Download - budaya inovasi dalam membangun infrastruktur

1

KIPRAH Vol 112 th XX | November 2021

2


INOVASI adalah bagian dari perubahan. Tidak sekadar baru namun juga harus menjadi pintu keluar per-soalan. Solusi bagi tantangan. Inovasi sangat dinamis. Karena tantangan dari waktu ke waktu selalu ber-ubah. Perubahan adalah hal yang pasti. Maka inovasi adalah sesuatu yang pasti. Organisasi harus men-jadikan inovasi sebagai budaya atau culture organization. Harus dijadikan kebiasaan karena, sekali lagi,

tantangan selalu ada dan berubah. Inovasi tidak boleh berhenti. Jika berhenti, maka lonceng kematian bagi organisasi akan berdentang. Tanpa inovasi kelangsungan hidup organisasi akan terancam.

Bagi Bangsa Indonesia salah satu tantangan untuk bisa tumbuh dan maju adalah persoalan infrastruktur. Sebagai negara kepulauan dan keragaman budaya, maka pembangunan infrastruktur menjadi tantangan. Membangun infrastruktur di Indonesia bukan saja membangun secara fisik. Namun juga membangun per-adaban yang lebih maju. Menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi. Menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain agar terjalin hubungan ekonomi dan sosial. Maka bangsa ini butuh konektivitas infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sinilah peran inovasi dalam membangun infrastruktur. Tanpa inovasi, pembangunan infrastruktur me-mang bisa berjalan namun sulit mengejar ketertinggalan. Infrastruktur butuh teknonologi. Agar apa yang di-kerjakan bisa menjadi cepat, akurat, efisien dan berkualitas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengembangkan teknologi dalam membangun infrastruktur. Tentu perlu dukungan dari banyak pihak.

Digitalisasi melalui Building Information Modelling (BIM) sangat membantu efisiensi yang tinggi, tepat waktu, tepat guna, dan kualitas produk yang lebih baik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dukungan supply chain berbagai material seperti baja pun juga menjadi sorotan agar pembangunan ini juga bisa dira-sakan oleh industri dalam negeri. Bukan hanya baja, namun bahan-bahan lain yang bisa memberikan support kepada pembangunan infrastruktur.

Satu hal yang juga menjadi perhatian tentang geografis Indonesia yang rentan dengan bencana gempa bumi. Perlu ada inovasi agar pembangunan infrastruktur di Indonesia tangguh menghadapi gempa bumi. Pembangunan jembatan, gedung, bendungan, jalan ataupun yang lain-lain harus benar-benar memperhati-kan faktor geografis ini. Di sinilah peran sentral inovasi dalam pembangunan infrastruktur. Ketika gempa seo-lah sudah menjadi bagian kehidupan, maka bangsa Indonesia juga harus bisa membangun infrastruktur yang tangguh dengan gempa.

Jika menengok jauh ke belakang, inovasi dalam menghadapi gempa, nenek moyang kita sudah membe-rikan warisan. Beberapa rumah adat di Indonesia dan tersebar di semua pulau bukan sekadar mengedepan estetika atau ciri daerah. Namun nenek moyang kita merancang bangunan tersebut sudah ramah dengan gempa. Rumah panggung hingga bentuk rumah joglo adalah salah satu inovasi nenek moyang bangsa In-donesia dalam menghadapi gempa.

Sense of urgency untuk percepatan pembangunan infrastruktur sudah sangat jelas. Tantangan geografis, sosial, ekonomi dan yang lain dalam membangun infrastruktur sudah jelas terlihat. Dan inovasi sudah menjadi bagian hidup Bangsa Indonesia sejak dulu kala. Kini saatnya menjadikan inovasi sebagai budaya terutama da-lam percepatan pembangunan infrastruktur. n

3


NUANSA

BUDAYA INOVASI DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR

REDAKSI KIPRAH

4 Daftar isi


12LAPORAN UTAMA

KONEKTIVITAS

INFRASTRUKTUR DORONG

PERTUMBUHAN EKONOMI

n Cepat, Akurat, Efisien dan Berkualitas hal 14n Baja Mandiri, Ekonomi Nasional Tumbuh hal 18n Mewujudkan Peningkatan Kualitas Konstruksi hal 22n Inovasi Bangunan untuk Antisipasi Risiko Gempa hal 24n BIM, Jurus Digital Pembangunan Infrastruktur hal 28n Mitigasi Gempa Bumi dari Nenek Moyang hal 31

LAPORAN UTAMA

Redaksi Majalah KIPRAH menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1) bersifat populer dan (2) sesuai dengan isi Majalah KIPRAH. (3) Panjang tulisan minimal 400 kata, maksimal 1600 kata. (4) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email ke [email protected], disertai dengan data diri berupa biografi singkat dan alamat, nomor telepon, fax atau E-mail (bila ada). (5) Naskah yang tidak dimuat biasanya tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. (6) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan.

@KemenPU

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

@kemenpupr KemenPU

Dewan Redaksi: Mohammad Zainal Fatah • Endra. S. Atmawidjaja Pemimpin Umum: Krisno Yuwono Pemimpin Redaksi: Maretha

Ayu Kusumawati Redaktur Pelaksana: Arif Fajar Redaksi:

Muhammad Danial • Mirah N • Warjono • A B Hartati • Gustav S • Novinerliana • Wibisono Editor: Wayan Yoke Desain/Artistik: E

Prananta • Dimas Rangga • Yudi P • M. Rhezha Fotografer: Odhy

A • Taufiqqurahman Sekretaris: Giantry Rizky • Umi Fatimah S • Fitria MP • Deandra A Kontributor: Asep Kurniawan • Marieska R • Noorman W • Hilal Sirkulasi/Distribusi: Karina • Dedi • Yusron • Anas • Arifin Diterbitkan oleh: Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Alamat: Biro Komunikasi Publik, Gedung Utama Lt. 4 Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp./Fax: 021-725 1538, 021-724 8932 e-mail: [email protected]

5


34AKTUALITA

PESAN LINGKUNGAN

DARI SKOTLANDIA

n Komitmen Turki untuk Infrastruktur Indonesia hal 36n Bukti Kepercayaan Publik pada PUPR hal 38n Langkah Cepat Tangani Erupsi Semeru hal 40n Sangat Baik, Sistem Merit PUPR Raih Penghargaan hal 42n Kampus UIII Masuk ke Tahap III hal 44n 2022, Papua-Papua Barat Tetap Jadi Prioritas hal 46n Perumahan Berkualitas Perlu Dukungan Bank hal 48

AKTUALITA

6 Daftar isi


50JELAJAH

SOLUSI MACET DAN ANTISIPASI

KEPADATAN LALU LINTAS

n Budaya Hidup Sehat melalui CTPS hal 52n Inspirasi Toleransi dan Kebhinekaan hal 54n Solusi Bersih dan Sehat untuk TPA BLora hal 56n Demi Kenyamanan dan Keselamatan Pengguna Tol hal 58n Upaya Mewujudkan Ketahanan Air dan Pangan hal 60

JELAJAH

7


62WACANA

INFRASTRUKTUR UNTUK

KURANGI EMISI KARBON

n Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas di Indonesia hal 64n Belajar Manajemen Air dari Negara Asia hal 68n Perempuan Figur Utama Membangun Budaya Anti Korupsi hal 70n Pentingnya Fathanah dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim hal 72n Generasi Muda PUPR Harus Berintegritas dan Profesional hal 74

WACANA

8 Daftar isi


76SELINGAN

5 KOTA KUNO TERKENAL

YANG LENYAP

n Kementerian PUPR, Terbaik dalam Sertifikasi BMN hal 78n Tekan Angkah Kemiskinan dan Cegah Stunting hal 80n Seruni Point dan Jembatan Kaca untuk Bromo-Tengger-Semeru hal 82n Warga Merasa Nyaman di Rusunawa Sawah Besar hal 84n Di Tol, Utamakan Keselamatan Bukan Kecepatan hal 86n Turnamen Gateball untuk Tingkatkan Imun hal 88

SELINGAN

Selingan

9


10

93JENDELA

ISYANA UNGGULI AFGAN DI

JELAJAH LABUAN BAJO,

MANDALIKA, DAN BALI

89LEGISLATIF

DUKUNGAN DPR UNTUK

INOVASI PUPR

n Program Bedah Rumah Bantu Tingkatkan

Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Pandeglang Banten hal 10

n Pesan Khusus Menteri PUPR pada ASN

Milenial Saat Terima Penghargaan Lifetime

Achievement Award pada HUT Ke-50 Korpri hal 11

n Mengejar Target Rusun ASN Citeureup hal 91

LINTAS INFO

LEGISLATIF

96KARIKATUR

10


Abdul Hamid menerangkan, Program BSPS pada dasarnya merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada ma-syarakat berpenghasilan rumah rendah yang rumahnya tidak layak huni. Dengan dana BSPS tersebut mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.

Berdasarkan data Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa I, pada tahun 2021 Kabupaten Pandeglang men-dapat alokasi Program BSPS sebanyak 110 unit yang tersebar di beberapa lokasi antara lain Kecamatan Sukaresmi 10 unit, Kecamatan Sobang 20 unit, Kecamatan Saketi 50 unit, Keca-matan Karangtanjung 15 unit, dan Kecamatan Cadasari 15 unit. Setiap unit rumah penerima Program BSPS mendapat-kan bantuan senilai Rp20 juta dalam bentuk bahan material bangunan senilai Rp17,5 juta dan upah tukang Rp2,5 juta.

“Kami ingin seluruh masyarakat Indonesia bisa tinggal di rumah yang layak huni. Program BSPS juga kami laksanakan bersama Pemda dan masyarakat serta didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS,” kata Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Haryo Wacono.

Salah seorang penerima bantuan Program BSPS di Kabupaten Pandeglang, Sariyah (56 tahun) mengaku sangat terbantu dengan program perumahan tersebut. Rumah tempat tinggalnya yang sebelumnya kondisinya tidak layak kini telah berubah menjadi rumah yang layak huni.

“Dulu rumah saya kondisinya benar-benar nggak layak atau bisa dibilang rombeng. Dindingnya cuma dari bambu, lantai seadanya dan atapnya genteng biasa dan sering bocor. Tapi berkat Program BSPS kini rumah saya jadi bagus dan layak. Kami harap pemerintah bisa melanjutkan Program BSPS ini sebab manfaatnya sangat kami rasakan dan rumah tempat tinggal kami kini lebih layak huni,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sarkem (60 tahun) ber-sama suaminya R Bana (77 tahun) warga Kampung Bojen Pa-sar, Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Mereka yang kini sudah berusia lanjut juga merasa bersyu-kur bisa mendapatkan Program BSPS dari pemerintah.

“Kami sangat berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian PUPR karena ada Program BSPS ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau bisa ya tahun depan Program ini bisa dilanjutkan lagi karena banyak tetangga saya yang juga butuh bantuan ini karena rumahnya banyak yang nggak layak,” katanya. n

PROGRAM Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Kabupaten Pandeglang Banten oleh Direktorat Jenderal Perumahan

Kementerian PUPR mampu mewujudkan hunian layak, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa program BSPS dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) ber-tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. “Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus mem-buka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi

Program Bedah Rumah Bantu Tingkatkan Perekonomian dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pandeglang BantenOLEH: YUL

Lintas info

11


KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima 2 penghargaan dalam ajang Anugerah Korpri Award 2021, pada acara

Puncak Peringatan HUT Ke-50 Korps Pegawai Republik In-donesia (Korpri) Tahun 2021 di Auditorium Manggala Wa-nabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pe-ngurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh kepada Men-teri PUPR Basuki Hadimuljono pada Kategori Lifetime Achie-

vement dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah pada Kategori Kepengurusan Korpri Tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam sambutannya secara virtual, Presiden Joko Wi-dodo memberikan arahan agar seluruh anggota Korpri harus terus bertransformasi dalam menghadapi tantan-gan-tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan, baik dikarenakan musibah Pandemi COVID-19 maupun perkembangan teknologi, termasuk juga semakin tinggi-nya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Menghadapi semua tantangan ini, Korpri harus terus bertransformasi, memperkokoh sikap melayani menjadi abdi masyarakat dan menjadi abdi negara, terus berino-vasi dan mengembangkan cara kerja baru yang efisien, terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengeta-huan dan teknologi, memberi solusi yang tepat dan jitu sehingga dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” kata

Presiden Jokowi. Usai menerima penghargaan, Menteri Basuki menyam-

paikan bahwa kiprah Korpri selama ini telah mempersa-tukan pegawai negeri, sehingga merasa bangga sebagai ASN untuk melayani masyarakat. Menteri Basuki berpesan khususnya kepada ASN milenial agar menekuni profesinya sebagai abdi negara dengan terus bekerja keras dan mem-perbanyak silaturahmi, selanjutnya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Silaturahim bisa melalui banyak cara, misalnya menulis dan mengikuti kegiatan-kegiatan Korpri seperti olahraga dan main band. Bagaimana pimpinan mau menunjuk Anda kalau tidak kenal, untuk itu memperkenalkan diri tidak perlu kasak-kusuk, tetapi tunjukkan kebisaan kita melalui silaturahim itu,” kata Menteri Basuki.

“Kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, serta berjiwa seni karena orang bekerja harus berimprovisa-si dan berinovasi. Jadi orang kerja harus punya value, bukan semata-mata diukur dari salary/gaji,” lanjut Menteri Basuki.

Penghargaan Korpri Award 2021 Kategori Lifetime Achie-

vement dianugerahkan salah satunya kepada Menteri Ba-suki atas dedikasinya selama lebih dari 40 tahun menjadi ASN di Kementerian PUPR yang dinilai telah memberikan inovasi dan perubahan yang dapat menginspirasi bagi anggota Korpri. Penghargaan Korpri Award Kategori Kepe-ngurusan Korpri Tingkat Pusat juga diberikan atas peran aktif dan inovasi pengurus Korpri Kementerian PUPR dalam memajukan organisasi Korpri. n

OLEH: TRI

Lintas info

Pesan Khusus Menteri PUPR pada ASN Milenial Saat Terima Penghargaan Lifetime Achievement Award pada HUT Ke-50 Korpri

12


LAPORAN UTAMA | KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR

Konektivitas Infrastruktur Dorong Pertumbuhan EkonomiKonektivitas adalah menjadi visi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan konektivitas menjadi salah satu komponen infrastruktur yang harus dikerjakan. Empat komponen lainnya adalah sains, perumahan dan pemukiman, komunikasi dan energi.

Oleh: Tim Kiprah

13


Konektivitas Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi

MENTERI PUPR Basuki Hadi-muljono mengatakan pem-bangunan infrastruktur

adalah menciptakan konektivitas un-tuk membuka akses dan meningkat-kan keterhubungan antar-wilayah, keterhubungan antar-daerah, dan meningkatkan efisiensi serta mening-katkan produktivitas untuk mewujud-kan Indonesia Maju. Pembangunan infrastruktur konektivitas bisa me-ningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi ketimpangan antar-daerah atau kawasan yang ma-sih terjadi. Infrastruktur konektivitas memberikan manfaat besar bagi per-ekonomian nasional dan menstimu-lasi pembangunan daerah.

Menteri Basuki mengatakan, hingga November 2021 kementerian yang dia pimpin telah menuntaskan pembangunan dan mengoperasi-kan 101 km jalan tol dari target 190 km. Pada akhir 2021 target tersebut akan bisa dicapai. Dengan demikian total panjang jalan tol operasional di Indonesia hingga akhir 2021 menjadi 2.529 km. Beberapa ruas tol yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 1, Balikpapan – Samarinda Seksi 1 & 5, dan Semanan – Pulo Gebang Seksi A.

“Kita juga meneruskan pem-bangunan jalan nasional perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT. Dari total panjang perbatasan 3.628 km, akan tersambung jalan sepanjang 3.404 km di akhir 2021. Diharapkan jalan perbatasan dapat tersambung seluruhnya pada akhir tahun 2024,” terang Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan dalam mendukung pengembangan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasio-nal, telah dilakukan pembangunan Jalan Lingkar Samosir, Penataan Kawasan Borobudur, Penataan Kawa-san Labuan Bajo dan Penataan Kawa-san Mandalika sebagai dukungan penyelenggaraan World Super Bike (WSBK) 2021 beberapa waktu lalu.

Pada tahun 2021 ini, Kementerian PUPR telah berhasil menyelesaikan pembangunan 15 bendungan dimana 11 diantaranya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan tersebut antara lain Bendungan Tugu, Gongseng, Bendo, Kuningan, Pasel-loreng, dan Karalloe. Bendungan de-ngan ragam fungsi yang banyak (multi fungsi) seperti untuk irigasi, air baku, pengendalian banjir, dan pembang-kit energi harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan ke-sejahteraan masyarakat.

“Saya ingin mengutip pesan Pre-siden RI Bapak Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Bakti ke-76 PU, bahwa ke depan kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih

berkualitas, smart dan ramah ling-kungan. Menciptakan konektivitas untuk membuka akses dan mening-katkan keterhubungan antar-wi-layah, keterhubungan antar-daerah, dan meningkatkan efisiensi serta me-ningkatkan produktivitas untuk me-wujudkan Indonesia Maju,” tambah Menteri Basuki, seperti diinformasi-kan Humas PUPR Wibisono.

Konektivitas di Pulau Sumatera juga perlahan mulai terwujud. Ja-lan Tol Trans Sumatera yang meng-hubungkan Kawasan Industri (KI) dengan pelabuhan, di antaranya Kawasan Lampung Industrial Park dengan Pelabuhan Panjang, Lam-pung dan Bakauheuni. Tol Trans Jawa yang menghubungkan KI Jababeka, Karawang, KI Subang di Jawa Barat dan KI Batang di Jawa Tengah dengan pelabuhan seperti Pelabuhan Merak dan Tanjung Priok.

Selain itu pemerintah juga tetap memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan dengan target antara lain sepanjang 3.000 km jalan nasional baru, sepanjang 38.726 meter jemba-tan dibangun, dan sepanjang 31.053 meter fly over dan underpass serta se-panjang 2.500 km jalan tol baru dan/atau beroperasi.

Menteri Basuki menekankan, ter-dapat beberapa hal yang harus men-jadi perhatian dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur ke de-pan. Pertama, kualitas infrastruktur harus benar-benar ditingkatkan, ka-rena tuntutan dan harapan publik yang semakin tinggi dan besar terha-dap Kementerian PUPR. Kedua, pem-bangunan infrastruktur harus lebih memperhatikan keberlanjutan ling-kungan dengan mengikuti kaidah-kaidah green infrastructure. Ketiga, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur harus senantiasa be-kerja sesuai dengan Corporate Culture yaitu bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat dalam satu team

work yang solid. n

14


Cepat, Akurat, Efisien dan Berkualitas

MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono mengata-kan dukungan inovasi dan teknologi membuat

pembangunan infrastruktur untuk menjadi lebih cepat, akurat, efisien dan lebih berkualitas. “Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, efektif, dan ramah lingkungan juga didorong

guna menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan se-hingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan generasi mendatang,” kata Menteri Basuki.

Pemerintah dalam bidang infra-struktur pada jangka tahun 2020-2024 memberikan target prioritas kepada Kementerian PUPR. Pada bi-

dang sumber daya air di antaranya 61 bendungan di seluruh Indonesia dan jaringan irigasi untuk 500 ribu Ha dae-rah irigasi. Bidang konektivitas di an-taranya pembangunan 2.500 km jalan tol baru dan 3.000 km jalan nasional baru.

Di bidang permukiman, direnca-nakan peningkatan akses air minum layak menjadi 100%, peningkatan akses sanitasi layak menjadi 90%, dan pembangunan serta rehabilitasi 5.500 unit prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Sedangkan untuk perumahan, Program Sejuta Rumah akan terus dilanjutkan melalui berba-gai pola penyediaan dan pembiayaan perumahan yang lebih inovatif.

Target di atas bagian dari lima komponen infrastruktur yang harus diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Lima komponen tersebut di antaranya konektivitas, sains, perumahan dan pemukiman, komunikasi dan energi.

Untuk mendukung tercapainya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengemban tugas negara yang cukup berat hingga 2024 mendatang. Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, dukungan teknologi dan inovasi wajib dilakukan.

Oleh: Tim Kiprah

IRIGASI PERPIPAAN

Teknologi di Infrastruktur


15


target tersebut, Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Tek-nologi, Industri dan Lingkungan me-ngatakan Kementerian PUPR terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dalam di bidang konstruksi. Beberapa teknologi tersebut yakni drip irrigation dan big gun sprinkler yang merupakan bentuk inovasi da-lam sistem penyediaan air baku man-diri dan sistem irigasi untuk kawasan yang relatif sulit air sehingga air da-pat dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung produksi pertanian yang lebih optimal. Teknologi ini telah digu-nakan di Kabupaten Belu, Nusa Teng-gara Timur dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara dalam rangka pengembangan Food Estate.

Di bidang konektivitas tengah dikembangkan Multi Lane Free Flow (MLFF) yakni teknologi untuk mening-katkan layanan jalan tol antara lain dengan sistem transaksi tol nirsentuh. Sistem MLFF merupakan kelanjutan dari proses elektronifikasi yang su-

dah berlangsung sejak 2017 silam dan akan diterapkan secara bertahap mulai 2021 ini (pengurangan gerbang tol, registrasi pengguna kendaraan, hingga penghapusan gerbang tol).

Di bidang permukiman di antara-nya teknologi Waste to Energy (W2R) yang merupakan teknologi peng-olahan sampah dengan incinerator untuk mengkonversi material padat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Saat ini se-dang dikembangkan di Balikpapan, (Kaltim), Suwung (Badung, Bali) dan Banjar Bakula (Kalsel). Di bidang pe-rumahan di antaranya Rusun Pracetak Modular yang sudah digunakan di pembangunan Rusun ITB Jatinangor.

Endra S. Atmawidjaja yang juga Juru Bicara Kementerian PUPR me-ngatakan selain pemanfaatan ber-bagai teknologi di atas, Kementerian PUPR juga terus mendorong inovasi yang memberikan nilai tambah dan sisi lain yang lebih humanis pada se-tiap infrastruktur yang dibangun.

Salah satunya contoh inovasi yang telah dilakukan yakni pembangunan Jembatan Youtefa di Jayapura, Papua yang dalam bahasa setempat artinya pergi ke kampung. Jembatan ini me-miliki nilai inovasi sebagai jembatan pelengkung baja terpanjang di Pa-pua dengan bentang 1,6 km. “Material pelengkung yang dibangun oleh anak bangsa di 11 PT PAL dibawa sejauh 1.000 km dari Surabaya lewat laut me-nuju Jayapura, untuk kemudian dirakit secara on-site dengan sangat presisi,” ujar Endra pada Webinar Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pembangunan Infrastruktur Untuk Negeri.

Pejabat Fungsional Perekayasa Ahli Utama Arie Setiadi Moerwanto me-ngatakan inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan ini juga harus didukung oleh pengembangan sum-ber daya manusia (SDM). “Untuk itu Kementerian PUPR mengembangkan Program Magister Super Spesialis se-jak 2020 untuk bidang teknik dan kita juga sedang menyiapkan Program


BIG GUN SPRINKLER, SISTEM IRIGASI PERPIPAAN

16


Magister Super Spesialis non teknik,” kata Arie.

Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi yang diiringi dengan pe-ningkatan kualitas SDM konstruksi diharapkan dapat mempermudah, mempercepat serta meningkatkan kualitas dan kehandalan dalam penye-diaan infrastruktur di Indonesia.

Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto mengata-kan, pemanfaatan teknologi Building

Information Modelling (BIM) semakin diperluas dalam proyek-proyek pem-bangunan infrastruktur, khususnya pada bidang bangunan gedung. Be-lasan proyek sudah memanfaatkan BIM mulai tahap perencanaan, pe-laksanaan, pengawasan hingga audit pembangunan. BIM bukan sekadar penerapan teknologi yang inline de-ngan industri 4.0, tetapi menurut Iwan, adalah perubahan mindset yang diutamakan untuk pembangunan in-

frastruktur yang lebih cepat, akurat, efisien dan berkualitas.

Guna memantik daya inovasi Ke-menterian PUPR pun juga tidak segan-segan belajar dari negara-negara Asia seperti Korea Selatan. Pada kunjungan ke beberapa negara mendampingi Pre-siden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Basuki juga bertemu dengan beberapa negara Asia di sana. Menteri Basuki mengajak berkolaborasi dan belajar tentang pembangunan infrastruktur dengan teknologi, pun kegiatan riset dan inovasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi secara terintergrasi dilakukan BUMN dan Swasta.

Salah satu contoh kolaborasi tek-nologi dengan BUMN dilakukan Ke-menterian PUPR dengan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dalam memba-ngun rumah ramah lingkungan. Se-men Indonesia memiliki semen yang berteknologi tinggi, bisa membangun konstruksi rumah dalam hanya waktu

satu minggu.Melalui pemanfaatan semen non-

OPC dan juga solusi teknologi kons-truksi yaitu dengan produk Power Pro, semen hidrolis tipe high early dan DynaHome, yang merupakan tek-nologi konstruksi dinding monolitik untuk percepatan pembangunan pe-rumahan, di mana setiap unit rumah dapat dibangun hanya dalam waktu satu minggu saja.

Menteri BUMN Erick Thohir me-ngatakan sinergi tersebut tidak hanya terkait pembangunan rumah saja, te-tapi juga untuk pengerjaan infrastruk-tur lainnya. “Ini momen untuk Semen Indonesia dan Kementerian PUPR un-tuk menunjukan kekuatan kolaborasi dalam mendukung proyek strategis nasional di bidang infrastruktur, peru-mahaan dan pengembangan wilayah,” katanya beberapa waktu lalu. Menteri Erick juga mengatakan kolaborasi ini bisa dijadikan contoh BUMN lainnya

BIM


17


dalam bermitra untuk menciptakan teknologi yang baru.

Managing Director ASEAN, Auto-

desk, Serena Sia dalam kolom yang dimuat di investor.id Februari 2021 mengatakan, menurut McKinsey, ma-yoritas perusahaan yang telah meng-adopsi BIM melaporkan imbal hasil positif dari investasi mereka, termasuk waktu pelaksanaan proyek yang lebih singkat, serta menghemat laporan

dan biaya material. Dalam kolom ter-sebut Serena menambahkan riset menunjukkan beberapa keuntungan yang dipetik oleh proyek-proyek kons-truksi yang menggunakan BIM, seperti komunikasi yang lebih baik, konflik yang berkurang dan jumlah kesalahan jauh lebih sedikit.

Serena mengatakan angka-angka tersebut sangat penting mengingat terbatasnya sumber daya yang ada,

hal umum yang dialami oleh perusa-haan-perusahaan konstruksi. “Untuk memenuhi kebutuhan solusi smart

city yang lebih baik dengan jumlah sumber daya yang lebih sedikit, sa-tu-satunya cara yang bisa mengatasi-nya adalah dengan ‘menambang’ data yang dihasilkan dan menindaklanjuti-nya dengan menggunakan teknologi canggih,” tulis Serena dalam kolom tersebut. n

PENERAPAN BIM UNTUK INFRASTRUKTUR

PENERAPAN BIM UNTUK INFRASTRUKTUR


18


Baja Mandiri, Ekonomi Nasional Tumbuh

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) 5 Agustus mengata-kan sektor konstruksi yang membutuhkan baja dan

besi untuk material konstruksi tum-buh 4,42%. Pertumbuhan ini karena realisasi belanja pemerintah untuk konstruksi yang naik 50,52%. Kebi-jakan PPnBM (Pajak Penjualan untuk Barang Mewah) untuk otomotif juga menjadi pendorong permintaan baja

dan besi meningkat. Namun, kebi-jakan ini juga mendorong impor besi dan baja. Tentu ini tidak berdampak terlalu bagus pada ekonomi nasional. Padahal, industri baja nasional bisa memenuhi secara mandiri kebutuhan baja dan besi seiring pertumbuhan permintaan.

Direktur Industri Logam Ditjen IL-MATE Kementerian Perindustrian (Ke-menperin), Budi Susanto mengung-

kapkan, pihaknya memiliki rencana induk pengembangan industri besi dan baja nasional. Rencana itu telah disusun sejak 2015 hingga 2035. Pada rencana tahap dua yaitu pada 2020-2024, target kapasitas produksi di ak-hir tahun 2024 sebesar 17 juta ton.

Pada bulan ke-4 tahun 2021, me-nurut Budi, sudah mencapai 11,7 ton. Sedangkan target pada 2021 sebe-sar ini 11,9 juta ton atau masih keku-rangan 0,2 juta ton. “Mudah-mudahan dengan beroperasinya fasilitas LSM dari Gunung Rajapaksi yang 11 juta ton ini nanti bisa terpenuhi,” kata Budi dalam diskusi secara daring Infras-

tructure Connect Digital Series 2021 dengan tema “Menuju Kemandirian Industri Baja Nasional dalam Mendu-

Derasnya kontruksi infrastruktur membutuhkan dukungan penuh industri baja dan besi. Kemandirian industri ini tanpa bergantung pada impor akan meingkatkan pertumbuhan nasional.

Oleh: Tim Kiprah

MENTERI PUPR DI JEMBATAN TERUSAN BOJONEGORO – BLORA


19



20


kung Pertumbuhan Ekonomi Nasio-nal”, pada 7 Oktober 2021 lalu.

Kemudian Cilegon yang disebut kota baja juga dicanangkan klaster 10 juta ton. “Ini merupakan bagian dari yang 17 juta ton. Nah ini di tahun 2019 sampai 2022 ini juga sudah di-tetapkan sebesar 6,9 juta ton. Dan ini mudah-mudahan juga bisa terpenuhi,” kata Budi

Dengan kemandirian Industri baja nasional diharapkan mampu mendu-kung tumbuhnya ekonomi nasional. Metode Three Circular Economy diha-rapkan bisa segera terwujud. Three Cir-

cular Economy adalah sebuah analisa umum antara peningkatan produksi dalam negeri, konsumsi produk dalam negeri, penurunan impor serta ada-nya investasi. Dengan adanya Three

Circular Economy diharapkan akan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Vice President Tatalogam Group Ste-phanus Koeswandi di kegiatan yang sama mengatakan, ekonomi nasional bisa meningkat jika ada beberapa fak-tor pendukung seperti investasi, kon-sumsi, ekspor-impor, dan kemajuan teknologi. Dengan mengaplikasikan Industri 4.0, tambah Stephanus, eko-nomi nasional akan tumbuh lebih cepat. “Jadi 4 hal itu yang kami selalu usahakan di dalam perusahaan kami ini,” kata Stephanus. Tatalogam Group adalah pelaku usaha di sektor industri baja, khususnya baja ringan

Pimpinan perusahaan baja ringan terbesar di Indonesia itu menjeaskan saat ini masih ada beberapa perma-salahan dalam menggapai tujuan ke-mandirian baja nasional. Ini juga bisa mengancam keselamatan jiwa peng-gunanya di Tanah Air.

“Jadi yang banyak masuk sekarang ini adalah baja di bawah 0,2. Baja ke-

tebalan inti 0,18-0,17-0,16. Ini banyak yang kami temukan. Dan tentu kalau dari produsen dalam negeri tidak bisa membuat baja dengan ketebalan se-perti ini, karena semua baja yang di-produksi di Tanah Air itu sudah harus sesuai dengan SNI,” kata Stephanus se-perti dilansir investor.id.

“Tapi memang ada satu dua pe-laku industri yang mengundang baja impor ini bisa masuk. Akibatnya, bebe-rapa tahun ini banyak sekolah, rumah sakit, dan juga fasilitas umum lainnya yang ambruk. Terakhir itu di Pasar Weleri, Kendal. Ini kami mohon perha-tiannya untuk baja-baja non standar ini,” harap Stephanus.

Dia melanjutkan, ada lima strategi yang bisa dilakukan guna mencapai kemandirian industri baja nasional. Pertama adalah dengan menegakkan standar yang tegas dan wajib, khu-susnya untuk SNI dan meningkatkan

JEMBATAN RANGKA BAJA PERMANEN


21


TKDN. Kedua, meningkatkan investasi industri baja yang mengedepankan teknologi yang ramah lingkungan. Ka-rena itu, ia berharap pemerintah lebih selektif terhadap penanaman modal asing (PMA) sehingga state of the art pada Industri 4.0 memiliki DNA (De-

vice, Network, and Aplication).“Karena kalau tak disaring, kita

nanti akan menerima mesin bekas yang tidak ramah lingkungan, yang tidak sustainable. Nah, ini kami sangat concern untuk teknologi yang ramah lingkungan,” kata Stephanus lagi.

Strategi berikutnya, pelibatan UMKM secara massif menjadi strategi yang cukup berguna untuk mening-katkan industri kecil di pelosok-pelo-sok. Pelaku UKM/IKM ini juga harus dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi agar mereka lebih ber-kembang. Strategi ke-4 yang dilakukan sejak tahun lalu adalah meningkatkan

ekspor. Tujuan dari ekspor ini adalah Tatalogam Group ingin meningkatkan kualitas dan pelayanan berstandar in-ternasional. Terakhir, strategi metode Inovasi CPM yaitu channel, product, marketing. Channel adalah cara dis-tribusi dari pabrik hingga ke tangan pelanggan yang mengadopsi digital

channel dan juga pelibatan UKM. Ino-vasi product yang tak pernah berhenti, kemudian marketing yang dapat me-

nyentuh langsung ke pelanggan.“Marketing ini tentang bagaimana

cara memasarkan dan menyentuh ke pelanggannya langsung. Jadi pan-demi ini sedikit membawa inovasi bahwa dengan pandemi kami mela-kukan live streaming, live selling yang saat ini umumnya sudah banyak kita lihat di luar negeri,” ujar dia. Value

chain dari PT Tatalogam Lestari yaitu Tatalogam Group mulai dari bahan baku pelapisan, kemudian di-forming dan juga didistribusikan hingga sam-pai ke produk akhir yaitu domus, men-jadi rumah.

“Yang terakhir tentang distribution channel kami. Distribution channel

adalah untuk meminimalisir time to

market. Tentu ini kami sudah melaku-kan pencatatan dengan sumber daya material konstruksi melalui SIMPK (Sis-tem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi,” kata Stephanus. n

JEMBATAN RANGKA BAJA PERMANEN


22


Mewujudkan Peningkatan Kualitas Konstruksi

SALAH satu bentuk tang-gung jawab, pemerintah mengikutsertakan masya-rakat jasa konstruksi dalam

melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah pusat melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Pe-ran masyarakat jasa konstruksi adalah memiliki kewenangan penerbitan ser-

tifikasi kompetensi kerja konstruksi.Undang-Undang Jasa Konstruksi

Nomor 2 Tahun 2017 mengamanah-kan kewajiban sertifikasi kompetensi bagi seluruh tenaga kerja konstruksi melalui proses uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. Te-lah dijabarkan pada peraturan turun-annya, bahwa uji kompetensi ini di-

laksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dilaksanakan dengan me-tode uji tulis, uji praktik atau observasi lapangan, dan atau wawancara. Lem-baga sertifikasi profesi merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah men-dapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Sebagai pembina jasa konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomit-men meningkatkan kualitas kons-truksi Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersama dengan Ba-dan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada 10 September 2021 lalu menggelar pelatihan ase-

Pemerintah pusat bertanggung jawab meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional serta meningkatnya partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021.

Oleh: Tim Kiprah

KOMPETENSI KERJA TENAGA INFRASTRUKTUR


23


Mewujudkan Peningkatan Kualitas Konstruksi

sor kompetensi pada Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Asesor Badan Usaha (ABU) Jasa Konstruksi.

Kegiatan ini untuk menciptakan master asesor kompetensi yang bertu-gas mencetak asesor badan usaha. Ke depan Sistem Sertifikasi Badan Usaha (SBU) akan dilakukan oleh Lembaga SBU (LSBU) yang telah dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakredi-tasi. “Peran asesor kompetensi yang mencetak asesor badan usaha sangat menentukan, agar badan usaha yang kelak akan disertifikasi benar-benar merupakan badan usaha yang ber-kualitas untuk memajukan sektor jasa konstruksi di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Me-diawan.

Untuk dapat beroperasi, seluruh kelengkapan struktur LSBU harus mendapat legalitas dan LSBU tersebut harus mendapatkan lisensi dari LPJK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 struktur orga-nisasi LSBU terdiri atas Pelaksana, Pe-laksana dan Asesor Badan Usaha. Oleh karenanya diperlukan legalitas Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Untuk memenuhi kebutuhan dan legalitas asesor badan usaha, perlu di-lakukan beberapa langkah. Pertama Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi. Kedua, Penetapan PTUK Asesor Badan Usaha Kompetensi dan ketiga pelatihan asesor kompetensi.

Empat kriteria asesor badan usaha yakni memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga indepen-den sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-undangan. Kedua terdaftar di LPJK sebagai asesor ba-dan usaha. Ketiga bukan pengurus LPJK dan keempat bukan bagian dari sekretariat LPJK. “Tentunya harapan kita bersama penyelenggaraan serti-fikasi badan usaha oleh LSBU dapat segera terlaksana dan beroperasi se-bagaimana amanat peraturan perun-dang-undangan,” ungkap Yudha.

Saat ini ada enam LSBU yang sudah

mendapatkan lisensi dari LPJK yakni Lembaga Sertifikasi INKINDO yang di-bentuk oleh INKINDO, LSBU Gamana Krida Bhakti yang dibentuk oleh GA-PENSI, PT Andalan Sertifikasi Kontrak-tor Nasional yang dibentuk oleh ASKONAS, PT Sertifikasi Badan Usaha Gabungan Perusahaan Konstruksi Na-sional Indonesia yang dibentuk oleh GAPEKSINDO, LSBU ASPEKNAS Kons-truksi Mandiri yang dibentuk oleh ASPEKNAS, dan PT Bina Mitra Rancang bangun yang dibentuk oleh GAPENRI.

Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis berharap dengan pemberian sertifi-kasi kompetensi profesi asesor badan usaha dapat diakui secara nasional. “Manfaatnya tentu mereka akan pu-nya bukti legal pengakuan kompe-tensi sebagai persyaratan operasional LSBU,” terang Azis.

Ketua LPJK Taufik Widjoyono me-nyatakan tujuan besar dari sertifikasi ini agar konstruksi di Indonesia lebih berkualitas lagi ke depannya. “Kalau dulu sertifikasi semua di LPJKN, seka-rang dilepas ke masyarakat jasa kons-truksi. Namun, sekarang LPJK punya

tambahan tugas yaitu registrasi dan menyiapkan penilaian. Jadi kalau nanti ada konstruksi yang jeblok atau bermasalah lainnya setelah Provisio-nal Hand Over (PHO) maka itu akan berurusan dengan LPJK,” tutup Taufik.

Lembaga sertifikasi profesi diha-rapkan tidak hanya berfokus pada proses pembentukan dan operasio-nalisasinya, tetapi lebih daripada itu. Dalam rangka sertifikasi tenaga kerja konstruksi, lembaga sertifikasi profesi diharapkan menjadi lembaga yang profesional dengan menerapkan me-tode dan aturan sesuai dengan per-aturan yang telah ditetapkan peme-rintah. Perlu diketahui juga bahwa, bagi lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan yang ber-laku, sanksi sudah siap menunggu, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan lisensi hingga pencabutan lisensi. Tentunya hal-hal seperti ini bukanlah yang kita inginkan, untuk itu setiap lembaga sertifikasi profesi harus bertanggung jawab terhadap kualitas dan kredibi-litas sertifikat yang diterbitkannya. n

KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI PUPR UNTUK TNI AD

24


Inovasi Bangunan untuk Antisipasi Risiko Gempa

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengata-

kan, dengan potensi bencana alam yang besar dan belajar dari kondisi Pandemi COVID-19, diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk konstruksi infrastruktur yang memiliki daya tahan terhadap multiple-disas-

ters. Menurutnya pembangunan infra-struktur tidak hanya memperhatikan aspek fungsional, namun juga perlu memberikan sentuhan arsitektural (art) dan aman secara struktur.

Menteri Basuki mencontohkan jembatan bentang panjang yang saat ini telah banyak dibangun di Indone-sia, seperti Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Pulau Balang di

Kalimantan Timur, Jembatan Teluk Kendari di Sulawesi Tenggara, dan jembatan di tol seperti Jembatan Kali Kenteng di Jawa Tengah. Pada struktur jembatan-jembatan tersebut harus di-lengkapi dengan Structural Health Mo-

nitoring System (SHMS) untuk peman-tauan kesehatan struktur jembatan.

“Selain itu pada pembangunan bendungan juga diperlukan ino-vasi untuk pengembangan tipe bendungan selain rockfill dam, mi-salkan dengan mengembangkan ben-dungan tipe concrete dam dan arch

dam. Saya percaya para engineer kita mampu melakukan rekayasa ben-dungan tersebut,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan du-kungan ilmu pengetahuan dan tek-

Indonesia memiliki potensi tinggi terjadinya bencana gempa bumi. Indonesia sebagai negara kepulauan terletak di kawasan cincin api pasifik (ring of fire). inovasi teknologi infrastruktur tahan bencana tentu menjadi kebutuhan penting.

Oleh: Tim Kiprah

MENGUKUR KETAHANAN STRUKTUR BANGUNAN DENGAN STRUCTURAL HEALTH MONITORING SYSTEM DAN LOADING TEST


25


nologi mitigasi bencana, serta tekno-logi konstruksi tahan gempa sangat diperlukan, agar implementasi dari program pembangunan infrastruktur dapat berlangsung tanpa mengalami gangguan berupa kerusakan akibat gempa bumi. “Beberapa teknologi tahan gempa telah diterapkan da-lam perancangan bangunan tahan gempa. Misalnya, teknologi seismic

isolation yang merupakan hasil litbang dari Kementerian PUPR kini telah ba-nyak diterapkan. Begitu juga dengan teknologi Precast Structural System (PRESS) yang dikombinasikan dengan alat “spiral dissipater”,” ungkap Menteri Basuki.

Dalam kerangka meningkatkan ke-siapsiagaan terhadap bencana gempa bumi, Menteri Basuki mengatakan, Ke-menterian PUPR bersama para pakar kegempaan dari berbagai latar bela-kang disiplin ilmu telah menerbitkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa In-donesia Tahun 2017, yang merupakan pemutakhiran Peta Gempa Indonesia Tahun 2010. Peta tahun 2017 tersebut

kini menjadi acuan standar dalam pe-rencanaan bangunan dan infrastruk-tur tahan gempa.

Ditambahkan Menteri Basuki, un-tuk meningkatkan pengetahuan me-ngenai kegempaan, Kementerian PUPR dibantu Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) dengan tiga tugas utama, yaitu pemutakhirkan peta sumber dan bahaya gempa nasio-nal secara berkala, survei dan analisis kegempaan dan kerusakan pasca ter-jadinya gempa merusak serta mem-berikan rekomendasi, dan sosialisasi mengenai sumber, bahaya dan risiko gempa di Indonesia.

“Selain 3 tugas utama tersebut di atas, PuSGeN saat ini juga memiliki 2 tugas tambahan, yaitu menyusun Peta Ground Motion Indonesia, serta mengembangkan kurva kerentanan bangunan untuk dapat menghasilkan peta risiko gempa yang lebih baik,” ucap Menteri Basuki.

Selain itu, Menteri Basuki menya-takan, Kementerian PUPR juga meng-ambil sejumlah langkah dalam men-

dorong konstruksi bangunan tahan gempa, yakni dengan pelaksanaan berbagai penelitian, percobaan dan publikasi terkait Kode Bangunan dan Infrastruktur, Spesifikasi Standar serta berbagai Manual termasuk pemu-takhiran SNI Bangunan Gedung Ta-han Gempa 2019, dan pelaksanaan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk rumah, bangunan dan infrastruktur yang rusak pasca gempa seperti di NTB dan Palu.

Rumah tahan gempa juga terkait dengan konsep penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan peru-mahan yang berkelanjutan. Konsep ini tertuang dalam salah satu Visium Ke-menterian PUPR 2030 yaitu tercapai-nya ‘100 Persen Hunian Cerdas (Smart

Living)’. Dalam mewujudkan ‘100 Per-sen Smart Living’, Kementerian PUPR memiliki arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur per-mukiman dan perumahan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman dan perumahan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Inovasi Bangunan untuk Antisipasi Risiko Gempa

BENDUNGAN KARALLOE KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN

26


Pernyataan tersebut disampai-kan oleh Direktur Bina Teknik Permu-kiman dan Perumahan Dian Irawati dalam acara ‘Bimbingan Teknis Desain Struktur Bangunan Gedung Baja Tahan Gempa’ pada hari Kamis, (26/8/2021).

“Kami menyambut baik penyeleng-garaan bimbingan teknis ini karena materi ini sangat penting bagi kita se-mua dalam mewujudkan infrastruktur bidang permukiman dan perumahan yang andal dan berkelanjutan,” kata Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Dian Irawati dalam acara ‘Bimbingan Teknis Desain Struktur Ba-ngunan Gedung Baja Tahan Gempa’ Agustus 2021 lalu.

Dian menjelaskan bahwa Indone-sia terletak di kawasan yang rawan terjadi gempa bumi sehingga bila ti-dak diantisipasi secara memadai de-ngan menggunakan ilmu pengeta-huan dan teknologi yang mumpuni, guncangan akibat gempa bumi akan menimbulkan kerusakan secara lang-sung terhadap infrastruktur beserta

seluruh sarana dan prasarananya serta menimbulkan risiko yang tinggi bagi masyarakat. Tidak sedikit masyarakat terdampak yang kehilangan tempat tinggal disebabkan rumah mereka yang rusak atau bahkan hancur. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko kerusakan infrastruktur akibat bencana gempa bumi tersebut.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek fung-sional, namun juga perlu memberikan sentuhan arsitektural dan aman secara struktur. Untuk itu, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi mitigasi bencana, serta teknologi konstruksi tahan gempa juga sangat diperlu-kan, agar implementasi dari program pembangunan infrastruktur tersebut dapat berlangsung tanpa mengalami gangguan berupa kerusakan akibat gempa bumi,” jelasnya.

Suatu peraturan bangunan gedung dibutuhkan untuk mewujudkan ba-ngunan gedung yang fungsional dan

sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan ling-kungannya atau bangunan gedung yang berkelanjutan.

“SNI terkait desain struktur ba-ngunan gedung baja tahan gempa yang telah disusun tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan dan ke-sehatan umum dengan menetapkan persyaratan minimum untuk keku-atan, stabilitas, kemampuan layan, du-rabilitas, dan integritas struktur baja,” ujar Dian.

Kementerian PUPR juga menge-nalkan inovasi rumah tahan gempa dengan teknologi lapisan ferosemen. Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi mengata-kan, inovasi ini diperlukan agar ru-mah-rumah tersebut lebih kuat secara struktur bangunan dan layak. Tekno-logi lapisan ferosemen sendiri meru-pakan inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR tahun 2017.

“Kami akan terus mendorong pe-laksanaan Program BSPS di seluruh wilayah Indonesia. Program BSPS juga meningkatkan kualitas rumah masya-rakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dengan dana sti-mulan dari pemerintah,” tutur Khalawi

Teknologi lapisan ferosemen ini me-rupakan metode penguatan bangunan rumah dengan dasar pasangan kawat (wiremesh) sebagai lapisan pada din-ding pasangan bata. Ini juga untuk menambah kekuatan struktur serta mengurangi atau menghilangkan penggunaan tulangan baja. Metode tersebut dinilai dapat mendukung ke-kuatan bangunan terhadap gempa.

Teknologi yang mudah diterapkan ini akan menghasilkan struktur ba-ngunan yang lebih kuat, lentur, eko-nomis, dan tahan lama, serta mudah diadaptasi. Namun begitu, tenaga ahli dan fasilitator lapangan (TFL) BSPS memang dituntut untuk mendam-pingi agar detail pelaksanaan pem-bangunan di setiap Kelompok Pene-rima Bantuan (KPB), maksimal. n

WEBINAR BIMBINGAN TEKNIS DESAIN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG BAJA TAHAN GEMPA


27


28


BIM, Jurus Digital Pembangunan InfrastrukturPenggunaan teknologi digital didorong agar target percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih efesien dan efektif. Pandemi COVID-19 selain menjadi hambatan juga menjadi momentum percepatan transformasi digital dalam pembangunan infrastuktur.

Oleh: Tim Kiprah


PENERAPAN BIM DALAM TEKNOLOGI KEMENTERIAN PUPR

29


PERCEPATAN pembangunan infrastruktur menjadi pro-gram prioritas pemerintah Indonesia. Pandemi CO-

VID-19 yang menyerang dunia dan Indonesia pada awal 2020 membuat perubahan strategi dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, pandemi COVID-19 ini justru yang membuat semua pihak, termasuk pe-merintah Indonesia mempercepat transformasi digital. Percepatan pem-

bangunan infrastruktur dengan pen-dekatan teknologi digital membuat rencana ini lebih akuran dan efesien.

Salah satu pemanfaatan teknologi digital yang digunakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang Jasa Kons-truksi adalah metodologi Building In-

formation Modelling (BIM). Salah satu prinsip dasar penerapan metode BIM berbasis industri 4.0 adalah mencapai efisiensi yang tinggi, tepat waktu, te-pat guna, dan kualitas produk yang lebih baik dalam pembangunan infra-struktur di Indonesia.

“Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pe-laksanaan pembangunan infrastruk-tur, bukan sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya instrumen, justru dibelakang-nya harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja menyampaikan pemanfaatan teknologi BIM ke depan akan menjadi mandatory tool dalam pelaksanaan tugas pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. “De-ngan tugas yang semakin kompleks, banyak dan sumberdaya yang ter-batas, teknologi BIM bisa membantu kita menjadi tool atau instrument un-tuk menghasilkan produk infrastruk-tur yang lebih cepat, lebih efisien dan lebih berkualitas,” tutur Endra S. Atmawidjaja dalam konsolidasi secara virtual yang diselenggarakan Pusat Analisis Kebijakan (Pusaka) Kemen-terian PUPR tentang Upaya Perluasan Penerapan BIM pada Pembangunan Infrastruktur PUPR.

Payung hukum penerapan BIM di lingkungan Kementerian PUPR saat ini terbatas untuk bangunan gedung negara dengan luas di atas 2.000 m2 dan di atas dua lantai sebagai-mana tertera pada Peraturan Men-teri PUPR No 22 Tahun 2018 tentang

Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Ke depan, penerapan BIM di-harapkan tidak hanya pada bangunan gedung negara saja, tetapi dapat di-terapkan di seluruh proyek infrastruk-tur PUPR. “Kita akan rekomendasikan untuk memperluas Permen PUPR No 22 Tahun 2018 dengan sasaran pe-laksanaan BIM di setiap Unit Organi-sasi Kementerian PUPR,” ujar Endra S. Atmawidjaja.

Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan penerapan Road Map BIM Kementerian PUPR te-lah dimulai dari fase adopsi, digitalisa-si, kolaborasi hingga integrasi sistem. Pada tahun 2024, diharapkan sudah terintegrasi dalam cloud system yakni cloud construction management, sa-lah satu perwujudan integrasi proses konstruksi mulai dari perencanaan, perijinan, pelaksanaan, dan pemeli-haraan.

“Saya berharap pemanfaatan BIM ke depan bukan hanya diterap-kan pada tahap perencanaan, pe-laksanaan hingga operasional, tetapi juga mencakup pada tahap peng-adaan barang dan jasa serta audit,” ujar Iwan Suprijanto.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nazib Faizal menekankan pentingnya work collaboration serta menyiapkan penggunaan drone un-tuk pembuatan peta 3 dimensi, pe-nyimpanan data as built drawing dan neraca aset, serta infrastruktur berba-sis teknologi informasi. Ia menambah-kan bahwa Kementerian PUPR memil-ki potensi untuk dapat memperluas penerapan BIM melalui aplikasi BRA-VO PUPR yang telah terverifikasi dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

BIM adalah metode dalam kons-truksi infrastruktur yang menginte-grasikan model virtual berikut data teknisnya dan mensimulasikan se-luruh informasi pada sebuah proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi. Pada metode BIM, informasi

10 Kota Dunia dengan Konsep Sustainable City

30


bangunan yang bisa diolah tidak ha-nya terbatas pada perancangan saja, tetapi juga selama dan setelah proses konstruksi.

Kementerian PUPR telah banyak mengadopsi pemanfaatan BIM dalam pembangunan infrastruktur diantara-nya renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Stadion Manahan Solo, Pasar Atas Bukittinggi, Arena Aquatic Papua, Istora Bangkit Papua, Pasar Pariaman Sumatera Barat, Pasar Sukawati Gianyar Bali, Pasar Renteng Lombok Tengah, Pasar Legi Ponorogo, Pasar Sentral Gorontalo, Politeknik Negeri Malang dan IAIN Palu Sulawesi Tengah.

Pada kolom yang dimuat di inves-

tor.id Managing Director ASEAN, Auto-

desk, Serena Sia menjelaskan banyak perusahaan mulai menyadari penting-nya digitalisasi dan muncul konsensus bahwa hal ini harus diprioritaskan un-tuk memulihkan perekonomian dan kemakmuran. Juga terjadi pening-katan kebutuhan industri untuk men-jalin kerja sama agar bisa terus me-mulihkan diri dan mengambil untung dari transformasi digital.

Tahun 2021 memiliki potensi un-

tuk menjadi perubahan bagi industri. Proses ini tidak mudah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mencapai kesuksesan. Pertama, sa-ngat penting untuk berpikir jauh ke depan dan menciptakan roadmap di-gital strategis yang terintegrasi ke da-lam rencana bisnis secara keseluruhan. Pertimbangkan bagaimana teknologi digital bisa menjadi diferensiasi yang kompetitif melalui pembenahan pro-duktivitas tenaga kerja, menyelesai-kan masalah dengan lebih cepat, dan memungkinkan kolaborasi lebih luas antara pihak-pihak yang berkepen-tingan selama masa konstruksi.

Kedua, perusahaan-perusahaan ha-rusnya memilih tool digital yang terin-tegrasi dengan mudah, baik terhubung pada lokasi proyek hingga kantor atau beberapa pemegang kepentingan se-lama masa pembangunan. Meman-faatkan software yang mudah digu-nakan bisa membantu mengatur alur kerja dan memastikan pemerataan dan pertukaran informasi berjalan se-cara efektif, hal yang amat diperlukan dalam pengaturan kerja jarak jauh (re-

moteworking).Lalu, mengelola risiko secara efek-

tif merupakan hal yang penting. Ini adalah tantangan yang signifikan, tapi wawasan yang sudah diprediksi-kan bisa membantu meminimalisasi risiko dan visualisasi masalah. Plat-form digital saat ini memiliki kemam-puan untuk mengenali dan menyoroti masalah sebelum terjadi, yang pada akhirnya membantu menurunkan penundaan, pengerjaan ulang, dan biaya. Akibat pelaksanaan proyek yang terganggu pandemi, tool-tool ini bisa secara signifikan mengatasi tan-tangan-tantangan yang hendak dia-tasi oleh perusahaan konstruksi.

Dalam beberapa tahun terakhir kebutuhan infrastruktur Indonesia terus meningkat, dan pemerintah secara aktif mencari solusi untuk me-ningkatkan efisiensi dan mengatasi tantangan agar bisa terus mengikuti roadmap pembangunan. Bagian ter-penting dari hal ini adalah kemam-puan Indonesia untuk mengadopsi solusi-solusi inovatif yang tak hanya membantu dalam desain dan peren-canaan pembangunan berkelanjutan, tapi juga membenahi efisiensi infra-struktur dengan menggunakan sum-ber daya yang lebih sedikit. n


PASAR PARIAMAN

31


Mitigasi Gempa Bumi dari Nenek Moyang

INDONESIA adalah negara ke-pulauan yang dilalui jalur Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Ada tiga lempengan bumi yang ber-

temu di Indonesia yang membuat In-donesia rawan gempa. Selain gempa, banyaknya gunung berapi juga mem-buat masyarakat Indonesia harus terus waspada. Kondisi ini bukan baru disa-dari saat ini saja. Akan tetapi nenek moyang Bangsa Indonesia juga telah menyadari ini. Nenek moyang dan

masyarakat Indonesia sekarang te-lah sangat mengenal dengan gempa bumi maupun letusan gunung berapi.

Karena sudah mengenal kondisi bumi Nusantara ini dan risikonya, nenek moyang Bangsa Indonesia pun telah melakukan antisipasi dengan membangun hunian yang bisa memi-nimalisasi dampak gempa. Beberapa bangunan rumah nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangunan yang sudah menggunakan konsep

mitigasi gempa bumi. Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) pernah mengulas ten-tang konsep rumah tradisional nenek moyang bangsa Indonesia yang tahan gempa. Seperti dikutip medcom.id ada delapan rumah adat atau tradisional yang diketahui mampu bertahan dari guncangan gempa.

1. OMO SEBUA DAN OMO

HADAOmo Sebua adalah rumah tradi-

sional masyarakat Nias di kepulauan Nias yang diperuntukkan bagi kepala desa dan letaknya di pusat desa. Se-mentara Omo Hada merupakan ru-mah rakyat jelata yang berbentuk persegi.

Omo Sebua dibangun di atas tum-pukan kayu ulin dengan bentuk atap-nya yang curam hingga 16 meter. Se-lain memiliki pertahanan yang kuat, Omo Sebua telah terbukti tahan ter-hadap gempa.

Nenek moyang Bangsa Indonesia sudah mengenal teknologi hunian tahan gempa. Rumah tradisional di beberapa belahan Nusantara adalah rumah yang dirancang untuk mengantisipasi bencana.

Oleh: Tim Kiprah


OMO SEBUA, NIAS

32


2. Rumah GadangRumah Gadang banyak dijumpai di

provinsi Sumatera Barat dan merupa-kan rumah adat Minangkabau. Masya-rakat setempat menyebutnya Rumah Bagonjong atau ada juga yang menye-but dengan nama Rumah Baanjuang.

Rumah Gadang memiliki bentuk segi empat tidak simetris, bentuknya dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah Minangkabau yang dominan dengan dataran tinggi dan rendah sehingga tahan bencana alam seperti gempa. Desain atap menyerupai tanduk yang runcing dan lancip, fungsinya agar ta-han terhadap curah hujan dan tidak

membebani bangunan di bawahnya. Rumah Gadang juga bertopang

pada tiang kayu yang bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Dengan ketinggian tiang hingga dua meter, penghuninya juga bisa aman dari serangan hewan buas pada za-man dulu.

3. Rumah LaheikRumah Laheik berasal dari Kerinci,

Riau. Rumah tersebut tersusun dari kayu yang disatukan dengan pasak dan antarbagian disatukan dengan ikatan tambang yang terbuat dari ijuk.

4. WoloanRumah adat yang berasal dari To-

mohon, Sulawesi Utara ini dibangun dengan konsep rumah panggung. Material yang digunakan kayu besi dan kayu cempaka. Rumah Woloan sudah dikenal sejak dulu tahan terha-dap gempa.

5. Rumoh Aceh

Rumah tradisional Aceh ini berben-tuk panggung dan berbahan kayu. Rumah tersebut didesain berdasar-kan kondisi alam daerah Aceh. Rumah panggung ini didesain dengan mem-pertimbangkan faktor-faktor seperti


RUMAH GADANG, SUMATERA BARAT

RUMAH WOLOAN, TOMOHON

RUMAH LAHEIK, KERINCI

RUMOH ACEH

33


bencana gempa bumi, banjir, dan tsu-nami.

6. Rumah Tua Bali Utara

Rumah di kawasan Bali Utara ini dianggap tahan akan gempa karena memiliki konstruksi yang memanfaat-kan saka atau tiang kayu dan lambang serta sineb sebagai balok. Tak hanya itu, arsitektur lokal Bali Utara ini juga menjadi salah satu temuan penting dalam sejarah gempa di Indonesia, khususnya Bali.

7. Rumah Joglo

Rumah joglo ini merupakan hunian tradisional yang tersebar di Jawa, Cire-bon, sampai Banyuwangi. Struktur rumah joglo yang berbahan kayu ini lentur terhadap guncangan. Sistem pondasi umpak yang berfungsi un-tuk menahan guncangan. Atap yang seperti payung berfungsi untuk kese-imbangan.

8. Rumah Kaki Seribu

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat asli dari penduduk Suku Arfak yang menetap di Kabupaten Mano-kwari, Papua Barat. Rumah adat ter-sebut dijuluki demikian karena meng-gunakan banyak tiang penyangga di bawahnya, sehingga menyerupai hewan kaki seribu.

Desain rumah ini tahan gempa mengingat seluruh konstruksi meng-gunakan kayu. Bangunan rumah ini rata-rata berukuran 8x6 meter, tinggi atap sekitar 4-5 meter.


RUMAH TUA BALI UTARA

RUMAH JOGLO

RUMAH KAKI SERIBU

34


34 Aktualita

Pesan Lingkungan dari Skotlandia

PEMERINTAH Indonesia optimistis dapat meme-nuhi komitmen pada ta-hun 2030 di dalam Paris

Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Konferensi Perubahan Iklim Conference of the Parties (COP) ke-26 yang diselenggarakan Perseri-katan Bangsa-Bangsa (PBB) di Glas-gow, Skotlandia mengatakan pada 2016, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Natio-

nally Determined Contribution (NDC). Komitmen tersebut kemudian diper-tegas menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasio-nal 2020-2024 dan menjadikan pe-nanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan lang-kah konkret dalam hal pengendalian iklim. Laju deforestasi kita saat ini yang paling rendah selama 20 tahun, tingkat kebakaran hutan berkurang 82%. Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare la-han mangrove. Ini sangat penting ka-rena mangrove menyimpan karbon 3-4x lebih besar dibandingkan lahan gambut,” kata Presiden Jokowi.

Guna mendukung upaya pe-nanggulangan perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mela-kukan langkah-langkah konkret. Men-teri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam materi untuk Ministerial Talks

COP26 pada Senin (1/11/2021), me-ngatakan sejalan dengan komitmen

Penanggulangan perubahan iklim adalah tantangan global yang harus ditangani bersama. Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca/emisi karbon sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim.

Oleh: Tim Kiprah

MENTERI PUPR PADA MINISTERIAL TALKS COP 26

35


MENTERI PUPR PADA MINISTERIAL TALKS COP 26

Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan, Kementerian PUPR te-rus ikut berkontribusi dalam pengu-rangan emisi karbon. Langkah yang telah dan sedang dilakukan Kemen-terian PUPR adalah melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau (green building) dalam berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan.

Beberapa yang telah dilakukan adalah pembangunan pasar tradi-sional, stadion, dan rumah susun (rusun), serta pemanfaatan energi terbarukan dalam pengoperasian dan pemeliharaan gedung dan pe-ngembangan manajemen infrastruk-tur pengelolaan sampah. Kebijakan green building ini ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Ba-ngunan Gedung Hijau.

“Kami juga terus melakukan pe-ningkatan sertifikasi bangunan ge-dung hijau dengan menugaskan pelatih dan asesor serta mengem-bangkan kemampuan instruktur tek-nis untuk evaluasi kinerja bangunan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki ikut sebagai dele-gasi dalam COP26 di Glasgow juga mengikuti sejumlah agenda, yakni mendampingi Presiden Jokowi da-lam acara CEO Forum bersama British CEO, Ministerial Talks COP26 bertajuk “Achieving Ambitious Target on GHG

Emission Reduction”, pertemuan bi-lateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Selatan, dan menjadi salah satu pembicara dalam Asian Water Council (AWC) on Special

Session “High Level Roundtable” serta menjadi pembicara dalam acara Per-himpunan Pelajar Indonesia (PPI) Ing-gris dan Glasgow Raya.

Lebih lanjut Menteri Basuki men-jelaskan, di sektor persampahan, Kementerian PUPR terus mengem-bangkan infrastruktur pengelolaan

sampah, sehingga ditargetkan kawa-san perkotaan yang terlayani da-pat meningkat dari 60% pada 2016 menjadi 100% pada 2024. “Kami juga terus melanjutkan proyek sanitasi berbasis masyarakat melalui pem-bangunan TPS3R yakni Tempat Pe-ngelolaan Sampah dengan konsep Reuse, Reduce, dan Recycle di seluruh Indonesia,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, Ke-menterian PUPR juga berupaya me-minimalkan pencemaran dari pem-buangan limbah domestik seperti di Sungai Citarum. Cara yang ditempuh yaitu dengan memodernisasi pem-buangan limbah dengan sistem pe-ngelolaan gas landfill teknologi flaring seperti pemanfaatan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Cilacap, serta pemanfaatan sampah plastik da-lam pembangunan jalan yang sudah mencapai 22,7 km pada 2019-2020.

Dengan berbagai langkah ter-sebut, Menteri Basuki optimistis da-pat memberikan dukungan pengu-rangan emisi karbon dengan potensi sebesar 58% di sektor bangunan dan 5% di sektor limbah. “Berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate

Change (IPCC) Fourth Assessment

Report on Climate Change (2017), operasional gedung menyumbang hingga 72% emisi karbon dioksida di

kawasan perkotaan. Selain itu, pem-bangunan gedung juga menghabis-kan lebih dari sepertiga sumber daya dunia dengan menggunakan 40% dari total energi global dan 12% dari total pasokan air bersih,” tuturnya.

Terkait dengan adaptasi perubahan iklim, Menteri Basuki juga menyatakan Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk ke-tahanan air lewat pembangunan 61 bendungan dan pembangunan tang-gul dan tanggul di pantai utara Jawa untuk melindungi kota-kota pesisir Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan wilayah lainnya dari ancaman penu-runan permukaan tanah dan kenaikan permukaan laut. “Kementerian PUPR juga telah membangun Terowongan Air Nanjung di hulu DAS Citarum yang mencegah banjir di Wilayah Metropo-litan Bandung dengan meningkatkan kapasitas aliran air dari 570 menjadi 650 meter kubik per detik,” ungkap-nya.

Turut hadir mendampingi kun-jungan kerja Menteri Basuki selama 3 hari di Glasgow, yakni Staf Ahli Men-teri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawi-djaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Aro-fah, dan Staf Khusus Menteri PUPR Firdaus Ali. n

Pesan Lingkungan dari Skotlandia

36


Aktualita

Komitmen Turki untuk Infrastruktur Indonesia

PEMERINTAH Indonesia me-lalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-yat (PUPR) mengajak peme-

rintah Turki untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang infrastruktur. Men-teri PUPR Basuki Basuki Hadimuljono dalam kunjungan ke Turki pada awal November 2021 lalu berharap para investor Turki bisa berperan dalam program percepatan pembangunan

infrastrukrur. Pada kunjungan ke Turki Menteri Basuki mengadakan perte-muan dengan Menteri Perdagangan Turki H.E Dr. Mehmet MUŞ di Kantor Kementerian Perdagangan Turki. Se-belumnya, Menteri Basuki juga ber-temu dengan Direktur Islamic Deve-

lopment Bank (IDB) Turki Saleh Jelassi.Dalam pertemuan dengan Menteri

Mehmet MUŞ, Menteri Basuki didam-pingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M

Iqbal. Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral an-tara Indonesia dengan Turki yang di-lakukan secara virtual pada Juni 2020. Pertemuan ini juga sekaligus menyiap-kan kerangka kerja sama yang akan diusulkan menjadi salah satu topik pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan pada awal Februari 2022 nanti.

Pertemuan Menteri Basuki de-ngan Menteri Mehmet MUŞ juga un-tuk menjajaki minat kerja sama yang disampaikan para pengusaha dan kontraktor Turki saat kunjungan ke-hormatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Turkish Contractors

Association (TCA), Turkey Construction

Consultant Union (ACTEA) dan 2 (dua) perusahaan konstruksi besar Turki, Nurol Construction dan SUMMA, pada 12-13 Oktober 2021 lalu.

“Saya berharap pertemuan hari ini akan menjadi awal langkah kita da-

Indonesia dan Turki mempunyai banyak potensi investasi. Pemerintah Indonesia mendorong investor-investor dari Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur melalui beberapa skema.

Oleh: Tim Kiprah

KUNJUNGAN KE NEGARA TURKI

37


Komitmen Turki untuk Infrastruktur Indonesia

lam kerjasama infrastruktur yang le-bih baik dan memperkuat kerjasama bilateral kita. Terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Kami mendorong investor-investor dari Turki untuk berinvestasi di ber-bagai sektor infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), maupun Engineering, Procurement, Construction (EPC),” kata Menteri Basuki.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Direktur Jenderal Bina Kons-truksi yudha Mediawan, Direktur Jen-deral Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Hery Trisaputra Zuna, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S At-mawidjaja, Direktur Utama Nindya Kar-ya Haedar Karim dan Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi.

Pada pertemuan dengan Direktur IDB Turki Saleh Jelassi, Menteri Basuki membahas dukungan skema Public

Private Partnership (PPP) atau Kerja-sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), proyek pengolahan limbah untuk energi (waste to energy), dan peningkatan kapasitas SDM melalui pertukaran pengalaman. Dalam per-temuan tersebut Menteri Basuki me-nyampaikan penjelasan terkait skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah berjalan da-lam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.

“Kami di Indonesia sudah familiar dengan skema KPBU, selain itu kami juga membutuhkan dukungan untuk pembangunan, antara lain meleng-kapi beberapa ruas utama pada Jalan Tol Trans Sumatera dengan skema KPBU,” ujar Menteri Basuki.

Direktur IDB Turki Saleh Jelassi me-nyatakan, IDB sangat mendukung se-mua pelaksanaan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan menyampai-man bahwa dirinya segera bertugas di Jakarta, Indonesia dalam waktu de-kat. “IDB saat ini berfokus di sektor ke-sehatan. Khusus di Kementerian PUPR,

IDB telah mendukung proyek pening-katan kualitas kawasan kumuh (slum

upgrading) di Ditjen Cipta Karya. Kami akan tindaklanjuti hasil pertemuan siang ini di Jakarta,” ujarnya.

Seusai bertemu dengan Menteri Perdagangan Turki, Menteri Basuki melanjutkan pertemuan bilateral de-ngan Wakil Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki H.E. Adil Karaismai-loglu di Istanbul, tepatnya Camlica Tower TV dan Radio yang merupakan gedung tertinggi di Turki, 369 meter, yang baru diresmikan pada tiga bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut dise-pakati bahwa Negara Turki siap men-dukung Indonesia dalam percepatan

pembangunan infrastruktur di In-donesia. Kementerian PUPR menyaki-ni bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan perusahaan konstruksi dari luar negeri, khususnya Turki.

Pada kesempatan tersebut juga di-bahas tentang penambahan frekuensi penerbangan Indonesia – Turki dari 6 kali menjadi 10 kali setiap minggu untuk meningkatkan konektivitas di bidang angkutan udara, dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian khususnya perdagangan barang dan jasa, investasi, dan pergerakan orang dari kedua negara. n

PERTEMUAN DI TURKI

ANUGERAH KIP TAHUN 2021

38


Aktualita

Bukti Kepercayaan Publik pada PUPR

KEMENTERIAN PUPR berko-mitmen memberikan pela-yanan informasi publik yang akuntabel dan transparan

dengan memanfaatkan teknologi in-formasi (IT) sehingga menjadi lebih cepat, akurat dan terpercaya. Berkat komitmen tersebut Kementerian PUPR mendapatkan apresiasi dari Ko-misi Informasi Pusat (KI) Pusat sebagai

lembaga pemerintah yang terus ber-komitmen dalam pelaksanaan keter-bukaan Informasi Publik.

Penghargaan kategori informatif dengan nilai 97,76 diterima Kemen-terian PUPR pada ajang Anugerah Badan Publik 2021 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin. Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin berpesan kepada Badan

Publik untuk terus meningkatkan pe-layanan Informasi Publik kepada ma-syarakat melalui fasilitas transformasi digital sehingga prinsip cepat, biaya murah, dan tepat waktu dapat dipe-nuhi.

“Adanya pelayanan Informasi Pu-blik yang baik maka dapat meningkat-kan kepercayaan masyarakat terha-dap pemerintah,” pesan Wapres Ma’ruf Amin. Sebagai upaya memenuhi ke-terbukaan informasi publik, Kemen-terian PUPR salah satunya selalu mem-berikan informasi seputar COVID-19 yang menghimbau untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan da-lam pelayanan informasi publik.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara dan PPID Utama Kemen-terian PUPR Endra S. Atmawidjaja me-ngatakan inovasi dan kolaborasi yang dilakukan Kementerian PUPR antara lain: Menerbitkan KEPMEN No. 987 Tahun 2021 tentang Penetapan PPID

Keterbukaan informasi publik adalah bentuk pertanggungjawaban kementerian kepada masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen menjadi Lembaga pemerintah yang informatif.

Oleh: Tim Kiprah



39


Bukti Kepercayaan Publik pada PUPR

manfaat bagi masyarakat,” tutur Gede Narayana.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan yang diberikan oleh KI Pusat setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-un-dang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evalu-asi yang dilakukan oleh KI Pusat. Ka-tegori badan publik yang mendapat anugerah ini meliputi Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Ke-menterian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan

Kementerian PUPR, Aplikasi Manaje-men Vaksinasi, Contact Center 158, Deseminasi Informasi Publik Pekan Baru, PUPR Goes to My School, Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG), Sistem Informasi Tanggap Bencana (SITABA) dan Sistem Multi

Lane Free Flow (MLFF) untuk mening-katkan layanan publik.

Selain itu, Kementerian PUPR berhasil mempertahankan Kategori Informatif dalam 3 tahun berturut-tu-rut dan menunjukan peningkatan pe-ringkat yang saat ini meraih peringkat 4 dari 24 K/L dari tahun lalu urutan 7 dari 16 K/L. “Kami ingin terus memper-kuat komitmen untuk Keterbukaan In-formasi Publik,” tegas Endra.

Ketua KI Pusat Gede Narayana me-nyampaikan bahwa hasil penganuge-rahan ini, bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar Badan Publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolok ukur implementasi ke-terbukaan informasi publik di Tanah Air. Pada 2021, KI Pusat melakukan monitoring dan evaluasi kepada 337 Badan Publik atau mengalami penu-runan jumlah dibanding tahun 2020 berjumlah 348 Badan Publik.

“Kata kuncinya adalah pada kuali-fikasi, bukan peringkat dan nilai suatu Badan Publik. Dan yang utama adalah Komisi Informasi Pusat memberikan

Tinggi Negeri dan Partai Politik.Salah satu langkah nyata keterbu-

kaan informasi publik dan mendukung pengembangan teknologi industri 4.0, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) mengembangkan berbagai ap-likasi Teknologi Informasi dan Komu-nikasi (TIK) guna meningkatkan kom-petensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mengevaluasi pemanfaatan ap-likasi dan penyediaan sarana prasarana yang telah dibangun di BPDM maka Sekretariat BPSDM mengadakan acara bertempat di Bapekom PUPR Wilayah VI Jogjakarta, Senin (22/11).

Sekretaris BPSDM Kementerian PUPR Herman Suroyo mengatakan se-suai dengan Permen Penerapan SPBE Nomor 27 Tahun 2020 terdapat be-berapa Aplikasi di lingkungan BPSDM Kementerian PUPR yaitu: e-Karyasiswa, Manajemen Program Penyelenggaraan Pendidikan, ePelatihan, Manajemen Program Penyelenggaraan Pelatihan, SEMEN PUPR (Manajemen Program Penyelenggaraan Asesmen), SIMANTU (Manajemen Program Ilmu Pengeta-huan), Pasca Pelatihan (Manajemen Program alumni Pelatihan), eKinerja (Manajemen Sasaran Kinerja Pegawai), eKarir (Manajemen Program Rencana Karir) dan eNOM (Manajemen Program Nominasi Jabatan) dan e risk. n

40


Aktualita

Langkah Cepat Tangani Erupsi Semeru

PRESIDEN Joko Widodo me-minta penanganan tanggap darurat seperti pencarian korban dan proses evakuasi

serta ketersediaan logistik bagi masya-rakat terdampak dan pengungsi men-jadi prioritas. Termasuk juga rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru.

“Kita berharap semua sudah bisa dimulai, baik itu perbaikan infrastruk-tur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang kita per-kirakan memang berbahaya untuk dihuni kembali,” kata Presiden Jokowi saat meninjau lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021) lalu. Pada

kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut mendam-pingi.

Menurut Presiden, untuk tempat tinggal warga yang berada di lokasi bencana akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Presiden menyam-paikan, dari laporan yang diterima sekitar 2.000 rumah yang akan dire-lokasi. “Segera kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan kita bangun kalau semua sudah siap,” kata Presiden.

Sebagai tindak lanjut perintah Pre-siden Jokowi, Kementerian PUPR telah membantu penanganan darurat ben-cana alam erupsi Gunung Semeru de-

Penanganan darurat bencana dampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur harus dilakukan dengan cepat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak membantu percepatan penanganan darurat bencana tersebut.

Oleh: Tim Kiprah

BERSAMA DENGAN PRESIDEN JOKO WIDODO SEDANG MENINJAU DAMPAK ERUPSI GUNUNG SEMERU

41


Langkah Cepat Tangani Erupsi Semeru

ngan mengerahkan sumber daya dan personel di balai-balai Kementerian PUPR yang berada di Provinsi Jawa Timur. Erupsi Gunung Semeru terjadi pada Sabtu (4/12/2021) lalu, dengan mengeluarkan abu vulkanik hingga mengakibatkan kerusakan infrastruk-tur dan korban jiwa.

Direktur Jenderal (Dirjen Bina Mar-ga), Kementerian PUPR Hedy Raha-dian mengatakan tugas Kementerian PUPR pertama adalah memastikan akses menuju ke lokasi terdampak bencana bisa dilalui untuk kendaraan logistik, termasuk juga kebutuhan pe-ngungsi.

“Tugas kami adalah mendukung upaya tanggap darurat, pembersihan, termasuk sarana dan prasarana juga sudah didistribusikan. Untuk relokasi warga kita menunggu lokasi yang aman dari Badan Geologi (Kemen-terian Energi dan Sumber Daya Mine-ral),” tutur Hedy Rahadian.

Untuk percepatan peningkatan konektivitas, Hedy Rahadian me-nambahkan telah dilakukan lang-kah-langkah penanganan dengan mencari jalur-jalur alternatif untuk menghubungkan Lumajang – Turen – Malang yang putus akibat robohnya Jembatan Besuk Koboan. Salah satu-nya akan dibangun jembatan gantung dalam 2 bulan ke depan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua sebagai penghubung Kabupaten Lumajang dengan Malang Selatan. Jembatan ini juga didesain dapat dilalui ambulance untuk keadaan darurat.

“Kami juga menyiapkan jalur alter-natif ke arah selatan sepanjang 2 km yang dibangun oleh Pemkab dan Ke-menterian PUPR membantu 7 km. Te-tapi ini memang tidak bisa digunakan untuk kendaraan berat, hanya logistik ringan,” ujar Hedy Rahadian.

Selanjutnya untuk perbaikan per-manen Jembatan Besuk Koboan yang berada di Ruas Jalan Nasional Turen – Lumajang dibutuhkan waktu per-baikan sekitar 1 tahun. “Pembangunan jembatan permanen dengan bentang

130 meter butuh waktu. Makanya kita buatkan dulu jembatan gantung yang bersifat sementara untuk pemulihan konektivitas,” kata Hedy Rahadian.

Untuk mendukung kebutuhan pe-ngungsi, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur telah memobili-sasi 10 unit Hidran Umum (HU) kapa-sitas 2.000 liter, 4 unit Mobil Tangki Air (MTA) kapasitas 4.000 liter, 6 unit tenda hunian darurat, 3 mobil toilet, 11 bed, 6 tenda ukuran 4x4, 1 unit dump truck, 1 unit mobil kabin, dan dukungan 16 personel tanggap darurat.

Kemudian juga dikerahkan alat be-rat untuk mempercepat evakuasi kor-

ban dan pembersihan kawasan ter-dampak oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali seperti 1 unit excavator, 2 unit loader, 2 dump truck, 1 water tanker, 3 unit pick up berada di Lumajang dan Malang, serta 1 unit Jembatan Bailey, 2 unit dump truck, 3000 lembar kawat bronjong sudah standby di kantor balai. Tambahan alat berat juga didis-tribusikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas berupa 1 unit excavator, 1 unit loader, 2 dump truck, dan perlengkapan tambahan berupa 1 set lighting lamp, 1 unit MTA dan al-kon, 2 drum solar serta oli hidrolik dan oli mesin. n

ALAT BERAT YANG DITURUNKAN OLEH KEMENTERIAN PUPR

42


Aktualita

Sangat Baik, Sistem Merit PUPR Raih Penghargaan

PENGHARGAAN ini dise-lenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Selasa (7/12/2021) di

Surabaya. Anugerah Meritokrasi me-rupakan acara penghargaan yang digelar dalam rangka mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil me-

nerapkan sistem merit dengan baik dan sangat baik. Pada 2021, Kemen-terian PUPR berhasil mendapat kate-gori sangat baik dengan total nilai 395, terjadi peningkatan dibandingkan ta-hun 2019 dimana Kementerian PUPR mendapatkan nilai 365,5.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf

Amin mengatakan digelarnya Anu-gerah Meritokrasi menjadi bukti kon-sistensi penegakan atas pengawasan meritokrasi di instansi pemerintah se-suai amanat UU No 5 tahun 2014 ten-tang ASN. Iktikad baik tersebut diya-kini dapat mengakselerasi tercapainya reformasi ASN Indonesia yang meru-pakan prasyarat mutlak untuk men-capai reformasi birokrasi.

“Sistem merit harus diterapkan secara konsisten mulai dari sistem rekrutmen ASN, penggajian dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres Ma’ruf Amin menjabarkan, dalam rangka akselerasi dan optimali-

Optimalisasi manajemen Aparat Sipil Negara (ASN) mampu memperkuat penerapan sistem merit. Ujungnya akan meningkatkan pelayanan kepada publik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit sangat baik pada Anugerah Meritokrasi.

Oleh: Tim Kiprah

PENGHARGAAN SISTEM MERIT

43


Sangat Baik, Sistem Merit PUPR Raih Penghargaan

sasi penerapan sistem merit, dibutuh-kan pengembangan dan penguatan implementasi manajemen talenta da-lam manajemen ASN untuk memper-siapkan kader penerus dengan talenta terbaik yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pe-layanan publik. Di samping itu, baik instansi pemerintah maupun SDM perlu meningkatkan agility dan ke-mampuan adaptif untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan di tingkat nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah me-nyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KASN yang telah mela-kukan asistensi, pendampingan, dan evaluasi terhadap penerapan sistem merit di Kementerian PUPR. Dengan penghargaan yang telah diterima, Ke-menterian PUPR memiliki tugas untuk menjaga dan mempertahankan pres-tasi yang telah dicapai serta menerap-kan sistem merit secara konsisten di Kementerian PUPR.

“Prestasi ini merupakan hasil jerih payah, kerja keras dan dukungan se-mua pihak di Kementerian PUPR, ter-utama yang tugas fungsinya berkaitan erat dengan delapan aspek sistem merit yaitu Sekretariat Jenderal yang dimotori oleh Biro Kepegawaian, Or-ganisasi, dan Tata Laksana serta Badan Pengembangan Sumber Daya Ma-nusia (BPSDM) oleh Pusat Pengem-bangan Talenta,” ujar Fatah.

Plt Kepala BPSDM Kementerian PUPR Sugiyartanto menambahkan bahwa Kementerian PUPR selalu berupaya menjaga dan memper-kuat penerapan sistem merit dengan mengoptimalkan manajemen ASN di lingkungan Kementerian PUPR. “Meng-ingat tugas ASN Kementerian PUPR adalah membangun dan memelihara infrastruktur yang semakin masif dan tersebar di seluruh wilayah RI, sehingga dalam mewujudkan fungsi pelaya-nannya kita terus menerus berupaya mengoptimalkan talent pool ASN yang ada secara konsisten,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2019 hingga pengujung 2021, KASN telah menilai 347 instansi pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 ins-tansi telah mendapatkan kategori baik dan 46 lainnya mendapatkan kategori sangat baik. Pada tahun 2021, KASN menetapkan 45 instansi memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit sa-ngat baik dan 77 instansi dengan pre-dikat baik.

“Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap se-luruh instansi pemerintah yang telah berkomitmen untuk menerapkan sis-tem merit serta ikut dalam penilaian penerapan sistem merit dan kami ber-harap pula agar prestasi kali ini men-jadi pemicu untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen ASN di instansi pemerintah,” terang Ketua KASN Agus Pramusinto. n

PROSES SELEKSI DAN PROMOSI PEKERJA DI KEMENTERIAN PUPR

44


Aktualita

Kampus UIII Masuk ke Tahap III

PEMERINTAH tengah mem-bangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berlokasi di Komplek

RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Di-bangun di atas lahan seluas 142,5 hek-tare sebagai kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Pembangunan Universitas UIII di-laksanakan dalam 2 tahap, dimana tahap I dikerjakan oleh Kementerian

Agama RI dengan biaya Rp714 miliar. Selanjutnya tahap II dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan Masjid Kampus, Gedung Perpusta-kaan, dan apartemen mahasiswi de-ngan total biaya Rp411 miliar setelah adendum.

Direktur Jenderal Cipta Karya Ke-menterian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, untuk pembangunan tahap II sudah rampung 100%

konstruksinya dan saat ini dalam ta-hap perapihan. “Untuk selanjutnya agar disiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaannya agar tetap terawat dengan baik se-telah dilakukan serah terima kepada pengelola,” kata Diana.

Pembangunan Universitas UIII ta-hap II dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan Masjid Kam-pus 2 lantai seluas 5.200 m2 dengan kapasitas tampung 1.880 jamaah. Ke-mudian pembangunan Perpustakaan Pusat 8 lantai seluas 16.556 m2 dengan kapasitas pengunjung 1.000 orang dikerjakan oleh kontraktor PT PP (Per-sero) dengan alokasi anggaran senilai Rp279 miliar.

Sementara pembangunan apar-

Pembangunan komplek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) memasuki tahap III. Bangunan Masjid Kampus, Gedung Perpustakaan, dan apartemen mahasiswi yang merupakan tahap II telah selesai.

Oleh: Tim Kiprah

PEMBANGUNAN UIII TAHAP III

45


Kampus UIII Masuk ke Tahap III

temen bagi Mahasiswi Blok I seluas 12.615m2 yang terdiri dari 8 lantai dengan jumlah kamar 268 unit. Ada-pun alokasi anggaran untuk pem-bangunan apartemen tersebut seni-lai Rp132 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya (Persero).

Untuk selanjutnya, dikatakan Diana, bahwa atas usul Kementerian Agama pembangunan tahap III UIII kembali dilanjutkan oleh Kementerian PUPR yang terdiri dari pembangunan Ge-dung Fakultas B setinggi 4 lantai seluas 14.590 m2, Perumahan Dosen seba-nyak 10 unit, dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dengan nilai kontrak Rp173 miliar. “Saat ini pembangunan tahap III konstruksi-nya masih 27,2% dan ditargetkan sele-sai akhir September 2022,” kata Diana.

Pembangunan Universitas UIII ter-sebut ditandai dengan dikeluarkan-nya Peraturan Presiden (Perpres) No-mor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII pada tanggal 29 Juni 2016. Pele-takkan batu pertama (groundbrea-

king) telah dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni 2018 lalu.

Selain pembangunan Kampus UIII, Diana juga mengatakan, penataan bangunan kawasan pusaka Rumah Cimanggis yang berada di lingkungan Kampus UIII Depok juga telah selesai direhabilitasi Kementerian PUPR.

“Rumah Cimanggis merupakan Bangunan Cagar Budaya yang diles-tarikan sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebu-dayaan serta Pusat Dokumentasi Ar-sitektur,” kata Diana.

Penataan Rumah Cimanggis di-laksanakan mulai September 2020 dengan anggaran Rp11,31 miliar ini dikerjakan oleh kontraktor PT Laga Pratama Interindo. Penataan Rumah Cimanggis merupakan salah satu ko-mitmen Kementerian PUPR untuk turut serta berkontribusi dalam pe-lestarian bangunan cagar budaya.

Kampus UIII dibangun dengan

konsep modern dan inklusif hanya memanfaatkan 20% dari total luas komplek untuk bangunan gedung, sedangkan sisanya ruang hijau be-rupa taman. Kampus UIII memiliki desain yang futuristik dan tata ruang kampusnya yang baik sehingga men-

dukung harapan UIII sebagai kampus masa depan bagi kajian dan penelitian peradaban Islam. Rencananya kampus ini akan diisi oleh mahasiswa yang komposisinya 50% adalah mahasiswa asing (internasional), dan 50% lagi dari Indonesia (nasional). n

PEMBANGUNAN UIII TAHAP III

46


Aktualita

2022, Papua-Papua BaratTetap Jadi Prioritas

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-yat (PUPR) terus berupaya mewujudkan komitmen

Pemerintah Indonesia terhadap pem-bangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljo-no setelah pertemuan dengan Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana

di Kantor Kementerian PUPR pada Jumat, (3/12/2021).

“Presiden Jokowi memiliki komit-men yang kuat untuk membangun Papua dan Papua Barat, bisa dilihat dari jumlah kunjungan Presiden ke tanah Papua. Setiap berkunjung ke tanah Papua, beliau selalu memeriksa satu persatu setiap infrastruktur yang dibangun baik dalam sektor jalan, pe-rumahan, dan juga air. Terutama jalan

perbatasan, jalan Trans Papua, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” kata Menteri Basuki.

Sesuai dengan amanat Presiden Jo-kowi, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pem-bangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan ke-menterian/lembaga dan pemerintah daerah.

Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR telah membangun 3 PLBN di Papua dan Papua Barat yaitu PLBN Skouw di Kota Jayapura, PLBN Sota di Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. Dalam pertemuan tersebut, Bupati

Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat tetap menjadi prioritas pada 2022. Setelah sukses menggelar PON XX, pembangunan di wilayah paling timur Indonesia tersebut tetap dilanjutkan.

Oleh: Tim Kiprah

JEMBATAN YOUTEFA DI PAPUA SEPANJANG 1,3 KM

47


2022, Papua-Papua Barat Tetap Jadi Prioritas

Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana menyampaikan usulan untuk mem-bangun PLBN di Distrik Batom, Kabu-paten Pegunungan Bintang, Papua. “Kita akan segera sampaikan usulan PLBN di distrik Batom kepada Presiden Jokowi. Kalau memang dibutuhkan, pasti akan kita segera bangun,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga berko-mitmen untuk menyelesaikan pem-bangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. Menteri Basuki menyampaikan, dari total panjang jalan Trans Papua yaitu 3.462 km, tinggal tersisa 183 km yang belum tembus. Sepanjang 1.647 km sudah dalam kondisi teraspal yaitu 977 km di Papua dan 670 km di Papua Barat. “Tadi juga bapak Bupati sudah meminta untuk mempercepat pe-nyelesaian jalan dari Kabupaten Kee-rom ke Distrik Batom, kita akan terus upayakan percepatan agar bisa segera tembus,” ujarnya.

Selain PLBN dan Jalan Trans Papua, pemenuhan kebutuhan dan pela-yanan dasar dengan dukungan infra-struktur yang dilakukan oleh Kemen-terian PUPR di Papua dan Papua Barat lainnya diantaranya pembangunan infrastruktur dukungan penyeleng-garaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.

DIPA Kementerian PUPR untuk ta-hun anggaran 2022 sudah diputus-kan dengan jumlah anggaran sebesar Rp100,59 triliun. Sesuai arahan Ke-menterian Keuangan, sebesar 5% dari total anggaran harus disimpan untuk antisipasi pandemi. “Karena kita masih menghadapi pandemi, masih ada sa-

ving sebesar 5% yang kita tahan dulu. Apabila pandemi dapat selesai pada semester pertama tahun 2022, maka saving tersebut bisa kita gunakan un-tuk memperbanyak pembangunan in-frastruktur,” ujar Menteri Basuki.

Kementerian PUPR berharap de-

ngan komitmen yang berkesinam-bungan tersebut, pihaknya dapat tu-rut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua dan Papua Barat. Kementerian PUPR akan terus memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat admi-nistrasi.

Pada penyelenggaraan PON XX, Ke-menterian PUPR Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya membangun 7 arena olah-raga untuk mendukung PON Papua. Tujuh venue dibangun adalah arena Akuatik dan Istora Papua Bangkit di

Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur dan arena Cricket dan Lapangan Hoki (Indoor dan Outdoor) di Kam-pung Doyo Baru, Distrik Waibu serta 3 venue tambahan, yakni arena Sepatu Roda, Dayung, dan Panahan.

Saat ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Ka-rya mendukung pembangunan pusat pengembangan kreativitas pemuda/pemudi Papua atau Papua Youth Crea-

tive Hub di Jayapura, Provinsi Papua. Presiden Jokowi sudah melakukan peletakan batu pertama (groundbrea-

king) pada pembangunan konstruksi Papua Youth Creative Hub. Bangunan ini ditargetkan selesai akhir 2022. n

PLBN SOTA

PEMBANGUNAN JALAN DI PAPUA

48


Aktualita

Perumahan Berkualitas Perlu Dukungan Bank

KEMENTERIAN PUPR terus berkomitmen meningkat-kan kemudahan bagi Ma-syarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak melalui bantuan pembiayaan perumahan. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu pelaku utama ekosistem perumahan di sisi demand,

khususnya dalam penyaluran pro-gram bantuan perumahan didorong untuk lebih aktif mempromosikan program penyediaan perumahan ber-subsidi dari pemerintah.

Pada 2022, Kementerian PUPR mengalokasikan program bantuan pembiayaan perumahan direncanakan sebesar Rp28 triliun yang disalurkan

melalui empat program subsidi peru-mahan yakni Fasilitas Likuiditas Pem-biayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 200,000 unit, Bantuan Pembiayaan Pe-rumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 24.426 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) 769.903 unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 200.000 unit.

“Untuk penyaluran Kredit Peru-mahan Rakyat (KPR) bersubsidi pada tahun 2022, Kementerian PUPR akan lebih fokus untuk mendorong para stakeholder, khususnya perbankan dan pengembang agar memperhati-kan kualitas perumahan, yang bisa di-tuangkan dalam perjanjian kerjasama,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutan HUT KPR BTN Ke-45 di

Program Satu Juta Rumah menjadi target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam mewujudkan ini Kementerian PUPR perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya dengan perbankan untuk bidang pembiayaan.

Oleh: Tim Kiprah

PEMBANGUNAN PERUMAHAN SUBSIDI

49


Perumahan Berkualitas Perlu Dukungan Bank

Jakarta, Jumat (10/12/2021). Menurut Menteri Basuki, untuk

mewujudkan perumahan yang ber-kualitas dibutuhkan dukungan BTN sebagai Lembaga Jasa Keuangan serta BUMN yang sejak awal berko-mitmen mendukung pemenuhan ke-butuhan perumahan. Presiden Joko Widodo berpesan dalam memberikan ucapan selamat Hari Bakti PU Ke-76, bahwa ke depan pemerintah akan terus membangun infrastruktur yang lebih berkualitas, smart, dan ramah lingkungan, termasuk juga sektor pe-rumahan guna meningkatkan akses masyarakat mendapatkan hunian yang layak.

“Saya juga berharap Bank BTN da-pat bersama-sama mengawasi kua-litas dan menyediakan perumahan yang layak huni, serta melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pro-ses kepemilikan rumah melalui KPR yang dijalankan,” tutur Menteri Basuki.

Kementerian PUPR mengalokasikan pembiayaan perumahan pada 2021 melalui dana FLPP sebesar 157.500 unit, SSB untuk 859.582 unit, SBUM 157.500 unit, dan BP2BT sebanyak 18.950 unit. Kinerja Program Sejuta Rumah menun-jukkan trend yang semakin postif se-tiap tahunnya, kecuali 2 tahun terakhir akibat Pandemi COVID-19.

Menteri Basuki mengucapkan terima kasih kepada BTN sebagai sa-lah satu bank penyalur subsidi pe-merintah di sektor perumahan dalam rangka mendukung pemulihan eko-nomi nasional, khususnya pada masa perlambatan sektor properti akibat Pandemi COVID-19.

Turut hadir dalam acara Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infra-struktur Pekerjaan Umum dan Pe-rumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Ke-menterian PUPR Endra S. Atmawidjaja, Komisioner BP Tapera Adi Setianto, Komisaris Utama Bank BTN Chandra Hamzah, dan Direktur Utama Bank

BTN Haru Koesmahargyo.Dari data Ditjen Perumahan per 30

Oktober 2021, tercatat realisasi Pro-gram Sejuta Rumah tahun ini men-capai 871.218 unit rumah di seluruh wilayah Indonesia. Rinciannya adalah untuk MBR sebanyak 650.649 unit dan non MBR sebanyak 220.569 unit. Khusus untuk MBR pembangunan oleh Kementerian PUPR sebanyak 226.478 unit, Kementerian lain 1.499 unit, pemerintah daerah 33.275 unit, pengembang sebanyak 376.891 unit, CSR Perumahan 642 unit, dan masyara-kat 11.864 unit. Sedangkan untuk non MBR dari pengembang perumahan

sebanyak 197.781 unit dan masyarakat 22.788 unit.

Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Peru-mahan (PPDPP) telah menyelesaikan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk bantuan rumah subsidi Tahun Ang-garan 2021. Penyaluran FLPP ditutup pada 31 Oktober 2021, dengan nilai Rp19,57 triliun untuk 178.728 unit atau sebesar 113,48% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit. Capaian ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pe-nyaluran dana FLPP dari tahun 2010. n

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

MENTERI PUPR BASUKI HADIMULJONO DAN DIREKTUR UTAMA BTN HARU KOESMAHARGYO


50

PEMBANGUNAN UNDERPASS BULAK KAPAL

Solusi Macet dan Antisipasi Kepadatan Lalu Lintas

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-yat (PUPR) menargetkan pembangunan Underpass

Bulak Kapal di Kota Bekasi, Jawa Barat selesai akhir 2021 atau lebih cepat

dari jadwal pengerjaan dalam kontrak pada Maret 2022. Underpass ini sudah sangat dinantikan masyarakat karena mampu mengurai simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas dari em-pat arah, yakni dari dan menuju Jalan

Ir Juanda, Jalan Joyo Martono, Jalan Pahlawan, dan Jalan Diponegoro arah Tambun, Kabupaten Bekasi. Underpass ini sekaligus memperlancar arus lalu lintas di perlintasan sebidang rel kere-ta api yang berada di sekitar simpang Bulak Kapal.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antar-wi-layah diperlukan agar mobilitas ba-rang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin lancar diharapkan meningkatkan per-tumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Underpass Bulak Kapal bukan saja sebagai solusi mengatasi kemacetan di Kawasan Bekasi Jawa Barat. Underpass ini akan menjadi sarana konektivitas barang, jasa, dan manusia juga antisipasi kepadatan lalu lintas akibat pembukaan Tol Becakayu dan double track kereta api.

Underpass Bulak Kapal

Oleh: Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR


51Solusi Macet dan Antisipasi Kepadatan Lalu Lintas


“Pembangunan infrastruktur jemba-tan, flyover dan underpass akan mem-perlancar konektivitas dan aksesibili-tas lalu lintas, di samping memberikan alternatif bagi warga untuk mening-katkan produktivitas perekonomian,” kata Menteri Basuki.

Underpass Bulak Kapal mulai di-bangun sejak tanggal kontrak 24 September 2020 dengan masa pe-laksanaan 540 hari kalender hingga 17 Maret 2022. Berdasarkan data progres fisik, pembangunan underpass hingga minggu ke-3 Oktober 2021 sebesar 90,43% atau melebihi rencana kema-juan progres pekerjaan yang ditetap-kan, yaitu 82,86%.

“Saat ini tim lapangan beserta kontraktor berusaha percepat peker-jaan di lapangan dengan menarget-kan selesai pada 31 Desember 2021, lebih cepat dari awal,” ujar Pejabat Pembuat Komitmen 1.5 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN I) Andy Suryanto.

Menurut Andi, underpass ini akan mengatasi dua masalah di persim-pangan Bulak Kapal yang terjadi se-lama ini, yakni untuk melancarkan lalu lintas di persimpangan Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan kota Pahlawan karena ada perlintasan kereta api. Simpang Bulak Kapal menjadi simpul kepadatan lalu lintas di wilayah Kelu-rahan Margahayu, Bekasi Timur. Per-simpangan ini merupakan titik temu arus kendaraan dari Kabupaten Beka-si-Kota Bekasi (Jalan Ir Juanda), pintu masuk Tol Bekasi Timur (Jalan Joyo Martono), Perumnas 3 (Jalan Pahla-wan), dan Tambun atau Jalur Pantura (Jalan Diponegoro).

“Selain itu, arus lalu lintas kenda-raan wilayah Bulak Kapal akan semakin meningkat kedepannya terkait ada-nya rencana pintu keluar Tol Becakayu (Bekasi–Cawang–Kampung Melayu) di Bekasi Timur serta pembangunan double track kereta api,” tutur Andi.

Secara konstruksi, underpass Bulak Kapal memiliki struktur bore pile de-

ngan panjang terowongan utama 690 meter, terdiri dari dua lajur dengan le-bar masing-masing lajur 3,5 meter. Un-

derpass ini dilengkapi dengan frontage sepanjang 930 meter dengan lebar ja-lan 6 meter. Pembangunan underpass bersumber dari APBN (SBSN) senilai Rp79,3 miliar dengan kontraktor pe-laksana PT Modern Widya Tehnical.

Nantinya, Underpass Bulak Kapal akan dilengkapi dengan rumah pom-pa serta sistem drainase samping

(side drain) yakni mengalihkan air ke drainase jalan menggunakan pompa untuk mengantisipasi terjadinya ge-nangan saat turun hujan. Ornamen bangunan underpass juga akan mem-perhatikan aspek beautifikasi dengan mengedepankan seni dan budaya lokal Betawi Bekasi seperti visual tari topeng pada dindingnya dan orna-men bambu runcing sebagai simbol patriot yang merupakan julukan Kota Bekasi. n



52

Budaya Hidup Sehat melalui CTPS

INSPEKTORAT Jenderal Kemen-terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ber-sama Dharma Wanita Persatuan

(DWP) Kementerian PUPR melaku-kan peninjauan gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di beberapa se-kolah di Kota Jayapura pada Selasa, (26/10/2019). Kegiatan ini merupa-kan salah satu rangkaian acara Bhakti

Sosial DWP Kementerian PUPR di Kota Jayapura.

Untuk mendukung Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus membangun sarana prasarana air bersih dan sanitasi di berbagai wila-yah di Indonesia. Penyediaan sarana

CTPS berupa sambungan kran air dan sabun di lingkungan sekolah sejalan dengan program Penyediaan Air Mi-num dan Sanitasi Berbasis Masyara-kat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Penasihat DWP Kementerian PUPR Ibu Kartika Basuki Hadimuljono me-nyampaikan bahwa penyediaan sara-na CTPS ini bertujuan sebagai upaya edukasi hidup sehat melalui gerakan rajin mencuci tangan pakai sabun sekaligus sebagai upaya penerapan protokol kesehatan di lingkungan se-

kolah agar para siswa terhindar dari virus COVID-19.

“Semoga dengan sedikit bantuan yang dapat kami berikan ini bisa membantu generasi muda Indonesia menjadi generasi yang sehat demi menciptakan bangsa Indonesia yang sehat. Kami titip kepada guru, pe-tugas kebersihan sekolah, dan ter-utama kepada para siswa agar sarana

Edukasi hidup sehat perlu diciptakan melalui hal sedehana seperti penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Sekolah adalah tempat yang tepat untuk memberikan edukasi cara hidup sehat.


GERAKAN CUCI TANGAN PAKAI SABUN


53



cuci tangan ini dapat dirawat dengan baik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin,” katanya.

Serah terima sarana CTPS kepada sekolah-sekolah penerima di Kota Jayapura telah dilaksanakan pada Senin, 25 Oktober 2021 oleh DWP Ke-menterian PUPR. Sekolah-sekolah pe-nerima diantaranya adalah SD Negeri Inpres Dok VIII Jayapura, SMP Negeri XII Angkasa Jayapura, dan SMA Ne-geri II Jayapura.

Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Dok VIII Jayapura Yusak Sembay mengatakan selama pandemi ini pihaknya kesulitan dikarenakan ti-dak punya sumber air yang mengalir terus-menerus. Mereka harus mem-beli air dulu menggunakan tandon dan jumlahnya juga terbatas. “Kami bersyukur atas segala perhatian dan bantuan dari Kementerian PUPR se-hingga kegelisahan kami tersebut dapat terjawab serta mengurangi ke-khawatiran terhadap virus COVID-19 selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang sudah mulai di-laksanakan,” tutur Yusak Sembay.

Sementara di Manokwari, Papua Barat, kegiatan serupa juga dilaksana-kan yang dipimpin oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ke-menterian PUPR Indra Lestari John Wempi Wetipo di tiga sekolah yakni SDN 07 Kampung Ambon, SMPN 15 Manokwari, dan SMAN 1 Manokwari.

“Tolong dirawat dengan baik sara-na cuci tangan yang telah diberikan. Semoga sarana ini bermanfaat untuk mendukung gerakan hidup sehat ter-utama di tengah Pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini,” kata Indra Lestari.

Kepala Balai Prasarana Permu-kiman Wilayah Papua Barat Marsudi mengatakan, pembangunan sarana

CPTS tersebut memiliki standar yang sama dengan yang ada di kantor pu-sat Kementerian PUPR, dengan keran air yang memiliki teknologi sensor gerakan tangan. “Total alokasi ang-garannya sebesar Rp100 juta untuk di tiga sekolah tersebut, sebagai du-kungan perilaku hidup bersih ter-utama di lingkungan sekolah,” ujar-nya. n

Budaya Hidup Sehat melalui CTPS


Inspirasi Toleransi dan Kebhinekaan

TEROWONGAN ini memung-kinkan area parkir basement di Masjid Istiqlal bisa diguna-kan bersama dengan umat

Khatolik di Gereja Katedral.Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf

Amin saat meninjau Terowongan Si-laturahmi menyebut pembangunan ini adalah simbol toleransi dan ke-

bhinekaan Indonesia. Terowongan ini merepresentasikan hubungan baik antar umat beragama, khusus-nya Islam dan Katolik di Tanah Air. Terowongan ini disebut mempunyai makna yang dalam.”Bukan sekadar lambang, tapi juga memberikan ins-pirasi terbangunnya kerukunan antar umat,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penghubung antara dua rumah ibadah ini secara teknis bisa saja menggunakan jembatan penyeberangan. “Karena faktor ke-amanan dan keselamatan desain yang dipilih adalah terowongan ba-wah tanah,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Cipta Karya Dia-na Kusumastuti mengatakan, diba-ngunnya Terowongan Silahturahmi merupakan contoh kerukunan umat beragama di Indonesia. “Alhamdu-lillah konstruksinya sudah selesai dan akan segera kita serahkan ke Kementerian Agama agar bisa sece-patnya dimanfaatkan,” kata Diana (25/10/2021).

Diana mengatakan, dibangunnya Terowongan Silaturahmi merupakan ide Presiden Joko Widodo saat mela-kukan kunjungan pada Februari 2020. Waktu itu, tambah Diana, Presiden Jokowi berdiri di Plaza Al-Alfatah dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan konstruksi Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan area parkir di basement Masjid Istiqlal dengan halaman Gereja Katedral Jakarta.Oleh: Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR

TEROWONGAN SILATURAHMI

54

Terowongan Silaturahmi


55

melihat ada asa yang bisa dihubung-kan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. “Di sinilah Terowongan Silaturahmi Terwujud,” terang Diana Kusumastuti.

Diana menambahkan, bangunan Gereja Katedral sudah sangat tua dan merupakan cagar budaya. Begitu juga dengan Masjid Istiqlal yang me-rupakan cagar budaya sehingga kita harus bangun suatu konstruksi yang benar-benar aman. “Terowongan Silaturahmi tersambung dengan basement parkir lantai 1 di Masjid Istiqlal yang dapat menampung 500 unit mobil. Kehadiran terowongan ini diharapkan dapat memudahkan je-maah kedua rumah ibadah ini untuk menggunakan lahan parkir secara bersama,” terang Diana.

Ia memaparkan, Terowongan Sila-turahmi ini bisa digunakan multifung-si. Kalau Jumat bisa digunakan jamaah Masjid Istiqlal, hari Minggu bisa dipa-

kai jemaat Gereja Katedral Jakarta. “Untuk itu dinamakan Terowongan Silaturahmi, saling memberikan perto-longan untuk kebutuhan masing-ma-sing,” kata Diana.

Pembangunan Terowongan ini di-mulai sejak 15 Desember 2020 lalu dan telah rampung 100% sesuai target pada 20 September 2021 dengan ang-garan senilai Rp37,3 miliar yang diker-jakan oleh kontraktor PT Waskita Ka-rya, manajemen konstruksi PT Virama Karya dan perencana PT Yodya Karya.

Terowongan Silaturahmi diba-ngun dengan panjang tunnel 28,3 meter, tinggi 3 meter, lebar 4,1 meter dengan total luas terowongan area tunnel 136 m2 dengan total luas shel-

ter dan tunnel 226 m2. Jarak terdekat pintu masuk terowongan dengan Gereja Katedral Jakarta yakni 32 m hal ini guna memastikan keamanan struktur Katedral. Sementara jarak terdekat terowongan dengan ger-

bang Masjid Istiqlal adalah 16 m. Arsitektur entrance terowongan

ini dibangun dengan gaya modern dimana eksteriornya menggunakan material transparan sehingga ke-cantikan desain Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta yang meru-pakan bangunan cagar budaya tidak terhalang. Sementara bagian interior dibuat senada dengan interior Masjid Istiqlal menggunakan marmer. n

Inspirasi Toleransi dan Kebhinekaan




Solusi Bersih dan Sehat untuk TPA BLora

TEMPAT Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistem sanitary landfill di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ditar-

getkan selesai pada Desember 2021 ini. Pengembangan zona landfill TPA sampah mulai dikerjakan pada April 2021 dengan progres 65,19% hingga Oktober 2021 lalu. Pembangunannya

menggunakan anggaran APBN murni tahun 2021 sebesar Rp12,9 miliar de-ngan kontraktor pelaksana PT Ardi Tekindo Perkasa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) me-lalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah, Direk-torat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya

mengembangkan sistem sanitary

landfill agar dapat memperpanjang usia TPA sekaligus meminimalisasi dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara sehingga lebih ramah lingkungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan masa-lah sampah dapat dilakukan melalui dua aspek, yakni struktural dengan membangun infrastruktur persampa-han dan non struktural seperti men-dorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. “Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kota dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar, se-

Lingkungan bersih selalu menjadi perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahkan ketika mengembangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sistem sanitary landfill adalah salah satu yang tepat.Oleh: Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR

SANITARY LANDFILL TPA BLORA

Sanitary Landfill

56


57

hingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Du-kungan pemerintah kabupaten atau kota juga diperlukan terutama da-lam penyediaan lahan,” kata Menteri Basuki.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wi-layah I BPPW Jawa Tengah, Ditjen Cip-ta Karya Dwi Atma Singgih Raharja Sabar menyampaikan sistem sanitary

landfill mampu meminimalisasi dam-pak pencemaran karena sebelum dilakukan penumpukan di TPA sam-pah-sampah yang diangkut akan masuk ke area sortir terlebih dahulu. Selanjutnya juga dilakukan pengo-lahan lindi serta penutupan sampah untuk mengurangi bau dan lalat yang banyak di lokasi TPA.

“Kabupaten Blora baru memiliki satu TPA sampah dengan sistem ope-rasi controlled landfill dan daur ulang cell. Dengan rata-rata sampah masuk 70 m3 per hari, sehingga lokasi zona penimbunan sampah hampir penuh. Untuk itu Kementerian PUPR men-dukung pembangunan zona landfill baru guna memperpanjang umur pa-kai TPA,” kata Singgih Raharja di lokasi pembangunan TPA Sampah Blora, pada 21 Oktober 2021.

Pembangunan zona landfill baru memanfaatkan lahan yang tersisa dari total luas TPA 4 hektare dengan luas efektif terpakai 3 hektare. Se-lain pembangunan zona landfill, du-kungan Kementerian PUPR juga meli-puti pembangunan kantor pengelola, kolam IPL, jembatan timbang, jalan operasi, drainase kawasan, garasi dan hanggar alat berat.

Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabu-paten Blora, Bayu Himawan menyam-paikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas dukungan infrastruktur untuk pengendalian sampah di Blora. Kabupaten Blora memiliki 16 kecamatan dengan dua

kecamatan besar yang menghasilkan sampah rumah tangga dengan jum-lah banyak, seperti Kecamatan Cepu dan Blora kota.

“Terima kasih atas perhatian Ke-menterian PUPR, saya kira memang pembangunan zona landfill TPA su-dah mendesak dilakukan, karena vo-lume sampah terus meningkat, dari tahun ke tahun,” ujar Bayu Himawan.

Dukungan pengembangan zona landfill TPA sampah oleh Kementerian PUPR di Jalan Kartini, Temurejo, Kabu-paten Blora akan memperpanjang usia pakai TPA sekitar 5 tahun, se-hingga ada waktu untuk memper-siapkan pengganti TPA lama. Manfaat lainnya adalah Kabupaten Blora me-miliki sarana dan prasarana pengelo-laan sampah yang memenuhi stan-dar teknis.

Sanitary landfill adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara menumpuk atau membuang sampah di lokasi cekung. Setelah itu dipadatkan lalu ditimbun dengan tanah. Bagian dasar konstruksi sanitary

landfill menggunakan lapisan bahan kedap air yang dilengkapi dengan pipa pengumpul dan penyalur air lindi yang terbentuk dalam proses penguraian sampah organik. Metode ini juga memiliki saluran penyalur gas untuk mengelola gas metana yang dihasilkan dari proses degradasi sampah organik.

Sistem ini dinilai dapat mengu-rangi tumpukan sampah yang kerap kali mengganggu pemandangan dan menyebabkan bau tak sedap. Pe-ngelolaan sampah dengan sanitary

landfill memiliki keuntungan. Per-tama meminimalisasi bau tak sedap. Masalah yang umum dan sering di-alami warga yang tinggal di dekat TPA adalah bau tidak sedap. Ini tentu bisa mengganggu pernapasan. Bau tersebut muncul karena tumpukan sampah yang tak kunjung dikelola. Kalaupun sampah lama sudah di-kelola, pasti akan ada sampah baru

yang ditumpuk di TPA. Jadi, bau tak sedap akan terus menerus tercium.

Sanitary landfill adalah sistem yang dapat mengurangi bau tak se-dap dari tumpukan sampah di TPA. Sampah akan ditempatkan di dalam lokasi yang cekung, dipadatkan, dan ditimbun dengan tanah sehingga ti-dak mencemari udara di sekitarnya.

Kedua mengurai sampah lebih cepat. Penempatan sampah di da-lam tanah akan mempercepat proses pembusukan. Tanah maupun serang-ga yang berada di dalamnya akan mempercepat penguraian sampah. Ketiga menciptakan ruang terbuka hijau. Pemandangan di tumpukan sampah TPA bukanlah hal yang enak dilihat. Sanitary landfill mengurangi tumpukan sampah ini secara efektif. Bahkan, ketika sampah sudah mulai ditimbun, lahan tersebut bisa diman-faatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Sanitary landfill adalah sistem pe-ngelolaan sampah yang efektif dan tidak membutuhkan biaya yang ma-hal. Pengelola hanya memerlukan la-han yang luas dan penerapan sistem yang baik. Pasalnya, jika tidak dila-kukan dengan benar, sanitary landfill bisa mencemari tanah dan air di seki-tarnya. n

Solusi Bersih dan Sehat untuk TPA BLora


Demi Kenyamanan dan Keselamatan Pengguna Tol

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah me-lakukan penilaian kualitas

layanan jalan tol dan rest area ber-kelanjutan di seluruh Indonesia. Ke-giatan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pela-yanan Minimal Jalan Tol serta Per-aturan Menteri (Permen) PUPR Nomor

28 Tahun 2021 tentang Tempat Istira-hat dan Pelayanan (TIP) pada Jalan Tol.

Penilaian Jalan Tol Berkelanjutan Tahun 2021 dilakukan sejak 12 Okto-ber hingga 21 November 2021 terha-dap 44 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), 63 ruas jalan tol, dan 123 rest area yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, BUJT didorong untuk

meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena ke-butuhan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi. “Kami meyakini de-ngan lingkungan jalan tol yang le-bih baik akan berkontribusi terhadap kenyamanan dan keselamatan dalam mengemudi di jalan tol, khususnya tidak hanya jalannya tetapi juga rest

area-nya,” kata Menteri Basuki.Untuk memastikan kualitas

layanan pada jalan tol dan rest area berkelanjutan tersebut, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ditjen Bina Marga, Kemen-terian/Lembaga Tim Pakar/Ahli me-lakukan peninjauan lapangan di rest

area sepanjang ruas Jalan Tol Pekan-

Rest area adalah fasilitas penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan tol. Peniliaian rutin akan menjaga kualitas rest area agar berfungsi maksimal.Oleh: Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR

REST AREA KM 456A DAN 456B JALAN TOL SEMARANG-SOLO

58


59

baru - Dumai (Permai) yaitu, Rest Area km 45+000 (A), Rest Area km 82+000 (A), Rest Area km 82+000 (B), Rest Area km 65+000 (B).

Tim Penilai dari BPJT Ranto P. Raja-gukguk mengatakan, penilaian ja-lan tol berkelanjutan dilakukan oleh 4 tim penilai yang terdiri dari para pakar individu serta penilai dari Ke-menterian PUPR. Setiap ruas jalan tol dan rest area akan dinilai oleh 2 tim penilai yang berbeda.

Menurut Ranto P. Rajagukguk, tol ruas Pekanbaru-Dumai masih relatif baru jadi perlu adanya penambahan terutama rambu-rambu. Sedangkan untuk rest area meskipun masih ber-sifat sementara, tetapi sudah men-cukupi kebutuhan pengguna jalan. “Kami telusuri mulai dari Pekanbaru hingga Dumai, dan terdapat bebe-rapa titik terjadi blank spot yaitu si-nyal hilang. Jadi perlu diperkuat agar pengguna jalan saat darurat di tol da-pat berkomunikasi,” ungkap Ranto.

Kabag Operasional Tol Pekanba-ru–Dumai, M Fitriandhri mengatakan, satu tahun beroperasi, pihaknya juga terus melakukan pembenahan terha-dap jalan tol baik dari segi keamanan selama melintas, sampai pelayanan untuk pengendara. “Tol Permai ini merupakan tol Trans Sumatera ter-panjang ketiga di Indonesia. Saat ini, kami telah memasang CCTV, Variable

Massage Sign (VMS), serta Layanan In-formasi Jalan Tol,” tutur Fitriandhri.

Fitriandhri mengatakan selaku pengelola kami juga berkomitmen untuk mengimbangi antara penge-lolaan infrastruktur kelestarian alam dengan melakukan penghijauan dengan menanam sebanyak 1.000 pohon dengan jenis yang berbeda seperti Pohon Pucuk Merah, Nangka, dan Mangga. Tol Pekanbaru–Dumai membentang sepanjang 131 km ter-diri dari 6 seksi yaitu, seksi 1 ruas Pe-kanbaru–Minas (10 km), seksi 2 ruas Minas–Kandis Selatan (24 km), seksi 3 ruas Kandis Selatan–Kandis Utara (17

km), seksi 4 Kandis Utara–Duri Sela-tan (26 km), seksi 5 Duri Selatan–Duri Utara (29 km), seksi 6 JC Duri Utara–Dumai (25 km).

Jalan Tol Pekanbaru–Dumai yang dikelola PT Hutama Karya (Persero) dibangun selama kurun waktu 2 Ta-hun 9 Bulan dengan nilai investasi sebesar Rp16,21 Triliun memiliki 7 Gerbang Tol Elektronik. Jalan Tol ini memiliki jumlah lajur 2x2 tahap awal dan 2x3 tahap akhir dengan lebar lajur masing-masing 3,6 meter, lebar

bahu luar 3 meter, lebar bahu dalam 1,5 meter, lebar median 3,8 meter (termasuk bahu dalam), dan meng-gunakan jenis perkerasan model per-kerasan lentur.

Aidir Akbar (42) salah satu peda-gang UMKM di rest area km 82+000 (A) mengatakan, meskipun rest area ini sifatnya sementara tapi fasilitasnya cukup memadai seperti toilet, musala dan tempat sampah. “Alhamdulillah ini sudah memadai sekali, kami berjualan terasa nyaman,” tandasnya. n

Demi Kenyamanan dan Keselamatan Pengguna Tol

REST AREA KM 429 A SEMARANG-SOLO (instagram.com/indonesia_geographic)


Upaya Mewujudkan Ketahanan Air dan Pangan

BENDUNGAN Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Pro-

gram Strategis Nasional Bidang Sum-ber Daya Air yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 109 Tahun 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

terus melanjutkan pembangunan bendungan di sejumlah daerah untuk mewujudkan ketahanan air dan keta-hanan pangan nasional.

Bendungan Leuwikeris mampu menampung air 45,35 juta m3 un-tuk mensuplai irigasi seluas 11,216 hektare di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, dan Cilacap (Jawa Tengah).

Diharapkan suplai air irigasi dari Ben-dungan Leuwikeris dapat membantu petani meningkatkan intensitas ta-namnya jika dibandingkan dengan metode tadah hujan yang hanya satu kali dalam setahun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljo-no mengatakan, pembangunan bendungan bertujuan untuk pe-ningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir. “Sungai Citanduy belum memiliki bendungan. Apabila bendungannya sudah rampung, maka kontinuitas suplai air ke sawah terjaga. Selama

Pengelolaan air akan meningkatkan produktivitas pertanian. Bendungan adalah salah satu solusi dan menjadi program strategis. Bendungan Leuwikeris akan meningkatkan produktitas pertanian di Tasikmalaya, Ciamis, dan Cilacap.Oleh: Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR

BENDUNGAN LEUWIKERIS

Bendungan Leuwikeris

60


61

ini lahan pertanian kerap mengalami banjir saat musim hujan dan keku-rangan air pada musim kemarau,” kata Menteri Basuki.

Konstruksi Bendungan Leuwike-ris mulai dibangun sejak 2016 dan ditargetkan mulai pengisian air awal (impounding) tahun 2023. Saat ini progres bangunan fisik bendungan sudan mencapai 82% dengan biaya pembangunan sekitar Rp2,8 triliun.

Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citan-duy, Ditjen SDA Sugeng Harianto me-ngatakan proyek pembangunan Ben-dungan Leuwikeris juga menyertakan pembangunan terowongan dan jem-batan serta jalan akses menuju quarry Gunung Pengajar untuk pengambilan material pada pembangunan Mercu atau material penutup.

Pada November 2021 ini dilakukan penutupan sungai atau river klausul dan dilakukan pembangunan Mercu Bendungan. “Untuk materialnya di-ambil dari Gunung Pengajar, se-

hingga pembuatan by pass juga turut membangkitkan perekonomian ma-syarakat di Gunung Pengajar,” ujar Sugeng Harianto.

Pembangunan Bendungan Leuwi-keris setidaknya memberikan 5 man-faat bagi masyarakat di kabupaten/kota sekitar yakni suplai air irigasi un-tuk Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara di Ciamis seluas 6.600 hektare dan DI Manganti di Cilacap seluas 4.616 hek-tare, sehingga dapat mendorong pe-ningkatan indeks pertanian (IP).

“Selama ini air yang terbuang ke laut kan tidak termanfaatkan, akhir-nya ada beberapa daerah irigasi yang IP-nya tidak sampai 150%. Artinya kalau ada 100 hektare, hanya tanam sekali setahun. Nah dari tambahan 11,216 hektare tadi, ada penam-bahan IP kurang lebih 250% dalam satu tahun,” kata Sugeng Harianto.

Manfaat lainnya untuk menye-diakan air baku sebesar 845 liter/detik untuk Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Selanjutnya

mereduksi banjir sebesar 11,7% dari 509,7 m3/detik menjadi 450,02 m3/detik, potensi menjadi sumber daya listrik untuk PLTA sebesar 20 me-gawatt (MW) serta destinasi pariwisa-ta, kawasan konservasi air tanah, dan perikanan. n

Upaya Mewujudkan Ketahanan Air dan Pangan



62


Infrastruktur untuk Kurangi Emisi Karbon

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-yat (PUPR) sebagai kepan-jangan pemerintah Indone-

sia terus berkomitmen untuk ikut menghadapi isu lingkungan di setiap pembangunan infrastruktur.

Salah satu bentuk komitmen ter-sebut diwujudkan melalui Kampanye Publik Penilaian Kinerja Bangunan

Gedung Hijau Indonesia yang dise-lenggarakan oleh Direktorat Jende-ral Cipta Karya. Menteri Basuki me-ngatakan, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan, Kementerian PUPR te-rus ikut berkontribusi dalam pengu-rangan emisi karbon melalui berba-gai pembangunan infrastruktur yang mengadopsi prinsip pembangunan

gedung hijau (green building) di ber-bagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan.

Hal ini diwujudkan pada pem-bangunan pasar tradisional, stadion, dan rumah susun (rusun), serta peman-faatan energi terbarukan dalam peng-operasian dan pemeliharaan gedung dan pengembangan manajemen infra-struktur pengelolaan sampah.

“Kami telah mengadopsi prinsip pembangunan gedung hijau (green

building) melalui Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peni-laian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Kami juga terus melakukan pening-katan sertifikasi bangunan gedung hijau dengan menugaskan pelatih dan

Pembangunan infrastruktur selain untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, juga harus memerhatikan aspek lain salah satunya adalah dampak lingkungan. Perubahan iklim adalah tantangan yang juga harus dihadapi Kementerian PUPR dalam upaya memberi pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.

Oleh: Tim Kiprah

BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Infrastruktur untuk Kurangi Emisi Karbon 63


asesor serta mengembangkan kemam-puan instruktur teknis untuk evaluasi kinerja bangunan,” kata Menteri Basuki.

Komitmen ini juga disampaian Menteri Basuki saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Konferensi Perubahan Iklim Confe-

rence of the Parties (COP) ke-26 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Glasgow, Skotlandia. Menteri Basuki optimis dapat membe-rikan dukungan pengurangan emisi karbon dengan potensi sebesar 58% di sektor bangunan dan 5% di sektor limbah. Menteri Basuki menambah-kan berdasarkan Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC) Fourth

Assessment Report on Climate Change (2017), operasional gedung menyum-bang hingga 72% emisi karbon diok-sida di kawasan perkotaan. “Selain itu, pembangunan gedung juga mengha-biskan lebih dari sepertiga sumber daya dunia dengan menggunakan 40% dari total energi global dan 12% dari total pasokan air bersih,” tutur saat di Glasgow, Skotlandia beberapa waktu lalu.

Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Ke-menterian PUPR Dian Irawati mengata-

kan, kampanye publik ini diselengga-rakan untuk memberikan informasi mengenai penilaian kinerja bangunan gedung hijau kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pe-nyelenggaraan bangunan gedung khususnya bangunan gedung hijau da-lam mewujudkan infrastruktur bidang permukiman dan perumahan yang andal dan berkelanjutan.

“Perlu ada upaya mitigasi peru-bahan iklim dengan segera mewujud-kan bangunan hijau yang hemat dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya pada bangunan gedung,” kata Ira dalam sambutannya pada Kampanye Publik Penilaian Kinerja Ba-ngunan Gedung Hijau Indonesia, pada 23 November 2021 lalu.

Ira menuturkan Kementerian PUPR selalu berkomitmen untuk mewujud-kan penyelenggaraan infrastruktur per-mukiman dan perumahan yang berke-lanjutan, termasuk bangunan gedung, sebagaimana tertuang dalam salah satu Visium Kementerian PUPR 2030 adalah tercapainya 100% Hunian Cer-das (Smart Living). “Dalam mewujud-kan 100% Smart Living, Kementerian PUPR memiliki arah kebijakan pembi-naan dan pengembangan infrastruktur

permukiman dan perumahan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman dan perumahan yang partisipatif dan berkelanjutan,” ujar Ira.

Ditambahkan Ira, terdapat em-pat aspek utama dalam mewujudkan hal tersebut, yakni perwujudan per-mukiman layak huni, penerapan ba-ngunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta pe-nerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.

Kampanye Publik Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Indonesia ter-sebut diisi dengan pemaparan para na-rasumber yang ahli dalam bidangnya dengan berbagai materi diantaranya penjelasan Permen PUPR No. 21 Ta-hun 2021 Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau, Tata Cara Asesmen dan Kelembagaan Penyelenggaraan BGH di Daerah, dan aspek-aspek penilaian ki-nerja bangunan gedung hijau.

Ira menyatakan, diperlukan du-kungan aktif semua pihak pelaku pembangunan gedung mulai dari Pemerintah Daerah (Pemda), asosiasi profesi, dunia usaha akademisi, dan pihak terkait lainnya untuk memper-cepat tercapainya pembangunan ge-dung hijau. n

BANGUNAN GEDUNG HIJAU

64


Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Mengantisipasi Perdagangan Bebas di Indonesia

PROGRAM Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi tren-

ding topic diperbincangkan publik –tidak hanya Warga Negara In-donesia (WNI), bahkan Warga Negara Asing (WNA) termasuk para utusan negara-negara sahabat– tatkala Pre-siden Joko Widodo menyampaikan pidatonya saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di bulan Maret tahun 2021 yang lalu,

yang mengajak seluruh elemen ma-syarakat mencintai produk dalam negeri sekaligus berusaha mening-katkan penggunaannya. Pemerintah Indonesia memang sejak tiga dekade silam sudah sangat concern dalam me-majukan produk dalam negeri melalui program P3DN, apalagi di era saat ini dimana semakin terbukanya Indone-sia dan berbagai negara di dunia de-ngan perdagangan bebas. Jika tidak dilakukan tindakan antisipasi, maka

akan sangat disayangkan Indonesia hanya sebagai pasar saja, padahal pro-duk dalam negeri semakin bertum-buh dan kompetitif.

Di tengah gempuran dengan di-berlakukannya perdagangan bebas, seperti ASEAN China Free Trade Agree-ment yang telah diberlakukan mulai 1 Januari 2010 atau perdagangan bebas Asia Tenggara yang acap disebut Ma-syarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berlaku mulai berlaku 1 Januari 2015, jika tidak pandai-pandai, impor produk dari China atau negara ASEAN lainnya bisa membanjiri Indonesia. In-donesia mesti pandai dan banyak akal

Oleh: Ir. Nicodemus Daud, M.Si., Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi; Rezza Munawir, ST, MT, MMG., JFT Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

SOSIALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

65


agar produk Indonesia sebaliknya bisa mendominasi pasar di Tiongkok atau negara ASEAN lainnya. Namun demi-kian, meskipun produk impor dari Tiongkok dan negara-negara ASEAN bebas melenggang masuk ke Indone-sia, bukan berarti produk itu dapat melenggang seenaknya, sebab ada hambatan non tarif (non tariff barrier) yang mesti dilalui. Nah, hambatan non tarif inilah yang menjadi jurus andalan semua negara untuk membendung banjirnya produk impor. Di Indonesia, diantara strategi hambatan non tarif tersebut adalah pengutamaan produk dalam negeri dalam Program Pening-katan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

P3DN sejatinya bukan kebijakan yang baru bagi Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak pi-hak yang belum memahami program ini dengan baik. Kebijakan P3DN su-dah mulai dicanangkan sejak tahun 1983 dengan adanya Menteri Muda Urusan P3DN dan digelarnya “Pame-ran Produk Indonesia (PPI)” pertama kali, pada tahun 1984, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1984. Di era saat ini, Pemerintah Pusat melalui Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pem-berdayaan Industri, membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang di-tetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 yang diketuai Kementerian Koordinator Kemariti-man dan Investasi dengan wakil ketua Kementerian Perekonomian, ketua ha-rian Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi sa-lah satu anggota. Selanjutnya di setiap Kementerian/Lembaga dibentuk pula Tim P3DN Kementerian/Lembaga yang terdiri dari lintas unit organisasi. Harapannya, Pemerintah Pusat ber-peran penting menjadi barisan paling depan dalam mempopulerkan sekali-gus mengimplementasikan program P3DN.

Strategi mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Pemerintah. Setidaknya belanja APBN dan total APBD Tahun 2021 ditetapkan sebesar lebih dari 2000 triliun, sehingga belanja Peme-rintah Pusat dan Daerah tersebut ter-hadap produk dalam negeri akan sa-ngat signifikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Peru-bahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang ba-ngun dan perekayasaan nasional, ayat (2) Kewajiban penggunaan produk da-lam negeri dilakukan apabila terdapat

produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) pa-ling sedikit 40% (empat puluh persen); ayat (3) Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbit-kan oleh kementerian yang menye-lenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan ayat (4) Ke-wajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap Peren-canaan Pengadaan, Persiapan Peng-adaan, atau Pemilihan Penyedia.

Berkaitan dengan Undang-Un-dang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Pasal 17 bahwa kegiatan usaha Jasa Kons-truksi didukung dengan usaha rantai


BERSAMA PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM SUATU ACARA PENINJAUAN PROYEK

66


pasok sumber daya konstruksi yang diutamakan berasal dari produksi da-lam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pe-laksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan sumber daya konstruksi mengutamakan pro-duk lokal, unggulan, dan ramah ling-kungan yang terdiri atas: sumber daya material, sumber daya peralatan, sum-ber daya teknologi, dan sumber daya

manusia. Untuk mengawal sekaligus mewujudkan amanat ini, Kementerian PUPR melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR memberikan mandat kepada Direk-torat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, untuk melaksanakan peru-musan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan dalam pengelolaan

material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi (TKDN).

Pada tahun 2021, untuk menjalan-kan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah (PP) ten-tang Perubahan atas Peraturan Peme-rintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Un-dang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Direktorat Kelemba-

PROYEK INFRASTRUKTUR DI DAERAH

67


gaan dan Sumber Daya Konstruksi telah berhasil menyusun regulasi da-lam rangka mencatat sumber daya material dan peralatan konstruksi. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Ta-hun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Kons-truksi (SDMPK) merupakan penca-tatan SDMPK yang dilakukan melalui aplikasi SIMPK (mpk.binakonstruksi.

pu.go.id) dalam rangka memastikan bahwa diantaranya material kons-

truksi yang digunakan dalam peker-jaan konstruksi harus mengoptimal-kan penggunaan produk dalam negeri yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat TKDN yang diterbitkan Ke-menterian Perindustrian.

Hal terpenting lainnya adalah, Di-rektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mendapat mandat dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi untuk mengawal kebijakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait Su-rat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 perihal Penggunaan Pro-duk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Peker-jaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan ini mengatur bahwa pe-laksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR harus menggu-

nakan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri, serta penggunaan material/bahan non produk dalam negeri (im-por) dapat digunakan dengan keten-tuan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Dalam perjalanan pelaksanaan kebij-kakan tersebut, Menteri PUPR me-minta Direktorat Jenderal Bina Kons-truksi turut melibatkan Kementerian Perindustrian, asosiasi serta perusa-haan penyedia barang terkait, untuk memastikan ketersediaan produknya di dalam negeri. Terbitnya kebijakan ini tentunya sangat mengantisipasi se-kaligus mengendalikan belanja APBN di Kementerian PUPR untuk peng-adaan barang non produk dalam ne-geri (impor). n


PEMBANGUNAN RUMAH RISHA

68


Belajar Manajemen Air dari Negara Asia

AKIBAT persoalan air ter-sebut, beberapa kawasan di Indonesia sering mengha-dapai banjir, kekeringan,

kenaikan muka air laut. Persoalan ini semakin serius dengan adanya pe-rubahan iklim dan urbanisasi yang tinggi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah

melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam manajemen air. Langkah yang telah diambil adalah pelaksanaan manajemen sumber daya air yang terpadu; peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi, serta penyediaan layanan sumber daya air yang efektif, termasuk untuk ke-butuhan sehari-hari, irigasi, industri,

pengendalian banjir termasuk pe-manfaatan bendungan untuk sum-berdaya energi terbarukan.

Menteri Basuki berharap Indone-sia bisa belajar, bertukar pengalaman dan bekerja sama dengan negara-ne-gara Asia lain dalam menghadapi tan-tangan perubahan iklim dalam plat-

form Asia Water Council (AWC). “Kita bisa belajar dari negara-negara Asia tentang bagaimana menghadapi tantangan perubahan iklim bersama-sama untuk mengimplementasikan kesepakatan politik yang dinyatakan oleh kepala negara masing-masing,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki memaparkan per-soalan dan keinginan belajar tentang manajemen air pada hari ketiga pe-laksanaan Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlan-dia, dalam sesi khusus AWC Climate

Indonesia menghadapi tiga masalah air yaitu terlalu banyak, terlalu sedikit, dan terlalu kotor. Indonesia perlu melakukan manajemen air agar bisa terhindar dari dampak persoalan tersebut.


UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE (COP 26)

69


Belajar Manajemen Air dari Negara Asia

Change High-Level Roundtable. Ha-dir dalam pemaparan tersebut ada-lah Menteri Lingkungan Korea Han Jeoung-ae, Menteri Pengembangan Energi Tenaga Air, Angin, dan Surya Sri Lanka Duminda Dissanayake, Managing Director General Asian

Development Bank Woo-Chong Um, President K-Water Jae-Hyeon Park, Presiden International Water Re-

sources Association Gabriel Eckstein, Deputi Sekretaris Jenderal Kemen-terian Lingkungan Kamboja, Duta Besar Kerjasama Lingkungan Korea Jung-Wk KIM, dan Utusan Khusus Perubahan Iklim Mongolia Batjargal Zamba.

Menteri Basuki menambahkan saat ini negara-negara di seluruh dunia masih berjuang untuk mengurangi pandemi COVID-19 dan konsekuensi ekonomi dan sosialnya. “Penyediaan air bersih untuk mendukung pene-rapan protokol kesehatan akan men-jadi tujuan penting utama bagi sek-tor infrastruktur publik,” kata Menteri Basuki. Studi terbaru yang dilakukan oleh Indonesia Water Institute menun-jukkan konsumsi air bersih selama pandemi COVID-19 meningkat 3 kali lipat dari kondisi normal, dengan total konsumsi air rumah tangga mencapai sekitar 995 hingga 1.415 liter per hari.

Indonesia, kata Menteri Basuki, merupakan negara kepulauan yang sangat besar dengan jumlah pendu-duk sekitar 271 juta jiwa. Berdasarkan kajian Kementerian PUPR, potensi air permukaan di Indonesia sekitar 2,78 triliun m3.

“Namun, seperti halnya nega-ra-negara Asia lainnya, Indonesia menghadapi tiga masalah air, yaitu terlalu banyak, terlalu sedikit, dan ter-lalu kotor. Masalah-masalah ini saling terkait yang berpotensi menjadi ben-cana perubahan iklim dan masalah sosial-ekonomi,” tutur Menteri Basuki.

Ditegaskan Menteri Basuki, air adalah dasar kehidupan dan penghi-dupan, dan kunci pembangunan ber-kelanjutan. Pengelolaan air yang suk-

ses mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), kata Menteri Basuki, terutama SDG poin ke 6 yakni memastikan keterse-diaan dan pengelolaan air dan sani-tasi yang berkelanjutan untuk semua.

Untuk mencapai target ambisius pembangunan sumber daya air dan air minum, Menteri Basuki mengung-kapkan Indonesia masih mengandal-kan belanja publik atau APBN, yang tidak akan mencukupi. “Oleh karena itu, kesenjangan pembiayaan ha-rus diatasi dengan solusi terintegrasi yang didukung dengan skema pem-biayaan baru seperti memobilisasi pembiayaan dari swasta untuk men-jembatani kesenjangan pembiayaan dan memperkuat sistem pembiayaan melalui skema pembiayaan campu-ran,” ujarnya.

Selain itu menurut Menteri Basuki juga perlu adanya rencana penge-lolaan aset sesuai dengan berbagai skema kerjasama (APBN/PPP/inves-tasi) dan mengoptimalkan manfaat dari pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir seperti bendungan multiguna yang dapat menghasilkan pendapatan dengan menyediakan pembangkit listrik tenaga air.

Selanjutnya adalah mengem-bangkan Potensi Dana Air untuk mendorong investor menyalurkan dananya membiayai proyek secara optimal dan tepat sasaran, serta me-manfaatkan Big Data dan Smart Water untuk mengatasi permasalahan yang ada di sektor air bersih seperti proses monitoring yang tidak efektif dari sis-tem hulu ke hilir terutama pada kon-disi ekstrim. n

UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE (COP 26)

70


Perempuan Figur Utama Membangun Budaya Anti Korupsi

GERAKAN ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK) dalam Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas Kemen-

terian PUPR di Kota Jayapura, Papua 27 Oktober 2021 lalu. Kegiatan ini adalah kerja sama antara Inspektorat Jenderal dengan Dharma Wanita Per-satuan (DWP) Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

mengatakan peran keluarga sangat sentral untuk menghindari tindakan korupsi. Peran ibu menjadi figur utama dalam membina keluarga, ka-rena sebagian besar waktu dan pikiran ibu dicurahkan untuk mendidik anak dan mendampingi suami.

“Keluarga dapat diibaratkan ba-ngunan rumah, di mana pondasi me-rupakan bagian utama untuk menyo-

kong konstruksi seluruh rumah. Seperti itulah pentingnya peran se-orang ibu dalam membina pemben-tukan karakter budaya anti korupsi dalam keluarga,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar

Nilai kejujuran yang ditanamkan seorang ibu kepada anak menurut Menteri Basuki merupakan cikal ba-kal anti korupsi. Menurutnya, keber-hasilan pegawai Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas pasti ka-rena dukungan penuh dari seorang istri atau ibu. “Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berpesan ke-pada para ibu DWP agar menjauhkan keluarga dari dua hal yaitu narkoba

Perempuan mempunyai peran penting dalam membangun budaya integritas bagi generasi penerus. Melalui gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun budaya integritas.


SOSIALISASI PEMBANGUNAN BUDAYA INTERGRITAS MELALUI GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI DI KEMENTERIAN PUPR

71


Perempuan Figur Utama Membangun Budaya Anti Korupsi

dan korupsi,” terangnya. Menteri Basuki menegaskan bahwa

pencegahan korupsi berkaitan erat dengan integritas yang dapat diarti-kan sebagai melakukan suatu peker-jaan secara baik dan benar sesuai de-ngan norma-norma yang ada tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Ke-menterian PUPR memiliki tantangan besar ke depannya untuk menjadikan setiap insan PUPR yang berintegritas.

“Saya menginginkan bahwa apa yang kita tinggalkan bukan jalan tol 1000 km dan 65 bendungan, tetapi bagaimana kita meninggalkan insti-tusi Kementerian PUPR sebagai ins-titusi yang kredibel dan dipercaya masyarakat. Itu asa yang dibangun untuk dapat diestafetkan kepada insan muda PUPR. Hal ini sejalan de-ngan sosialisasi gerakan SPAK yang terus dilaksanakan, karena kami sa-ngat membutuhkan peran besar para ibu dalam pembangunan budaya in-tegritas di Kementerian PUPR secara menyeluruh,” kata Menteri Basuki.

Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono mengata-kan sosialisasi gerakan SPAK yang sedang dilakukan serentak di Kota Jayapura dan Kota Manokwari ini me-rupakan bagian dari rangkaian ke-giatan sosialiasi gerakan SPAK yang telah berjalan sejak 2019 di berbagai wilayah kerja Kementerian PUPR di se-luruh Indonesia dan telah diikuti seba-nyak 1.796 peserta. Peserta acara terdiri dari para PNS perempuan Kementerian PUPR yang menjabat Kepala Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta para istri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK.

Ibu Kartika mengatakan, pe-laksanaan sosialiasi nilai-nilai anti korupsi sangat penting untuk me-ningkatkan kesadaran diri dan kelu-arganya bahwa amanat yang diem-ban suaminya harus dijaga dengan baik sehingga perlu melindungi atau membentengi diri dan keluarga dari segala praktek korupsi.

“Peran para perempuan sangat

penting sebagai tokoh sentral pence-gahan korupsi, baik sebagai ibu, istri, maupun perannya dalam organisasi wanita atau sebagai seorang profe-sional. Diharapkan para perempuan profesional di lingkungan Kemen-terian PUPR juga mampu menjaga dirinya dan lingkungan kerjanya dari praktek korupsi serta senantiasa me-melihara nilai integritas,” katanya.

Sementara di Manokwari, Papua Barat, kegiatan serupa juga dilaksana-kan bersamaan yang dipimpin oleh Penasihat DWP Kementerian PUPR In-

dra Lestari John Wempi Wetipo. Dalam sambutannya Indra Lestari mengata-kan, bahwa Kementerian PUPR mela-lui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan DWP terus mendukung sosia-lisasi gerakan SPAK yang dicanangkan sejak 21 April 2015 oleh KPK berte-patan dengan peringatan Hari Kartini. “KPK memandang gerakan nasional ini menjadi penting untuk mengoptimal-kan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat sehingga melahirkan generasi anti korupsi di masa yang akan datang,” ujarnya. n

SOSIALISASI PEMBANGUNAN BUDAYA INTERGRITAS MELALUI GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTI KORUPSI DI KEMENTERIAN PUPR

72


Pentingnya Fathanah dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

PENGEMBANGAN infrastruk-tur ramah lingkungan dan berkelanjutan salah satunya dilakukan melalui upaya pe-

ngurangan emisi karbon dan berketa-hanan terhadap perubahan iklim.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sejalan dengan komit-

men Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan, Kementerian PUPR terus ikut berkontribusi dalam pengu-rangan emisi karbon melalui berbagai pembangunan infrastruktur, misalnya, pembangunan gedung hijau, pasar tradisional serta rumah susun (rusun) hemat energi, kebun raya dan ruang

terbuka hijau, serta pembangunan TPA sampah dengan teknologi sani-

tary landfill dan incinerator.“Saya mengajak rekan-rekan di

PUPR untuk mengevaluasi desain kriteria/parameter untuk seluruh ba-ngunan ke-PU-an untuk disesuaikan dengan ancaman perubahan iklim yang terjadi. Kami juga menyiapkan kota ramah air agar tangguh terha-dap ancaman banjir, baik dengan memperbesar kapasitas sungai, pe-ngerukan, pelebaran maupun pem-buatan tanggul. Contoh, Sudetan Cisangkuy dan Terowongan Nanjung di hulu Sungai Citarum,” kata Men-teri Basuki saat acara Puncak Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia 2021 di Auditorium Kemen-

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam membangun infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi namun juga terus berupaya memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan.


SANITARY LANDFILL

73


terian PUPR, 27 Oktober 2021 lalu. Peringatan HHD dan Hari Kota Dunia 2021 mengambil tema ‘Percepatan Aksi Perkotaan untuk Dunia Bebas Karbon dan Adaptasi Kota yang Ber-ketahanan Iklim’

Menteri Basuki berpesan agar per-ingatan tahunan hari-hari nasional dan dunia, khususnya yang terkait bidang PUPR jangan hanya menjadi seremonial saja, namun harus dipa-kai menjadi environmentally-based

infrastructure development atau seba-gai perangkat penyelenggaraan in-frastruktur ramah lingkungan.

“Dengan HHD ini saya minta semua Insan PUPR untuk konsisten menerap-kan prinsip-prinsip dasar dari tema HHD, sehingga nantinya Indonesia siap untuk melakukan mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim. Saya ingin Kementerian PUPR menjadi Kementerian yang fathanah bukan hanya sidiq, amanah, tabligh. Fatha-

nah artinya leading by example, atau menjadi contoh baik bagi publik un-tuk mitigasi dan adaptasi dengan pe-rubahan iklim,” pesan Menteri Basuki.

Salah satu faktor utama penyebab perubahan iklim adalah tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan. Berdasarkan proyeksi Ba-dan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 285 juta jiwa dimana 60% nya tinggal di kota-kota pesisir se-perti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali, Makasar, Batam, dan Medan.

Untuk itu dibutuhkan komitmen dalam pengurangan emisi karbon dari sektor bangunan, transportasi, energi, dan persampahan. Salah satu caranya yaitu dengan menerap-kan konsep ekonomi sirkular pada sektor pengelolaan persampahan perkotaan dengan meminimalisasi produksi limbah. Caranya dengan memulihkan dan menggunakan kembali sebanyak mungkin produk dan bahan yang telah dipakai (bekas) secara sistemik dan berulang-ulang.

Dalam upaya mengurangi emisi

karbon dari sektor persampahan, Ke-menterian PUPR melanjutkan pro-gram Sanimas di 212 lokasi dan TPS3R di 98 lokasi untuk mengurangi pen-cemaran limbah domestik. Kemudian juga modernisasi TPA melalui sistem pengelolaan gas landfill mengguna-kan teknologi flaring seperti peman-faatan sampah menjadi Refuse Derived

Fuel (RDF) di Cilacap, serta peman-faatan sampah plastik dalam pem-bangunan jalan yang sudah mencapai 22,7 km pada tahun 2019-2020.

Terkait pembangunan infrastruk-tur ramah lingkungan, Kementerian PUPR telah menerbitkan Permen PUPR No. 9 tahun 2021 tentang Pe-doman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan Peraturan Men-

teri PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Pada kesempatan tersebut, Men-teri Basuki juga mendorong kepada Generasi Muda PUPR untuk terus berinovasi dalam mengemban tugas penyelenggaraan pembangunan infastruktur yang berkualitas, efek-tif, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, manfaat infrastruktur da-pat memiliki nilai tambah, berke-lanjutan sehingga dapat dirasakan generasi mendatang. “Inovasi berasal dari ide yang menjadi kreativitas. Jadi inovasi harus ada kreativitas. Untuk itu generasi muda harus berkreasi un-tuk menghasilkan inovasi,” ujar Men-teri Basuki. n

Pentingnya Fathanah dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

GREEN BUILDING

74


MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menaruh

perhatian besar terhadap pemben-tukan karakter Generasi Muda PUPR. Sebab Generasi Muda PUPR yang akan berperan membangun Indonesia me-lalui penyediaan infrastruktur di masa depan.

Menteri Basuki mengatakan Gene-rasi Muda PUPR harus menjadi Orang PUPR bukan orang yang bekerja di Kementerian PUPR. “Anda sudah memilih jalan hidup untuk men-jadi pegawai negeri di Kementerian PUPR, tekuni itu. Jadilah Orang PUPR, bukan orang yang bekerja di PUPR,” kata Menteri Basuki dalam acara Sinambung Sumpah Pemuda yang

dilaksanakan dalam rangka memper-ingati Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021 lalu.

Dikatakan Menteri Basuki Orang PUPR harus memegang teguh budaya kerja (corporate culture) di Kementerian PUPR yakni mission

oriented, team work dan professio-nal. “Saya ingin memiliki Orang PUPR yang berintegritas dan profesional untuk mengabdi. Kementerian PUPR ini adalah rumah kita, rawat dengan baik untuk bersatu membangun ne-geri,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga berpesan pada Generasi Muda PUPR untuk tekun terhadap pilihan hidup yang

Pemuda adalah harapan bagi bangsa Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam membangun negeri ini. Generasi Muda PUPR harus berintegritas dan profesional dalam mengemban tugas.


ACARA SINAMBUNG SUMPAH PEMUDA GENERASI MUDA PUPR

Generasi Muda PUPR Harus Berintegritas dan Profesional

Hari Sumpah Pemuda 2021

75


Generasi Muda PUPR Harus Berintegritas dan Profesional

sudah diambil karena itu adalah yang krusial menentukan masa depan. “Kalau sudah mengambil keputusan, maka tekuni dan istiqomah, pasti akan sukses,” tambah Menteri Basuki.

Pada kesempatan berbeda Men-teri Basuki berharap Generasi Muda PUPR mengikuti semangat pemuda pada 1928 dalam mengabdi untuk negara. “Pemuda pada tahun 1928 mengabdi kepada negara tanpa pamrih, tanpa gaji. Mereka hanya mengabdi untuk merdeka. Tidak ber-arti bahwa Anda mengabdi di PUPR tanpa gaji, tapi artinya kewajiban dulu baru hak,” ungkap Basuki seperti dilansir JPNN.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Ke-menterian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan peringatan Sum-pah Pemuda pada masa pandemi ini memiliki arti tersendiri. Dia menjelas-kan pada 93 tahun yang lalu, para pemuda-pemudi yang datang dari berbagai daerah, beragam suku dan

latar belakang agama yang berbeda memberikan contoh bagi kita semua bahwa dalam kondisi yang serba ter-batas. “Pemuda-pemudi masih me-miliki tekad untuk membawa peru-bahan,” ujar Fatah.

Fatah mengatakan di bawah cengkraman para penjajah ternyata semangat untuk bertekad dan bersatu padu melakukan perubahan tidak per-nah padam sesulit apapun kondisinya.

Sejalan dengan pesan Menteri PUPR, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan bahwa Generasi muda adalah yang paling mampu menjadi agent of change ka-rena merekalah yang paling terekspose oleh perkembangan zaman oleh sebab itu, generasi muda ini harus menjadi lokomotif akselerasi perubahan yang membawa negara menjadi jauh lebih baik dibandingkan negara lain dan mengakselerasi terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional yakni mewujud-kan masyarakat adil dan makmur.

Ditambahkan oleh Billy Mambra-sar, Staf Khusus Presiden RI, yang akrab disapa Billy. Ia membagikan pengalaman bagaimana jiwa intra-preneurnya mampu membawa Billy meraih impiannya, yaitu senantiasa menggunakan cara baru dalam be-kerja untuk mendorong akselerasi pembangunan di Indonesia.

Semangat sumpah pemuda ini di-lanjutkan oleh kisah inspiratif Penulis Dewi Lestari yang menemukan bahwa tidak ada pekerjaan yang besar, yang ada yaitu pekerjaan kecil yang dite-kuni dengan setia dimana suatu hari nanti akan tumbuh menjadi karya yang besar.

Peringatan Sumpah Pemuda 2021 di Kementerian PUPR mengambil tema “Semangat Mengabdi, Sigap Membangun Negeri!” Dengan tema yang diusung tersebut, kegiatan ini di-harapkan dapat menjadi media untuk terus menggelorakan semangat peru-bahan menjadi lebih baik. n

ACARA SINAMBUNG SUMPAH PEMUDA GENERASI MUDA PUPR

76


Selingan

5 Kota Kuno Terkenal yang Lenyap

SULIT dibayangkan sebuah kota hilang. Namun itu nyata. Sejumlah kota kuno yang terkenal, sudah lenyap dan

sekarang hanya meninggalkan bekas reruntuhan bangunan. Kota-kota itu pada masanya dikenal sebagai pusat seni, arsitektur, tempat tinggal raja, dan pusat pertanian yang subur se-lama berabad-abad.

Terkadang, kota kuno itu lenyap

secara misterius ditelan waktu. Ada juga yang lenyap mengenaskan aki-bat bencana letusan gunung berapi. Berikut 5 kota kuno terkenal yang su-dah lenyap dirangkum laman discover-

magazine :

1. PersepolisTerletak di barat daya Iran, kota

kuno Persepolis didirikan pada 518 SM oleh Darius Agung yang dikenal

sebagai salah satu penguasa terpen-ting Dinasti Achaemenid. Sebuah mahakarya megah di tengah padang pasir, kerajaan Persia yang besar ini di-bangun secara rumit menggunakan tiang-tiang ramping yang menopang langit-langit tinggi.

Terdapat patung banteng besar yang dianggap sebagai simbol dewa diukir pada baloknya. Tapi mungkin pencapaian yang paling abadi adalah sistem irigasi bawah tanahnya yang disebut qanat.

Sebagian besar keberhasilan kekai-saran ini, menurut para ahli, disebab-kan oleh pengelolaan air yang bijaksa-na. Faktanya, qanat masih digunakan sampai sekarang. Tapi sayangnya, kota itu terbakar habis pada 330 SM ketika ditaklukan Alexander Agung.

2. Mesa VerdeMesa Verde terletak di barat daya

Colorado dan merupakan temuan arkeologi paling signifikan dari budaya asli Amerika Serikat (AS). Banyak dite-mukan rumah-rumah tebing milik Suku Anasazi kuno yang diperkirakan diba-ngun pada abad ke-12. Struktur dalam berbagai ukuran dari satu hingga 150 kamar, dan menampung kelompok pe-tani ini. Mesa Verde diperkirakan ber-kembang antara tahun 550 dan 1281 M. Tempat tinggal dan arsitektur rumah batu yang bagus ini masih dianggap mengesankan sampai sekarang.

Pada Abad ke-14 orang-orang Ana-sazi meninggalkan daerah Mesa Verde, namun tidak pernah jelas alasan keper-gian mereka yang tiba-tiba. Ada teori yang menduga bahwa kepergian me-reka karena panen yang gagal. Teori lain menyebutkan kepergian mereka karena adanya serangan dari suku lain.

3. PompeiiKota Pompeii berkembang pesat di

dekat Napoli, Italia. Kota Pompeii dike-nal sebagai kota yang ramai, sangat kaya, dan kosmopolitan. Kondisi itu dapat terlihat dari mosaik rumit di da-lam rumah-rumah penduduk Pompeii

Oleh: Tim Kiprah

PERSEPOLIS

MESA VERDE

TIKAL

77


5 Kota Kuno Terkenal yang Lenyap

yang kaya. Para penduduk Pompeii di-perkirakan ketika berlibur melakukan perjalanan ke Mesir.

Namun, pada 24 Agustus 79 Masehi, hanya dalam setengah hari Kota Pompeii musnah terkubur di ba-wah gas beracun dan puing-puing letusan Gunung Vesuvius. Saat ini kota Pompeii adalah salah satu situs arkeo-logi terpenting di dunia karena lapisan abu secara tidak langsung justru me-lestarikan kota dan penghuninya.

Hampir 2.000 mayat telah ditemu-kan di Pompeii kuno, dalam posisi te-ngah berjuang menyelamatkan diri di akhir masa hidupnya. Sampel tanah menunjukkan tanaman anggur dan zaitun yang sering dibudidayakan oleh budak yang terampil.

4. Kartago (Carthage)Terletak di pinggiran kota Tunis,

Tunisia, Kota Kartago adalah permata legendaris dari zaman kuno Afrika Utara. Kota itu adalah rumah bagi

Hannibal, yang secara luas dianggap sebagai salah satu komandan militer terbesar yang pernah ada di dunia. Di-kisahkan dia membawa gajah melalui Pegunungan Alpen dalam perjalanan-nya untuk menyerang Roma.

Didirikan oleh orang Fenisia pada abad ke-9 SM, kota besar yang terletak di Teluk Tunis itu terbakar habis se-lama Perang Punisia pada 146 SM. Ke-

mudian dibangun kembali oleh orang Romawi, tetapi hanya sedikit yang ter-sisa dari penduduk Fenisia awal.

Di kota yang dibangun kembali, ter-dapat bangunan tangki air dan akuifer Romawi yang besar menampung air yang akan digunakan di pemandian umum rumit yang menampung sauna, kolam renang, dan lebih dari 100 ka-mar marmer. Kota ini menjadi sebagai salah satu kota terpenting di Kerajaan Romawi sebelum kemudian kembali hancur untuk kedua kalinya.

5. TikalTikal merupakan Kota Maya kuno

yang tersembunyi di hutan hujan Gua-temala. Tikal merupakan kota metro-polis yang berkembang antara tahun 200 - 900 M, sampai akhirnya diting-galkan begitu saja oleh penduduknya dan hanya meninggalkan reruntuhan bangunan yang misterius.

Kota ini diperkirakan menampung populasi penduduk sekitar 40.000 - 60.000 orang pada puncak akhir pe-riode Klasik (600 - 900 M). Kota ini mampu mendukung populasi yang begitu besar karena pertanian intensif di tanah rawa yang mengelilinginya.

Namun, sekitar abad ke-9, kota besar itu ditinggalkan. Sebuah studi yang diterbitkan Scientific Reports ta-hun lalu menunjukkan kontaminasi ganggang beracun yang ditemukan di reservoir kuno dan membuat air tidak dapat diminum. n Sumber : sindonews.com

POMPEII

KARTAGO

78


Selingan

Kementerian PUPR,Terbaik dalam Sertifikasi BMN

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih penghargaan Juara Per-

tama Kategori Sertifikasi Kelompok III Barang Milik Negara (BMN) Awards dan Lelang Awards dalam acara Apre-siasi Pengelolaan Kekayaan Negara (APKN) Tahun 2021 yang diselengga-rakan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan. Penghargaan diserah-kan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Sekretaris Jende-ral Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah secara virtual, Senin (15/11/2021).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan

bahwa aspek yang sangat penting da-lam keuangan negara salah satunya adalah BMN, karena perolehan BMN melalui proses keuangan negara, se-hingga harus dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Bahwa masyarakat perlu menge-tahui banyak sekali kegiatan peme-rintah, yang didanai oleh keuangan negara menghasilkan aset yang luar biasa penting. Sebagian besar dari aset tersebut adalah BMN yang di-gunakan pemerintah dalam melak-sanakan tugas dan fungsinya atau infrastruktur untuk penyelenggaraan aktivitas lainnya, misalnya sarana prasarana yang digunakan dan ba-

rang-barang yang disalurkan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi COVID-19,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Direktorat Jenderal Kekayaan Ne-gara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat, Kementerian PUPR meru-pakan Kementerian yang mengelola aset BMN terbesar. Secara total, jum-lah aset BMN Kementerian PUPR pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Audited mencapai Rp2.217,82 triliun dari nilai Rp7.470,19 triliun. Nilai ini setara dengan 29,69% dari seluruh nilai BMN Kementerian/Lembaga

Setiap tahunnya, BMN Awards di-


ACARA APRESIASI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA (APKN) TAHUN 2021

79


Kementerian PUPR, Terbaik dalam Sertifikasi BMN

berikan kepada K/L yang mempunyai kinerja terbaik dalam pengelolaan BMN, yang terdiri dari 5 kategori yakni Utilisasi, Kepatuhan Pelaporan, Sertifi-kasi, Continuous Improvement dan Peer

Collaboration. Penghargaan Kategori Sertifikasi

ini diberikan untuk K/L yang telah melakukan upaya-upaya peng-amanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN, berupa tanah yang berada dalam kuasanya. Ada-pun penghargaan pada kategori sertifikasi kali ini, diberikan kepada 3 (tiga) K/L yakni, Kementerian PUPR, Kepolisian dan Kementerian Perta-hanan.

Per November 2021 Kementerian PUPR telah mensertifikatkan Aset Ta-nah BMN sebanyak 20.621 bidang yang mengalami kenaikan 287% dibanding pada 2020 sebanyak 7.180 bidang.

Kepada para media melalui ke-terangan pers, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Moham-

mad Zaenal Fatah mengatakan Ke-menterian PUPR mendominasi pe-laksanaan sertifikasi BMN berupa tanah dalam tiga tahun terakhir de-ngan rata-rata 84,5%, yakni tahun 2019 sebanyak 4.876 bidang dari total BMN berupa tahan secara na-sional 6.900 bidang, 2020 sebanyak 7.205 bidang dari 7.870 bidang. “Se-mentara, untuk tahun 2021 sebanyak 22.686 bidang dari 24.837 bidang,” ungkap Fatah beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR menggelar kegiatan evaluasi dan apresiasi pe-nyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2021 serta memper-siapkan strategi pelaksanaan sertifi-kasi BMN berupa tanah untuk tahun 2022. Fatah menambahkan untuk mempertahankan dan meningkat-kan capaian yang telah diterima Ke-menterian PUPR dalam penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2022 yang perlu digaris bawahi ada-lah kolaborasi, baik Kementerian

PUPR bersama Kemenkeu atau Ke-menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kami di Kementerian PUPR meya-kini bahwa tidak ada kerja yang bisa kita tuntaskan tanpa kolaborasi, ka-rena sesungguhnya kerja itu adalah resultate dari interaksi kita bersama,” kata Fatah.

Dirjen Kekayaan Negara, Kemen-keu Rionald Silaban menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR atas upaya kerja keras dalam meningkatkan akunta-bilitas pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah untuk tahun 2021. “Ser-tifikasi BMN berupa tanah menjadi penting ketika ada proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menggunakan tanah BMN, karena dalam tahapan final business case mensyaratkan tanah yang berserti-fikat guna memitigasi proyek,” tutur Rionald. n

MENTERI PUPR BERSAMA PRESIDEN JOKO WIDODO MENINJAU BENDUNGAN KARALLOE

80


Selingan

PROGRAM Penyediaan air minum dan sanitasi yang memadai akan membantu menekan angka kemiskinan

dan stunting (gagal tumbuh karena kekurangan gizi). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Rapat Koor-dinasi Nasional (Rakornas) Program

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III Ta-hun 2021 pada akhir November 2021 lalu mengatakan bahwa program Pam-simas telah berlangsung selama 14 tahun mulai tahun 2008. Hingga saat ini, program Pamsimas telah berhasil memberikan kontribusi capaian akses air minum kepada 23,57 juta jiwa dan

sanitasi kepada 16,44 juta jiwa yang tersebar di 33 provinsi, 408 kabupaten/kota, dan lebih dari 35.000 desa.

“Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan pada awal program Pamsimas. Dengan capaian yang be-sar tersebut maka terdapat juga tang-gung jawab besar untuk menjaga keberlangsungannya. Mohon dicek secara berkala apakah Pamsimas yang sudah dibangun sudah berfungsi de-ngan baik atau belum dan segera la-porkan apabila ada kendala atau tidak berfungsi,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menekankan pem-bangunan sarana air minum dan sani-tasi berbasis masyarakat di perdesaan

Kementerian PUPR mengharapkan kepada Pemerintah Desa dan Kabupaten untuk dapat mereplikasi program Pamsimas karena masih banyaknya desa yang belum mendapatkan program tersebut.


Tekan Angkah Kemiskinan dan Cegah Stunting

Program Pamsimas

ACARA RAKORNAS PAMSIMAS III TAHUN 2021

81


Tekan Angkah Kemismikinan dan Cegah Stunting

harus berfokus pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabili-tasi (OPOR) demi memastikan keber-lanjutannya. Peran dan fungsi Kelom-pok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) serta para kepala daerah sangat penting da-lam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) terba-ngun dan menjaga keberlanjutannya melalui pelatihan, pendampingan dan pembinaan, khususnya dalam hal me-ngelola pembukuan, keuangan, ope-rasional, dan pemeliharaan SPAMS.

Program Pamsimas juga mening-katkan kepedulian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk sektor air minum dan sanitasi serta meningkat-kan jumlah kabupaten yang merepli-kasi program Pamsimas dengan dana APBD. Hal ini tentunya membangga-kan, namun masih banyak desa yang belum mendapatkan program Pamsi-mas maka Kementerian PUPR meng-harapkan kepada Pemerintah Desa dan Kabupaten untuk dapat merepli-kasi program Pamsimas.

“Saya minta program Pamsimas diutamakan di daerah-daerah yang ti-dak ada air lalu kita carikan air, bukan kita bikin proyek di daerah yang sudah banyak air. Kepada para pengelola dan kepala daerah tolong bisa memper-banyak program Pamsimas di daerah yang langka air,” ucap Menteri Basuki

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) A. Halim Iskandar melalui Dir-jen Pembangunan Desa dan Perde-saan Sugito mengungkapkan Program Pamsimas telah menjadi platform Nasional dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Perdesaan. Pro-gram Pamsimas ini adalah program kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder mulai dari Pemerintah Pu-sat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk juga dukungan dari Bank Dunia, Pemerin-tah Australia, Water.org, Baznas dan dunia usaha melalui dana CSR.

“Program Pamsimas merupakan

program inklusif yang melibatkan pe-ran aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai de-ngan pemeliharaan dan program ini akan dikelola oleh masyarakat melalui KPSPAMS,” ujarnya.

Pada acara Rakornas Pamsimas 2021 tersebut juga dilakukan pe-nyerahan penghargaan kepada para pemenang Pamsimas Award 2021 yang terdiri dari 3 kategori yaitu Kabu-paten Terbaik, KPSPAMS Terbaik, serta Tenaga Pendamping Pamsimas Ter-baik. Menteri Basuki menyampaikan para pemenang tidak hanya diberikan penghargaan berupa piagam saja, te-tapi juga akan diberikan pula program Pamsimas tambahan di daerah-ma-sing-masing.

Turut hadir dalam acara Rakornas Pamsimas 2021 antara lain Wakil Men-teri PUPR John Wempi Wetipo, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa & PDTT Sugito, Plt Dirjen Pembangunan Daerah Ke-menterian Dalam Negeri Sugeng Har-yono, para pejabat tinggi madya dan pratama pada Kementerian pelak-sana program Pamsimas, serta para narasumber yaitu Bupati Kaimana Freddy Thie, Fasilitator Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pamsimas Uriati, Sekretaris KPSPAMS Desa Selenrang Kabupaten Maros Riska Ekawati, serta warga Kampung Bambu Kuning Desa Gunung Men-yan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor M. Misbah. n

ACARA RAKORNAS PAMSIMAS III TAHUN 2021

SALAH SATU CONTOH BANGUNAN PROGRAM PAMSIMAS

82


Seruni Point dan Jembatan Kaca untuk Bromo-Tengger-Semeru

KAWASAN wisata Bromo – Tengger – Semeru telah di-tetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwi-

sata Nasional (KSPN) Prioritas atau 10 “Bali Baru” yang dikembangkan Peme-rintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infra-struktur pada setiap KSPN direnca-nakan secara terpadu baik penataan

kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian pen-duduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, ke-mudian amenities dan event, baru pro-mosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang ha-rus kita jaga betul. Prinsipnya adalah

merubah wajah kawasan dilakukan dengan cepat, terpadu, dan membe-rikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional,” kata Menteri Basuki pada konsultasi publik pengembangan KSPN Bromo – Tengger – Semeru di Provinsi Jawa Timur, pada November 2021 lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemen-terian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam sambutannya menyampaikan kegiatan konsultasi publik bertujuan untuk musyawarah bersama antar-pihak yang berkepentingan dengan melibatkan tokoh masyarakat setem-pat, guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di KSPN

Selingan

Penataan ruang publik Seruni Point memperhatikan karakteristik dan kearifan lokal budaya Suku Tengger dengan konsep Tiga Bentar.


SERUNI POINT DI KAWASAN WISATA BROMO

83


Bromo – Tengger – Semeru. “Pembangunan nasional secara te-

gas sudah mengamanahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan dan sustainable serta memperhatikan aspek lingkungan hi-dup. Diharapkan kegiatan ini nantinya menemukan titik yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di sekitar KSPN Bromo – Tengger – Semeru,” tutur Sekjen Mo-hammad Zainal Fatah.

Dukungan infrastruktur Kemen-terian PUPR dalam pengembangan KSPN Bromo – Tengger – Semeru sa-lah satunya dikerjakan di Kawasan Seruni Point, Gunung Bromo berupa peningkatan kapasitas jalan nasional dan pembangunan jembatan kaca oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, pembangunan terminal wi-sata oleh Ditjen Cipta Karya, dan pe-nyediaan air baku oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA).

Untuk mendukung konektivitas menuju KSPN Bromo – Tengger – Semeru, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali melakukan peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan, perbaikan jalan yang rusak, pemasangan marka dan rambu jalan untuk menambah kenyamanan dan keamanan wisatawan. Terdapat dua akses dari jalan tol menuju Gu-nung Bromo via Kabupten Proboling-go, akses dari Gerbang Tol Tongas dan akses Gerbang Tol Probolinggo Barat.

Selanjutnya pembangunan jem-batan gantung kaca tipe suspended-cable pertama di Indonesia berada di kawasan Seruni Point. Jembatan kaca ini membentang sepanjang 120 meter dan lebar 1,8 meter berada di atas jurang dengan kedalaman sekitar 80 meter. Struktur jembatan gantung berupa kaca pengaman berlapis de-ngan ketebalan 25,55 mm, dilengkapi

double protection steel berupa baja galvanis agar tidak karat.

Desain dan struktur jembatan kaca telah diuji laboratorium di Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur Kementerian PUPR sebelum dilakukan pembangunan. Jembatan ini dapat menjadi destinasi wisata andrenalin yang menghubungkan Terminal Wi-sata Seruni Point dengan Shuttle Area dengan pemandangan Gunung Batok dan Gunung Semeru. Pembangunan-nya bekerja sama dengan Kemen-terian Lingkungan Hidup dan Kehu-tanan (LHK) karena melintasi kawasan Taman Nasional Bromo – Tengger – Semeru dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai penyedia lahan untuk salah satu kaki jembatan.

Pembangunan Terminal Wisata Seruni Point dan Shuttle Area akan di-kerjakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim, Ditjen Cipta Karya melalui rencana penataan kawasan Seruni Point. Penataan Seruni Point meliputi pembangunan ampiteater (amphitheater) untuk mendukung ke-giatan seni dan budaya lokal, rest area dan souvenir shop, area parkir, food

court, toilet, mushola, jalur pengun-jung, dan bangunan tiket. Penataan ruang publik Seruni Point memperha-tikan karakteristik dan kearifan lokal budaya Suku Tengger dengan konsep Tiga Bentar.

Selanjutnya pada TA 2021, Ditjen SDA Kementerian PUPR mempersiap-kan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketersediaan air di kawa-san Seruni Point dan Cemoro Lawang melalui jaringan perpiaan dari 4 mata air di Desa Ngadisari, Probolinggo, yakni mata air Penanjakan berkapasi-tas 2,97 liter/detik, Tanjang berkapa-sitas 0,61 liter/detik, Kedaluh Tengah 0,55 liter/detik, dan Semane berka-pasitas 1,15 liter/detik. Saat ini peng-adaan air baku masih dalam tahap perencanaan dan diharapkan pada tahun 2022 mulai dikerjakan pem-bangunan fisik dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp32,8 miliar. n

Seruni Point dan Jembatan Kaca untuk Bromo-Tengger-Semeru

84


Warga Merasa Nyaman di Rusunawa Sawah Besar

SALAH satu penghuni Ru-mah Susun Sewa (Rusunawa) Sawah Besar Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sekali-

gus Ketua RW 10 Sawah Besar Suadu menyampaikan terima kasih atas pembangunan Rusunawa bagi ma-syarakat terdampak pembangunan normalisasi BKT Kota Semarang.

“Awalnya memang pro dan kon-tra, tetapi setelah ada sosialisasi ma-syarakat menerima. Bahkan sekarang masyarakat merasa nyaman tinggal di sini. Ini tidak seperti rusun, justru se-perti apartemen bintang 3 karena kita tinggal menempati, fasilitasnya leng-

kap dan lokasinya juga masih di dalam Kota Semarang,” ujar Suadu

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus me-ningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui pro-gram pembangunan Rumah Susun (rusun). Pada TA 2020, telah selesai dibangun 823 unit rusun dan dilanjut-kan pada TA 2021 sebanyak 9.799 unit.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan da-pat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan

nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Salah satu rusun yang tengah di-selesaikan adalah Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Sawah Besar untuk me-nyediakan hunian layak bagi masya-rakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Rusunawa Sawah Be-sar direncanakan terdiri dari 5 tower, di mana sebanyak 2 tower telah selesai pada 2019 lalu, 1 tower masih tahap konstruksi, dan sisanya 2 tower tahap usulan Pemerintah Kota Semarang.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Ditjen Perumahan Mochamad Mulya Permana mengata-kan 2 tower Rusunawa Sawah Besar


Selingan

RUSUNAWA SAWAH BESAR KOTA SEMARANG

85


yang telah selesai konstruksi sudah dihuni oleh masyarakat terdampak pembangunan normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) di Kota Semarang. “Untuk tower yang telah selesai sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan bagi ma-syarakat yang dulu terdampak nor-malisasi BKT. Total kedua tower saat ini sudah terisi penuh sebanyak 336 warga,” kata Mochamad Mulya Per-mana.

Kedua tower Rusunawa yang telah selesai masing-masing setinggi 3 lan-tai dengan tipe kamar 36 berjumlah 84 unit. Pembangunan tower 1 diker-jakan oleh kontraktor PT Aya Shopia

Primatama dengan anggaran APBN TA 2019 sebesar Rp16,61 miliar dan tower 2 dikerjakan PT Tigamas Mitra Selaras dengan biaya sebesar Rp16,68 miliar. Rusunawa ini telah dilengkapi dengan jalan lingkungan, jaringan air bersih, drainase, sanitasi, listrik dan se-tiap unitnya tersedia meubelair, yakni lemari, tempat tidur, meja, dan kursi.

Sementara untuk tower ketiga saat ini dalam tahap konstruksi dengan progres sekitar 60%. Anggaran pem-bangunannya bersumber dari APBN TA 2021 sebesar Rp17 miliar. “Diha-rapkan tahun depan sudah selesai dan segera dimanfaatkan untuk pe-nyediaan hunian layak di Kota Sema-

rang. Untuk tipologi tower ketiga ini, sama dengan yang sudah selesai se-belumnya yaitu tipe 36 m2, jumlah-nya 42 unit atau dapat menampung sebanyak 168 orang,” ujar Mochamad Mulya Permana.

Untuk menambah kenyamanan bagi penghuni, tower Rusunawa yang tengah dibangun nantinya juga di-lengkapi meubelair seperti lemari, tempat tidur, meja, dan kursi. Selain itu, di kawasan Rusunawa Sawah Besar juga dilengkapi ruang penunjang se-perti ruang serbaguna, ruang penge-lola, minimarket, toilet umum, hingga lapangan futsal yang merupakan du-kungan dari Pemkot Semarang. n

Warga Merasa Nyaman di Rusunawa Sawah Besar

RUSUNAWA SAWAH BESAR KOTA SEMARANG

86


Di Tol, Utamakan Keselamatan Bukan Kecepatan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-yat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di

samping fokus terhadap target penye-lesaian pembangunan Jalan Tol guna mendukung peningkatan konektivitas di Indonesia, juga memperhatikan ri-siko kecelakaan (Zero Fatalities) di Ja-lan Tol sehingga menghasilkan kelan-caran arus mobilitas lalu lintas pada angkutan umum, barang, logistik, maupun pribadi.

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) se-laku pengelola Jalan Tol juga terus didorong untuk mewujudkan pela-

yanan Jalan Tol yang optimal guna menjamin keselamatan dan kenya-manan pengguna Jalan Tol sesuai de-ngan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM).

Dalam mewujudkan standar pe-layanan minimum di Jalan Tol, setiap Jalan Tol yang beroperasi juga telah melalui rangkaian terakhir penilaian sebelum dapat dioperasikan, yakni uji laik fungsi dan laik operasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas Jalan Tol sesuai dengan standar management dan keselamatan lalu

lintas terpenuhi dengan baik. “Sosialisasi keselamatan Jalan Tol

bertajuk SETUJU (Selamat Sampai Tujuan) juga terus disampaikan Ke-menterian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bersama BPJT de-ngan melibatkan mitra seperti BUJT, Korlantas Polri, dan Direktorat Jende-ral Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Beberapa imbauan di-sampaikan kepada pengendara untuk mengurangi risiko kecelakaan di Jalan Tol maupun non tol,” ujar Kepala Ba-dan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-terian PUPR Danang Parikesit.

Salah satu faktor yang menjadi item pengecekan adalah skid resistance, baik perkerasan kaku (beton) mau-


Selingan

JALAN TOL KAYU AGUNG - PALEMBANG - BETUNG

87


pun perkerasan flexible (aspal) dengan mengikuti Peraturan Menteri PUPR No 16 Tahun 2014 tentang Standar Pela-yanan Minimal Jalan Tol.

Danang menyampaikan, pedal rem pada kendaraan umumnya tidak bisa dihentikan secara mendadak dan langsung berhenti di lajur Jalan Tol. Pengemudi wajib mengetahui aturan mengenai waktu dan jarak tertentu untuk bisa berhenti di lajur Tol.

“Di setiap area Jalan Tol juga sering diberikan imbauan mengenai ‘Jaga Jarak Aman Kendaraan Anda’ agar ke-tika mobil menginjak rem secara men-

dadak masih terdapat ruang untuk mengurangi kecepatan sampai mobil bisa berhenti dengan aman dan men-jaga jarak mobil di belakangnya juga,” kata Danang.

Danang juga menambahkan, pe-nentuan pagar pembatas beton pada sisi jalan mempertimbangkan resiko fatalitas ketika terjadi kecelakaan. Be-berapa jenis pagar pengaman memi-liki kriteria defleksi/lentur yang ber-beda dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penempatan concrete

barrier (beton) pada umumnya ditem-patkan pada lokasi-lokasi yang di-anggap berbahaya, seperti jembatan ataupun untuk median/pemisah jalur yang jaraknya berdekatan sehingga dapat memperkecil resiko kendaraan menyeberang ke jalur berlawanan. Hal ini juga menjaga agar kendaraan terhindar dari fatalitas kecelakaan dan tetap nyaman dalam berkendara.

Danang menjelaskan, ketika se-dang berkendara di Jalan Tol, tentu-nya harus sesuai dengan aturan ber-kendara yang telah ditentukan. Tujuan aturan kecepatan batas berkendara di Jalan Tol agar terus menjaga ken-daraan tetap fokus dan mengetahui batas kecepatan maksimal saat me-ngendarai mobil untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan, terutama di beberapa titik yang rawan kecelakaan.

Seperti halnya aturan kecepatan berkendara, diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013

tentang Jaringan Lalu Lintas dan Ang-kutan Jalan pada pasal 23 ayat 4. Ke-mudian diperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Ba-tas Kendaraan pasal 3 ayat 4, disebut-kan bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan 60 hingga 100 kilo-meter per jam, sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang.

“Dalam aturan tersebut tertulis bahwa batas kecepatan di jalan be-

bas hambatan atau tol paling rendah 60 km/jam sampai tertinggi 100 km/jam. Untuk berkendara di tol dalam kota sendiri kecepatan minimal ber-kendara (60 km/jam), maksimal ber-kendara yaitu (80 km/jam). Kemudian untuk berkendara di tol luar kota yakni minimal (60 km/jam) dan maksimal (100 km/jam),” tegas Danang.

Danang mengimbau kepada para pengguna Jalan Tol mengutamakan keselamatan, bukan kecepatan. n

Di Tol, Utamakan Keselamatan Bukan Kecepatan

ILUSTRASI JALAN TOL

88


Turnamen Gateball untuk Tingkatkan Imun

GATEBALL merupakan olah raga baru yang bisa di-mainkan secara rileks dan diyakini bisa meningkat-

kan imunitas tubuh. Gateball adalah sebuah olahraga modifikasi dari per-mainan croquet menggunakan stik yang digunakan untuk memukul dan mengarahkan bola agar bisa masuk ke tiga gawang (gate) dan goal-pole se-bagai titik akhir.

Olahraga gateball biasa dimainkan oleh dua tim, merah dan putih. Jum-lah tim terdiri dari lima orang. Tim me-rah memegang bola bernomor ganjil (1,3,5,7,9), sedangkan tim putih me-mainkan bola genap (2,4,6,8,10).

Untuk memasyarakatkan olahraga yang relatif belum banyak dikenal ini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ke-menterian PUPR menggelar turnamen gateball di Lapangan Gateball Kam-pus PUPR pada 9 November 2021 lalu.

“Pertandingan gateball ini meru-pakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT DWP ke-22 dan Hari Ibu ke-93, sekaligus ajang silaturahmi yang sudah lama tidak dilakukan se-cara offline dengan tujuan menjalin persaudaraan seluruh warga besar DWP di Kementerian PUPR,” kata Pena-

sihat DWP Kementerian PUPR Ibu Kar-tika Basuki Hadimuljono.

Rangkaian kegiatan peringatan HUT DWP ke-22 dan Hari Ibu ke-93 di-awali dengan kegiatan-kegiatan DWP Kementerian PUPR di Papua dan Pa-pua Barat yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober lalu, antara lain sosialiasi gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), peninjauan pe-nyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah-sekolah, dan tanam pohon di kantor-kantor balai Kementerian PUPR. Kemudian di-lanjutkan dengan turnamen gateball pada 9 November 2021 dan lomba merangkai bunga serta lomba puisi dan pantun yang akan dilaksanakan 10 November 2021.

Ibu Kartika mengatakan, pertan-dingan gateball kali ini diikuti oleh 10 DWP unsur pelaksana dan 1 tim yang terdiri dari ketua unsur pelaksana. Pemberian hadiah dan piala bagi para pemenang akan dilaksanakan pada puncak HUT DWP pada bulan Desem-ber 2021. “Saya harap melalui kegiatan gateball ini para ibu-ibu DWP dapat selalu menjaga kesehatan dan spor-tivitas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku,”

ujarnya.Ketua Harian Persatuan Gateball Se-

luruh Indonesia (Pergatsi) Khalawi Ab-dul Hamid mengatakan, untuk lebih memperkenalkan olahraga Gateball kepada masyarakat luas, Kementerian PUPR akan mendorong pengembang untuk menyediakan satu lapangan Gateball di setiap perumahan yang dibangunnya.

“Dengan mengenalkan olahraga Gateball kepada masyarakat, kami yakin akan semakin banyak peminat olahraga ini yang pada akhirnya akan membawa prestasi dan mengangkat olahraga ini menjadi sejajar dengan cabang-cabang olahraga lainnya di Indonesia,” kata Khalawi.

Gateball dikenal sebagai perpa-duan beberapa cabang olahraga yang membutuhkan strategi dan tingkat konsentrasi tinggi, seperti golf dan catur. Gateball dinilai sebagai olahraga yang tepat untuk melatih menyelesai-kan pekerjaan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik, sehingga meng-hasilkan produktivitas kerja yang tinggi.

Gateball menjadi salah satu ca-bang olahraga yang dipertandingkan dalam event internasional olahraga rekreasi yang diselenggarakan oleh The Association For International Sport

for All (TAFISA). TAFISA GAME diada-kan setiap empat tahun sekali, dengan mempertandingkan sejumlah olahra-ga rekreasi, seperti Egrang, Barongsai, dan gateball.

Gateball tidak mengenal batas ter-tentu, sehingga tergolong sebagai barrier-free sport (olahraga tanpa ba-tas). Olahraga itu pertama kali dikenal-kan di Jepang, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Seiring dengan per-kembangan waktu, permainan gate-ball menyebar ke berbagai negara lain.

Di Indonesia, olahraga tersebut sudah banyak peminatnya mulai dari kota-kota besar hingga ke daerah, se-perti Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. n


Selingan

TURNAMEN GATEBALL


89

Dukungan DPR untuk Inovasi PUPR

inovasi yang dilakukan pemerin-tah dalam penyelenggaraan pem-bangunan infrastruktur guna men-dukung mutu material konstruksi ketahanan gempa maupun gunung berapi,” kata anggota Komisi V DPR Anang Susanto (Ketua Tim Kunker Spesifik) dalam sambutan saat kun-jungan kerja ke Ketiga Balai Teknik Permukiman dan Perumahan, Cileu-nyi, Kabupaten Bandung pada 4 No-vember 2021.

Anang dan anggota Komisi V DPR RI lainnya pada awal kunker diberikan paparan profil dan program kegiatan dari masing-masing balai, kemu-dian dilanjutkan dengan kunjungan ke Laboratorium Api, Laboratorium Bahan, dan Laboratorium Struktur. Tujuan pelaksanaan kunker kali ini, Komisi V DPR RI ingin meninjau se-cara langsung kegiatan penelitian dan pengembangan di Balai Sains Bangunan, Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, dan Balai Kawa-san Permukiman dan Perumahan. Se-lain itu juga untuk meninjau berbagai kegiatan seperti layanan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan pengkajian teknologi di ketiga balai tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, Balai Sains Bangunan, Balai Ba-han dan Struktur Bangunan Gedung, dan Balai Kawasan Permukiman dan

KOMISI V DPR RI meminta ke-menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkat-

kan kegiatan bimbingan tehnis dan diseminasi hasil penelitian dari Bidang Cipta Karya kepada stakeholder terkait. Peningkatan ini agar bisa mewujud-kan pelaksanaan pembangunan yang sesuai standar mutu dan menghasil-kan infrastruktur yang berkualitas.

“Semakin banyak terobosan dan

DPR memberikan dukungan terobosan dan inovasi yang dilakukan Kementerian PUPR. Keberadaan Direktorat Bina Teknik Permukiman-Perumahan dianggap hal yang strategis untuk Bangsa Indonesia.


Dukungan DPR untuk Inovasi PUPR

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE BANDUNG, JAWA BARAT. (Foto: Chasbi/nvl)

90


Perumahan merupakan unit kerja baru di bawah Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direk-torat Jenderal Cipta Karya.

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat yang ikut hadir menyoroti keberadaan Direktorat Bina Teknik Permukiman Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang bersifat strategis dan vital untuk Bangsa Indonesia dalam ber-bagi pengetahuan tentang bahan berbahaya dan beracun serta struktur bangunan kepada masyarakat luas.

“Kementerian PUPR tentu harus membuka diri agar pengetahuan ini bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, siapapun yang mem-butuhkan bisa mengetahui dengan mudah karena ini menyangkut kese-lamatan bangsa,” kata Toriq seperti dikutip dpr.go.id.

Terkait dengan berbagai macam konstruksi bangunan, Toriq melanjut-kan bahwa baik bangunan peme-rintahan, perkantoran ataupun ba-ngunan-bangunan lain yang dimiliki lembaga atau perorangan haruslah dengan standar 4K, mulai dari Kesela-matan, Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan.

Toriq mengatakan, Kementerian PUPR harus bisa memberikan pence-rahan terutama pada mereka yang ber-gelut di bidang konstruksi. Beberapa Anggota Komisi V DPR ternyata juga di-tanya masyarakat terkait bangunan di dapilnya masing-masing seperti untuk pembangunan masjid, pondok pesan-tren dan lain sebagainya.

“Sekarang banyak yang menggu-nakan bata ringan untuk lantai dua, tiga dan seterusnya. Kemudian peng-gunaan asbes yang beracun, kalau

masyarakat konsultasi ke tukang ba-ngunan tentu mereka menjawab apa adanya, yang mana jawaban itu be-lum bisa dipertanggungjawabkan se-cara ilmu. Sekali lagi, PUPR tentu ha-rus membuka diri agar pengetahuan ini bisa diakses oleh publik,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Direk-tur Bina Teknik Permukiman dan Peru-mahan Dian Irawati mengungkapkan terkait pelayanan masyarakat terha-dap bangunan rumah tahan gempa, timnya sedang menyiapkan e-catalog bangunan rumah yang mana masya-rakat bisa membeli rumah melalui toko daring dengan jaminan mutu, kualitas dan waktu yang terukur. “Jadi rumah-rumah masyarakat bisa dibeli dari hasil kita bantu terkait clearing technology-nya, harapannya rumah-rumah masya-rakat sesuai dengan persyaratan tahan gempa,” imbuhnya. n

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE BANDUNG, JAWA BARAT.

KUNKER SPESIFIK INI TURUT DIDAMPINGI OLEH KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN, KIAGOOS EGIE ISMAIL DAN KEPALA BIDANG PRESERVASI I BBPJN DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT DITJEN BINA MARGA, INDRA CAHYA KUSUMA.

91


Mengejar Target Rusun ASN Citeureup

satu wujud pelaksanaan fungsi peng-awasan di bidang pembangunan in-frastruktur oleh Komisi V DPR RI terha-dap para mitra kerjanya.

Rumah susun 1 tower dengan ni-lai kontrak Rp57,2 Miliar ini dibangun dengan tinggi delapan lantai dan 92 unit hunian tipe 45. Nantinya ba-ngunan ini akan dapat menampung lebih dari 350 orang dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ru-ang serbaguna, mini market, musho-

la, lift, AC dan water heater. Saat ini progres pembangunan rumah susun telah mencapa 91% dan ditarget-kan akan selesai pada pertengahan Desember 2021. Diketahui, pem-bangunan Rusun ASN tersebut telah mengalami beberapa kali adendum dari rencana awal.

Andi Iwan seperti dikutip dari dpr.go.id menjelaskan, meski pro-gres pembangunan saat ini kurang 9%, namun pekerjaan finishing tetap membutuhkan waktu, mengingat ini adalah masalah kerapian, estetika, dan lainnya. Dirinya menyarankan jika hal tersebut dikerjakan secara simultan, yakni dikerjakan secara bersamaan pada semua sektor akan menjadi solusi yang tepat sehingga target 4 minggu dapat tercapai.

“Tentu beberapa anggota ada yang pesimis dengan angka itu tapi kami akan terus men-support dan memberi

“SELAIN daripada itu, tentu jangka waktu pelaksanaan kita harapkan dapat diselesaikan sesuai kontrak kerja walaupun

telah dilakukan adendum perpan-jangan waktu di dalamnya,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Dar-mawan Aras seusai memimpin kun-jungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Rusun ASN di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/11/2021). Kunker Spesifik ini merupakan salah

DPR RI meminta meminta proses perencanaan pembangunan rusun ASN yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bisa valid, sehingga dalam penyelesaiannya tidak lagi mundur dari target. Karena target ini berpengaruh pada waktu dan anggaran.


Mengejar Target Rusun ASN Citeureup

92


dorongan kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR supaya target waktu penyele-saian yang tinggal 4 minggu ini da-pat betul-betul dicapai,” lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu.

Andi Iwan mengingatkan, meski nantinya nilai anggaran pada pem-bangunan rusun tersebut berada pada penawaran terendah, jangan sampai mengurangi kualitas peker-jaan yang ada. Hadirnya Komisi V DPR RI untuk melaksanakan fungsi peng-awasan menjadi alasan, untuk melihat apakah rusun yang direncanakan se-suai dengan kualitas yang diharapkan atau tidak.

“Ya tentu prosesnya dilakukan de-

ngan kualitas yang memadai. Sebagai field project tentu kita menginginkan hal itu (selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik). Itu menjadi stan-dar bagi seluruh pekerjaan rusun di seluruh Indonesia, bukan saja hanya ASN, tapi untuk semua kalangan ya,” kata Andi Iwan.

Di akhir, Andi Iwan juga berharap pengelolaan Rusun ASN ini ke depan-nya harus betul-betul sesuai dengan maksud dan tujuan awal. Jangan sampai rusun yang diperuntukkan untuk ASN diisi oleh orang orang yang bukan ASN dan lain sebagainya sehingga rusun tersebut dapat mem-berikan manfaat kepada komunitas-komunitas yang disiapkan.

Plt. Direktur Rumah Susun Ditjen Perumahan, Maryoko Hadi menjelas-kan bahwa Kementerian PUPR siap melaksanakan masukan dari Komisi V DPR RI dan akan terus memonitor secara berjenjang perkembangan pe-laksanaan konstruksi rumah susun. “Tim kami di Satker khususnya PPK akan selalu berkoordinasi dengan manajemen konstruksi yang tentu-nya sudah memiliki metode-metode percepatan yang bisa dilaksanakan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu,” tambah Maryoko.

Menanggapi pernyataan ketua rombongan terkait pemanfaatan ru-mah susun yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk ASN Kementerian PUPR yang bertu-gas di sekitar lokasi, Maryoko men-jelaskan bahwa nantinya calon peng-huni rusun ini akan diseleksi oleh tim agar pemanfaatannya tepat guna. Kunker Spesifik ini turut didampingi oleh Kepala Balai Pelaksana Penye-diaan Perumahan, Kiagoos Egie Ismail dan Kepala Bidang Preservasi I BBPJN DKI Jakarta dan Jawa Barat Ditjen Bina Marga, Indra Cahya Kusuma. n

PEMBANGUNAN RUSUN UNTUK ASN DI CITEREUP

93


TEKS TIM KIPRAH FOTO RISET

PENYANYI solo Isyana Sarasvati dan teman perjala-nannya Rara Sekar (#TeamIsyana), dinobatkan seba-gai pemenang AXN Ultimate Challenge Indonesia. Tim

Isyana unggul dari tim pasangan Afgansyah Reza dan Reza Chandika saat menjelajahi Labuan Bajo, Mandalika, dan Bali.

Serial realitas perjalanan ini menampilkan Isyana dan Rara yang berkompetisi #TeamAfgan menyelesaikan tantangan yang mendebarkan di setiap destinasi, serta mengabadikan pemandangan menakjubkan di ketiga pulau tersebut di la-man media sosial. Isyana mengakui selama mengikuti kom-petisi ini banyak pengalaman dan kesempatan menarik yang bisa dilakukan. Seperti saat dirinya harus berenang di danau dalam Goa Rangko, hingga berselancar di Tanjung Aan.

“Sangat mendebarkan sekaligus menyenangkan, sung-guh luar biasa dapat menyatu dengan keindahan alam dan keajaiban budaya Indonesia yang mendunia,” kata Isyana melalui keterangan tertulis.

Lawan Isyana, Afgan pun bercerita pengalamannya ikut kompetisi perjalanan ini, hingga dirinya bisa menjumpai be-ragam budaya dan hidangan tradisional.

“Saya bahkan membeli jaket tradisional khas Sasak dan mengenakannya saat berkunjung. Mengunjungi Desa Sasak adalah salah satu pengalaman yang paling menarik. Sepan-jang perjalanan, saya juga bertemu dengan banyak orang yang luar biasa dengan pendirian kuat dalam menjalani ke-hidupan. Sungguh merupakan inspirasi bagi saya,” kata pen-yanyi yang terkenal dengan lagu “Sadis” ini.

Acara yang diproduksi KC Global Media Asia bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea-tif (Kemenaprekraf ) Indonesia ini, memberikan tantangan

dalam setiap destinasinya. Tim yang memenangkan tan-tangan akan menerima satu badge.

Petualangan mereka dimulai dari Labuan Bajo, sebagai lokasi pertama, di mana Tim Afgan keluar sebagai peme-nang di episode Labuan Bajo dengan meraih 2 badge, se-mentara Tim Isyana hanya mampu memperoleh 1 badge.

Selama perjalanan, kedua tim juga merasakan berlayar dengan kapal Pinisi yang terbuat dari kayu dan masih meng-arungi lautan seperti ratusan tahun lalu. Kapal Pinisi asal Indonesia ini diakui sebagai Warisan Budaya tak benda oleh UNESCO dan kedua tim berkesempatan untuk mendengar lebih banyak kisah dari penduduk lokal tentang seni pelaya-ran Indonesia kuno hingga bagaimana pembuatan kapal se-cara tradisional diturunkan dari generasi ke generasi.

Perjalanan berlanjut ke Mandalika, wilayah pantai ini diakui sebagai UNESCO Global Geopark dan dikenal de-ngan sirkuit balap, taman air dan kegiatan olahraga air. Ber-akhir dengan hasil seri dengan masing-masing tim meraih total 4 badge.

Bali menjadi destinasi terakhir bagi kedua tim, di mana Tim Isyana berhasil mengumpulkan tambahan 4 badge dan memenangkan episode Bali dengan selisih 3 badge. Dengan total perolehan 8 badge, Tim Isyana dinobatkan sebagai pememang AXN Ultimate Challenge Indonesia.

Sepanjang serial ini, pemirsa dihibur dengan aksi dan pe-tualangan tanpa henti sekaligus menyaksikan hubungan an-tara selebriti dan teman perjalanan mereka. Keempat pencari adrenalin ini semakin memahami lelebihan dan kekurangan serta gaya perjalanan masing-masing, saat mereka menjelajah keajaiban alam dan budaya Indonesia. n

Jendela

Isyana Ungguli Afgan di Jelajah Labuan Bajo, Mandalika, dan Bali

Isyana Sarasvati

94


KARTUN

95


96
