Post on 19-Oct-2015
transcript
5/28/2018 Politik Hukum
1/76
1
POLITIK HUKUM
Oleh.
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H, S.IP, M.HUM.
5/28/2018 Politik Hukum
2/76
POLITIK HUKUM
2
POLITIK
HUKUM
POLITIK HUKUM
5/28/2018 Politik Hukum
3/76
I. PENDAHULUAN
1. Berangkat dari masalah kompleksitas hukum sudah sejakzaman Yunani kuno, hukum senantiasa menarik perhatian
dan menjadi wacana yang tidak henti-hentinya diperdebatkan
dikalangan para Cendikiawan. Kompleksitas hukum
menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari berbagai sudut
pandang. Lahirnya berbagai disiplin hukum disamping filsafathukum (philosophy of law) dan ilmu hukum (science of law),
seperti teori hukum (theory of law), sejarah hukum (history of
law), sosiologi hukum (sociology of law), antropologi hukum
(anthropology of law), perbandingan hukum (comparative of
law), logika hukum (logic of law), psikologi hukum (psychology
of law), dan kini sedang tumbuh politik hukum (politic of law),
adalah bukti yang tidak terbantahkan dari pernyataan di atas
3
5/28/2018 Politik Hukum
4/76
2. Latar belakang ilmiah yang menjadi raison detre kehadiran
disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritis
hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini. Seperti
diketahui dari aspek sejarah, studi hukum telah berusia sangatlama sejak era Yunani kuno hingga era postmodern. Selama
kurun waktu sangat lama tersebut studi hukum mengalami
pasang surut, perkembangan, dan pergeseran terutama
berkaitan dengan metode pendekatannya. Adanya pasang surut,
perkembangan, dan pergeseran studi hukum itu disebabkankarena terjadinya perubahan struktur sosial akibat modernisasi
dan industrilisasi, politik, ekonomi dan pertumbuhan piranti lunak
ilmu pengetahuan.
3. Dengan perkataan lain, politik hukum muncul sebagai salah satu
disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam
memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas
bukan hukum, terutama dalam kaitan studi ini adalah politik.
4
5/28/2018 Politik Hukum
5/76
II. TENTANG POLITIK1. Istilah politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang
berjudul Politeia, yang juga dikenal dengan republik,
kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul Politeia.
Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politikyang berkembang saat ini dan dari karya tersebut dapat
diketahui bahwa P o l i ti k merupakan istilah yang
dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab
yang dibahas dalam kedua karya tersebut menyangkut hal-
hal yang berhubungan dengan masalah pemerintahan yangdijalankan oleh sebuah rezim untuk terwujudnya masyarakat
yang baik dalam sebuah negara.
2. Asal mula kata politik itu dari kata polis yang berarti Negara Kota,
kata politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang
hidup bersama di dalam kota tersebut, dalam hubungan itu timbul
aturan kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan
akhirnya kekuasaan. Politik dapat juga dikatakan sebagai
kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan
konflik yang menjadi consensus nasional serta kekuasaan massarakyat.5
5/28/2018 Politik Hukum
6/76
3.Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata politikdiartikan segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan
sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau
terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan jugadipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan,
yaitu ilmu politik. Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia
dijelaskan bahwa politik adalah konsep yang berhubungan
dengan soal-soal pemerintahan.
4. Menurut Mariam Budiardjo, Politik sebagai kegiatan adalah
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara)
yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu.
Sedangkan Deliar Noer sendiri mengemukakan bahwa politik
adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan
kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan
jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk
susunan masyarakat.
6
5/28/2018 Politik Hukum
7/76
5. Roger H. Soltau mengemukakan bahwa politik adalah Political
Science, then, is going to be study of state, its aims andpurposes, the institutions by which those are going to be
realized, its relation with its individual members and written about
all these questions. (Ilmu Politik, untuk selanjutnya akan
dianggap pelajaran tentang Negara, maksud dan tujuan Negara,
lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antaraNegara dengan warganegaranya, serta hubungan antar negara,
dan juga apa yang dipikirkan warganya, keluhan ditulis dalam
berbagai pertanyan).
7
5/28/2018 Politik Hukum
8/76
6. lan C Isaak menjelaskan bahwa terdapat dua kecenderungan
dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar ilmupolitik,pertama:pandangan yang mengaitkan politik dan Negara
yakni dengan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan di
daerah, kedua: pandangan yang mengkaitkannya dengan
masalah kekuasaan, otoritas dan atau konflik perbedaan dari
kecendrungan tersebut terletak pada pendekatan yangdipergunakan yaitu pendekatan tradisional yang mengemukakan
pembahasan pada perkembangan partai-partai, perkembangan
politik luar negeri dalam suatu negara dan perkembangan ide-ide
politik besar sedangkan menekankan perhatian, pada perilaku
akta politik seperti tokoh-tokoh pemerintahan dan wakil-wakilrakyat yang ada di lembaga legislatif.
8
5/28/2018 Politik Hukum
9/76
7. Konsep-Konsep Pokok Dalam Politik (Harold Laswell) :
- Negara (state)
- Kekuasaan (power)
- Pengambilan Keputusan (decision making)
- Kebijaksanaan (policy, belied)
- Pembagian (distribution) atau alokasi hasil
(allocation)
9
5/28/2018 Politik Hukum
10/76
8. Definisi Ilmu Politik dapat dilihat dari beberapa aspek
antara lain sebagai berikut:
- Dari aspek kenegaraan ialah ilmu yang mempelajari
negara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara,hubungan negara dengan warga negaranya dan
hubungan antar negara.
- Dari aspek kekuasaan ialah ilmu yang mempelajari
kekuasaan dalam masyarakat, yaitu hakekat, dasar,
proses, ruang lingkup dan hasil dari kekuasaan itu.- Dari aspek kelakuan politik ialah ilmu yang
mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik yang
meliputi budaya, politik, kekuasaan, kepentingan dan
kebijaksanaan.
Jadi pokok tujuan ilmu politik adalah negara (state),
kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision,
making) kebijaksanaan (police, belied) dan pembagian
(distribusion) dan alokasi (allocation).
10
5/28/2018 Politik Hukum
11/76
11
9. Fungsi Negara sebagai Lembaga Politik
- Sebagai kepemilikan.
- Sebagai pembangun yaitu melaksanakan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- Sebagai pengatur ketertiban (law and order).
- Sebagai pertahanan/agresi militer dari musuh.- Sebagai pemeliharaan infra struktur komunikasi dan
menegakkan keadilan.
5/28/2018 Politik Hukum
12/76
12
10. Konsep Kekuasaan dalam Proses Politik.
- Influence ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela.
- Persesuaian ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan
argumentasi untuk melakukan sesuatu.
- Manipulasi ialah penggunaan pengaruh yang tidak disadari
oleh masa yang dipengaruhi untuk mematuhi keinginan
penguasa.- Coercion ialah ancaman kekuasaan yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok terhadap kelompok lain agar tunduk
pada kekuasaan penguasa.
- Force ialah penggunaan tekanan fisik terhadap pihak-pihak
lain agar melakukan sesuatu.- Jadi kekuasaan itu merupakan konsep yang berkaitan dengan
perilaku secara umum diartikan sebagai kemampuan
menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki, untuk
mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain berperilaku
sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.
5/28/2018 Politik Hukum
13/76
13
11. Tujuan Negara sebagai proses politik
- Roger H. Soltau
Tujuan negara adalah mengusahakan rakyat berkembangserta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin.
- Harold J Laski
Tujuan negara adalah menciptakan keadaan agar rakyat
dapat memenuhi keinginannya secara maksimal.
- Teori Kekuasaan NegaraNegara adalah menciptakan kekuasaan pemerintahan yang
sebesar-besarnya yang berlaku penuh terhadap rakyat.
- Tujuan negara adalah sesuatu yang hendak di wujudkan
oleh negara yang bersangkutan dengan menggunakan
organisasi pemerintah yang di lengkapi degan kekuasaan.
5/28/2018 Politik Hukum
14/76
14
12. Untuk menyelami dunia politik, ada 5 kerangka
konseptional yang dapat digunakan:
1. Politik dipahami sebagai usaha warga negaradalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan
bersama.
2. Politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan negara dan pemerintah.
3. Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkanuntuk mencari dan mempertahankan kekuasaan
dalam masyarakat.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau
mempertahankan sumber-sumber yang dianggap
penting.
5/28/2018 Politik Hukum
15/76
15
III. TENTANG HUKUM
1. Kata Hukum berasal dari bahasa Arab Hukm (kata
jamaknya ahkam) yang berarti putusan (judgement,
verdict, decision), ketetapan (provision), perintah
(command), pemerintahan (govermment), kekuasaan
(authority, Power), hukuman (sentence) dan lain-lain.
Asal usul kata Hakam mempunyai arti mengendalikan
dengan satu pengendalian.
2. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-
perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata
tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati
oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Olehkarena petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan
kerugian kepada masyarakat maka diperlukan tindakan
oleh Pemerintah atau Penguasa untuk penegakan
hukum tersebut.
5/28/2018 Politik Hukum
16/76
3. Dalam Blacks Law Dictionary dijelaskan bahwa law in generic
tense, is a body of rules of action or cunduct prescribed bycontrolling authority and having binding legal force. Secara
sederhana dikemukakan oleh Sri Sumantri Martosoewignjo
bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang
berlaku dalam masyarakat. Sedangkan definisi Hukum dari
Oxford English Dictionary adalah law is the body of role,whether formally enacted or customory, whish a state or
community recognises as binding on its members or subjects
(Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau
hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat
mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatanmengikat terhadap warganya).
16
5/28/2018 Politik Hukum
17/76
4. Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaedah,
melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segikebudayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaedah ia
memberikan definisi hukum sebagai berikut hukum adalah
himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-
larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat
menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan
tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan
hukum tersebut.
17
5/28/2018 Politik Hukum
18/76
5. Dari sudut pandang yang berbeda ini, maka sangat mustahil
untuk membuat satu definisi hukum yang dapat diterima oleh
semua pihak. Dalam kaitan ini Emmanual Kant sebagaimana yangdikutip oleh Achmad Ali beberapa abad yang silam pernah
mengatakan bahwa noch suchen die juristen eine definition zu
ihrem begriffe von rech (tidak ada seorang yurispun yang mampu
membuat satu definisi hukum yang tepat). Demikian Lioyd
mengemukakan bahwa ...... although much juristie ink has beenused in an attemp to provide a universally acceptable definition of
law (......... meskipun telah banyak tinta para yuris yang habis
dipergunakan di dalam usaha untuk membuat suatu definisi
hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini,
hanya jejak kecil dari niat itu dapat dicapai). Penyebab lain
sulitnya memberi definisi hukum yang tepat adalah selain karena
sifatnya yang abstrak, juga karena yang diatur oleh hukum itu
sangat luas, yakni hampir seluruh segi kehidupan manusia.
18
5/28/2018 Politik Hukum
19/76
6. Walaupun diantara para ahli hukum belum mendapat suatukesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik
kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur sebagai
berikut,pertama: hukum merupakan peraturan mengenai
tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, kedua:
peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, ketiga: peraturanitu diadakan oleh badan-badan resmi dan keempat:
pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang
tegas, kelima: hukum bisa juga berbentuk tidak tertulis berupa
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, keenam: tujuan
hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagian danketertiban dalam kehidupan masyarakat.
19
5/28/2018 Politik Hukum
20/76
20
7. Unsur-unsur Hukum:
a. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah lakumanusia dalam pergaulan masyarakat.
b. Peraturan itu bersifat mengatur mengikat dan memaksa
c. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
d. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakansanksi yang tegas.
e. Hukum bisa juga berbentuk tidak tertulis berupa
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
f. Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan,
kebahagian dan ketertiban dalam kehidupan
masyarakat.
5/28/2018 Politik Hukum
21/76
8. Dari berbagai definisi Hukum sebagaimana tersebut di atas,
maka secara sederhana dapat di kemukakan bahwa Hukum
adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia
yang di akui sekolompok masyarakat, disusun oleh orang-orangyang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan
mengikat untuk seluruh anggota masyarakat dalam suatu
negara.
21
9. Tujuan Hukum Radbruch- Keadilan yakni untuk memajukan kebaikan dalam
kehidupan manusia dan menumbuhkan nilai kebaikan di
antara orang sesamanya.
- Kepastian hukum yakni untuk menjaga keamanan dalam
negara maka hukum positif harus selalu ditaati.
- Kemanfaatan bagi kebebasan individu, bagi kepentingan
kemajuan negara dan budaya
5/28/2018 Politik Hukum
22/76
22
10. FUNGSI-FUNGSI HUKUM :
a. STANDARD OF CONDUCT.
(SANDARAN ATAU UKURAN TINGKAH LAKU ATAU KESAMAANSIKAP) YANG HARUS DITAATI OLEH SETIAP MASYARAKAT.
b. AS A TOOL OF SOCIAL ENGENEERING.
HUKUM SEBAGAI ALAT/SARANA UNTUK MEROBAH
MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK.
c. AS A TOOL OF JUSTIFICATION.HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MENYATAKAN BENAR
TIDAKNYA SESUATU TINGKAH LAKU.
d. AS A TOOL OF SOCIAL CONTROL.
SEBAGAI ALAT UNTUK MENGONTROL PEMIKIRAN DAN
LANGKAH- LANGKAH MANUSIA AGAR MEREKA SELALUTERPELIHARA MORALNYA, TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN
YANG MELANGGAR NORMA HUKUM, SUSILA DAN AGAMA.
e. AGAR ADA KEPASTIAN HUKUM DALAM MASYARATKAT
(RECHTZEKER HEID).
5/28/2018 Politik Hukum
23/76
23
11. PERAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
a. HUKUM TIDAK MERUPAKAN ATURAN-ATURAN YANG BERSIFAT AD
HOC HARUS BERSIFAT TETAP.
b. HUKUM HARUS DIKETAHUI DENGAN JELAS OLEH MASYARAKAT YANG
KEPENTINGANNYA DIATUR OLEH HUKUM ITU.
c. HUKUM HARUS DIMENGERTI OLEH UMUM.
d. TIDAK ADA KEPUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN.e. TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT (RETROAKTIF).
f. PENERAPANNYA HARUS MEMPERHATIKAN BUDAYA HUKUM
MASYARAKAT.
g. HINDARI SERING MERUBAH HUKUM KARENA MASYARAKAT DAPATKEHILANGAN UKURAN DAN PEDOMAN BAGI KEGIATANNYA.
h. HUKUM HARUS ADA LANDASAN JURIDIS, SOSIOLOGIS & FILOSOFIS.
i. HARUS BERBENTUK TERTULIS.
5/28/2018 Politik Hukum
24/76
24
12. INDIKATOR KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
a. ADANYA PENGETAHUAN HUKUM.
b. ADANYA PEMAHAMAN HUKUM.
c. SIKAP TERHADAP HUKUM
d. POLA PERILAKU HUKUM (LEGAL BEHAVIOR).
e. TAAT KEPADA HUKUM
5/28/2018 Politik Hukum
25/76
25
13. Kondisi Hukum saat ini
1. CRISES (SAAT PENUH BAHAYA)
2. RESCUE (PENYELAMATAN)
3. RECOVERY (PENYEMBUHAN)
4. STABILITY (KESTABILAN)5. GROWTH (PERTUMBUHAN)
5/28/2018 Politik Hukum
26/76
1. Secara Etimologis Politik Hukum merupakan terjemahan dari bahasa
Belanda RECHTPOLITIEKyang berarti politik hukum. Politik berarti
BELEIDatau dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan sedangkankata kebijakan menurut para ahli hukum merupakan serangkaian
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungan terentu dengan menunjukkan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan
kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.2. Padmo Wahjono, menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan
penyelenggaran negara yang bersifat mendasar dalam menentukan
arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang
apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, berkaitan
dengan hukum yang akan datang. Dalam tulisan lain PadmoWahjono mengatakan bahwa Politik Hukum adalah kebijakan
penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk
menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat
berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan
penegakannya sendri. 26
IV. POLITIK HUKUM
5/28/2018 Politik Hukum
27/76
3. Menurut Moh. Mahfudh MD, Politik Hukum adalah legal Policy
atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan
diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun
dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai
tujuan negara. Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-
hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang
kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara
seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
4. Soedarto, mempunyai Pandangan lain tentang definisi politik hukumini, beliau mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dari negara
melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan
peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan dipergunakan
untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan
mencapainya apa yang dicita-citakan. Definisi ini mencakuppengertian yang sangat luas termasuk pengertian diluar hukum yakni
politik, ekonomi sosial budaya dan hankam. Teuku Moh. Radhie,
dalam satu artikel yang ditulis menjelaskan bahwa politik hukum
adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai
hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arahperkembangan hukum yang dibangun.
27
5/28/2018 Politik Hukum
28/76
5. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa politik hukum adalah
aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai
suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (lebihmenitik beratkan pada pendekatan sosiologis). Terhadap
pengertian ini terdapat beberapa pandangan yang sangat
mendasar dalam study politik hukum yaitupertama:apa yang
ingin dicapai dengan sistem hukum yang ada, kedua:cara-cara
apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai
mencapai tujuan tersebut, ketiga: kapan waktunya hukum itu
perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu
sebaiknya dilakukan dan keempat: dapatkah dirumuskan suatu
pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kitamemutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk
mencapai tujuan tersebut secara baik.
28
5/28/2018 Politik Hukum
29/76
29
6. Ada 5 pandangan mengenai Politik Hukum
a. Politik Hukum adalah usaha-usaha yang ditempuh warga
negara untukmembicarakan dan mewujudkan kebaikan
bersama.
b. Politik Hukum adalah segala hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
c. Politik Hukum ialah sebagai segala kegiatan yang diarahkanuntuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam
masyarakat
d. Politik Hukum adalah sebagai kegiatan yang berkaitan
dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
e. Politik Hukum adalah sebagai konflik dalam rangka mencaridan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap
penting.
5/28/2018 Politik Hukum
30/76
7. Politik Hukum Nasional meliputi:
- Pelaksanaan hukum yang telah ada secara konsisten.
- Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan
terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan telah
dianggap usang, dan pencuplikan ketentuan hukum baru
yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembanganyang terjadi dalam masyarakat.
- Penegasan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum
atau pelaksana hukum dan pembina anggotanya.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut
persepsi kelompok elit pengambilan keputusan.
30
5/28/2018 Politik Hukum
31/76
8. Tujuan Bangsa Indonesia
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
31
9 Masalah mendasar yang harus diperhatikan di dalam
5/28/2018 Politik Hukum
32/76
9. Masalah mendasar yang harus diperhatikan di dalam
Politik Hukum Nasional :1. Harus memperhatikan integrasi bangsa baik secara ideologis
maupun secara teritorial.
2. Hukum harus membuka jalan bahkan menjamin terciptanyakeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan
yang demokratis dan nomokratis.
4. Hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup
beragama diantara warganya.
32
10. Politik Hukum Nasional harus dipandu oleh nilai-nilai
Pancasila1. Berbasis moral dan agama.
2. Menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi.
3. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan
primodialnya.
4. Meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat.
5. Membangun keadilan sosial.
5/28/2018 Politik Hukum
33/76
11. Legalisasi Dalam Pencapaian Politik Hukum
a. Mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat
b. Melindungi segenap bangsa
c. Mewujudkan kedaulatan rakyat
d. Mewujudkan negara hukum
e. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik
f. Mewujudkan pemerataan pembangunan
g. Mewujudkan perekonomian nasional
h. Menjamin hak asasi manusia
i. Menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah
j. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
33
5/28/2018 Politik Hukum
34/76
12. Pancasila menjadi Paradigma dalam Pembangunan
Hukum
1. Penjelasan UUD 1945
Meskipun sejak amandemen UUD 1945, penjelasan UUD 1945
tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945, tetapi gagasan-
gagasan yang terkandung didalamnya tetap relevan menjadi
sumber hukum material, bukan sebagai sumber hukum formil.
2. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966Pancasila sebagai Hukum Material dalam arti sebagai asalnya
hukum.
Pancasila sebagai sumber tertib hukum yang merupakan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum.
3. Norma Fundamental Negara
Pancasila sebagai norma fundamental negara (Staats
Fundamental Norm) yakni orang yang menyebutnya adalah
Hans Nawiasky.
34
5/28/2018 Politik Hukum
35/76
35
13. Tujuan Sistem Politik Hukum Nasional
Adalah politik hukum yang sesuai dengan tujuan negara
Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia.
5/28/2018 Politik Hukum
36/76
14. Sumber Hukum Nasional
1. Hukum Barat
2. Hukum Adat
3. Hukum Agama
4. Hukum Internasional
36
15. Pembaharuan Hukum
Harus dilaksanakan dengan kegiatan yang terencana, berarah,
dan terpadu, guna :
a. Mengisi kekosongan hukum yang ada
b. Melancarkan proses hukum yang terhalang
c. Mengatasi kekosongan pada sistem hukum
d. Mengatasi unsur-unsur sistem hukum yang tidak
berfungsi
5/28/2018 Politik Hukum
37/76
16. Pembangunan Hukum bertujuan :
- Penyusunan undang-undang yang baru sesuai dengan
ketentuan pembangunan yang sesuai dengan dinamika
masyarakat yang berkembang
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- Meningkatkan jaminan penegakan hukum
- Meningkatkan pelayanan hukum
- Meningkatkan kepastian hukum
- Meningkatkan terwujudnya tata hukum nasional
37
5/28/2018 Politik Hukum
38/76
- Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang
berwenang meneruskan politik hukum.
- Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi
tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan
peraturanperundang-undangan oleh penyelenggara negara
yang berwenang yang merumuskan politik hukum.
- Penyelenggaraan negera yang berwenang merumuskan dan
menetapkan politik hukum.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu
politik hukum baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan.
- Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang merupakan
implimentasi dari politik hukum suatu negara.
38
17. Wilayah Kegiatan Politik Hukum / Filsafat Hukum :
5/28/2018 Politik Hukum
39/76
18. Masalah-masalah yang dikaji oleh Politik Hukum/
Filsafat Hukum :
1. Masalah Hukum dan Kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat.
3. Hukum dan nilai-nilai budaya.
4. Apa sebab orang mentaati hukum.
- Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)
- Teori perjanjian masyarakat
- Teori kedaulatan negara
- Teori kedaulatan hukum
5. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang.
6. Etika profesi hukum.
39
5/28/2018 Politik Hukum
40/76
19. Orang taat kepada hukum:
1. Compliance, yakni takut terhadap sanksi yang akan
dikenakan apabila mereka melanggarnya.
2. Identification, yakni mereka patuh karena
kepentingannya dijamin oleh hukum.3. Internalization, yakni mereka merasa hukum yang
berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya.
4. Kepentingan warga dijamin oleh hukum yang baru dibuat
itu.
40
5/28/2018 Politik Hukum
41/76
20. Ada 4 kriteria supremasi hukum :
1. Hukum dibuat berdasarkan dan oleh kemauan rakyat ,rakyat adalah sumber dan berperan dalam membuat
hukum yang diperlukan.
2. Hukum dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, bukan
semata-mata untuk kepentingan penguasa, rakyatadalah subjek dari hukum bukan objek dari hukum.
3. Kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum, dan
setiap kekuasaan harus diikuti oleh sistem
pertanggungjawaban.
4. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, baik hak
sipil maupun hak politik sosial kemasyarakatan.
41
21 Ada tiga kemungkinan asumsi dasar hubungan sub
5/28/2018 Politik Hukum
42/76
21. Ada tiga kemungkinan asumsi dasar hubungan sub
sistem antara politik
- Hukum determinan atas politik dalam arti politik harus tunduk pada
aturan-aturan hukum sehingga permainan politik apapun bentuknya
harus tunduk pada aturan-aturan hukum dan hukum haruslahmenyediakan perangkat aturan main untuk semua kehidupan politik.
- Politik determinan atas hukum dalam arti politiklah yang
menentukan kehgidupan hukum. Hal ini berdasarkan pada
kenyataan bahwa hukum tidak lain merupakan produk politik,sehingga kalimat-kalimat hukum tidak lain merupakan kristalisasi
dan kehendak politik yang saling bersaingan disini hukum dilihat
secara impiris (das soln) sebagai politik hukum, bukan hukum
sebagai (das sein) keharusan-keharusan.
- Hukum dan politik terjalin hubungan yang independen atau salingtergantung dimana keduanya dianggap sebagai subsistem yang
mempunyai kedudukan atau kekuatan yang seimbang.
Adagiumnya: Hukum tanpa politik akan lumpuh dan tidak berdaya,
kekuasaan politik tanpa hukum itu akan menimbulkan kezaliman
dan kesewenang-wenangan. 42
5/28/2018 Politik Hukum
43/76
23. Politik Hukum bertugas.
- Menerima masukan mengenai nilai-nilai atau tujuan-tujuan hukum
hasil olahan filsafat hukum dan memilih nilai-nilai atau tujuan
yang terbaik dan yang hendak dicapai dengan nilai-nilai atau
tujuan yang terbaik dan yang hendak dicapai dengan nilai-nilaiyang telah terpilih terrsebut dan selanjutnya dirumuskan menjadi
tujuan nasional dan dijabar bagi menurut bidang-bidang seperti
ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan Hankamnas.
- Bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan yang telah di rumuskandalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif
materil sehingga tujuan nasional yang telah ditetapkan dapat
terwujud. Bagaimana cara melaksanakan hukum positif materil
untuk mencapai tujuan nasional diatur dalam peraturan
perundang-undangan sebagai hukum positif murni. 43
22. Wilayah kerja politik hukum- Teritorial berlakunya Politik Hukum
- Proses pembaharuan hukum.
V S kil T t P litik H k
5/28/2018 Politik Hukum
44/76
V. Sekilas Tentang Politik Hukum
1. Masa Orde Lama
Sangat bersifat Otoriter
Presiden Soekarno sentral semua kegiatan negara
Diberlakukan Demokrasi TerpimpinNasakom
Media dikontrol ketat
Diberlakukan politik mercusuar
Kekuasaan Kehakiman diletakan dibawah Presiden
DPA Mandul
Lawan-lawan Politik di penjara tanpa di adili Berakhir dengan meletus G-30-S-PKI
44
5/28/2018 Politik Hukum
45/76
2. Masa Orde Baru
Karakteristik utama pemerintah orde baru sbb:
Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan Rendahnya kesetaraan diantara lembaga tinggi negara
Rekruitmen politik yang tertutup
Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan
Kebijaksanaan politik yang tidak transparan
Sentralisasi
Implementasi HAM yang masih rendah
Sistem Peradilan yang tidak independent
Ada 3 fase Politik Hukum Orde Baru
45
5/28/2018 Politik Hukum
46/76
Fase Antagonis
Penekanan politik kelompok Islam
Lahir dan perkembangan Golkar atas bantuan ABRI
Penyederhanaan partai politik
Semua partai politik harus memakai dasar Pancasila
Menempatkan TNI-POLRI dalam kegiatan politik dari
semua lini Menempatkan Bupati-Walikota sebagai penguasa tunggal
Membuat DPRD lemah
Membuat GBHN dan Repelita
46
Fase Resiprokal
5/28/2018 Politik Hukum
47/76
p
Kontrol terhadap birokrasi diperlonggar
Golkar mulai disapih
Tekanan kepada Parpol diperlunak
Parpol-Ormas diperlonggar
Anggota DPR mulai banyak dari tokoh-tokoh ICMI
Menuju kepada politik hukum demokratif persuasif
Fase Persuasif (Bargaining Position)
Presiden Soeharto sudah mendekat ke Islam Banyak mesjid dibangun melalui Yayasan Muslim Pancasila
Dibentuknya ICMI
Pengontrolan kepada pendakwah Islam di longgarkan
Lawan-lawan politik banyak yang dibebaskan
Pembangunan hukum melalui GBHN dan Repelita dilaksanakan dengan
konsekuen
Terjadinya Krisis Ekonomi yang berakhir pada gulingnya Soeharto
47
3 P litik H k P R f i
5/28/2018 Politik Hukum
48/76
3. Politik Hukum Pasca Reformasi
Lahir TAP MPR yang menata kembali kebijakan hukum di
Indonesia
Lahir UU No.25 Th 2000 ttg Propenas 2000-2004
Lahir UU No.25 Th 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Lahir RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional) tahun 2004-2009, yang diberlakukan berdasarkanPeraturan Presiden No.7 tahun 2005
Program Pembangunan Hukum:
1. Program Perencanaan Hukum
2. Pembentukan Hukum3. Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan lembaga penegakan hukum
lainnya
4. Program Peningkatan Kualitas Hukum
5. Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM48
5/28/2018 Politik Hukum
49/76
VI. POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH
1. Diusulkan oleh Drs. Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI,tapi gagal pilihannya jatuh pada prinsip demokrasi bentuk
NKRI dengan bentuk hubungan pusat dan daerah adalah
dengan politik hukum desentralisasi (otonomi) dan
dekonsentrasi dengan tujuan berjenjang.
2. Pada awal Reformasi, wacana federalisme diusung
kembali oleh Amien Rais dengan bendera PAN, tetapi
mendapat tantangan dari TNI, Golkar, dan PDIP
49
5/28/2018 Politik Hukum
50/76
3. Awal Kemerdekaan
UU No. 1 Tahun 1945 tentang otonomi daerah (hanya 6pasal yang dibuat dalam suasana demokrasi yang
bersifat kebebasan). -> Undang-Undang ini memberi
tempat kepada Komite Nasional Daerah (KND) sebagai
alat perlengkapan demokrasi di daerah. -> Tidak
dijelaskan apa saja tugas yang diberikan kepada daerah.
UU No. 22 tahun 1948
UU ini mengandung asas otonomi formal dan material
sekaligus, UU ini dikeluarkan karena UU sebelumnyadirasakan masih dualistik -> ada perubahan bagi DPRD
didalam membuat Perda-Perda yang isinya telah diatur
oleh Pusat, menyebut juga urusan-urusan yang
diserahkan ke daerah.50
5/28/2018 Politik Hukum
51/76
51
4. Era Demokrasi Liberal
Dibentuk UU No. 1 tahun 1957.
Dikenal adanya pemilihan kepada daerah secara
langsung, meskipun tidak dapat dilaksanakan karena
ada gejolak politik.
DPRD dijadikan tulang punggung otonomi daerah,sedangkan tugas-tugas pembantuan dilakukan oleh
DPD (Dewan Pertimbangan Daerah).
5/28/2018 Politik Hukum
52/76
52
5. Era Demokrasi Terpimpin
Pemberian otonomi luas mengancam keutuhan bangsa. Otonomi disesuaikan dengan demokrasi terpimpin, lalu
dikeluarkan PENPRES No. 6 tahun 1959 yang
mempersempit otonomi daerah.
Kepala Daerah ditentukan sepenuhnya oleh Pusat denganwewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan di
daerah dan wewenang untuk menangguhkan putusan-
putusan DPRD yang dianggap membahayakan revolusi.
Penpres No. 6 tahun 1959 kemudian diberi baju baru
dengan diterbitkan UU No. 18 tahun 1965 yang tidakmerubah substansi Penpres tersebut, hanya menempelkan
manipol usdek dalam UU tersebut.
Penpres diganti UU, mengingat konsistensi RI tidak
mengenal Penpres pada waktu itu.
6. Era Orde Baru
5/28/2018 Politik Hukum
53/76
53
Disebut Demokrasi Pancasila.
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 digariskan politik untuk
otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan disertai perintah
agar UU No. 18 tahun 1965 supaya diperbaiki, sesuai denganpolitik orde baru yang berubah dari langgam demokrasi ke
langgam otoritarian.
Perubahan itu ditandai dengan UU No. 15 dan 16 tahun 1969
tentang Pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR dan
DPR/DPRD.
Otonomi diubah dari otonomi nyata yang seluas-luasnya
menjadi otonomi nyata yang bertanggung jawab.
Ketentuan otoritas tentang politik hukum otonomi daerah
dijabarkan di dalam UU No. 5 tahun 1974 yang melaluisentralisasi, kekuasaan dan menampakkan otonomi daerah
sehingga terjadi ketidakadilan politik.
Orde Baru mencabut TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang
otonomi darah dan memasukkannya ke dalam TAP MPR No.
IV/MPR/1973 tentang GBHN.
5/28/2018 Politik Hukum
54/76
54
7. Era Reformasi
UU No. 22 tahun 1999 merubah UU No. 5 tahun 1974. UU No. 32 tahun 2004.
DPRD menjadi sangat kuat.
Tumbuh masalah besar, seperti KKN menjadi semakin
subur.
5/28/2018 Politik Hukum
55/76
VII. DEMOKRASI
1. Pendahuluan.
- Istilah demokrasi berasal pada dua kata Yunani yaitu demos
artinya rakyat dan kratia artinya pemerintahan dari rakyat untuk
rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintahkan.
Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan
untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Dengan
kata lain, demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut
sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam
mengambil keputusan oleh mereka yang diberi wewenang,
legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih danmengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas
untuk duduk di parlemen dan terhadap pemerintahan yang
dibentuk itu rakyat bebas mengkritik melalui saluran tertentu dan
media masa. 55
Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan demokrasi
5/28/2018 Politik Hukum
56/76
- Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, demokrasi
adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat, bentuk pemerintahan yang segenap rakyat turut
serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, gagasan
hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajibanserta perlakuan dalam suatu pemerintahan.
- Beberapa hal yang bisa diartikan dalam mendefinisikan
demokrasi, antara lain: Demokrasi selalu dikaitkan dengankedaulatan rakyat dan segala yang dijalankan negara tidak
boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Asas
kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua
arti yaitupertamademokrasi berkaitan tentang sistem
pemerintahan atau bagaimana caranya rakyatdiikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
kedua: demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan cultural
historis suatu bangsa, sehingga muncul istilah demokrasi
konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila dan
lain-lain. 56
5/28/2018 Politik Hukum
57/76
Pengertian dan ciri-ciri demokrasi banyak dirumuskan
oleh para ahli mereka menyebutkan adanya delapan ciri
utama dari konsep demokrasi Barat, yaitu : (1) penekanan
pada individu, (2) empirisme rasional, (3) kesukarelaan,(4) negara sebagai alat, (5) penekenan kepada skim, (6)
penegakan undang-undang, (7) persamaan semua
manusia, dan (8) perjanjian sebagai asas interaksi
manusia. (Ebenstein, 1967)
Nilai-nilai dasar demokrasi yaitu (1) menyelesaikan
perselisihan dan perubahan secara damai dan sukarela,
(2) pergantian pemerintahan atau pimpinan secara
teratur, (3) membatasi penggunaan kekerasan secaraminimal, (4) pluralis golongan dan pendapat, (5)
berkeadilan dan memajukan ilmu pengetahuan dan (6)
kebebasan. (Mayo, 1965),
57
5/28/2018 Politik Hukum
58/76
- Dalam sistem demokrasi, rakyat menjadi titik sentral sebab
rakyatlah pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam
menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan. Dalampraktek, pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara tidak
selalu dapat berjalan dengan baik, ada saja hambatan dalam
pelaksanaan demokrasi yang sempurna sebagaimana konsep
yang dicita-citakan, sebab demokrasi biasanya merupakan suatu
bentuk politik dari peradaban komersial yang melahirkan
penguasaan terhadap kekayaan yang ada.
58
5/28/2018 Politik Hukum
59/76
- Robert Dahl mensyaratkan ada delapan hal cermin dari
demokrasi, yaitu: Pertama, kebebasan membentuk dan
bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul). Kedua,kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat). Ketiga, hak
memilih dan dipilih. Keempat, kesempatan yang relatif terbuka
untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Kelima, hak bagi
pemimpin politik untuk berkesempatan mendapatkan dukungan
atau memberi dukungan. Keenam, alternatif sumber-sumberinformasi. Ketujuh, pemilu yang bebas dan adil. Kedelapan,
pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk
atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun
cara-cara lain yang sejenis.
59
2 Proses Perluasan Makna Demokrasi
5/28/2018 Politik Hukum
60/76
2. Proses Perluasan Makna Demokrasi
- Keunggulan demokrasi mengandung konsep kesetaraan
sebagai warga negara, lebih memungkinkan memenuhi
kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa, mengakui perbedaankelompok dan penyelesaian masalah dengan kompromi,
menjamin hak-hak dasar warga negara, dan pembaharuan
kehidupan sosial. Jaminan kebebasan dan hak-hak dalam
demokrasi, yaitu kebebasan membentuk organisasi,
kebebasan berekspresi, hak untuk memilih, hakmendapatkan informasi dan hak keadilan.
- Bahwa demokrasi dapat disederhanakan kepada empat ciri-
ciri, yaitu paham kebebasan dalam pikiran dan bertindak
(individualisme), hak menyatakan pelbagai kepentingan(utilitarinisme), hak dan tanggung jawab, serta hak-hak
berserikat.
60
5/28/2018 Politik Hukum
61/76
- Pemikiran demokratik merangkum hal-hal sebagai berikut:
(1) partisipasi rakyat dalam keputusan yang berkaitan
dengan setiap individu, (2) pemerintahan oleh kekuasaan
mayoritas dengan mengakui hak-hak minoritas, seperti hak
berbicara, pers, oposisi dan petisi, (3) mengembangkan
kehidupan liberal, kebebasan, dan kepemilikan dan (4)
komitmen terhadap kesempatan yang sama bagi setiap
individu dalam mengembangkan kemampuannya.
61
5/28/2018 Politik Hukum
62/76
- Berdasarkan uraian di atas, dapat dapat dirumuskan bahwa
dasar-dasar demokrasi ialah (1) kebebasan dan kekuasaan
rakyat melalui pengambilan keputusan politik, (2) kesetaraan
sebagai warga negara dalam memenuhi pelbagaikepentingannya, (3) penyelesaian masalah secara kompromi
atau dengan jalan damai, (4) pergantian pemerintahan melalui
pemilihan umum yang teratur, jujur, bebas, dan adil.
- Perluasan wilayah demokrasi dari politik kepada wilayah sosial
dan ekonomi, yang mengajukan empat tesis,pertamakonsepkebebasan dipahami sebagai kegiatan mengembangkan diri,
yang mana tersedia kondisi-kondisi sosial dan material yang
diperlukan bagi mencapai rancangan seseorang, keduakonsep
persamaan, mengutamakan hak-hak yang sama terhadap
kondisi untuk mengembangkan diri, ketigabentuk hubungan
sosial yang mendasar, yaitu hubungan timbal balik dan kegiatan
bersama juga meliputi pengambilan keputusan secara
demokratik, dan keempatbentuk pembuatan keputusan yang
demokratik ialah melibatkan kesamaan hak untuk menyertainya. 62
5/28/2018 Politik Hukum
63/76
- Dalam kehidupan demokrasi, bebarapa aspek kehidupan
harus mendapat jaminan, yaitu Pertama, pemerataan
kepemilikan yang memberikan dasar bagi terwujudnya
kepemilikan dari faktor ekonomi yang didistribusikan secaraadil dan merata, kedua, kebebasan berserikat, yang mana
individu harus memiliki kebebasan berserikat dalam
pengembangan diri, ketiga, distiribusi dan pemerataan
jaminan sosial, yang mana pemerintah harus memberikan
jaminan kebutuhan hidup minimum yang memungkinkanindividu hidup layak, keempat, kebebasan dan kesempatan
yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
Manusia pada dasarnya boleh mengembangkan kemampuan
yang dimilikinya yang dikenal dengan developmental power,
dan kelima, keamanan sosial yang meliputi seorang individu,tidak merasa khawatir tertipu oleh produksi yang dibelinya,
tidak merasa takut atas pemeriksaan polisi, tidak merasa
khawatir diberhentikan dalam bekerja dengan sebab yang
tidak masuk akal dan rasa aman lain-lain.63
5/28/2018 Politik Hukum
64/76
3. Demokratisasi Politik di Negara Berkembang
- Pengertian tentang demokratisasi yaitu sebuah proses
menegakkan nilai-nilai demokrasi, sehingga sistem politikdemokratik dapat dibentuk secara bertingkat. Oleh sebab itu,
ciri-ciri demokratisasi adalah (1) proses yang tidak pernah
selesai, (2) pengimplementasian secara bertahap dan bersifat
evolusioner, dan (3) satu perubahan sosial secara persuasif.
64
5/28/2018 Politik Hukum
65/76
- Proses demokratisasi ialah cara utama untuk mencapai
kepentingan yang dasar, cara itu yaitu: Pertama, demokrasi
sebagai alat untuk mencapai kebebasan semaksimal mungkin,
yang meliputi kebebasan umum, seperti menyatakan pendapatdengan bebas, berorganisasi politik, beroposisi dan pilihan raya
yang jujur dan bebas. Juga kebebasan menentukan nasib
sendiri dan otonomi moral, yaitu orang-orang yang menentukan
dasar moralnya sendiri, kedua, demokrasi sebagai alat
pengembangan manusia , seperti mampu melindungi
kepentingan mereka sendiri, bertindak secara bertanggung
jawab dengan pertimbangan arah pilihan secara maksimal, dan
ketigademokrasi sebagai alat untuk perlindungan kepentingan
pribadi, yaitu melindungi kepentingan umum orang-orang yangtunduk kepada undang-undang atau tindakan pejabat negara.
65
- Kriteria untuk proses demokratisasi yaitu (1) partisipasi yang
5/28/2018 Politik Hukum
66/76
Kriteria untuk proses demokratisasi yaitu (1) partisipasi yang
aktif dari warga negara, (2) persamaan suara pada tingkat
memutuskan, masing-masing orang memiliki kesempatan yang
sama untuk menyatakan pilihannya, dan (3) pemanfaatan yang
arif, artinya pilihannya tentang hal yang akan diputuskan akan
melindungi kepentingan warga negara dengan sebaik-baiknya.
Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses
demokratisasi ialah (1) undang-undang dasar dan peradilan, (2)
hak-hak asasi manusia dan hak minoritas, (3) partai politik, (4)media massa, (5) pemerintahan pusat, (6) pemerintahan lokal
dan (7) masyarakat umum atau warga negara (civil).
66
5/28/2018 Politik Hukum
67/76
- Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
demokratisasi adalah usaha membina nilai-nilai demokrasi
secara bertingkat, sehingga semakin banyak nilai-nilai
demokrasi terwujud dalam suatu sistem politik. Ciri-ciri proses
demokratisasi ialah (1) terciptanya kebebasan secara maksimal,
(2) pengembangan diri secara bertanggung jawab dengan
terciptanya pemilihan umum secara maksimal, dan (3) individu-
individu terorganisasikan dalam partai-partai politik pantasdiperlukan terlibat dalam proses pengambilan politik yang adil
dan benar.
67
5/28/2018 Politik Hukum
68/76
- Bahwa demokrasi tidak dapat kekal apabila
keterbelakangan sosial ekonomi yang sangat jauh dan
budaya politik yang tak sesuai demokrasi, seperti budaya
feodal, institusi politik yang lemah, pejabat militer yang kuatdalam politik, dan perhimpunan-perhimpunan rakyat umum
yang lemah.
- Di negara-negara berkembang, proses demokratisasi
berjalan melalui suatu proses yang lambat dan sukar,
penyebabnya adalah bahwa masyarakat belum matang
untuk berdemokratik. Ada suatu harapan dari rakyat di
negara-negara berkembang, bahwa keuntungan tidak
terdapat pada pemerintahan otoritarian, dan makin banyak
pembangunan politik, maka makin banyak pula manfaat daridemokrasi akan menjadi nyata. Pembangunan demokrasi
tidak hanya menyangkut keberhasilan partisapasi rakyat,
tetapi juga diperlukan pula adanya pemerintahan dan
kekuasaan yang teratur.
68
- Sukarnya berfungsi demokrasi politik di negara berkembang
5/28/2018 Politik Hukum
69/76
disebabkan oleh faktor-faktor yaitu (1) perkembangan
ekonomi sebagai syarat mutlak untuk demokrasi dengan
indikatornya, seperti kesejahteraan, industrialisasi, urbanisasi,
dan pendidikan, (2) pentingnya gejala perbedaan etnis(pluralitas) bersama semangat persatuan dan kesetiaan
kepada bangsa, (3) prosedur pengambilan keputusan secara
demokrasi (Barat) sukar mendapat tempat, karena oposisi
dikenal sebagai aktivitas permusuhan, perbedaan pendapat
tidak dinyatakan dengan tegas, kalah dalam pengambilankeputusan dianggap kehilangan muka (malu), dan
sebagainya, (4) kurang berlatih dalam menggunakan institusi-
institusi demokratik, kenyataan ini nampak dalam hak-hak
parlemen yang terbatas, hak memilih yang terbatas, dan
perwakilan terlalu besar kepada golongan tertentu, (5)
mobilisasi massa dan masalah harapan yang dibangkitkan,
artinya bahwa pemimpin-pemimpin nasional itu setelah
berhasil memperoleh kemerdekaan, tidak berhasil memenuhi
harapan-harapan yang dijanjikan saebelum merdeka,69
(6) keyakinan akan paham tradisional, yang menganggap
5/28/2018 Politik Hukum
70/76
4. Demokrasi dan Civil Society
( ) y p y g g gg p
bahwa pemimpin itu memiliki kharisma, namun mereka
menangguhkan saja masalah-masalah yang bersifat
struktural dan tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka
itu tepat, (7) terbatasnya alternatif lapangan kerja, yangmana sering mempunyai arti yang kurang menarik, yang
bermakna juga kemunduran dalam hal material dan posisi
sosial, dan (8) berkembangnya korupsi karena kekuatan
sentral yang lebih kuat.
70
- Istilah masyarakat madani (civil society) pertama kali
digunakan oleh filsuf Scotlandia, Adam Ferguson, untuk
menunjukan masyarakat kota yang sudah tersentuhperadaban maju, yaitu suatu masyarakat yang beradab yang
membedakan dirinya dengan masyarakat pedalaman yang
belum tersentuh kemajuan.
- Dalam perkembangan lebih lanjut, istilah civil society
5/28/2018 Politik Hukum
71/76
didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari
lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi
kekuasaan negara. Civil society diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia menjadi masyarakat sipil, tetapi sering dikacaukandengan pembedaan sipil dan militer. Untuk itu, Nurcholis Madjid
dan Arief Budiman mencari padanan dengan menyebut sebagai
masyaakat madani, suatu istilah yang pertama kali digulirkan
oleh Anwar Ibrahim (Mantan Wakil Perdana Malaysia) ketika
mencanangkan Islamisasi ilmu-ilmu sosial.
- Beberapa pandangan pakar tentang masyarakat madani yaitu
sebagai berikut:
Kelompok atau gerakan prodemokrasi menyatakan bahwa
masyarakat madani (sipil) adalah musuh alamiah dari otokrasi,kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain dari kekuasaan yang
sewenang-wenang. Dalam konteks ini, demokrasi dianggap
sebagai pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek
kehidupan, bukan hanya politik, tetapi sosial, budaya,
pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. (Guiseppe Di Palma)71
5/28/2018 Politik Hukum
72/76
- Gerakan demokrasi bukanlah musuh bebuyutan ataupun
teman dekat kekuasaan negara. Demokrasi menghendaki
pemerintah untuk memerintah masyarakat sipil secara
tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Sementara itu,
tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui
kekuasaan negara. Ia juga tidak bisa diciptakan tanpa
kekuasaan negara. (John Keane).- Pemerintah dan masyarakat sipil harus berbentuk kerja
sama ketimbang konflik dan perebutan kekusaan. Dengan
demikian, pemerintah merupakan faktor penting bagi
demokratisasi dan pembaruan (reformasi) politik yang
merupakan agenda bagi berbagai gerakan dan kelompokdalam masyarakat, seperti reformasi tetap menjamin
stabilitas yang dinamis. (A.R. Norton).
72
5/28/2018 Politik Hukum
73/76
- Menurut John Rawls, kewarganegaraan harus meliputi tiga
unsur dalam masyarakat madani yaitu sebagai berikut:
a. Negara bersifat netral terhadap apa yang dimaksuddengan hidup yang baik oleh warga negara.
b. Kehidupan warga negara dibimbing oleh suatu
kepentingan keadilan tertinggi.
c. Warga negara memisahkan dengan tegas kepentingan
umum (publik) dengan kepentingan pribadi (privat).
- Ciri-ciri masyarakat madani di Indonesia adalah adanya
sikap kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian yang
tinggi terhadap negara, dan keterkaitan pada nilai-nilaihukum yang disepakati bersama (Hikam)
73
5/28/2018 Politik Hukum
74/76
- Menurut Robert A. Dahl, ada delapan kondisi yang harus ada
dalam proses demokratisasi sehinga terciptanya masyarakat
madani yaitu seberikut:a. Kebebasan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi
(termasuk partai politik).
b. Kebebasan menyatakan pendapat.
c. Hak untuk memilih.
d. Hak untuk dipilih dalam jabatan politik.
e. Hak pemimpin politik untuk dapat bersaing mendapatkan
dukungan dan suara rakyat.
f. Hak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber
alternatif
g. Pemilihan umum yang teratur, jujur, dan adil.
h. Adanya lembaga-lembaga yang dapat membuat kebijakan
pemerintah tergantung kepada suara yang diperolehnya.
74
- Di samping itu proses demokratisasi menuju masyarakat
5/28/2018 Politik Hukum
75/76
Di samping itu, proses demokratisasi menuju masyarakat
madani tercipta suatu kondisi masyarakat yang demokratis,
yaitu sebagai berikut:
a. Identifikasi diri suatu gerakan sosial dengan menggunakan cara-cara demokrasi.
b. Konstitusi yang secara eksplisit yang menggamberkan dan
membatasi otoritas pemegang kekuasaan.
c. Partai-partai politik saling berkompetisi untuk memperoleh suara
d. Tanggung jawab seluruh pemegang kekuasaan pada para
pemiliknya, artinya semua pemegang kekuasaan dipilih oleh
rakyat baik langsung ataupun tidak langsung.
e. Keterlibatan langsung atau tidak langsung warga negara di
dalam proses pengembalian keputusan politik.
f. Hak memilih dan dipilih bagi kaum perempuan secara
proporsional dan profesional.
g. Pemungutan suara dalam pemilihan umum dilakukan secara
rahasia. 75
5/28/2018 Politik Hukum
76/76
VIII. PENUTUP