+ All Categories
Home > Documents > Pemikiran Bung Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan

Pemikiran Bung Hatta Tentang Ekonomi Kerakyatan

Date post: 27-Mar-2023
Category:
Upload: independent
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
7
Oleh Kelompok 6: 1.Dwi Sunu Wibiyanti (1210017411014) 2.Khairul Umam (1210017411015)
Transcript

Oleh Kelompok 6:

1.Dwi Sunu Wibiyanti (1210017411014)2.Khairul Umam (1210017411015)

Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatanekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatanekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa sajayang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebutsebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektorpertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukanterutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpaharus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Didalam Ekonomi Kerakyatan setiap masyarakat berpartisipasi baik dalam penentuan kebijakan atau dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan peranannya masing-masing, tanpa menutup atau menghalangi kesempatan masyarakat untuk maju dalam bidang perekonomian dengan memperhatikan pemerataan sebagai tujuan utama pembangunan.

Konsep Ekonomi Kerakyatan Bung Hatta Tulisan Bung Hatta “Ekonomi Rakyat dalam

Bahaya” ini telah menjadi dasar konsepekonomi kerakyatn sebagai tandingan untukmengenyahkan sistem ekonomi kolonialBelanda yang didukung atau dibantu olehkaum aristokrat dalam sistem feodalisme didalam negeri dan pihak-pihak swasta asingtertentu sebagai komprador pihak kolonialBelanda.

kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia harus dicapai dengan menerapkan prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat.”

• Peningkatan tenaga beli rakyat yang merata merupakan salah satu pilar utama dari ekonomi kerakyatan yang dikonsep oleh Bung Hatta.

• Secara ringkas, pilar ekonomi kerakyatan seperti yang dikonsepkan oleh Bung Hatta, dapat dibaca pada pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya dimana Bung Hatta ikut memformulasikannya.

• Konsep ekonomi rakyat dibentuk oleh Bung Hatta sebagai tandingan atas ekonomi kolonial. Yang dimaksud ekonomi rakyat ketika itu adalah ekonomi kaum pribumi atau kaum penduduk asli Indonesia.

• Ekonomi kerakyatan merupakan konsep baru yang “mereaksi” konsep ekonomikapitalis liberal yang dijadikan pegangan era ekonomisme Orde Baru.

• Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan :

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan Mendorong pemerataan pendapatan rakyat Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional Menciptakan negara yang demokrasi, keadilan sosial, dan bersifat populistik Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota

masyarakat Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang

membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara

anggota masyarakat Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota

masyarakat

Tujuan yang akan dicapai dari penguatan ekonomikerakyatan adalah untuk melaksanakan amanatkonstitusi, khususnya mengenai:

• Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usahabersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjaminkeadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal 33 ayat 1).

• Perwujudan konsep Trisakti “Berdikari di bidangekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadiandibidang kebudayaan.”

• Perwujudan cabang-cabang produksi yang penting baginegara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyakdikuasai negara (pasal 33 ayat 2).

• Perwujudan amanat bahwa tiap-tiap warga negara berhakatas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).

Sekian Presentasi Dari Kami,

semoga bisa menambah ilmu pengetahuan anda dan

bermanfaat !


Recommended