PROPOSALRANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

”OPTIMALISASI PENGAWASAN POTENSI DAERAH PESISIRMELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS

(POKMASWAS) KABUPATEN”

Disusun Oleh :EDIUS DABI, SPi, MSi

NIP.19790403 200801 1015

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANDIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN II

TAHUN 2015

1

PENGESAHAN SEMINAR

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

N a m a : Edius Dabi, SPi, MSiNo. Absen :

Judul ProyekPerubahan

: Optimalisasi Pengawasan PotensiDaerah PesisirMelalui Pemberdayaan KelompokMasyarakat Pengawas (Pokmaswas)Kabupaten.

Telah diseminarkan pada :

HariTanggalPukulTempat

Telah diperbaiki sesuai semua saran dalamSeminar .

Peserta Mentor

2

EDIUS DABI, SPi, MSi Drs, FRENGKYWALLY, MM

NIP. 19790403 200801 015 NIP. 19640820199610 1 001

Coach PenyelenggaraDiklat

Dr. Ir. STEVANUS THANE,MM……………………….. NIP. 19620122199303004

DAFTAR ISI

• Kata Pengantar ……………………………………………………….

• Daftar Isi ……………………………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……………………………………….

B. Area dan Fokus Proyek Perubahan ,………………………

C. Tujuan Proyek Perubahan ………….……………………

D. Kriteria Keberhasilan ……………………………………

Bab II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. Mile Stone Proyek Perubahan, …………………………….

B. Steakholder Proyek Perubahan ……………………………..

3

C. Strategi Komunikasi, ………………………………………….

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Proyek Perubahan ……………………………..

B. Kendala Internal dan Eksternal,

…………………………..

C. Strategi Mengatasi Kendala, ……………………………….

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan, …………………………………………………

B. Rekomendasi, ………………………………………………..

LAMPIRAN (Project Charter)

BAB I.

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu

dibarengi dengan pengawasan yang optimal, guna menjamin

4

kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan

perikanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Amanat pengawasan tersebut

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk mendukung tujuan tersebut, maka Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Papua yang dalam hal ini melalui

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

yang mana sebagai reformer dalam Proyek Perubahan ini

akan melaksanakan pembenahan infrastruktur pengawasan di

lokasi pesisir yang merupakan potensi perikanan, dan di

daerah rawan pelanggaran pemanfaatan sumber daya

kelautan dan perikanan. Kegiatan pengawasan dilakukan

dengan meningkatkan pemeriksaan saat kapal akan

melakukan operasi penangkapan dan setelah kembali ke

pelabuhan. Jika ada pelanggaran, segera kita gerakkan

pengawan yang lebih ketat.

5

Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan komitmennya

untuk memerangi kegiatan illegal fishing dan destructive

fishing terus melakukan kegiatan pengawasan di laut

dengan mengerahkan armada kapal pengawas yang dimiliki.

Kegiatan Illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal

Perikanan Asing (KIA) dan Kapal Perikanan Indoneisa

(KII) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-

NRI), secara nyata melanggar Undang-undang (UU) No. 31

tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan

UU No. 45 tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai perikanan tangkap.

Dalam hal pengawasan, antara lain belum memadainya

kapasitas dan kapabilitas pengawasan SDKP, yang ditandai

dengan adanya kesenjangan yang cukup besar antara

kebutuhan penguatan kelembagaan pengawasan SDKP dengan

kondisi yang mampu dicapai saat ini. Pelaksanaan

penegakan hukum di bidang perikanan merupakan hal yang

penting dan strategis, untuk mendukung terwujudnya

pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Salah satu

proses hukum tindak pidana perikanan dilaksananakan oleh

6

pengadilan perikanan. Presiden Republik Indonesia

melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 telah

menetapkan pembentukan tiga Pengadilan Perikanan, yaitu

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon,

PN Sorong, dan PN Merauke.

Pengawasan sumber daya kelautan khususnya di daerah

pesisir pada 6 (enam) Kabupaten di Papua yaitu :

Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak

Numfor, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen dan

Kota Jayapura.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

dilaksanakan untuk melindungi sumber daya kelautan dan

perikanan dari pengrusakan dan kegiatan ilegal, serta

mewujudkan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan bidang kelautan dan perikanan. Pengawasan

dilakukan dengan menerapkan sistem pemantauan kapal

perikanan (Vessel Monitoring Sisytem/VMS), gelar operasi kapal

pengawas perikanan, dan berbagai kegiatan lainnya, yang

didukung juga oleh peran serta masyarakat dalam

7

pengawasan daerah pesisir melalui Kelompok Masyarakat

Pengawas (Pokmaswas) dengan menggunakan Speed Boat.

Oleh karena itu, melalui proyek perubahan ini, Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua akanmelaksanakan

program pengawasan daerah pesisir dengan memanfaatkan

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), sehingga dapat

meminimalisir kegiatan – kegiatan illegal fishing yang

sering terjadi di daerah pesisir potensi perikanan serta

menjamin terjaganya kelestarian alam bawah laut dari

pengrusakan akibat kegiatan penangkapan ikan dengan

menggunakan obat dan bahan peledak.

Kondisi pengawasan daerah pesisir potensi perikanan saat

ini pada kenyataannya yangterjadi/diberikan oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten Kota

sebagai instansi teknis Pembina belum optimal. Hal ini

dapat dilihatdari masih banyaknya keluhan masyarakat

akibat rendahnya pengawasan daerah pesisir potensi

perikanan terutama pada 6 (enam) daerah tersebut

diatas.Keluhan itu antara lain berupa :

8

Belum optimalnya fungsi dan tugas Pokmaswas pada 6

(enam) Kabupaten/Kota (Kab. Jayapura, Nabire, Biak

Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota

Jayapura)

Minimnya sarana pendukung tugas Pokmaswas

Pengawasan daerah pesisir potensi perikanan, 3

bulan sekali,

Berangkat dari kondisi yang Idial atau Normatif yang

akan dicapai dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dalam mewujudkan

harapan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat dan

masyarakat nelayan serta optimalisasi peningkatan

pendapatan masyarakat, maka perlu ditetapkan Fokus

Proyek Perubahan sesuai hasil identifikasi masalah,

dimana rencana Proyek Perubahan yang akan dilakukan

terhadap beberapa indikator sebagai mana tersebut di

atas yaitu dengan membuat komitmen bersama seluruh

pegawai, tim kerja dan stakeholders bahwa Proyek

Perubahan ini akan berhasil meningkatkan kinerja dan

juga pendapatan masyarakat nelayanyaitu dengan :

9

Optimalisasi fungsi dan peran Pokmaswas di 6

Kabupaten/ Kota (Kab. Jayapura, Nabire, Biak

Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota

Jayapura)

Dukungan sarana Speed Boat kepada Pokmaswas di 6

Kabupaten Kota untuk pengawasan daerah pesisir.

Pengawasan terhadap daerah pesisir meningkat dari 3

bulan sekali menjai 2 kali per bulan

Dengan demikian akan menghilangkan keraguan masyarakat

akan illegal fishing dan juga meningkatkan kinerja

pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

B. Area Proyek Perubahan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Fokus area perubahan yang dilakukan dalam proposal ini

adalah berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.dengan

butir-butir prinsip pelayanan antara lain :

10

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan

perikanan;

b. Pelaksanaan bimbingan penegakan hukum serta operasi

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum di bidang kelautan dan perikanan;

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan

dan perikanan;

Agar prinsip-prinsip pelayanan tersebut diatas dapat

dilaksanakan maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam

memberikan pelayanan antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan

melalui

- Menyederhanakan prosedur pelayanan

- Memberikan kemudahan, kecepatan, kenyamanan dan

kepastian

- Menerapkan pelayanan prima

2. Memberikan bantuan sarana pendukung tugas dan fungsi

Kopmaswas di daerah potensi perikanan berupa :

11

- Membentuk kelompok masyarakat pengawas (kopmaswas)

daerah pesisir potensi perikanan di kabupaten /

kota.

- Bantuan motor temple atau speed boat

- Memberikan pelayanan tepat waktu dan terkendali di

bidang kelautan dan perikanan.

2. Area Organisasi Yang Bermasalah

Berdasarkan prisip-prinsip pelayanan di atas maka

diperlukan komitmen yang tegas dan kuat dari Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.untuk

melaksanakan fungsi pelayanan umum guna meningkatkan

pengawasan dan pengendalian daerah pesisir potensi

perikanan serta meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

Sarana dan prasarana pendukung merupakan bagian

terpenting dari terlaksananya suatu sistem pelayanan

publik. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada,

maka proses pelayanan akan semakain baik sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan. Demikian halnya denga

12

sumber daya manusia yang tersedia, dimana harus memiliki

integritas dan kualitas yang memadai secara professional

sebagai bagian yang mengelola potensi perikanan di

daerah.

Melihat keadaan ini, maka area perubahan yang akan

dilakukan adalah Optimalisasi pengawasan terhadap

potensi perikanan di daerah pesisir. Rendahnya

pengawasan terhadap daerah pesisir yang memiliki potensi

perikanan dan perlindungan terhadap hak ulayat

masyarakat adat di Kabupaten/Kota, sehingga berdampak

pada menurunnya kinerja organisasi, yang pada akhirnya

berdampak pada peningkatan illegal fishing oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kelastarian

porensi perikanan di daerah pesisir.

3. Area Organisasi Yang Menjadi Fokus Area Perubahan

Area perubahan yang akan dilaksanakan adalah pada Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua yakni,

memalui program optimalisasi pengawasan terhadap daerah

pesisir yang berpotensi perikanan dengan membentuk

13

kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dengan

memberikan bantuan sarana pendukung operasional berupa

speed boat kepada kelompok (Pokmaswas) di 6

Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian dalam menjaga

dan mengawasi daerah pesisir potensi perikanan melalui

indikator-indikator yang telah ditetapkan antara lain :

Belum optimalnya fungsi dan tugas (Pokmaswas) pada

6 (enam) Kabupaten/Kota (Kab. Jayapura, Nabire,

Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota

Jayapura)

Minimnya sarana pendukung tugas Pokmaswas

Pengawasan daerah pesisir potensi perikanan, 3

bulan sekali.

Dengan demikian akan menghilangkan keraguan masyarakat

akan illegal fishing dan juga meningkatkan kinerja

pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

C. Tujuan

Tujuan Proyek Perubahan yang akan dicapai dalamJangka

Pendek ( dua bulan /sampai berakhirnya Diklat. Pim.

Tk.III). antara lain :

14

Optimalisasi fungsi dan peran Pokmaswas di 6

Kabupaten/ Kota

Dukungan sarana Speed Boat kepada Pokmaswas di 6

Kabupaten Kota untuk pengawasan daerah pesisir.

Pengawasan terhadap daerah pesisir meningkat dari 3

bulan sekali menjai 2 kali per bulan

Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Papua.

D. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan proyek perubahan yang akan dicapai

pada jangka pendek atau selama berlangsungnya

pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III antara

lain :

Optimalisasi fungsi dan peran Pokmaswas di 6

Kabupaten/ Kota (Kab. Jayapura, Nabire, Biak Numfor,

Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura),

Pengawasan terhadap daerah pesisir meningkat dari 3

bulan sekali menjai 2 kali per bulan,

Sarana pengawasan tradisional menjadi Speed Boat

sebanyak 6 (enam) unit untuk Pokmaswas.

15

BAB. II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. Mile Stone Proyek Perubahan

Tahapan dalam proyek perubahan merupakan capaian-capaian

yang sangat penting, sehingga harus diperhatikan dalam

menjamin terlaksananya proyek perubahan secara tepat

waktu dan tepat sasaran. Milestone yang akan diuraikan

secara lebih rinci pada proyek perubahan ini antara lain

:

i. Pembentukan Tim Kerja

16

Pertemuan dengan seluruh staf pada Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua,

Pertemuan dengan stakeholder internal dan

eksternal, tentang proyek perubahan,

Konsep SK Tim Kerja Proyek Perubahan

Pengesahan SK Tim Kerja Proyek Perubahan

ii. Pembagian Tugas Tim

Identifikasi data – data yang berhubungan dengan

lokasi,

Akses ke lokasi dan

Data pendukung lainnya.

iii. Koordinasi lintas sektor

Koordinasi dengan Kadis di Kabupaten/Kota,

Koordinasi dengan Bagian Hukum,

Koordinasi dengan Tokoh Adat di Kab/Kota,

Koordinasi dengan masyarakat nelayani dan

stakeholder lainnya.

iv. Penetapan Waktu Pembentukan Pokmaswas

Koordinasi dengan mentor,

17

Koordinasi dengan ketua Pokmaswas.

Penetapan tanggal pelantikan Pokmaswas.

v. Pemantapan materi Pelantikan Pokmaswas di 6 Kab/Kota

Pertemuan dengan Tim Proyek Perubahan

Pengecekan akhir kesiapan materi pelantikan dan

bantuan sarana dari masing-masing anggota Tim

Kerja.

Penetapan jadwal dan tempat pelantikan dari masing-

masing Kopmaswas di 6 Kab/Kota

vi. Pelaksanaan Pelantikan dan penyerahan bantuan Speed

Boat

Pelantikan Pengurus Pokmaswas di 6 ( enam) Kabuapetn/Kota :

Penyerahan bantuan sarana berupa Speed Boat

Uji Coba pengawasan dengan menggunakan Speed Boat

18

B. Stakeholder Proyek Perubahan

Stakeholder yang akan dilibatkan dalam proyek perubahan

yang terdapat pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Papua antara lain sebagai berikut :

1. Stakeholder Internal, yaitu seluruh pegawai tetap

maupun honorer yang bekerja pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Papua.

19

2. Stakeholder Eksternal, yaitu instansi terkait yang

juga bekerja mendukung pelayanan berupa pengawasan

terhadap daerah pesisir potensi perikanan, serta

pimpinan instansi terkait seperti pemda ( Kabag

Hukum, Pokmaswas dari Kabupaten Jayapura, Nabire,

Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota

Jayapura.

C. Strategi Komunikasi

Strategi yang dipakai dalam membangun hubungan dengan

para stakeholder Eksternal yaitu dengan pola pendekatan

pertemanan antar sesama pegawai (pimpinan) unit kerja

yang ada di 6 (enam) Kabupaten/Kota tersebut di atas

yang memang selama ini telah berjalan dengan baik,

dengan semangat kekeluargaan. Kondisi inilah yang akan

dipergunakan sebagai strategi dalam mencari dukungan

dari para stakeholder yang ada di luar unit kerja Dinas

Kelautan dan Perikanan.

20

BAB. III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Proyek Perubahan

Gambaran Struktur Tim / orang yang terlibat dalam

penyelenggaraan proyek perubahan.Contoh :

21

B. Kendala Internal dan Eksternal

1. Kendala Internal yang kemungkinan akan terjadi dan

menghambat proses berjalannya proyek perubahan ini,

antara lain datang dari para pegawai yang selama ini

tidak disiplin untuk masuk kantor tepat pada waktu

yang telah ditetapkan dalam pelayanan kepada

masyarakat. Untuk merubah mindseting para pekerja

tersebut tidak segampang membalikkan telapak tangan.

2. Kendala Eksternal yang akan menghambat pelaksanaan

proyek perubahan antara lain datangnya dari tokoh

adat 6 Kabupaten/Kota, yang selama ini melapor

22

tentang kondisi daerah pesisir yang terkena illegal

fhising di Provinsi Papua.

C. Strategi Mengatasi Kendala

Strategi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan

yang terkait dengan berbagai kendala khususnya yang

datang dari luar antara lain dari pihak adat dan

pemilik hak ulayat dimana selama ini kesulitan melakukan

pengawasan terhadap daerah-daerah pesisir disebabkan

karena data-data kasus illegal fhising tidak laporkan

oleh masyarakat dengan baik ke pihak Dinas Kelautan dan

Perikanan untuk programkan..

Kendala lain adalah penetapan jenis bantuan kepada

kelompok masyarakat pengawas tidak transparan oleh

aparatur Dinas demikian halnya dengan penerbitan ijin

tidak jelas waktu dan biayanya sehingga pekerjaan ini

merupakan sumber pendapatan pribadi yang sudah

berlangsung lama dan tertutup.

Strategi yang dipakai dalam mengatasi permasalahan

tersebut diatas yaitu melalui kebijakan Kepala Dinas

23

Kelautan dan Perikanan dalam membangun kerjasama yang

baik dengan Pihak Kepolisian (Kapolres) dan Ketua

kelompok masyarakat pengawas di 6 Kabupaten/kota,

sehingga adanya kesepakatan atau komitmen untuk saling

mendukung dalam peningkatan pengawasan terhadap daerah

pesisir potensi perikanan.

BAB. IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari rencana proyek

perubahan pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Papua antara lain :

1. Melalui proyek perubahan ini diharapkan akan terwujud

peningkatan pengawasan terhadap daerah pesisir

potensi kelautan di 6 Kabupaten/Kota,

2. Perlu dibangun komitmen yang kuat antara seluruh

stakeholder/tim kerja terhadap penerapan Sangsi yang

24

tegas kepada seluruh pegawai di Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Papua

3. Melalui proyek perubahan ini diharapkan akan terwujud

peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di daerah

pesisir.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dalam mendukung tercapainya proyek perubahan

ini, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan dan motivasi dari Mentor demi

tercapainya proyek perubahan ini,

2. Perlu adanya dukungan dan motivasi dari

Coach/pembimbing dalam membimbing dan mengarahkan

serta mencari solusi-solusi yang baik jika terjadi

hambatan dalam menjalankan proyek perubahan ini.

25