SUMBANG SARAN PEMIKIRAN

(bahan masukan untuk Penyusunan Rancangan Teknoratik

RPJMD Prov.Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023)

RENCANA TATA KELOLA KEHUTANAN 2018-2023

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 181.860,65 km² termasuk di

dalamnya wilayah perairan dengan jumlah penduduk sebanyak 14.551.960 orang (BPS,

2015). Secara geografis Provinsi Sumatera Utara terletak pada posisi 0° - 4° Lintang Utara

dan 96°-100° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Utara terbagi ke dalam 33 pemerintahan

daerah yaitu 25 kabupaten dan 8 kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014

tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, disebutkan bahwa luas kawasan hutan di

wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 3.055.795,02 ha atau 42,90% dari total luas

wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi

seluas 427.007,49 ha; Hutan Lindung seluas 1.206.881,32 ha; Hutan Produksi seluas

1.421.906,21 ha.

Kabupaten/kota mempunyai persentase luas kawasan hutan yang berbeda-beda, tiga

kabupaten/kota yang memiliki persentase luas kawasan hutan tertinggi adalah Kabupaten

Pakpak Bharat sebesar 80,51% (109.692,67 ha), Kabupaten Nias Selatan sebesar 70,55%

(174.061,74 ha) dan Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 63,59% (256.480,72 ha) dan tiga

kabupaten/kota yang memiliki persentase luas kawasan hutan terendah adalah Kabupaten

Batubara sebesar 4,30% (3.972,81 ha), Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 5,02%

(9.684,68 ha) dan Kota Sibolga sebesar 6,30% (70,05 ha), sementara disisi lain terdapat lima

kota yang tidak memiliki kawasan hutan (Kota Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing

Tinggi, Binjai dan Medan)Provinsi sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang

dikaruniai potensi sumber daya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas

kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati. Sejarah Penunjukkan kawasan hutan

di Provinsi Sumatera Utara :

1. Kawasan hutanRegister (Penunjukan zaman Belanda) seluas ± 2.121.500, 02 Ha

2. Kawasan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai SK. Menteri Pertanian No:

923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 seluas ± 3.780.132,02 Ha.

RENCANA TATA KELOLA KEHUTANAN 2018-2023

I-2

3. Padu serasi TGHK dan RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 seluas ±

3.867.761 Ha

4. RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 sesuai dengan Perda No.7 Tahun

2003seluas ± 3.679.338,48 Ha;

5. Penunjukan Kawasan HutanProvinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Menhut No.

SK.44/Menhut-II/2005 seluas ±3.742.120 Ha;

6. Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK Menhut No. 579/Menhut-

II/2014 tanggal 24 Juni 2014 seluas : 3.055.795 Ha.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :579/Menhut-II/2014

tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Utara,

disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah

3.689.184 ha atau 50,90% dari luas wilayahProvinsi Sumatera Utara (7.247.785 ha).

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-

keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Secara substansi, keberadaan

Renstra OPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang

bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi

rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Saran pemikiran rencana tata kelola kehutanan berbasis teknokratik tahun 2018 –

2023 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana

jangka menengah periode 2013 - 2018.

1.2 Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Gambaran Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan

Gubernur No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah

Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang Tugas,

RENCANA TATA KELOLA KEHUTANAN 2018-2023

I-3

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, maka

Dinas Kehutanan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan

provinsi, dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan,

rehabilitasi hutan lahan dan perlindungan hutan serta tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan penatagunaan

hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi dan

perlindungan hutan

c. Pelaksanaan pemberian izin dibidang kehutanan

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan

e. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kehutanan

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas

dan fungsinya

B. Gambaran Organisasi

Organisasi pengelolaan kehutanan di Daerah Provinsi Sumatera Utara pertama kali

dibentuk pada Tahun 1950 dengan nama Inspeksi/Djawatan Kehutanan Daerah Swantantra

Tingkat I Sumatera Utara, kemudian dengan berlakunya PP Nomor 64 Tahun 1957

organisasi tersebut berubah namanya menjadi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan terakhir struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilakukan

sebagai tindak lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

RENCANA TATA KELOLA KEHUTANAN 2018-2023

I-4

Perangkat Daerah, dan mengacu kepada Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memiliki 17 UPT (16 UPT KPH Wilayah

dan 1 UPT Tahura). UPT KPH Wilayah tersebut terdiri dari 33 KPH Unit dengan rincian 19

KPH Unit fungsi produksi total luas 1.831.363 ha dan 14 KPH Unit fungsi lindung total luas

1.371.627 ha (Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terlampir).

Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan

provinsi, di bidang penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan,

perlindungan hutan, inventarisasi serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan hutan konservasi sumber daya

hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kehutanan, pengelolaan daerah aliran sungai dan

pengawasan sesuai dengan lingkupnya;

b) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengelolaan hutan konservasi sumber

daya hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan

pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, pengelolaan daerah aliran sungai

dan pengawasan sesuai dengan lingkupnya ;

c) Penyelenggaraan administrasi pengelolaan hutan konservasi sumber daya hayati

dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kehutanan, pengelolaan daerah aliran sungai dan

pengawasan sesuai dengan lingkupnya ;

d) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

RENCANA TATA KELOLA KEHUTANAN 2018-2023

I-5

C. Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara menggunakan sumber daya yang ada terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia

Dengan berlakungan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka saat ini pada Dinas

Kehutanana Provinsi Sumatera Utara terdapat ASN sebanyak 997 0rang termasuk di

dalamnya pengalihan dari kabupaten.

Berdasarkan tingkat pendidikan ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

terdiri dari Magister (S2) sebanyak 63 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 357 orang (S1

kehutanan 139 orang dan S1 non kehutanan sebanyak 218 orang), Diploma (D3) sebanyak

60 orang, SLTA sebanyak 484 orang, SMP sebanyak 26 orang dan SD sebanyak 7 orang.

Sementara berdasarkan komposisi kepangkatan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara terdiri dari Pembina Utama Madya (IV/d) sebanyak 1 orang, Pembina

Utama Muda (IV/c) sebanyak 2 orang, Pembina Tk I (IV/b) sebanyak 18 orang, Pembina

(IV/a) sebanyak 52 orang, Penata TK I (III/d) sebanyak 116 orang, Penata (III/c) sebanyak

169 orang, Penata Muda Tk I (III/b) sebanyak 263 orang, Penata Muda (III/a) sebanyak 184

orang, Pengatur TK I (II/d) sebanyak 47 orang, Pengatur (II/c) sebanyak 72 orang, Pengatur

Muda Tk I (II/b) sebanyak 36 orang, Pengatur (II/a) sebanyak 26 orang, Juru Tk. I (I/d)

sebanyak 1 orang, dan Juru (I/c) sebanyak 8 orang, Juru muda (I/a) sebanyak 2 orang.

II-1

BAB.II

CAPAIAN KINERJA DINAS KEHUTANAN

2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan, tidak terlepas dari

tingkat keberhasilan Dinas Kehutanan dalam mengelola issu strategis terkait

penyelenggaraan urusan kehutanan, dan kontribusi/intervensi pelayanan Dinas Kehutanan

dalam memberhasilkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2013

– 2018. Kondisi capaian kinerja ini dapat digambarkan pada sejauh mana Dinas Kehutanan

mencapai kondisi kinerja utama hasil penjabaran visi, misi dan sasaran strategis Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 yang dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 2.1. Rangkuman Capaian Kinerja Tahun 2013 - 2017

No Sasaran Strategis 2013-2018 Kontribusi / Capaian Kinerja

1 Mantapnya status dan tata batas

kawasan hutan serta peningkatan

jumlah pengelolaan hutan pada

tingkat tapak;

1.1. Terfasilitasinya penataan batas Kawasan

Hutan sepanjang 6.123,28 Km dari total

panjang kawasan hutan ±15.735,72 Km;

1.2. Terfasilitasinya revisi SK Menhut No.44 /

Menhut – II / 2005 tanggal 16 Pebruari 2005

menjadi SK Menhut No.579/Menhut-II / 2014

tanggal 24 Juni 2014;

1.3. Terfasilitasinya penyelesaian Perda Sumatera

Utara No. 2 Tahun 2017 tentang RTRWP

Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;

1.4. Terfasilitasinya pembentukan 33 Unit KPH

yang terdiri dari 19 KPHP dan 14 KPHL yang

dikelompokkan menjadi 16 KPH Wilayah.

1.5. Menerbitkan pertimbangan teknis

permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan (IPPHK) sebanyak 56 ijin, yang sudah

terbit IPPHK dari KLHK sebanyak 38 ijin.

II-2

2 Meningkatkan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

2.1. Juara II tingkat Nasional Lomba OBIT (One

Billion Indonesian Trees).

2.2. Penghargaan dari Kemenhut atas pengelolaan

DAS;

2.3. Terfasilitasinya kegiatan RHL yang dilakukan

pemerintah maupun para pihak seperti PT

Jarum 50 ha, PT. Cocacola 10 ha, PT. Inalum

20 ha, dll.

2.4. Mensukseskan Program OBIT : Tahun 2013

sebanyak 51.443.378 btg (±46.766,70 ha),

Tahun 2014 sebanyak 57.945.465 btg

(±52.677,69 ha), Tahun 2015 sebanyak

45.939.035 btg (±41.762,75 ha), dan Tahun

2016 sebanyak 2.560.231 btg (±2.327,48 ha),

3 Meningkatnya produktifitas

sumberdaya hutan dan manfaat

hutan untuk kesejahteraan

masyarakat;

3.1. Perolehan PNBP berupa Provisi Sumber Daya

Hutan = Rp. 80.557.806.847,55 dan Dana

Reboisasi = $ 10.447.642,41;

3.2. Terbinanya 8 IUPHHK-HT dan 7 IUPHHK-

HA;

3.3. Terbitnya Izin HKm sebanyak 8 Izin, Hutan

Desa 7 Izin, dan HTR 6 Izin dengan total luas

areal izin sebesar 18.182 Ha;

3.4. Terfasilitasinya kemitraan antara pemegang

IUPHHK-HT dengan 11 Kelompok tani

dengan total luas areal 1.228,02 ha.

4 Menurunnya tingkat gangguan

keamanan hutan dan kerusakan

kawasan hutan serta pemulihan

kawasan hutan

4.1. Penurunan jumlah titik hotspot, Tahun 2014

sebanyak 1.045 titik, Tahun 2015 sebanyak

331 titik dan Tahun 2016 sebanyak 371 titik.

4.2. Terlaksananya Operasi Penindakan Kejahatan

Kehutanan (Operasi Gabungan) dan

Penanganan Pasca Operasi Penindakan

Kejahatan Kehutanan, Tahun 2015 di Kec.

II-3

Brandan Barat Kab. Langkat luas dengan ±

100 ha, Tahun 2017 di Kec. Kualuh Kab.

Labura dengan luas 50 ha dan di Kec. Babalan

Kab. Langkat dengan seluas 90 ha;

4.3. Terlaksananya Pencegahan dan

Pemberantasan Kerusakan Hutan, Kawasan

Hutan dan Hasil Hutan;

5 Meningkatkan kualitas SDM

Kehutanan

5.1. Memberikan rekomendasi kepada pegawai

untuk mengikuti Pendidikan formal ke jenjang

yang lebih tinggi (12 rekomendasi).

5.2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat,

kursus, pelatihan, bintek dll (12 orang).

5.3. Menyediakan bahan bacaan seperti buku,

majalah, surat kabar dll.

Untuk memperoleh gambaran dari aspek efektifitas dan efisiensi dari dua faktor

sebagaimana tersebut di atas, berupa kondisi alokasi pendanaan terhadap jumlah Aparatur

dilakukan dengan Analisis Rasio Belanja Pegawai. Secara khusus buat Dinas / Badan yang

membutuhkan pertambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis, melalui analisis rasio belanja

pegawai diperoleh informasi perbandingan besaran alokasi belanja pegawai sebelum dan

sesudah pada Dinas atau Badan tertentu menambah jumlah UPTD. Berikut ini tabulasi

perkembangan alokasi dana pada Dinas Kehutanan Prov Sumatera Utara Tahun 2012 – 2016 :

Tabel 2.2. Perkembangan Anggaran Dinas Kehutanan 2012 s/d 2016

No Tahun Dokumen Anggaran

Jumlah Pagu

Rencana Realisasi Keuangan Sisa

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.)

1 2012 APBD 37.233.685.947

BTL 20.182.968.947

BL 17.050.717.000

II-4

P. APBD 54.069.438.947 53.101.593.873 98,21% 967.845.074

BTL 33.964.641.947

33.699.517.082 99,22% 265.124.865

BL 20.104.797.000

19402076791 96,50% 702.720.209

2 2013 APBD 27.822.537.117

BTL 16.992.708.768

BL 10.829.828.349

P.APBD 51.399.051.735 42.633.303.301 82,95% 8.765.748.434

BTL 40.345.197.639

33.873.311.109 83,96% 6.471.886.530

BL 11.053.854.096

8.759.992.192

79,25% 2.293.861.904

3 2014 APBD 49.350.270.590

BTL 38.468.940.990

BL 10.881.329.600

P. APBD 46.993.194.600 43.781.024.567 93,16% 3.212.170.033

BTL 36.021.865.000

33.680.067.358 93,50% 2.341.797.642

BL 10.971.329.600

10.100.957.209 92,07% 870.372.391

4 2015 APBD 48.634.979.600

BTL 37.807.045.000

BL 10.827.934.600

P. APBD 45.444.285.150 41.541.981.813 91,41% 3.902.303.337

BTL 38.250.204.000

35.644.388.566 93,19% 2.605.815.434

BL 7.194.081.150 5.897.593.247

81,98% 1.296.487.903

II-5

5 2016 APBD 62.181.246.000

BTL 46.804.666.000

BL 15.376.580.000

P. APBD 56.658.566.000 49.878.056.857 88,03% 6.780.509.143

BTL 40.502.973.000

37.454.042.274 92,47% 3.048.930.726

BL 16.155.593.000

12.424.014.583 76,90% 3.731.578.417

Sumber : Perda dan Pergub APBD dan LKPJ

Tabulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama

NO INDIKATOR

KINERJA UTAMA

REALISASI

INDIKATO KINERJA UTAMA

2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

1 Rehabilitasi

hutan dan lahan kritis (Ha)

279.864,00 279.796,00 279.792,00 276.756,00 276.586,00 276.336,00

2 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)

81.500,00 76.500,00 71.500,00 66.500,00 61.500,00 56.500,00

3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

0,93 0,90 0,81 0,89 0,84 0,84

Sumber : Data Diolah ( sangat sementara)

III-1

BAB.III

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

3.1 PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS

KEHUTANAN

Perencanaan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-

2023 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas

dari kondisi rill capaian pembangunan sebelumnya.Periode lima tahun sebelumnya

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan berbagai

kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan yang

merupakan kesenjangan antar kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan.Permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang

belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum tuntas diatasi, peluang

yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Secara umum, beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam pelayanan Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah :

1) Pelestarian Lingkungan Hidup (Hutan dan Lahan) dan Climate Changing/ Reduksi

Emisi Karbon.

2) Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara,

dimana Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.

3) Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutan terutama perambahan, perubahan

peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain.

4) Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk

perlindungan kawasan hutan. Jumlah tenaga pengamanan hutan ideal yang harus

dimiliki di Provinsi Sumatera Utara + 1.000 orang, saat ini sudah ada 126 orang

sehingga dibutuhkan penambahan tenaga pengamanan hutan sekitar 884 orang.

5) Tingginya intensitas kebakaran hutan di beberapa kabupaten, serta belum

terbentuknya Satuan Pengendali Kebakaran Hutan di Kabupaten/Kota sampai ke

tingkat desa.

6) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

III-2

7) Masih Luasnya Lahan Kritis +339.633,10 Ha yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

8) Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm),

Hutan Desa (HD) dan Hutan Rakyat belum terealisasi seperti yang diharapkan.

3.2. Hambatan

Perumusan hambatan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi

yang telah diidentifikasi untuk dipilihmenjadi isu strategis serta melakukan telaahan

terhadap arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara, Renstra Kementerian

Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan periode sebelumnya sehingga rumusan issu

yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengacu pada capaian kinerja pelayanan, review sasaran menengah kementerian

kehutanan dan sasaran Renstra periode sebelumnya serta hasil hasil identifikasi

permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara, beberapa hambatan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

sebagai berikut :

1. Adanya pembatasan ruang lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi dalam

menatakelola kawasan Hutan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

2. Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk yang pada akhirnya dapat

meningkatkan alih fungsi kawasan hutan.

IV-1

BAB. IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERDASARKAN TUJUAN DAN

SASARAN STRATEGIS 2018 - 2023

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PERIODE 2018 – 2023 :

4.1.1 Tujuan

1. Mengoptimalkan kepastian hukum kawasan hutan lindung dan produksi di

Provinsi Sumatera Utara.

2. Meningkatkan kualitas kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan

serta pengelolaan hutan secara lestari.

3. Meningkatkan pengelolaan hutan lindung dan produksi secara partisipatif.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan

tujuannya. Sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi kurun waktu 2018-2023 adalah sebagai

berikut :

1. Terwujudnya status dan tata batas kawasan hutan lindung dan produksi yang

terjaga dan terpelihara dengan baik;

2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari tingkat tapak yang produktif dan

berkelanjutan.

3. Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan

meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan lestari dan lahan secara

berkelanjutan .

IV-2

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Periode 2018 - 2023

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

NO. TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET TAHUNAN

2019 2020 2021 2022 2023

1. Mengoptimalkan kepastian hukum kawasan hutan lindung dan produksi di Provinsi Sumatera Utara

Terwujudnya status dan tata batas kawasan hutan lindung dan produksi yang terjaga dan terpelihara dengan baik

1. Panjang tata batas kawasan hutan yang layak diusulkan penataan batasnya

150 Km

150 Km

150 Km

150 Km

200 Km

2. Meningkatkan kualitas kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan serta pengelolaan hutan secara lestari.

Terwujudnya pengelolaan hutan lestari tingkat tapak yang produktif dan berkelanjutan

1. Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung dan Produksi yang terfasilitasi pengelolaannya

33 Unit

33 Unit

33 Unit

33 Unit

33 Unit

3. Meningkatkan pengelolaan hutan lindung dan produksi secara partisipatif

Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan lestari dan lahan secara berkelanjutan

1. Jumlah Kelompok Masyarakat yang aktif mengelola kawasan hutan secara lestari;

2. Luas Kawasan Hutan yang dikelola secara lestari berbasis konsep perhutanan sosial;

3. Persentase penurunan titik hotspot;

4. Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan yang disebabkan konflik, perambahan, dan illegal logging;

18 Kelom

pok

300 Ha

10 %

10 %

20 Kelom

pok

300 Ha

10 %

10%

20 Kelom

pok

300 Ha

10%

10%

18 Kelom

pok

300 Ha

10%

10%

15 Kelom

pok

300 Ha

10%

10%

IV-3

4.2.ARAH KEBIJAKAN

Guna teta pmenjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan,

dalam 5(lima) tahun ke depan, Kerangka posis idan peran pembangunan kehutanan

dalam arah kebijakan pembangunan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan

Tahun 2018-2023 dititik beratkan pada 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan

sector kehutanan, meliputi:

1) Peningkatan dukungan dan pemeliharaan tata batas kawasan hutan.

2) Peningkatan fasilitasi peranserta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.

3) Peningkatan cakupan layanan pengamanan hutan.

4) Peningkatan pelaksanaan penanaman untuk mengurangi luas lahan kritis.

5) Peningkatan pelaksanaan perhutanan social untuk kesejahteraan masyarakat.

V-1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas daerah yang sesuai dengan

tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program

dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan arah

kebijakan Perangkat Daerah periode 2018 - 2023. Untuk mengimplementasikan

kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun 2018-2023

Dinas Kehutanan akan melaksanakan (Tabel 5.1):

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

NOMOR URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN

(OUTPUT)

1 2 3

2.02.01 DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani

001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan pakai habis untuk keperluan surat menyurat

002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya pendukung informasi/komunikasi,penerangan kantor dan kebutuhan air

003 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya tugas-tugas rutin dan tugas-tugas administrasi keuangan dan perkantoran

004 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk menunjang kebersihan kantor

V-2

005 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

006 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

007 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

008 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

009 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan SKJ

010 Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

011 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

012 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

013 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pengurusan pajak, Denda Pajak dan STNK Kenderaan Dinas Operasional

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Luas Kantor/ JumlahAparatur

001 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

002 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Meningkatnya kualitas rumah dinas

003 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya kualitas gedung kantor

004 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kualitas kendaraan Dinas/operasional

005 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

006 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor

007 Pengadaan Meubeleur Meningkatnya kualitas sarana Meubeleur

008 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Meningkatnya fungsi gedung kantor

009 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Meningkatnya fungsi rumah dinas

V-3

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai

001 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas bagi PNS

002 Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Olahraga bagi Aparatur Sipil Negara

003 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin / Kartu Absensi

Terpeliharanya mesin / kartu absensi

004 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu / Pakaian Korpri / Pakaian Batik

Tersedianya Pakaian Dinas Hari Tertentu bagi Aparatur Sipil Negara

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase Dokumen/Laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu

001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS

002

Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani

Meningkatnya persaudaraan dan kerjasama dalam berorganisasi bagi ASN di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

003 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Fasilitasi dan pembinaan pemahaman peraturan perundangan / ketentuan

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan melalui pengembangan sistem laporan

001 Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Laporan evaluasi Tahunan (LKPJ)

Tersusunnya Laporan Kinerja dan LKPJ Dinas Kehutanan Prov. Sumut Tahun 2016

002 Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan kegiatan APBD/ PAPBD

Terlaksananya Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan APBD/PAPBD setiap Tahun

003 Penyusunan CAL, LRA dan Neraca Tersusunnya Laporan Keuangan (LRA, Neraca, CALK)

004 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Barang/Asset dan Neraca pada SKPD

Terdatanya barang/aset SKPD Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara

005 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tersedianya RKA-SKPD,DPA SKPD, RKA P.APBD, DPA P.APBD dan Renja, Perubahan Renja, Pra RKA / P.RKA Dinas Kehutanan

V-4

VI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN

Meningkatnya Penerimaan Iuran Kehutanan

Meningkatnya Industry Hasil Hutan yang bersertifikasi

Terlatihnya Petugas Penatausahaan Hasil Hutan

001 Monitoring pembayaran Iuran Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Tingginya penerimaan negara dari sektor kehutanan berupa DR/PSDH/IIUPH

002 Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan/Peredaran Hasil Hutan

Terbinanya penatausahaan hasil hutan peredaran hasil hutan

003 Pemantauan Dokumen Pengangkutan Hasil Hutan Antar Provinsi

Data penggunaan dokumen pengangkutan hasil hutan antar provinsi

004 Perencanan kegiatan penertiban pengusahaan hutan

Terselenggaranya koordinasi dalam rangka perencanaan penertiban industri hasil hutan/pengusahaan hutan

005 Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Lintas Kabupaten/Kota

Laporan pemantauan dan pengendalian peredaran hasil hutan lintas kabupaten/kota

006 Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Bahan Baku Kayu dan Bukan Kayu pada Industri Primer Hasil Hutan

Terkendalinya penggunaan Bahan Baku Kayu dan Bukan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan

007 Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pengujian Peredaran Hasil Hutan

Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pengujian Peredaran Hasil Hutan

008 Sosialisasi Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang Penatausahaan Hasil Hutan

009 Restruktrurisasi/ Revitalisasi IUPHHK (perluasan industri, kapasitas produksi, re-enginering dan relokasi)

Terlaksananya restrukturisasi/revitalisasi IUPHHK

010 Monitoring dan evaluasi produksi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IUPHH-BK/ ISL

Terlaksananya monitoring dan evaluasi produksi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPK, IUPHH-BK/ ISL

V-5

VIII PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

Terpeliharanya batas kawasan hutan

Sosialisasi hasil revisi penunjukkan kawasan hutan

Terbentuknya tata kelola kesatuan pengelolaan hutan

Terkendalinya penggunaan kawasan hutan

001 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan

Terlaksananya kegiatan Kordinasi pembangunan kehutanan

002 Pengumpulan Data dan Penyusunan Statistik Kehutanan

Buku Statistik kehutanan Tahunan

003 Pembuatan Peta Tematik Kehutanan Tersedianya Informasi Kehutanan secara geografis

004 Perencanaan dan koordinasi Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan

Koordinasi dalam rangka perencanaan pengelolaan kawasan hutan Sumatera Utara

005 Monitoring dan Evaluasi Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Diperolehnya data dan informasi tentang perkembangan penggunaan kawasan hutan serta kewajiban-kewajiban oleh pemegang ijin pinjam pakai

006 Identifikasi, Inventarisasi sosial budaya masyarakat dan penanganan Permasalahan Kawasan Hutan

Terselesaikannya permasalahan Tenurial Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

007 Pengadaan sarana dan prasarana pengukuran dan perpetaan

Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengukuran dan perpetaan

008 Pemeliharaan batas kawasan hutan Terpeliharanya batas kawasan hutan

009 Sosialisasi Penunjukkan Kawasan Hutan di Sumatera Utara

Terlaksananya Sosialisasinya Penunjukkan Kawasan Hutan di Sumatera Utara

010 Pembinaan dan Pengendalian Rencana Karya (RK) pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman

Terpantau dan Terkendalinya RK pada IUPHHK pada HT

011 Penataan Areal Kerja KPH pada Kegiatan Pembangunan dan Operasional KPH dan Kawasan Hutan

Terbentuknya Kelembagaan KPH di Provinsi Sumatera Utara

V-6

012 Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang)

Tersusunnya RPH Jangka Panjang KPH di Provinsi Sumatera Utara (10 Tahun)

013 Finalisasi dan Pengesahan RPHJP RPHJP dinilai dan disahkan oleh Kementerian LHK

014 Penyusunan RPHJPd (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek)

Tersusunnya RPH Jangka Pendek KPH di Provinsi Sumatera Utara Tahunan

015 Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi di Bidang Hutan dan Kehutanan

Tersampaikannya informasi bidang bidang hutan dan kehutanan

016 Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH, Tahura dan Hutan Kota

Meningkatnya kualitas pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota

017 Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga dalam rangka Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

Teridentifikasinya Hak-Hak Pihak Ketiga dalam rangka Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

018 Fasilitasi Penataan Batas Kawasan Hutan

Tertatanya/ Terjaganya batas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara

019 Inventarisasi dan Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Konservasi Hutan dan Lahan

Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Konservasi Hutan dan Lahan

020 Survey dan identifikasi Validitas Kebutuhan obyek belanja spesifik kehutanan

Terlaksananya Survey dan identifikasi Validitas Kebutuhan obyek belanja spesifik kehutanan

021 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

022 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Renstra

023 Penyiapan bahan penataan regulasi daerah di bidang kehutanan

Tersedianya bahan koordinasi penyusunan regulasi daerah di bidang kehutanan

024 Penyusunan Database Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata di Bidang Kehutanan

Terinventarisirnya/ Tersedianya Informasi dan Database potensi Jasa Lingkungan dan Wisata di Kawasan Hutan

025 Pelaksanaan Pameran-pameran tentang hutan dan kehutanan

Terlaksananya dan Terpaparnya Informasi tentang Kehutanan kepada Publik

026 Inventarisasi potensi hasil hutan non kayu

Data potensi hasil hutan non kayu

V-7

IX PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

Penurunan kerusakan kawasan hutan

Penurunan konflik perambahan kawasan hutan dan illegal logging

Penurunan tingkat kebakaran hutan

001 Patroli Pencegahan dan Pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

Terlaksananya patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

002 Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan, Penangan Pasca Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan

Terlaksananya operasi penindakan kejahatan kehutanan, penangan pasca operasi penindakan kejahatan dan penyidikan kasus tindak pidana kehutanan

003 Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

004 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pengaman Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan

Terbentuk dan Terbinanya Kelompok Masyarakat Pengaman Hutan Swakarsa

005 Peningkatan Profesionalisme Polisi Kehutanan

Kegiatan pembinaan dan pelatihan Polisi Kehutanan

006 Pembinaan Dan Monitoring Pengelolaan AMDAL IUPHHK-HT/HA dan Ijin lainnya

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan AMDAL di HTI

007 Pengurusan Legalitas Penggunaan Senjata Api

Terselesaikan Legalitas Penggunaan Senjata Api

008 Operasional Pos Peredaran Hasil Hutan Lintas Kab/ Kota

Terpantaunya Peredaran Hasil Hutan Lintas Kab/ Kota

009 Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)

Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)

010 Identifikasi dan Inventarisasi Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam Kawasan Hutan

Tersedianya database Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

011 Penyidikan Kasus Tindak Pidana Kehutanan

Terlaksananya penyidikan kasus tindak pidana kehutanan

012 Monitoring Peredaran Tumbuhan Satwa Liar (TSL)

Termonitornya peredaran tumbuhan satwa liar di Provinsi Sumatera Utara

V-8

013 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Pemegang Ijin (IUPHHK-HT/HA, IPPKH dan Ijin lainnya )

Termonitornya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan

014 Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Kawasan Bernilai Penting dan Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam serta Kawasan Pelestarian Alam

Termonitornya perlindungan kawasan bernilai penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam serta kawasan pelestarian alam

015 Pembinaan dan Pengendalian Penangkar Tumbuhan Satwa Liar (TSL)

Terbinanya para penangkar tumbuhan satwa liar

X PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Berkurangnya lahan kritis

Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan perhutanan

001 Pembinaan agroforestry (silvofishery, silvopasture, tumpangsari, empang paluh mangrove dan aneka usaha kehutanan)

Terlaksananya pembinaan agroforestry, silvofisery, silvopature, tumpang sari, empang paluh mangrove dan aneka usaha kehutanan) dalam rangka pemanfaatan potensi hutan dan pemberdayaan masyarakat

002 Pengadaan bibit simbolis Tersedianya bibit simbolis dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

003 Pembangunan Arboretum Tersedianya Kawasan Hijau di Provinsi Sumatera Utara

004 Peningkatan Sarana Media Penyuluh Kehutanan

Tersedianya Sarana dalam Penyuluhan di Bidang Kehutanan

005 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif

Menurunnya lahan kritis dan meningkatnya penutupan lahan di Provinsi Sumatera

006 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis

Menurunnya lahan kritis dan meningkatnya penutupan lahan di Provinsi Sumatera

007 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi tahun-1

Meningkatnya persentase tumbuh tanaman pada kawasan hutan

008 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi tahun-2

Meningkatnya persentase tumbuh tanaman pada kawasan hutan

V-9

009 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan RHL

Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Kegiatan RHL

010 Pengembangan dan Penerapan Paket Teknologi melalui Demplot Kehutanan

Terlaksananya Penerapan Paket Teknologi di Kehutanan

011 Sosialisasi RAD penurunan emisi GRK Meningkatnya pengetahuan aparatur di bidang RAD dan GRK

012 Pembangunan Persemaian Permanen/ Operasional Posko Bibit

Tersedianya Persemaian Permanen

013 Pengadaan dan Distribusi Bibit Maskot Jenis Pohon Kab/ Kota dan Provinsi

Tersedia dan Tersalurkannya Bibit Jenis Pohon Ke kabupaten kota

014 Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon

Terlaksananya Kampanye Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon

015 Penyediaan Bibit/Pengadaan Bibit untuk masyarakat dan penghijauan

Tersedianya Bibit Tanaman kayu-kayuan dan MPTs

016 Menyelenggarakan Penilaian Kelompok Kehutanan pada Tingkat Kelompok Pemula, Lanjut, Madya dan Utama

Terselenggaranya penilaian terhadap kel. Kehutanan

017 Penumbuhan Kelompok Tani Hutan Tumbuhnya kel. Tani hutan

018 Perlengkapan Kerja Penyuluhan di Lapangan

Tersedianya perlengkapan penyuluh kehutanan

019 Penyusunan Materi Penyuluhan Tersedianya materi penyuluhan

020 Penilaian Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumut

Terlaksananya penilaian lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Sumut

021 Rapat Kordinasi Penyuluh Kehutanan Terlaksananya Rapat Kordinasi Penyuluh Kehutanan

022 Pembinaan Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

Terlaksanya pembinaan Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat

023 Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif

Tersususunnya Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif

024 Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

Tersususunnya Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

025 Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Sempadan Pantai

Tersususunnya Rancangan Kegiatan Penanaman Sempadan Pantai

026 Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis

Tersedianya dokumen perencanaan RHL secara sipil teknis

V-10

030 Rehabilitasi DAS Menurunnya lahan kritis dan meningkatnya penutupan lahan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera

031 Rehabilitasi DAS DTA Danau Toba Menurunnya lahan kritis dan meningkatnya penutupan lahan di DTA Danau Toba

032 Pengadaan Bibit Mangrove Tersedianya Bibit Mangrove

033 Penyelenggaraan Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sekitar Sumber Mata Air

Paket Pengelolaan Vegetatif Sumber Mata Air

034 Pengembangan Tanaman Endemik Hutan Dataran Tinggi

Terlaksananya Pengembangan Tanaman Endemik Hutan Dataran Tinggi

035 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan DAS Prioritas

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengelolaan DAS Prioritas

XI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN

Terlaksananya hutan tanaman rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM)

001 Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan

002 Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH)

Berkembangnya sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH)

003 Penataan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Terwujudnya pengelolaan HKm

004 Penataan dan Pengembangan Hutan Desa

Terwujudnya pengelolaan HD

005 Penataan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

Terwujudnya pengelolaan HTR

006 Penataan dan Pengembangan Kemitraan Lingkungan

Terwujudnya kemitraan lingkungan

VI-1

BAB VI

PENUTUP

Secara umum dalam rangka mengelola issu strategis untuk dapat menata kondisi

yang ada saat ini ke arah kondisi yang diharapkan yang selaras dan terpadu pada pencapaian

sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah diperlukan langkah – langkah strategis terobosan baru sebagai berikut:

1) Penyelesaian tata batas kawasan hutan.

2) Peningkatan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.

3) Peningkatan jumlah tenaga pengamanan hutan.

4) Peningkatan pelaksanaan penanaman untuk mengurangi luas lahan kritis.

5) Peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Dinas Kehutanan dalam mengelola issu

strategis terkait penyelenggaraan urusan kehutanan, dan kontribusi/intervensi pelayanan

Dinas Kehutanan dalam memberhasilkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara 2018 – 2023 dibutuhkan tata kelola yang sungguh – sungguh untuk hal – hal

berikut :

1. Penguatan kelembagaan dinas dan UPT KPH serta TAHURA Bukit Barisan.

2. Penguatan hubungan lintas sektor terkait.

3. Peningkatan kualitas SDM aparatur.

4. Peningkatan alokasi anggaran untuk menunjang keberhasilan kegiatan.

5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ir. HALEN PURBA, MM PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 19620719 198802 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS KEHUTANAN JL. SISINGAMANGARAJA KM. 5,5 No. 14 TELP.7862065 FAX. 061 - 7862065

M E D A N 2 0 1 4 7

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumut

Dari : Sekretaris Dinas Kehutanan Prov. Sumut

Tanggal : Januari 2018

Perihal : Penyampaian Sumbang Saran Pemikiran pada Proses Penyusunan Rancangan

Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 Berdasarkan

Urusan Kehutanan

1. Menindaklanjuti amanat pasal 45 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa penyampaian sumbang saran

pemikiran dari masing – masing urusan pemerintahan yang diemban organisasi

perangkat daerah terhadap penyusunan Rancangan Teknoratik RPJMD diperlukan

untuk meningkatkan ruang lingkup jangkauan penyusunan Rancangan Teknoratik

RPJMD periode 2018 – 2023 terhadap seluruh urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah;

2. Bahwa sumbang saran sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, masih sebatas

uraian kerangka logis ilmiah terkait tata kelola urusan kehutanan sebagai bahan

masukan dalam perumusan Rancangan Teknokratik RPJMD. Dengan demikian

untuk kebutuhan finalisasinya masih bersifat terbatas atau belum membutuhkan

Rapat Konsolidasi Internal Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut;

3. Bersama ini, terlampir dengan hormat disampaikan konsep sumbang saran

pemikiran tata kelola kehutanan sebagai bahan pengkayaan penyusunan

Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023

sebagaimana terlampir untuk mohon tanda tangan;

4. Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS,

Ir. PUJI HARTONO, M.Si

PEMBINA Tk.I

19650524 199203 1 002