran Baitul Maal mencakup enam aspek: …..c.
Orang-orang yang menjalankan pelayanan bagi negara
seperti para pegawai, tentara, dan penguasa, dikeluarkan
harta bagi mereka dari Baitul Maal. Apabila tidak cukup
harta di Baitul Maal segara dipungut pajak, dan berhutang
bila lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memungut
pajak dikhawatirkan mengakibatkan kefasadan. d.
Kemashlahatan dan fasilitas umum yang merupakan
kebutuhan asasiyah. Seperti jalan umum, masjid, rumah
sakit, sekolah dibiayai dari Baitul Maal. Bila tidak cukup
diwajibkan pajak ketika itu untuk menutupi pengeluaran
ini” (Lihat : An Nabhani, T. Nidhoomul Islam (Mu‟tamadah).
Hizbut Tahrir. 2001. Hal 91-135).
Para pegawai disini termasuk tenaga kesehatan (seperti:
dokter, bidan dan perawat, apoteker), guru dan dosen, serta
pakar dan ahli diberbagai bidang.
Ini di satu sisi, disisi lain, negara dan pemerintah wajib
memberikan pelayanan pemenuhan hajat hidup publik
yang ketiadaannya mengakibatkan dhoror bagi publik
secara cuma-cuma namun dengan kualitas terbaik. Baik
yang miskin maupun yang kaya, muslim maupun non
muslim. Karena hal ini merupakan tanggung jawab negara
sekaligus hak publik.
44 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Kelima, industri-industri penghasil barang milik umum,
seperti migas, listrik, air bersih perpipaan merupakan milik
umum, wajib mengutamakan fungsi pelayanan.
Pengelolaannya sepenuhnya di tangan negara dan
pemerintah di atas prinsip-prinsip pelayanan, bukan bisnis.
Juga tidak dibenarkan, apapun alasannya, pengelolaan
diserahkan pada korporasi atau semi korporasi sementara
negara dan pemerintah hanya sebagai regulator saja.
Tentang status industri tersebut sebagai harta milik umum
didasarkan pada kaedah usul, bahwa “Status hukum
industri mengikuti apa yang diproduksinya”. Apa yang
diproduksi tersebut jelas merupakan harta milik umum,
didasarkan tutur Rasulullah SAW yang artinya, “Kaum
muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan
api” (HR. Abu Daud), serta apa yang diriwayatkan oleh
Tirmizi dari Abyadh bin Hammal al Maazini, artinya,
Sesungguhnya ia mendatangi Rasulullah SAW. dan meminta
tambang garam lantas Rasulullah SAW. memberikannya.
Tatkala Rasulullah SAW. memberikan salah seorang yang
berada di majlis berkata „Apakah engkau tidak menyadari
apa yang engkau berikan? Hanyalah yang engkau berikan
seperti air mengalir. Rasulullah SAW. berkata: Ambilah
kembali darinya‟”.
Keharusan industri-industri ini melakukan fungsi
pelayanan selain karena yang diproduksi adalah harta
publik, juga karena kewenangan yang diberikan Syara‟
kepada negara dalam memgelolanya disebabkan fungsi dan
kewenangannya sebagai raa‟in,
Keenam, tidak dibenarkan
pembangunan/pengadaan/penyelenggaraan kemashlahatan
publik dalam bingkai kemitraan pemerintah swasta, KPS
(Public Private Partnership, P3S). Karena dengan konsep ini
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 45
sama saja negara membagikan kekuasaan, kewenangannya
bahkan keistimewaan kepada korporasi dan asing penjajah.
Sementara hal itu telah dilarang dan diharamkan Allah
SWT. sebagaimana terkandung dalam tutur Rasulullah SAW.
yang artinya, “Apa bila dibaiat dua khilafah, maka
bunuhlah yang terakhir dari keduanya” (HR. Muslim).
Ketujuh, Model sistem pemerintahan khilafah adalah
kekuasaan bersifat sentralisasi, administrasi bersifat
desentralisasi. Hal yang menjadikan negara dan pemerintah
memiliki kewenangan yang memadai untuk menjalankan
secara optimal dan maksimal fungsi raa‟in dan junnah.
Islam tidak mengenal adanya distribusi kekuasaan dan
kewenangan. Karena Rasulullah SAW. telah menegaskan,
artinya, “Siapa saja yang membai‟at imam, hendaklah ia
memberikan genggaman tangannya, dan buah hatinya,
dan mentaa‟ti sekemampuannya. Apa bila datang yang
lain untuk mencabutnya maka penggallah yang terakhir”
(HR. Muslim).
Kedelapan, strategi pelayanan mengacu pada 3 hal, yaitu:
kesederhanaan aturan, kecepatan layanan, dilakukan
individu yang kompeten (capable). Karena Rasulullah SAW.
menegaskan, artinya,”Sesungguhnya Allah SWT. telah
mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal…” (HR.
Muslim). Termasuk dalam hal ini negara dan pemerintah
harus memberikan pelayanan dengan standar mutu terbaik,
steril dari unsur gagasan, konsep neolib. Tidak saja
menyejahterakan namun juga sekaligus memuliakan
manusia. Karena Allah SWT. telah menegaskan dalam QS.
Al Isra [17] :70 yang artinya, ”Sesungguhnya Kami
memuliakan anak cucu Adam (manusia)..”. Standar mutu
tersebut haruslah sepenuhnya terpancar dari aqidah Islam,
selaras syari‟at Islam dan temuan ilmiah terkini.
46 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Kesembilan, penguasa wajib memiliki sifat-sifat ber-
syakhsyiyah mas‟uliyyah (kepribadian pemimpin), takwa,
dan rafiq (lemah lembut). Rasulullah SAW. Mengingatkan
yang artinya: “..sesungguhnya jabatan adalah amanah dan
sesungguhnya ia pada hari kiamat akan menjadi kehinaan
dan penyesalan kecuali orang mengambilnya secara hak
dan menunaikan yang diwajibkan padanya” (HR. Muslim).
“Rasulullah SAW. apa bila mengangkat pemimpin pasukan
atau sariyyah, beliau berpesan kepadanya dengan
ketaqwaan kepada Allah dalam dirinya sendiri,dan agar
memperlakukan kaum muslimin bersamanya secara baik”
(HR. Muslim dan Ahmad).
”Berilah kabar gembira jangan anti pati,mudahkanlah
jangan dipersulit” (HR. Muslim). Disamping itu hubungan
dengan rakyat wajib dilingkupi dengan ketulusan, tidak
menyentuh sedikitpun harta kekayaan umum dan agar
memerintah dengan Islam saja bukan yang lain.
Kesepuluh, terbebas dan pembebas dari segala bentuk
pejajahan. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al Maaidah [4]:
141 yang artinya, “Allah sekali-kali tidak akan memberikan
jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang
mukmin”. Rasulullah Saw juga bersabda, yang artinya,”Aku
diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka
bersaksi tiada illah kecuali Allah dan mereka beriman
kepadaku dan apa yang kubawa. Jika mereka melakukan
yang demikian terpelihara dariku darah mereka dan harta
mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka
oleh Allah” (HR. Bukhari dan Muslim); “Imam adalah perisai
orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung
kepadanya” (HR. Muslim).
Matinya Fungsi Negara Dalam Sistem Demokrasi | 47
Hal ini menunjukkan tidak dibenarkan sama sekali
pemerintah dan negara melakukan pengaturan urusan
umat dengan merujuk kepada hal-hal diluar Islam.
Cukuplah Islam sebagai satu-satunya sandaran dalam
pengambilan keputusan. Negara dan Pemerintah harus
bebas dari tekanan Negara-Negara Kafir. Termasuk dari
tekanan lembaga-lembaga multi lateral, seperti PBB, WHO,
UNICEF, FAO, WTO, IMF, karena semua lembaga tersebut
hanyalah alat penjajahan AS dan Negara-Negara Kafir
Imperialis lainnya.
Kesebelas, wajib diterapkan dalam bingkai Negara
Khilafah. Karena semua prinsip tersebut adalah bagian
integral sistem kehidupan Islam dan kebijakan Negara
Khilafah secara keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan
satu sama lain. Lebih dari pada itu, Khilafah adalah satu-
satunya sistem pemerintahan yang diwajibkan Allah swt
dan diridhoi-Nya. Sistem pemerintahan yang menjadi
Allah SWT. sebagai pemilik kedaulatan. Yang akan
menghapuskan segala bentuk penjajahan dan yang akan
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia
bahkan seluruh alam.
Demikianlah sejumlah prinsip pengelolaan hajat hidup
publik khilafah dengan fungsi negara dan pemerintah yang
sebenarnya. Prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci
rahasia terwujudnya kesejahteraan dan kemuliaan hidup
manusia.
Penutup
Allah SWT. telah menegaskan yang artinya, “Dan sekiranya
penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,
tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami),
48 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
maka Kami siksa mereka sesuai yang mereka kerjakan”
(TQS. Al A‟raf [7] : 96).
Janji Allah pasti, Khilafah dalam waktu dekat akan
menggatikan sistem politik kufur demokrasi neoliberal.
Khilafah akan menggantikan rasa takut dengan rasa aman,
kehinaan dengan kemuliaan. Allah SWT. menegaskannnya
dalam QS. An Nuur (24): 55, artinya,”Allah SWT. telah
berjanji kepada orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal salih diantara kalian, bahwa Dia
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di
bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang
sebelum mereka berkuasa, akan meneguhkan bagi mereka
agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka; dan akan
menukar (keadaan) mereka sesudah mereka berada dalam
ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap
menyembah-Ku tanpa mempersekutukan sesuatu apapun
dengan Aku. Siapa saja yang tetap kafir sesudah janji itu
maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.
50 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Sistem Khilafah dalam Islam adalah sebuah sistem yang
unik. Sistem ini tidak semata-mata menata kehidupan
manusia untuk kebahagiaan dunia, namun juga untuk
mengejar kebahagiaan akherat. Sistem ini memiliki solusi
yang tuntas bagi seluruh permasalahan manusia, baik laki-
laki, perempuan, anak; yang kaya dan yang miskin, yang
kuat dan yang lemah. Semua mampu diakomodasi melalui
serangkaian hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Maha
Pencipta, Yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi
manusia karena Dia-lah yang telah menciptakannya.
غون ومن أحسن من اللو حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاىلية ي ب “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan
(hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah
bagi orang-orang yang yakin?” (TQS. al-Maidah [5]:50)
Negara Khilafah adalah satu-satunya institusi yang bertugas
dan diberi tanggungjawab untuk mengurus seluruh urusan
rakyat, sebagaimana yang dititahkan dalam nash syariah.
Nabi SAW. bersabda,“al-Imam ra‟[in] wa huwa mas‟ul[un]
„an ra‟iyyatihi.” (Imam [kepala negara] laksana
penggembala, dan dialah yang bertanggungjawab terhadap
urusan rakyatnya). Karena itu, Khilafah bertanggungjawab
penuh untuk mengurus dan menyelesaikan semua urusan
rakyatnya, termasuk kaum ibu dan anak-anak.
Sistem Kapitalisme yang mengusung ide neoliberalisme
yang saat ini menguasai dunia, telah terbukti gagal untuk
memberikan kesejahteraan. Ibu dan anak menjadi korban
dari kegagalan ini. Peran mereka sebagai penerus
kelestarian generasi manusia terancam. Kaum ibu telah
digiring untuk keluar dari fungsi pokoknya sebagai ummun
wa rabbatun al-bayt (ibu dan pengatur rumah tangga).
Khilafah Menyejahterakan Kehidupan Ibu Dan Anak |51
Mereka dilalaikan dari mendidik anak dan diarahkan untuk
menjadi pemuas syahwat kapitalis akan tenaga kerja murah
dan pasar yang potensial. Tidak heran bila kemudian
kerusakan generasi menjadi sebuah keniscayaan.
Sistem Khilafah berbeda dengan sistem Kapitalisme.
Khilafah justru mengangkat perempuan dalam kemuliaan
dan memastikan mereka mampu menjalankan peran
mereka melahirkan dan mencetak generasi. Di saat yang
sama Khilafah memastikan setiap anak mendapatkan
haknya, baik hak nafkah maupun hak pengasuhan dan
kasih sayang. Khilafah memastikan hal ini melalui
serangkaian mekanisme kebijakan yang lahir dari hukum-
hukum syara‟ , mekanisme ekonomi dan non ekonomi yang
dijalankan secara terintegrasi.
Standar Kesejahteraan dalam Pandangan Islam
Islam memiliki kriteria sendiri dalam merumuskan apa
yang dimaksud dengan kesejahteraan dan bagaimana
mewujudkannya bagi masyarakat. Kesejahteraan dalam
pandangan Islam tidak hanya dinilai berdasarkan ukuran
material, namun juga dinilai dengan ukuran non-material,
seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya
nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.
Karena itu masyarakat dikatakan sejahtera apabila
terpenuhi dua keadaan tersebut, yaitu terpenuhinya
kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan,
sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya; serta
terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan
kehormatan manusia. Begitu pula ia telah mampu untuk
memenuhi sebagian kebutuhan sekundernya dengan
ma‟ruf, yaitu sesuai dengan standar kehidupan masyarakat
di mana ia tinggal (An Nabhani, 2010, Sistem Ekonomi
Islam).
52 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Kesejahteraan akan bisa diwujudkan dengan penerapan
sistem ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam memiliki
politik ekonomi yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan
pokok setiap individu rakyat dan memberi peluang bagi
setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan
tersiernya sesuai kemampuan masing-masing dalam sebuah
tatanan masyarakat Islam dengan corak yang khas.
Kebutuhan pokok yang dijamin oleh sistem Islam itu
meliputi kebutuhan pokok individu berupa pangan, papan
dan sandang dan kebutuhan dasar masyarakat berupa
pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Syariah
Islam menetapkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat
berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan
harus dijamin oleh negara. Pemenuhannya dilakukan oleh
negara secara langsung dengan bebas biaya.
Sementara kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan
sandang dijamin pemenuhannya oleh negara menggunakan
tahapan tertentu dengan menggunakan mekanisme
ekonomi dan non ekonomi.
Mekanisme Ekonomi yang Adil dan Menyejahterakan
Islam menetapkan mekanisme yang menjamin perempuan
dan anak mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, dalam kondisi apapun. Mekanisme tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Mewajibkan setiap laki-laki kepala keluarga memberikan
nafkah bagi istri dan anak-anaknya.
Ini adalah realisasi perintah Allah SWT. dalam firman-Nya:
لود لو رزق هن وكسوت هن بالمعروف وعلى المو
Khilafah Menyejahterakan Kehidupan Ibu Dan Anak |53
”Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang ma‟ruf.” (TQS. al-Baqarah [2]:
233).
2. Bila kepala keluarga tidak mampu misal karena sakit,
cacat, sudah tua; atau kepala keluarga meninggal dunia,
kewajiban nafkah berpindah pada ahli warisnya sesuai
hukum perwalian. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.
dalam lanjutan ayat QS. Al Baqarah[2] : 233 di atas :
لك وعلى الوارث مثل ذ
“dan warispun berkewajiban demikian”
Hukum perwalian tidak seperti yang dipahami masyarakat
saat ini hanya sekedar hak untuk menikahkan. Perwalian
adalah kewajiban laki-laki untuk melindungi, mendidik dan
memberikan nafkah bagi perempuan dan anak yang berada
di bawah perwaliannya.
Bila wali yang utama yakni ayah atau suami, tidak ada atau
tidak mampu, Islam menetapkan urutan orang yang wajib
menjadi wali berikutnya bagi perempuan dan anak. (1)
Dimulai dari kakek (ayahnya ayah) terus ke atas, (2) anak
laki-laki dan turunannya ke bawah (cucu, cicit), (3) saudara
laki-laki baik sekandung maupun seayah, (4) anak laki-laki
dari saudara laki-laki (keponakan) baik saudara laki-laki
sekandung maupun seayah, (5) saudara laki-laki ayah
(paman) sekandung atau seayah, (6) anak laki-laki dari
saudara laki-laki ayah, sekandung maupun seayah (saudara
sepupu). (7) saudara laki-laki dari ayahnya ayah (kakek) (8)
anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek (ayahnya ayah).
Dengan demikian seorang istri yang suaminya telah
meninggal tidak harus membanting tulang menafkahi anak-
54 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
anaknya. Anak-anaknya berada dalam tanggungan nafkah
para wali dari kerabat suami, sementara dirinya sendiri
kembali menjadi tanggungan ayah atau walinya yang lain.
3. Ketika kepala keluarga dan kerabat tidak ada, atau ada
tetapi tidak ada yang mampu menafkahi, maka Negara
Khilafah akan langsung menafkahi keluarga miskin ini
melalui lembaga Baitul Maal (Kas Negara), sehingga sang
ibu maupun anak tetap tidak dipaksa untuk bekerja. Rasul
SAW. bersabda:
ت ر ومن فلىلو، مال ت رك من أن فسهم، من نين بالمؤم أولى انا »، ضياعا، أو دي نا ك « وعلي فإلي
“Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman
daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta
maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan
hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah
kepadaku, dan menjadi kewajibanku.” (HR. an-Nasai dan
Ibnu Hibban)
4. Apabila di Baitul Maal tidak ada harta sama sekali, maka
kewajiban menafkahi orang miskin beralih kepada kaum
muslimin secara keseluruhan. Secara teknis, hal ini dapat
dilakukan dengan dua cara; 1) kaum muslim secara
individual membantu orang yang miskin melalui zakat,
infaq dan shadaqah; 2) Negara Khilafah mewajibkan
„dharibah‟ (semacam pajak) kepada orang-orang kaya
hingga mencukupi kebutuhan untuk membantu orang
miskin. Jika dalam jangka waktu tertentu pajak tersebut
tidak diperlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara
akan dihentikan.
Khilafah Menyejahterakan Kehidupan Ibu Dan Anak |55
Dengan mekanisme ini, perempuan dan anak kebutuhannya
selalu ada yang menjamin. Maka sang ibu dapat
berkonsentrasi penuh untuk mengasuh dan mendidik anak-
anaknya, mencetak generasi penerus yang tangguh dan
berkepribadian Islam secara utuh.
Seluruh mekanisme jaminan nafkah bagi ibu dan anak ini
dibarengi oleh seperangkat mekanisme ekonomi yang
menjamin rakyat mencari nafkah dengan mudah. Inilah
kekhasan sistem ekonomi Islam, negara tidak hanya
sekedar mengawasi dan menjadi wasit belaka seperti dalam
sistem ekonomi Kapitalis. Negara juga tidak menguasai
seluruh aset ekonomi tanpa memberikan akses kepada
individu untuk memiliki dan mengembangkan harta
seperti dalam sistem Sosialisme.
Ketika Islam mewajibkan laki-laki untuk bekerja, saat yang
sama Islam mewajibkan negara untuk menyediakan
lapangan kerja. Untuk itu negara bisa langsung
menciptakan lapangan kerja melalui pelaksanaan berbagai
proyek pembangunan khususnya yang padat karya.
Lapangan kerja justru lebih banyak bisa dibuka oleh
masyarakat melalui kegiatan usaha mereka. Disinilah
negara wajib mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
Dalam hal ini, negara bisa memberikan sebidang tanah
pertanian untuk bertani, bagi yang tidak mempunyai tanah.
Bisa dengan memberikan modal pertanian, bagi yang
mempunyai tanah, tetapi tidak mempunyai modal. Bisa
juga memberikan modal usaha, bagi yang mempunyai
kemampuan, tetapi tidak mempunyai modal. Bisa juga
memberikan pelatihan dan pembinaan, sehingga dia bisa
mengelola hartanya dengan benar, dan memenuhi
kebutuhan dasar dan sekundernya dengan baik. Termasuk
56 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
pelatihan ketrampilan dan skill yang dibutuhkan, baik di
dunia industri, bisnis, jasa maupun perdagangan.
Syariah Islam mengharuskan negara untuk menjamin agar
hukum-hukum syara‟ terkait ekonomi dan transaksi
diterapkan secara baik, konsekuen dan konsisten. Negara
juga harus menjamin terlaksananya mekanisme pasar
sesuai syariah, diantaranya dengan menghilangkan
berbagai distorsi, penimbunan barang dan penimbunan
uang/modal -kanzul maal- (QS. at-Taubah [9]: 34), riba,
monopoli, penipuan, persaingan tidak sehat, dsb.
Disamping itu, syariah melarang negara memungut
berbagai pungutan, retribusi, cukai, pajak yang permanen,
dan pungutan terlarang lainnya. Dalam hal impor/ekspor
negara juga dilarang memungut bea dari para pedagang
warga negara.
Syariah pun mengharuskan negara menjadi negara pelayan
(daulah ri‟âyah) dan tidak boleh menjadi negara pemalak
(daulah jibâyah). Negara juga harus mengembangkan
sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam
aturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional. Rasul SAW
pernah bersabda:
روا » روا ول ت ن ف روا، وبش روا ول ت عس «يس
Permudahlah jangan kalian persulit, gembirakanlah dan
jangan buat orang lari (takut dan sedih) (HR. al-Bukhari,
Muslim, Ahmad)
Sistem ekonomi Islam juga akan menghapus sektor non riil
dan hanya mengembangkan perekonomian riil. Sehingga
setiap pertumbuhan akan berupa pertumbuhan riil dan
menghasilkan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya.
Khilafah Menyejahterakan Kehidupan Ibu Dan Anak |57
Dalam hal moneter, Islam menetapkan mata uang haruslah
mata uang berbasis emas dan perak atau dinar dan dirham.
Dengan begitu akan tercipta kestabilan perekonomian dan
kekayaan masyarakat juga terjaga, tidak tergerus oleh
inflasi sebagaimana dalam sistem uang saat ini.
Semuanya itu ditopang oleh pilar sistem ekonomi Islam
yaitu ketentuan tentang kepemilikan pribadi, kepemilikan
umum dan kepemilikan negara; pengelolaan kepemilikan;
dan pendistribusian harta di tengah masyarakat. Termasuk
berupa penetapan kepemilikan umum, di antaranya
penetapan kekayaan alam seperti bahan tambang dengan
jumlah besar, hutan, laut, sungai dan sebagainya sebagai
milik seluruh rakyat; negara yang wajib mengelolanya dan
seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat.
Potensi pemasukan dari kepemilikan umum ini sangat
besar di Dunia Islam. Untuk Indonesia saja, jika kekayaan
alam dikelola dengan benar sesuai syariah, APBN Indonesia
akan mendapatkan pemasukan setiap tahunnya sebesar Rp
1.764 triliun hanya dari satu sumber saja, yaitu
kepemilikan umum yang dikelola oleh negara seperti migas,
emas, batubara dan yang lainnya (al-Waie, Juni/2011).
Belum hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan
sebagainya. APBN 2014 yang besarnya 1.816,7 triliun
niscaya terpenuhi tanpa perlu pemasukan dari hutang dan
pajak yang menjadi beban rakyat.
Dengan pendapatan yang besar semacam ini, bukan hal
yang mustahil bagi negara Khilafah untuk memenuhi
semua kebutuhan pokok individu yang membutuhkan,
menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan
secara gratis serta melakukan pembangunan yang
menyejahterakan seluruh rakyat, termasuk ibu dan anak.
58 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
Mekanisme Non Ekonomi dalam Jaminan Nafkah Ibu dan
Anak
Selain mekanisme ekonomi, Islam melengkapi jaminan
pemenuhan kebutuhan ibu dan anak melalui mekanisme
non ekonomi juga. Mekanisme ini memastikan ibu dan
anak menerima haknya secara penuh. Mekanisme tersebut
adalah sistem punishment. Setiap laki-laki, baligh, berakal
dan mampu bekerja tetapi tidak bekerja, atau bekerja
dengan bermalas-malasan, maka negara akan menjatuhkan
sanksi dalam bentuk ta‟zir. Demikian juga, bagi setiap
individu yang berkewajiban menanggung keluarganya
tetapi tidak melakukan tanggung jawab tersebut dengan
baik dan benar, maka negara pun akan menjatuhkan
sanksi. Sanksi ini diputuskan oleh qadhi (hakim), misalnya
dengan dipenjara sampai ia mau membayarkan nafkah
untuk keluarganya, atau disita hartanya untuk membayar
hutang nafkah terhadap keluarganya, dan sebagainya.
Begitu juga, ketika ada orang kaya yang berkewajiban untuk
membantu tetangganya, tetapi abai terhadap kewajiban
tersebut, maka negara bisa memberikan peringatan kepada
mereka. Termasuk, ketika negaranya sendiri lalai dalam
mengurus kebutuhan rakyatnya, maka para pemangku
negara harus diingatkan dan dikoreksi oleh umat.
Bukti Sejarah Khilafah yang Menyejahterakan
Selama ini umat mencari formula sistem yang
menyejahterakan dari sistem-sistem yang berakar dari
ideologi Kapitalisme atau Sosialisme. Padahal dari
sejarahnya, sistem-sistem tersebut tidak pernah mampu
mewujudkan kesejahteraan hakiki terutama bagi ibu dan
Khilafah Menyejahterakan Kehidupan Ibu Dan Anak |59
anak. Umat Islam perlu menengok pada sebuah sistem
yang terbukti mampu membawa kesejahteraan lebih dari
14 abad saat sistem tersebut diterapkan. Sistem tersebut
adalah sistem Islam, bukan yang lain.
Ada banyak fakta sejarah yang bertebaran menggambarkan
kesejahteraan umat yang dicapai waktu itu. Berbagai
riwayat menceritakan keindahan penerapan sistem Islam
dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyyah. Termasuk para
sejarawan Barat mencatat kegemilangannya. Dalam
bukunya, The Rise and Fall of The Great Powers: Economic
Change an Military Conflict from 1500 to 2000, saat
mendiskusikan Kekhilafahan Islam yang terakhir, yakni
Kekhilafahan Utsmani, Paul Kennedy menulis, “Imperium
Utsmani lebih dari sekadar mesin militer; ia telah menjadi
penakluk elit yang telah mampu membentuk satu kesatuan
iman, budaya dan bahasa pada sebuah area yang lebih luas
dibandingkan dengan yang pernah dimiliki oleh Imperium
Romawi dan untuk jumlah penduduk yang lebih besar.
Dalam beberapa abad sebelum tahun 1500, Dunia Islam
telah jauh melampui Eropa dalam bidang budaya dan
teknologi. Kota-kotanya demikian luas, rakyatnya
terpelajar, perairannya sangat bagus. Beberapa kota di
antaranya memiliki universitas-universitas dan
perpustakaan yang lengkap dan memiliki masjid-masjid
yang indah. Dalam bidang matematika, kastografi,
pengobatan dan aspek-aspek lain dari sains dan industri,
kaum muslim selalu berada di depan.”
Pada masa berkuasanya, Khalifah Umar bin Khattab ra.
telah mendirikan banyak sekali rumah tepung. Rumah
tepung ini berfungsi menyediakan makanan bagi semua
musafir atau orang yang dalam perjalanan secara gratis.
Umar juga terkenal sangat memperhatikan kesejahteraan
perempuan dan anak-anak. Umar memikul sendiri karung
60 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
gandum makanan dari Baitul Maal menuju rumah seorang
perempuan dan anak-anaknya yang tinggal di luar Madinah,
lalu memasak makanan untuk mereka. Ia menolak tawaran
para pembantunya untuk membawakan karung itu dengan
mengatakan, “Akan Anda pikul dosa-dosa Saya dan
tanggung jawab atas Saya pada hari perhitungan?” Umar ra.
sebagai kepala negara sama sekali tidak menyalahkan
perempuan tersebut mengapa dia tidak memiliki
kemandirian ekonomi (dengan bekerja) sehingga dia dan
anak-anaknya harus kelaparan sampai tengah malam.
Sebaliknya, Umar merasa sangat takut akan dimintai
pertanggungjawaban Allah SWT. karena ternyata ada
perempuan dan anak-anak yang kelaparan pada masa dia
menjadi kepala negara.
Selama masa pemerintahan Khalifah Umar ra. terdapat
kebijakan untuk memberikan santunan kepada setiap anak
yang disapih untuk memastikan perawatan kesehatan
terhadapnya. Namun, suatu hari Umar ra. mendengar
seorang bayi menangis. Kemudian ia mendatangi ibu anak
itu dan berkata : “Bertakwalah kepada Allah SWT.atas bayi
anda dan rawatlah dia”.
Kemudian ibu itu menjelaskan bahwa dia berhenti
menyusui anaknya lebih awal agar dia bisa menerima
santunan dari negara. Keesokan harinya, setelah fajar,
Umar merevisi kebijakan itu dengan membayar santunan
pada saat kelahiran. Dalam paket kebijakan ini, Negara
Khilafah tidak hanya sekadar membuat program kampanye
slogan gerakan menyusui. Namun, secara nyata sudah
mengalokasikan dan memberikan anggaran dana untuk
memastikan setiap bayi yang lahir mendapat nutrisi yang
baik.
Khilafah Menyejahterakan Kehidupan Ibu Dan Anak |61
Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-102 H/818-
820 M), meskipun masa Kekhilafahannya cukup singkat
(hanya 3 tahun), umat Islam terus mengenangnya sebagai
Khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyat. Yahya bin
Said, seorang petugas zakat masa itu, berkata, “Saat
hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang
miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap
individu rakyat pada waktu itu berkecukupan”. (Ibnu Abdil
Hakam, Sîrah „Umar bin Abdul „Azîz, hlm. 59).
Adapun dalam hal jaminan pemenuhan dalam bentuk
pendidikan dan kesehatan, Rasulullah SAW. pernah
menetapkan kebijakan terhadap tawanan perang Badar
bahwa seorang tawanan yang telah mengajar 10 orang
penduduk Madinah dalam hal baca dan tulis akan
dibebaskan. Langkah itu diikuti oleh para Khalifah dan
penguasa berikutnya. Di Baghdad pernah dibangun
Universitas al-Mustansiriyah. Khalifah Hakam bin
Abdurraham an-Nashir juga pernah mendirikan Universitas
Cordova yang saat itu menampung mahasiswa dari kaum
Muslim maupun dari Barat. Universitas-universitas itu telah
mencetak para ilmuan yang pengaruhnya mendunia hingga
kini melalui berbagai temuan-temuannya.
Dalam bidang kesehatan Rasulullah SAW. pernah
membangun tempat pengobatan untuk orang-orang sakit
dan pembiayaannya diambil dari Baitul Mal. Rasulullah
SAW. pernah mendapat hadiah dari Muqauqis seorang
dokter. Oleh Rasulullah SAW. dokter tersebut dijadikan
sebagai dokter umum untuk seluruh rakyat. Kebijakan ini
juga dilakukan oleh para Khalifah. Khalifah Umar bin al-
Khaththab RA. misalnya, pernah memberikan harta dari
Baitul Maal untuk membantu suatu kaum yang terserang
lepra di jalan menuju Syam, ketika melewati daerah
62 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh para Khalifah
dan wali-wali sesudahnya.
Dalam bidang pelayanan kesehatan ini, Bani IbnThulun di
Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-
tempat untuk mencuci tangan, lemari tempat menyimpan
minuman dan obat-obatan serta dilengkapi dengan ahli
pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis
kepada orang-orang yang sakit. Bani Umayyah banyak
membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang
yang terkena penyakit lepra dan tuna netra. Bani Abbasiyah
juga banyak mendirikan rumah sakit di Baghdad, Kairo,
Damaskus, dan lain-lain. Merekalah yang mempopulerkan
rumah sakit keliling.
Dari gambaran tersebut, nampak jelas bagaimana Islam
terbukti mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh
rakyat. Maka sudah semestinya, kita tidak lagi mencari
solusi masalah kesejahteraan umat pada sistem di luar
Islam. Kembalilah pada Islam, niscaya kita akan mendapati
konsep-konsep yang gemilang yang menjanjikan
kesejahteraan hakiki saat diterapkan. Terlebih lagi,
menerapkan aturan Islam adalah perintah Allah, bukti
kesempurnaan iman kita akan Maha Sempurnanya aturan
Allah.
64 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي ىدانا إلى صراطو المستقيم، والسير على ىدي ورفع سيد المرسلين محمد الذي حمل الرسالة وأدى المانة
الراية، وجاىد في اهلل حق جهاده
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita
hidayah dan petunjuk kepada agamaNya yang lurus dan
segala puji bagiNya telah memberi petunjuk sehingga kita
berjalan dijalan Penghulu Para Nabi yaitu Nabi Muhammad
SAW. yang telah sukses mengemban risalah, menunaikan
amanah, meninggikan raayah serta telah berjihad di jalan
Allah dengan sebenar-benar jihad.
الحمد هلل الذي أعز المرأة بعز دين السالم بعد ذل الجاىلية وىوانها
Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan perempuan
dengan kemuliaan agama Islam setelah sebelumnya mereka
terhina dengan kehinaan masa Jahiliyyah.
الم على رسول اهلل، و على آلو و أصحابو، ومن والصالة والسقامة الخالفة على بدعوتو، والت زم بشري عتو، و دعا بذل جهده ل
هاجو، ومن جاىد في سبيل اهلل حق جهاد همن
Do’a |65
Dan shalawat serta salam kami lantunkan atas Rasulullah
SAW. juga atas keluarganya, para shahabatnya, dan atas
orang-orang yang berda‟wah dengan da‟wahnya, dan atas
orang-orang yang berpegang teguh dengan syari‟atnya dan
mencurahkan segala usahanya untuk mendirikan Khilafah
ala minhajihi dan atas orang-orang yang berjihad di jalan
Allah dengan sebenar-benar jihad.
ليك أنت كما أث ن يت على ن فسك سبحانك ل نحصي ث ناء ع ف لك الحمد حتى ت رضى
Maha suci Engkau, kami tak kan dapat menghimpun pujian
yang layak bagi-Mu, sebagaimana Engkau memuji diri-Mu
sendiri. Maka hanya bagi-Mu segala puji sampai Engkau
ridha.
نا إصرا رب نا ل ت ؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب نا ول تحمل علي لنا ما ل طاقة لنا بو كما حملتو على الذين من ق بلنا رب نا ول تحم
ا فانصرنا على القوم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولن الكافرين
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami
lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa
yang tak sanggup kami memikulnya. Ma'afkanlah kami;
66 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong
kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
وللمؤمنين ي وم ي قوم الحسابرب نا اغفر لنا ولوالدي نا
Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua
orang tua kami, dan dosa orang-orang yang beriman pada
hari perhitungan.
وث بت اللهم ت قبل ت وب ت نا، واغسل حوب ت نا، وأجب دعوت نا، د ألسنت نا، واسلل سخائم صدورنا ت نا، واىد ق لوب نا، وسد حج
Ya Allah, terimalah taubat kami, hapuskan dosa kami,
terimalah doa kami, kokohkan argumentasi kami, tunjuki
selalu hati kami, tepatkan ucapan lisan kami dan hilangkan
semua penyakit dari dalam dada kami.
اللهم اجعلنا من الموفين بعهدىم إذا عاىدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، اجعلنا من الذين صدق وا والذين
قون ىم مت
Ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang
memenuhi janji tatkala berjanji, termasuk orang-orang
yang sabar dalam kesulitan, penderitaan dan dalam
Do’a |67
pertempuran. Jadikan kami termasuk mereka yang benar
imannya dan mereka yang bertakwa.
ت ر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من ب ين أيدي نا، ومن اللهم اس خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن ف وقنا، ون عوذ بعظمتك
أن ن غتال من تحتنا
Ya Allah, tutuplah aurat dan keburukan kami, gantikan
kekhawatiran kami dengan keamanan, jagalah kami dari
depan kami, dari belakang kami, dari kanan dan kiri kami,
dari atas kami. Dan kami berlindung kepada-Mu dari
ancaman serangan di bawah kami.
تن لتنا، وىواننا على اللهم إنا نشكو إليك ضعف ق و ا، وقلة حي الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت رب نا فال تكلنا إلى أن فسنا. اللهم ل تكلنا إلى أن فسنا طرفة عين، ول إلى
لقك يا نعم المجيب أحد من خ
Ya Allah kami mengadu kepada-Mu tentang lemahnya
kekuatan kami, sedikitnya daya upaya kami, dan
pandangan hina orang lain kepada kami, wahai Dzat yang
Paling Menyayangi.. Engkaulah Rabb orang-orang yang
tertindas dan Engkaulah Rabb kami, jangan biarkan kami
mengurus diri kami sendiri tanpa bantuanMu. Ya Allah
jangan biarkan kami mengurus diri kami sendiri tanpa
bantuan-Mu sekejap matapun, dan jangan serahkan kami
kepada siapapun diantara makhluk-Mu.
68 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
قصنا، اللهم أكرمنا ول تهنا، وأعطنا ول تحرمنا، وزدنا ول ت ن نا، وارض عنا وأرضنا وآثرنا ول ت ؤثر علي
Ya Allah, muliakanlah kami dan jauhkan kami dari
kehinaan, anugrahkan untuk kami segala kebaikan dan
hilangkan penghalang antara kami dengannya, tambahkan
(kualitas dan kuantitas) kami dan jangan Engkau kurangi,
utamakan kami untuk meraih rahmat-Mu, ridhai kami dan
jadikan kami diridhai oleh hamba-Mu.
Wahai Allah Rabb kami, Engkau Maha Mendengar dan Maha
Melihat, lihatlah kami, kami berkumpul di hari yang penuh
berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, menjalankan
amanah da‟wah yang telah Engkau bebankan kepada
junjungan kami Nabi Muhammad SAW. dan beliau telah
sukses menjalankannya, sementara kami Ya Allah, Engkau
Maha Mengetahui keadaan kami, kami berada di sebuah
negeri diantara negeri negeri Islam yang dipimpin penguasa
mulkan jabariyyan, penguasa yang menerapkan sistem
neolib dimana negara tidak lagi memiliki kemampuan
meri‟ayah dan mengurusi rakyatnya meskipun negeri-negeri
kami kaya akan sdm dan sda. Engkau Maha Mengetahui hal
itu Ya Allah.
Oleh karena itu kami memohon kepada-Mu wahai Dzat
Yang Selalu Mengabulkan doa,
Berilah kami kekuatan dan kesabaran agar dapat
menjalankan amanah da‟wah-Mu, tetap berjalan di jalan ini
sampai pertemuan denganMu
Do’a |69
Berilah kami kemampuan dan ilmu agar dapat menunaikan
kewajiban sebagai ummun wa rabbatubaitin, serta irdhun
yajibu an yushaana
Anugerahilah kami kesabaran dan pengurbanan Khadijah al
Kubra, yang Engkau percaya menjadi perempuan hebat
dibalik kesuksesan Nabi Muhammad SAW.
Jadikan kami mampu mendampingi suami dan anak kami
mempersiapkan diri menjadi para qawwaam di keluarga
dan pemimpin yang berwibawa di tengah masyarakat dan
di tengah ummat,
Ya Allah, jadikan kami wasilah bagi lahirnya pemimpin
ummat di masa depan, para khalifah dan aparat mereka.
اللهم اجعل ي ومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من ي ومنا، ن ي ا وعذاب وأحسن عاقبت نا في المور كلها، وأجرنا من خزي الد
اآلخرة
Ya Allah jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari
kemarin, hari esok kami lebih baik dari hari ini, jadikanlah
kesudahan akhir setiap urusan kami sebagai kebaikan bagi
kami, lindungi kami dari kehinaan di dunia dan adzab di
akhirat.
اللهم انصرنا على أعداء السالم. وانصرنا على كل من والى أعداءك وعادى أولياءك، وكل من رفض شري عتك واضطهد
70 | Makalah Kongres Ibu Nusantara ke-2
وم دعوتك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي ل ي رد عن الق ر المجرمين. اللهم أحبط يا ذا الكيد المتين كيدىم، وأبطل يا خي
اللهم ل تدع لهم سبيال على أحد من عبادك الماكرين مكرىم. المؤمنين
Ya Allah, tolonglah kami atas musuh-musuh Islam,
tolonglah kami dalam menghadapi semua yang membantu
musuh-musuh-Mu dan memusuhi wali-wali-Mu, serta
siapapun yang menolak syariat-Mu dan menekan da‟wah-
Mu. Ya Allah, turunkan kepada mereka hukuman-Mu yang
tak kan terhindarkan dari orang-orang yang berbuat jahat.
Ya Allah, wahai Pemilik tipu daya yang kokoh, lenyapkan
tipu daya dan makar mereka. Ya Allah, jangan biarkan satu
jalan pun bagi mereka untuk menghinakan seorang pun
diantara hamba-hamba-Mu yang beriman.
انشر فكرت نا وبارك أخوت نا وألف ب ين ق لوبنا اللهم انصر دعوت نا و و وفق قادت نا وأيدىم بالحق في كل مكان واجعلنا صفا كأن نا
يان مرصوص ب ن
Ya Allah, tolonglah da‟wah kami, sebarkan mabda Islam,
berkahi ukhuwwah kami, jinakkan dan satukan hati kami,
bimbinglah para pemimpin kami, dukunglah mereka
dengan kebenaran di mana pun mereka berada, dan jadikan
kami satu shaf bagaikan bangunan yang tersusun kokoh.
Do’a |71
ر أعمالنا خواتيم ر اللهم اجعل خي ر أعمارنا أواخرىا، وخي ها، وخي أيامنا ي وم ن لقاك
Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah saat
kami menutupnya, jadikan sebaik-baik usia kami adalah
saat kami mengakhirinya, dan hari terbaik kami adalah saat
kami bertemu dengan-Mu.
اللهم إنا نسألكحياة طيبة آمنة في الدنيا في ظل راية الخالفة، راية رسول اهلل راية ل إلو إل اهلل محمد رسول اهلل... وفي اآلخرة
في ظلو سبحانو يوم ل ظل إل ظلو
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadaMu
kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan keamanan di
dunia di bawah naungan Khilafah, di bawah bendera
Rasulullah SAW. bendera laa ilaaha illallaah.. dan di akhirat
di bawah naungan Allah yang Maha Suci, dihari dimana
tidak ada naungan selain naunganNya.
ن يا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار رب نا آتنا في الد
ا يصفون وسالم عل ى المرسلين وسبحان ربك رب العزة عم هلل رب العالمين والحمد