Evaluasi Electronic-Procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Surabaya

Sherlya Ayu Nidya Sari

Evaluation of the Electronic-Procurement Systems Procurement in Surabaya City Government

ABSTRACT

Advances in information technology are rapidly not only in trade but in different fields, such as education, social security and Government. The procurement of goods and services or better known as the auction is one of the large-scale government projects. With regard to the number of irregularities in the implementation of procurement opportunities. With regard to the number of the opportunity lapses in the implementation of government procurement of goods and services, the KPK is also tasked with preventing corruption contributed to solve the problem. The use of information technology in the procurement of goods and services is to build a system of society with a Government that is known as e-Procurement (electronic procurement). This Thesis Problem formulation is how the Evaluation of the Electronic-Procurement Systems Procurement in Surabaya City Government. The purpose of writing this thesis is intended to identify and describe the evaluation of e-Procurement in the public procurement system in Surabaya City Government

This type of research used the qualitative research is the kind of descriptive. The focus in the evaluation of e-procurement, among others, to measure the impact, the impact was emphasized on an outcome, the comparison between the impact with goals and contribute to the further decision making. This study chose a location in the city of Surabaya JL. Jimerto No. 25-27 Surabaya. The Data obtained from the informants (Program Preparation Sub Division Staff, the staff of the Unit registration and verification of Surabaya City Government LPSE, contractors). Data collection techniques of observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that adjusted to the concept of Weiss to measure impact (More transparency, effective and efficient), the impact was emphasized on an outcome (cost and time Efficiency), a comparison between the impact with the aim of (transparent, fair, responsible, effective, efficient, and with a heart of hearts), contribute to the creation of the next decision (updates both technically as well as non-technical).

The recommendations, among others, in order to evaluate the implemented really can be implemented properly, the Government Committee for the city of Surabaya sebagail in order to be beneficial to the Service Committee for the procurement of goods and services and for the user. Key words: e-procurement, Surabaya City Government

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan disebarkan di seluruh lapisan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi bukan hanya di bidang perdagangan saja melainkan di berbagai bidang, misalnya, bidang pendidikan, keamanan sosial dan pemerintahan. Teknologi informasi dipergunakan di pemerintahan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan daripada cara tradisional.

Pengadaaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang dilakukan pada semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Menurut Keppres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, lelang adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah buat penyedia dan kontraktor. Menurut Juhana (2009) selama ini pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang dan jasa, proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang didapat yaitu para pengguna dan penyedia barang dan jasa bersama-sama mengetahui alur pelelangan. Tetapi kelemahan dari tahap-tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konvesional dan Nepotisme (KKN) berkembang, waktu yang dilakukan lama hingga bila para penyedia barang dan jasa banyak menimbulkan antrian yang dipandang menyia-nyiakan waktu.

Berkaitan dengan banyaknya peluang penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang

juga bertugas dalam bidang pencegahan korupsi berkonsentrasi untuk ikut memecahkan masalah tersebut. E-procurement adalah suatu bentuk sistem baru dalam pengadaan barang dan jasa yang mampu membentuk pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasis web.

E-Procurement saat ini merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan e-Procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan.

Pemilihan penyedia barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-Procurement diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada e-Procurement tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh instansi pemerintah untuk secara bertahap menerapkan e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasanya. Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan e-Procurement yang akan diuraikan diharapkan menjadi inspirasi dan tambahan semangat bagi instansi atau pemerintah daerah lain untuk

ikut melaksanakan e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasanya.

Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pengadaan barang dan jasa mulai tahun 2003 telah membangun pelayanan prakualifikasi berbasis internet kemudian disempurnakan pada tahun 2004 dengan mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara online dengan nama SePS (Surabaya e-Procurement System) dan mulai tahun 2010 sudah mengimplementasikan aplikasi e-procurement Full Elektronik.

Proses pelelangan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan sampai pengumuman pemenang lelang pengadaan barang dan jasa sehingga panitia juga terhindar dari tuduhan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), sehingga proses pelaksanaan e-procurement ini memberikan hasil (outcomes) sesuai dengan tujuan awalnya. Proses pelelangan ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011 yakni yang berisi bahwa agar penatausahaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab serta agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat dilaksanakan secara lebih optimal, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa.

Pemerintah Kota Surabaya menjadi instansi pemerintah pertama yang mengimplentasikan pelelangan dengan sistem e-procurement sampai proses pemilihan dan pengumuman lelang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Bab IV Lain-lain Bagian D.

Pengadaan Barang dan Jasa dengan e-Procurement), meskipun tata cara pengadaan belum diatur secara detail. Keputusan Presiden tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk proses pengadaan barang dan jasa secara e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya sendiri diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Junaidi Abdillah, ST selaku Staf Sub Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Surabaya:

“Pemerintah Kota Surabaya merupakan instansi pemerintah pertama yang mengimplementasikan e-procurement dari pengumuman paket pekerjaan sampai pengumuman pemenang pelelangan. Pemerintah Kota Surabaya berupaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dibidang pengadaan barang dan jasa mulai tahun 2003 dan mulai disempurnakan pada tahun 2004 dengan mengembangkan pelayanan pengadan barang dan jasa secara online” (wawancara dengan Bapak Junaidi, tanggal 8 Mei 2012) Kemauan instansi atau pemerintah

daerah untuk mempelajari dan menerapkan e-Procurement akan sangat besar bila instansi atau pemerintah daerah bersangkutan mengetahui manfaat maupun dampak yang bisa dinikmati bila mereka menerapkan e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasanya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka

penulis tertarik untuk menggali secara mendalam mengenai “Evaluasi e-Procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Surabaya”

2. Kajian Pustaka 2.1 Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi Evaluasi adalah kegiatan untuk

menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan ketika kebijakan itu sudah berjalan cukup waktu (Subarsono, AG. 2008). Untuk mengetahui outcome, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun setelah kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi.

William N. Dunn (1999:608) mendefinisikan evaluasi sebagai sesuatu yang berhubungan, yang masing-masing menunjukkan beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), sedangkan dalam arti yang lebih khusus, evaluasi kebijakan dengan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari suatu kebijakan.

Menurut Weiss dalam Widodo (2011:114) menyatakan “the purpose of evaluation research is to measure the effects of a program against the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subsequent decisions making about the program and

improving future programming”. Riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan konstribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang.

Bertumpu pada uraian di atas, evaluasi kebijakan publik menurut Weiss dalam Widodo (2011:114) mengandung beberapa unsur penting: a) Untuk mengukur dampak (to

measure the effects) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.

b) Dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.

c) Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.

d) Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social purpose) dari evaluasi.

Lebih lanjut Weiss dalam Widodo

(2011:115), riset evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan program dan perbaikan program pada masa mendatang.

2.1.2 Tujuan Evaluasi

Menurut Subarsono (2008:120) evaluasi mempunyai beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut: a) Menentukan tingkat kinerja suatu

kebijakan. b) Mengukur tingkat efisiensi suatu

kebijakan. c) Mengukur tingkat keluaran

(outcomes) suatu kebijakan. d) Mengukur dampak suatu kebijakan. e) Untuk mengetahui apabila ada

penyimpangan. f) Sebagai bahan masukan (input)

untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan dari evaluasi adalah

mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Setelah diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksaan pelaksanaan suatu kebijakan, tujuan kebijakan berikutnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan berupa keputusan tentang masa depan dari kebijakan publik.

2.1.3 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik Menurut Langbein dalam Widodo

(2011:116) membedakan tipe riset evaluasi (type of evaluation research) menjadi dua macam tipe, yaitu riset process dan riset outcomes. Metode riset evaluasi juga dibedakan menjadi dua macam yaitu metode deskriptif dan kausal.

Rossi dalam Widodo (2011:118) juga membedakan riset evaluasi lebih komprehensif. Beberapa tipe evaluasi kebijakan publik tersebut, akan digambarkan sebagai berikut: a) Research for Program Planning and

Development. b) Project Monitoring Evaluation

Research

c) Impact Evaluation d) Economic Efficiency Evaluation e) Comprehensive Evaluation

2.1.4 Pendekatan tehadap Evaluasi Ada tiga jenis pendekatan terhadap

evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (1994), yakni: (1) evaluasi semu; (2) evaluasi formal; dan (3) evaluasi teoritis.

Yang dimaksud evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Evaluasi formal adalah (formal evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Sedangkan evaluasi keputusan teoritis (decision theoretic evaluation) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskripstif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. 2.2 E-Procurement 2.2.1 Pengertian E-Procurement Menurut daftar kata X-Solutions dalam Andri Heryandi (2012) e-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan (procurement) atau pembelian secara elektronik.

Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (Australian Government Information Management, AGIMO) dalam Ita Akyuna (2003): e–Procurement merupakan

pembelian antar-bisnis (business-to-business, B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet.

Menurut Ippolito dalam Ita Akyuna (2003) Bank Dunia menyebut e-Procurement dari sisi pemerintahan sebagai electronic government procurement atau e-GP adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik.

Menurut Palmer dalam Ita Akyuna (2003) menyebutkan e-Procurement adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang melalui internet, yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mulai diterapkan sejak tahun 2007 dengan berdirinya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), e-Procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut PPE adalah sistem pengadaan barang dan jasa Kementerian/ Lembaga/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/ Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara/ TNI/ Polri/ Komisi/ Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota/Bank Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/ Badan Usaha Milik

Negara (BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ Badan Layanan Umum (BLU), yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, yang meliputi: e-Lelang Umum (e-regular Tendering), e-Lelang Penerimaan (e-Reverse Tender), e-Pembelian (e-Purchasing),e-Penawaran Berulang (e-Reverse Auction), dan e-Seleksi (e-Selection). 2.2.2 Dasar Hukum e-Procurement

Implementasi e-procurement agar sesuai dengan tujuan dan prinsip pengadaan didasarkan atas peraturan pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik: a) Keputusan Presiden nomor 80

tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

b) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2003.

c) Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2008, tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

d) Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. (www.bappenas.go.id, 2009)

2.2.3 Jenis yang ada dalam e-Procurement

a) E-Lelang Umum (e-Regular Tendering) b) E-Lelang Penerimaan (e-Reverse

Tendering) c) E-Pembelian (e-Purchasing) d) E-Penawaran Langsung (e-Price

Quatation) e) E-Penawaran Berulang (e-Reverse

Auction)

f) E-Pembelian Langsung (e-Direct Purchasing)

g) E-Seleksi (e-Selection) h) E-Katalog (e-Catalog) 2.2.4 Tujuan e-Procurement

Menurut Perpres No 54 Tahun 2010 e-procurement mempunyai tujuan sebagai berikut: a) Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas; b) Meningkatkan akses pasar dan

persaingan usaha yang sehat; c) Memperbaiki tingkat efisiensi proses

Pengadaan; d) Mendukung proses monitoring dan

audit; dan e) Memenuhi kebutuhan akses informasi

yang real time. 2.2.5 Manfaat e-Procurement

Menurut Keppres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintaha e-Procurement mempunyai beberapa manfaat yakni: a) Menghemat anggaran; b) Membuat proses interaksi antara

pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah serta serta masyarakat menjadi lebih mudah serta cepat;

c) Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan;

d) Mengurangi kontak fisik yang bisa meminimalkan risiko KKN;

e) Terjadinya pengurangan Harga pembelian barang, Penagihan dan pembayaran, serta Biaya administrasi;

f) Dapat mengoptimalkan pengelolaan basis pasokan yang tepat waktu;

g) Merupakan salah satu inisiatif e-Government.

2.3 Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

2.3.1 Pengertian Barang Dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh suatu lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

Arrowsmith dalam jurnal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (2004), mengatakan bahwa: pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

Menurut Edquist et all dalam jurnal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (2000) mengatakan bahwa: pengadaan publik (Public Procurement) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (goods), bangunan (works), dan jasa (services) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. 2.3.2 Prinsip dan Etika Pengadaan

Mengingat belum ada formulasi standar terkait dengan public procurement agar pengadaan barang dan jasa mencapai tujuan sesuai dengan kriteria kinerja yang diharapkan sebagaimana diuraikan diatas dari berbagai sumber yang ada dapat disarikan prinsip dasar, etika pengadaan, dan ketentuan umum sebagai berikut.

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut: Transparan, Adil, Bertanggung jawab, Efektif, Efisien, Kehati-hatian, Kemandirian, Integritas, Good Corporate Governance.

3. Metode Penelitian 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya yang berada di Jl. Jimerto No 25 - 27 Surabaya. 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini antara lain: Evaluasi e-Procurement dalam sistem

pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Surabaya menurut Weiss dalam Widodo (2011:114) meliputi : a) Untuk mengukur dampak (to measure the

effects) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.

b) Dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.

c) Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.

d) Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social purpose) dari evaluasi.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah: Staf Sub Bagian Penyusunan Program, Staf Unit Registrasi dan Verikasi LPSE Pemerintah Kota Surabaya, dan Kontraktor 3.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 3.5.1 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian di adalah Data Primer dan Data Sekunder, adalah sebagai berikut : 1) Data Primer 2) Data Sekunder

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data disini menggunakan

data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi

3.6 Instrumen Pengumpulan Data Instrumen penelitian yang diperlakukan

dalam penelitian ini adalah: 1) Penelitian sendiri; 2) Pedoman wawancara (interview); 3) Catatan Lapangan (Field Note); dan 4) Alat tulis untuk mencatat hasil-hasil

penelitian. 3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif adalah sebagai berikut: 1) Pengumpulan data (data collection) 2) Reduksi Data (data reduction) 3) Penyajian Data (data display) 4) Penarikan Kesimpulan

4. Hasil Dan Pembahasan 2.4 Hasil Penelitian

2.4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Surabaya Surabaya merupakan ibu kota provinsi

Jawa Timur yang memiliki luas sekitar 326,37 km2 dan secara astronomis terletak di antara 07o 21’ Lintang Selatan dan 112o

36’ s/d 112o 54’ Bujur Timur. Batas wilayah kota Surabaya adalah sebelah Utara dan Timur dibatasi oleh Selat Madura, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo

dan sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Gresik.

2.4.2 Gambaran Umum Electronic-

Procurement Pemerintah Kota Surabaya

Sejarah E-Procurement Pemerintah Kota Surabaya adalah munculnya kesadaran akan perwujudan konsep good governance ke dalam praktik birokrasi secara nyata. E-Procurement bukanlah suatu sistem yang sama sekali baru dan tidak mungkin diintervensi oleh manusia. Hanya saja, dengan e-procurement memang ada bagian dengan proses yang berbeda dan sama sekali tidak bisa diintervensi oleh manusia.

Pemilihan penyediaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-Procurement diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pengadaan barang dan jasa mulai tahun 2003 telah membangun pelayanan prakualifikasi berbasis internet kemudian disempurnakan pada tahun 2004 dengan mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa publik secara online dengan nama SePS (Surabaya e-Procurement System) dan mulai tahun 2010 sudah mengimplementasikan aplikasi e-Procurement Full Elektronic.

2.4.3 Implementasi E-Procurement Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya menggunakan aplikasi e-Procurement sejak pelaksanaan APBD tahun 2004. Ide ini dikembangkan dari pelaksanaan lelang serentak pada tahun 2003 dimana

keterbukaan (transparansi), efektifitas dan efisiensi menjadi unsur utama untuk mewujudkan Good Governance. Pelelangan dengan sistem e-Procurement, dapat diakses melalui portal e-Procurement www.lpse.surabaya.go.id. 2.4.4 Dasar Pelaksanaan Electronic-

Procurement Pemerintah Kota Surabaya.

Dasar Hukum dan perundangan pelaksanaan E-Procurement adalah: 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011;

4) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45 / 11 / 436.1.2 / 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

2.4.5 Tujuan dan Manfaat Electronic-Procurement Pemerintah Kota Surabaya:

Tujuan dan Manfaat dari adanya e-procurement di pemerintahan Kota Surabaya adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi; 2) Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas; 3) Memudahkan sourcing dalam

memperoleh data dan informasi; 4) Menjamin proses pengadaan barang

dan jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat;

5) Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang dan jasa;

6) Menciptakan situasi yang kondusif; 7) Menciptakan situasi yang kondusif bagi

aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online. Manfaat dapat diperoleh dari

pelaksanaan Electronic-Procurement Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1) Meminimalisasi faktor kesalahpahaman yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa;

2) Meminimalisasi kecurigaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa;

3) Membantu proses pengendalian administrasi proses pengadaan barang dan jasa;

4) Memudahkan bagi peserta lelang untuk mengikuti semua tahapan lelang dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet);

5) Memberi keadilan bagi seluruh peserta lelang baik peserta dari penyedia barang dan jasa dengan kualifikasi kecil maupun non kecil;

6) Membantu panitia melaksanakan pelelangan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku;

7) Akselerasi penyediaan pelayanan publik, karena pengadaan barang dan jasa;

8) Pengguna e-procurement aman dan terhindar dari tuduhan KKN.

2.4.6 Keunggulan Electronic-Procurement Pemerintah Kota Surabaya

Keunggulan yang dimiliki oleh e-procurement di Pemerintahan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

a) One time registration

b) Komunikasi online, Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) dan Penawaran bisa dilakukan secara online

c) Paperless d) Menjamin kualitas barang dan jasa e) Pemerataan pekerjaan f) Penawaran dilengkapi dengan sistem

IKP (Infrastruktur Kunci Publik) g) Pelaksanaan lelang dapat dipantau

langsung. 2.4.7 Penerapan Electronic-Procurement

Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini

sebelumnya telah membangun sistem berbasis portal guna lelang serentak melalui portal www.lelangserentak.com dan kemudian pada akhir 2003 dikembangkan lebih lanjut menjadi e-procurement malalui portal www.surabaya-eproc.or.id. 2.4.8 Evaluasi Electronic-Procurement

dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Surabaya melalui e-procurement sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a) Dengan menggunakan penyedia barang dan jasa

b) Dengan cara swakelola Dari temuan data yang ada di lapangan

pelaksanaan lelang dengan menggunakan sistem e-procurement memiliki sekretariat layanan yang ditempatkan dalam bagian Bina Program Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan dengan realita tersebut, maka menyesuaikan dengan konsep menurut Weiss dalam Widodo tentang evaluasi yakni: a) Untuk mengukur dampak (to measure the

effects) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan. Pelaksanaan e-procurement dalam

pengadaan barang dan jasa ini dapat mengurangi kecurangan-kecurangan dalam

proses pelelangan. E-procurement ini lebih transparansi sehingga pelaksanaan e-procurement ini memberikan dampak kepada Pemerintah Kota Surabaya. b) Dampak (effects) tadi menekankan pada

suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar. Pelaksanaan e-procurement dalam

pengadaan barang dan jasa berjalan mulai tahun 2004 dan mengalami penyempurnaan setiap tahunnya dan memberikan dampak yang positif terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Pelaksanaan e-procurement sesuai dengan tujuan awal yakni meningkatkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Surabaya. Hasil (outcomes) dapat dilihat dari sisi efisiensi biaya dan sisi efisiensi waktu. c) Perbandingan antara dampak (effects)

dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. Dampak yang dihasilkan dalam pelaksanaan

e-procurement sesuai dengan tujuan (goals) dari pelaksanaan e-procurement oleh Pemerintah Kota Surabaya, penyedia barang dan jasa dan masyarakat yang mempunyai kriteria yakni transparan, adil, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berhati hati dalam pelaksanaannya. d) Memberikan kontribusi pada pembuatan

keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social purpose) dari evaluasi.

Pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota Surabaya memberikan kontribusi yang baik dalam lingkungan pemerintahan maupun masyarakat sebagai user. Dalam pelaksanaan e-procurement yang memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dalam hal pembangunan. Jadi untuk pembuatan keputusan selanjutnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya,

namun selalu ada pembaharuan baik secara teknis maupun non-teknis, memperbaiki kendala dalam proses pelaksanaan e-procurement segera dibenahi sehingga user lebih mudah dalam mengoperasikan portal dari e-procurement.

2.5 Pembahasan

“Evaluasi e-Procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Surabaya”

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan di lapangan dan didasarkan dengan teori yang berkaitan, Evaluasi yang dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya. Pelaksanaan e-procurement di Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan dengan konsep Weiss tentang evaluasi mengandung unsur penting. Terdapat 4 (empat) unsur penting dalam evaluasi menurut Weiss antara lain: 1. Untuk mengukur dampak (to measure

the effects) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan. Evaluasi yang dilakukan pada

pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Surabaya dilakukan untuk melihat dampak yang timbul dan perubahan-perubahan yang ditimbulkan. Pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa memberikan dampak baik pada Pemerintah Kota Surabaya maupun kepada user yakni penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan untuk mengukur dampak (to measure the effects) dengan metodologi riset yang digunakan dengan alur pelaksanaan dari e-procurement dimulai dari Dinas yang mengajukan proses pelelangan kepada pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) yakni adanya e-procurement unit kemudian pihak ULP dan Dinas berkoordinasi dalam proses pelelangan, setelah mengikuti proses pelelangan dari

awal sampai akhir tersebut ditentukan 3 calon pemenang pelelangan, kemudian pemenang-pemenang tersebut dikembalikan kepada Dinas yang mengadakan proses pelelangan.

Bentuk pelelangan barang dan jasa ini mempunyai macam-macam kategori, ada kontruksi, non-kontruksi, barang, jasa lainnya, dan jasa konsultasi. Dampak yang dinikmati oleh panitia dan penyedia barang dan jasa selama adanya pelaksanaan e-procurement adalah lebih transparansi, lebih mudah diakses melalui website oleh para penyedia barang dan jasa harganya lebih kompetitif, lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu ataupun biaya, lebih cepat prosesnya, dan lebih dapat menikmati hasil pekerjaan tepat waktu (kejar target) dalam proses pengerjaannya.

Pelaksanaan e-procurement mempunyai faktor pendukung yakni ada faktor teknis maupun non-teknis, yang dimaksud faktor teknis disini meliputi server, kapasitas server serta bandwitch, sedangkan non-teknis disini meliputi, lingkungan e-procurement, persons disini dimaksud adalah mempunyai spesifikasi lulusan informatika, selain itu adanya spesifikasi admin dari pihak LPSE.

Selain terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan e-procurement terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala-kendala ataupun menjadi faktor penghambat selama proses pelaksanaannya yakni: a) Penyedia barang dan jasa masih

banyak yang belum memahami alur sistem Full Electronics;

b) Penyedia barang dan jasa masih banyak yang belum memahami bahwa e-procurement di Pemerintah Kota Surabaya merupakan suatu aplikasi desktop yang berarti bahwa keberhasilan ataupun kegagalan proses

pemasukan penawaran tergantung pada kondisi desktop masing-masing;

c) Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan password dan kunci kerahasiaan lainnya oleh user;

d) Kelompok kerja belum sepenuhnya dapat mengikuti range jadwal state lelang tepat waktu sesuai dengan apa yang ditetapkan;

e) Keterlambatan psroses berita acara Aanwijzing dan Addendum, Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya;

f) Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas untuk penyedia barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

g) Terbatasnya bandwitch yang menyebabkan kegagalan dalam aplikasi e-procurement.

2. Dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar. Penyempurnaan yang dilakukan setiap

tahunnya mulai dari awal pelaksanaan e-procurement memberikan dampak yang positif terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Pelaksanaan e-procurement awalnya untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada dalam proses pelelangan barang dan jasa, dengan target sasaran pihak panitia dan penyedia barang dan jasa selaku user. Berdasarkan dari penelitian di lapangan hasil yang dicapai dalam pelaksanaannya adalah dapat dilihat dari sisi efisiensi baik dari efisiensi biaya dan efisiensi waktu. Selain itu dilakukan secara transparansi sehingga mengurangi kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Masyarakat juga bisa mengawasi proses pelelangan mulai dari pengumuman paket pekerjaan sampai pengumuman pemenang

lelang pengadaan barang dan jasa sehingga panitia juga terhindar dari tuduhan KKN (Korupsi, Kolusi, nepotisme).

Berdasarkan hasil temuan dampak (effects) yang menekankan pada suatu hasil (outcomes) jika dikaitkan dengan unsur dari teori Weiss adalah: a) Pengawasan langsung dari masyarakat

terhadap pengadaan barang dan jasa sehingga terhindar dari KKN;

b) Hasil paket pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa memenuhi target;

c) Meminimalisasi biaya pengadaan baik dari pengguna barang dan jasa, satuan kerja maupun penyedia barang dan jasa;

d) Menciptakan kompetisi yang adil bagi penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses pelelangan barang dan jasa.

3. Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. Dampak yang dihasilkan dalam

pelaksanaan e-procurement berpengaruh terhadap lingkungan pemerintahan Kota Surabaya dan masyarakat luas, sesuai dengan tujuan (goals) dari yang diharapkan oleh para Pemerintah Kota Surabaya dan sesuai dengan kriteria (criteria) yang jelas dan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses pelelangan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-procurement sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaannya. Awalnya dengan adanya sosisalisasi kepada dinas-dinas dan para penyedia barang dan jasa, tapi dengan adanya pihak LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Dahulu pelelangan secara konvensional diumumkan melalui media cetak, berbeda dengan sekarang yang tidak hanya

diumumkan dengan media cetak tetapi melalui Portal Nasional misalnya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan surat edaran lelang.

Beberapa kriteria (criteria) yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement di Pemerintah Kota Surabaya adalah transparan, adil, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berhati hati.

4. Memberikan kontribusi pada

pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social purpose) dari evaluasi.

Pelaksanaan e-procurement di Pemerintahan Kota Surabaya memberikan kontribusi baik dalam lingkungan pemerintahan maupun masyarakat sebagai user.

Pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa terdapat faktor-faktor yang menunjang bagi proses pelelangan barang dan jasa. Sarana dan Prasarana merupakan faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya di pemerintahan Kota Surabaya. Selain itu terdapat faktor penghambat. Berdasarkan penelitian dapat dilihat faktor pendukung dalm e-procurement adalah faktor teknis yang meliputi server, kapasitas server serta bandwitch, sedangkan non-teknis disini meliputi, lingkungan e-procurement, persons disini dimaksud adalah mempunyai spesifikasi lulusan informatika, selain itu adanya spesifikasi admin.

Adanya permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan e-procurement Pemerintah Kota Surabaya mengatasinya dengan beberapa langkah ini: a) Mengadakan roadshow ke berbagai

asosiasi penyedia barang dan jasa untuk menjelaskan proses pengadaan

barang dan jasa melalui e-procurement;

b) Menyediakan staf khusus di sekretariat layanan e-procurement untuk bertugas sebagai call center guna menjalankan fungsi sebagai help desk;

c) Membangun dan memperluas jaringan internet pada instansi di Pemerintah Kota Surabaya;

d) Menyusun regulasi di tingkat Walikota dan merincinya dalam bentuk SOP dan menyusun standar honorarium bagi pengelola kegiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat manfaat - manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan Electronic-Procurement Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: a) Meminimalisasi faktor

kesalahpahaman yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa;

b) Meminimalisasi kecurigaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa;

c) Membantu proses pengendalian administrasi proses pengadaan barang dan jasa;

d) Memudahkan bagi peserta lelang untuk mengikuti semua tahapan lelang dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet);

e) Memberi keadilan bagi seluruh peserta lelang baik peserta dari penyedia barang dan jasa dengan kualifikasi kecil maupun non kecil;

f) Membantu panitia melaksanakan pelelangan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku;

g) Akselerasi penyediaan pelayanan publik,;

h) Pengguna e-procurement aman dan terhindar dari tuduhan KKN.

Konsep William N. Dunn tentang evaluasi kebijakan dirasa sangat efektif diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya karena sesuai dengan tujuan dengan memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari suatu kebijakan.

5. Simpulan Dan Saran 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan terhadap evaluasi e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Surabaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi yang dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya. Pelaksanaan e-procurement di Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan dengan konsep Weiss tentang evaluasi mengandung unsur penting. Terdapat 4 (empat) unsur penting dalam evaluasi menurut Weiss antara lain: Untuk mengukur dampak (to measure the effects) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan, Dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar, Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (the social purpose) dari evaluasi.

Pelaksanaan e-procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Pelaksanaan e-procurement mempunyai faktor pendukung yakni ada faktor teknis maupun non-teknis, yang dimaksud faktor teknis disini meliputi

server, kapasitas server serta bandwitch, sedangkan non-teknis disini meliputi, lingkungan e-procurement, persons disini dimaksud adalah mempunyai spesifikasi lulusan informatika, selain itu adanya spesifikasi admin dari pihak LPSE.

Selain terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan e-procurement terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala-kendala ataupun menjadi faktor penghambat selama proses pelaksanaannya yakni: Penyedia barang dan jasa masih banyak yang belum memahami alur sistem Full Electronics, Penyedia barang dan jasa masih banyak yang belum memahami bahwa e-procurement di Pemerintah Kota Surabaya merupakan suatu aplikasi desktop yang berarti bahwa keberhasilan ataupun kegagalan proses pemasukan penawaran tergantung pada kondisi desktop masing-masing, Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan password dan kunci kerahasiaan lainnya oleh user, Kelompok kerja belum sepenuhnya dapat mengikuti range jadwal state lelang tepat waktu sesuai dengan apa yang ditetapkan, Keterlambatan psroses berita acara Aanwijzing dan Addendum, Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas untuk penyedia barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Terbatasnya bandwitch yang menyebabkan kegagalan dalam aplikasi e-procurement.

5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah

diuraikan dalam pembahasan terhadap evaluasi e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Surabaya, peneliti beranggapan ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan agar dalam evaluasi e-

Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa, khususnya agar dapat bermanfaat bagi para panitia layanan pengadaan barang dan jasa dan bagi para user. Rekomendasi tersebut antara lain adalah:

a) Sebaiknya para panitia lebih sering mengadakan roadshow ke berbagai asosiasi penyedia barang dan jasa selaku user untuk menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement;

b) Sebaiknya disediakan staf khusus di sekretariat layanan e-procurement untuk bertugas sebagai call center guna menjalankan fungsi sebagai help desk;

c) Seharusnya para panitia lebih memperluas jaringan internet pada instansi di Pemerintah Kota Surabaya;

d) Seharusnya para panitia melakukan pelatihan bagi pengusaha kecil dalam rangka persiapan pelaksanaan e-Procurement untuk seluruh paket kegiatan pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA Literatur Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis

Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardjowijono. 2009. Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia. Jakarta: Indonesia Procurement Watch

LPSKK, 2009. Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik, Jakarta: LPSKK Press.

Miles, Mattew B & Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : University Indonesia Press.

Moloeng, Lexy. 20011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nawawi, H. Hadari. 2003, Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Nur Bahagia. 2006, “Sistem Inventori”.Bandung: Penerbit ITB.

Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik (Konsep,teori dan aplikasi). Yogyakarta:Pustaka Belajar.

Sutedi, Adrian. 2008. Aspek-aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, Joko. 2009. Analisis kebijakan publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Public). Malang: Bayumedia.

Jurnal/Makalah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2011. Jurnal Pengadaan “Senarai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” (Online), Volume 1 Number 1 (http://www.lkpp.go.id, diakses 14 Mei 2012).

Nightisabha, Ita Akyuna. 2009. Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement. Jurnal Siasat Bisnis, (Online),Volume 13, Nomor 2 (http://journal.uii.ac.id, diakses 14 Mei 2012)

Heryandi, Andri, Irawan Afrianto, dan Sufa’atin. Tanpa Tahun. Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Arah E-Procurement. Majalah Ilmiah Unikom Bidang Rekayasa (Online), Volume 10 Nomor 1, (http://jurnal.unikom.ac.id, diakses 14 Mei 2012)

Rachmawati, Yuli. 2008. “Akuntabilitas Publik E-Procuremen: Studi Deskriptif Tentang Akuntabilitas Proses Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement Pemerintah Kota Surabaya”. (Online), (http://adln.lib.unair.ac.id, diakses 14 Mei 2012)

Dokumen Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.