Home >Documents >Copy of Kekurangan Air Bersih

Copy of Kekurangan Air Bersih

Date post:18-Oct-2015
Category:
View:19 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
hgf
Transcript:
  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    1/28

    PERUSAHAAN MELANGGAR HUKUM ETIKA DAN MORAL

    PENDAHULUAN

    belakangan terdapat banyak penyimpangan dalam kegiatan bisnis. banyak perusahaan yang

    menyalahi aturan dan tidak bertanggung jawab secara penuh.PEMBAHASAN

    2.1 Pengertian Hukum dan Etika Moral

    Hukum

    adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan

    kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan

    masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial

    antarmasyarakatterhadap kriminalisasi dalam hukum pidana,hukum pidanayang berupayakan

    cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi

    penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta caraperwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau

    kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara

    berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan

    militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari

    pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

    Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lainhukum pidana/hukum publik,hukum

    perdata/hukum pribadi]], hukum acara,hukum tata negara,hukum administrasi negara/hukum

    tata usaha negara,hukum internasional,hukum adat,hukum islam,hukum agraria,hukum bisnis,

    danhukum lingkungan.

    Hukum pidana

    Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur

    hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang

    oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan

    dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu

    kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan

    peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan

    rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa

    pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan

    http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkunganhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_bisnis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agraria&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_islamhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adathttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasionalhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_administrasi_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_tata_negara&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdatahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidanahttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    2/28

    pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak

    memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak

    menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

    Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

    (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama

    Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana

    di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana

    yang diatur di luar KUHP (lex specialis)

    Hukum perdata

    Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam

    masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil.

    Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .

    Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

    1. Hukum keluarga2. Hukum harta kekayaan3. Hukum benda4. Hukum Perikatan5. Hukum WarisHukum acara

    Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil.

    Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang

    menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa

    hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil

    akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum

    materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukumacara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata

    usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat,

    hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

    Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri

    yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran,

    http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Warishttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Warishttp://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris
  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    3/28

    keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan

    petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar

    menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka

    masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin

    tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.

    Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna berbeda. Salah satu maknanya adalah

    prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus

    lebih pentingetika adalah kajian moralitas. Tapi meskipun etika berkaitan dengan moralitas,

    namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas

    penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek.

    Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan

    salah, atau baik dan jahat. Pedoman moral mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai

    jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah secara moral, dan nilai-nilai yang kita

    terapkan pada objek-objek yang kita yakini secara moral baik atau secara moral buruk.

    CONTOH PELANGGARAN ETIKA BISNIS

    Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum

    Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk

    melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama

    sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar

    prinsip kepatuhan terhadap hukum.

    Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi

    Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru

    sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini

    sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima

    mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu tidak ada informasi maupun penjelasan

    resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak,

    Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragam

    guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip

    transparansi.

    Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    4/28

    Sebuah perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan

    kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan pihak pengembang

    memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan

    kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa sepengetahuan perusahaan

    pengembang. Selang beberapa bulan kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius.

    Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran

    karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan

    pengembang

    Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati

    Seorang nasabah, sebut saja X, dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil

    sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. X sudah memberitahukan kepada pihak

    perusahaan tentang keterlambatannya membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon

    dari perusahaan. Beberapa minggu setelah jatuh tempo pihak perusahaan langsung mendatangi X

    untuk menagih angsuran dan mengancam akan mengambil mobil yang masih diangsur itu. Pihak

    perusahaan menagih dengan cara yang tidak sopan dan melakukan tekanan psikologis kepada

    nasabah. Dalam kasus ini kita dapat mengakategorikan pihak perusahaan telah melakukan

    pelanggaran prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat

    memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang bijak dan tepat.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    5/28

    Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti timbul darikebiasaan. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang

    menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.

    Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung

    jawab. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif(studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).

    Kata etika, seringkali disebut pula dengan kata etik, atau ethics(bahasa Inggris), mengandungbanyak pengertian.

    Dari segi etimologi (asal kata), istilah etikaberasal dari kata Latin Ethicosyang berarti

    kebiasaan. Dengan demikian menurutpengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai

    dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertianini berubah, bahwa etika adalah

    suatu ilmu yang mebicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapatdinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik.

    Etika juga disebut ilmu normative, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

    Etika (Yunani Kuno: ethikos, berarti timbul dari kebiasaan) adalah sebuah sesuatu dimanadan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajarinilai atau kualitas yang menjadi studi

    mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep

    seperti benar,salah, baik, buruk, dan tanggung jawab

    Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

    (1988), etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu;

    1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral(akhlak).

    2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

    Contoh dari etika

    Etika Pribadi. Misalnya seorang yang berhasil dibidang usaha (wiraswasta) dan menjadi

    seseorang yang kaya raya (jutawan). Ia disibukkan dengan usahanya sehinnga ia lupa akan diripribadinya sebagai hamba Tuhan. Ia mempergunakan untuk keperluan-keperluan hal-hal yang

    tidak terpuji dimata masyarakat (mabuk-mabukan, suka mengganggu ketentraman keluarga

    orang lain). Dari segi usaha ia memang berhasil mengembangkan usahanya sehinnga ia menjadijutawan, tetapi ia tidak berhasil dalam emngembangkan etika pribadinya.

    Etika Sosial. Misalnya seorang pejabat pemerintah (Negara) dipercaya untuk mengelola uangnegara. Uang milik Negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata

    melakukan penggelapan uang Negara utnuk kepentingan pribadinya, dan tidak dapat

    mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat

    tersebut adalah perbuatan yang merusak etika social.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    6/28

    Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat

    manusia. Apabila etika ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan

    tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral

    Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan

    kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi danmasyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial

    antar masyarakatterhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan

    cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagipenciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara

    perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

    Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum

    1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang

    teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

    2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat

    tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi;karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya

    dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

    Konsep HukumHukum adalah asas-asas kebenaran yang bersifat kodrati dan berlaku universal.

    Hukum adalah norma-norma positif di dalam system per-UU hukum nasional.

    Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, dan tersistemasi sebagai judge-made-

    law.Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang

    empirik.

    Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalaminteraksi antar mereka.

    Perbedaan antara etika dan hukum

    Etika berlaku untuk lingkungan profesi, hukum berlaku untuk umum.

    Etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, hukum disusun oleh badan

    pemerintahan. Sanksi terhadap pelanggaran etika berupa tuntunan, sedangkan pada hukum berupa tuntutan.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    7/28

    BEBERAPA KONSEPSI TENTANG LEGITIMASI KEKUASAAN,

    BIROKRASI, DAN ADMINISTRASI NEGARA

    A. Antara Legitimasi Sosiologis dan Legitimasi Etis

    Tinjauan etis mengenai kekuasaan (power, authority) pertama-tama berkenaan dengan

    masalah legitimasinya. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex , yang berarti hukum.

    Padanan kata yang akgaknya paling tepat untuk istilah legitimasi adalah kewenangan atau

    keabsahan.

    Weber melihat adanya tiga corak legitimasi sosiologis melalui konsepsinya tentang

    domination dalam masyarakat.Pertama adalah kewenangan tradisional (traditional domination),

    bahwa kekuasaan untuk mengambil keputusan umum diserahkan kepada seseorang berdasarkan

    keyakinan-keyakinan tradisional. Misalnya, seseorang diberi hak atau kekuasaan karena ia

    berasal dari golongan bangsawan atau dinasti yang memang sudah memerintah untuk kurun

    waktu yang lama. Jenis kewenangan ini mirip dengan legitimasi religius. Kedua, kewenangan

    kharismatik, yang mengambil landasan pada charisma pribadi sesesorang sehingga ia dikagumi

    dan dihormati oleh khalayak. Ketiga, kewenangan legal-rasional yag mengambil landasan dari

    hukum-hukum formal dan rasional bagi dipegangnya kekuasaan oleh seorang pemimpin.

    Kehidupan kenegaraan yang modern lebih banyak menggunakan konsepsi kewenangan legal-

    rasional.

    Legitimasi sosiologis menyangkut proses interaksi di dalam masyarakat yang

    memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka

    dalam periode pemerintahan tertentu. Ini ditentukan oleh keyakinan anggota-anggota masyarakat

    bahwa wewenang yang melekat patut dihormati. Apabila bagian terbesar dari masyarakat sudah

    memiliki keyakinan tersebut, kekuasaan tersebut dianggap absah secara sosiologis. Singkatnya,

    legitimasi sosiologis mempertanyakan mekanisme motivatif mana yang nyata-nyata membuat

    masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Beberapa ciri yang spesifik mengenailegitimasi etis.

    Pertama, kerangka legitimasi etis mengandaikan bahwa setiap persoalan yang

    menyangkut manusia hendaknya diselesaikan secara etis termasuk persoalan kekuasaan. Hal

    yang dipertanyakan dalam hal ini adalah apakah kedudukan seseorang yang punya hak untuk

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    8/28

    mengatur perilaku sejumlah besar orang itu memang telah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai

    moral.

    Kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normative dalam perilaku

    manusia. Etika menjadi landasan dari setiap kodifikasi peraturan hukum pada suatu negara. Oleh

    karena itu, paham etis tidak dilecehkan oleh perubahan situasi kemasyarakatan atau positivitas

    hukum. Dialang yang justru menjadi kekuatan pokok yang menopang aturan-aturan hukum yang

    terdapat dalam masyarakat.

    Akhirnya, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang

    berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu.

    B. Legitimasi Kekuasaan Negara Menurut Beberapa Pemikir

    Unsur pokok yang biasanya dikaitkan dengan negara adalah:

    1. Penduduk atau sekelompok orang, yang jumlahnya relatif besar

    2. Wilayah/ teritori yang pasti

    3. Organisai politik atau sistem pemerintahan yang mengorganisasi kelompok tersebut ke dalam

    suatu tubuh politik

    4. Kedaulatan (sovereignty)

    Beberapa pemikiran dari filsuf dan ahli kenegaraan mengenai persoalan kekuasaan negara ;

    1. PlatoPlato merumuskan bahwa pemerintahan akan adil jika raja yang berkuasa adalah seorang yang

    bijaksana . Kebijaksanaan (wisdom) kebanyakan dimiliki oleh seorang filsuf. Maka konsepsi

    tentang filsuf raja atau raja filsuf banyak disebut sebagai inti teori Plato mengenai kekuasaan

    negara. Selain itu, Plato mengatakan bahwa kebaikan publik akan tercapai jika setiap potensi

    individu terpenuhi. Oligarki musti dicegah untuk menghindari supaya kelas penguasa tidak justru

    melayani diri sendiri. Jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara modern sekarang ini,

    model Plato terasa sangat utopis.

    2. Thomas Aquinais

    Masalah keadilan diterjemahkannya ke dalam dua bentuk yaitu pertama, keadilan yang timbul

    dari transaksi-transaksi seperti pembelian penjualan yang sesuai dengan azas-azas distribusi

    pasar, dan kedua, menyangkut pangkat bahwa keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    9/28

    atau pemimpin memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkat.

    Kemudian, St. Thomass aquinas membahas tentang hukum melalui pembedaan jenis-jenis

    hukum berikut ini menjadi tiga.

    a. Hukum abadi (Lex Eterna)

    Kebenaran dari hukum ini ditunjang oleh kearifan ilahi yang merupakan landasan dari segala

    ciptaan.

    b. Hukum Kodrat (Lex Naturalis)

    Menurut Aquinas, Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai dengan kodratnya. Itu berarti

    bahwa manusia hidup sedemikian rupa sehingga ia dapat berkembang, membangun dan

    menemukan identitasnya, serta dapat mencapai kebahagiaan. Aquinas menolak segala paham

    kewajiban yang tidak absah dan tidak sesuai dengan martabat manusia.

    c. Hukum Buatan Manusia (Lex H umana)

    Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan

    keadilan. Aquinas menekankan bahwa isi hukum buatan manusia hendaknya sesuai dengan

    hukum kodrat. Secara radikal dia menegaskan bahwa hukum yang bertentangan dengan hukum

    kodrat tidak meiliki status hukum melainkan justru merupakan penghancuran hukum

    (corruptio legis). Dalam hal kekuasaan raja atau negara, Aquinas menggolongkan dua corak

    pemerintahan, yaitu: pemerintahan despotik dan pemerintahan politik. Pertama adalahpemerintahan yang hanya berdasarkan kekuasaan, sedangkan yang kedua adalah pemerintahan

    yang sesuai dengan kodrat masyarakat sebagai kelompok individu yang bebas. Yang kita

    perlukan ialah kondisi yang bisa mencegah bahwa negara tidak punya kesempatan untuk

    mendirikan pemerintahan depotik. Sebaliknya kekuasaan harus memihak kepada rakyat

    (populus) atau masyarakat umum (public).

    3. Niccolo Machiavelli

    Pada saat Niccolo machiavelli menulis pemikiran-pemikirannya tentang filsafat politik, ia

    menyaksikan terpecah belahnya kekuasan di Italia dengan banyak munculnya negara-negara kota

    yang rapuh. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ajaran-ajarannya kemudian mengandung

    sinisme yang keras terhadap moralitas di dalam kekuasaan.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    10/28

    Machiavelli bergerak terlalu jauh ketika mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang jahat pun

    dapat dimaafkan oleh masyarakat asal saja penguasa mencapai sukses. Bahwa, kekejaman asal

    dipakai secara tepat, merupakan sarana stabilitasi kekuasaan raja yang mutlak ada. Beberapa

    pernyataannya yang ekstrim mengenai pentingnya kekuasaan dapat dilihat dari kutipan berikut.

    Oleh karena itu, raja harus membuat dirinya ditakuti sedemikian rupa sehingga kalau ia tidak

    dicintai rakyatnya, setidak-tidaknya ia tidak dibenci.

    .....kalau raja berperang bersama pasukannya dan memimpin pasukan yang besar, ia tidak perlu

    merasa khawatir disebut kejam. Karena tanpa sebutan itu, ia tidak akan pernah dapat

    mempersatukan dan mengatur passukan.

    Walau terdapat kelemahan-kelemahan mencolok dalam pemikiran Machiavelli, ia telah berhasil

    menyuarakan penderitaan rakyat yang tercerai berai karena adanya intrik politik yang

    berkepanjangan. Setidak-tidaknya telah menegaskan bahwa suatu pemerintahan tidak seharusnya

    bertindak setengah-setengah.

    4. Thomas Hobbes

    Dasar dari ajaran Hobbes adalah tinjauan psikologis terhadap motivasi tindakan manusia. Dia

    menemukan bahwa manusia selalu memiliki harapan dan keinginan yang terkadang absurd, licik,

    dan emosional. Semua itu akan berpengaruh apabila seseorang manusia mengenggam kekuasaan.

    Hobbes mengatakan bahwa untuk menertibkan tindakan manusia, mencegah kekacauan, dan

    mengatasi anarki, kita tidak mungkin mengandalkan kepada imbauan-imbaauan moral. Negaraharus membuat supaya manusia-manusia itu takut, dan perkakas utama yang mesti digunakan

    adalah tatanan hukum. Hobbes adalah orang yang pertama kali menyatakan dengan pasti paham

    positivisme hukum; bagi Hobbes hukum di atas segala-galanya. Sesuatu dianggap adil apabila itu

    sesuai dengan undang-undang, betapapun buruknya. Kesimpulan pemikiran Hobbes bahwa

    pembatasan konflik itu dilakukan melalui saran hukum.

    5. Jean-Jacques Rousseau

    Rousseau memandang ketertiban yang dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama.

    Rousseau berangkat dari asumsi bahwa ada dasarnya manusia itu baik. Negara dibentuk karena

    adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu.

    Guna menangani konflik-konflik yang akan selalu ada dalam masyarakat, Rousseau

    mendesakkan persamaan demi tujuan-tujuan yang lebih besar. Dia mengandaikan bahwa

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    11/28

    keinginan umum dan semua kesejahteraan individu akan muncul bersamaan. dalam melihat dua

    sisi kepentingan ini,Rousseu mengatakan:

    Para warga negara setuju terhadap semua hukum, terhadap undang-undang sah yang bermaksud

    jahat kepadanya, dan bahkan terhadap undang-undang yang menghukumnya bila ia berani

    melanggarnya. Keinginan yang tidak berubah dari semua anggota negara adalah keinginan

    umum; melalui hal itulah mereka menjadi warga negara dan bebas. Ketika undang-undang

    diajukan dalam majelis rakyat, apa yang diminta dari mereka sebenarnya, apakah mererka

    menyetujui usulan itu atau menolaknya, tetapi apakah ia sesuai atau tidak dengan keinginan

    umum, yang adalah keinginan mereka sendiri; lalu msing-masing dalam memberikan suaranya

    menyatakan pendapatnya; dan dari perhitungan suara diperoleh pernyataan keinginan umum.

    Inilah landasan dari konsep kontrak sosial Rousseau yang begitu memikat. Segala bentuk

    kepentingan individu yang menyimpang dari kepentingan umum adalah salah, dan karena itu

    orang harus melihat kebebasan itu justru pada kesamaan yang terbentuk dalam komunitas.

    Rousseau terlalu idealis dalam memandang manusia. Dia ternyata telah menjungkirbalikkan

    logika secara a posteriori dengan mengatakan bahwa kepentingan publik kolektif senantiasa

    memperkuat kebebasan dan kesejahteraan individu sambil menguraikan bahwa setiap pribadi

    hendaknya tidak lagi menganggap dirinya sebagai kesatuan melainkan bagian dari kesatuan yang

    disebut komunitas.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    12/28

    ETIKA PEMERINTAHAN DAN POLITIK

    MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN

    Konsepsi etika, sebenarnya sudah lama diterima sebagai suatu sistem nilai yang tumbuh

    dan berkembang pada peradaban manusia, sehingga dengan demikian- pada dasarnya etika yaituserangkaian upaya yang menjadikan moralitas- sebagai landasan bertindak dalam tatanan

    kehidupan yang kolektif.

    Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan

    yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan

    dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan.Aparatur

    pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapatterhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan,

    melalui pencitraan perilaku hidup sehari- hari. Dalam lingkup profesi pemerintahan misalnya,

    ada nilai- nilai tertentu yang harus tetap ditegakkan- demi menjaga citra pemerintah dan yang

    dapat menjadikan pemerintah, mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Diantara nilai- nilaitersebut, ada yang tetap menjadi bagian dari etika dan adapula yang telah ditranspormasikan ke

    dalam hukum positif. Contohnya, tindakan kolusi dengan kelompok tertentu, lebih tepat

    dipandang sebagai pelanggaran etikadaripada pelanggaran hukum. Mengapa lebih cenderungkepada pelanggaran etika?. Hukum belum secara rinci mengatur tentang bentuk pelanggaran

    yang umumnya- berlangsung secara diam- diam dan tersembunyi. Oleh karena itu, seorang

    aparatur pemerintah yang ketahuan melakukan tindakan kolusi, sekalipun tidak dapat selaludituduh melanggar hukum berarti ia dinilai telah melanggar etika, sehingga secara profesional

    dan moral, tetap dapat dikenakan sanksi.

    Kolusi merupakansikap tidak jujur dengan cara membuat kesepakatan tersembunyi

    dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitastertentusebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

    Etika pemerintahanseyogyanya dikembangkan dalam upaya pencapaian misi, artinya-

    setiap tindakan yang dinilai tidak sesuai- dianggap tidak mendukung- apalagi dirasakan dapatmenghambat pencapaian misi dimaksud, seyogyanya dianggap sebagai satu pelanggaran etik.

    Pegawai pemerintah yang malas masuk kantor, tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan

    tugas yang dipercayakan kepadanya, minimal dapat dinilai- telah melanggar etika profesi

    pegawai negeri sipil. Mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi-kelompok- atau golongan- dengan merugikan kepentingan umum pada hakikatnya telah

    melanggar etika pemerintahan.

    Etika pemerintahan mengamanatkan agar pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi

    dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundurapabila merasa dirinya telah

    melanggar kaidahdan sistem nilai atau pun dianggap tidak mampumemenuhi amanahmasyarakat, bangsa dan negara.

    Etika ini dimaksud untuk mewujudkanpemerintahan yang bersih, efesien dan efektifserta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa

    bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan,

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    13/28

    kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per-orang ataupun

    kelompok orang, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

    .Etika Politik

    Etika Politik Secara subtantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyeksebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang

    pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk

    kepada manusia sebagai subyek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertiankewajiban-kewajiban lainya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia.

    Walaupun dalam hubunganya dengan masyarakat bangsa maupun negara, Etika politik tetap

    meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etikapolitik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang

    beradab dan berbudaya.

    Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, Etika politik menuntutagar kekuasaan

    dalam negara dijlankan sesuai dengan Asas legalitas(Legitimasi hukum) , secara demokrasi(legitimasi demokrasi) dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral(legitimasi moral).

    Etika politik ini harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara kongkrit dalampelaksanaan pemerintahan negara,

    Tujuan etika politik adalahmengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk oranglain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.

    Definisi etika politik membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan

    kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Dalam perspektif ini, pengertian etika politikmengandung tiga tuntutan:

    (1). upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain;

    (2) upaya memperluas lingkup kebebasan; dan

    (3) membangun institusi-institusi yang adil.

    Tigatuntutan tersebut saling terkait. "Hidup bersama dan untuk orang lain" tidak

    mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang

    adil. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan yang mencegah warganegara atau kelompok-kelompok dari perbuatan yang saling merugikan. Kebebasan warga

    negaramendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil.

    Pengertiankebebasan dimaksudkan sebagai syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demipelaksanaan konkret kebebasan atau democratic liberties: kebebasan pers, kebebasan berserikatdan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Dalam konteks ini

    pembicaraan mengenai ingatan sosial erat kaitannya dengan etika politik. Apalagi, berbagai

    kasus kekerasan dan pembunuhan massal selalu terulang di Indonesia. Dari pengalaman iniorang mulai curiga jangan- jangan tiadanya proses hukum terhadap kekerasan dan pembunuhan

    yang terjadi merupakan upaya sistematik untuk mengubur ingatan sosial.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    14/28

    KesimpulannyaEtika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang jujur, bertatakrama

    dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sifat munafik

    serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak

    terpuji lainnya.

    PENDIDIKAN PANCASILA

    Pancasila sebagai Etika Politik

    1. Pengertian Etika

    Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika

    umumdan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran

    ajaran dan pandangan pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang

    bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus

    mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno,

    1987). Etuka umum mempertanyakan tentang prinsip prinsip yang berlakubagi setiap tindakan

    manusi, sedangkan etika khusus membahas prinsip prinsip itu dalam hubungannya dengan

    berbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual

    yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas

    tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan

    suatu bagian terbesar dari etika khusus.

    Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena pada pokoknya membicarakan

    masalahmasalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan

    buruk. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip prinsip dasar pembenaran

    dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan

    dengan dasardasar filosofi dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

    2. Pengertian Politik

    Pengertian Politik berasal dari kosa kata Politics, yang memiliki makna bermacam macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan

    tujuantujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan tujuan itu. Pengambilan

    keputusan atau decisionmaking mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu

    menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuantujuan

    yang dipilih itu.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    15/28

    Untuk melaksanakan tujuan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan kebijaksanaan

    umum ataupublic policies, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari

    sumbersumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan itu, diperlukan

    suatu kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina

    kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara

    cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (coercion).

    Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka

    (statement of intent)yang tidak akan pernah terwujud.

    Politik selalu menyangkut tujuantujuan dan seluruh masyarakat (public goals) dan bukan

    tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik menyangkut kegiatan kelompok

    termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan. Jikalau dipahami

    berdasarkan pengertian politik secara sempit sebagaimana diuraikan di atas, maka seolaholah

    bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga

    lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokkrat dalam

    pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Bilamana lingkup pengertian politik dipahami seperti

    itu maka terdapat suatu kemungkinan akan terjadi ketimpangan dalam aktualisasi berpolitik,

    karena tidak melibatkan aspek rakyat baik sebagai individu maupun sebagai suatu lembaga yang

    terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hubungan dengan etika politik pengertian

    politik tersebut harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsuryang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.

    3. Etika Politik

    Pengelompokkan etika sebagaimana dibahsa di muka, dibedakan atas etika umum dan etika

    khusus. Etika umum membahas prinsip prinsip dasar bagi segenap tindakan manusia,

    sedangkan etika khusus membahas prinsip prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban

    manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Secara substantif pengertian etika politik tidak

    dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik

    berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian

    moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral

    dibedakan dengan pengertian kewajiban kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah

    kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa

    maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    16/28

    Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada

    hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan

    bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik

    dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter,

    yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada

    hak hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka

    seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta

    masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu

    masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan

    kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Suseno, 1987)

    4. Nilainilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik

    Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan

    perundang undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam

    hubungannya dengan legitimas kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan

    dan penyelenggaraan negara. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa serta kedua

    Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah merupakan sumber nilai nilai moral bagi

    kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu asas sila Ketuhanan Yang Maha Esa

    lebih berkaitan dengan legitimas moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan

    Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkanpada legitimas religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai

    nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

    Selain sila I, sila II Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga merupakan sumber nilai

    nilai moralitas dalam kehidupan negara. Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan

    hidup manusia sebagi makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagi bagian dari

    umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita

    cita serta prinsipprinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III).

    Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan

    dalam negara dijalankan sesuai dengan (1) asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan

    sesuai dengan hukum yang berlaku, (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi

    demokratis), dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip moral atau tidak bertentangan

    dengannya (legitimasi moral) (Suseno, 1987). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    17/28

    tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut

    kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus

    berdasarkan legitimasi moral religius (sila I) serta moral kemanusiaan (sila II). Hal ini ditegaskan

    oleh Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan

    moral kemanusiaan agar tidak terjerumus ke dalam machtsstaatsatau negara kekuasaan.

    Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi

    hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu

    keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V, adalah

    merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan

    penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian senantiasa

    harus berdasarkan ats hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip prinsip keadilan dalam

    kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam kehidupan negara.

    Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan

    senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan

    negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan,

    kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok

    negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif,

    legislatif serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus

    berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan lain perkataan harus memiliki legitimasidemokratis. Etika politik juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara

    kongkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    18/28

    peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku

    manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

    Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab

    itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan

    sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk

    mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

    Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

    - Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.

    - Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.

    - Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.

    - Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.

    - Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik

    sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum

    Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan

    Hukum Waris.

    - Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar

    golongan.

    - Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.

    - Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.

    Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Pengertian Hukum semoga informasi diatas dapat

    bermanfaat.

    Artikel Terkait

    http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.htmlhttp://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.htmlhttp://temukanpengertian.blogspot.com/http://temukanpengertian.blogspot.com/http://temukanpengertian.blogspot.com/http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-administrasi-negara.html
  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    19/28

    Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    Oleh: MUSAL KODIMl, NPM : 7109125, Mahasiswa S2 UID

    Dosen : Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia

    seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

    1945; untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara

    terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya

    serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

    Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambatpelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar

    diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini,

    sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun

    penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi

    termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya.

    Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan

    kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar

    crime). Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi

    transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia; Oleh karena

    korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan

    sehingga memerlukan langkah-Iangkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh,

    sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam

    melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif

    diperlukan dukungan manajemen tata laksana pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional,

    termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

    Bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan

    pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against

    Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

    Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi

    transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi

    merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga

    memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis,

    dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan

    pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan

    manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-

    aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    20/28

    Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat

    pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

    makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang

    terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat

    pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

    Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia

    seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

    1945; untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara

    terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya

    serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

    Pada konvensi Perserikatan bangsa-bangsa untuk menentang korupsi dalam pembukaannya

    menyatakan;

    1. Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and

    security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice

    and jeopardizing sustainable development and the rule of law. (Prihatin atas keseriusan masalah dan

    ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak

    lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan

    pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum).

    2. Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized

    crime and economic crime, including money-laundering. (Prihatin juga atas hubungan antara korupsi

    dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk

    pencucian uang)

    3. Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may

    constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability

    and sustainable development of those States. (Prihatin lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang

    melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber-daya Negara, dan

    yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara tersebut).

    4. Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all

    societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential (Meyakini

    bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang

    mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk

    mencegah dan mengendalikannya sangat penting).

    Memerangi kejahatan korupsi tidak mudah karena harus dipelajari juga faktor-faktor penyebab

    terjadinya korupsi terutama mengenai penegakan hukum. Kejahatan korupsi sampai sekarang masih

    sangat sulit diungkap pada ranah penegakan hukum karena tidak dipelajarinya apakah faktor-faktor

    penyebab tidak tegaknya hukum yang berkenaan korupsi. Oleh karena itu, dengan bertitik tolak dari

    latar belakang tersebut penulis menulis makalah yang berjudul faktor-faktor penyebab tidak tegaknya

    hukum yang berkenaan korupsi.

    B. Identifikasi Masalah

    1. Pembatasan Masalah

    Agar penulisan makalah ini tidak menyimpang dari pokok masalah yang seharusnya dibahas, maka

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    21/28

    membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitiannya pada optimalisasi faktor-faktor penyebab tidak

    tegaknya hukum yang berkenaan korupsi.

    2. Perumusan Masalah

    Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi

    pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

    a. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi?

    b. Bagaimanakah strategi untuk menyelesaikan masalah korupsi?

    C. Maksud dan Tujuan

    Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum perkara korupsi.

    D. Kegunaan Penelitian

    1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di

    bidang hukum pidana.

    2. Bagi aparat penegak hukum yaitu untuk mengetahui secara mendalam dan tuntas permasalahan-

    permasalahan yang diteliti, demi perbaikan-perbaikan dan pengembangan hukum dan agar supaya

    aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan yang tegas dan tepat.

    E. Kerangka Pemikiran

    1. Kerangka Teoritis

    a. Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan,

    memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik

    politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

    memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang

    dipercayakan kepada mereka.

    2. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

    a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;

    b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya

    korupsi;

    c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang

    orang untuk korupsi;

    d. Modernisasi pengembangbiakan korupsi

    3. Kerangka Konseptual

    a. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

    Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

    Nepotisme. (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

    korupsi)

    b. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan

    memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,

    penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat

    berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat (3) tentang Komisi

    Pemberantasan Korupsi)

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    22/28

    BAB II

    PEMBAHASAN

    A. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tegaknya Hukum Yang Berkenaan Korupsi

    Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam pemberantasan korupsi

    UNODC (United Nations Office on Drugs and CrimeKantor PBB Untuk Masalah Obat-Obatan Terlarang

    dan Tindak Kejahatan) mengemukakan bahwa setidak-tidaknya ada empat kendala atau berita buruk

    (bad news) bagi upaya pemberantasan korupsi di dunia, termasuk di Indonesia dan daerah-daerah.

    Berita buruk yang pertama adalah kurangnya dana yang diinvestasikan pemerintah untuk program

    pemberantasan korupsi. Hal ini mengindikasikan rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya

    pemberantasan korupsi dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama

    kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya political will pemerintah bagi upaya

    pemberantasan korupsi.

    Berita buruk yang kedua adalah kurangnya bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor bagi

    program pemberantasan korupsi. Minimnya bantuan luar negeri ini merupakan cerminan rendahnya

    tingkat kepercayaan negara-negara donor terhadap komitmen dan keseriusan pemerintah di dalam

    melakukan pemberantasan korupsi.

    Berita buruk yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparat-aparat penegak hukum

    dalam memberantas korupsi. Dan, berita buruk yang keempat adalah rendahnya insentif dan gaji para

    pejabat publik. Insentif dan gaji yang rendah ini berpotensi mengancam profesionalisme, kapabilitas dan

    independensi hakim maupun aparat-aparat penegak hukum lainnya, termasuk dalam konteks

    pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Selain dari keempat berita buruk seperti telah diuraikan di atas, keadaan di Indonesia menjadi

    bertambah rumit karena terjadinya perdebatan tiada henti tentang posisi dan kedudukan hukum dari

    kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara. Beberapa pihak berpendapat bahwa

    kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah dapat disentuh oleh hukum

    pidana, sehingga pejabat negara yang korup adalah dapat digugat secara hukum, baik hukum pidana

    maupun perdata. Sedangkan, beberapa pihak yang lain berpendirian bahwa kebijakan-kebijakan publik

    yang dilaksanakan oleh pejabat negara adalah tidak tersentuh oleh hukum, sehingga pejabat-pejabat

    negara yang korup tersebut adalah tidak dapat digugat secara hukum, baik pidana maupun perdata.

    Sedangkan, beberapa pihak yang lain lagi berpendapat bahwa hukum administrasi negara merupakan

    satu-satunya perangkat hukum yang dapat menyentuh kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan

    oleh para pejabat negara. Sayangnya, perdebatan tentang permasalahan tersebut cenderung berlarut-

    larut tanpa dapat memberikan solusi yang efektif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Diluar masalah-masalah di atas, ada pula beberapa hal lain yang turut menghambat upaya

    pemberantasan korupsi di daerah. Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-

    undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi

    mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    23/28

    dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan

    dalam pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

    1. tidak jelasnya pembagian kewenangan antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip

    pembuktian terbalik dalam kasus korupsi;

    2. lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap

    mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan

    saksi/memberikan kesaksian.

    Hambatan yang kedua berkaitan dengan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif

    terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan

    terhadap pejabatpejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis, terutama apabila

    menyangkut izin pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi. Hambatan yang ketiga

    berkaitan dengan integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana

    penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang

    keempat berkaitan dengan masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang

    korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya

    enggan untuk menerapkan budaya malu.

    Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), khususnya berkenaan

    dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup

    signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya

    jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum di daerah. Keberhasilan

    ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap

    upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

    B. Strategi Menangani Masalah Korupsi

    Pengungkapan kasus korupsi ini seringkali tidak diimbangi dengan penanganan yang serius, sehingga

    dalam proses peradilannya penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tidak memenuhi rasa keadilan

    masyarakat. Ketidakseriusan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu: (i) besarnya

    intervensi politik dan kekuasaan, dan (ii) relatif lemahnya moral dan integritas aparat penegak hukum.

    Mengatasi permasalahan tersebut, Petter Langseth mengungkapkan bahwa setidak-tidaknya ada empat

    strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi intensitas korupsi di daerah, yaitu:

    1. Memutus serta merampingkan (streamlining) jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di

    kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif,

    sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan atau posisi-posisi tertentu benar-benar dapat

    dilaksanakan secara akuntabel dan profesional serta dilaksanakan dengan pertimbangan

    profesionalisme dan integritas moral yang tinggi;

    2. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil dan konsekuen tanpa ada diskriminasi

    bagi para pelaku korupsi, dalam arti bahwa prinsip-prinsip negara hukum benar-benar harus diterapkan

    secara tegas dan konsekuen, terutama prinsip equality before the law;

    3. Para penentu kebijakan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang penegakan hukum harus

    memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab dan integritas moral yang tinggi

    dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi; dan

    4. Memperjelas serta memperkuat mekanisme perlindungan saksi.

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    24/28

    Selain keempat strategi yang dikemukakan oleh Langseth di atas, Dye dan Stapenhurst menambahkan

    bahwa perlu pula dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat Pillars of Integrity yang melibatkan

    delapan pillars of integrity sebagai berikut : (1) lembaga eksekutif, (2) lembaga parlemen, (3) lembaga

    kehakiman, (4) lembaga-lembaga pengawas (watchdog agencies), (5) media, (6) sektor swasta, (7)

    masyarakat sipil, dan (8) lembaga-lembaga penegakan hukum.

    Sementara itu, dalam perspektif yang agak berbeda, Indriyanto Senoadji berpendapat bahwa untuk

    meminimalisasi korupsi yang telah menjadi satu permasalahan sistemik dan terstruktural yang sangat

    utuh terakar, kuat serta permanen sifatnya diperlukan usaha yang maksimal bagi penegakan hukum,

    yaitu melalui pendekatan sistem itu sendiri (systemic approach).

    Pendekatan sistemik sebagaimana ditawarkan oleh Indriyanto Senoadji memiliki tiga lapis makna, yaitu:

    (1) maksimalisasi peran sistem Peradilan Pidana secara luas, (2) koordinasi dan kepaduan antara

    aparat-aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan, bahkan termasuk advokat), dan (3)

    pembenahan hukum yang meliputi struktur / legal structure, substansi / legal substance dan budaya

    hukum / legalculture.

    Pada lapis makna yang pertama (maksimalisasi peran sistem peradilan pidana secara luas),

    pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga

    pengadilan sebagai suatu sub sistem. Ini terkait erat dengan lapis makna yang kedua (koordinasi dan

    kepaduan antar aparat penegak hukum yang meliputi Polisi, Jaksa dan Pengadilan serta advokat). Kait-

    mengkait antara sub-sub sistem tersebut bersifat saling pengaruh-mempengaruhi layaknya roda

    lokomotif yang berirama dan sistematis. Konkritnya, dibutuhkan kesamaan visi, koordinasi dan

    kerjasama yang baik di antara sub-sub sistem tesebut untuk dapat menghasilkan suatu upaya

    pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna.

    Selanjutnya, perlu pula diperhatikan lapis ketiga dari makna pendekatan sistemik, yaitu pembenahan

    hukum yang meliputi struktur / legal structure, substansi/ legal substance dan budaya hukum / legal

    culture. Pembenahan struktur hukum meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang

    menyelenggarakan peradilan, sehingga dapat meminimalisasi KKN. Dalam hal ini, birokrasi dan struktur

    peradilan serta pengawasan fungsi peradilan merupakan bagian-bagian yang selayaknya mendapatkan

    pembenahan. Selanjutnya, pembenahan substansi hukum yang dimaksudkan oleh Indriyanto Senoadji

    adalah menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif

    (legal reform), pola serta kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Dalam

    kerangka pembenahan substansi hukum ini, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berikut perubahan UU

    No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memerlukan beberapa revisi

    sesuai dengan sifat dinamis dari tindak pidana korupsi tersebut.

    Revisi terhadap undang-undang tersebut antara lain berupa implementasi terhadap akseptabilitas

    Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau Reversal Burden of Proof (Omkering van Bewijslast) yang

    dinilai penting dan mendesak mengingat korupsi telah menjadi suatu kejahatan serius yang harus

    ditindaklanjuti dengan upaya sarana pemberantasan yang bersifat extra ordinary pula, antara lain

    melalui Sistem Pembalikan Beban Pembuktian.

    Terakhir, pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat

    menganggap ketentuan-ketentuan sebagai civic minded (berpihak pada kepentingan masyarakat)

    sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum.

    Hal ini terkait erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    25/28

    menyikapi KKN. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam

    pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka pemberantasan korupsi.

    Terhadap hal ini, kiranya pemerintah dapat mengkampanyekan pemberantasan korupsi dengan cara

    memasukkan ajaran-ajaran tentang moral dan etika ke dalam sistem pendidikan nasional serta

    mendorong dan memobilisai murid-murid di sekolah-sekolah untuk menciptakan suatu iklim sosial

    sedemikian rupa dimana di dalamnya korupsi menjadi suatu hal buruk yang tidak dapat diterima. Dalam

    hal ini sekolah dijadikan sebagai ujung tombak yang diharapkan dapat menjangkau sejumlah besar anak.

    Melalui anak-anak ini lah kampanye anti korupsi diharapkan menyentuh para orang tua mereka dan

    akhirnya menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Pemanfaatan media untuk memobilisasi

    masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga dapat menjadi bagian dari usaha ini.

    Salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya Korupsi di kalangan para

    Birokrat, adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral, dan etika sang Birokrat itu sendiri.

    Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang

    sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga

    bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini

    adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi.

    Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni:

    a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),

    c. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.

    Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan

    dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain:

    1. Aspek Individu Pelaku

    a. Sifat tamak manusia

    Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup.

    Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya

    diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak

    dan rakus.

    b. Moral yang kurang kuat

    Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa

    berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk

    itu.

    d. Penghasilan yang kurang mencukupi

    Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar.

    Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila

    segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang

    besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan

    peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

    e. Kebutuhan hidup yang mendesak

    Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.

    Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan

    melakukan korupsi.

    e. Gaya hidup yang konsumtif

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    26/28

    Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif

    semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang

    untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu

    adalah dengan korupsi.

    f. Malas atau tidak mau kerja

    Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas

    bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan

    cepat, diantaranya melakukan korupsi.

    g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

    Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk

    apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat.

    Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

    2. Aspek Organisasi

    a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

    Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi

    bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya,

    misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama

    dengan atasannya.

    b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

    Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak

    dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi.

    Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

    c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai

    Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya

    dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu

    guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah

    instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian

    pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang

    kondusif untuk praktik korupsi.

    d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen

    Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak Pelanggaran korupsi dalam sebuah

    organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka

    perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

    e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

    Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum

    dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai

    bentuk.

    3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

    a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya

    masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini

    seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

    b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    27/28

    bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh

    korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses

    anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.

    c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota

    masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah

    terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

    d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut

    aktif Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah.

    Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut

    melakukannya.

    e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam

    peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya

    menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang

    disosialisasikan, sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu,

    serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

    Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional

    selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan; Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum

    secara luar biasa melalui pembentukan yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,

    profesional serta berkesinambungan.

    BAB III

    PENUTUP

    KESIMPULAN

    Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang

    sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga

    bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi

    Pengungkapan kasus korupsi ini seringkali tidak diimbangi dengan penanganan yang serius, sehingga

    dalam proses peradilannya penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tidak memenuhi rasa keadilan

    masyarakat. Ketidakseriusan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu: (i) besarnya

    intervensi politik dan kekuasaan, dan (ii) relatif lemahnya moral dan integritas aparat penegak hukum.

    DAFTAR PUSTAKA

    Literatur

    Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi,Jakarta: Sinar Grafika, 2005

    Saleh, K, WAntijik, Tindak Pidana Korupsi dan Suap. Jakarta: Ghalia Indonesia

    Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969

    Artikel

    Kilas balik 6 tahun Komisi Hukum Nasional; Menguak misi KHN dan kinerjanya / Komisi Hukum Nasional .

    -- Jakarta : KHN, 2006

  • 5/27/2018 Copy of Kekurangan Air Bersih

    28/28

    Internet

    http://www.idebagus.com

    http:www.korupstion.com

    Copyright @ indoskripsi.com 2009

    Peraturan

    Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999

    Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Popular Tags:
Embed Size (px)
Recommended