Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Penyusunan RDTR di Sekitar Kawasan Industri Prioritas
Tanggamus
Lampung, 18 Juni 2015
Oleh:Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian
PPN/Bappenas
Kementerian PPN/Bappenas
Kawasan Industri Prioritas dalam
Tataran Kebijakan Nasional
Nawa Cita• Prioritas 6: Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara), salah satunya melalui Pembangunan Sekurang-kurangnya 10 Kawasan Industri Baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya
RPJMN 2015-2019 • Arah Kebijakan Pembangunan Industri 1: Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa, dengan salah satu strategi memfasilitasi pembangunan 14 kawasan industri.
2
Kementerian PPN/Bappenas
Dasar Penyusunan RDTR di Sekitar Kawasan Industri
Prioritas
Nawacita RPJMN 2015-2019
Diperlukan Penyusunan RDTR di Sekitar Kawasan Industri Prioritas (SKIP)
sebagai antisipasi perubahan guna lahan daerah sekitar kawasan dari perubahan yang tidak sesuai dengan tata ruang
Pengembangan 14 Kawasan Industri Prioritas
Timbulnya bangkitan untuk wilayah sekitar kawasan industri
4
RENCANA RINCI TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGWILA
YAH
PERK
OTAA
N
RENCANA UMUM TATA RUANG
RTR KWS METROPOLITAN
RTR PULAU / KEPULAUAN
RTR KWS STRATEGIS NASIONAL
RTR KWS STRATEGIS KABUPATEN
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN
RTR BAGIAN WIL KOTA
RTR KWS STRA KOTA
RDTR WIL KABUPATEN
RTR KWS STRATEGIS. PROVINSI
RDTR WIL KOTA
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN
Menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang
sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang
Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi
a. Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
b. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan
disusun apabila:
Ps. 14 ayat (1)
Ps. 14 ayat (2)
Ps. 14 ayat (3)
Ps. 14 ayat (4)
Ps. 14 ayat (5)
Ps. 14 ayat (6)
PERIZINAN
RTRW KOTA
5
Kementerian PPN/Bappenas
Sebagai alat kendali dalam pembebasan lahan untuk pengembangan di sekitar kawasan industri
Meminimalisir terjadinya konflik sosial di masyarakat lokal kawasan akibat pengembangan kawasan industri
Sebagai upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui kontrol pengembangan wilayah di sekitar kawasan industri
Menciptakan perekonomian inklusif di sekitar kawasan industri melalui pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan ekonomi wilayah
6
Manfaat Penyusunan RDTR
Kementerian PPN/Bappenas
Kedudukan RDTR Kawasan Industri dalam Konstelasi Rencana Tata Ruang
Opsi 1: Menjadi KSNImplikasi: 1.Harus terakomodasi dalam RTRWN2.Pendanaan Penyusunan RDTR SKIP berasal dari
pusat (APBN)
Opsi 2: Menjadi KSP/KSKImplikasi: 1.Harus terakomodasi dalam RTRW Provinsi atau RTRW
Kab/Kota2.Pendanaan Penyusunan RDTR SKIP berasal dari
daerah (APBD)
7
Kementerian PPN/Bappenas
Kebutuhan Data Terkait Penyusunan RDTR Kawasan Industri
1.Delineasi Spasial: Kawasan industri dan RDTR SKIP
2.Kesiapan Penyediaan Peta: Foto Udara, Citra Satelit, dan Peta Dasar Skala Besar
3.Status kawasan industri dalam RTR Pulau, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten
1. Delineasi Spasial RDTR SKIP Tanggamus
Kawasan Industri Tanggamus• Lokasi: Kec. Kota Agung Timur, Kec. Limau dan Kec. Cukuh Balak; Kabupaten Tanggamus
• Luas Lahan: ±3500 Ha• Fokus Pengembangan: Industri Maritim dan Logistik
• Delineasi baru sebatas Kawasan Industri (data .jpeg).
•Delineasi spasial untuk cakupan RDTR SKIP Tanggamus???
9
2. Kesiapan Penyediaan Peta
RDTR SKIP Tanggamus
Kawasan Industri Tanggamus• Lokasi: Kec. Kota Agung Timur, Kec. Limau dan Kec. Cukuh Balak; Kabupaten Tanggamus
• Luas Lahan: ±3500 Ha• Fokus Pengembangan: Industri Maritim dan Logistik
Data Ketersediaan Peta di BIG• Foto Udara: belum tersedia• Citra Satelit: belum tersedia• Peta Dasar Skala Besar: belum tersedia
Data dari Kementerian ATR (Juni 2015):14 Kawasan Industri Prioritas sudah masuk ke dalam Area of Interest (AOI) Penyedian Peta Dasar Skala Besar untuk Tahun 2015
10
3. Status dalam RTR RDTR SKIP Tanggamus
RTR Pulau
Sumatera
• Tidak disebutkan dalam RTR Pulau Sumatera
RTRWP Lampung
• Kawasan Industri Teknologi Tinggi
RTRWK Tanggamu
s
• Kawasan Strategis Kabupaten (Kawasan Strategis Batu Balai, untuk pengembangan Industri Maritim di Kecamatan Kota Agung Timur)
Kawasan Industri Tanggamus• Lokasi: Kec. Kota Agung Timur, Kec. Limau dan Kec. Cukuh Balak; Kabupaten Tanggamus
• Luas Lahan: ±3500 Ha• Fokus Pengembangan: Industri Maritim dan Logistik
11
Cheklist Kebutuhan Data
1. Delineasi Spasial: Kawasan industri dan RDTR SKIP
2. Kesiapan Penyediaan Peta: Foto Udara, Citra Satelit, dan Peta Dasar Skala Besar
3. Status kawasan industri dalam RTR Pulau, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten
RDTR SKIP Tanggamus
1. Delineasi Spasial 2. Kesiapan Penyediaan eta 3. Status dalam RTR
Delineasi
Kawasan Industr
i
Delineasi RDTR SKIP
Foto Udara
Citra Satelit
Peta Dasar Skala Besar
AOI Penyediaan Peta Dasar Skala Besar
2015
RTR Pulau
RTRW Provins
i(sebagai KSP)
RTRW Kab/Kota(sebagai
KSK)
v(masih .jpeg)
? x x x v x x v
12
Kementerian PPN/Bappenas
Poin-poin Diskusi
Perlu konfirmasi kepada daerah terkait:o Apakah daerah telah menentukan delineasi spasial cakupan RDTR SKIP Tanggamus?
o Apakah daerah telah terinformasikan terkait masuknya Kawasan Industri Tanggamus dalam AOI Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 2015?
Hal-hal apa saja yang telah disiapkan daerah terkait penyusunan RDTR SKIP Tanggamus (termasuk pendanaan)?
13
Kementerian PPN/Bappenas
No. Kegiatan Hasil Pertemuan
1. Rapat Pembahasan Penyusunan RDTR 14 Kawasan Industri Prioritas (KIP):
•Terselenggara 11 Maret 2015•Perlu identifikasi sebaran lokasi kawasan industri prioritas
•Perlu koordinasi penyediaan peta skala besar untuk penyusunan RDTR SKIP
2. Konsolidasi Teknis Pembahasan Penyusunan RDTR SKIP
•Terselenggara pada 26 Maret 2015, 10 April 2015, dan 7 Mei 2015
•Teridentifikasinya delineasi spasial KIP•Teridentifikasinya ketersediaan peta skala rinci untuk KIP oleh BIG
•Teridentifikasinya status kawasan industri prioritas dalam RTRW oleh Kemen ATR
•Telah terpilih 7 (tujuh) lokasi prioritas dari 14 KIP, yaitu:1.Kawasan Industri Kuala Tanjung;2.Kawasan Industri Sei Mangke;3.Kawasan Industri Bantaeng;4.Indonesia Morowali Industrial Park;5.Kawasan Industri Konawe6.Kawasan Indutri Buli (RDTR disusun daerah); dan7.Kawasan Industri Bintuni
Inisiasi Percepatan Penyusunan RDTR SKIP di Tingkat Pusat..(1)
14
Kementerian PPN/Bappenas
No. Kegiatan Hasil Pertemuan
3. Rapat Koordinasi BKPRN Tingkat Eselon II:
• Terselenggara pada 13 Mei 2015• Dibutuhkan delineasi kawasan SKIP. Kemen ATR akan menyampaikan delineasi cakupan wilayah RDTR SKIP untuk ketujuh KI prioritas.
• Dibutuhkan peta skala 1:5.000 untuk percepatan penyusunan RDTR SKIP. BIG diminta agar dapat memprioritaskan peta dasar skala besar di tujuh KI prioritas.
• Diperlukan kesepakatan posisi RDTR SKIP di dalam perencanaan ruang (termasuk legalitas dan pendanaan)
• Diusulkan pembentukan tim percepatan penyusunan RDTR SKIP yang ditetapkan melalui SK Kemenperin.
Inisiasi Percepatan Penyusunan RDTR SKIP di Tingkat Pusat..(2)
15
Kementerian PPN/Bappenas
TERIMA KASIHSitus BKPRN: www.bkprn.orgSitus TRP: www.trp.or.id
Portal TRP: www.tataruangpertanahan.com Pustaka Virtual TRP: www.scribd.com/tata ruang dan pertanahan
Milis TRP: http://groups.google.com/d/forum/tata-ruang-dan-pertanahan Portal Geospasial: portal.ina-sdi.or.id
Kementerian PPN/Bappenas
LAMPIRANKesiapan Data dan Informasi
terkait Penyusunan RDTR di Sekitar 14 Kawasan Industri Prioritas
Kementerian PPN/Bappenas
1. Kesiapan Data dan Informasi Kawasan
Industri Prioritas ..(1)
No. Kawasan Industri
Delineasi
Spasial
Ketersediaan Peta Status dalam RTR
Foto Udara
Citra Satelit Resolus
i Tinggi
Peta Dasar Ket. RTRW Provinsi
RTRW Kab/Kota
Tahap Penyusunan
RDTR
1. Kawasan Industri Kuala Tanjung
.jpeg Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000• Skala besar tidak tersedia
- Terakomodir:Kawasan Industri
Terakomodir:KSK
Tahap: 1RDTR Kawasan Kecamatan Sei Suka
2. Kawasan Industri Sei Mangke
.jpeg Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
• 1:50.000• Skala besar tidak tersedia
delineasi spasial tidak
tersedia dari
Kemenperin
Terakomodir:Kawasan industri
Terakomodir:KSK (ekonomi)
-
3. Kawasan Industri Tanggamus
.jpeg Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000• 1:25.000• Skala besar tidak tersedia
- Terakomodir:Kawasan Indutri
Terakomodir:KSK
Tahap: 1RDTR Kawasan Industri
Note: Peta Dasar Skala Besar yang dibutuhkan untuk penyusunan RDTR berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2011 minimal berskala 1:5.000
18
Kementerian PPN/Bappenas
1. Kesiapan Data dan Informasi Kawasan
Industri Prioritas..(2)
No. Kawasan Industri
Delineasi
Spasial
Ketersediaan Peta Status dalam RTR
Foto Udara
Citra Satelit Resolus
i Tinggi
Peta Dasar Ket. RTRW Provinsi
RTRW Kab/Kota
Tahap Penyusunan
RDTR
4. Kawasan Industri Ketapang
.jpeg Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000 (masih data lama)
• Skala besar tidak tersedia
- Terakomodir:
Kawasan Industri dan KSP
Belum terakomodir
Tahap: 1RDTR Kec. Matan Hilir Selatan(Target Penyusunan Tahun 2017)
5. Kawasan Industri Landak
.jpeg Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000 (masih data lama)
• Skala besar tidak tersedia
- Terakomodir:Kawasan Industri dan KSP
Terakomodir: Kawasan Industri
Tahap: 1RDTR Kec. Mandor(Target Penyusunan Tahun 2016)
Note: Peta Dasar Skala Besar yang dibutuhkan untuk penyusunan RDTR berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2011 minimal berskala 1:5.000
19
Kementerian PPN/Bappenas
1. Kesiapan Data dan Informasi Kawasan
Industri Prioritas..(3)
No.Kawasan Industr
i
Delineasi
Spasial
Ketersediaan Peta Status dalam RTR
Foto Udara
Citra Satelit Resolusi Tinggi
Peta Dasar Ket. RTRW Provinsi
RTRW Kab/Kota
Tahap Penyusunan
RDTR
6. Kawasan Industri Batulicin
.jpeg Tidak Tersedi
a
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000 • 1:5.000 (2d dari citra – disusun Pemda)
• Skala besar tidak tersedia
Daerah melakukan pengadaan citra satelit resolusi tinggi sendiri, dan saat ini sedang dalam kegiatan pendampingan BIG
Terakomodir:Kawasan industri dan KSP
Terakomodir:Kawasan Industri dan KSK
-
7. Kawasan Industri Jorong
.jpeg Tidak Tersedi
a
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000• Skala besar tidak tersedia
Target tahun ini: pengadaan citra tegak resolusi tinggi oleh Pemda)
Terakomodir:Kawasan Industei dan KSP
Terakomodir:Kawasan Industri
-
Note: Peta Dasar Skala Besar yang dibutuhkan untuk penyusunan RDTR berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2011 minimal berskala 1:5.000
20
Kementerian PPN/Bappenas
1. Kesiapan Data dan Informasi Kawasan
Industri Prioritas..(4)
No.Kawasan Industr
i
Delineasi
Spasial
Ketersediaan Peta Status dalam RTR
Foto Udara
Citra Satelit Resolusi Tinggi
Peta Dasar Ket. RTRW Provinsi
RTRW Kab/Kota
Tahap Penyusunan
RDTR
8. Indonesia Morowali Industrial Park
.shp Tidak Tersedi
a
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000• 1:25.000• Skala besar tidak tersedia
- Terakomodir: KSP (pendayagunaan SDA dan/atau tek.tinggi)
Terakomodir:Kawasan Industri dan KSK (pendayagunaan SDA dan/atau tek.tinggi)
Tahap: 1RDTR Kec. Bahodopi
9. Kawasan Industri Bantaeng
.shp Tidak Tersedi
a
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000• 1:25.000• Skala besar tidak tersedia
- Terakomodir:Kawasan Industri dan KSP (ekonomi dan pendayagunaan SDA dan/atau tek.tinggi)
Terakomodir:Kawasan Industri
Tahap: 1RDTR Kec. Pajukukang
Note: Peta Dasar Skala Besar yang dibutuhkan untuk penyusunan RDTR berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2011 minimal berskala 1:5.000
21
Kementerian PPN/Bappenas
1. Kesiapan Data dan Informasi Kawasan
Industri Prioritas Terpilih..(5)
No.Kawasan Industr
i
Delineasi
Spasial
Ketersediaan Peta Status dalam RTR
Foto Udara
Citra Satelit Resolusi Tinggi
Peta Dasar Ket. RTRW
ProvinsiRTRW
Kab/Kota
Tahap Penyusunan
RDTR
10. KEK Palu
.shp Tidak Tersedi
a
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000• 1:25.000• 1:10.000• Skala besar tidak tersedia
Data foto udara dapat digunakan untuk menghasilkan peta skala 1:5.000 dengan proses digitasi ulang
Terakomodir:Kawasan Industri dan KSP (ekonomi)
Terakomodir:Kawasan Industri dan KSK
-
11. Kawasan Industri Konawe
.shp Tidak Tersedi
a
Tidak Tersedia
• 1: 250.000• 1:50.000• 1:25.000• 1:10.000 (namun sebagian besar area tidak tercakup)
• Skala besar tidak tersedia
Terdapat data foto udara dan peta skala besar di sebagian
lokasi tsb dan Kota Kendari
Terakomodir:KSP (ekonomi)
Terakomodir: Kawasan Industri dan KSK (ekonomi)
-
Note: Peta Dasar Skala Besar yang dibutuhkan untuk penyusunan RDTR berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2011 minimal berskala 1:5.000
22
Kementerian PPN/Bappenas
1. Kesiapan Data dan Informasi Kawasan
Industri Prioritas Terpilih..(6)
No. Kawasan Industri
Delineasi
Spasial
Ketersediaan Peta Status dalam RTR
Foto Udara
Citra Satelit Resolusi Tinggi
Peta Dasar Ket.
RTRW Provinsi
RTRW Kab/ Kota
Tahap Penyusunan RDTR
12. Kawasan Industri Bitung
.shp Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000• 1:25.000• 1:10.000 (namun sebagian area Barat tidak tercakup)
• Skala besar tidak tersedia
- Terakomodir:KSP (ekonomi)
Terakomodir:Kawasan Industr dan KSK (ekonomi)
-
13. Kawasan Industri Buli (RDTR disusun daerah)
.shp Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000• Skala besar tidak tersedia
- Terakomodir:Kawasan Industri dan KSP
Terakomodir: Kawasan Industri dan KSK (ekonomi)
-
14 Kawasan Industri Bintuni
.shp Tidak Tersedia
Tidak Tersedia
• 1:250.000• 1:50.000• Skala besar tidak tersedia
- Terakomodir:KSP (ekonomi)
Terakomodir:Kawasan Industri dan KSK(pendaya-gunaan SDA dan/atau tek.tinggi)
-Note: Peta Dasar Skala Besar yang dibutuhkan untuk penyusunan RDTR berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2011 minimal berskala 1:5.000
23