'llmu

Masa Depan

Pengantar:

Prof. Deddy

ItMU KOMUNIKASISekarang dan Tantangan Masa Depan

V*W{r,,t' yor2 orr

el'*.i

I

Itr

Prof, Dr, Anwar

Prof. Dr, llafied

\\

--1 --e/I

Iil/,y

LtllIr

HEF{fIl?tlel

B[lJl,Si,

rr--!E d itor: I

5,

';,

Dr, FaridI

a Heri

q'

Pengantar:

Prof. Deddy Mulyana, Ph.D., M.A.Prof. Dr. Anwar Arifin

Prof. Dr. Hafied Cangara, M.Sc.

ItMU KOMUNIKASISekarang dan Tantangan Masa Depan

Editor:

Dr. Farid Hamid, M.Si.Heri Budianto, S.Sos. M.Si.

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Thhun 2002 tentang HAK CIPTA,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Thhun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkansuatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49ayar (1) dan ayar (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing palingsingkat I (satu) bulan dan/ar.au denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satujuta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun danlatau dendapating banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupial.r).

2. Barangsiapa dengan sengaja rnenyiarkan, memamerkan, mengedarkan, ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran HakCipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (linra) tahun danlatau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

./It'.

I

I

i

I

I

II

II

I

iI

lII

iII

II

II

IiII

I

I..1iI

I

I

j

II

I

II

!

i

I

I

Dr. Farid Harnid, M.Si., & Heri Budianto, S.Sos', M'Si'

II-MIJ KOMUNI1(ASi. SEKARANC DAN TAN'TANGAN MASA DEPAN

O 2011 Farid Llamid & Heri Budianto

Ildisi Pcrranra, Cetakan kc-l

Kencana.2011.03l7I-lak Penerbitan pada Prenada Media GroupDilarangmengiltij sebagian atau sehtruh isi bulu ini d3./rgan cata a\d ptltt, termastrl dengan cata

pengSunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dan penetbit'

Pengantar Ed itor

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,

atas rahmat dan karunia-NYA, sehingga buku dengan judul llmu Ko-

munikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan dapat diterbitkan.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan baik hasil penelitian mau-

pun kajian literatur yang ditulis oleh akademisi dan praktisi di bidang

komunikasi, yang telah berpartisipasi dalam Kegiatan Konferensi Nasi-

onal Komunikasi yang diselenggarakan dalam Rangka LUSTRUM ke-V(25 Tahun) Universitas Mercu Buana lakarta.

Spirit untuk memublikasikan buku ini sangat tinggi mengingat

kenyataan bahwa ilmu komunikasi telah mengalami perkembangan

sangat pesat. Perkembangan ini juga sangat terasa di Indonesia dengan

tumbuh suburnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidi-

kan ilmu komunikasi, dan tingginya minat masyarakat untuk menem-

puh pendidikan di bidang ini.

Tidak itu saja, perkembangan teknologi komunikasi/informasi, per-

kembangan demokratisasi, dan arus globalisasi mempunyai andil besar

dalarr perkernbangan ilmu komunikasi secara teori dan praktis.

Kondisi inilah yang mendasari Program Studi Magister Ilmu Ko-

munikasi (M.KOM) Universitas Mercu Buana |akarta, merasa sangat

perlu untuk membedah, mendiskusikan, dan memberikan kontribusi

dengan rnenyelenggarakan Konferensi Nasional Komunikasi yang per-

tama, yang kemudian mengilharni terbitnya burku ini.

Kegiatan Konferensi Nasional Komunikasi diikuti oleh 27 pema-

kalah dari 18 perguruan tinggi dan praktisi rnedia seluruh Indonesia,

yakni Universitas Lampung, Universitas Tirtayasa Banten, Universitas

I)esain CoverPcrcetakau

Lzry-out

Circ\estuff Desigt

Klurisma Puua Utama

Stuito

Perptrstakaan Nasional: Katalog Dalarn Terbitan (KDT)

D1I ARID I{AMID, M.SI., & I{ERI I]UDIANTO, S.SOS., M.Si

Ilrnu Kouruuikasi' Sekarang dau Thntaugan Masa Depan

Jakarta: Kencana,2011Ild. l. Cet. 1; xviii, 570 hlm; 23 crn

rsBN 978-602-8730.67.9 302.201

Cctakan ke.1, Mci 2011

K IIN CAN APRENADA Mi]DIA GI\OUP

JI. Trmbra Raya No. 23

Ilaurantaugttn - jakarta 13220

Tclp, (021) 478'64657 ' 475'4134

l:aks' (021) 475'4134

Email: pmg@preu:rdauled ia.cour

l{ttp: www.prenirdatuetlia.comINDONI]SIA

ILMU K0NIUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

Tarumanegara Iakarta, Universitas Persada YAI Jakarta, Universitas

Sahid ]akarta, Universitas Prof. Dr. Moestopo |akarta, Institut Perta-

nian Bogor, Universitas Islam Bandung, Institut Manajemen Telkom

Bandung, AKINDO )ogyakarta, Universitas Gadjah Mada, UniversitasAtma Jaya Yogyakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Sura-

karta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Muhammadiyah

Sidoarjo, Universitas Mercu Buana Jakarta selaku tuan rumah, serta

praktisi media dari RCTI dan TVRI.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tinggi kepada peserta pemakalah yang telah berpartisipasi dalam ke-

giatan ini. Semoga partisipasinya dalam kegiatan ini dapat memberikan

kontribusi dan warna tersendiri bagi literatur ilmu komunikasi.

Daiam buku ini juga mengetengahkan tulisan dari Prof. Dr. Deddy

Mulyana (Guru Besar IImu Komunikasi UNPAD Bandung), Prof. Dr.

Anwar Arifin (Guru Besar Ilmu Komunikasi UNHAS Makassar) yang

telah menjadi pembicara dalam sesi panel seminar dalam kegiatan terse-

but. Serta menampilkan pemikiran dari Prof. Dr. Hafied Cangara (Guru

Besar Ilmu l(omunikasi UNHAS Makassar). Tentu ketiga guru besar inisudah tidak diragukan lagikepakarannya dibidang ilmu komunikasi.

Buku ini sangat bermanfaat bagi para dosen, mahasiswa pascasar-

jana dan mahasiswa sarjana IImu Komunikasi, praktisi media, pemer-

I-rati komunikasi, dan serrua kalangan yang mempunyai kepentingan

dan rnernpunyai minat dalam bidang komunikasi.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak

terhingga kepada: Prof. Dr. Deddy Mulyana, Prof. Dr. Anwar Arifin,dan Prof. Dr. Hafied Cangara yang telah memberikan kontribusi yang

besar dalam buku ini di tengah-tengah kesibukan masing-masing. Se-

lanjutnya, para penulis tentunya, atas kontribusinya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas

Mercu Buana, Prof. Dr. H. Suharyadi, M.S., Wakil Rektor Dr. Ir. Aris-

setyanto Nugroho, M.M., Direktur Program Pascasarjana Ir. Dana San-

toso, M.Eng., Sc., P.hD., Wakil Direktur Pascasarjana Dr. Wiwik Utami,

dan Dekan Fakultas IImu I(ornunikasi Dra. Diah Wardhani, M.Si., yang

telah rnembantu, memberikan dukungan dalam kegiatan Konferensi

Kata Pengantar

Nasional Komunikasi dan penerbitan buku ini. Serta semua pihak yang

tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dukungan dan ban-

tuannya.

Semoga ilmu komunikasi terus berkembang seiring dengan per-

kembangan zaman.

|akarta, 29 September 2010

Editor

Dr. Farid Hamid, M.Si.

Heri Budianto, S.Sos. M.Si.

,.:.Vi vii

Daftar Isi

PENGANTAR EDITORDAFTAR tSI IX

T PENGANTAR 1

Mau ke Mana llmu KomunikasiKita?............ ..............2Oleh: Deddy Mulyona

Komunikasi sebagai 11mu............... .......,. 4

Komunikasi sebagai Penelitian ............... 6

Komunikasi sebagai Keterampilan .........'11

Penutup ...........................14

Daftar Pustaka.,.................. ..........,........15

llmu Komunikasi: Kini dan Tantangan Masa Depan

(sebuah Pengantar Diskusi) ................. UOleh: Anwar Arifin

Paradigma Modernisasi ......................... 17

6lobalisasi dan Masyarakat lnformasi.. ...................... 2o

Masalah dan Tantangan llmu Komunikasi z)

Penutup ..........,............... z8

Pendidikan Ilmu Komunikasi:

Sekarang dan Tantangan Masa Depan .....................30

Oleh: Hofied Cangara

Pendahuluan. .................. loPendidikan llmu Komunikasi di 1ndonesia.........................................ll

Tantangan Pendidikan llmu Komunikasi di lndonesia .......................j1

Akan ke Mana Pendidikan llmu Komunikasi di 1ndonesia..................11

Daftar Pustaka.................... ................... 15

2

ILIVIU K0MUNIKASi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

PROFESIONALISME MEDIA, REGULASI,DAN POLITIK 41

"Media-Scapes" Era KonglomerasiMedia...... ..........42Oleh: Atmadii Sumarkidjo

Pen dahuluan . ...................42

Peta Besar Awa1......................

Daftar lsi

Penerapan Komunikasi Multikulturaldan Jurnalisme Damai dalam Media di 1ndonesia....................... 11g

oleh: Hodi lsmdnto

Pendahuluan. .119

'120

125

tz6

Bagaimana Mewujudkan Media Massa yang Multikultur?..........

CoRpoReTE AND MARKETINGCotvtuNlcATloNs 127

lklan Politik (Sebuah Tinjauan Mengenai Etika tslam) .............. 128

Oleh: Chairiawaty

Latar Be1akang.................,.. ................. rz8

Pembahasan

Penutup,....,. 43 Daftar Pustaka

Peta A4edia di Era Reformasi +8

Sejarah Media (Conglomerate or Concentration

of Media Ownership) Konglomerasi Media di lndonesia .........,.......49

Konlomerasi Media ................... 52

.................. 58Peta Konlomerasi Media di lndonesia

Kesimpulan 6o

Daftar Pustaka 63

Layanan Penyiaran Televisi Digital di lndonesiaPossibilities dan Problem .....................65

Oleh: Andi Fochrudin

Penda hul ua n

Permaslahan

3

..............11o

lklan Politik

Analisis lklan Politik dalam Etika lslam

Kesimpulan

Daftar Pustaka..................., .................14j

Urgensi Pengelolaan Reputasi bagi Lembaga Non Profit ....,,....145

145

158

Perspektif Budaya pada Komunikasi Pemasaran Terpadu. ,.......12goleh: Leilo Mona Ganiem

Latar 8e1akan9.................... .................159

162

Kesimpulan

Daftar Pustaka..................

Sebuah Feasibility Study: Pemanfaatan Mobile Marketingpada Layanan Jasa Kantin Utama (Mensa)Universitas Teknik I lmenau-Jermanoleh: Y. B ambang Wir atmo djo

175

175

177

135

118

142

Kesimpulan

.... 65

,,,,,75

.... 84

Daftar Pustaka 88

Dinamika Pers Politik dilndonesia .......90Oleh: Afdal Mokkuraga Putra

Era Orde Lama .......

Orde Baru

Era Reformasi ........

oleh: Endri Listioni

Pendahuluan.

Daftar Pustaka ..........

...,...,..,',,,91

....'..... 95

,...,,..,. 97

Profesionalisme Pers lslam

dalam Menjalankan Jurnalisme Dakwah....... ......... 103

oleh: Kiki Zakioh

Pendahuluan...,..... 103

Profesionalisme Pers lslam dalam Menjalankan

...,,.,172

,',,,',173

Jurnalisme Dakwah,..........

Kesimpulan

Daftar Pustaka..................

.,,...... ro6

......... 116

.........107

Marketing

xiX

Mobile Marketing

ILMU K0lvlUNlKASi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

Jenis-jenis Mobile Marketing

Sales Promotion PEPSI Light Jerman r8r

SMS Parking di Jerman ..........184

Feasibility Study Program Mobile Marketing MENSA,

UniversitasTeknikllmenau..............,..... ....................185

Pelaksanaan Penelitian..

,179

Daltar lsi

Rasionalitas Manusia dan Otonomi Masyarakat..............................222

Tindakan Komunikatif.. .....................,.. 2j1

Diskursus, Media Massa, dan Public Sphere....................................237

Analisis Pilkada dan Masayarakat Komunikatif 244

Daftar Pustaka ....................256

189

190Dari Regulasi Sampai Dramatisasi: Tinjauan KomunikasiPolitik lndonesia dalam Perspektif Strukturasi .........................258oleh; Wisnu Martha Adiputro

Pengantar ..25 8

Komunikasi Politik lndonesia Terkini

Kesimpulan

Daftar Pustaka .......190

lklan Media Luar Ruang di Kota: Antara Kekuatan Penyampaian

Pesan dan Pertimbangan Konteks Lingkungan .....193

oleh: lke Junito Triwardhoni

lklan dan Pemasaran Produk

lklan MLR: Prinsip, Keunggulan, dan Kelemahannya ......................194

Masalah lklan MLR di lndonesia:

Kekuatan Komunikasi Versus Estetika Kota

Etika dan Kreativitas Komunikasi dalam lklan M1R.........................199

Penutup

Daftar Pustaka...........,... 20)

Arti Penting Komunikasi bagi Organisasi dan Public Relations...2o5

oleh; Muhorto Toho

Pendahuluan.......

Kajian Teoritik...........

......... z6o

"""""""""""'193Strukturasi: Menjembatani, Epistemologi Memahami Ontologi .... 264

Strukturasi: Menghubungkan Aktor dan Struktur.......,..................)67

Strukturasi: Kecakapan Bermedia, dan Mediagrafi .........................172

Penutup ,,'.,..,275

,,,,..,.276Daftar Pustaka

Elite ln Contemporary Politic Communication ln lndonesia......278Oleh; Dr. Widodo Muktiyo

Mekanik Elite Politik

Perjalanan Elite Politik dari Masa ke Masa ....... z8o

Peranan Elite Politik dalam Komunikasi Politik Kontemporerdi lndonesia

..196

............203

........... 289

279

Penutup ........295

....... 296lnf ormasi....... Daftar Pustaka

Persuasi ......,....

Dia1o9..........,...,

Kajian Praktis..,

Kesimpulan zt6

Daftar Pustaka ........... 217

KOMUNIKASI POLITIK 219

Rasionalitas Manusia dan Media Massa, Analisis Manusia

Komunikatif Jurgen Habermas Terhadap Proses Pilkada Pasca

Reformasi 2oto ............ .......................220

Oleh: UmaimahWahid

Pendahuluan......

2'10Komunikator di Panggung Politik lndonesia .........298Oleh: Agustino Zubair, M.Si.

Komunikator Politik 298

Tokoh Komunikator Politik di Panggung Politik di lndonesia..........3or

Daftar Pustaka )14

Komunikasi Politik Kepala Daerah ......j15Oleh: Andy Corry Wardhani

Pengantar )15

Komunikasi Politik .......319

.,..,,'321Persoalan di Daerah.................

4

xii

.......,,...211

,........,.,'.,'..... 220........................121Dia1og..........

xiii

)o9

ILMU KOMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

Kepedulian KePala Daerah 721

Mendengarkan dan GrouPthink ........)25

Penutup 326

327Daftar Pustaka

5 KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK,

DAN PEMBANGUNAN

Media Relations dan Transparansi lnformasi

(Tiniauan Terhadap Kesiapan Badan Publik

dalam Pemberlakuan UU Keterbukaan lnformasi Publik) """"'330Oleh: Eko HorrY Susonto

Pendahuluan ....... '. '

Dinamika Pers Pasca-Reformasi.......... """""""""""'332

Daftar lsi

Modal Sosial dalam Komunitas Masyarakat lndonesia .....,..,,.,,,...;78Kelembagaan dalam Perencanaan Program .............380

Peran Komunikasi dalam Pengembangan Modal Sosial

dan Kelembgaan............

Kesimpulan

Daftar Pustaka

Akses Universal: Sebuah Pendekatan Teoretis ......j9oOleh: D eviani Setyorini

Pendahuluan.

Definisi Akses Universal ....)92

Jenis-jenis Akses Universal dan Fungsinya

dalam Masyarakat lnformasi ....395

Mekanisme dan Pendanaan Pelayanan Universal .......,,,................491

Regulasi Pemerintah dan Masa Depan Akses Universal .................399

Kesimpulan ..........,.........401

Daftar Pustaka 402

Keterbukaan lnformasi Publik: Menuju 'rRevolusi't Kultural ....4o4Oleh: O. Hasbiansyah

Pendahuluan. ................ 4o4

Urgensi Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik .....,......... 406

lnteraksi Pemerintah dan Masyarakat..............

Problematika Penerapan UU-KlP

Menuju Revolusi Ku|tura|................. 417

Sekilas lsi UU-KlP: Ancaman dan Denda......... .....419

,.,.,421

..,,,422

Pe nutup

Daftar Pustaka

NEW MEDIA DAN CULTURAL STUOITS 425

Relasi Tanda dalam Aplikasi Permainan Pasifpada Jejaring Sosial Facebook ...........426Oleh: Donny Trlhonondo

Latar Belakang

Landasan Teori

Tin jauan llmu Semiotika dari Saussure dan Pierce

Komunikasi Secara Simbolik dalam Permainan Pasif............... .......444

.... 384

....188

.... 189

329

..,...220

.................390

Eksistensi lnformasi Pub1ik..................

Media Relations Lembaga Pemerintah

Penutup

Kesimpulan

,,..,'.....337

.....,..,..341

Daftar Pustaka.................... ..'............. 149

Pengembangan Pusat lnformasi Pembangunan Pertanian

Melalui Peningkatan Peran Radio Pertanian Ciawi

dalam Komunikasi lnovasi Pertanian

Oleh; AmiruddinSalehdan Retno 5ri Hortati Mulyondori

347

375

376

.....410

.....41)Pendahuluan.

Perumusan Masalah...."...

Konsep Komunikasi lnovasi Pertanian"..'.'

Konsep Pusat lnformasi Pembangunan Pertanian (PIPP) """""""Peran RPC dalam Komunikasi lnovasi Pertanian

Peningkatan Peran RPC dalam Komunikasi lnovasi Pertanian

untuk PenSemban$an PIPP.'..".

35t353

)r4316

359

368 6

Peran Komunikasi dalam Pengembangan Modal Sosial

dan Kelembagaan

Oleh: Eni KordiWiYati

Gambaran Masyarakat Miskin Pedesaan """""""""

..............426

427

XIV

Paradigma Pembangunan

XV

ILMU KOMUNIKASi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

Kesimpulan 446

446

Daftar lsi

Metodologi .........523

Temuan dan Analisis Data 534

Daftar Pustaka.................... ...............535

Budaya Media Anak di lndonesia Kajian Budaya

Kritis Mengenai ldolising Children dalam Tayangan "ldola Cilik"dan Rubrik "Profil" Majalah Bobo........... .............537

Oleh: Dede f ilis Ch., Subandy Choerowati

Pendahuluan. ............. 5 j8Pembahasan ............... 540

Penutup .......................551

Daftar Pustaka.....,.............. ...............554

Kekerasan Perempuan dan Kuasa Patriarkisdalam Sinetron Religi di lndonesia .........,.............441Olehr Santi lndro Astuti

Perempuan Berkuasa, Perempuan Menderita................................448

Rumah Tangga: A Site of Conflict .......451

Kuasa, Negosiasi, dan Resistensi...... .........................452

Kuasa lndustri Patriarkis..... ................457

Daftar Pustaka.................... ...............460

Komunikasi dan Konstruksi Masyarakat Konsumer(5uatu Perspektif Cultural Studies) ......................461Oleh: Yearry Panii Setianto,5.5os., M.5i.

Masyarakat lndonesia, Masyarakat Konsumer? 461

Komunikasi dan Cultural Studies

Budaya Konsumsi....... ....................... 465

Media Massa, lklan, dan Konstruksi K0nsumsi....... ........................ 47o

Kesimpulan ................. 476

Daftar Pustaka .............477

Berpisah-Menyatu dan Berbagi Ruang Rindu di Media Baru:

Pengalaman Komunikasi Online Tiga

Nettie-Family lndonesia..... ...............419Oleh: Ahmad Muntoha

Pe nda hul uan 479

481

487

Kerangka Teori

Hasil Penelitian dan Pembahasan..,............ .............4S9

Diskusi............ .............50j

Kesimpulan .......,........5o4

Daftar Pustaka ............ 505

Representasi Relasi Kekuasaan pada Tata Ruang PublikKota Tua di Pulau Jawa (Studi Semiotik Sosialpada Alun-alun Kota Malang di Masa Kolonial) .........................507Oleh: Santi lsnoini, 5.5os., M.M., Dino Septioni, M.Comm.,IGAK Sotryo Wibawa, MCA.

Kerangka Teori............... ........,...........514

Metode Penelitian

,'...,,,,,.,,,, 462

TENTANG PENULISTENTANG EDITOR

557

570

xvi xvii

l(omunil<asi, Informasi Publ il(,dan Pembangunan

I

Media Relations dan Transparansi Informasi(Tinjauan Terhadap l(esiapan Badan Publil<

dalam Pemberlal<uan U U l(eterbul<aan Informasi Publil<)

Oleh:Eko Harry Susanto

'', 1i,:riiir#,:r t.#lHffi$ i" d$ffiffi#*8"*iln;:,:lli: ii. i

Pendahul uan

Dalam dinamika reformasi politik yang mengunggulkan demo-

kratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, badan publik dalam

konteks ini lembaga pemerintah diharapkan lebih adaptif terhadap

tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan publik lebih

baik. Sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap kesejahtera-

an seluruh rakyat, setiap institusi pemerintah harus menjalankan tu-

gas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan

yang berlaku.

Namun dalam bingkai kebebasan, tidak mudah menjalankan

roda organisasi tanpa kritik dan pengawasan clari berbagai eleman

yang terdapat di masyarakat. I'erlebih lagi, organ-organ pemerin-

tah, terbiasa menjadi sebuah institusi kekuasaan unggul yang me-

miliki pengaruh kuat di masyarakat. Dengan demikian, kritik dan

peng-awasan tnasyarakat, diasumsikan sebagai uPaya menghambat

kinerja pemerintah. I(endati demikian, rnengingat senlangat demok-

ratisasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat terus mengge-

linding, sudah selayaknya jika lembaga pemerintah, mengikuti dan

$ o Komunikasi, lnformasi Publik, dan Pembangunan

menyelaraskan dengan situasi politik kenegaraan yang berkembang

di Tanah Air.

Untuk menunjukkan eksistensi bahwa badan publik subordinatkekuasaan negara memiliki kesungguhan dalam menjalankan tun-tutan kesejahteraan masyarakat, maka harus bekerja sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi yang melekat. Agar kinerjanya juga diketa-hui oleh publik, tentu harus membentuk unit kerja yang berkaitan

dengan relasi publik, yang mampu menjembatani tugas pokok dan

fungsi kelembagaan dengan kepentingan masyarakat.

Membentuk unit public relations yang efektif dan efisien, ha-

rus dilandasi dengan kemampuan membangun media relations

yang kuat. Apalagi posisi media di era kebebasan pers, memilikikemandirian dan bebas dari pengendalian kekuasaan negara seba-

gaimana yang berlaku dalam model pers pembangunan. Dengan

kata lain, humas lembaga pemerintah memiliki tugas berat un-tuk memublikasikan kinerja pemerintah. Sebab media massa yang

"credible" tidak mungkin 'dipaksa" untuk memberitakan berbagai

kegiatan kepemerintahan. Karena itu, pemahaman terhadap karak-

teristik media menjadi mutlak diperlukan oleh Humas Kementerian

Selain itu, dalam kerangka kebebasan pers dan upaya mencip-

takan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasijalannya pemerintahan, maka dijalankan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU inimenjadi payung hukum upaya masyarakat dalam mencari, memilihsumber, dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat diper-

caya. Melalui ketentuan UU No. 1412008, berbagai masalah trans-

paransi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh

badan-badan publik, harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemo-

hon atau pengguna informasi publik. Dalam konteks ini, yang pa-

Iing sering dihadapi oleh badan-badan publik adalah para wartawan

yang mencari berita tentang kinerja pemerintah. |ika sebelumnya,

humas departemen cenderung memperoleh perlindungan untuk ti-dak membuka inforrnasi tertentu, maka UU I(lP memberikan ber-

bagai macam batasan dan kategori terhadap informasi publik.

!,i ;a: a.:' 331

i

i

I

l

I

1

I

I

ii

I

l

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

t

ILMU KOMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

Dinamil<a Pers Pasca-Reformasi

Sejak reformasi kenegaraan di Indonesia, kehidupan pers yang

semula terperangkap dalam konsep media pembangunan, yang wa-jib rnengedepankan kepentingan pemegang kekuasaan, semakin ter-

geser oleh tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi dan

demokratisasi komunikasi informasi.

Upaya mencari, memperoleh, dan menggunakan informasi yang

berkembang di masyarakat, diantisipasi oleh media massa, yang ma-

suk dalam dinamika pers bebas, Media mengeksplorasi dan meng-

konstruksi berbagai peristiwa dalam kemasan pesan yang transpa-

ran. Dengan prinsip kemerdekaan berpendapat, berekspresi, maka

kehidupan pers di Indonesia semakin dinamis. Namun sikap media

yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tidak selalu mem-

peroleh respons positifdari elite badan publik dan kekuasaan negara.

Padahal sejatinya aparat harus memahami bahwa demokrasi

dan transparansi informasi bersumber kepada pikiran universal, se-

bagaimana yang tercantum dalam Pernyataan Umum tentang Hak

Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Setiap orang berhak

atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gang-

guan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterang-

an dan pendapat dengan caraapapun dan dengan tidak memandang

batas-batas" (Asasi, ]uni 1999). Adapun dalam UUD 1945 Pasal28R

menyebutkan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mem-

peroleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, me-

nyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan meng-

gunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak kebebasan

informasi dengan berlindung kepada aspek integralistik yang dikait-kan dengan konsep bebas bertanggung jawab yang menyiratkan ke-

bebasan semu, dan sejumlah alasan lain yang sering disuarakan yaitu

kinerja badan publik yang rnasuk dalam kategori rahasia negara.

Namun transparansi informasi dan demokratisasi dalam kehidup-an pers tidak dapat serta merta muncul dengan diberlakukannya

5 o Komunikasi, lnformasi Publik, dan Pembangunan

aneka perturan yang mendukung kebebasan dalam berkomunikasi.Sudibyo (2009: 46), menyebutkan, 'jika DPR masih relatif membu-ka diri terhadap ide-ide demokrasi media, tidak demikian denganunsur-unsur pemerintah. Meskipun zaman sudah berganti dan kon-disi politik jauh berubah, tidak demikian cara pandang pemerintahterhadap media." Belum terjadi transformasi kultur yang membuatpara pejabat pemerintah lebih apresiatif terhadap hak publik atas in-formasi dan kebebasan pers. Padahal Danilwan (dalam Razali Agus

dkk, 2005: 217), mengingatkan, bahwa perubahan harus selalu di-ikuti oleh perubahan peran lembaga dalam proses meningkatan ke-sejahteraan masyarakat.

Mengingat problem kultur politik organisasi pemerintah yangtidak responsif terhadap kebebasan pers dan berupaya melemba-gakan ketertutupan informasi, maka bukan hal yang aneh jika bi-rokrasi pemerintahan sering kali menuduh pers kebablasan karenatidak mendukung kinerja badan publik tetapi justru mengganggu"kenyamanan'sebagai kelas dominan yang memiliki hakkontrol ke-

pada masyarakat yang amat kuat.

Hakikatnya, perbedaan orientasi antara kepentingan badan pub-lik, media, dan kemauan masyarakat yang menghendaki pelayanan

publik yang lebih baik, tidak dapat lepas perjalanan pers Indonesia.Selama pemerintahan Orde Baru, ada kecenderungan menggunakanmodel media pembangunan, yang menggunakan pers sebagai instru-men politikpemerintah untuk memengaruhi masyarakat dalam polakomunikasi yang linier kursif. Didi Prambadi dkk (1994:5), meng-ungkapkan, "untuk membatasi 'bahaya pengaruh pers, pemerintahlalu melakukan kontrol terhadap pers. Bentuknya dapat macam-

macam, mulai dari aturan, anjuran, lembaga 'telepon] sampai laran-gan terbit."

Selanjutnya Goenawan Mohamad (dalam Prambadi, dkk., 1994:

8), menegaskan, "Pers buklanlah lembaga suci. Sama seperti yanglain juga, pers bukan Tuhan. Perspun dapat melakukan kesalahanl'Apalagi wartawan dan penerbit bekerja bukannya tanpa pamrih.Surat kabar dan majalah harus menghidupi dirinya dengan menjualberita yang menarik untuk dibaca. Dan dalam arena kompetisi yang

iil; 333332

ILMU KOMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

ketat, berita yang eksklusif menjadi modal untuk sukses. Sebena-

rnya berita sensasi tak ada salahnya, asalkan disajikan secara berim-

bang dan tidak bohong (kejujuran adalah syarat utama pekerjaan

wartawan). Namun adakalanya sebagai manusia-seperti juga aparat

pemerintah-wartawan dapat khilaf dan melakukan kesalahan dalam

pemberitaan. Untuk itu, hukum menyediakan mekanisme Pertang-gungjawaban redaksi atas kesalahan pemberitaan tanPa perlu mem-

beredel. Dikaitkan dengan lingkungan media massa' Hamzah (2001:

2), n-renyebutkan, "media tidak boleh dilihat secara terasing daripada

konteks sosial, sejarah, dan komersiall'

Memang jargon-jargon mendukung profesionalisme jurnalis

tetap muncul dan selalu dikedepankan dalam berbagai retorika elite

dalam kekuasaan negara, tetapi sesungguhnya yang lebih menonjol

adalah kebebasan semu yang secara struktural melalui kekuatan poli-

tik negara dilembagakan. Implikasinya, media tidak bebas sehingga

sisi gelap dari sebuah entitas badan-badan pemerintah tidak pernah

muncul dalam pemberitaan. Media lebih banyak diwarnai oleh ane-

ka pemberitaan yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam

bingkai harmoni integralistik dengan penafsiran sepihak, tanpa

menghiraukan kebutuhan informasi faktual untuk menyemai benih

demokrasi.

Dengan kata lain, elite dalam lembaga-lembaga pemerintah ter-

biasa dalam lingkaran pemberitaan yang datar, dan serasi sela-ras

seimbang sebagaimana sering disuarakan pemerintah. Menurut

John Corner (1980: 161), "asumsi massa tidak lepas dari kebodohan,

ketidakstabilan dan rnudah untuk dipengaruhi." Dengan demikian,

kekuatan negara pun dengan mudah dapat memberangus media

massa jika dinilai menyebarkan Pesan yang tidak sejalan dengan

kemauan pemerintah kepada masyarakat.

Secara historis, menurut Prambadi (1994: 2), memberangus

pers, baik rnelalui undang-undang hukum pidana mauPun peraturan

di luar itu, sebenarnya dapat dibilang tradisi kolonialismei' Maskapai

dagang Belanda YOC (Verenigde Oost-lndische Compagnie), yang

menjadi penguasa di Betawi, tercatat rnelakukan pertama kali saat

melarang sebuah rencana penerbitan surat kabar pada tahdn I712'

334 ';;:"

5 o Komunikasi, lnformasi Publik, dan Pembangunan

Alasannya tak jelas, padahal calon surat kabar pertama nusantara ituhanya ingin memuat berita kapal dan semacamnya.

Sejalan dengan itu, Escarpit (dalam Corner, 1980: 163), me-

nyatakan, komunikasi massa dipakai oleh kelas yang berpengaruh(kelas dominan) untuk memperkuat eksistensi struktur sosial dan

kesadaran kelasl' Dalam konteks ini, media massa dipakai oleh

pemerintah untuk melestarikan dan memperkuat kekuasaannya.

Berpijak kepada perjalan pers yang terpasung, maka ketika re-

formasi politik membuka peluang munculnya transparansi infor-masi yang didukung oleh kebebasan pers, maka entitas yang semula

memperoleh perlindungan "manajemen pemberitaan pemerintah',

merasa tidak nyaman karena eksistensinya mudah dikuliti oleh me-

dia. Memang, dapat saja, ada media yang terlampau bebas, dan tidakmenghiraukan UU Pers maupun kode etikjurnalistik, tetapitranspar-ansi informasi setidak-tidaknya membawa berbagai perubahan yang

signifikan dalam kehidupan bernegara yang demokratis.

Dalam dinamika pers bebas, secara substansial tidak ada ke-

wajiban memublikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan ki-nerja badan publik, tidak ada sensor pihak ketiga dan berbagai hal

yang menghambat kebebasan dalam komunikasi. Menurut DenisMcQuail (1991 : I l2), dalam teori pers bebas, media seyogianya be-

bas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga, dan tindakanpenerbitan dan pendistribusian sebaiknya terbuka bagi setiap orangatau kelompok, tanpa memerlukan izin atau lisensi.

Kecenderungan tidak sejalan antara badan publik yang cende-

rung bertahan dan paradigma pers pembangunan dan media yang

sudah melakukan lompatan besar menuju demokratisasi pemberita-

an, dapat diminimalisasi jika jurnalis berpedoman kepada ketentuan

yang merujuk kepada Kode Etik furnalistik (KEI), yaitu himpunanatau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik, yang dibuatoleh, dari, dan untuk para jurnalis (Wina Armada Sukardi, 2008).

Menurut UU No. 40 thhun 1999, Kode Etik |urnalistik adalah kodeetik yang disepakati organanisasi wartawan dan ditetapkan oleh

Dewan Pers. Hakikatnya terdapat empat asas dalam KEf, yaitu (1)

Asas moralitas, yaitu nilai-nilai moral yang terkandung didalamnya,

,;r,i 335

ILMU KOMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

(2) Asas profesionalitas, yang meliputi membuat berita yang akurat,

faktual, jelas sumbernya, dapat membedakan fakta dan opini, tidakmembuat berita bohong dan fitnah, dan menghargai off the record,(3) Asas demokratis, wartawan harus bertindak adil, fair, dan berim-bang (4) Asas Supremasi Hukum, yang menyangkut wartawan tidakboleh melakukan plagiat, menghormati praduga tidak bersalah, me-miliki hak tolak dan tidak menyalahgunakan profesinya

Namun persoalannya, meskipun dalam bingkai profesionalisme

dan dukungan peraturan yang memadai, secara empirik tidak mu-dah untuk menjalankan pers bebas pascareformasi, mengingat insti-tusi pemerintah diisi oleh kelompok elite yang tidak mau menerima

kebebasan pers dan masih terjebak budaya komunikasi paternalistik(Susanto, 2009: 33), maka media harus tetap berjuang untuk men-jalankan fungsi pemberitaan yang demokratis. Artinya, meski pem-beritaan media yang sudah berpijak kepada kaidah jurnalistik dandidukung oleh sikap profesionalisme wartawan, tetap saja akan di-kritik dan sewaktu-waktu akan menuai persoalan dengan kelompokdominan dalam kekuasaan negara. Walaupun saat ini, tidak dapat

menggunakan kekuasaannya untuk menundukkan media yang su-

dah berjalan sesuai dengan demokrasi pemberitaan sebagaimana di-atur dalam UU Pers.

Menurut Leon Rosten (dalam |acob, 1992: 113), kaum intelektu-al karena keterbatasan pengetahuan terhadap media massa, mereka

mudah mengkritik aspek negatif media massa seperti dangkal, naif,

kurang akurat dalam memberikan informasi. Alhasil, apa pun yang

diberitakan oleh media, jika menyangkut badan publik dari aspek

negatif, terlebih lagi jika berita itu diklaim sepihak sebagai rahasia

negara, maka tidak akan diterima oleh elite dalam birokrasi kekua-

saan.

Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan tutuntantransparansi informasi, maka institusi pernerintah wajib membuka

informasi kepada media sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No. 14'fahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di pi-hak lain, untuk mendukung profesionalisme, jurnalis dapat meng-

gunakan UU No. 1412008 sebagai peraturan yang dapat mendukung

336 ;ii

5 o Komunikasi, lnformasi publik, dan pembangunan

kebebasan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. MenurutSudibyo (2008), ada hubungan memadai antara uu KIp dan uu No.40 Tahun 1999 tentang pers, karena UU pers secara spesifik meng_atur segi-segi kebebasan pers, tercakup di dalamnya, pengaturantentang fungsi untuk mencari , mengolah, dan menyebarluaskan in_formasi.

El<sistensi Informasi Publik

Semangat transparansi informasi yang diunggulkan oleh UUNo. l4 Tahun 2008 harus diantisipasi oleh badan publik agar sejalandengan terbentuknya masyarakat informasi yang demokratis. Badanpublik, dalam konteks ini lembaga pemerintah harus memahamisubstansi tarnsparansi informasi yang berpijak kepada kepentinganmasyarakat ataupun pengguna informasi. Dengan menerapkan me_kanisme akses informasi publik yang efisien, cepat, dan terjangkaupublik maupun pers, maka organ pemerintah diharapkan peduliterhadap transparansi informasi untuk kesejahteraan dan keadilanmasyarakat.

Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa, eksistensi dariundang-undang yang sangat mengunggulkan terciptanya masyara_kat informasi itu tidak mudah dijalankan, mengingat model penge-lolaan informasi di lingkungan badan publik, khususnya lembagapemerintah terdapat dalam hegemoni kerahasiaan, berjenjang, danbirokratis. (Susanto,20r0: 105). Sejalan dengan itu, diegaskan olehReddin (dalam Myers dan Myers, lggg), model organisasi birokrasimemang gemar berlindung di balik peraturan dan prosedur demikepentingan kelembagaan mereka sendiri. Artinya, peraturan di_jalankan bukan untuk kepentingan public service yang memadai,tetapi untuk mendukung kinerja lembaga yang lepas dari gangguanmasyarakat ataupun lingkungan organisasional lainnya.

Karena itu, persoalan yang akan terus muncul terkait dengandiberlakukannya keterbukaan informasi adalah kegamangan baJunpublik dalam menjalankan transparansi. Kendati demikian, badanpublik lembaga pemerintah, yang senantiasa berhubungan dengan

.'1,/

/i:. 337

I

I

i

ILMU KOMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

masyarakat, selayaknya jika dapat meminimalisasi hambatan historiskultural yang mewarnai sistem birokrasi dan masyarakat Indonesiapada umumnya.

Dalam koridor keterbukaan, informasi publik menjadi suatu

entitas yang tidak dapat mengalir dengan bebas, tetapi memiliki ba-

tasan-batasan. Pada satu sisi, memberikan aspek positif dalam men-dukung keterbukaan informasi, tetapi di sisi lain, justru berpotensi

untuk mendukung ketertutupan dengan dalih informasi yang dike-cualikan.

Perbedaan penafsiran dapat saja dijembatani oleh Komisi Infor-masi ataupun ketentuan teknis di tingkat badan publik yang melin-dungi informasi yang tidak dapat dibuka kepada khalayak. Namunbukan berarti badan publik dapat seenak sendiri menutup informasidengan dalih rahasia, sebab ada batasan yang jelas dan pertimbanganyang matang terhadap informasi yang dikecualikan.

Untuk mengantisipasi berlakunya UU KIR paling tidak segenap

entitas badan publikyang berhubungan bertanggung jawab terhadap

pengelolalan informasi, harus memahami informasi dari berbagai

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik un-tuk mendukung terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera.

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berl<ala

Instansi pemerintah sebagai badan publik, wajib menyediakan

informasi di bawah kewenangannya, yang mengandung kebenaran

dan nTudah dijangkau oleh masyarakat. Informasi publik yang ha-

rus diumumkan secara berkala meliputi: informasi yang berkaitan

dengan badan publik, kinerja,laporan keuangan, dan informasi lainyang diatur oleh peraturan perundangan.

I(ewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik,paling singkat enam bulan sekali. Disampaikan dengan cara yang

rnudah dipahami masyarakat ataupun pengguna informasi.

B. Informasi yang Wajib Diumuml<an Serta-Merta

Mencakup informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang

banyak dan ketertiban urnurn. Ketentuan ini, jika tidak ada penjelas-

338 ,';'

5 I Komunikasi, lnformasi publik, dan pembangunan

an secara teknis dari peraturan di bawahnya, akan berpotensi seba-gai pasal yang dipakai untuk berlindung badan publik, yang tidakmau membuka informasi tertentu yang ditafsirkan secara subjektifuntuk kepentingannya.

Informasi yang bersifat serta-merta adalah informasi yang spon_tan pada saat itu juga. Informasi ini tidakboleh ditahan dan direkayasauntuk kepentingan pencitraan badan publik, mengingat sifatnya yangmendesak dan penting untuk segera diketahui oleh masyarakat ataupengguna informasi.

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Badan publik wajib menyediakan delapan macam informasipublik, yang meliputi: (1) daftar informasi publik di bawah pengelo_laannya; (2) hasil keputusan dan pertimbangan badan publik; (3) ke_bijakan berikut dokumen pendukung; (4) rencana kerja proyek; (5)perjanjjian badan publik dengan pihak ketiga; (6) kebijakan bad.anpublik; (7) Prosedur kerja pegawai; dan (8) laporan pelayanan aksesinformasi

Informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat yangsebelumnya menjadi sengketa, dapat diakses oleh pengguna infor-masi publik, dengan ketentuan teknis dari Komisi Informasi.

D. Informasi yang Dil(ecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohoninformasi publik, kecuali delapan informasi publik yang menayang*kut : (1) Informasi publik, jika dibuka akan menghambat proses pe_negakan hukum, (2) Mengganggu kepentingan perlindungan hakatas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usahayang tidak sehat, (3) Membahayakan pertahanan dan keamanannegara, (4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, (5) Merugi_kan ketahahan ekonomi nasional, (6) Merugikan hubungan kepen_tingan luar negeri, (7) Mengungkapkan isi akta autentik yang bersi_fat pribadi, dan (8) Mengungkap rahasia pribadi.

Materi perkecualian informasi publik yang terdapat dalam UUKIR bukanlah sebagai ketentuan yang dipakai sebagai alat untuk

'1i,,/.r'i, 349

i

ILMU KoMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

menghindar dari kewajiban menyampaikan informasi kepada pub-Iik. Tetapi digunakan sebagai pedoman untuk memilah-milah infor-masi yang bersifat terbuka atau yang tertutup untuk diakses publik.

Dalam paradigma komunikasi, pasal perkecualian informasipublik, juga tidak diposisikan sebagai upaya mengulur-ulur waktu,karena merekayasa informasi sebelum disampaikan kepada kha-

layak. Dengan kata lain, informasi badan publik yang muncul ke

permukaan atau yang disampaikan kepada publik tidak natural lagi,

karena sudah direkayasa.

Sebenarnya informasi dalam telaahan ilmiah komunikasi (Lit-tlejohn dan Karen Foss, 2007), dapat berjalan linier secara terus-menerus menembus berbagai macam lapisan khalayak tanpa meng-

hiraukan implikasinya. Informasi juga berjalan secara interakif,yang mampu dengan cepat menghasilkan umpan balik untuk mem-

bentuk persepsi yang sama terhadap masalah yang didiskusikan,

penting untuk mengurangi (mereduksi) ketidakpastian terhadap

suatu persoalan masyarakat yang menyangkut badan publik.

Dengan berpijak pada hak hidup informasi tersebut, maka pa-

sal-pasal pengecualian, jika tidak didukung oleh peraturan teknis

dibawahnya, berpotensi membelenggu kebebasan informasi. Khu-susnya dalam model komunikasi interaktif yang banyak dilakukandi masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan pers, ke-

tika melakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi publik.

|ika mengelola informasi dengan prinsip pengorganisasian pesan

yang baik untuk memberikan kejelasan kepada pengguna informasi,tidak menjadi persoalan besar. Ini sejalan dengan pendapat Pearce

dan Cronen (dalam West dan Turner, 2008: I l6), yang menyatakan,"komunikasi harus ditata ulang dan disesuaikan kembali terhadap

konteks, demi perilaku manusia." Tetapi bagaimana apabila setiap

informasi l'rarus ditahan terlebih dahulu, dikemas dengan prinsipkepatutan untuk mengelabui atau mengalihkan perhatian, sehingga

substansi untuk mengklarifikasi suatu persoalan menjadi meng-

hilang. Pengguna maupun pencari informasi tidak akan berkutikn-rengl-radapi pasal-pasal pengecualian yang ditegaskan dalarn UU

5 o Komunikasi, lnformasi publik, dan pembangunan

Keterbukaan Informasi publik. Dalam bingkai kebebasan komuni-kasi yang saat ini dinikmati oleh masyarakat, pengecualian infor-masi sebagai rahasia negara, secara esensial berpengaruh terhadapkualitas hubungan antara masyarakat dan pemerintah, yang sesung-guhnya sudah berjalan cukup baik pada pascareformasi politik di-khawatirkan kembali memburuk, karena diwarnai oleh perbedaankepentingan dalam menprarakan informasi yang faktual

Namun yang perlu dipahami, KIp bukan berarti harus menye_barkan kesuksesan, keunggulan, dan kehebatan saja, tetapi semuainformasi yang terkait dengan kinerja organisasi, harus dipublikasi-kan kepada masyarakat. Kendati demikian, UU KIp yang mengaturaspek kebebasan informasi dan menjamin hak publik atas informasi,tetap berpotensi mengalami masalah dalam urusan akses informa-si, akibat informasi yang tidak tersedia, terlambat diberikan humasbadan publik, diklaim secara sepihak sebagai rahasia negara dan ke-tentuan lain yang berpotensi menghambat kebebasan informasi.

Media Relations Lembaga Pemerintah

Ketika Indonesia masuk pada era pers bebas, tugas berat se-sungguhnya menghadang para praktisi hubungan masyarakat (publicrelations) di lembaga pemerintah. Humas pemerintah yang sering_kali diasumsikan sekadar penyambung pesan penguasa kepada ma_syarakat harus memahami kehendak masyarakat untuk memperolehpelayanan informasi yang lebih transparan. Menurut sandra Braun(dalam Stacks, 2004:7), terdapat lima variabel lingkungan praktikhumas, yaitu: (1) Sistem hukum dan sistem politik yang berlaku,(2) Taraf aktivisme, (3) Aspek kultural, (4) Faktor ekonomi, dan (5)Praktik media.

Berpijak kepada hal tersebut, peran humas pemerintah harusmampu mengantisipasi dan mengelola lingkungan untuk mendu_kung kinerja relasional dengan publik yang beragam secara sosial,ekonomi, dan kultural. Faktor yang sangat penting dalam menjalan_kan humas pemerintah adalah bagaimana membina hubungan de-ngan media sebagai entitas yang diharapkan mampu mendukung

i. t, -iv\i,. g41340

ILMU KOMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

pemberitaan kinerja organisasi yang menjalankan kebijakan mau-

pr.rn p"luyunan kepada publik yang lebih baik' Jadi media sangat di-

perlukan oleh humas Pemerintah.

Dalam pembahasan tentang media relations di lembaga Peme-

rintah, akan dititikberatkan kepada kompleksitas tugas-tugas PR

dalam hubungannya dengan pers. Menurut Frank |efkins (dalam

Nuruddin, 2008: 12), media relations adalah usaha untuk mencari

publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau in-

iormasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pema-

haman bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkut-

anl' Publikasi yang maksimum harus didukung oleh media' Karena

itu, media relations merupakan salah satu bagian dari kegiatan PR'

Namun secara faktual, hubungan antara kegiatan humas dan media

pada satu kutub, memang menghasilkan sinergi dalam penyebaran

informasi, tetapi pada kutub lainnya sering terjadi ketidaksepahaman

dalam menyikapi problem pemberitaan, khususnya yang merugikan

kepentingan organisasi di mana Unit PR itu berada'

Dalam konstelasi perkembangan pers pascareformasi poli-

tik yang mengunggulkan demokrasi informasi, media massa tidak

dapat sepen,rhrlyu diharapkan, untuk ikut serta memberitakan ke-

giatan-kegiatanpemerintahsebagaimanapadamasasebelumrefor.Lasi politik di Indonesia. Beragam informasi yang dalam kacamata

badanpemerintahdinilaiSangatpentinguntukdiketahuimasyara-kat seierti aneka keberhasilan kinerja organ-organ pemerintah'

sangat mungkin tidak dihiraukan oleh media massa. l'erlebih lagi

,r',.Jiu yang didukung oleh para jurnalis yang menjunjung tinggi

undang-undang Pers dan taat terhadap kode etik jurnalistik tidak

dapatdenganmudahmewartakankeberhasilanataupunkesuksesankinerja badan publik subordinat kekuasaan negara'

A. Meningl<atl<an l(ohesivitas dengan Media

Dalanr ikatan profesiorralisme jurnalis dan kenrandirian media,

hunras pemerintal-r, melalui fungsi media relations harus memiliki

strategi penyampaian berita yang n'IamPu menarik media untuk me-

wartakan pencapaian positif dari pemerintah' Sebab' bukan rahasia

342 iii

5 r Komunikasi, lnformasi Publik, dan Pembangunan

Iagi bahwa yang diberitakan oleh media,lebih banyakyang mengan-

dung kritik dan berita-berita negatif dari instansi pemerintah. Kare-

na itu, teramat klise jika mendengarkan retorika yang mengingatkanagar hubungan masyarakat (humas) pemerintah, jangan lagi mem-

buat press release atas peristiwa yang kedaluarsa karena tidak akan

dimuat di media. Ini dapat dimaklumi, mengingat humas pemerin-

tah memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi kepada

publik. Bukan karena kemampuan dalam berkomunikasi yang tidakmemadai, tetapi lebih banyak disebabkan oleh eksistensi berbagai

peraturan internal dalam organisasi pemerintah yang membatasi

transparansi informasi.

Untuk dapat "menundukkan' media agar bersedia memuat beri-ta pemerintah, tentu bukan dalam bentuk'hdvertorial ataupun info-riall' humas pemerintah harus menjalankan fungsi public relations

secara konsisten. Menurut Carter Mc. Namara (dalam Iriantara,

2005: l0), public relations adalah akivitas berkelanjutan untuk men-jalin relasi yang baik, sehingga tercapai tujuan untuk membangun,

membina, dan menjaga citra yang positif atau reputasi baik dari or-

ganisasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, paling

tidak ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu: (1) pengum-

pulan fakta, (2) merumuskan permasalahan, (3) perencanaan dan

penyusunan program dan (4) menjalankan rencana melalui tindak-an dan komunikasi. Kegiatan ini bermuara kepada suatu upaya un-tuk menjaga relasi dengan publik ataupun masyarakat.

Adapun menurut Curril W Plattes (dalam Rivers, dkk., 2003),

humas adalah tanggung jawab dan fungsi-fungsi manajemen untuk:

: (1) menganalisis kepentingan publik dan memahami sikap publik(2) mengidentifikasikan dan menafsirkan berbagai kebijakan dan

program kerja dari organisasinya, dan (3) melaksanakan serangkai-

an program tindakan yang dapat diterima dan didasarkan pada niat

baik. Ringkasnya, humas menjembatani organisasi pemerintah de-

ngan media untuk menciptakan makna bersama terhadap suatu per-

soalan.

343

ILMU KOMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

oleh sebab itu, diperlukan fungsi media relations yang baik dari

humas pemerintah, agar tercipta hubungan saling mendukung anta-

ra humas Iembaga pemerintah dan para jurnalis media massa. Dalam

pandangan Lesly (1991:7), media relationsberhubungan dengan me-

dia komunikasi, untuk melakukan publisitas atau merespons kepen-

tingan media terhadap organisasi. Media relations berkenaan dengan

pemberian informasi atau memberi tanggapan pada media pemberi-

taan, atas nama organisasi atau klien. Berpijak kepada pengertian ini'

humas pemerintah sebagai faktor penting yang selalu berhubungan

dengan pemberitaan media selayaknya, jika membangun hubung-

an yang baik dengan jurnalis media, namun bukan menciptakan

l-rubungan dalam konotasi kolutif yang merugikan khalayak dalam

memperoleh berita yang dipercaya kebenarannya'

Secara umum, harapan agar humas pemerintah mampu ber-

tindak profesional dalam mengelola transparansi informasi tidak

mudah diwujudkan, sebab struktur birokrasi cenderung memper-

lakukan publikasi informasi berjenjang, sehingga tidak mudah bagi

aparat humas dapat dengan bebas menyampaikan kepada publik'

Dengan kata lain, jika informasi itu menunjukkan prestasi pemerin-

tah atau kabar lain yang dapat menaikkan citra, para humas peme-

rintah tidak canggung dan dengan cepat akan mengungkapkannya

di depan publik. Tetapi kalau pesan yang akan dipublikasikan adalah

berita buruk, akan mengemas serapih mungkin dengan validasi dari

pejabat yang terkait untuk memastikan bahwa berita itu layak untuk

disebarkan kePada masYarakat..Ientu saja proses untuk mematut-matut informasi memakan

waktu dan berimplikasi terhadaP Pesan yang disampaikan sudah

dianggap kedaluarsa. Padahal dalam perspektif komunikasi massa,

justru pesan transparan yang disampaikan dengan cepat sangat disu-

kai oleh khalayak. Perilaku ini tidak aneh dalam koridor birokrasi

pemerintahan, sebab dalam beberapa pengkajian terhadap komuni-

i<asi publik, kegiatan humas pemerintah bukannya menyebarkan in-

formasi, tetapi cenderung menyembunyikan informasi yang merugi-

kan kinerja kekuasaan negara. I(endati demikian, dengan diberlaku-

kannya uu KIR maka pengelolaan informasi tidak dapat lagi dilaku-

344 ',:"

5 o Komunikasi, lnformasi Publik, dan Pembangunan

kan sesuai dengan "kehendak' lembaga pemerintah. Sebab terdapatberbagai kategori informasi publik yang wajib diberikan oleh badanpublik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi.

Hakikatnya, humas pemerintah harus dapat mengantisipasi UUKIP sejalan dengan semangat menciptakan masyarakat informasiyang peduli terhadap tercapainya demokratisasi dalam kehidupanberbangsa dan bernegara. Adapun yang memiliki urgensi tinggi un-tuk diperhatikan oleh humas pemerintah adalah kemampuan meng-

analisis karakteristik khalayak yang beragam. Dalam realitas kemaje-

mukan dan asumsi perbedaan, maka strategi komunikasi publik yang

seyogianya dijalankan oleh humas pemerintah adalah, mengedepan-

kan empati sebagai salah satu sisi paling asasi di lingkungan masyara-

kat majemuk (Samovar, Porter, dan Mc. Daniel, 2007). Menjawab

pertanyaan pers yang mengedepankan keanekaragaman sosial, eko-

nomi, dan kultural adalah syarat mutlak dalam prinsip humas kekua-

saan negara. Empati menjauhkan kebiasaan mengeluarkan press re-

lease dalam menanggapi suatu peristiwa dari sudut pandang subjek-

tif dengan memosisikan bahwa pemerintah selalu benar, yang salah

adalah masyarakat ataupun entitas di luar birokrasi pemerintahan.

Pernyataan sepihak yang mengunggulkan pemerintah, adalah

representasi ketiadaan empati dalam komunikasi publik yang ber-

potensi menciptakan kerenggangan hubungan antara penguasa den-

gan rakyatnya. Kebiasaan melakukan komunikasi linier dari humas

pemerintah ini lebih banyak mengunggulkan paksaan untuk me-

nerima informasi ketimbang mengedepankan transparansi pesan

yang dituntut litralayak. ]ika pola ini berlanjut, maka peran humas

pemerintah tidak lebih dari pelengkap dari manajemen pemerintah-

an yang tidak dihiraukan oleh masyarakat sebagai sumber informasiyang dipercaya.

Dalam kajian komunikasi publik, sebagaimana dikemukakan

oleh Rivers, Iensen, dan Peterson (2003: 147), "fames Hagerty pe-

jabat humas pemerintahan Dwight Eisenhower adalah orang yang

diandalkan di Gedung Putih, Hagerty selalu tanggap terhadap para

jurnalis yang meminta berita tentang presiden. Dia akan segera

345

ILMU K0MUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

memasoknya sedemikian rupa sehingga berita yang muncul selalu

menguntungkan bagi pemerintahan Eisenhower' Saat berita sedang

sepi dan para wartawan mengais berita dari sana sini' Hagerty akan

,.g..u m.rn.ul. Ketika ada peristiwa buruk yang memojokkan Ge-

dung Putih, Hagerty pula yang akan memastikan hal itu tidak akan

tersiar. Kalau sama sekali tidak ada berita' ia akan membuatnya

sendiri.

5 o Komunikasi, lnformasi Publik, dan Pembangunan

harus membentuk unit baru, tetapi menyelaraskan unit yang ada de-

ngan karakter pengelolaan informasi. Misalnya secara kelembagaan

unit humas, diperluas tugasnya. Jika selama ini mengendalikan in-formasi dilakukan berjenjang sangat bergantung kepada pimpinan,maka dengan dasar UU No.1412008 diberi kewenangan untuk me-

ngelola informasi publik.

Untuk mendukung kinerja unit pengelola informasi publik ha-

rus didukung oleh sumber daya manusia berkualitas yang didukungoleh tersedianya fasilitas teknologi komunikasi-informasi yang me-

madai. Faktor lain yang harus menjadi perhatian adalah mengubah

karakter yang mematut-matut sebagai kelas dominan menjadi pela-

yan publik di bidang pemenuhan informasi kepada media massa

maupun masyarakat pada umumnya sebagai pengguna informasi.

Tersedianya unit pengelola informasi publik dan sumber daya

manusia, fasilitas memadai yang efisien dengan kecepatan memadai,

maka badan pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasiyang akurat untuk kepentingan media massa.

Secara esensial, keterbukaan informasi publik, harus mendo-

rong pelaksanaan media relations di lingkungan humas pemerin-

tah untuk memosisikan informasi sebagai sumber daya organisasi,

yang mampu meningkatkan produktivitas kerja. Dengan kata lain,

UU KIP memosisikan badan publik dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya harus terbuka, dan semua kegiatan dapat diakses

oleh jurnalis maupun pengguna informasi lainnya. Sepintas keter-

bukaan akan membuka berbagai kekurangan, ketidakberhasilan dan

hal negatif lain kepada publik, tetapi sesungguhnya UU KIP mam-pu memberikan jalan terbaik, agar pengelola informasi di lembaga

pemerintah tidak khawatir berhubungan dengan media massa.

Penutup

Media relations sebagaimana memegang peran kunci dalam me-

nyikapi diberlakukannya UU KIP. Perwujudan dari asas keterbukaan

informasi, memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat,

Artinya sebagai humas pemerintah, diperlukan kepiawaian me-

ngelola informasi, mengorganisasikan Pesan' dan memilah dengan

cJrmut dalam memublikasikan berita kepada masyarakat' Tetapi

dengan segala keterbatasan belenggu aturan' humas dalam birokra-

sl p-emerintahan di Indonesia sulit untuk meniru Hagerty' Meski

demikian, bukan berarti harus bertindak kaku dalam memosisikan

informasi, sebab reformasi politik tetap menghendaki transparansi

dalam penyamPaian Pesan'

Kalaupun ada konflik antara humas lembaga pemerintah dan

jurnalis aalam masalah informasi, sesungguhnya dapat saja me-

i"po.ku., kepada Komisi Informasi' Tetapi peran dan fungsi Komisi

Informasi, yang h"rus mengawal kebebasan informasi' dapat saja

terbentur dengan eksistensi dari ketertutupan badan publik yang su-

dah mengakui. B"hkun UU No' 11 Tahun 2008 tentang Informasi

clan Transaksi Elektronik, juga potensial untuk menafikan informasi

publik,dalambingkaiinformasiyangstrategisdan..rahasidi(Su-santo,2010: 142)

B. Menyiapl(an Pengelola Informasi

Menurut UU KIR badan publik wajib menyediakan' memberi-

kan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah

kewenangannya kepada pemohon informasi publik' selain informasi

yang dikecualikan. Untuk mengantisipasi hal itu' diperlukan kesiap-

an Lmbugu pemerintah clalam menyikapi transparansi informasi'

bukan sebaliknya menilai sebagai hambatan dalam pelaksanaan ke-

giatan.

Salalrsatuantisipasituntutankebebasaninfornrasiyangdile-galkan adalah mempersiapkan pengelola informasi' Bukan berarti

346 'l;' 347

I

I

I

I

II

ILMU KOMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

khususnya jurnalis media massa untuk memperoleh informasi yang

akurat tentang tindakan pemerintah.

Namun persoalannya, transparansi informasi tampaknya tidakdapat seketika diantisipasi oleh humas lembaga pemerintah, meng-

ingat belenggu ketertutupan masih melekat dan secara terselubungbirokrasi pemerintahan cenderung melembagakan serba rahasia ter-hadap berbagai hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya.

Bahkan upaya membentengi akses informasi terhadap media masihmenjadi gejala umum dari aparat humas pemerintah. Kondisi inirnuncul, setidaknya karena karakteristik patronase yang masih kuatdi lingkungan birokrasi dan keterikatan informasi berjenjang yang

melekat pada struktur organisasi lembaga pemerintah.

Hakikatnya, sambil menunggu ketentuan teknis sebagai turunanUU KIR yang terkait dengan regulasi transparansi informasi publik,lembaga pemerintah tetap harus secepatnya mengantisipasi keterbu-

kaan informasi yang memberikan hak atas akses informasi kepada

praktisi media massa maupun masyarakat sebagai pengguna infor-masi. Dengan demikian, lembaga pemerintah bukan mengulur-ulurwaktu membentuk unit pengelola informasi publik, dan berlindungdi balik peraturan yang melindungi ketertutupan dalam bingkai ra-hasia negara.

Jika lembaga pemerintah sudah menjalankan transparansi in-formasi sesuai dengan UU KIR maka masyarakat tidak ragu-ragu

untuk mencari informasi yang dibutuhkan, dan melalui fungsi me-dia relations yang mendukung semangat keterbukaan, para jurnalisjuga dapat secara mudah memperoleh berbagai macam informasiuntuk mendukung akurasi pemberitaan sejalan dengan demokrati-sasi informasi.

5 r Komunikasi, lntormasi publik, dan pembangunan

Daftar Pustal<a

Agus, Razali, dkk. 2005. Man and Society, New Series Volume 14,Kuala Lumpur: furnal Jabatan Antropologi dan Sosiologi FakultiSastera dan Sains Sosial University Malaya

Corner, |ohn. r980. Mass in communication Researcft. Daram Mass' Communication Research year l.Delia, Jesse G. (19S7 ). Communication Research: A History. Dalam

Charles R. Berger (ed.), Handbook of Communication, Califor_nia Newburry: Sage publication.

Dewan Pers. 2008. Keterbukaan Informasi dan Kebebasan pers. la-karta: Dewan pers dan UNESCO.

ELSAM. 1999. Majalah buranan'Asasi" Anarisis Dokumentasi HakAsasi Manusia, Edisi bulan /uni tahun 2009, iakarta: LembagaStudi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

facob, N. (Ed.). 1992. Mass Media in Modern society, ,,The Intellectual

and the Mass Media. by Leon Rosten.Hamzah, Azizah.200r. Kaedah penyelidikan Media: Beberapa pen-

dekatan. /urnal Malaysia /ournal of Media Studies. Jilid 3 No.1.Kuala Lumpur: |abatan pengajian Media Universiti Malaya.

Iriantara, Yosal. 2005. Media Relations: Konsep, pendekatan, danPraktik, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Lesly, Phillip (ed.). 1992. Lesrys Handbook of pubric Rerations andC o m m u n i c at i o n, Chicago : p robus p ublish in g C omp any.

Litllejohn, Stephen W and Karen Foss. 2002. Theories of HumanCommunicafior, Seventh Edition, Belmont California, Wad_sworth Publishing Company.

Mc. Leod, Jr. Raymond. 1995. Management Information System: AStudy Computer-Based Information System, atau Sistem Infor_masi Manajemen, terjemahan Hendra Teguh, ]akarta: pT pren_hallindo.

McQuail, Denis. 1987. Mass Communication Theory: An Introduc_fion, second edition, London: Sage publication

Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers. t9gg. Managing By Com-munication, New york, New Newsey, London, McGraw Hill_Int.

348349

ILMU KOMUNIKASI: Sekarang dan Tantangan Masa Depan

Book. Co.

Nurudin.2008. Hubungan Media: Konsep dan Aplikasi. fakarta:Penerbit Raj awali Pers.

Prambadi, Didi, dkk.1994. Buku Putih Tbmpo: Pemberedelan ltu,la-karta: Penerbit Alumni Majalah Tempo.

Rivers, William L., Iay W. fensen, and Theodore Peterson. 2003. Me-dia Massa dan Masyarakat Modern. Jakarta: Penerbit Kencana.

Samovar, Larry A., Ricahard E. Porter, & Edwin R. Mc.Daniel.2007.Communication Between Culture, Sixth Edition, Australia:Thomson-Wadsworth International Student Edition.

Sr-rdibyo, Agus. 2008. Informasi Publik dan lkbebasan Pers, fakarta:USAID, DRSP dan Yayasan SET.

---.2009. Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di lagadMedia, Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.

Sukardi, Wina Armada. 2008. Kode Etik lurnalistik dan Dewan Pers,

]akarta: Dewan Pers.

Surat Keputusan Dewan Pers No. O3/SK-DP/IIIl2006 tanggal 24Ma-ret 2006, tentang Kode Etik furnalistik

Susanto, Eko Harry. 2009. Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah:

Ti nj au an Ter h ad ap D in am ika P oli t ik d a n P emb angun an, I akarta:

Mitra Wacana Media.

2010. Komunikasi Manusia: Esensi dan Aplikasi da-

lam Dinamika Sosial Ekonomi Politik, fakarta: Mitra Wacana

Media.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentangPers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I I Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

I(eterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Dasar L945. "Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentuk-

5 o Komunikasi, lnformasi publik, dan pembangunan

an hingga Amendemen pada Zaman Reformasi,,' fakarta: pener_

bit Visi Media.undang-undang No. r4 Tahun 200g tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Jakarta: Penerbit Departemen Komunikasi dan Informa-tika Republik Indonesia.

west, Richard dan Lynn H.Turner. 200g. Teori Komunikasi: Analisisdan Aplikasi, fakarta: penerbit Salemba Humanika.

350351