of 51
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
1/51
PROGRAM 10 0 HARILaporan Pencapaian Hari ke-100
Unit Kerja Presiden
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
2/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
3/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 2 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P1] Pemberantasan Mafia Hukum/Penataan ulang tata laksana dan hubungan kerja sama antar lembaga penegak hukum termasuk KPK, Kepolisian dan
Kejaksaan
[P1A1] Penyiapan dan
langkah awal pelaksanaanrestrukturisasi Kepolisiandan Kejaksaan sebagai
bagian substansial darireformasi lembaga
penegakan hukum
Kementerian
KoordinatorPOLHUKAM
Kepolisian Republik
Indonesia, KementerianNegara PendayagunaanAparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,Kejaksaan Agung,
Komisi Kejaksaan, KomisiPolisi Nasional, Komisi
Pemberantasan Korupsi,Komisi Ombudsman,Kementerian Hukum dan
HAM
Tersusunnya
Kelompok KerjaPenataan TataLaksana Penegakan
Hukum padaKepolisian dan
kejaksaan R.I
TARGET :
SK Menko Polhukamtentang Kelompok KerjaPenataan Tata Laksana
Penegakan Hukum padaKepolisian dan Kejaksaan R.I
TARGET H-100: SK Menko Polhukam
tentang Kelompok Kerja PenataanTata Laksana Penegakan Hukum padaKepolisian dan Kejaksaan R.I
H-100: 100% Terbitnya SK Menko Polhukam No. KEP-377/MENKO/
POLHUKAM/12/2009 tentang PembentukanKelompok Kerja Penataan Tata Laksana PenegakanHukum dan Hubungan Kerjasama antara Lembaga
Penegak Hukum.
Terlaksananyakesepakatan awal
reformasi lembagapenegakan hukumpada Kepolisian dan
Kejaksaan R.I
TARGET :Langkah awal reformasi
lembaga penegakan hukumdi Kepolisian dan KejaksaanR.I
TARGET H-100: Terlaksananya Round TableDiscussion dan kesepakatan awal reformasi
lembaga penegakan hukum di Kepolisiandan Kejaksaan R.I
H-100: 100% Penyusunan Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan,Kepolisian Negara, dan Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi tentang Optimalisasi PemberantasanTindak Pidana Korupsi telah selesai.
Pelembagaanfungsi pengawasan
terhadappelaksanaankegiatan penyidikan,
penuntutan daneksekusi di institusi
Kepolisian danKejaksaan dalam
rangka mencegahkegiatan mafiahukum
TARGET :Terbentuknya/ optimalisasi
Tim Pengawas untukmengawasi proses dankegiatan penyidikan,
penuntutan, dan eksekusiguna mencegah kegiatan
mafia hukum
TARGET H-100: Langkah awal reformasilembaga penegakan hukum di Kepolisian
dan Kejaksaan R.I
H-100: 100% Program Reformasi Birokrasi di Kejaksaan telahdikirim ke Presiden pada 13 Jan 2010 melalui
Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional. ProgramReformasi berisi antara lain Susunan Organisasi danTata Kerja Kejaksaan.
[P1A2] Penyusunan
rencana dan pelaksanaan
peningkatan profesionalitasdan penegakan integritassumberdaya manusia diseluruh jajaran kepolisian
dan kejaksaan
Kementerian
Koordinator
POLHUKAM
Komisi Polisi Nasional,
Komisi Kejaksaan, Kejaksaan
Agung, KepolisianRepublik Indonesia, KomisiPemberantasan Korupsi,Komisi Ombudsman
Tersusunnya
rencana
peningkatanprofesionalitasdan penegakanintegritas SDM
penyidik danpenuntut di
Kepolisian danKejaksaan
TARGET :
Dokumen rencana
peningkatan profesionalitasSDM penyidik dan penuntut
TARGET H-100: Dokumen rencana
peningkatan profesionalitas SDM penyidik
dan penuntut
H-100: 100% Dokumen telah tersusun sejak H75 dan sudah dalam
persiapan implementasi.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
4/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 3 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersusunnya pakta
integritas bagiSDM penyidik dan
penuntut
TARGET :
Dokumen Pakta Integritasbagi SDM Penyidik dan
Penuntut
TARGET H-100: Dokumen Pakta Integritas
bagi SDM penyidik dan penuntut
H-100: 100% Penandatanganan Pakta Integritas oleh para Jaksa
sudah berlangsung. Khusus Kepolisian, telahdilakukan mendahului Agenda 100 Hari KIB II,
sehingga dianggap sudah selesai.
Terlaksananyapelatihan teknispenyidikan dan
penuntutan diKepolisian dan
Kejaksaan
TARGET :Pelaksanaan pelatihanteknis penyidikan dan
penuntutan di Kepolisiandan Kejaksaan
TARGET H-100: Pelaksanaan pelatihanteknis penyidikan dan penuntutan diKepolisian dan Kejaksaan
H-100: 100% Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDMpenyidik dan penuntut sudah dimulai.
[P1A3] Sinkronisasi danharmonisasi penegakanhukum antara KPK,
Kepolisian dan Kejaksaan
KementerianKoordinatorPOLHUKAM
Komisi Ombudsman,Kepolisian RepublikIndonesia, Kejaksaan Agung,
Komisi PemberantasanKorupsi, Komisi Kejaksaan,
Komisi Polisi Nasional
Tersusunnyamekanismehubungan dan kerja
sama penegakanhukum antara
KPK, POLRI, danKejaksaan
TARGET :Dokumen mekanismehubungan dan kerja sama
penegakan hukum antaraKPK, POLRI, dan Kejaksaan
TARGET H-100: Dokumen mekanismehubungan dan kerja sama penegakanhukum antara KPK, POLRI, dan Kejaksaan
H-100: 100% Dokumen Kesepakatan Bersamaantara Kejaksaan, Kepolisian Negara, dan KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang
Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitelah selesai.
[P2] Percepatan Pelayanan Publik
[P2A1] Koordinasi
instansi terkait terhadappenyederhanaanpersyaratan memulai
usaha & percepatan waktupenyelesaian perijinan
Kementerian
Dalam Negeri
Pemda, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi,Kementerian Keuangan,Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan,Kementerian Hukum dan
HAM, Badan KoordinasiPenanaman Modal
Teridentifikasi dan
dikajinya peraturanperundang-perundangan yang
terkait denganperijinan untuk
memulai usaha
TARGET :
3 peraturan perundanganyang diidentifikasi dandikaji terkait dengan
penyederhanaan perijinanuntuk memulai usaha
TARGET H-100: Tersusunnya peraturan
bersama 4 (empat) Menteri: Mendagri,Menkumham, Mendag dan Menakertransterkait dengan penyederhanaan perijinan
untuk memulai usaha
H-100: 100% Target telah tercapai di H75
[P2A2] Fasilitasi Pemdatentang peraturan
perundangan terkaitdengan penyederhanaan
perijinan untuk memulaiusaha (starting of business)
KementerianDalam Negeri
Kementerian Perdagangan,Kementerian Keuangan,
Kementerian Perindustrian,Badan Koordinasi
Penanaman Modal,Kementerian Hukum danHAM, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi,
Pemda
Prosedur pemberianijin untuk memulai
usaha (starting ofbusiness) dari 90
hari menjadi 40hari tersusun dalamsebuah panduan
TARGET :Panduan penyederhanaan
perijinan untuk memulaiusaha (starting of business)
dalam 40 hari
TARGET H-100: Panduan penyederhanaanperijinan untuk memulai usaha (starting of
business) dalam 40 hari
H-100: 100% Target telah tercapai pada H75 dan telahdilaksanakan launching penerapan Sistem Pelayanan
Informasi dan Pelayanan Investasi Secara Elektronik(SPIPISE) pada 15 Jan 2010 di Batam.
[P2A3] Perluasan citizen
service pada perwakilanRI di luar negeri (LA,Sydney, Darwin, Perth,
Tokyo, Osaka, NY, Kuching,Penang)
Kementerian Luar
Negeri
Kementerian Hukum dan
HAM, Kementerian NegaraPendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi
Birokrasi
Terbentuknya
Satuan Tugas(satgas) untukmemberikan
layanan citizenservice pada 9
perwakilan RI diluar negeri pada
Desember 2009
TARGET :
Satgas untuk memberikanlayanan citizen servicepada perwakilan RI di Los
Angeles, New York, Sydney,Darwin, Perth, Tokyo, Osaka,
Kuching, dan Penang
TARGET H-100: Operasional Satgas untuk
memberikan layanan citizen service padaperwakilan RI di Los Angeles, New York,Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka,
Kuching, dan Penang
H-100: 100% Seluruh program citizen service di 9 perwakilan (LA,
Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka, NY, Kuching, danPenang) sudah dioperasionalkan.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
5/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 4 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P2A4] Pemulangan
WNI/TKI bermasalah dipenampungan pada
KBRI Kuwait City, Riyadh,Abu Dhabi, Singapura,Damaskus, Kairo & KJRI
Jeddah, Hongkong, Dubai
Kementerian Luar
Negeri
Kementerian Koordinator
POLHUKAM, KementerianHukum dan HAM, Kepolisian
Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,Badan Intelejen Negara,
Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, BNP2TKI,Kementerian Dalam Negeri
Terselesaikannya
pemulangan 1367TKI bermasalah di
penampungan padaKBRI pada Januari2010
TARGET :
1367 TKI bermasalahyang dipulangkan dari
penampungan padaKBRI Kuwait City, Riyadh,Abu Dhabi, Singapura,
Damaskus, Kairo & KJRI
Jeddah, Hongkong, danDubai
TARGET H-100: Penyelesaian pemulangan
1367 TKI bermasalah dari penampunganpada KBRI Kuwait City, Riyadh, Abu Dhabi,
Singapura, Damaskus, Kairo & KJRI Jeddah,Hongkong, Dubai. (Target Tahap IV: 342orang)
H-100: 150% Selama Des 2009 - Jan 2010, TKI bermasalah yang
berhasil dipulangkan sebanyak 924 orang, sehinggatotal TKI bermasalah yang dipulangkan sebanyak
2.068 orang atau 150%.
[P2A5] Pelayanan pasporyang mudah, transparan
& tepat waktu dari 7 harimenjadi 4 hari termasukpelayanan bagi TKI
bermasalah di luar negeri
KementerianHukum dan HAM
Kementerian Luar Negeri,Kementerian Perhubungan,
Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi, BNP2TKI
Tersusunnyaprosedur pelayanan
paspor untukWNI yang mudah,transparan dan
singkat dari 7 harimenjadi 4 hari
TARGET :Prosedur pelayanan paspor
untuk WNI yang mudah dantransparan dalam waktu4 hari
TARGET H-100: Prosedur pelayanan pasporuntuk WNI yang mudah dan transparan
dalam waktu 4 hari
H -1 00 : 1 00 % - Pelayanan paspor dalam 4 hari sudah terlaksanaberdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
penerbitan paspor RI melalui Surat Edaran DirekturDoklanvisfaskim No. IMI.2-UM.01.10-1.467 tanggal21 Desember 2009 tentang Perubahan SOP Paspor
RI.- Pelayanan penyelesaian permohonan SPRI
berlangsung di seluruh Kantor Imigrasi paling lama4 (empat) hari.
Tersusunnya
prosedur pelayanan
paspor yang mudah,transparan & singkatdari 7 hari menjadi
4 hari untuk TKIbermasalah di luarnegeri
TARGET :
Prosedur pelayanan paspor
untuk TKI bermasalah diluar negeri yang mudah dantransparan dalam waktu
4 hari
TARGET H-100: Pemantapan Prosedur
pelayanan paspor untuk TKI bermasalah
di luar negeri yang mudah dan transparandalam waktu 4 hari
H-100: 150% Terselenggaranya pemberian paspor RI kepada TKI
bermasalah di Kota Kin abalu dan Tawao, Malaysia
per 23 Des 2009 sebanyak 140.902 paspor dari targetsebanyak 90.000 TKI bermasalah.
[P2A6] Penyempurnaan
prosedur pengesahanbadan hukum (PT) dari 1
bulan menjadi 7 hari
Kementerian
Hukum dan HAM
Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan,Badan Koordinasi
Penanaman Modal
Terselesaikannya
penyempurnaanprosedur
pengesahan badanhukum (PT) dari 1bulan menjadi 7 hari
TARGET :
Prosedur baru pengesahanbadan hukum (PT) dalam
waktu 7 hari
TARGET H-100: Pelaksanaan Prosedur baru
pengesahan badan hukum (PT) dalamwaktu 7 hari
H-100: 100% Sudah diimplementasikan dengan proses
pengesahan melalui sistem baru.
[P2A7] Penyelesaian
tunggakan permohonan
HKI: hak cipta 1.500 berkas,desain industri 1.000berkas, paten 1.250 berkas,merk 17.000 berkas
Kementerian
Hukum dan HAM
Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Agama,
Kementerian Perdagangan,Kementerian Budayadan Pariwisata, BadanPengawasan Obat dan
Makanan
Terselesaikannya
tunggakan
permohonan HakKekayaan Intelektual
TARGET :
Diselesaikan 1.500 berkas
hak cipta, 1.000 berkasdesain industri,1.250 berkaspaten, dan 17.000 berkasmerk
TARGET H-100: Diselesaikan 1.500
berkas hak cipta, 1.000 berkas desain
industri,1.250 berkas paten, dan 17.000berkas merk
H-100: 125% Menyelesaikan tunggakan permohonan pendaftaran
1.785 hak cipta, 1.262 hak design, 1.576 h ak paten,
dan 18.033 merk
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
6/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 5 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P2A8] Mengoptimalkan
pembayaran tilang denganmenggunakan fasilitas
elektronik
Kepolisian Republik
Indonesia
Kementerian Kesehatan,
Pemda, Jasa Raharja,Kementerian Keuangan,
Kementerian Perhubungan
Tersedianya secara
optimal pelayananpembayaran
titipan dendatilang denganmenggunakan
fasilitas elektronik
TARGET :
Kota yang menyediakanpembayaran titipan
denda tilang denganmenggunakan fasilitaselektronik
TARGET H-100: Launching pembayaran
titipan denda tilang dengan menggunakanfasilitas elektronik di kota terpilih
H-100: 100% Sudah dilaksanakan.
[P2A9] Mengembangkanfasilitas jaringan data
kecelakaan & pelanggaranlalu lintas
Kepolisian RepublikIndonesia
Kementerian Kesehatan,Pemda,Jasa Raharja,
Kementerian Keuangan,Kementerian Perhubungan
Tersedianya fasilitasdata kecelakaan &
pelanggaran lalulintas
TARGET :Kota yang menyediakan
fasilitas data kecelakaan &pelanggaran lalu lintas
TARGET H-100: kota yang menyediakanfasilitas data kecelakaan & pelanggaran
lalu lintas
H-100: 100% - Terselenggaranya kegiatan input data di subbaginfolantas DITLANTAS BABINKAM POLRI.
- Dilaksanakan input data lakalanggar dari 9 Polda(Banten, PMJ, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel, Sumsel,
dan Sumut).- Persiapan launching fasilitas jaringan datakecelakaan & pelanggaran lalu lintas.
[P2A10] Membangun &
mengembangkan sisteminformasi & dokumentasi
untuk mengelola informasipublik
Kepolisian Republik
Indonesia
Pemda, Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Terbangunnya
sistem informasi &dokumentasi untuk
mengelola informasipublik
TARGET :
Beroperasinya sisteminformasi & dokumentasi
untuk mengelola informasipublik
TARGET H-100: Beroperasinya sistem
informasi & dokumentasi untuk mengelolainformasi publik
H-100: 100% Informasi dan dokumentasi di lingkungan Polri sudah
dapat diakses oleh publik melalui www.polri.go.id
[P2A11] Mengoptimalkan
pelaksanaan SuratPemberitahuanPerkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP) di jajaran Polri
Kepolisian Republik
Indonesia
Mahkamah Agung,
Kementerian Komunikasidan Informatika, KejaksaanAgung
Terlaksananya
optimalisasiSP2HP untukmeningkatkan
transparansi kasusyang ditangani Polri
TARGET :
Kota yang melaksanakanSP2HP
TARGET H-100: Peresmian kota-kota yang
melaksanakan SP2HP
H-100: 100% Polda dan Polres jajaran telah melaksanakan SP2HP,
dan SPPe telah dilaksanakan di seluruh Polda.
[P2A12] MembentukKelompok Kerja Pengawas
Penyidik
Kepolisian RepublikIndonesia
Kejaksaan Agung TerbentuknyaKelompok Kerja
Pengawas Penyidik
TARGET :Kelompok Kerja Pengawas
Penyidik
TARGET H-100: Penetapan Kelompok KerjaPengawas Penyidik
H-100: 100% Sprin Tim Wasdik gabungan (Bareskrim, Itwasum,Divbinkum, dan Divpropam) sudah final,
ditandatangani Kapolri
[P2A13] Mengoptimalkansosialisasi SuratPemberitahuan
Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) secara
luas kepada masyarakat
melalui media
Kepolisian RepublikIndonesia
Mahkamah Agung,Kejaksaan Agung,Kementerian Komunikasi
dan Informatika
Terselenggaranyasecara optimalsosialisasi SP2HP
kepada masyarakatmelalui media
TARGET :Media yang memuatsosialisasi pelaksanaan
SP2HP
TARGET H-100: Sosialisasi pelaksanaanSP2HP
H-100: 100% Telah dilaksanakan sosialisasi oleh Divhumas Polridan Polda jajaran melalui media elektronik, cetak,dan website.
[P2A14] Mendorongpenyediaan pelayanan satu
atap pada 10 kabupaten/kota sebagai tambahan
terhadap pelayanan yangsudah ada
KementerianNegara
PendayagunaanAparatur Negara
dan ReformasiBirokrasi
Kementerian Perdagangan,Kepolisian Republik
Indonesia, Pemda,Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Keuangan
Tersedianyapelayanan satu atap
pada 10 kabupaten/kota sebagai
tambahan terhadappelayanan yang
sudah ada padaDesember 2009
TARGET :10 kabupaten/kota yang
menyediakan pelayanansatu atap
TARGET H-100: Pelaksanaan pelayanan satuatap pada 10 kabupaten/kota
H-100: 100% Pelayanan satu atap sudah terlaksana pada mingguke-2 Januari 2010 pada 10 kabupaten/kota, yaitu
Kota Pangkal Pinang, Kota Surabaya, Kota Serang,Kota Kupang, Kota Ternate, Kota Waringin Barat, Kab.
Badung, Kab. Nunukan, Kab. Pohuwato, dan Kab.Lampung Timur.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
7/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 6 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P2A15] Penyusunan
rencana aksi nasionalpenanggulangan HIV/AIDS
di 72 Rutan/Lapas dan TimPenanggulangan TB di 65Rutan/Lapas
Kementerian
Hukum dan HAM
Kementerian Kesehat an Tersusunnya
rencana aksinasional dan
terbentuknya timpenanggulanganHIV/AIDS dan TB di
UPT Pemasyarakatan
TARGET :
Rencana aksi nasionaldan terbentuknya tim
penanggulangan HIV/AIDSdi 72 Rutan/Lapas dan TimPenanggulangan TB di 65
Rutan/Lapas
TARGET H-100: Pelaksanaan
penanggulangan TB pada 64 Lapas/Rutan
H-100: 100% Pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di 72 Lapas/
Rutan sesuai Peraturan Menkumham tentangRencana Aksi Nasional (RAN) HIV/AIDS & Sosilalisasi
Peraturan Dirjen Pemasyarakatan tentang PanduanTeknis tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TB)dengan strategi DOTS di 64 Lapas/Rutan.
[P3] Pemberantasan terorisme
[P3A1] Koordinasi &sinkronisasi tindak
lanjut hasil raker dengankomisi I DPR RI tentangpeningkatan kapasitas
Desk KoordinasiPemberantasan Terorisme
menjadi Badan KoordinasiPemberantasan Terorisme
KementerianKoordinator
POLHUKAM
Kementerian Pertahanan,Kementerian Luar Negeri,
Kepolisian RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia, Badan Intelejen
Negara, Kementerian NegaraPendayagunaan Aparatur
Negara dan ReformasiBirokrasi, Kementerian
Keuangan, KementerianAgama, Sekretaris Negara,Kementerian Kesehatan,
PPATK, Kej aksaan Agung,
Kementerian Dalam Negeri
Terlaksananyakoordinasasi
dan sinkronisasidengan berbagaipihak untuk
meningkatkankapasitas Desk
KoordinasiPemberantasan
Terorisme menjadiBadan KoordinasiPemberantasan
Terorisme (BPKT)
TARGET :Terbitnya Perpres tentang
Badan KoordinasiPemberantasan Terorisme(BKPT) paling lambat 16
Januari 2010
TARGET H-100: Pengajuan rancanganPerpres tentang Badan Koordinasi
Pemberantasan Terorisme (BKPT) kepadaPresiden RI sebelum 15 Januari 2010
H-100: 100% Rancangan Perpres sudah dimajukan oleh Seskab kePresiden RI pada 25 Jan 2010.
[P4] Pengelolaan wilayah perbatasan
[P4A1] Koordinasi &
Sinkronisasi AkselerasiPenyelesaian Perprestentang Badan Nasional
Pengelolaan Perbatasan(BNPP)
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian Koordinator
POLHUKAM, KementerianLuar Negeri, KementerianPertahanan, Kepolisian
Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,
Badan Intelejen Negara,Kementerian Kelautan dan
Perikanan, KementerianKeuangan, KementerianNegara Pendayagunaan
Aparatur Negara danReformasi Birokrasi,
Sekretaris Kabinet,Kementerian Hukum
dan HAM, KementerianPekerjaan Umum,Kementerian Negara
Perencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,
Kementerian Perhubungan,BAKOSURTANAL
Terlaksananya
koordinasi dansinkronisasi denganberbagai pihak
untuk penyelesaianPerpres BNPP
TARGET :
Terbitnya Perpres tentangBadan Nasional PengelolaanPerbatasan (BNPP) paling
lambat 16 Januari 2010
TARGET H-100: Pengajuan rancangan
Perpres tentang Badan NasionalPengelolaan Perbatasan (BNPP) kepadaSetneg/Setkab paling lambat 15 Januari
2010
H-100: 100% Rancangan Perpres sudah dimajukan oleh Seskab ke
Presiden RI.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
8/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 7 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P4A2] Menyiapkan
program inventarisasipulau-pulau terluar/
terdepan
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian Kelautan
dan Perikanan, SekretarisNegara, Kementerian
Koordinator POLHUKAM,Kementerian Luar Negeri,Kementerian Pertahanan
Percepatan
optimalisasiinventarisasi
pulau-pulau terluar/terdepan
TARGET :
Program inventarisasipulau-pulau terluar/
terdepan dilaksanakandengan cepat
TARGET H-100: Penyelesaian inventarisasi
Pulau-pulau Terluar/ Terdepan, mencakup:Lokasi, Gambar dan Data penting terkait
Pulau-pulau Terluar/ Terdepan.
H-100: 100% Inventarisasi Pulau-pulau Terluar/ Terdepan, berupa
data profil pulau-pulau terluar/terdepan telah selesaidisusun.
[P5] Kerjasama internasional dalam rangka penguatan demokrasi[P5A1] Pelaksanaan Bali
Democracy Forum ke-2yang diikuti 39 Negara di
Kawasan Asia Pasifik & 12Negara Peninjau di LuarKawasan Asia
Kementerian Luar
Negeri
Kementerian Koordinator
POLHUKAM, KementerianDalam Negeri, Kementerian
Hukum dan HAM, KepolisianRepublik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,
Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan
Nasional BAPPENAS
Terselenggaranya
Bali DemocracyForum ke-2
TARGET :
Bali Democracy Forum ke-2terselenggara yang diikuti
39 Negara di Kawasan AsiaPasifik & 12 Negara Peninjaudi luar Kawasan Asia paling
lambat pada 15 Januari2010
TARGET H-100: Pelaksanaan Bali
Democracy Forum ke-2
H-100: 125% Buku kompilasi speeches & proceedings BDF II telah
selesai dicetak dan dikirimkan ke seluruh negarapeserta.
[P6] Tunjangan khusus bagi PNS/TNI/POLRI yang bertugas di wilayah terdepan, terluar & perbatasan
[P6A1] MenyusunKelompok Kerja (Pokja)
untuk merumuskankebijakan tunjangankhusus bagi penjaga
perbatasan, pulau terluardan terpencil
KementerianKoordinator
POLHUKAM
Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan
Nasional BAPPENAS,Kementerian Keuangan,Tentara Nasional Indonesia,
Kementerian Pertahanan,Kepolisian Republik
Indonesia, KementerianNegara PendayagunaanAparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,Sekretaris Negara
TersusunnyaKelompok Kerja
Perumus KebijakanTunjangan Khususbagi Penjaga
Perbatasan
TARGET :Kelompok Kerja Perumus
Kebijakan TunjanganKhusus bagi PenjagaPerbatasan terbentuk
sebelum 15 Desember 2009
TARGET H-100: Kelompok Kerja PerumusKebijakan Tunjangan Khusus bagi Penjaga
Perbatasan terbentuk sebelum 15Desember 2009
H-100: 100% Rumusan kebijakan khusus bagi penjaga perbatasansudah dikirim ke Menpan. Khusus untuk Polri, telah
dikirimkan surat kepada Pokja Perumus KebijakanTunjangan Khusus bagi Penjaga Perbatasan tentangdaftar Polsek dan Pospol pada pulau terluar dan
daerah perbatasan daratan Indonesia No. B/316/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 (34 Polsek dan
34 Pospol) dan sudah dimajukan dalam APBNP 2010.
[P6A2] Koordinasi dengan
Depkeu & departementerkait untuk menyesuaikanbesaran tunjangan khusus
di daerah perbatasan,pulau terluar dan terpencil
Kementerian
KoordinatorPOLHUKAM
Kementerian Negara
Perencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,Sekretaris Negara,
Kementerian NegaraPendayagunaan Aparatur
Negara dan ReformasiBirokrasi, Tentara Nasional
Indonesia, KementerianPertahanan, KepolisianRepublik Indonesia,
Kementerian Keuangan
Pelaksanaan
koordinasi denganinstansi terkaituntuk penyesuaian
besaran tunjangankhusus di daerah
perbatasan
TARGET :
Disepakatinya dandisiapkannya rancanganketentuan tentang
penyesuaian besarantunjangan khusus di
daerah perbatasan pada 30Desember 2009
TARGET H-100: Disepakatinya dan
disiapkannya rancangan ketentuantentang penyesuaian besaran tunjangankhusus di daerah perbatasan pada 30
Desember 2009
H-100: 100% Rumusan kebijakan khusus bagi anggota TNI/Polri
dan PNS yang bertugas di kawasan perbatasan sudahdikirim ke Menneg PAN & RB.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
9/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 8 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P6A3] Mengajukan
rancangan Perpres tentangtunjangan khusus bagi
prajurit & PNS yangbertugas di daerahperbatasan, terdepan &
terpencil
Kementerian
Pertahanan
Kementerian Negara
Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi
Birokrasi, KementerianNegara PerencanaanPembangunan Nasional
BAPPENAS, Kementerian
Keuangan, SekretarisNegara, Tentara NasionalIndonesia, Kepolisian
Republik Indonesia
Diajukannya
rancanganPerpres tentang
tunjangan khususbagi prajurit & PNSyang bertugas di
daerah perbatasan,
terdepan & terpencil
TARGET :
Rancangan Perprestentang tunjangan khusus
bagi 9.709 prajurit & PNSyang bertugas di daerahperbatasan, terdepan
& terpencil diajukan ke
Sekretaris Negara palinglambat 16 Januari 2010
TARGET H-100: Rancangan Perpres tentang
tunjangan khusus bagi 9.709 prajurit TNI &PNS yang bertugas di daerah perbatasan,
terdepan & terpencil diajukan ke SekretarisNegara paling lambat 16 Januari 2010
H-100: 100% Surat Izin Prinsip telah ditandatangani Menkeu No.
S-5/MK.02/2010 tanggal 19 Januari 2010. NaskahPerpres sudah diajukan ke Presiden dengan surat
Menpan No. B/228/M-PAN-RB/1/2010 tanggal 26 Jan2010.
[P7] Penegakan dan kepastian hukum
[P7A1] Tersusunnya
desain pola penguatan &pemantapan hubungan
kelembagaan antarpenegak hukum
Kementerian
KoordinatorPOLHUKAM
Kementerian Hukum dan
HAM, Kejaksaan Agung,Kementerian Keuangan,
Komisi Ombudsman, KomisiPemberantasan Korupsi,
Komisi Kejaksaan, KomisiPolisi Nasional, KepolisianRepublik Indonesia
Tersusunnya desain
pola penguatan& pemantapan
hubungankelembagaan antar
penegak hukum
TARGET :
Desain pola penguatan &pemantapan hubungan
kelembagaan antarpenegak hukum tersusun
paling lambat 15 Desember2009
TARGET H-100: Desain pola penguatan
& pemantapan hubungan kelembagaanantar penegak hukum tersusun paling
lambat 15 Desember 2009
H-100: 100% Naskah akhir Rancangan Kesepakatan Bersama untuk
penguatan hubungan antar Kejaksaan, Polri, dan KPKsudah siap.
[P7A2] Pemantapanorganisasi pada lembagapenegak hukum dalam
prinsip kinerja yangtransparan & akuntabel
KementerianKoordinatorPOLHUKAM
Kementerian Keuangan,Kepolisian RepublikIndonesia, Kejaksaan Agung,
Komisi PemberantasanKorupsi, Komisi Kejaksaan,Komisi Polisi Nasional,
Kementerian Hukum danHAM
Tertatanyasistem, prosedur,& kualitas SDM
yang menunjangpelaksanaan tugaspokok dan fungsi
secara transparandan akuntabel
TARGET :Sistem, prosedur, & kualitasSDM
TARGET H-100: Persiapan penataan sistem,prosedur, & kualitas SDM
H-100: 100% Penataan sistem, prosedur, & kualitas SDM sudahdilaksanakan mengacu pada peraturan Jaksa Agungtersebut di atas.
[P7A3] Penyidikan perkara
besar tindak pidana korupsikerugian keuangan negarayang besar oleh Kejagung
& 7 (tujuh) Kejati: DKI,Banten, Jabar, Jateng,
Jatim, Sulsel, Sumut
Kejaksaan Agung Kementerian Hukum dan
HAM, Kepolisian RepublikIndonesia
Dilaksanakanya
Penyidikan perkarabesar tindak pidanakorupsi kerugian
keuangan negarayang besar oleh
Kejagung & 7 (tujuh)Kejati: DKI, Banten,
Jabar, Jateng, Jatim,Sulsel, Sumut
TARGET :
Gelar penyidikan danpemeriksaan 10 perkaratindak pidana korupsi
kerugian keuangan negarayang besar oleh Kejagung &
7 (tujuh) Kejati: DKI, Banten,Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel,
Sumut dimulai pada 1Desember 2009
TARGET H-100: Gelar penyidikan dan
pemeriksaan 10 perkara tindak pidanakorupsi kerugian keuangan negara yangbesar oleh Kejagung & 7 (tujuh) Kejati: DKI,
Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumutdimulai pada 1 Desember 2009
H-100: 100% 1. Kejaksaan Agung = Kasus Bank Century: DilimpahkanTahap I; Kasus KBRI Bangkok: Penyidikan selesai; Kasus
DPRD DKI Jakarta: Pelimpahan Tahap II
2. Kejati DKI Jakarta = Kasus Lahan Pemakaman: Pelimpahan
Tahap II; Kasus Taman: Pelimpahan Tahap II
3. Kejati Jawa Barat = Kasus Pajak Kota Depok: Pelimpahan
Tahap II; Kasus Puskud Jabar: Tahap Persidangan
4. Kejati Jawa Timur = Kas us P2SEM: Tahap Persidangan;
Kasus Pasar Simangunan: Pelimpahan Tahap II; Kasus Iglas:
Pelimpahan Tahap II
5. Kejati Sumatera Utara = Kasus proyek pembaruan
agraria: Pelimpahan Ke Pengadilan Negeri; Kasus Pelindo:
Pelimpahan ke Pengadilan Negeri
6. Kejati Sumatera Selatan = Kasus UNSRI: Pelimpahan ke
Pengadilan Negeri
7. Kejati Jawa Tengah = Penyalahgunaan dana PNBP
Politeknik Kesehatan Semarang Tahun 2008: Pelimpahan
Perkara ke Pengadilan Negeri
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
10/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 9 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P7A4] Mengkoordinasi
upaya inventarisasi seluruhperaturan perundangan
yang menghambatpelaksanaan program dilapangan
Kementerian
KoordinatorPOLHUKAM
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Hukum danHAM
Pelaksanaan
koordinasiinventarisasi
peraturanperundang-undangan yang
menghambat
pelaksanaanprogram dilapangan
TARGET :
Peraturan perundang-undangan yang
menghambat pelaksanaanprogram di lapanganteridentifikasi dan
terinventarisasi paling
lambat 30 Desember 2009
TARGET H-100: Peraturan perundang-
undangan yang menghambat pelaksanaanprogram di lapangan teridentifik asi
dan terinventarisasi paling lambat 30Desember 2009
H-100: 100% Telah diinventarisasi dan dibatalkan 715 Perda yang
menghambat pelaksanaan program di lapangan
[P7A5] Penyusunan RUU
tentang KomponenCadangan PertahananNegara
Kementerian
Pertahanan
Kementerian Koordinator
POLHUKAM, SekretarisNegara, Tentara NasionalIndonesia, Kementerian
Hukum dan HAM
Kesiapan
Administrasi(Ampres)penyelesaian
tentang RUUKomponen
CadanganPertahanan Negara
TARGET :
Tersusunnya konsep untukpermohonan Amprestentang RUU Komponen
Cadangan Pertahanannegara
TARGET H-100: RUU Komponen Cadangan
Pertahanan Negara
H-100: 100% RUU Komponen Cadangan Pertahanan telah siap
untuk ditandatangani Presiden melalui Seskab.
[P8] Peningkatan kemampuan pertahanan & keamanan negara
[P8A1] Penyusunan
cetakbiru minimumessential force yangmeliputi:
- alutsista (ad/al/au) - SDM - sarpras
- kod al
Kementerian
Pertahanan
Kementerian Negara
Perencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,Tentara Nasional Indonesia,
Kementerian Keuangan,Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara
Tersusunnya cetak
biru minimumessential force yangmeliputi: alutsista
(AD/AL/AU), SDM,Sarpras dan Kodal
TARGET:
Cetak biru minimumessential force tersusunsebelum Februari 2010
TARGET H-100: Cetak biru minimum
essential force tersusun sebelum Februari2010
H-100: 100% Permenhan tentang MEF, naskah dalam proses
penjillidan.
[P8A2] Revitalisasi sumberpengadaan:
- industri strategis dalamnegeri
- kemitraan dengan luar
negeri
KementerianPertahanan
Kementerian Keuangan,Kementerian Negara
Perencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,Tentara Nasional Indonesia,
Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara
Sumber pengadaanuntuk peningkatan
kemampuanpertahanan dankeamanan negara
teridentifikasi untukdirevitalisasi
TARGET:Dokumen rencana
revitalisasi pengadaan baiklewat industri strategisdalam negeri maupun
kemitraan luar negeri
TARGET H-100: Dokumen rencanarevitalisasi pengadaan baik lewat industri
strategis dalam negeri maupun kemitraanluar negeri
H-100: 100% Rancangan Perpres KKIP sudah disampaikan keSeskab untuk ditandatangani oleh Presiden.
[P8A3] Penyusunan skimanggaran multiyears (3renstra)
KementerianPertahanan
Kementerian NegaraPerencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,
Kementerian Keuangan,Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara, Tentara
Nasional Indonesia
Tersusunnya skimanggaran multiyears(3 renstra)
TARGET :Dokumen skim anggaranmultiyears (3 renstra) selesai
TARGET H-100: Dokumen skim anggaranmultiyears (3 renstra) selesai
H-100: 100% Skim penganggaran multiyears (3 Renstra) bagiIndustri Pertahanan Dalam Negeri sudah terdapatdalam Perpres yang diajukan ke Sekab, telah selesai.
(terdapat dalam Rencana Aksi P8A2)
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
11/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 10 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P8A4] Pengembalian
sukarela WNI asal Papua& Papua Barat ke wilayah
NKRI sebanyak 320 orang
Kementerian Luar
Negeri
Kementerian Koordinator
POLHUKAM, KementerianHukum dan HAM,
Kementerian Kesehatan,Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi,
Kementerian Perhubungan,
Kepolisian RepublikIndonesia, Tentara NasionalIndonesia, Badan Intelejen
Negara, Pemda
WNI asal Papua
dan Papua Baratkembali dengan
sukarela ke wilayahNKRI
TARGET :
320 WNI asal Papua danPapua Barat kembali
dengan sukarela ke wilayahNKRI
TA RG ET H -1 00 : Te rc ap ai H -1 00 : 1 00 % R eal is as i WN I d ar i Pap ua d an Pap ua B ara t y an g
direpatriasi ke wilayah NKRI sebanyak 334 orang.Mengingat masih terdapatnya WNI yang berada di
PNG dan berkeinginan untuk direpatriasi ke Papuadan Papua Barat, program repatriasi sukarela ini tetapterus dilaksanakan.
[P8A5] Pembentukananggota Tim PengendaliPelaksanaan Pengalihan
Aktivitas Bisnis TNI sesuaikeputusan Menhannomor:
KEP/190/M/X/2009 tanggal21 Oktober 2009
KementerianPertahanan
Kementerian NegaraPerencanaan PembangunanNasional BAPPENAS,
Kementerian Keuangan,Sekretaris Negara,
Kementerian KoordinatorPOLHUKAM, Kementerian
Negara Badan Usaha MilikNegara, Tentara NasionalIndonesia
TerbentuknyaTim PengendaliPelaksanaan
Pengalihan AktivitasBisnis TNI
TARGET :Tim Pengendali PelaksanaanPengalihan Aktivitas Bisnis
TNI terbentuk dan siapbertugas mulai 2 Januari
2010
TARGET H-100: Tim PengendaliPelaksanaan Pengalihan Aktivitas BisnisTNI terbentuk dan siap bertugas mulai 2
Januari 2010
H-100: 100% Tim Pengendali Pelaksanaan Pengalihan AktivitasBisnis TNI telah mulai bertugas.
[P8A6] Penyelesaianpenyusunan peraturanMenkeu & peraturan
Panglima TNI yangdikoordinasikan olehTimnas Pengalihan
Aktivitas Bisnis TNI
KementerianPertahanan
Kementerian NegaraBadan Usaha MilikNegara, Sekretaris Negara,
Kementerian KoordinatorPOLHUKAM, TentaraNasional Indonesia,
Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan
Nasional BAPPENAS,Kementerian Keuangan
Selesainyapenyusunanperaturan Menkeu
& peraturanPanglima TNI yangdikoordinasikan
oleh TimnasPengalihan Aktivitas
Bisnis TNI
TARGET :Terbitnya Peraturan Menkeudan Panglima TNI untuk
pengalihan aktivitas bisnisTNI
TARGET H-100: Terbitnya PeraturanMenkeu dan Panglima TNI untukpengalihan aktivitas bisnis TNI
H-100: 100% Permenkeu telah ditandatangani oleh Menkeutanggal 29 Januari 2010
[P9] Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
[P9A1] Pelaksanaanreformasi birokrasi yang
progresif berdasarkan
Program Aksi ReformasiBirokrasi 2010-2011 yangditerbitkan Januari 2010
KementerianNegara
Pendayagunaan
Aparatur Negaradan ReformasiBirokrasi
Kementerian KoordinatorPOLHUKAM
Terlaksananyalangkah awal
menuju reformasi
birokrasi yangprogresif
TARGET :Terbitnya Dokumen
Program Aksi Reformasi
Birokrasi pada 2 Januari2010
TARGET H-100: Terbitnya DokumenProgram Aksi Reformasi Birokrasi pada 2
Januari 2010
H-100: 100% Rancangan Perpres tentang Grand Design dan RoadMap Reformasi Birokrasi (GDRMRB) 2010-2025 telah
selesai dan telah dikirim ke Presiden pada 7 Januari
2010.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
12/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 11 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET :
Reformasi birokrasi yangprogresif dilaksanakan
mulai 15 Januari 2010
TARGET H-100: Reformasi birokrasi yang
progresif dilaksanakan mulai 15 Januari2010
H-100: 100% Sesuai penjelasan Kemenneg PAN & RB, target
ini bernaung di bawah program Wapres karenamenyangkut keseluruhan Kementerian dan Lembaga.
Kemenneg PAN & RB mencatat penyelesaian 7Rancangan RPP yang sudah dimajukan ke Presidenuntuk Reformasi Birokrasi yang progresif, sehingga
setara 100%.
[P9A2] Memulai tindaklanjut yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaanUndang-Undang
Pengadilan Tipikor
KementerianHukum dan HAM
Komisi PemberantasanKorupsi, Kejaksaan Agung,
Kementerian KoordinatorPOLHUKAM
Terlaksananyatindak lanjut yang
diperlukan dalampelaksanaan UU
Tipikor
TARGET :Pembentukan Pengadilan-
pengadilan Tipikor di 33ibukota provinsi dimulai
pada 15 Januari 2010
TARGET H-100: pembentukan Pengadilan-pengadilan Tipikor di 33 ibukota provinsi
dimulai pada 15 Januari 2010
H-100: 100% Secara bertahap sudah disiapkan untuk dibentukpada setiap ibukota provinsi. Tetapi Mahkamah
Agung meminta waktu untuk penyediaan danpenempatan hakim.
[P10] Peningkatan efektifitas otonomi daerah
[P10A1] Menyiapkan
prosedur, mekanisme danlangkah-langkah untuk
evaluasi menyeluruhterhadap pemekarandaerah
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian Koordinator
POLHUKAM
Tersusunnya
prosedur,mekanisme dan
langkah-langkahuntuk evaluasimenyeluruh
terhadap
pemekaran daerah
TARGET :
Dokumen tentang prosedur,mekanisme dan langkah-
langkah untuk evaluasimenyeluruh terhadappemekaran daerah selesai
TARGET H-100: Dokumen tentang
prosedur, mekanisme dan langkah-langkahuntuk evaluasi menyeluruh terhadap
pemekaran daerah selesai
H -1 00 : 1 00 % - Instrumen Evaluasi Evaluasi Daerah Otonomi Baru
(DOB) berupa Rancangan Permendagri tentangTata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan
DOB.- Grand Strategy/Strategi Dasar Penataan Daerah
(GSPD/Stradtada) sampai dengan tahun 2025
sudah selesai.
[P10A2] Menyiapkan
konsep pengkajian ulangdalam rangka peningkatan
efektifitas pelaksanaanotonomi daerah, termasukotonomi khusus
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian Koordinator
POLHUKAM
Tersusunnya konsep
pengkajian ulangdalam rangka
peningkatanefektifitaspelaksanaan
otonomi daerah,termasuk otonomi
khusus
TARGET :
Dokumen konsepsi danrencana pengkajian ulang
dalam rangka peningkatanefektifitas pelaksanaanotonomi daerah, termasuk
otonomi khusus selesai
TARGET H-100: Dokumen konsepsi dan
rencana pengkajian ulang dalam rangkapeningkatan efektifitas pelaksanaan
otonomi daerah, termasuk otonomi khususselesai
H -1 00 : 1 00 % - Materi peraturan pelaksanaan UU 32/2004: RPP
Tatib DPRD sudah disampaikan ke Setneg tanggal 4Des 2009; RPP ttg Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah diWilayah Provinsi disampaikan ke Setneg tanggal21 Des 2009.
- Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU 11/2006ttg Pemerintahan Aceh: RPP ttg Pelimpahan
Kewenangan Kepada Dewan Kawasan Sabangsudah dikirim ke Setneg tanggal 4 Jan 2010;R. Perpres ttg Kerjasama Pemerintahan Aceh
dengan Badan/Lembaga di Luar Negeri dikirim keSetkab tanggal 4 Jan 2010. Dokumen pendukung
penerbitan Surat Presiden kepada DPR-RI
perihal Pembahasan RUU ttg Keistimewaan DIYdisampaikan ke Setneg tanggal 29 Des 2009.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
13/51
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 12 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P10A3] Mengevaluasi
sistem dan pelaksanaanpemilihan kepala daerah
(pilkada)
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian Koordinator
POLHUKAM
Dilakukan
evaluasi awalterhadap sistem
dan pelaksanaanpemilihan kepaladaerah (pilkada)
TARGET :
Dokumen hasil evaluasidan pengkajian awal sistem
dan pelaksanaan pemilihankepala daerah (pilkada)
TARGET H-100: Dokumen hasil evaluasi dan
pengkajian awal sistem dan pelaksanaanpemilihan kepala daerah (pilkada) selesai
disusun, yang meliputi:1. Draft landasan hukumpenyelenggaraan Pilkada serentak di
seluruh wilayah Indonesia atau serentakdilakukan dengan basis provinsi.
2. Draft RUU Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah.
H-100: 100% Target tercapai di H75
[P10A4] Mengevaluasi
sistem dan meningkatkanefektifitas penggunaandana perimbangan daerah
Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian Keuangan,
Kementerian KoordinatorPOLHUKAM
Dilakukan evaluasi
awal terhadapsistem penggunaandana perimbangan
daerah
TARGET :
Dokumen hasil evaluasi,kajian dan rekomendasiuntuk meningkatkan
efektifitas penggunaandana perimbangan daerah
TARGET H-100: Finalisasi dokumen hasil
evaluasi, kajian dan rekomendasi untukmeningkatkan efektifitas penggunaandana perimbangan daerah
H-100: 100% Bahan kajian final sudah selesai.
[P10A5] Mengembangkan
konsep peningkatankapasitas aparaturpemerintah daerah
Kementerian
NegaraPendayagunaanAparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian KoordinatorPOLHUKAM
Tersusunnya konsep
peningkatankapasitas aparaturpemerintah daerah
TARGET :
Dokumen konseppeningkatan kapasitasaparatur pemerintah daerah
melalui proses pelatihan
dan pembinaan tersusun
TARGET H-100: Dokumen konsep
peningkatan kapasitas aparaturpemerintah daerah melalui prosespelatihan dan pembinaan tersusun
H-100: 100% Rancangan Perpres telah selesai dan disampaikan ke
Setneg/Setkab pada tanggal 6 Januari 2010, dengansurat Mendagri No. 188.31/25/SJ.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
14/51
BIDANG PEREKONOMIAN
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
15/51
BIDANG PEREKONOMIAN 14 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P11] Ketersediaan Lahan dan Keterpaduan Tata Ruang
[P11A1] Review sinkronisasikebijakan dan peraturan
perundang-undangan yangterkait dengan tata ruang
KementerianKoordinator Bidang
Perekonomian
Kementerian Hukumdan HAM, Kementerian
Kehutanan, KementerianPekerjaan Umum,
Kementerian Perhubungan,
Kementerian Dalam Negeri,Sekretaris Negara
Terselesaikannyahasil review
mengenai kebijakandan peraturan
perundang-
undangan terkaitdengan tata ruangyang tidak sinkron
TARGET : Dokumen yangberisi tentang kebijakan
dan peraturan perundang-undangan terkait dengan
tata ruang yang tidak
sinkron
TARGET H-100: Penetapan Rekomendasiterhadap kebijakan dan peraturan
perundang-undangan terkait dengantata ruang yang tidak sinkron oleh Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional
H-100: 150% Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelesaian KonflikPenataan Ruang sebanyak lima buah. Substansi
kelima rekomendasi kebijakan tersebut telahdiakomodir dalam RPP Penyelenggaraan Penataan
Ruang (PPR) yang saat ini telah berada di Setne g
untuk ditetapkan menjadi PP.
[P11A2] Penyusunan RevisiKeputusan Kepala BPN
Nomor 1/2005 tentangStandar Prosedur Operasi
Pengaturan dan Pelayanan(SPOPP) Pertanahandan Peraturan Kepala
BPN RI Nomor 6/2008tentang Penyederhanaan
dan Percepatan SPOPPPertanahan untuk Jenis
Pelayanan Pertanahan
Lainnya
Badan PertanahanNasional
Kementerian NegaraPendayagunaan Aparatur
Negara dan ReformasiBirokrasi
Tersusunnya RevisiKeputusan Kepala
BPN Nomor 1/2005tentang Standar
Prosedur OperasiPengaturan danPelayanan (SPOPP)
Pertanahandan Peraturan
Kepala BPN RINo.6/2008 tentang
Penyederhanaan
dan PercepatanSPOPP Pertanahan
untuk JenisPelayanan
Pertanahan Lainnya
TARGET : TersusunnyaRevisi Keputusan Kepala
BPN Nomor 1/2005tentang Standar Prosedur
Operasi Pengaturandan Pelayanan (SPOPP)Pertanahan yang meliputi
kegiatan: PembentukanPokja, Inventarisasi dan
Pengkajian jenis pelayanan,Identifikasi perbedaan
nomenklatur sesuai Perpres
10/2006, PenyusunanDraft Penyempurnaan
SPOPP, Pembahasanpada Sidang Pleno Tim
Proker 100 Hari, Finalisasi,dan Penandatanganan
Peraturan Kepala BPN RItentang Revisi SPOPP
TARGET H-100: PenandatangananPeraturan Kepala BPN RI tentang Revisi
SPOPP
H-100: 100% Terbitnya Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
Tanggal 25 Januari 2010 Tentang Standar Pelayanandan Pengaturan Pertanahan
[P11A3] PenyelenggaraanPelayanan Online (Online
Service) pada 274 KantorPertanahan Kabupaten/
Kota
Badan PertanahanNasional
Kementerian NegaraPendayagunaan Aparatur
Negara dan ReformasiBirokrasi
Terselenggaranyapelayanan online di
274 Kantah
TARGET :- Terpasangnya sistem
jaringan di 274 KantorPertanahan
- Terpasangnya sistemkomunikasi di 274 KantorPertanahan
- Terlaksananyaimplementasi Pelayanan
Online di 274 Kantah - Launching Pelayanan
Online di 274 Kantah
TARGET H-100: Terpasangnya sistem jaringan di 274 Kantor Pertanahan
Terpasangnya sistem komunikasi di 274Kantor Pertanahan
Launching Pelayanan Online di 274 KantorPertanahan
H-100: 100% Launching Pelayanan Online di 274 KantorPertanahan telah dilaksanakan pada tanggal 15
Januari 2010 di Kawasan Berikat Nusantara,Marunda,Cilincing, Jakarta Utara oleh Presiden Republik
Indonesia.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
16/51
BIDANG PEREKONOMIAN 15 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P11A4] Terlaksananya
Pengembangan LARASITA(Layanan Rakyat untuk
Sertipikasi Tanah)
Badan Pertanahan
Nasional
Kementerian Negara
Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi
Birokrasi
Tersedianya sarana,
prasarana & SDMLARASITA untuk 150
Kantor Pertanahan
TARGET : Terlaksananya
Pengembangan LARASITAdi 150 Kantor Pertanahan
yang terdiri dari: - 1 unit KN LARASITA untuk
Kepulauan Seribu,
- 150 unit mobil LARASITA,306 Motor LARASITA,
- Peralatan IT LARASITA di150 Kantah,
- 150 unit alat ukur TotalStation,
- Diklat LARASITA untuk
962 pejabat & systemadministrator Kantor
Pertanahan
TARGET H-100:
- 1 Unit KN LARASITA, - 150 unit Mobil LARASITA,
- 306 unit Motor LARASITA, - Peralatan IT LARASITA di 150 Kantor
Pertanahan,
- 150 unit Total Station, - Diklat LARASITA untuk 962 Peserta,
- Launching LARASITA secara nasional
H-100: 100% Pengadaan 150 unit Mobil LARASITA, 306 unit motor
LARASITA, Peralatan IT LARASITA di 150 KantorPertanahan, dan 150 unit Total Station, serta diklat
LARASITA untuk 962 peserta telah tercapai padaH-75.Launching LARASITA Kapal Motor di Kepulauan
Seribu dan LARASITA di 150 Kantor PertanahanKabupaten/Kota telah dilaksanakan pada tanggal 15
Januari 2010 di Kawasan Berikat Nusantara,Marunda,Cilincing, Jakarta Utara oleh Presiden Republik
Indonesia.
[P11A5] PenyusunanRPP tentang Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan
KementerianKehutanan
Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi,
Kementerian DalamNegeri, Kementerian EnergiSumber Daya Mineral,
Kementerian Pertanian,
Kementerian Hukumdan HAM, KementerianNegara LingkunganHidup, Kementerian
Kelautan dan Perikanan,Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian NegaraPembangunan Daerah
Tertinggal, SekretarisNegara
a. Penyusunan RPP tentang
Tata Cara PerubahanPeruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan
PenyelesaianRPP tentang Tata
Cara PerubahanPeruntukan dan
Fungsi Kawasan
Hutan
TARGET : PP tentang TataCara Perubahan Peruntukan
dan Fungsi Kawasan Hutanuntuk penyediaan lahan
dalam rangka memenuhi
tuntutan dinamikapembangunan nasional.
TARGET H-100: PP tentang Tata CaraPerubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan
H-100: 100% PP No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukandan Fungsi Kawasan Hutan ditetapkan pada tanggal
22 Januari 2010
b. Penyusunan RPP tentang
Penggunaan KawasanHutan
Penyelesaian
draft RPP tentangPenggunaan
Kawasan Hutan.
TARGET : Draft RPP tentang
Penggunaan KawasanHutan dalam rangka
memenuhi kebutuhanpenyediaan lahan untuk
kepentingan pembangunandi luar kehutanan.
TARGET H-100: Penyampaian Draft Final
RPP tentang Penggunaan Kawasan Hutankepada Presiden.
H-100: 100% Draft final RPP tentang Penggunaan Kawasan Hutan
telah disampaikan kepada Presiden dengan suratMenhut kepada Pre-siden No.S.07 /Menhut-VII/ 2010
tanggal 5 Januari 2010.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
17/51
BIDANG PEREKONOMIAN 16 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P12] Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur
[P12A1] PerubahanPerpres Nomor 67 Tahun
2005 tentang KerjasamaPemerintah dan Badan
Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur
KementerianNegara
PerencanaanPembangunan
Nasional BAPPENAS
Kementerian PekerjaanUmum, Kementerian
Keuangan, KementerianDalam Negeri, Kementerian
Perhubungan, Kementerian
Energi Sumber DayaMineral, KementerianNegara Badan Usaha MilikNegara
Penyelesaianperubahan Perpres
Nomor 67/2005tentang Kerjasama
Pemerintah dan
Badan UsahaDalam PenyediaanInfrastrukturr
TARGET : Pengesahanoleh Presiden RI terhadap
perubahan Perpres Nomor67/2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dan Badan
Usaha Dalam PenyediaanInfrastruktur
TARGET H-100: Perpres tentang perubahanPerpres No.67 tahun 2005
H-100: 100%
[P12A2] Pembentukan
perusahaan pembiayaaninfrastruktur sebagai anak
perusahaan PT Sarana MultiInfrastruktur (SMI)
Kementerian
Keuangan
Kementerian Keua ng an Pend ir ia n
perusahaanpembiayaan
infrastruktur
TARGET : Beroperasinya
secara efektif perusahaanpembiayaan infrastruktur
PT IIFF
TARGET H-100: Soft launching PT IIFF H-100: 100% Soft launching PT IIF telah dilaksanakan pada tanggal
27 Januari 2010 yang bertempat di Gedung BRIII Jalan Jend. Sudirman, Jakarta dan dihadiri oleh
shareholders serta perwakilan pemerintah (Depkeu).
[P12A3] PerubahanKeppres Nomor 80 tahun
2003 tentang PedomanPelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah
KementerianNegara
PerencanaanPembangunanNasional BAPPENAS
Kementerian Keuangan,Sekretaris Kabinet
Cakupanpenyempurnaan
Keppres 80/2003mengenai tata carapengadaan barang
dan jasa pemerintah
TARGET : Keppresperubahan atas Keppres
Nomor 80/2003 yangmencakup skemaco-financing dan
mengakomodasi tata carapengadaan hasil industri
kreatif, inovatif, budaya,dan hasil penelitian
laboratorium atau institusipendidikan
TARGET H-100: Tersusunnya RancanganPerpres Perubahan Keppres No. 80 Tahun
2003 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah
H-100: 100% Rancangan Perpres telah selesai disusun setelahdibahas dalam beberapa kali Rakor Perekonomian,
terakhir pada 26 Januari 2010.
Menteri Perekonomian telah menyampaikan
Rancangan Perpres Perubahan Keppres No. 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
kepada Presiden melalui surat No. S-16/M-EKON/01/2010 ter tanggal 28 Januari 2010.
[P12A4] Penetapanskema co-financing bagi
program pembangunanantara Pemerintah Pusat
dan Daerah (penciptaanownership di daerah) sertaPemerintah dan Swasta/
BUMN (Public PrivatePartnership)
KementerianKoordinator Bidang
Perekonomian
Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan
Nasional BAPPENAS ,Kementerian Keuangan ,
Kementerian Perhubungan, Kementerian PekerjaanUmum ,
Penetapan DewanKomisaris dan
Direksi sertakelengkapan
organisasi anakperusahaan PTSarana Multi
Infrastruktur (PTSMI)
TARGET : TerbentuknyaDewan Komisaris dan
Direksi serta beroperasinyaanak perusahaan PT Sarana
Multi Infrastruktur
TARGET H-100: Soft launching anakperusahaan PT SMI
H-100: 100% Soft launching telah dilakukan pada tanggal 27Januari 2010
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
18/51
BIDANG PEREKONOMIAN 17 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penetapan Dewan
Komisaris danDireksi serta
kelengkapanorganisasiPT Penjamin
InfrastrukturIndonesia
TARGET : Terbentuknya
Dewan Komisaris danDireksi serta beroperasinya
PT Penjaminan InfastrukturIndonesia
TARGET H-100: beroperasinya PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia
H-100: 100% Soft launching telah dilakukan pada tanggal 30
Desember 2009
[P13] Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategis
[P13A1] Peningkatan
kesehatan lingkunganberupa pembangunansarana air minum di 1.379
lokasi/kawasan bagimasyarakat berpenghasilan
rendah dan pembangunansanitasi masyarakat di 61
lokasi
Kementerian
Pekerjaan Umum
Kementerian Kesehatan Meningkatnya
Cakupan saranaair minum dansanitasi masyarakat
berpenghasilanrendah
TARGET : Sarana air minum
di 1.379 lokasi/kawasan;Sarana sanitasi masyarakatdi 61 lokasi
TARGET H-100: 100 %, Pemberdayaan
terlaksana Air Minum di 1.379 lokasi/kawasan, Sanitasi di 61 lokasi; sedangkanpelaksanaan fisik Air minum di 1.379 lokasi/
kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi
H-100: 100% Terlaksananya pemberdayaan Air Minum di 1.026
lokasi/kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi; sertaterlaksananya pelaksanaan fisik Air minum di 1.379lokasi/kawasan dan Sanitasi di 61 lokasi
[P13A2] Penyelesaian audit
teknis untuk pengembalian
dan pemastian fungsiembung, waduk, bendungdan bendungan, serta
jaringan irigasi secaraholistik dan terintegrasi
Kementerian
Pekerjaan Umum
Kementerian P er ta nian Penyelesaian
pelaksanaan
audit teknisyang terintegrasimengenai fungsi
embung, waduk,bendung danbendungan, serta
jaringan irigasi
TARGET : Selesai audit
teknis untuk 3357 Daerah
Irigasi (DI), 105 Bendungan/waduk, 400 embung/situ.
TARGET H-100: 100 %, Audit Teknis selesai
di 3357 DI, 105 Bendungan/waduk, 400
embung/situ.
H-100: 100% Audit Teknis selesai di 3.357 DI, 109 Bendungan dan
534 embung/bendung
[P13A3] Peningkatankapasitas jalan lintas di
Sumatera dan Sulawesisepanjang 695 km; sebagaibagian dari pembangunan
jalan lintas Sumatera, Jawa,Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan, Sulawesi danPapua sepanjang 19.370km dalam 5 tahun
KementerianPekerjaan Umum
Kementerian PekerjaanUmum
Cakupan kapasitas jalan lintas di
Sumatera danSulawesi
TARGET : 695 km jalan lintasdi Sumatera dan Sulawesi
TARGET H-100: 100%, 695 km jalan lin tas diSumatera dan Sulawesi telah ditingkatkan
H-100: 100% Telah ditingkatkan jalan 365 km di Sumatera dan 335km di Sulawesi
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
19/51
BIDANG PEREKONOMIAN 18 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P13A4] Pembentukan
tim penyiapan prasaranapenghubung Jawa-
Sumatera yang bertugasmelakukan studi kelayakan
Kementerian
Pekerjaan Umum
Kementerian Perhubungan Ternbentuknya tim
untuk mengkajikelayakan
pembangunanprasaranapenghubung Jawa-
Sumatera
TARGET : Surat Usulan
Menteri PU mengusulkankonsep Keppres
Pembentukan TimPengkajian KelayakanPembangunan Prasarana
Penghubung Jawa-Sumatera.
TARGET H-100: 100 %, Diterbitkan Keppres
tentang Pembentukan Tim PenyiapanPrasarana penghubung Jawa Sumatera
H-100: 100% 100% selesai penerbitan Keppres No. 36 Tahun 2009
tentang Tim Nasional Persiapan PembangunanJembatan Selat Sunda
[P13A5] Penyelesaian
struktur penampang basahprasarana pengendalian
banjir Banjir Kanal Timur(BKT) Jakarta sehinggadapat mengalirkan air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan
Umum
Penyelesaian
permasalahanyang menghambat
pembangunanprasaranapengendalian banjir
Banjir Kanal Timur(BKT) Jakarta
TARGET : Pembebasan
dan penggalian saluransepanjang 1335 m
TARGET H-100: 100 %, pembebasan dan
galian tanah sepanjang 1335 m, BKT dapatmengalirkan air
H-100: 100% Pembebasan dan galian tanah sepanjang 1.335 m,
BKT telah dapat mengalirkan air
[P13A6] Peningkatan
tingkat hunian rusunawayang sudah/sedangdibangun dari sekitar 40%
menjadi 80% dalam 100
hari dan melakukan kajiulang menyeluruh ataskebijakan pembangunan
dan penghunian rusunawadan rusunami
Kementerian
Negara PerumahanRakyat
Sekretaris Negara,
Kementerian Keuangan,Kementerian PekerjaanUmum, PDAM, Pemda,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, PLN,Pengadilan TInggi
Meningkatnya
Rusunawa terhunidari sebanyak 40%menjadi 80% atas
Rusunawa siap huni
TARGET : Terhuninya 124
TB Rusunawa dari 155 TBRusunawa siap huni
TARGET H-100: Terhuni 112 s.d. 124 TB H-100: 106%
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
20/51
BIDANG PEREKONOMIAN 19 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tersusun
rekomendasipenyempurnaan
kebijakanpembangunandan penghunian
rusunawa damrusunami
TARGET : Teridentifikasinya
permasalahan dantersusunnya substansi
perubahan kebijakanpembangunan danpenghunian Rusunawa dan
Rusunami terkait dengan:a. Pengelolaan Rusunawa
b. Perhitungan tarif sewaRusunawa
c. Pedoman bantuanRusunawa PendidikanTinggi dan Berasrama
d. Pembentukan PPRSRusunami
e. Penghunian danPengalihan Sarusunami
f. Revitalisasi KepPres 22Th 2006
g. Revisi PP 31 Th 2007
h. Revisi PP 38 Th 2008
TARGET H-100: Teridentifikasinya
permasalahan dan tersusunnya substansiperubahan kebijakan pembangunan dan
penghunian Rusunawa dan Rusunamiterkait dengan :a. Pengelolaan Rusunawa
b. Perhitungan tarif sewa Rusunawac. Pedoman bantuan Rusunawa Pendidikan
Tinggi dan Berasramad. Pembentukan PPRS Rusunami
e. Penghunian dan Pengalihan Sarusunamif. Revitalisasi KepPres 22 Th 2006g. Revisi PP 31 Th 2007
h. Revisi PP 38 Th 2008
H-100: 100%
[P13A7] Penyelesaian
penyediaan akses telepondi 32 provinsi, mencakup25.000 desa (DesaBerdering)
Kementerian
Komunikasi danInformatika
Pemda Peningkatan
jangkauan dancakupan aksestelpon di desa
TARGET : 25.000 desa di
32 provinsi mendapatkanakses telepon
TARGET H-100: 25.000 desa di 32 provinsi
mendapatkan akses telepon
H-100: 101% Pada H 100 tanggal 01/02/2010 telah terbangun
telepon di 25.176 desa (capaiannya 100,70% darirencana target total 25.000 desa).
[P13A8] Pencanangan
dukungan kepadaTeknologi Informasi dan
Komunikasi lokal sekaliguspemantapan program
IGOS (Indonesia Go OpenSource)
Kementerian
Komunikasi danInformatika
Kementerian Komunikasi
dan Informatika
Selesainya konsep
dan terlaksananyadukungan
kepada TeknologiInformasi dan
Komunikasi lokalserta pemantapanprogram IGOS
(Indonesia Go OpenSource)
TARGET : Konsep kemajuan
Teknologi Informasi danKomunikasi lokal dan
program IGOS (IndonesiaGo Open Source) selesai
7 Januari 2010 danpencanangan sebelum 1Februari 2010
TARGET H-100: - H-100: 100% Target H 100 telah tercapai pada H 30, dengan
ditetapkannya Peraturan MenKominfo Nomor : 48/PER/M.KOMINFO/11/2009, tgl 23 Nopember 2009
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
21/51
BIDANG PEREKONOMIAN 20 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P13A9] Peningkatan
layanan transportasi bagimasyarakat di daerah
tertinggal, terdepan,terluar, dan pasca-konflik
Kementerian
Perhubungan
Kementerian Negara
Pembangunan DaerahTertinggal, Kementerian
Pekerjaan Umum
Cakupan layanan
transportasi yanglebih baik bagi
daerah tertinggal,terdepan, terluar,dan pasca konflik
TARGET : Peningkatan
layanan transportasimasyarakat di daerah
tertinggal, terdepan, terluar,dan pasca konflik
TARGET H-100:
1. 78 unit bus perintis sudah beroperasi didaerah;
2. 6 unit kapal penyeberangan sudahberoperasi di masing-masing lintas;
3. Pemberian subsidi operasional angkutan
jalan perintis sudah terimplementasi;4. Pemberian subsidi operasional
penyeberangan perintis sudahterimplementasi.
H-100: 100% 1. Telah terbangun 100% pembangunan 6 kapal
penyeberangan perintis namun baru 4 kapalpenyeberangan perintis yang telah dikirim
ke lokasi (M aluku Tenggara, Maluku Tengah,Garonggong-Batu licin, Manokwari-Mokmer) dan2 kapal akan di kirim menunggu kondisi cuaca
yang baik.2. Telah dikirim sebanyak 78 Unit Bis perintis di 21
lokasi.3. Pemberian subsidi operasional angkutan jalan
perintis dan angkutan penyeberangan perintissudah dilaksanakan.
[P13A10] Dimulainyaperbaikan sarana dan
prasarana pelabuhanperikanan dengan
mengutamakanpenyediaan sarana air
bersih dan pabrik esoleh pemerintah sertapembenahan sistem
rantai dingin mulai
dari penyortiran di lautsampai dengan di tempatpemasarannya
KementerianKelautan dan
Perikanan
Kementerian PekerjaanUmum
Peningkatancakupan sarana
dan prasarana sertapenyempurnaan
sistem rantai dingindi hulu dan hilir
sesuai dengankebutuhan di setiaplokasi
TARGET : Tersedianya saranadan prasarana sistem rantai
dingin pada 34 lokasisentra perikanan (PPN/
PPP/ PPI/TPI) sesuai dengankebutuhan pada masing-
masing lokasi.
TARGET H-100: Selesainya penyediaansarana prasarana fisik sistem rantai dingin
pada 7 lokasi sentra perikanan (PPI/TPI)
H-100: 100% Jumlah kumulatif s/d Hari ke 100 sebesar 34 lokasi diSentra Perikanan. Pengadaan CCS dilakukan melalui
mekanisme Tugas Pembantuan (TP), Pemda Kab/Kota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan
kewenangan untuk menentukan lokasi sesuaidengan kebutuhan dan ketersediaan persyaratan
teknis di lokasi dan mendapat rekomendasi dari UnitKerja eselon I terkait. Prov. DKI pada perencanaanawal berlokasi di Muara Angke dan TPI Kalibaru,
Jakarta Utara dialihkan ke PPI Kamal Muara dan
Cilincing, dengan pertimbangan di Muara Angkesudah terbangun coldstorage dengan APBD 2009dan ice storage den gan APBN TA 2007.
[P14] Pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan dan perikanan
[P14A1] PenyusunanRancangan Peraturan
Pemerintah tentangPenertiban Tanah Terlantar
(Revisi PP 36 Thn 1998)
Badan PertanahanNasional
Kementerian Keuangan,Kepolisian Republik
Indonesia, KementerianPertanian, Kementerian
Koordinator POLHUKAM ,Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Kehutanan,
Kementerian PekerjaanUmum, Kementerian
Negara Badan Usaha
Milik Negara, BadanKoordinasi PenanamanModal, KementerianNegara Perumahan Rakyat,
Kementerian Hukum danHAM, Sekretaris Negara,
Bank Indonesia
TersusunnyaRancangan
PeraturanPemerintah tentang
Penertiban TanahTerlantar (RevisiPP 36 Thn 1998)
dan RancanganPeraturan Kepala
BPN RI tentang
Pelaksanaan RPPPenertiban Tanahterlantar (JuklakRPP) serta updating
data tanah terlantar.
TARGET : TersusunnyaRancangan Peraturan
Pemerintah tentangPenertiban Tanah Terlantar
(Revisi PP 36 Thn 1998)yang meliputi kegiatan:Perumusan isu-isu strategis,
Penyusunan RPP PenertibanTanah Terlantar, Diskusi
Internal dan Konsinyasi,
Pembahasan RPP denganInstansi Terkait (Interdep),Penyampaian NaskahRPP ke Setneg, serta
Penyusunan RancanganPeraturan Kepala BPN RI
tentang Pelaksanaan RPPPenertiban Tanah Terlantar
dan updating data tanahterlantar.
TARGET H-100: Terbitnya PP PenertibanTanah Terlantar, Terbitnya Peraturan Kepala
BPN RI tentang Pelaksanaan PP PenertibanTanah Terlantar dan Laporan Akhir Data
Tanah Terlantar
H-100: 100% Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar dan PeraturanKepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan TanahTerlantar (Proses Calling Team Hukum BPN RI untuk
disalin/digandakan sesuai naskah aslinya), besertalaporan data tanah terlantar.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
22/51
BIDANG PEREKONOMIAN 21 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P14A2] Penyusunan Revisi
Peraturan Pemerintahtentang Tarif atas PNBP
yang berlaku pada BPN RI
Badan Pertanahan
Nasional
Kementerian Keuanga n Tersusunnya
Revisi PeraturanPemerintah tentang
Tarif atas PNBP yangberlaku pada BPN RIyang diharmonisasi
dengan DepartemenKeuangan
TARGET : Tersusunnya Revisi
Peraturan Pemerintahtentang Tarif atas PNBP
yang berlaku pada BPN RIyang meliputi kegiatan:Sinkronisasi seluruh pasal,
Pemasukan substansibaru, Diskusi Internal dan
Konsinyasi, Harmonisasi RPPdengan Depkeu
TARGET H-100: Terbitnya Peraturan
Pemerintah tentang Tarif atas PNBP yangberlaku pada BPN RI
H-100: 100% Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2010
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan
Nasional telah diterbitkan
[P15] Iklim investasi pertanian dan perikanan
[P15A1] Penyusunan PPtentang Pertanian Pangan
Skala Luas (Food Estate)
KementerianPertanian
Kementerian Perindustrian,Kementerian Perdagangan,
Kementerian Keuangan,Kementerian Negara Badan
Usaha Milik Negara
Penyelesaianpenyusunan Perpres
tentang PertanianPangan Skala Luas
(Food Estate)
TARGET : PP tentangPertanian Pangan Skala
Luas (Food Estate)
TARGET H-100: PP tentang PertanianPangan Skala Luas (Food Estate) telah
selesai
H-100: 100%
[P15A2] Pencanangan FoodEstate di Merauke
KementerianPertanian
Kementerian Dalam Negeri Selesainya konsepdan terlaksananyaFood Estate di
Merauke
TARGET : Konseppengembangan Food Estatedi Merauke selesai 7 Januari
2010 dan pencanangan
sebelum 1 Februari 2010
TARGET H-100: Konsep pengembanganFood Estate di Merauke selesai 7 Januari2010 dan pencanangan sebelum 1 Februari
2010
H-100: 100% Tanggal 21 Januari 2010 telah diselenggarakankunjungan lapang oleh Tim Pusat dan daerah yangterkait dengan Program Food Estate antara lain: Staf
Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Wakil
Menko Perekonomian, Wakil dari Kementrian PU(Ditjen SDA dan Ditjen Penataan Ruang), Wakil dariKementrian Pertanian (Ditjen PLA, Ditjen TP, Litbang,
Ditjen Bun), SKPD Tk Propinsi (Dinas PertanianTP, Dinas Kehutanan, Dinas PU), SKPD Kabupaten(Bappeda, Dinas Lingkup Kab. Merauke).
Tanggal 22 Januari 2010 diadakan rapat ko ordinasiPerencanaan Food Estate dihadiri oleh Pusat, Daerah
dan calon investor.Hasil pertemuan di Merauke akan ditindaklanjuti
dengan Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh StafKhusus Presiden Bidang Pertanian dan Energi padatanggal 25 Januari 2010.
Menteri Pertanian telah mengirim surat kepadaPresiden perihal Pencanangan Usaha Budidaya
Tanaman Skala Luas (food estate) di Merauke.
Pencanangan belum dapat dilakukan karena adapersyaratan teknis yang masih harus dipastikan.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
23/51
BIDANG PEREKONOMIAN 22 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P15A3] Pencanangan
program peningkatan dayasaing dan nilai tambah
produk pertanian denganpemberian insentif bagitumbuhnya industri
perdesaan berbasis produk
Kementerian
Pertanian
Kementerian Perindustrian Selesainya konsep
dan terlaksananyapencanangan
programpeningkatan dayasaing dan nilai
tambah produkpertanian dengan
pemberian insentifbagi tumbuhnya
industri perdesaanberbasis produk
TARGET : Konsep
peningkatan daya saingdan nilai tambah produk
pertanian denganpemberian insentif bagitumbuhnya industri
perdesaan berbasis produkselesai 7 Januari 2010 dan
pencanangan programsebelum 1 Februari 2010
TARGET H-100: Konsep peningkatan
daya saing dan nilai tambah produkpertanian dengan pemberian insentif
bagi tumbuhnya industri perdesaanberbasis produk selesai 7 Januari 2010 danpencanangan program sebelum 1 Februari
2010
H-100: 100% Konsep 100% final, telah diserahkan kepada Presiden
RI tgl 7 Januari 2010.
[P16] Kesinambungan swasembada pangan
[P16A1] Penyusunan CetakBiru Swasembada Pangan
tahap ke-2 untuk kedelai, jagung, gula dan daging
sapi
KementerianPertanian
Kementerian Pertanian Penyelesaian CetakBiru Swasembada
Pangan tahap ke-2
TARGET : Cetak BiruSwasembada Pangan tahap
ke-2 untuk kedelai, jagung,gula dan daging sapi
TARGET H-100: Cetak Biru SwasembadaPangan tahap ke-2 untuk kedelai, jagung,
gula dan daging sapi telah selesai
H-100: 100% Blue print Swasembada Daging Sapi 2014 diserahkanke Menteri Pertanian. Cetak Biru Swasembada Gula
Nasional; Buku Road Map Jagung dan Kedelai telahselesai.
[P17] Jaminan pasokan energi
[P17A1] Pemenuhan BBMdalam negeri khususnyauntuk Indonesia bagian
timur
Kementerian EnergiSumber DayaMineral
Kementerian Keuangan ,Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara
Ketersediaan BBMdalam negerikhususnya untuk
Indonesia bagiantimur
TARGET : Kebutuhan BBMdalam negeri khususnyauntuk Indonesia bagian
timur dapat terpenuhi
TARGET H-100: Kebutuhan BBM dalamnegeri khususnya untuk Indonesia bagiantimur dapat terpenuhi
H-100: 100% Kebutuhan BBM Dalam Negeri Khususnya untukIndonesia Bagian Timur dapat terpenuhi secaramemadai dan terjangkau melalui kebijakan:
1. Pemberlakuan harga yang sama untuk seluruhIndonesia pada tingkat lembaga penyalur
termasuk APMS;2. Revitalisasi infrastruktur dan pola distribusi BBM
untuk Indonesia Bagian Timur;
3. Alokasi BBM untuk setiap wilayah/Kabupaten/Kotatelah selesai disusun;
4. Meningkatkan koordinasi pengawasanpendistribusian BBM dengan instansi terkait
termasuk Pemda.
[P17A2] Perencanaan
pasokan gas bumi untuk
keperluan domestik
Kementerian Energi
Sumber Daya
Mineral
Kementerian Keuangan ,
Kementerian Negara Badan
Usaha Milik Negara
Penyelesaian
rencana pasokan
gas bumi untukkeperluan domestik
TARGET : Rencana pasokan
gas bumi yang mencakup
kebijakan untuk menjagapemenuhan kebutuhan gasdomestik
TARGET H-100: Rencana pasokan gas bumi
yang mencakup kebijakan untuk menjaga
pemenuhan kebutuhan gas domestik(100 %)
H-100: 100% 1. Neraca Gas Bumi Indonesia 2010-2025 telah
disusun dan disetujui oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral pada tanggal 1 Januari 2010.2. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi
Gas Bumi Nasional Tahun 2010-2025 telah selesai
disusun dan ditetapkan dengan KeputusanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0225K/11/MEM/2010 tanggal 27 Januari 2010.
3. Telah selesai disusun Kebijakan Penetapan AlokasiDan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dalam Negeri melalui PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 03
Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
24/51
BIDANG PEREKONOMIAN 23 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P17A3] Penerbitan PP dan
Peraturan Menteri ESDMtentang Pasokan batubara
Dalam Negeri (DMO)
Kementerian Energi
Sumber DayaMineral
Kementerian Keuangan,
Kementerian NegaraBadan Usaha Milik Negara,
Kementerian Hukum danHAM, Sekretaris Negara
Cakupan PP dan
Peraturan MenteriESDM tentang
Pasokan batubaraDalam Negeri (DMO)
TARGET : PP dan Peraturan
Menteri ESDM tentangPasokan batubara Dalam
Negeri (DMO) yangmencakup kebijakan untukmenjaga pemenuhan
kebutuhan batubara dalamnegeri
TARGET H-100: PP dan Peraturan Menteri
ESDM tentang Pasokan batubara DalamNegeri (DMO) yang mencakup kebijakan
untuk menjaga pemenuhan kebutuhanbatubara dalam negeri
H-100: 100% 1. PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara telah selesai.2. Permen ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang
Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral danBatubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri telahditerbitkan pada tanggal 31 Desember 2009.
[P17A4] Penerbitan Perpres
tentang Proyek PercepatanPembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik 10.000 MWTahap II
Kementerian Energi
Sumber DayaMineral
Kementerian Keuangan,
Kementerian NegaraBadan Usaha Milik Negara,
Sekretaris Kabinet
Penyelesaian
Perpres tentangProyek Percepatan
PembangunanPembangkit TenagaListrik 10.000 MW
Tahap II
TARGET : Perpres tentang
Proyek PercepatanPembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik 10.000 MWTahap II
TARGET H-100: Perpres tentang Proyek
Percepatan Pembangunan PembangkitTenaga Listrik 10.000 MW Tahap II
H-100: 100% 1. Perpres No. 4 tahun 2010 tentang Penugasan
Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)untuk Melakukan Percepatan Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik Yang MenggunakanEnergi Terbarukan, Batubara, dan Gas telahditerbitkan tanggal 8 Januari 2010.
2. Sebagai tindak lanjut Perpres No. 4 tahun 2010tersebut, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
ESDM No. 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik yangMenggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara
dan Gas serta Transmisi Terkait Tanggal 27 Januari2010.
[P18] Sistem harga energi yang kompetitif [P18A1] Penerbitan Perpres
tentang Harga PatokanPembelian Listrik DariPanas Bumi (Telah diubah
menjadi Permen ESDMsesuai dengan SK Menko
Perekonomian No.S-90/M.Ekon/11/2009 Tanggal 25
Nopember 2009)
Kementerian Energi
Sumber DayaMineral
Kementerian Keuangan,
Kementerian Perindustrian,Kementerian NegaraBadan Usaha Milik Negara,
Sekretaris Kabinet
Penyelesaian
Permen tentangHarga PatokanPembelian Listrik
Dari Panas Bumi
TARGET : Permen ESDM
tentang Harga PatokanPembelian Listrik Dari PanasBumi
TARGET H-100: Perpres tentang Harga
Patokan Pembelian Listrik Dari Panas Bumi
H-100: 100% Telah ditetapkan Permen ESDM No. 32 Tahun 2009
tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrikoleh PT PLN (persero) dari pembangkit listrik tenagaPanas Bumi pada tanggal 4 Desember 2009. Harga
patokan tertinggi yang dipergunakan sebagai dasardalam kelayakan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan)
Panas Bumi yang akan dilaksanakan oleh PemerintahDaerah adalah sebesar sebesar US$ 9,7 cent/ kWh.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
25/51
BIDANG PEREKONOMIAN 24 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P19] Ketahanan energi
[P19A1] Perumusan
penyelesaian permasalahanPPA di tingkat korporat
PT PLN
Kementerian Energi
Sumber DayaMineral
Kementerian Keuangan ,
Kementerian Negara BadanUsaha Milik Negara
Tersusunnya
rumusanpenyelesaian
permasalahan PPAdi tingkat korporatPT PLN
TARGET : Rumusan
kebijakan untukmenyelesaikan secara
tuntas permasalahan PPA ditingkat korporat PT PLN
TARGET H-100: Rumusan kebijakan untuk
menyelesaikan secara tuntas permasalahanPPA di tingkat korporat PT PLN
H-100: 100% Rapat Wapres 18 Januari 2010 memutuskan agar
PT PLN (Persero) menyelesaikan kontrak IPP yangmengalami kendala secara korporat, dengan
demikian penyelesaian IPP terkendala tidakmemerlukan Perpres dan hal ini sesuai denganmasukan Sekretariat Kebinet.
Terkait hasil rapat Wapres tersebut, MESDM telahmenyampaikan surat kepada Kepala UKP4 tanggal 19
Januari 2010.KESDM cq Dirjen LPE telah men girim surat kepada
Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 19 Januari2010 dengan tembusan MESDM dan BPKP mengen aipenyelesaian permasalahan PPA sesuai dengan hasil
rapat Wapres dimaksud.Pada tanggal 27 Januari 2010 Menko Bidang
Perekonomian telah menyampaikan surat keSekretariat Kabinet tentang pembatalan Perpres
Penyelesaian IPP terkendala.
[P19A2] Penuntasan
reorganisasi PLN dan
Pertamina
Kementerian
Negara Badan
Usaha Milik Negara
Kementerian Energi Sumber
Daya Mineral
Penyelesaian
restrukturisasi PLN
dan Pertamina
TARGET : Restrukturisasi
PLN dan Pertamina selesai
secara menyeluruh
TARGET H-100: Restrukturisasi PLN dan
Pertamina selesai secara menyeluruh
H-100: 100% Penetapan organisasi dalam rangka restrukturisasi
PLN dan Pertamina sudah selesai
[P19A3] Pemanfaatan
coal bed methane melaluipenyusunan perangkatperaturan sehingga bisa
menghasilkan energi padatahun 2011
Kementerian Energi
Sumber DayaMineral
Kementerian Negara
Badan Usaha Milik Negara,Kementerian Keuangan
Penyelesaian dan
cakupan perangkatperaturan mengenaipemanfaatan coal
bed methane
TARGET : Perangkat
peraturan mengenaipemanfaatan coal bedmethane selesai 1 Februari
2010 sehingga bisamenghasilkan energi pada
tahun 2011
TARGET H-100: Perangkat peraturan
mengenai pemanfaatan coal bed methaneselesai 1 Februari 2010 sehingga bisamenghasilkan energi pada tahun 2011
(100 %)
H-100: 100% Rapat Wapres tanggal 18 Januari 2010 memutuskan
bahwa Inpres tentang CBM tidak diperlukan dancukup diterbitkan Pedoman Pengusahaan CBM danpenyesuaian term and conditions kontrak CBM.
MESDM telah menyampaikan surat kepada KepalaUKP4 tanggal 19 Januari 2010 dalam rangka
penegasan bahwa Inpres tidak perlu diterbitkan.Sebagai tindak lanjut dari Pedoman Pengusahaan
CBM dan penyesuaian term and condition kontrakCBM, telah disusun Roadmap Pemanfaatan GasMetana Batubara (GMB) 2009-2025 (disesuaikan
dengan aturan yang ada di PT PLN).
[P20] Pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk, dan listrik [P20A1] Perumusanpengalihan sistem subsidi:
BBM, pupuk dan listrik
KementerianKoordinator Bidang
Perekonomian
Kementerian NegaraBadan Usaha Milik Negara,
Kementerian Energi SumberDaya Mineral, KementerianKeuangan, Kementerian
Pertanian
Penyelesaiankonsep kebijakan
pengalihan sistemsubsidi
TARGET : Konsep kebijakanpengalihan sistem subsidi
BBM
TARGET H-100: Konsep kebijakanpengalihan sistem subsidi BBM, pupuk
dan listrik
H-100: 103% Telah selesai disusun Road Map Pengurangan SubsidiBahan Bakar Minyak.
8/18/2019 Data Evaluasi Ukp4 - Program 100 h
26/51
BIDANG PEREKONOMIAN 25 Tercapai Tidak Tercapai
RENCANA AKSIPENANGGUNG
JAWABINSTANSI TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN H100
%
CAPAIANKETERANGAN STATUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TARGET : Konsep kebijakan
pengalihan sistem subsidilistrik
TARGET H-100: Konsep kebijakan
pengalihan sistem subsidi BBM, pupukdan listrik
H-100: 103% Telah selesai disusun Road Map Rasionalisasi Subsidi
Listrik.
TARGET : Konsep kebijakan
pengalihan sistem subsidipupuk.
TARGET H-100: Subsidi Pupuk: Draft model
penyaluran Subsidi pupuk
H-100: 100% Telah selesai disusun alternatif penyempurnaan
kebijakan subsidi pupuk.
[P21] Pengembangan Energi Terbarukan Nasional[P21A1] Pemberian FasilitasPerpajakan terhadap
pemanfaatan energiterbarukan (renewableenergy)
KementerianKeuangan
Kementerian NegaraLingkungan Hidup,
Kementerian Energi SumberDaya Mineral, KementerianPerindustrian
PenyelesaianPeraturan Menteri
Keuangantentang Insentifpemanfaatan energi
terbarukan
TARGET : Terbitnya PMKtentang Pemberian Insentif
Perpajakan sektor energiterbarukan
TARGET H-100: 100%Menyusun dan merumuskan PMK tentang
Pemberian Insentif Perpajakan sektorenergi terbarukan
H-100: 100% Telah diterbitkan Peraturan Menteri KeuanganNomor-21/PMK.011/2010 Tanggal 28 Januari
2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan danKepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan SumberEnergi Terbarukan
[P22] Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
[P22A1] Penyediaan danapenjaminan untuk KUR
dalam APBN sebesar Rp. 2triliyun pertahun
KementerianKoordinator Bidang
Perekonomian
Kementerian Pertanian,Kementerian Kelautan dan
Perikanan, KementerianPerindustrian, KementerianPerdagangan, Kementerian
Dalam Negeri, KementerianNegara Badan Usaha Milik
Negara, KementerianKeuangan, Kementerian
Negara Koperasi dan UKM
Penyelesaianperangkat
pendukungpenyediaan danapenjaminan untuk
KUR dalam APBN
TARGET : Perangkatpendukung yang dapat
menjamin terlaksananyapenyediaan danapenjaminan untuk KUR
dalam APBN sebesar Rp. 2triliyun pertahun
TARGET H-100: Perangkat pendukungyang dapat menja