Copy of Kekurangan Air Bersih

5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

1/28

PERUSAHAAN MELANGGAR HUKUM ETIKA DAN MORAL

PENDAHULUAN

belakangan terdapat banyak penyimpangan dalam kegiatan bisnis. banyak perusahaan yang

menyalahi aturan dan tidak bertanggung jawab secara penuh.PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum dan Etika Moral

Hukum

adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan

kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan

masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial

antarmasyarakatterhadap kriminalisasi dalam hukum pidana,hukum pidanayang berupayakan

cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi

penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta caraperwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau

kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara

berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan

militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari

pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lainhukum pidana/hukum publik,hukum

perdata/hukum pribadi]], hukum acara,hukum tata negara,hukum administrasi negara/hukum

tata usaha negara,hukum internasional,hukum adat,hukum islam,hukum agraria,hukum bisnis,

danhukum lingkungan.

Hukum pidana

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur

hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang

oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan

dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu

kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan

peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan

rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa

pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat


2/28

pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak

memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak

menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama

Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana

di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana

yang diatur di luar KUHP (lex specialis)

Hukum perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam

masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil.

Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .

Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

1. Hukum keluarga2. Hukum harta kekayaan3. Hukum benda4. Hukum Perikatan5. Hukum WarisHukum acara

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil.

Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang

menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa

hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil

akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum

materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukumacara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata

usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat,

hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri

yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran,
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Warishttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Warishttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris


3/28

keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan

petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar

menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka

masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin

tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.

Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna berbeda. Salah satu maknanya adalah

prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus

lebih pentingetika adalah kajian moralitas. Tapi meskipun etika berkaitan dengan moralitas,

namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas

penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek.

Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan

salah, atau baik dan jahat. Pedoman moral mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai

jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah secara moral, dan nilai-nilai yang kita

terapkan pada objek-objek yang kita yakini secara moral baik atau secara moral buruk.

CONTOH PELANGGARAN ETIKA BISNIS

Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum

Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk

melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama

sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar

prinsip kepatuhan terhadap hukum.

Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi

Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru

sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini

sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima

mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan

resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak,

Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragam

guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip

transparansi.

Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran


4/28

Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan

kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang

memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan

kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan

pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius.

Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran

karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan

pengembang

Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati

Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil

sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak

perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon

dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung mendatangi X

untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak

perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada

nasabah. Dalam kasus ini kita dapat mengakategorikan pihak perusahaan telah melakukan

pelanggaran prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat

memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.


5/28

Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti timbul darikebiasaan. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang

menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung

jawab. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif(studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).

Kata etika, seringkali disebut pula dengan kata etik, atau ethics(bahasa Inggris), mengandungbanyak pengertian.

Dari segi etimologi (asal kata), istilah etikaberasal dari kata Latin Ethicosyang berarti

kebiasaan. Dengan demikian menurutpengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai

dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertianini berubah, bahwa etika adalah

suatu ilmu yang mebicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapatdinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik.

Etika juga disebut ilmu normative, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Etika (Yunani Kuno: ethikos, berarti timbul dari kebiasaan) adalah sebuah sesuatu dimanadan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajarinilai atau kualitas yang menjadi studi

mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep

seperti benar,salah, baik, buruk, dan tanggung jawab

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

(1988), etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu;

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral(akhlak).

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Contoh dari etika

Etika Pribadi. Misalnya seorang yang berhasil dibidang usaha (wiraswasta) dan menjadi

seseorang yang kaya raya (jutawan). Ia disibukkan dengan usahanya sehinnga ia lupa akan diripribadinya sebagai hamba Tuhan. Ia mempergunakan untuk keperluan-keperluan hal-hal yang

tidak terpuji dimata masyarakat (mabuk-mabukan, suka mengganggu ketentraman keluarga

orang lain). Dari segi usaha ia memang berhasil mengembangkan usahanya sehinnga ia menjadijutawan, tetapi ia tidak berhasil dalam emngembangkan etika pribadinya.

Etika Sosial. Misalnya seorang pejabat pemerintah (Negara) dipercaya untuk mengelola uangnegara. Uang milik Negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata

melakukan penggelapan uang Negara utnuk kepentingan pribadinya, dan tidak dapat

mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat

tersebut adalah perbuatan yang merusak etika social.


6/28

Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat

manusia. Apabila etika ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan

tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan

kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi danmasyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial

antar masyarakatterhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan

cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagipenciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara

perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum

1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang

teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat

tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi;karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya

dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Konsep HukumHukum adalah asas-asas kebenaran yang bersifat kodrati dan berlaku universal.

Hukum adalah norma-norma positif di dalam system per-UU hukum nasional.

Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, dan tersistemasi sebagai judge-made-

law.Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang

empirik.

Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalaminteraksi antar mereka.

Perbedaan antara etika dan hukum

Etika berlaku untuk lingkungan profesi, hukum berlaku untuk umum.

Etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, hukum disusun oleh badan

pemerintahan. Sanksi terhadap pelanggaran etika berupa tuntunan, sedangkan pada hukum berupa tuntutan.


7/28

BEBERAPA KONSEPSI TENTANG LEGITIMASI KEKUASAAN,

BIROKRASI, DAN ADMINISTRASI NEGARA

A. Antara Legitimasi Sosiologis dan Legitimasi Etis

Tinjauan etis mengenai kekuasaan (power, authority) pertama-tama berkenaan dengan

masalah legitimasinya. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex , yang berarti hukum.

Padanan kata yang akgaknya paling tepat untuk istilah legitimasi adalah kewenangan atau

keabsahan.

Weber melihat adanya tiga corak legitimasi sosiologis melalui konsepsinya tentang

domination dalam masyarakat.Pertama adalah kewenangan tradisional (traditional domination),

bahwa kekuasaan untuk mengambil keputusan umum diserahkan kepada seseorang berdasarkan

keyakinan-keyakinan tradisional. Misalnya, seseorang diberi hak atau kekuasaan karena ia

berasal dari golongan bangsawan atau dinasti yang memang sudah memerintah untuk kurun

waktu yang lama. Jenis kewenangan ini mirip dengan legitimasi religius. Kedua, kewenangan

kharismatik, yang mengambil landasan pada charisma pribadi sesesorang sehingga ia dikagumi

dan dihormati oleh khalayak. Ketiga, kewenangan legal-rasional yag mengambil landasan dari

hukum-hukum formal dan rasional bagi dipegangnya kekuasaan oleh seorang pemimpin.

Kehidupan kenegaraan yang modern lebih banyak menggunakan konsepsi kewenangan legal-

rasional.

Legitimasi sosiologis menyangkut proses interaksi di dalam masyarakat yang

memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka

dalam periode pemerintahan tertentu. Ini ditentukan oleh keyakinan anggota-anggota masyarakat

bahwa wewenang yang melekat patut dihormati. Apabila bagian terbesar dari masyarakat sudah

memiliki keyakinan tersebut, kekuasaan tersebut dianggap absah secara sosiologis. Singkatnya,

legitimasi sosiologis mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat

masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Beberapa ciri yang spesifik mengenailegitimasi etis.

Pertama, kerangka legitimasi etis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang

menyangkut manusia hendaknya diselesaikan secara etis termasuk persoalan kekuasaan. Hal

yang dipertanyakan dalam hal ini adalah apakah kedudukan seseorang yang punya hak untuk


8/28

mengatur perilaku sejumlah besar orang itu memang telah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai

moral.

Kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normative dalam perilaku

manusia. Etika menjadi landasan dari setiap kodifikasi peraturan hukum pada suatu negara. Oleh

karena itu, paham etis tidak dilecehkan oleh perubahan situasi kemasyarakatan atau positivitas

hukum. Dialang yang justru menjadi kekuatan pokok yang menopang aturan-aturan hukum yang

terdapat dalam masyarakat.

Akhirnya, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang

berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu.

B. Legitimasi Kekuasaan Negara Menurut Beberapa Pemikir

Unsur pokok yang biasanya dikaitkan dengan negara adalah:

1. Penduduk atau sekelompok orang, yang jumlahnya relatif besar

2. Wilayah/ teritori yang pasti

3. Organisai politik atau sistem pemerintahan yang mengorganisasi kelompok tersebut ke dalam

suatu tubuh politik

4. Kedaulatan (sovereignty)

Beberapa pemikiran dari filsuf dan ahli kenegaraan mengenai persoalan kekuasaan negara ;

1. PlatoPlato merumuskan bahwa pemerintahan akan adil jika raja yang berkuasa adalah seorang yang

bijaksana . Kebijaksanaan (wisdom) kebanyakan dimiliki oleh seorang filsuf. Maka konsepsi

tentang filsuf raja atau raja filsuf banyak disebut sebagai inti teori Plato mengenai kekuasaan

negara. Selain itu, Plato mengatakan bahwa kebaikan publik akan tercapai jika setiap potensi

individu terpenuhi. Oligarki musti dicegah untuk menghindari supaya kelas penguasa tidak justru

melayani diri sendiri. Jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara modern sekarang ini,

model Plato terasa sangat utopis.

2. Thomas Aquinais

Masalah keadilan diterjemahkannya ke dalam dua bentuk yaitu pertama, keadilan yang timbul

dari transaksi-transaksi seperti pembelian penjualan yang sesuai dengan azas-azas distribusi

pasar, dan kedua, menyangkut pangkat bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa


9/28

atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat.

Kemudian, St. Thomass aquinas membahas tentang hukum melalui pembedaan jenis-jenis

hukum berikut ini menjadi tiga.

a. Hukum abadi (Lex Eterna)

Kebenaran dari hukum ini ditunjang oleh kearifan ilahi yang merupakan landasan dari segala

ciptaan.

b. Hukum Kodrat (Lex Naturalis)

Menurut Aquinas, Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai dengan kodratnya. Itu berarti

bahwa manusia hidup sedemikian rupa sehingga ia dapat berkembang, membangun dan

menemukan identitasnya, serta dapat mencapai kebahagiaan. Aquinas menolak segala paham

kewajiban yang tidak absah dan tidak sesuai dengan martabat manusia.

c. Hukum Buatan Manusia (Lex H umana)

Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan

keadilan. Aquinas menekankan bahwa isi hukum buatan manusia hendaknya sesuai dengan

hukum kodrat. Secara radikal dia menegaskan bahwa hukum yang bertentangan dengan hukum

kodrat tidak meiliki status hukum melainkan justru merupakan penghancuran hukum

(corruptio legis). Dalam hal kekuasaan raja atau negara, Aquinas menggolongkan dua corak

pemerintahan, yaitu: pemerintahan despotik dan pemerintahan politik. Pertama adalahpemerintahan yang hanya berdasarkan kekuasaan, sedangkan yang kedua adalah pemerintahan

yang sesuai dengan kodrat masyarakat sebagai kelompok individu yang bebas. Yang kita

perlukan ialah kondisi yang bisa mencegah bahwa negara tidak punya kesempatan untuk

mendirikan pemerintahan depotik. Sebaliknya kekuasaan harus memihak kepada rakyat

(populus) atau masyarakat umum (public).

3. Niccolo Machiavelli

Pada saat Niccolo machiavelli menulis pemikiran-pemikirannya tentang filsafat politik, ia

menyaksikan terpecah belahnya kekuasan di Italia dengan banyak munculnya negara-negara kota

yang rapuh. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ajaran-ajarannya kemudian mengandung

sinisme yang keras terhadap moralitas di dalam kekuasaan.


10/28

Machiavelli bergerak terlalu jauh ketika mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang jahat pun

dapat dimaafkan oleh masyarakat asal saja penguasa mencapai sukses. Bahwa, kekejaman asal

dipakai secara tepat, merupakan sarana stabilitasi kekuasaan raja yang mutlak ada. Beberapa

pernyataannya yang ekstrim mengenai pentingnya kekuasaan dapat dilihat dari kutipan berikut.

Oleh karena itu, raja harus membuat dirinya ditakuti sedemikian rupa sehingga kalau ia tidak

dicintai rakyatnya, setidak-tidaknya ia tidak dibenci.

.....kalau raja berperang bersama pasukannya dan memimpin pasukan yang besar, ia tidak perlu

merasa khawatir disebut kejam. Karena tanpa sebutan itu, ia tidak akan pernah dapat

mempersatukan dan mengatur passukan.

Walau terdapat kelemahan-kelemahan mencolok dalam pemikiran Machiavelli, ia telah berhasil

menyuarakan penderitaan rakyat yang tercerai berai karena adanya intrik politik yang

berkepanjangan. Setidak-tidaknya telah menegaskan bahwa suatu pemerintahan tidak seharusnya

bertindak setengah-setengah.

4. Thomas Hobbes

Dasar dari ajaran Hobbes adalah tinjauan psikologis terhadap motivasi tindakan manusia. Dia

menemukan bahwa manusia selalu memiliki harapan dan keinginan yang terkadang absurd, licik,

dan emosional. Semua itu akan berpengaruh apabila seseorang manusia mengenggam kekuasaan.

Hobbes mengatakan bahwa untuk menertibkan tindakan manusia, mencegah kekacauan, dan

mengatasi anarki, kita tidak mungkin mengandalkan kepada imbauan-imbaauan moral. Negaraharus membuat supaya manusia-manusia itu takut, dan perkakas utama yang mesti digunakan

adalah tatanan hukum. Hobbes adalah orang yang pertama kali menyatakan dengan pasti paham

positivisme hukum; bagi Hobbes hukum di atas segala-galanya. Sesuatu dianggap adil apabila itu

sesuai dengan undang-undang, betapapun buruknya. Kesimpulan pemikiran Hobbes bahwa

pembatasan konflik itu dilakukan melalui saran hukum.

5. Jean-Jacques Rousseau

Rousseau memandang ketertiban yang dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama.

Rousseau berangkat dari asumsi bahwa ada dasarnya manusia itu baik. Negara dibentuk karena

adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu.

Guna menangani konflik-konflik yang akan selalu ada dalam masyarakat, Rousseau

mendesakkan persamaan demi tujuan-tujuan yang lebih besar. Dia mengandaikan bahwa


11/28

keinginan umum dan semua kesejahteraan individu akan muncul bersamaan. dalam melihat dua

sisi kepentingan ini,Rousseu mengatakan:

Para warga negara setuju terhadap semua hukum, terhadap undang-undang sah yang bermaksud

jahat kepadanya, dan bahkan terhadap undang-undang yang menghukumnya bila ia berani

melanggarnya. Keinginan yang tidak berubah dari semua anggota negara adalah keinginan

umum; melalui hal itulah mereka menjadi warga negara dan bebas. Ketika undang-undang

diajukan dalam majelis rakyat, apa yang diminta dari mereka sebenarnya, apakah mererka

menyetujui usulan itu atau menolaknya, tetapi apakah ia sesuai atau tidak dengan keinginan

umum, yang adalah keinginan mereka sendiri; lalu msing-masing dalam memberikan suaranya

menyatakan pendapatnya; dan dari perhitungan suara diperoleh pernyataan keinginan umum.

Inilah landasan dari konsep kontrak sosial Rousseau yang begitu memikat. Segala bentuk

kepentingan individu yang menyimpang dari kepentingan umum adalah salah, dan karena itu

orang harus melihat kebebasan itu justru pada kesamaan yang terbentuk dalam komunitas.

Rousseau terlalu idealis dalam memandang manusia. Dia ternyata telah menjungkirbalikkan

logika secara a posteriori dengan mengatakan bahwa kepentingan publik kolektif senantiasa

memperkuat kebebasan dan kesejahteraan individu sambil menguraikan bahwa setiap pribadi

hendaknya tidak lagi menganggap dirinya sebagai kesatuan melainkan bagian dari kesatuan yang

disebut komunitas.


12/28

ETIKA PEMERINTAHAN DAN POLITIK

MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN

Konsepsi etika, sebenarnya sudah lama diterima sebagai suatu sistem nilai yang tumbuh

dan berkembang pada peradaban manusia, sehingga dengan demikian- pada dasarnya etika yaituserangkaian upaya yang menjadikan moralitas- sebagai landasan bertindak dalam tatanan

kehidupan yang kolektif.

Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan

yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan

dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan.Aparatur

pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapatterhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan,

melalui pencitraan perilaku hidup sehari- hari. Dalam lingkup profesi pemerintahan misalnya,

ada nilai- nilai tertentu yang harus tetap ditegakkan- demi menjaga citra pemerintah dan yang

dapat menjadikan pemerintah, mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Diantara nilai- nilaitersebut, ada yang tetap menjadi bagian dari etika dan adapula yang telah ditranspormasikan ke

dalam hukum positif. Contohnya, tindakan kolusi dengan kelompok tertentu, lebih tepat

dipandang sebagai pelanggaran etikadaripada pelanggaran hukum. Mengapa lebih cenderungkepada pelanggaran etika?. Hukum belum secara rinci mengatur tentang bentuk pelanggaran

yang umumnya- berlangsung secara diam- diam dan tersembunyi. Oleh karena itu, seorang

aparatur pemerintah yang ketahuan melakukan tindakan kolusi, sekalipun tidak dapat selaludituduh melanggar hukum berarti ia dinilai telah melanggar etika, sehingga secara profesional

dan moral, tetap dapat dikenakan sanksi.

Kolusi merupakansikap tidak jujur dengan cara membuat kesepakatan tersembunyi

dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitastertentusebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

Etika pemerintahanseyogyanya dikembangkan dalam upaya pencapaian misi, artinya-

setiap tindakan yang dinilai tidak sesuai- dianggap tidak mendukung- apalagi dirasakan dapatmenghambat pencapaian misi dimaksud, seyogyanya dianggap sebagai satu pelanggaran etik.

Pegawai pemerintah yang malas masuk kantor, tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan

tugas yang dipercayakan kepadanya, minimal dapat dinilai- telah melanggar etika profesi

pegawai negeri sipil. Mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi-kelompok- atau golongan- dengan merugikan kepentingan umum pada hakikatnya telah

melanggar etika pemerintahan.

Etika pemerintahan mengamanatkan agar pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi

dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundurapabila merasa dirinya telah

melanggar kaidahdan sistem nilai atau pun dianggap tidak mampumemenuhi amanahmasyarakat, bangsa dan negara.

Etika ini dimaksud untuk mewujudkanpemerintahan yang bersih, efesien dan efektifserta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa

bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan,


13/28

kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per-orang ataupun

kelompok orang, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

.Etika Politik

Etika Politik Secara subtantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyeksebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang

pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk

kepada manusia sebagai subyek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertiankewajiban-kewajiban lainya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia.

Walaupun dalam hubunganya dengan masyarakat bangsa maupun negara, Etika politik tetap

meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etikapolitik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang

beradab dan berbudaya.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, Etika politik menuntutagar kekuasaan

dalam negara dijlankan sesuai dengan Asas legalitas(Legitimasi hukum) , secara demokrasi(legitimasi demokrasi) dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral(legitimasi moral).

Etika politik ini harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalampelaksanaan pemerintahan negara,

Tujuan etika politik adalahmengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk oranglain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.

Definisi etika politik membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan

kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Dalam perspektif ini, pengertian etika politikmengandung tiga tuntutan:

(1). upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain;

(2) upaya memperluas lingkup kebebasan; dan

(3) membangun institusi-institusi yang adil.

Tigatuntutan tersebut saling terkait. "Hidup bersama dan untuk orang lain" tidak

mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang

adil. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan yang mencegah warganegara atau kelompok-kelompok dari perbuatan yang saling merugikan. Kebebasan warga

negaramendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil.

Pengertiankebebasan dimaksudkan sebagai syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demipelaksanaan konkret kebebasan atau democratic liberties: kebebasan pers, kebebasan berserikatdan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Dalam konteks ini

pembicaraan mengenai ingatan sosial erat kaitannya dengan etika politik. Apalagi, berbagai

kasus kekerasan dan pembunuhan massal selalu terulang di Indonesia. Dari pengalaman iniorang mulai curiga jangan- jangan tiadanya proses hukum terhadap kekerasan dan pembunuhan

yang terjadi merupakan upaya sistematik untuk mengubur ingatan sosial.


14/28

KesimpulannyaEtika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang jujur, bertatakrama

dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sifat munafik

serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak

terpuji lainnya.

PENDIDIKAN PANCASILA

Pancasila sebagai Etika Politik

1. Pengertian Etika

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika

umumdan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran

ajaran dan pandangan pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang

bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus

mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno,

1987). Etuka umum mempertanyakan tentang prinsip prinsip yang berlakubagi setiap tindakan

manusi, sedangkan etika khusus membahas prinsip prinsip itu dalam hubungannya dengan

berbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual

yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas

tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan

suatu bagian terbesar dari etika khusus.

Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena pada pokoknya membicarakan

masalahmasalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan

buruk. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip prinsip dasar pembenaran

dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan

dengan dasardasar filosofi dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

2. Pengertian Politik

Pengertian Politik berasal dari kosa kata Politics, yang memiliki makna bermacam macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan

tujuantujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan tujuan itu. Pengambilan

keputusan atau decisionmaking mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu

menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuantujuan

yang dipilih itu.


15/28

Untuk melaksanakan tujuan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan kebijaksanaan

umum ataupublic policies, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari

sumbersumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan itu, diperlukan

suatu kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina

kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara

cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (coercion).

Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka

(statement of intent)yang tidak akan pernah terwujud.

Politik selalu menyangkut tujuantujuan dan seluruh masyarakat (public goals) dan bukan

tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik menyangkut kegiatan kelompok

termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan. Jikalau dipahami

berdasarkan pengertian politik secara sempit sebagaimana diuraikan di atas, maka seolaholah

bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga

lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokkrat dalam

pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Bilamana lingkup pengertian politik dipahami seperti

itu maka terdapat suatu kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktualisasi berpolitik,

karena tidak melibatkan aspek rakyat baik sebagai individu maupun sebagai suatu lembaga yang

terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hubungan dengan etika politik pengertian

politik tersebut harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsuryang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.

3. Etika Politik

Pengelompokkan etika sebagaimana dibahsa di muka, dibedakan atas etika umum dan etika

khusus. Etika umum membahas prinsip prinsip dasar bagi segenap tindakan manusia,

sedangkan etika khusus membahas prinsip prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban

manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Secara substantif pengertian etika politik tidak

dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik

berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian

moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral

dibedakan dengan pengertian kewajiban kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah

kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa

maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia.


16/28

Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada

hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan

bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik

dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter,

yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada

hak hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka

seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta

masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu

masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan

kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Suseno, 1987)

4. Nilainilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan

perundang undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam

hubungannya dengan legitimas kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan

dan penyelenggaraan negara. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa serta kedua

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah merupakan sumber nilai nilai moral bagi

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu asas sila Ketuhanan Yang Maha Esa

lebih berkaitan dengan legitimas moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan

Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkanpada legitimas religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai

nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Selain sila I, sila II Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga merupakan sumber nilai

nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan

hidup manusia sebagi makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagi bagian dari

umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita

cita serta prinsipprinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III).

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan

dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan

sesuai dengan hukum yang berlaku, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi

demokratis), dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip moral atau tidak bertentangan

dengannya (legitimasi moral) (Suseno, 1987). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki


17/28

tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut

kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus

berdasarkan legitimasi moral religius (sila I) serta moral kemanusiaan (sila II). Hal ini ditegaskan

oleh Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan

moral kemanusiaan agar tidak terjerumus ke dalam machtsstaatsatau negara kekuasaan.

Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi

hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu

keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V, adalah

merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan

penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian senantiasa

harus berdasarkan ats hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip prinsip keadilan dalam

kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam kehidupan negara.

Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan

senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan

negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan,

kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok

negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif,

legislatif serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus

berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan lain perkataan harus memiliki legitimasidemokratis. Etika politik juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara

kongkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara.


18/28

peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku

manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab

itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan

sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk

mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.

- Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.

- Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.

- Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.

- Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik

sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum

Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan

Hukum Waris.

- Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar

golongan.

- Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.

- Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.

Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Pengertian Hukum semoga informasi diatas dapat

bermanfaat.

Artikel Terkait
http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.htmlhttp://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.htmlhttp://temukanpengertian.blogspot.com/http://temukanpengertian.blogspot.com/http://temukanpengertian.blogspot.com/http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.html


19/28

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oleh: MUSAL KODIMl, NPM : 7109125, Mahasiswa S2 UID

Dosen : Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia

seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945; untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara

terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya

serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambatpelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar

diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini,

sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun

penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi

termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya.

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan

kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar

crime). Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi

transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia; Oleh karena

korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan

sehingga memerlukan langkah-Iangkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh,

sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif

diperlukan dukungan manajemen tata laksana pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional,

termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against

Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi

transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi

merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga

memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis,

dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan

manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-

aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.


20/28

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat

pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang

terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat

pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia

seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945; untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara

terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya

serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Pada konvensi Perserikatan bangsa-bangsa untuk menentang korupsi dalam pembukaannya

menyatakan;

1. Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and

security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice

and jeopardizing sustainable development and the rule of law. (Prihatin atas keseriusan masalah dan

ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak

lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan

pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum).

2. Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized

crime and economic crime, including money-laundering. (Prihatin juga atas hubungan antara korupsi

dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk

pencucian uang)

3. Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may

constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability

and sustainable development of those States. (Prihatin lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang

melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber-daya Negara, dan

yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara tersebut).

4. Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all

societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential (Meyakini

bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang

mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk

mencegah dan mengendalikannya sangat penting).

Memerangi kejahatan korupsi tidak mudah karena harus dipelajari juga faktor-faktor penyebab

terjadinya korupsi terutama mengenai penegakan hukum. Kejahatan korupsi sampai sekarang masih

sangat sulit diungkap pada ranah penegakan hukum karena tidak dipelajarinya apakah faktor-faktor

penyebab tidak tegaknya hukum yang berkenaan korupsi. Oleh karena itu, dengan bertitik tolak dari

latar belakang tersebut penulis menulis makalah yang berjudul faktor-faktor penyebab tidak tegaknya

hukum yang berkenaan korupsi.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penulisan makalah ini tidak menyimpang dari pokok masalah yang seharusnya dibahas, maka


21/28

membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitiannya pada optimalisasi faktor-faktor penyebab tidak

tegaknya hukum yang berkenaan korupsi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi

pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi?

b. Bagaimanakah strategi untuk menyelesaikan masalah korupsi?

C. Maksud dan Tujuan

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum perkara korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di

bidang hukum pidana.

2. Bagi aparat penegak hukum yaitu untuk mengetahui secara mendalam dan tuntas permasalahan-

permasalahan yang diteliti, demi perbaikan-perbaikan dan pengembangan hukum dan agar supaya

aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang tegas dan tepat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan,

memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik

politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang

dipercayakan kepada mereka.

2. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;

b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya

korupsi;

c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang

orang untuk korupsi;

d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi

3. Kerangka Konseptual

a. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme. (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

korupsi)

b. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan

memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat (3) tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi)


22/28

BAB II

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tegaknya Hukum Yang Berkenaan Korupsi

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam pemberantasan korupsi

UNODC (United Nations Office on Drugs and CrimeKantor PBB Untuk Masalah Obat-Obatan Terlarang

dan Tindak Kejahatan) mengemukakan bahwa setidak-tidaknya ada empat kendala atau berita buruk

(bad news) bagi upaya pemberantasan korupsi di dunia, termasuk di Indonesia dan daerah-daerah.

Berita buruk yang pertama adalah kurangnya dana yang diinvestasikan pemerintah untuk program

pemberantasan korupsi. Hal ini mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya

pemberantasan korupsi dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama

kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya political will pemerintah bagi upaya

pemberantasan korupsi.

Berita buruk yang kedua adalah kurangnya bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor bagi

program pemberantasan korupsi. Minimnya bantuan luar negeri ini merupakan cerminan rendahnya

tingkat kepercayaan negara-negara donor terhadap komitmen dan keseriusan pemerintah di dalam

melakukan pemberantasan korupsi.

Berita buruk yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparat-aparat penegak hukum

dalam memberantas korupsi. Dan, berita buruk yang keempat adalah rendahnya insentif dan gaji para

pejabat publik. Insentif dan gaji yang rendah ini berpotensi mengancam profesionalisme, kapabilitas dan

independensi hakim maupun aparat-aparat penegak hukum lainnya, termasuk dalam konteks

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain dari keempat berita buruk seperti telah diuraikan di atas, keadaan di Indonesia menjadi

bertambah rumit karena terjadinya perdebatan tiada henti tentang posisi dan kedudukan hukum dari

kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara. Beberapa pihak berpendapat bahwa

kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah dapat disentuh oleh hukum

pidana, sehingga pejabat negara yang korup adalah dapat digugat secara hukum, baik hukum pidana

maupun perdata. Sedangkan, beberapa pihak yang lain berpendirian bahwa kebijakan-kebijakan publik

yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah tidak tersentuh oleh hukum, sehingga pejabat-pejabat

negara yang korup tersebut adalah tidak dapat digugat secara hukum, baik pidana maupun perdata.

Sedangkan, beberapa pihak yang lain lagi berpendapat bahwa hukum administrasi negara merupakan

satu-satunya perangkat hukum yang dapat menyentuh kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan

oleh para pejabat negara. Sayangnya, perdebatan tentang permasalahan tersebut cenderung berlarut-

larut tanpa dapat memberikan solusi yang efektif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Diluar masalah-masalah di atas, ada pula beberapa hal lain yang turut menghambat upaya

pemberantasan korupsi di daerah. Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi

mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik


23/28

dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan

dalam pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

1. tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip

pembuktian terbalik dalam kasus korupsi;

2. lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap

mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan

saksi/memberikan kesaksian.

Hambatan yang kedua berkaitan dengan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif

terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan

terhadap pejabatpejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis, terutama apabila

menyangkut izin pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi. Hambatan yang ketiga

berkaitan dengan integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana

penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang

keempat berkaitan dengan masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang

korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya

enggan untuk menerapkan budaya malu.

Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), khususnya berkenaan

dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup

signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya

jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum di daerah. Keberhasilan

ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap

upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

B. Strategi Menangani Masalah Korupsi

Pengungkapan kasus korupsi ini seringkali tidak diimbangi dengan penanganan yang serius, sehingga

dalam proses peradilannya penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tidak memenuhi rasa keadilan

masyarakat. Ketidakseriusan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu: (i) besarnya

intervensi politik dan kekuasaan, dan (ii) relatif lemahnya moral dan integritas aparat penegak hukum.

Mengatasi permasalahan tersebut, Petter Langseth mengungkapkan bahwa setidak-tidaknya ada empat

strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi intensitas korupsi di daerah, yaitu:

1. Memutus serta merampingkan (streamlining) jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di

kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif,

sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan atau posisi-posisi tertentu benar-benar dapat

dilaksanakan secara akuntabel dan profesional serta dilaksanakan dengan pertimbangan

profesionalisme dan integritas moral yang tinggi;

2. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil dan konsekuen tanpa ada diskriminasi

bagi para pelaku korupsi, dalam arti bahwa prinsip-prinsip negara hukum benar-benar harus diterapkan

secara tegas dan konsekuen, terutama prinsip equality before the law;

3. Para penentu kebijakan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang penegakan hukum harus

memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab dan integritas moral yang tinggi

dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi; dan

4. Memperjelas serta memperkuat mekanisme perlindungan saksi.


24/28

Selain keempat strategi yang dikemukakan oleh Langseth di atas, Dye dan Stapenhurst menambahkan

bahwa perlu pula dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat Pillars of Integrity yang melibatkan

delapan pillars of integrity sebagai berikut : (1) lembaga eksekutif, (2) lembaga parlemen, (3) lembaga

kehakiman, (4) lembaga-lembaga pengawas (watchdog agencies), (5) media, (6) sektor swasta, (7)

masyarakat sipil, dan (8) lembaga-lembaga penegakan hukum.

Sementara itu, dalam perspektif yang agak berbeda, Indriyanto Senoadji berpendapat bahwa untuk

meminimalisasi korupsi yang telah menjadi satu permasalahan sistemik dan terstruktural yang sangat

utuh terakar, kuat serta permanen sifatnya diperlukan usaha yang maksimal bagi penegakan hukum,

yaitu melalui pendekatan sistem itu sendiri (systemic approach).

Pendekatan sistemik sebagaimana ditawarkan oleh Indriyanto Senoadji memiliki tiga lapis makna, yaitu:

(1) maksimalisasi peran sistem Peradilan Pidana secara luas, (2) koordinasi dan kepaduan antara

aparat-aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan, bahkan termasuk advokat), dan (3)

pembenahan hukum yang meliputi struktur / legal structure, substansi / legal substance dan budaya

hukum / legalculture.

Pada lapis makna yang pertama (maksimalisasi peran sistem peradilan pidana secara luas),

pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga

pengadilan sebagai suatu sub sistem. Ini terkait erat dengan lapis makna yang kedua (koordinasi dan

kepaduan antar aparat penegak hukum yang meliputi Polisi, Jaksa dan Pengadilan serta advokat). Kait-

mengkait antara sub-sub sistem tersebut bersifat saling pengaruh-mempengaruhi layaknya roda

lokomotif yang berirama dan sistematis. Konkritnya, dibutuhkan kesamaan visi, koordinasi dan

kerjasama yang baik di antara sub-sub sistem tesebut untuk dapat menghasilkan suatu upaya

pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna.

Selanjutnya, perlu pula diperhatikan lapis ketiga dari makna pendekatan sistemik, yaitu pembenahan

hukum yang meliputi struktur / legal structure, substansi/ legal substance dan budaya hukum / legal

culture. Pembenahan struktur hukum meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang

menyelenggarakan peradilan, sehingga dapat meminimalisasi KKN. Dalam hal ini, birokrasi dan struktur

peradilan serta pengawasan fungsi peradilan merupakan bagian-bagian yang selayaknya mendapatkan

pembenahan. Selanjutnya, pembenahan substansi hukum yang dimaksudkan oleh Indriyanto Senoadji

adalah menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif

(legal reform), pola serta kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Dalam

kerangka pembenahan substansi hukum ini, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berikut perubahan UU

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memerlukan beberapa revisi

sesuai dengan sifat dinamis dari tindak pidana korupsi tersebut.

Revisi terhadap undang-undang tersebut antara lain berupa implementasi terhadap akseptabilitas

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau Reversal Burden of Proof (Omkering van Bewijslast) yang

dinilai penting dan mendesak mengingat korupsi telah menjadi suatu kejahatan serius yang harus

ditindaklanjuti dengan upaya sarana pemberantasan yang bersifat extra ordinary pula, antara lain

melalui Sistem Pembalikan Beban Pembuktian.

Terakhir, pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat

menganggap ketentuan-ketentuan sebagai civic minded (berpihak pada kepentingan masyarakat)

sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum.

Hal ini terkait erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam


25/28

menyikapi KKN. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam

pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka pemberantasan korupsi.

Terhadap hal ini, kiranya pemerintah dapat mengkampanyekan pemberantasan korupsi dengan cara

memasukkan ajaran-ajaran tentang moral dan etika ke dalam sistem pendidikan nasional serta

mendorong dan memobilisai murid-murid di sekolah-sekolah untuk menciptakan suatu iklim sosial

sedemikian rupa dimana di dalamnya korupsi menjadi suatu hal buruk yang tidak dapat diterima. Dalam

hal ini sekolah dijadikan sebagai ujung tombak yang diharapkan dapat menjangkau sejumlah besar anak.

Melalui anak-anak ini lah kampanye anti korupsi diharapkan menyentuh para orang tua mereka dan

akhirnya menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Pemanfaatan media untuk memobilisasi

masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga dapat menjadi bagian dari usaha ini.

Salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya Korupsi di kalangan para

Birokrat, adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral, dan etika sang Birokrat itu sendiri.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang

sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga

bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini

adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi.

Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni:

a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),

c. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain:

1. Aspek Individu Pelaku

a. Sifat tamak manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup.

Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya

diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak

dan rakus.

b. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa

berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk

itu.

d. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar.

Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila

segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang

besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan

peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

e. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.

Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan

melakukan korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif


26/28

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif

semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang

untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu

adalah dengan korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas

bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan

cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk

apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat.

Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi

bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya,

misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama

dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak

dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi.

Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya

dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu

guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah

instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian

pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang

kondusif untuk praktik korupsi.

d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak Pelanggaran korupsi dalam sebuah

organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka

perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum

dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai

bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya

masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini

seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari


27/28

bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh

korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses

anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.

c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota

masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah

terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut

aktif Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah.

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut

melakukannya.

e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam

peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya

menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang

disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu,

serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional

selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan; Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum

secara luar biasa melalui pembentukan yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,

profesional serta berkesinambungan.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang

sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga

bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi

Pengungkapan kasus korupsi ini seringkali tidak diimbangi dengan penanganan yang serius, sehingga

dalam proses peradilannya penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tidak memenuhi rasa keadilan

masyarakat. Ketidakseriusan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu: (i) besarnya

intervensi politik dan kekuasaan, dan (ii) relatif lemahnya moral dan integritas aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi,Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Saleh, K, WAntijik, Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Jakarta: Ghalia Indonesia

Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969

Artikel

Kilas balik 6 tahun Komisi Hukum Nasional; Menguak misi KHN dan kinerjanya / Komisi Hukum Nasional .

-- Jakarta : KHN, 2006


28/28

Internet

http://www.idebagus.com

http:www.korupstion.com

Copyright @ indoskripsi.com 2009

Peraturan

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Date post:	18-Oct-2015
Category:	Documents
Upload:	mclagl1723
View:	23 times
Download:	0 times

Copy of Kekurangan Air Bersih

Documents