26042011192721SBD BARANG PENGADAAN-LANGSUNG-SPK

Republik Indonesia

Standar Dokumen Pengadaan

PengadaanBarang

- Metoda Pengadaan Langsung -[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang

Metoda Pengadaan Langsung[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



D O K U M E N P E N G A D A A N

Pengadaan Langsung

untuk

Pengadaan __________

Pejabat Pengadaan pada

[Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi lainnya]________________

Tahun Anggaran: __________



D A F T A R I S I

D O K U M E N P E N G A D A A N ...........................2BAB I. UMUM...........................................4BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)................5A.UMUM................................................51. LINGKUP PEKERJAAN............................................52. SUMBER DANA.................................................53. PESERTA....................................................54. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN......55. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN...............................66. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI.............................6

B. DOKUMEN PENGADAAN................................77. ISI DOKUMEN PENGADAAN........................................7

C. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG(BAHPL), PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PENYEDIA............78. PEMBUATAN BAHPL.............................................79. PENETAPAN PENYEDIA...........................................710. PENGUMUMAN PENYEDIA..........................................7

D. PENANDATANGANAN SPK..............................811. PENANDATANGANAN SPK..........................................8

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP).................10A. LINGKUP PEKERJAAN........................................10B. SUMBER DANA..............................................10C. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN................10BENTUK SURAT KUASA............................................11BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR..................12BAB V. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK).............13

BAB VI. BENTUK DOKUMEN LAIN.........................19A. BENTUK SURAT PESANAN (SP)................................19B. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA...................................21



BAB I. UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkanPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

B. Dalam Dokumen ini dipergunakanistilah dan singkatan sebagaiberikut:

- Barang : setiap benda baik berwujud maupuntidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakanatau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

- - HPS : Harga Perkiraan Sendiri;

- LDP : Lembar Data Pemilihan;

- Pejabat Pengadaan : personil yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yangmelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalahpejabat yang bertang-gung jawab ataspelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- SP : Surat Pesanan..



BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)A.UMUM1. Lingkup Pekerjaan 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket

Pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasiteknis dan dalam waktu sebagaimana tercantum dalamLDP.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaanStandar Dokumen Pengadaan

Pengadaan BarangMetoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

Pengadaan Langsung penyedia barang ini dapat diikutioleh peserta yang berbentuk Badan Usaha atau pesertaperorangan perorangan yang diundang dan diyakinimampu.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaanini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaandengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota PejabatPengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturanperundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benar untukmemenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaanini.

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pejabat Pengadaanterbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksuddalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:a. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;b. gugatan secara perdata; dan/atauc. pelaporan secara pidana kepada pihakberwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaankepada PA/KPA.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan



perannya, dilarang memiliki/melakukan peran gandaatau terafiliasi.

5.2 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untukmenjamin perilaku dan tindakan tidak mendua daripara pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi danperannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidakboleh memiliki/melakukan peran ganda atauterafiliasi.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecualicuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri



6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaranyang mengutamakan barang produksi dalam negeri.

6.2 Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian ataukomponen dalam negeri dan bagian atau komponenyang masih harus diimpor, dilakukan denganketentuan sebagai berikut:a. pemilahan atau pembagian komponen harusbenar-benar mencerminkan bagian atau komponenyang telah dapat diproduksi di dalam negeri danbagian atau komponen yang masih harus diimpor;

b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalamnegeri;

c. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yangdiimpor yang dilengkapi dengan spesifikasiteknis, jumlah dan harga yang dilampirkan padaDokumen Penawaran.

d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayananyang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi,angkutan, ekspedisi, perbankan, danpemeliharaan.

6.3 Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:a. Barang tersebut belum dapat diproduksi didalam negeri;

b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi didalam negeri belum memenuhi persyaratan;dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.



B. DOKUMEN PENGADAAN7. Isi Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan meliputi :a. Umum;b. Instruksi kepada Peserta;c. Lembar Data Pengadaan;d. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);e. Spesifikasi Teknis dan Gambar; f. Daftar Kuantitas dan Harga;g. Bentuk Dokumen lain : Surat Pesanan (SP).

C. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL), PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PENYEDIA

8. Pembuatan BAHPL

8.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasipenawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknisdan harga yang dibuat dan ditandatangani olehPejabat Pengadaan.

8.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:a. nama peserta;b. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;c. harga hasil negosiasi;



d. unsur-unsur yang dievaluasi;e. keterangan-keterangan lain yang dianggapperlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan PengadaanLangsung; dan

f. tanggal dibuatnya Berita Acara.

9. Penetapan Penyedia9.1 Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan Pemenang

berdasarkan BAHPL.

9.2 Penetapan pemenang (penyedia) harus memuat :a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran;c. harga hasil negosiasi; dand. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

9.3 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkanpemenang (penyedia) adalah :a. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);b. BAHPL; danc. Dokumen Penawaran.

10. Pengumuman Penyedia Pejabat Pengadaan mengumumkan penyedia di websitesebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumumanresmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya :a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. nama dan alamat penyedia;c. harga penawaran;d. hasil negosiasi teknis dan harga; dane. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

D. PENANDATANGANAN SPK

11. Penandatangan-an SPKStandar Dokumen Pengadaan

Pengadaan BarangMetoda Pengadaan Langsung

[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

11.1Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara HasilPengadaan Langsung (BAHPL) kepada PPK sebagaidasar untuk menerbitkan SPK.

11.2PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yangmeliputi substansi, bahasa, redaksional, angka danhuruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembarSPK.

11.3Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan,yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiridari:1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi materaipada bagian yang ditandatangani oleh penyediabarang; dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia barangdibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai,apabila diperlukan.

11.4Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas namaPenyedia adalah Direksi yang disebutkan namanyadalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telahdidaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.5Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanyatidak disebutkan dalam Akta Pendirian/AnggaranDasar sebagaimana dimaksud pada poin 12.4 diatas,dapat menandatangani SPK, sepanjang mendapatkuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksiatau pihak yang sah berdasarkan AktaPendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani SPK.





BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

LEMBAR DATA PENGADAAN

A. LINGKUP PEKERJAAN 1. Pejabat Pengadaan : ______________________[diisi nama Pejabat Pengadaan],contoh : Pejabat PengadaanBarang LKPP]

2. Alamat Pejabat Pengadaan: ____________________

3. Website : ___________________________

4. Nama paket pekerjaan : __________________

5. Uraian singkat pekerjaan:________________[diisi dengan uraian secara singkatdan jelas pekerjaan/kegiatan yangdilaksanakan]

6. Jangka waktu penyelesaianpekerjaan: _____(________)hari kalender.[diisi waktu yang diperlukan untukmenyelesaikan pekerjaan]

B. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai darisumber pendanaan____________________ tahunanggaran _____________ [diisi sumber dana dan tahunanggarannya sesuai dokumen anggaranuntuk pembiayaannya]

C. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Mata uang yang digunakan_____________



[diisi Rupiah atau mata uanglainnya apabila dilaksanakan diluar negeri]

2. Pembayaran dilakukandengan cara ________[diisi pembayarannya didasarkanpada hasil pengukuran bersamaatas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secarabulanan (monthly certificate), caraangsuran (termijn), atau sekaligus]

BENTUK SURAT KUASA

Contoh

[KOP SURAT BADAN USAHA]

SURAT KUASANomor : ___________

Yang bertandatangan di bawah ini:Nama : _____________________________ Alamat perusahaan :Jabatan : _____________________________ [Direktur

Utama/ Pimpinan Perusahaan]___________________[ nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaanberdasarkan Akta Notaris No. ______ [No. Akta notaris] tanggal____________ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan olehNotaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] beserta



perubahannya, yang berkedudukan di _________________(alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagaiPemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada :Nama : __________________________*)Alamat : _________________________Jabatan : __________________________yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Penerima Kuasa untukmenandatangani SPK.

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepadaorang lain.

__________, _______________ 20___

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

________________ ________________(nama dan jabatan) (nama dan jabatan)

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerimakuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya.

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR



Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akandisediakan oleh Pejabat Pengadaan.



18

BAB V. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA(SPK)

SATUAN KERJA : ________________NOMOR DAN TANGGAL SPK : __________________________

Halaman ____ dari_____

PAKET PEKERJAAN :________

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGANPENGADAAN LANGSUNG :

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASILPENGADAAN LANGSUNG :_____________________________________

SPK ini mulai berlaku efektifterhitung sejak tanggalditerbitkannya SP danpenyelesaian keseluruhanpekerjaan sebagaimana diaturdalam SPK ini.

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA__________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _________________(__________) hari kalender/bulan/tahun

NILAI PEKERJAAN

No.

UraianPekerjaa

n

Kuantitas

SatuanUkuran

Hargasatuan(Rp. )

Total(Rp.)



19

JumlahPPN 10%Nilai

TERBILANG : ______________________________________________________

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapatdilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yangdiperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan denganBerita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapatdiselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaankarena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyediaberkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPKsebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama__________

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk Penyedia makarekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap][jabatan]

Untuk dan atas namaPenyedia__________

[tanda tangan dan cap (jika salinanasli ini untuk proyek/satuan kerjaPejabat Pembuat Komitmen maka

rekatkan materai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap][jabatan]

SYARAT UMUMSURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAANPenyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalamjangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknisdan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukumRepublik Indonesia.



20

3. PENYEDIA JASA MANDIRIPenyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yangdilakukan.

4. HARGA SPKa. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK

sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya

overhead serta biaya asuransi.c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan hargasatuan dan lump sum).

5. HAK KEPEMILIKANa. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung

atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyediakepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untukmembantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepadaPPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan olehPPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikankepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagioleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalamkondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia denganpengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTUPPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukansecara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPKdapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacatmutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacatmutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulansetelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, danpungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku ataspelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telahtermasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagianatau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanyadiperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibatpeleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWALa. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak

atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang

tercantum dalam SP. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.



21

d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaansesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyediatelah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapatmelakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia denganadendum SPK.

10. ASURANSIa. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal

selesainya pemeliharaan untuk:1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi

terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untukpelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan,kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasukdalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKOa. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung

tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atautuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakanterhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasarituntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitungsejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatangananberita acara penyerahan akhir:1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan

Personil;2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau

kematian pihak ketiga;b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal

penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risikokehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan danPerlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian ataukerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasikewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yangmenyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batasakhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyediaatas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebutterjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANPPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaanpekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPKdapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan danpemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh



22

penyedia.

13. PENGUJIANJika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukanpengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis danGambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyediaberkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidakditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagaiPeristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAANa. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk

menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakanguna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaandituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatatdalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisirencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya

yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksaoleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisihasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisihasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-fotodokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAANa. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk

memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, danmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, sertamenyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaianyang ditetapkan dalam SP.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibatKeadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan ataukelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh PeristiwaKompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Dendaatau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakatioleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahtanggal penyelesaian semua pekerjaan.



23

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahanpekerjaan.

b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan PejabatPenerima Hasil Pekerjaan.

c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapatkekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajibmemperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasilpekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima olehPejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari hargaSPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5%(lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSIa. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)

berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajaroleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan olehtindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain,bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas)bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yangditetapkan dalam SSKK.

c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyediasegera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa LayananPurnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajibanuntuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yangditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacatmutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitungbiaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung ataumelalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikantersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan ataupenggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secaratertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilaitagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkanPenyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPKa. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak,

meliputi:



24

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yangdilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkuppekerjaan dalam SPK;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahanpekerjaan; c. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan

dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat

Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASIa. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal

sebagai berikut:1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi

sesuai jadwal yang dibutuhkan;4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan

pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyatatidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak

dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahandan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajibanuntuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktupenyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjangdan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK,dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jikaberdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukanoleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktuakibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktupenyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untukmemberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasidampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTUa. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan

akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untukmeminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan datapenunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaanmemperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis.Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendumSPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelahmelakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan olehpenyedia.



25

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPKa) Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau

terjadi Keadaan Kahar.b) Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia

sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan

ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyediakepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaansementara dan peralatan; 3) biaya langsung demobilisasi personil.

c) Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.d) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapatdilakukan apabila:1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telahditetapkan;

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulaipelaksanaan pekerjaan;

3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan)hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu sertatanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit;5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam

jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan

penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK danPPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisapekerjaan;

7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menundapelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebuttidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuransesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;

9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuandalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yangberwenang; dan/atau

10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/ataupelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaandinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:1) penyedia membayar denda; dan/atau2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpanganprosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalampelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkanperaturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARANa) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh

PPK, dengan ketentuan:



26

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasilpekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaransecara sekaligus];

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan;

4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uangretensi;

b) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%(seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaanditerbitkan.

c) PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuanpermintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan suratpermintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM).

d) bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akanmenjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyediauntuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara denganmengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDAPenyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Dendasebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotongangsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidakmengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHANPPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguhmenyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atauberhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelahpelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikansecara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melaluipengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telahatau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baiklangsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwapelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPKini.



27

BAB VI. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PESANAN (SP)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PESANAN (SP)Nomor : __________

Paket Pekerjaan : __________

Yang bertanda tangan di bawah ini :



28

__________[nama Pejabat Pembuat Komitmen]__________[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]__________[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) __________ nomor__________ tanggal __________, bersama inimemerintahkan:

__________[nama Penyedia Barang]__________[alamat Penyedia Barang]yang dalam hal ini diwakili oleh : __________selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikanketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

No.

Jenis Barang SatuanUkura

n

Kuantitas HargaSatuan

TotalHarga1

2. Tanggal barang diterima : __________;

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai denganpersyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian : selama ___ (__________) harikalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudahselesai pada tanggal __________

1 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas danHarga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).



29

5. Alamat pengiriman barang :__________________________________

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatanpenyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akandikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satuper seribu) dari Nilai Kontrak atau bagiantertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuaidengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

__________, __ __________ 20__

Untuk dan atas nama __________Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap][jabatan]NIP: __________

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama __________[nama Penyedia Barang]

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha][jabatan]



30

B. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuaidengan Instruksi Kepada Penyedia (IKP),Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukanberdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yangdimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur olehPenyedia dan diverifikasi oleh Pejabat PembuatKomitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan hargayang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telahmencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan,bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak,bea, dan semua resiko, tanggung jawab, dankewajiban yang diatur dalam SPK.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap matapembayaran, terlepas dari apakah kuantitasdicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untukmencantumkan harga untuk suatu pekerjaan makapekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalamharga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitasdan Harga.

5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhiketentuan SPK harus dianggap telah termasuk dalamsetiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaranterkait tidak ada maka biaya dimaksud harusdianggap telah termasuk dalam harga matapembayaran yang terkait.



Date post:	16-Jan-2023
Category:	Documents
Upload:	independent
View:	0 times
Download:	0 times

26042011192721SBD BARANG PENGADAAN-LANGSUNG-SPK

Documents