PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur I Mata Kuliah Hukum Keuangan

Negara

Oleh :

Ervian Dwi Agung P 125010100111031

Ramadhan Putra Pratama 125010100111038

Dinda Afidah Fitriani 125010100111042

Firma Fitrotul Izzah 125010100111043

Muliana Rohmawati 125010101111014

Harli Firmansyah 125010101111055

Nizam Deniswara 125010101111063

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti

dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang

optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi

oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah

maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di

instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di

instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan

perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang

atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang

mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres Nomor 70

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul

harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara

lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-

prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka,

dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan

cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat

lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung

bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam

negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Alasan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah

adalah tugas pokok keberadaan instansi pemerintah bukan

untuk menghasilkan barang/jasa yang bertujuan profit

oriented, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar

pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan

etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang

berlaku.

Struktur anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) mempunyai komponen belanja pegawai,

belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga cicilan,

subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-

lain. Semua jenis belanja kecuali belanja pegawai

berkonstribusi terhadap rendahnya penyerapan anggaran. Jenis

belanja modal terdiri atas belanja modal untuk (1) tanah,

(2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan,

(5) irigasi dan jaringan, Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi,

dan Fisik Lainnya.

Sedangkan struktur anggaran dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), belanja dikelompokkan berdasarkan

kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan

setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi

dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada

pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan)

dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang

umumnya diperlukan secara periodik. Adapun belanja langsung

adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara

langsung oleh adanya program atau kegiatan, yaitu berupa

belanja pegawai (honorarium/upah) untuk melaksanakan

program/kegiatan; belanja barang/jasa; dan belanja modal.

Untuk pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui

pihak ketiga atau swakelola. Apabila dilakukan melalui pihak

ketiga metode pengadaannya dapat dilakukan melalui

pelelangan, pemilihan, pengadaan langsung, penunjukan

langsung, kontes, sayembara, atau melalui seleksi. Sedangkan

pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh instansi

sediri, instansi pemerintah lainnya atau kelompok

masyarakat.

Karena itulah perlu dikaji mengenai pengadaan barang dan

jasa pemerintah.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Pemerintah?

2. Apa prinsip-prinsip dan etika dalam pengadaan barang dan

jasa pemerintah?

1.3. TUJUAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

pemerintah

2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dan etika dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Istilah pengadaan secara khusus mengacu pada kegiatan

penyediaan barang/jasa pada institusi atau instansi pemerintahan,

yang pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan

perundangan yang berlaku. Proses pengadaan ini sama halnya dengan

proses pembelian atau akuisisi pada sebuah perusahaan.1

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai

fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung

perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa inggris yang

dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan1 http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2818. Di akses pada tanggal 06-04-2015

jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi

di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di

BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional.

Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi

kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang

dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance mereka.2

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk

mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan

barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak

yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah,

BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan

barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan

kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan

pengadaan barang dan jasa tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70

Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1

angka 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan

untuk memperoleh Barang/Jasa.

2Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Laskar Aksara. Jakarta. 2012. Hlm. 3

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

PemerintahRepublik Indonesia Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 9 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian

PengadaanBarang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 angka 1 Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan

Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan

barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa

lainnya.3 Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik

berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan

atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan pekerjaan

konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik

lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan

profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai

bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Sedangkan, Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan

kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam

suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia

3 http://id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/Metode/Cara_Pemilihan_Pengadaan.html Diakses tanggal 6 April 2015 Pukul 17.45 WIB

usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala

pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi,

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

Pasal 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa menegaskan bahwa ada 2 (dua)

pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu melalui swakelola

dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa.4

3.1.1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui

swakelola (dikelola sendiri oleh institusi itu).

Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan,

dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi, dimana

dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh PPK,

instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM

penerima hibah.

Adapun Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola

adalah:

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan teknis SDM pada institusi yang

bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa, kunjungan

kerja),

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya

memerlukan partisipasi masyakarat,

c. pekerjaan yang dari segi besaran, sifat, lokasi,

atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia

barang/jasa,

4 Perpres No. 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lihat Pasal 3.

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat

dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga

apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan

menanggung resiko yang besar,

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,

lokakarya, atau penyuluhan,

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project)

yang bersifat khusus, yangbelum dapat dilaksanakan

oleh penyedia barang/jasa,

g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data,

perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di

laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan

penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah

pemerintah,

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi

pengguna barang/jasa.

i. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya

dalam negeri.

j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau

k. Pekerjaan dan pengembangan industri pertahanan,

industri alutsista dan industri almatsus dalam

negeri.

l. Di luar dari daftar tersebut, harus dilaksanakan

melalui penyedia barang/jasa.

Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan

pertanggungjawaban pekerjaan. Penetapan jenis pekerjaan

serta pihak yang akan melaksanaan Pengadaaan

Barang/Jasa secara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA.

Swakelola dibagi menjadi 3. yaitu:

1. Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran

adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan

diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab

Anggaran, dengan mempergunakan tenaga sendiri,

pegawai K/L/D/I lain dan atau dapat menggunakan

tenaga ahli, dengan jumlah tenaga ahli tidak

melebihi 50% dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I

yang terlibat dalam kegiatan Swakelola bersangkutan.

2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain Pelaksana

Swakelola adalah pekerjaan yang perencanaan dan

pengawasannya dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung

Jawab Anggaran, sedangkan pelaksanan pekerjaan

dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan

penanggung jawab anggaran.

3. Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana

Swakelola, adalah pekerjaan yang perencanan,

pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh

Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan

sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab

Anggaran serta PA/KPA bertanggung jawab terhadap

penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran

Swakelola.

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan

swakelola harus direncanakan dengan baik. Perencanaan

dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK dibuat

oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam

KAK paling sedikit hal-hal yang harus ditetapkan adalah

sebagai berikut:

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi

latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan,

metode pelaksanaan serta jumlah tenaga, bahan dan

peralatan yang diperlukan.

2. Jadwal pelaksanaan, yang meliputi waktu mulai hingga

berakhirnya pekerjaan, rencana kerja bulanan,

rencana kerja mingguan serta rencana kerja harian.

3. Produk berupa barang/jasa yang ingin dihasilkan.

4. Rincian biaya pekerjaan/kegiatan termasuk kebutuhan

dana untuk sewa atau nilai kontrak pekerjaan dengan

penyedia barang/jasa bila diperlukan.

3.1.2. Metode/Cara Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah

Metode/cara pemilihan pengadaan barang/jasa

pemerintah adalah sesuai dengan ketentuan dalam Perpres

No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:

1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan

dengan:

a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan

Pelelangan Sederhana

- Pelelangan Umum yaitu metode pemilihan Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk

semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang memenuhi syarat.

- Pelelangan Sederhana yaitu metode pemilihan

Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pengadaan

yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi

Rp200.000.000,-(dalam draft perubahan Perpres

54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya

paling tinggi Rp5.000.000.000).

b. Penunjukan Langsung

Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia

Barang/Jasa. Dalam keadaan tertentu dan keadaan

khusus pemilihan penyedia barang/jasa dapat

dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap

1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara

melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya

sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara

teknis dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pengadaan Langsung

Yaitu pengadaan Barang/Jasa langsung kepada

Penyedia barang/Jasa, tanpa melalui

Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung dan dapat

dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling

tinggi Rp100.000.000,-(dalam draft perubahan

Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012

nilainya paling tinggi Rp200.000.000)

d. Kontes/Sayembara.

Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk

pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang

merupakan hasil Industri kreatif, inovatif dan

budaya dalam negeri.

Adapun Pengadaan jasa lainnya ini meliputi jasa

yang mengutamakan keterampilan, antara lain:5

1. Jasa catering.

2. Jasa cleaning service.

3. Jasa outsuourching.

4. Jasa asuransi, perbankan, dan keuangan.

5. Jasa layanan kesehatan.

5 Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti, Op. Cit, hlm 7

6. Jasa pendidikan, pengembangan SDM, dan

kependudukan.

7. Jasa iklan dan penerangan.

8. Jasa pencetakan dan penjilidan buku atau

makalah,

9. Jasa pemeliharaan atau perbaikan barang-barang

inventaris,

10. Jasa pemeliharaan gedung dari hama, fooging, dan

pemeliharaan lain,

11. Jasa pengepakan dan ekspedisi,

12. Jasa konveksi,

13. Jasa ekspor-impor,

14. Jasa penulisan buku atau makalah dan terjemahan,

15. Jasa penyewaan,

16. Jasa penyelaman,

17. Jasa akomodasi dan transportasi penumpang,

18. Jasa pelaksanaan dan transaksi instrument

keuangan tertentu,

19. Jasa event organizer,

20. Jasa pengamanan dan pengelolaan asset,serta

21. Jasa pos, telekomunikasi, dan internet.

2. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan

dengan:

a. Pelelangan Umum.

b. Pelelangan Terbatas

Yaitu metode pemilia Pekerjaan Konstruksi untuk

Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk

pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang Kompleks

adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi,

mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan

yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang

bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah).

c. Pemilihan Langsung

Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan

terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya

pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa

dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung,

yaitu dilakukan dengan membandingkan sebanyak-

banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3

penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah

lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi

baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan

minimal melalui papan pengumunan resmi untuk

penerangan umum dan bila memungkinkan melalui

internet (pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi

Rp200.000.000,00 (dalam draft perubahan Perpres 54

Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling

tinggi Rp5.000.000.000)).

d. Penunjukan Langsung, atau

e. Pengadaan Langsung.

3. Pengadaan untuk jasa konsultansi dilakukan melalui

cara:

a. Seleksi Sederhana

b. Penunjukan Langsung

c. Pengadaan Langsung, atau

d. Sayembara.

4. Sedangkan khusus untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi

melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga

diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan

secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan

Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan

melalui Seleksi Umum. Dalam keadaan tertentu

pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan

melalui Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung,

Pengadaan Langsung, Sayembara.

a. Seleksi Umum

Merupakan metode pemilihan penyedia jasa

konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih

melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu

diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di

website K/D/L/I, dan papan pengumuman resmi

masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui

LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha

yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat

mengikutinya.

b. Seleksi Sederhana

Merupakan metode yang dilakukan terhadap Pengadaan

Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai

tidak efisien dari segi biaya seleksi, dilakukan

untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat

sederhana dan bernilai paling tinggi

Rp200.000.000,-dengan diumumkan paling kurang di

website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui

LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha

yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat

mengikutinya.

c. Penunjukan Langsung

dilaksanakan dikarenakan keadaan tertentu dan

keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa

konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu

penyedia jasa konsultansi yang memenuhi

kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi

teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang

wajar dan secara teknis dapat

dipertanggungjawabkan.

d. Pengadaan Langsung

dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang

memiliki karakteristik merupakan kebutuhan

operasional K/L/D/I, dan atau bernilai paling

tinggi Rp50.000.000,-. Pengadaan dilaksanakan oleh

1 Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung tidak

digunakan sebagai alasan untuk memecah paket

pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud

untuk menghindari Seleksi.

e. Sayembara

dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang

memiliki karakteristik merupakan proses dan hasil

dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode

pelaksanaan tertentu, tidak dapat ditetapkan

berdasarkan Harga Satuan. Persyaratan

administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang

akan mengikuti Sayembara ditetapkan oleh

ULP/Pejabat Pengadaan yang dapat lebih mudah dari

pada Persyaratan Penyedia Barang/Jasa secara umum.

Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan

oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat

masukan dari tim yang ahli dibidangnya, sedangkan

pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli

di bidangnya.

Metode atau tata cara pemilihan/pengadaan Jasa

Konsultansi Pembangunan Gedung ditetapkan berbeda

dengan pengadaan Barang/Jasa pada umumnya, sebelum

melakukan pengadaan jasa konsultansi. Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu perlu

menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK berisi antara

lain pokok-pokok keinginan atau kebutuhan dari Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terkait dengan Rencana

Pembangunan yang akan dilaksanakan, misal kebutuhan

ruang untuk pegawai dengan jumlah tertentu, fasilitas

yang diinginkan, biaya yang dibutuhkan, jadual

penyelesaian pekerjaan dsb. Untuk Jasa Konsultansi

metode pemasukan dokumen penawaran dapat dilakukan

dengan memilih 3 (tiga) alternatif yakni:

1. Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran

yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis

dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu)

sampul tertutup kepada ULP/ Pejabat Pengadaan.

Metode satu sampul digunakan untuk pekerjaan yang

bersifat sederhana, dengan standar harga yang telah

ditetapkan Pemerintah, atau pekerjaan yang

spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan

secara jelas dalam Dokumen Pengadaan, dimana

evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran

harga.

2. Metode dua sampul adalah penyampaian dokumen

penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis

dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga

penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II,

selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke

dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan

disampaikan kepada ULP. Metode dua sampul digunakan

untuk Pengadaan Jasa konsultansi dimana evaluasi

teknis dipengaruhi oleh penawaran harga.

3. Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen

penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis

dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga

penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang

penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara

terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

Sedangkan untuk metode evaluasi penawaran dapat

dipilih 1 dari 5, yakni Metode Evaluasi Kualitas,

Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Metode Evaluasi

Pagu Anggaran, Metode Evaluasi Biaya Terendah dan

Metode Evaluasi Penunjukan Langsung.

1. Metode Evaluasi Kualitas, adalah evaluasi penawaran

jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang

mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai

faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat secara

keseluruhan, lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan

dalam KAK. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan

kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan

dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

2. Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, adalah evaluasi

pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang

lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-

hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK,

dan/atau besarnya biaya dapat ditentukan dengan

mudah, jelas dan tepat. Evaluasi penawaran dilakukan

berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis

dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi

dan negosiasi teknis serta biaya.

3. Metode Evaluasi Pagu Anggaran, adalah evaluasi

pengadaan jasa konsultansi yang digunakan untuk

pekerjaan yang sudah ada aturan yang mengatur, dapat

dirinci dengan tepat, anggarannya tidak melampaui

pagu tertentu. Evaluasi penawaran dilakukan

berdasarkan kualitas teknis terbaik dari peserta

yang penawaran biaya terkoreksi lebih kecil atau

sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan

klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

4. Metode Evaluasi Biaya Terendah, adalah evaluasi

pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang

bersifat sederhana dan standart. Evaluasi penawaran

dilakukan berdasarkan penawaran biaya terkoreksi

terendah dari konsultan yang nilai penawaran

teknisnya diambang batas persyaratan teknis yang

telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan

negosiasi teknis serta biaya.

3.2. PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

Mengingat belum ada formulasi standar terkait dengan

public procurement yang bias dianut oleh suatu negara maka

agar pengadaan barang/jasa mencapai tujuan sesuai dengan

kriteria kinerja yang diharapkan sebagaimana diuraikan diatas

dari berbagai sumber yang ada dapat disarikan prinsip dasar,

etika pengadaan dan ketentuan umum sebagai berikut:

3.2.1.Prinsip Dasar Pengadaan

1. Efisien

Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai

kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau

menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai

hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan

Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara

luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta

oleh masyarakat pada umumnya.

4. Terbuka

Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua

Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi

persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan

dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui

persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin

Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi

persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa

yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada

intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme

pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

6. Adil/tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon

Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk member

keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap

memperhatikan kepentingan nasional.

7. Akuntabel

Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat

dipertanggungjawabkan.

3.2.2. Etika Pengadaan

Semua fungsi/pihak yang terlibat dalam pengadaan

barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa

tanggungjawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya

tujuan pengadaan barang/jasa.

2. Bekerja secara professional dengan menjunjung tinggi

kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang

bersifat rahasia.

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak

langsung yang mengakibatkan persaingan tidak sehat,

penurunan kualitas proses pengadaan. Dan hasil pekerjaan.

4. Bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan

sesuai dengan kewenangannya.

5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of

interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak

langsung dalam proses pengadaan.

6. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian.

7. Tidak menyalahkan wewenang dan melakukan kegiatan bersama

dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau

pihak lain secara langsung atau tidak langsung.

8. Tidak menerima, menawarkan dan atau berjanji akan member

hadiah, imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun yang

diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan

pengadaan barang/jasa.

9. Pelaksana pengadaan hal berikut akan membantu dalam

mencapai tujuan pengadaan, diantaranya adalah:

a. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa

dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika

pengadaan barang/jasa.

b. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mengikuti

pedoman kebijakan dan prosedur pengadaan barang/jasa dan

tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya yang lebih

tinggi.

c. Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan oleh

penyedia barang/jasa yang telah dipeninjauan secara

administratif, teknikal dan financial serta dapat

dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas.

d. Memastikan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan

secara kompetitif dengan tetap memperhatikan aspek

keekonomian dan efisiensi pelaksanaannya.

e. Menggunakan standar kontrak (term dan condition) yang

telah ditetapkan.

f. Memastikan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai

dengan perjanjian (kontrak/PO) yang disetujui antara

pelaksana pengadaan dengan penyedia barang/jasa.

g. Dilarang melakukan pengadaan barang/jasa yang

bertentangan dengan ketentuan hokum dan perundangan-

undangan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN

Mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu melalui

swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa. Swakelola

adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi

sendiri oleh institusi, dimana dalam pelaksanaannya dapat

dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok

masyarakat/LSM penerima hibah.sedangkan untuk pemilihan penyedia

barang/jasa dapat melalui : pelelangan umum, pelelangan

sederhana, penunjukan langsung, kontes/sayembara,pemilihan

langsung, pelelangan terbatas, pengadaan langsung. Dll.

Adapun prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah, meliputi: prinsip efisien, prinsip efektif, prinsip

transparan, prinsip terbuka, prinsip bersaing, prinsip adil/tidak

diskriminatif dan prinsip akuntabel. Sedangkan etika yang harus

dipatuhi antara lain : Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa

tanggungjawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan

pengadaan barang/jasa, Bekerja secara professional dengan menjunjung

tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat

rahasia, Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung

yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses

pengadaan. Dan hasil pekerjaan, Bertanggungjawab terhadap segala

keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya, Mencegah

terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak

yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan,

Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian,Tidak menyalahkan

wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan

pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung,

Tidak menerima, menawarkan dan atau berjanji akan member hadiah,

imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut

dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Yahya, Marzuki dan Endah Fitri Susanti. 2012. Buku Pintar Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah. Laskar Aksara, Jakarta

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2818.

http://id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/

Metode/Cara_Pemilihan_Pengadaan.html