SEARSamsul Ramli Trainer Pengadaan Barang dan Samsul Ramli Trainer Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Home » Pengadaan Barang/Jasa » PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (6524 Views) July 15, 2013 2:31 pm | Published by Samsul Ramli | 58 Comments Beberapa hari terakhir masuk sejumlah topik diskusi seputar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tidak banyak referensi yang bisa didapatkan terkait PPHP atau pada konstruksi bangunan dikenal dengan Tim PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkup tanggungjawab. Namun ada baiknya kita menelusuri PPHP dari Perpres 54/2012 jo Perpres 70/2012: Pasal 1 ayat 10 bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Kemudian Pasal 7 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa PPHP merupakan bagian dari organisasi pengadaan. Usulan Perbaikan Klasifikasi Barang/Jasa Perpres 54/2010 September 21, 2015 7:37 am Published by Samsul Ramli 4 Comments Pengadaan Barang/Jasa di PDAM, Pakai Perpres 54/2010 atau …? September 1, 2015 9:00 am Published by Samsul Ramli 10 Comments Pokja ULP versus HPS August 18, 2015 9:00 am Published by Samsul Ramli 9 Comments Silabus Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa August 12, 2015 6:45 pm Published by Samsul Ramli No comment ARTIKEL TERBARU TRENDING #perpres 54/2010 #pengadaan #Pekerjaan Konstruksi #barang/jasa #barang #konstruksi Headlines Headlines Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil HOME DOWNLOAD PUSTAKA BUKU AGENDA PELATIHAN CATATAN PINGGIR PEMBANGUNAN PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG SAYA PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027 1 of 22 10/7/2015 10:27 AM
Transcript
SEARC
Samsul Ramli Trainer Pengadaan Barang danSamsul Ramli Trainer Pengadaan Barang danJasaJasa
Home » Pengadaan Barang/Jasa » PPHP dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(6524 Views) July 15, 2013 2:31 pm | Published by Samsul Ramli | 58 Comments
Beberapa hariterakhir masuksejumlah topikdiskusi seputarPanitia/PejabatPenerima HasilPekerjaan(PPHP). Tidakbanyak referensiyang bisadidapatkan terkaitPPHP atau padakonstruksibangunan dikenaldengan Tim
PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkuptanggungjawab.
Namun ada baiknya kita menelusuri PPHP dari Perpres54/2012 jo Perpres 70/2012:
Pasal 1 ayat 10 bahwa Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPAyang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
Kemudian Pasal 7 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa PPHPmerupakan bagian dari organisasi pengadaan.
Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasaldari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupuninstansi lainnya.
2.
Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggotaPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lainPengguna APBN/APBD atau Kelompok MasyarakatPelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawainegeri.
3.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhipersyaratan sebagai berikut:
memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalammelaksanakan tugas;
1.
memahami isi Kontrak;2. memiliki kualifikasi teknis;3. menandatangani Pakta Integritas; dan4. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda TanganSurat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
5.
4.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dankewenangan untuk:
melakukan pemeriksaan hasil pekerjaanPengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuanyang tercantum dalam Kontrak;
1.
menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelahmelalui pemeriksaan/ pengujian; dan
2.
membuat dan menandatangani Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan.
3.
5.
Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlianteknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untukmembantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan.
6.
Dokumen Kualifikasi BukanDimasukkan Dalam PenawaranApendo/.rhsAugust 10, 2015 9:00 amPublished by Samsul Ramli14 Comments
Pengadaan Barang/Jasa di PDAM,Pakai Perpres 54/2010 atau …?
Pokja ULP versus HPS
Silabus Pelatihan PengadaanBarang/Jasa
Dokumen Kualifikasi BukanDimasukkan Dalam PenawaranApendo/.rhs
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
2 of 22 10/7/2015 10:27 AM
Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6)ditetapkan oleh PA/KPA.
7.
Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaanpekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,dilakukan setelah berkoordinasi dengan PenggunaJasa Konsultansi yang bersangkutan.
8.
Sampai disini yang saya pahami adalah bahwa PPHP ditetapkanoleh PA/KPA sejak awal dalam organisasi pengadaan barang/jasabaik melalui swakelola maupun pemilihan penyedia. Posisi inisejajar dengan PPK ataupun pejabat pengadaan.
Diagram 1: Hubungan Kerja Para Pihak
Tugas pokok dan kewenangan PPHP dalam ruang lingkupPemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah melakukan pemeriksaanhasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan ketentuan yangtercantum dalam Kontrak. Dalam proses pemeriksaan PPHPdapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yang ditunjuk PA/KPA.
Apabila hasil pekerjaan telah sesuai dengan yang tercantumdalam kontrak, PPHP menerima hasil PengadaanBarang/Jasa dengan membuat dan menandatangani BeritaAcara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Apabila hasil pekerjaan belum atau tidak sesuai dengan yangtercantum dalam kontrak maka PPHP tidak membuat danmenandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.Namun menyampaikan kepada PPK bahwa hasil pekerjaanpenyedia masih terdapat kekurangan.
Kemudian terkait serah terima pekerjaan ada baiknya pula kitamemperhatikan Pasal 95 tentang Serah Terima Pekerjaan:
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalamKontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaansecara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untukpenyerahan pekerjaan.
1.
PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan.
2.
Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaansebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaanmelalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untukmemperbaiki dan/atau melengkapi kekuranganpekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
3.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerimapenyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan
4.
RSS SAMSUL RAMLI
RSS - Posts
RSS - Comments
RECENT COMMENTS
Samsul Ramli on PengadaanBarang/Jasa di Desa Tidak NgikutPerpres 54/2010?
Samsul Ramli on Bicara SuratDukungan
Samsul Ramli on Serial Perpres4/2015 : Tabel BantuPerbandingan Perubahan Perpres54/2010
M.ramli on PengadaanBarang/Jasa di Desa Tidak NgikutPerpres 54/2010?
Kamto on Bicara Surat Dukungan
ARCHIVES
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
3 of 22 10/7/2015 10:27 AM
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyamelakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selamamasa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehinggakondisinya tetap seperti pada saat penyerahanpekerjaan;
1.
masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaanpermanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untukpekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
2.
masa pemeliharaan dapat melampaui TahunAnggaran.
3.
5.
Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud padaayat (5) berakhir, PPK mengembalikan JaminanPemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
6.
Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukansesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
7.
Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita AcaraSerah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serahterima akhir (Final Hand Over).
8.
Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani BeritaAcara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.
9.
Dari pasal ini runtutannya Penyedia secara tertulis meminta PPKuntuk mengadakan acara penyerahan pekerjaan. Kenapademikian? Karena sudah jelas yang melakukan ikatan perjanjianadalah penyedia dan PPK. PPK sebagai pihak I dan Penyediapihak II.
Ketika surat permintaan disampaikan, PPK selaku pihak yangditetapkan oleh PA/KPA menyampaikan permintaan ini kepadaPA/KPA. PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran danmempunyai kewenangan penuh terkait pembayaran, wajibberhati-hati dan memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan yangdibutuhkan, baik secara administratif maupun teknis. Untuk ituPA/KPA menunjuk PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasilpekerjaan.
PPHP dan PPK berkoordinasi dalam rangka memastikan hasilpekerjaan dapat diterima. Apabila hasil pekerjaan tidak/belumsesuai dengan kontrak maka PPHP menyampaikan kepada PPK,selaku yang berikat janji dengan penyedia. PPK sesuai denganwewenang yang diatur dalam kontrak/perjanjian memerintahkanpenyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapikekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalamKontrak.
Kenapa PPHP tidak langsung meminta penyedia untuk melakukanperbaikan atau melengkapi kekurangan? Ini logis karena PPHPbukanlah pihak yang tertuang didalam kontrak.
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
November 2011
August 2011
July 2011
May 2011
April 2011
CATEGORIES
#
Agenda Pelatihan
Catatan Pinggir
Dahlan Iskan
pembangunan
Pengadaan Barang/Jasa
Tentang Saya
META
Log in
Entries RSS
Comments RSS
WordPress.org
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
4 of 22 10/7/2015 10:27 AM
Analoginya apabila Penyedia, yang melakukan akad nikah denganPPK, melaporkan hasil pekerjaannya justru langsung kepadaPPHP maka potensi “perselingkuhan” sangat mungkin terjadi.
Hal yang menarik pula dicermati adalah tentang terminologi “hasilpekerjaan” dengan “pekerjaan”. Pada penjelasan tentangwewenang tugas PPHP selalu disebutkan “hasil pekerjaan”.Sementara untuk PPK selalu disebutkan “pekerjaan”.
Dari sini saya memahami bahwa PPHP bertugas memeriksa “hasilpekerjaan” bukan menerima pekerjaan-nya. Dalam bahasamudahnya pekerjaan adalah barang/jasa-nya yang tetap diterimaoleh PPK selaku yang berikat kontrak dengan penyedia, bukanditerima oleh PPHP.
“Hasil pekerjaan” yang diperiksa dan diterima PPHP adalahkesesuaian secara administrasi dan teknis dari prosespenyelesaian pekerjaan dan fisik pekerjaan dengan kontrakuntuk kemudian dibuatkan BAST hasil pekerjaan.
Pertanyaan yang juga sering disampaikan. Siapa yangbertandatangan dalam BAST Hasil Pekerjaan? Ada beberapapendapat terkait ini. Namun yang dapat ditekankan berdasarkanPasal 18 ayat 5, PPHP bertandatangan pada BAST HasilPekerjaan. Kemudian terkait Serah Terima Pekerjaan makasewajarnyalah PPK dan Penyedia bertandatangan dalam BASTPekerjaan.
Dalam kerangka efisiensi menurut saya BAST Hasil Pekerjaandan BAST Pekerjaan dapat dijadikan dalam satu format. PPHPmenandatangani dan membuat BAST Hasil Pekerjaan danmenyerahkan kepada PPK untuk kemudian ditandatangani PPKbersama Penyedia sebagai BAST Pekerjaan.
Satu hal lagi. Tentang apakah PPHP didampingi penyedia padasaat proses pemeriksaan hasil pekerjaan? Saya belummenemukan referensi yang mengharuskan juga melarang.Sehingga dikembalikan kepada prinsip dan etika pengadaanbarang/jasa, selama tidak ada potensi melanggar etika, sepertiConflict of Interest, dan memang dibutuhkan dalam rangkaefektifitas dan efisiensi proses pemeriksaan hasil pekerjaan.PPHP didampingi penyedia atau tidak tentu tidak menjadipersoalan.
Untuk lebih meyakinkan kita coba buka petunjuk teknispelaksanaan P70/2012 yaitu Perka 14/2012.
BARANG KONSTRUKSI/JASALAINNYA
KONSULTANSI
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
5 of 22 10/7/2015 10:27 AM
Serah Terima Barang
Setelah pekerjaan 100%(seratus perseratus), Penyediamengajukan permintaan secaratertulis kepada PPK untukpenyerahan pekerjaan;
1.
Dalam rangka penilaian hasilpekerjaan, PPK menugaskanPanitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan.
2.
PPK melakukan penilaianterhadaphasil pekerjaanyang telah diselesaikanoleh Penyedia. Apabilaterdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasilpekerjaan, Penyedia wajibmemperbaiki/menyelesaikannya.
3.
PPK menerima penyerahanpekerjaan setelah:
seluruh hasil pekerjaandilaksanakan sesuaidengan ketentuanKontrak dan diterimaoleh Panitia/PejabatPenerima HasilPekerjaan; dan
Penyelesaian pembayaran hanyadapat dilaksanakan setelahbarang dinyatakan diterimasesuai dengan berita acaraserah terima barang danbilamana dianggap perludilengkapi dengan berita acarahasil uji coba.
1.
Serah TerimaPekerjaan
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyediamengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untukpenyerahan pekerjaan.
1.
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
2.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaianterhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia.Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasilpekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
3.
PPK menerima penyerahan pertama pekerjaansetelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai denganketentuan Kontrakdan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
4.
…..5.
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
6 of 22 10/7/2015 10:27 AM
Pengawasan dan Pemeriksaan
Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan danpemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan olehPenyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan/menugaskan/memintapanitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pengguna jasa dan/ataukepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan danpemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakanoleh Penyedia.Penyelesaian Pekerjaan
PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telahdiselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangankekurangan,Penyedia wajib menyelesaikannya.
1.
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
2.
PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasilpekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan.
3.
Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruhpekerjaan diselesaikan.
4.
Pengawasan dan Pemeriksaan
Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan danpemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan olehPenyedia. Apabila diperlukan, PPK dapatmemerintahkan/menugaskan/meminta panitia/pejabat penerimahasil pekerjaan, pengguna jasa dan/atau kepada pihak ketiga untukmelakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaanpekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
Dari perbandingan antar jenis barang/jasa pada Perka 14/2012terkait PPHP diatas, apa yang saya sampaikan terdahulumendapatkan penguatan.
Hasil Pekerjaan diperiksa oleh PPHP adalah terkait prosespenilaian. Sedangkan Pekerjaan-nya tetap diterima oleh PPKselaku pemilik pekerjaan. Yang mungkin perlu mendapatkanperhatian adalah kalimat: Dalam rangka penilaian hasilpekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan.
Kata “menugaskan” agak kurang “sreg” mengingat posisi PPKdan PPHP sejajar sebagai pihak yang sama-sama ditetapkan olehPA/KPA. Sehingga menugaskan ini dikembalikan pada tugas danwewenang yang diberikan oleh PA/KPA.
Fakta lain yang juga menggelitik adalah pembentukan PPHPyang “biasa” nya diakhir pekerjaan atau setelah pekerjaan100%. Untuk pengadaan barang yang berorientasi pada outputsaja proses penilaian hasil pekerjaan dapat dilakukan. Namununtuk pekerjaan yang merupakan satu kesatuan proses input,proses dan output tentu melihat hasil pekerjaan hanya dariproduk akhir sangatlah riskan. Untuk itu PPHP tidak hanyadituntut mampu memeriksa output namun juga menilai input danproses. Tentu saja tetap wewenang PPHP muncul setelah
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
7 of 22 10/7/2015 10:27 AM
diperlukan oleh PA/KPA melalui PPK.
Merujuk Pasal 7 tentang organisasi pengadaan barang/jasa makaseyogyanya PPHP telah dibentuk sejak awal. Ini agar PPHP dapatminimal memantau proses pekerjaan meski belum berwenangmelakukan pemeriksaan. Seperti dituangkan oleh Perka 14/2012,PPHP juga dilibatkan dalam Pengawasan dan Pemeriksaan,“Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan/menugaskan/memintapanitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, pengguna jasadan/atau kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasandanpemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yangdilaksanakan oleh Penyedia.”
Sebagai bahan masukan Standar Operasional ProsedurPemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dari BRRNAD-NIAS, yang didapat dari internet mungkin dapat dijadikanbenchmark. Kebetulan PPHP masih menggunakan nomenklaturPHO dan FHO. Silakan didownload disini.
Share this:
Tags: ahli pengadaan, ahli pengadaan barang, badan usaha, bukti, buktiperjanjian, daftar, distributor status, dokumen, dokumen penawaran, formulir,forum diskusi, GU, hukum perikatan, isian, jasa, juta, keuangan daerah,kompetensi, kontrak, kontrak kerja, kontraktor, koperasi, kuitansi, lkpp, LS,mari kita, negosiasi, nilai, nota, pajak penghasilan, pelelangan, pengadaanbarang dan jasa' pengendalian kontrak, pengadaan langsung, pengetahuan,pengguna anggaran, perjanjian, perka, permendagr 13, perpajakan,persaingan usaha tidak sehat, perti, poin, pph, ppn, principal supplier, rantai,
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
8 of 22 10/7/2015 10:27 AM
ratus, rp 200, rp200, rp50, rupiah, serta, tanda, undang undang republikindonesia, usaha kecil, usaha mikro, usaha percetakanCategorised in: Pengadaan Barang/Jasa
Related to PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah09/21/2015 Usulan Perbaikan Klasifikasi Barang/Jasa Perpres 54/201009/01/2015 Pengadaan Barang/Jasa di PDAM, Pakai Perpres 54/2010 atau …?08/18/2015 Pokja ULP versus HPS08/12/2015 Silabus Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa08/10/2015 Dokumen Kualifikasi Bukan Dimasukkan Dalam PenawaranApendo/.rhs08/05/2015 Klausula 14 hari Masa Penandatanganan Kontrak Tidak Dihapus!
58 Comments for PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
weelhia says:July 15, 2013 at 10:48 pm
nanya lagi pak, masalah tim pho/fho….apakah mutu dari suatu pekerjaan menjadi tangung jawab dari timpho/fho? padahal disaat melaksanakan pemeriksaan tim pho/fho tidakmembawa alat test dan juga tidak mengikuti proses pelaksanaan pekerjaandilapangan. sehingga bisa saya simpulkan tim pho/fho tidak bisamemastikan mutu dari pekerjaan tersebut. masalahnya jika adapemeriksaan dari instansi berwenang mutu sering di pertanyakan pada timpho/fho.tx pak.
Reply
samsulramli says:July 15, 2013 at 11:09 pm
Kalau mencermati Persyaratan seorang anggota PPHP dalampasal 18 ayat 4 dimana disebutka bahwa Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakantugas;memahami isi Kontrak;memiliki kualifikasi teknis;
Kemudian pasal 5 huruf b bahwa tugas pokok PPHP adalah menerimahasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
Maka tanggungjawab PPHP adalah memastikan hingga mutubarang/jasa atau pekerjaan sesuai dengan kontrak. Antisipasinya jikaPPHP merasa tidak sanggup secara keahlian dapat meminta kepadaPA/KPA untuk dibantu tim ahli. Kemudian sesuai bunyi Perka 14/2012tentang pemeriksaan dan pengawasan bahwa Apabila diperlukan, PPKdapat memerintahkan/menugaskan/meminta panitia/pejabatpenerima hasil pekerjaan, pengguna jasa dan/atau kepada pihakketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atassemua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan olehPenyedia. saya menangkap kalimat ini tidak mengharamkan PPHPmengawasi pelaksanaan pekerjaan tidak hanya diakhir.
Reply
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
9 of 22 10/7/2015 10:27 AM
alif_tara (@alif__tara) says:January 12, 2014 at 9:32 pm
mas ada tidak contoh pembuatan laporan akhir pemeriksabarang/jasa untuk pemerintahan kab./kota
Reply
samsulramli says:January 15, 2014 at 11:03 am
Saya hanya punya contoh terlampir pak…maaf..
Reply
Roel Nicolas says:January 25, 2014 at 8:36 am
Salam sejahtera Bang Samsul,Saya mau tanya perihal tarik ulur kewenangan antara Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan (Perpres 54 th 2010) dengan Penyimpan Barang(Permendagri 17 th 2007).Dalam Permendagri 17 th 2007 Tentang Pengelolaan BMD disebutkanTugas Penyimpan Barang (huruf C) adalah meneliti jumlah dan kualitasbarang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan. Pertanyaan ;1. Bukankah hal ini agak mirip dengan Perpres 54 th 2010 yangmenyebutkan tugas dan kewenangan Pejabat PHP ?2. Dalam hal pengadaan barang / jasa baik Persediaan maupun BelanjaModal, siapa yang berwenang membuat berita acara Penerima/PemeriksaBarang ?Thanks.Mohon Pencerahan
Reply
samsulramli says:January 26, 2014 at 10:19 pm
Menurut saya wilayahnya berbeda…PPHP dalam kaitan verifikasi terkait kesesuaian barang/jasa yangdirealisasikan dengan kontrak dan tujuannya adalah pembayaran…Penyimpan barang berada diluar wilayah pengadaan karena barangsudah diserahterimakan penyedia… tugasnya adalah memverifikasibarang yang telah diterima PA/KPA telah sesuai dengan dokumenpelaksanaan pengadaan. Penyimpan barang tidak berorientasi padapembayaran namun kebenaran barang yang nantinya akandikelolanya dengna dokumen pengadaan…
Reply
Riyono says:February 23, 2015 at 3:30 pm
Menarik sekali pembahasan Anda, saya jugamempunyai pandangan yang hampir sama dengan penanya,mengenai wewenang dari PPHP dengan Penyimpan Barang yangsepertinya hampir sama, apakah hasil pekerjaan (barang) yangsudah diperiksa oleh PPHP masih perlu diperiksa oleh penyimpanbarang?anda menyatakan bahwa barang diterima oleh penyimpanbarang setelah barang diserahterimakan penyedia ke PA/KPAapakah berarti penyimpan barang menerima barang setelah
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
10 of 22 10/7/2015 10:27 AM
adanya BAST Pekerjaan?
Reply
Samsul Ramli says:February 24, 2015 at 8:53 am
Pak Riyono: Penyimpan Barang saat ini masihberada diluar wilayah pengadaan sehingga penyimpanbarang sifatnya menerima barang dari PA/KPA bukan dariPPK. PPK dalam pengadaan barang/jasa menyerahkanbarang kepada PA/KPA. PPHP bertugas menyatakan barangbisa didterima dan dibayar oleh PA/KPA. Setelah PA/KPAmembayar dan menerima barang kemudian dikelola olehpenyimpan barang. Jika runtutannya seperti ini makabarang yang sudah diserahkan pengelolaannya kepadapenyimpan barang adalah barang yang sudah memilikiBAST dll…
Reply
Riyono says:February 24, 2015 at 3:38 pm
Oh begitu..Kalau ditempat saya, penyimpan barang menerimabarang sebelum pekerjaan diserahkan ke PPK, jadi BApenerimaan sebagai syarat pengeluaran BASTpekerjaan, mungkin memahami aturannya berbeda.
Samsul Ramli says:February 25, 2015 at 1:26 pm
Pak Riyono: Kemungkinan penyimpanbarang sekaligus sebagai PPHP…
Riyono says:February 25, 2015 at 10:32 pm
Tidak pak ramli, pphp ada tersendiri,penyimpan menerima setelah barang diperiksa olehpphp, jadi ada basthp, bapb, dan bastp, mungkin dipemda lain ada juga yang menyikapi lain.Sedikit keluar dari topik menurut bapak barang sudahberpindah status kepemilikan sejak kapan?
Samsul Ramli says:February 26, 2015 at 8:48 am
Pak Riyono: Jika melihat pasal 4 Permendagri17/2007 pasal 4 ayat 2 bahwa (2) Pengelolaan barangmilik daerah meliputi:a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;b. pengadaan;c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;d. penggunaan;
Maka PPHP berada diwilayah huruf b. Pengadaansehingga barang berpindah dari penyedia ke PPK
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
11 of 22 10/7/2015 10:27 AM
kemudian diserahkan ke PA/KPA (Perpres 54/2010 danturunannya). Tata aturan ini juga dijembatani padaBAB IV (Pasal 11-15). PA setelah menerima HasilPengadaan dari PPK dan membayar kepada penyediapada pasal 15 wajib Pengguna membuat laporan hasilpengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepadaKepala Daerah melalui pengelola. Pengelola dalam halini adalah (Sekda/DPKA) kemudian sebagai unitorganik di SKPD adalah Penyimpan barang.
Dari sini maka sebenarnya perpindahan kepemilikanbarang secara administratif dari wilayah pengadaanadalah sejak barang diserahkan oleh PPK kepadaPA/KPA setelah sebelumnya atas permintaan PA/KPAdiperiksa dan dinyatakan diterima oleh PPHP.
Masuk ke Pasal 16 PA/KPA sebagai penanggungjawabPengadaan menyerahkan kepada Pengelola terkaitPenerimaan dan Penyaluran disinilah wilayah tugaspenyimpan Barang.
Demikian pemahaman saya atas Permendagri 17/2007
Riyono says:February 26, 2015 at 1:53 pm
Dari penjelasan bapak, terkait laporan HPB,siapa yang menyusun laporan tersebut? Apakah PPK?
Samsul Ramli says:February 27, 2015 at 7:15 am
Pak Riyono: Jika yang dimaksud laporan HasilPengadaan Barang/Jasa maka PPK membuat LaporanHasil Pelaksanaan Pengadaan kepada PPK kemudianPA/KPA didukung stafnya membuat LaporanPengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Daerahmelalui pengelola
Saptadhi Sampurno says:February 6, 2014 at 4:50 pm
Salam Sejahtera, Saya mau bertanya pak,,1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyediamengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untukpenyerahan pekerjaan.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.dan Tugas PPHP salah satunya adalah membuat dan menandatanganiBerita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang dimaksud apakah termasuktanda tangan untuk berita acara FHO pada masa pemeliharaan ?Pada berita acara serah terima selesai pekerjaan (PHO), PPHP sudahmenilai 100% pekerjaan. Pada akhir masa pemeliharaan apakah masihmenjadi kewenangan PPHP untuk memeriksa? terima kasih pak,
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
12 of 22 10/7/2015 10:27 AM
Reply
samsulramli says:February 7, 2014 at 6:23 am
PPHP bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaanyang dapat dibayar… pada BAST1 (PHO) progres fisik memang 100%namun belum dibayar penuh secara nyata karena ada retensi/jaminanpemeliharaan (5%) sehingga utk memastikan pekerjaan telah selesaidan berfungsi 100% sesuai ketentuan kontrak PPHP tidak hanyamelakukan PHO tapi juga FHO…
Reply
ema says:February 22, 2014 at 1:54 pm
apakah ada dua panitia pemeriksaan hasil pekerjaan yaitu PPHPdan Tim PHO/FHO ?Kalau didaerah saya yang memeriksa hasil pekerjaan khusus Kontruksi/Fisikadalah Tim PHO/FHO yang dikoordinir oleh Bag.Administrasi PembangunanSetdakab dan kalau pengadaan barang/Jasa lainnya dilaksanakan olehPPHP dari DPKKD.menurut saya cukup satu saja baik Fisik maupun Barang/Jasa lainnyadilaksanakan oleh PPHP sesuai dengan Perpres 54 dan perubahannyamohon penjelasan trims
Reply
samsulramli says:February 22, 2014 at 10:18 pm
PPHP adalah nama lain dari Panitia PHO/FHO… PHO dan FHOsebenarnya PPHP pada BAST1 adalah PHO sedangkan FHO adalahPPHP pada BAST Akhir digunakan pada pekerjaan konstruksi…
Reply
arjon sumitro says:March 29, 2014 at 11:21 pm
Adaka dasar hukumnya jika yang jadi tim PPHP adalah Tim Asetdari Bidang Aset DPKAD?
Reply
samsulramli says:March 31, 2014 at 8:06 pm
Tidak ada ketentuan tim PPHP dari bidang aset DPKAD…ketentuannya adalah personil teknis yang memiliki kompetensi teknisterkait pekerjaan…
Reply
Darwin Sinurat says:June 2, 2014 at 4:12 pm
Apakah dengan adanya PPHP masih diperlukan adanya Pengawas
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
13 of 22 10/7/2015 10:27 AM
Lapangan? (Untuk pekerjaan konstruksi). Di SKPD saya saat ini dalamstruktur pengadaannya saya lihat ada Pengawas lapangan. Padahal setahusaya istilah pengawas lapangan tidak ada dalam prepres 54/2010 atauperpres 70/2012. Terima Kasih
Reply
samsulramli says:June 8, 2014 at 10:57 am
Dalam konstruksi para pihak yang mewakili pihak yang berttdkontrak memang beragam sesuai kompleksitas pekerjaan semisaldireksi teknis, direksi lapangan/pengawas lapangan dll… SedangkanPPHP bukan bagian dari para pihak dalam kontrak karena PPHPadalah bagian dari PA/KPA yang bertugas meyakinkan PA/KPA dalamrangka membayar. Sehingga pengawas lapangan tidak bisamenggantikan PPHP atau sebaliknya.
Reply
jon says:June 17, 2014 at 4:28 pm
saya mau tanya pak samsul tentang Jasa Penilaian Barang MilikDaerah yang dikerjakan oleh tim Independen yang berserifikat. pertanyaansaya pak, apa-apa saja yang diperiksa/uji oleh PPHP dalam Pekerjaan jasapenilaian Barang Milik Daerah?
Reply
samsulramli says:June 24, 2014 at 12:32 am
Yang diuji oleh PPHP adalah output akhir pekerjaan biasanyaberupa laporan akhir serta kelengkapan laporan pelaksanaanpekerjaan.
Reply
asra muis says:August 20, 2014 at 11:40 am
pekerjaan suatu proyek yang diterima oleh PPHP itu berdasarkanhasil dari bobot yang dibuat oleh jasa konsultansi pengawasan. apakahPPHP berhak buat bobot tersendiri sebagai pembannding dari pengawasankarena kita takut ada kesalahan pada pengawasan
Reply
samsulramli says:August 20, 2014 at 12:25 pm
Pak Asra Muis: Yang kita lakukan adalah membandingkanantara laporan progress penyedia, progress riil lapangan dan kontrak.Dengan demikian bobot dari pengawas dibandingkan dengan kontrakdan riil dilapangan. PPHP tidak ada kewenangan membuat bobotsendiri.
Reply
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
14 of 22 10/7/2015 10:27 AM
jon says:August 25, 2014 at 11:32 am
pagi pak samsul, saya mau bertanya pak, apakah PPHP masihpunya kepentingan pada pemeriksaan barang/jasa luncuran? contoh adaproyek tahun 2010 sudah dibayarkan hanya sebesar 60% karena pekerjaanbelum dapat diselesaikan tahun 2010 maka dibuat anddendum selama 50hari setelah selesai tahun anggaran, nah setelah itu pihak penyediabarang/jasa diminta pembayaran sebesar 40% pada tahun 2011 karenapekerjaan tersebut sudah diselesaikan. apakah PPHP yang di SK kan tahun2010 yang menandatangani berita acara pemeriksaan barang/jasa tersebutatau PPHP yang di SK kan tahun 2011? karena PPHP 2010 yang di SK kanbeda dengan PPHP tahun 2011?
Reply
samsulramli says:August 26, 2014 at 1:58 pm
Pak Jon: PPHP intinya membantu PA/KPA memastikan bahwabarang/jasa yang diserahkan layak untuk dibayar.. maka dari itutergantung pada perintah PA/KPA.. Perpres tidak membatasi masatugas organisasi pengadaan dengan Tahun Anggaran jadi bisa sajaPPHP 2010 yang memeriksa selama SKnya tidak dicabut.. jika dicabutberarti digantikan PPHP yang baru..
Reply
Irwan saputra says:September 1, 2014 at 4:05 pm
Bagaimana kalau tim PPHP berjumlah 3 orang,dan dari 3 orangpphp tersebut salah satu dari tim pphp tidak menanda tanggani beritaacara pemeriksaan?,tapi ada paraf dari yang bersangkutan!!
Reply
samsulramli says:September 1, 2014 at 4:33 pm
Pak Irwan: idealnya didalam berita acara dijelaskankronologis termasuk klausul ketidaksetujuan salah satu anggota tsb..sehingga jelas statusnya kemudian semua anggota TTD dlm beritaacara.. kalau tidak ada dalam BA kemudian tdk TTD maka statushukumnya tdk jelas setuju atau tidak.. d alam ketentuan collectivecolegial ber TTD atau tidak kalau qourum berarti semua setuju…
Reply
mahlil says:December 13, 2014 at 9:57 pm
malam pak, ada beberapa hal yg ingin saya tanyakanpak, berhubung saya masih baru dalam tim pphp, mohon maafkalo pertanyaanyan sangat mendasar.1. berapakah jumlah yang sebenarnya anggota pphp, apakah3/5/7? dan apakah disesuaikan dengan jumlah pagu kontrak?2. apakah semua pengadaan barang dan jasa di pphp kan? apabila ia, apa termasuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan?3. apakah pphp bertanggung jawab mutlak terhadap mutupekerjaan, mengingat konsultan pengawas juga ikut sertamengawasi?
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
15 of 22 10/7/2015 10:27 AM
mungkin itu saja pak, terimakasi banyak atas perhatian dantanggapannya saya ucapkan sebelumnya.
wassaalammahlil
Reply
Samsul Ramli says:December 13, 2014 at 11:29 pm
Pak Mahlil:1. Disesuaikan dgn kompleksitas pekerjaan dan prinsipefisien dan efektif.2. Semua termasuk perencanaan dan pengawasan3. PPHP bertanggungjawab secara administratif terhadapoutput pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontraktermasuk memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan konsultanperencana dan pengawas dengan klausul kontrak dan hasilpekerjaan. Justru PPHP lah yang membandingkan laporanpengawas dengan hasil pekerjaan sesuai klausul kontrak.
Reply
Alduran says:March 9, 2015 at 4:25 pm
Pak Samsul,sya ingin bertanya.apakah pengadaan barang melalui pembelian langsung dgn kuitansi harusmelalui pemeriksaan pphp? Klo bsa bagaimana prosesnya dan syarat2nya?Terima kasih.
Reply
Samsul Ramli says:March 9, 2015 at 5:50 pm
Pak Alduran: Untuk pengadaan langsung cukup oleh PejabatPHP saja.. proses PPHPnya dengan melakukan pengecekan kualitasdan kuantitas barang/jasa baik secara langsung atau kolektifperperiode utk yang menggunakan UP…
Reply
Alduran says:March 10, 2015 at 5:39 pm
Maaf Pak. mo ty lagi. Apa Pejabat php apa sama dgnpanitia penerima hasil pekerjaan?trus dasar pemeriksaannya apa hanya berdasarkan bukti kuitansipembelian itu saja? Klo berdasarkan kuitansi, apakah berartikuitansi harus mencantumkan spek barang tsb?Terima kasih Pak Samsul.
Reply
Samsul Ramli says:March 12, 2015 at 9:39 am
Pak Alduran: PPHP adalah Pemeriksa dan
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
16 of 22 10/7/2015 10:27 AM
Penerima Hasil Pekerjaan.. tugasnya melakukanpengecekan apakah barang/jasa yang diserahkan PPK danPenyedia sudah sesuai dengan kontrak dan bisa dibayaroleh PA/KPA..
Reply
sigit hantoro says:March 9, 2015 at 9:15 pm
Pak Samsul,saya ingin bertanya.apakah dalalam BAST, PPHP dapat menyampaikan progres lapangan(menggantikan kata ….PPHP menerima/tidak menerima pekerjaan ….) ?
Reply
Samsul Ramli says:March 12, 2015 at 9:36 am
Pak Sigit: PPHP bertugas memeriksa hasil akhir pekerjaan jaditidak menyampaikan progres lapangan karena selama kontrak belum100% masih tanggungjawab para pihak yang berkontrak…
Reply
fadhlee says:March 29, 2015 at 1:44 am
izin bertanya pak..Bolehkah pphp rangkap jabatan sebagai pembantu bendahara ?
Reply
Samsul Ramli says:March 29, 2015 at 6:22 am
Pak Fadhlee: sebaiknya dihindari…
Reply
yhudie says:June 1, 2015 at 10:04 am
Saya mohon pencerahan pak… Mungkin agak keluar konteksSaya melihat dalam kegiatan pembangunan gedung kantor di tempat saya,terdapat konsultan pengawas (Pihak ketiga) dan staf pengawas lapangan(dari PNS). Apakah beda keduanya?Apakah ada acuan tugas dan tanggungjawab staf pengawas lapanganmenurut peraturan dan ketentuan yang berlaku?Terimakasih
Reply
Samsul Ramli says:June 1, 2015 at 1:10 pm
Pak yhudie: Konsultan pengawas dari penyedia bertugas
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
17 of 22 10/7/2015 10:27 AM
secara kontraktual dengan PPK untuk mengawasi mutu dan kualitaspekerjaan. Sedangkan staf pengawas lapangan biasanya berfungsisebagai pendamping PPK dari sisi pemerintah yang sekaligus jugamengawasi kinerja konsultan pengawas. Kemungkinan PPKmemerlukannya sebagai check and balance terhadap laporankonsultan pengawas.
Reply
doni says:June 9, 2015 at 11:04 am
tanya pak,tugas pphp bisa dibantu oleh tenaga ahli, itu maksudnya gimana ya pak?apa tenaga ahlinya langsung duduk sebagai anggota pphp atau hanyasebatas memberi advice kepada pphp atau bagaimana? dan secara honornya gimana untuk tenaga ahli tersebut pak
Reply
Samsul Ramli says:June 11, 2015 at 8:32 am
Pak Doni: Tim Teknis/Tim Ahli yang dapat membantu PPHPdapat bersifat internal (honor) atau eksternal (upah) sesuai denganketersediaan tenaga ahli/teknis yang dibutuhkan. Tentupenganggarannya harus sudah tertuang dalam RKA. Maka dari itukebutuhan tim teknis/tim ahli sudah dapat diidentifikasi sejak awal(RUP).
Reply
jeff lbs says:June 25, 2015 at 1:15 am
Tanya bg ramli,apakah seorang pptk di salah satu bidang (ciptakarya/bina marga ataupun pengairan) bisa menjabat anggota di pphpkegiatan dinas yg mencakup semua pekerjaan di semua bidang tsb,?trmksh.
Reply
Samsul Ramli says:June 25, 2015 at 12:31 pm
Pak Jeff : saya harus pertegas nanti penjelasan saya terkaitPPTK adalah PPTK diwilayah PP 58/2005 keuangan daerah bukanPengelola Teknis dalam ranah UU Jaskon. Jadi untuk PPTK apakahboleh merangkap sebagai PPHP menurut saya dikembalikan kepadaetika menghindari pertentangan kepentingan. Selama tidak adapotensi pertentangan kepentingan tidak masalah. Dan menurut sayaPPTK juga berada diwilayah administratif pembayaran semestinyatidak masalah merangkap sebagai PPHP. Terkecuali PPTK tersebutjuga menjadi tim pendukung PPK maka akan terjadi pertentangankepentingan. Demikian hemat saya.
Reply
prasetia says:
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
18 of 22 10/7/2015 10:27 AM
July 4, 2015 at 7:19 am
Selamat pagi pak..Sy termasuk salah satu pengagum pak syamsul dr dulu.. ada yg ingin sytanyakan :1. Apakah dalam pengadaan jasa lainnya contoh perjalanan umroh perludibentuk pphp.2. Apakah ada sangsinya (dasar) bila pphp tidak dibentuk..3. Apabila pekerjaan tsb. tidak diperiksa oleh pphp melainkan oleh ppkapakah pembayaran terhadap penyedia dapat dikatakan tidak sah..
Terima kasih banyak pak semoga allah swt senantiasa memberi berkahbuat bapak..
Reply
Samsul Ramli says:July 6, 2015 at 10:18 am
Pak Prasetia: Terimakasih sebelumnya Pak sy tdk merasapantas dikagumi, tapi tetap alhamdulillah 1. Tetap harus ada PPHP nya pak karena untuk kepentinganpemeliharaan.2. Tanggungjawab ini ada di PA/KPA karena PPHP dibentuk olehPA/KPA3. Justru ini yang menurut saya keliru, tugas PPHP tidak bisa sekaligusdilaksanakan oleh PPK. PA/KPA dalam rangka membayar wajibmemeriksa hasil pekerjaan sebelum diterima untuk itulah perlu PPHP.Jadi nanti jika ada hasil pekerjaan yang tidak sesuai dan telah dibayarmaka tanggungjawab sepenuhnya ada di PA/KPA.
Reply
naning says:July 9, 2015 at 11:08 am
sy mau tanya pak,,jika dalam 1 proyek,,,kontrak konsultan pengawas telah selesai sedangkanpekerjaan fisik masih berjalan karena adanya keterlambatan pekerjaan,,siapakah yang berhak membentuk tim pengawas independen atau internaluntuk melanjutkan pengawasan pada pekerjaan tersebut? terdiri darisiapakah tim pengawas tersebut,,jika ada aturan yang bisa dijadikan dasarpembentukan tim tersebut?
Reply
Samsul Ramli says:July 9, 2015 at 11:24 am
Mba Naning: pertanyaannya seperti ini sangat kasuistik sekalijadi memang harus meneliti kronologisnya. Dalam pemahaman sayaKonsultan Pengawas sesuai kontrak bertanggungjawab sampaidengan FHO namun demikian dilapangan sering penggunaan jeniskontrak yang membatasi. Saya mencoba meraba kondisi yang ada jikadalam masa keterlambatan ini konsultan pengawas sudah bekerjamaksimal sesuai kontrak maka dapat dilakukan addendum kontrakpengawasan dengan penambahan masa pelaksanaan pengawasanselama nilai kontrak tidak bertambah lebih dari 10%. Jika bertambahdapat dilakukan pemilihan dan kontrak baru dengan pengawas yangada. Untuk pengalihan kepada tim pengawas dan lainnya menurutsaya bisa saja dilakukan selama punya tenaga teknis yang punyaKeahlian sebagai pengawas bangunan, mekanisme swakelola.
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
19 of 22 10/7/2015 10:27 AM
Reply
wayan says:August 11, 2015 at 6:19 pm
Izin pencerahaan. Apakah bila di sk tim pho berbunyi ”pemeriksaan secara visual saja ” apakah di benarkan ?
Reply
Samsul Ramli says:August 13, 2015 at 10:47 am
Pak Wayan: ruang lingkup tugas PPHP/PHO sesuai denganperintah dari PA/KPA dan ruang lingkup yang ditugaskan. Jikamemang ditugaskan seperti itu tidak masalah dituangkan dalam SKnya…
Reply
I Gede Sutama says:August 20, 2015 at 7:46 am
Mohon pencerahan pak Samsul Ramli…
Kami di Bagian Pengendalian Pembangunan Setda, yang sekaligus ULP dansalah satu tupoksi kami di Bagian Pembangunan adalah melakukanpengendalian kegiatan fisik di seluruh SKPD.
pertanyaan saya :
Karena sesuai tupoksi tersebut kami melakukan pengendalian apakah bolehBagian Pengendalian Pembangunan diikut sertakan menjadi PPHP terhadapkegiatan yang dikendalikan di seluruh SKPD di luar Bagian PengendalianPembangunan dan apabila diperbolehkan apa tidak terjadi tumpang tindihdalam pelaksanaan tupoksi selaku pengendali pembangunan dan selakuULP. Mohon dijelaskan boleh atau tidaknya sesuai dasar peraturan yangada, untuk kami pakai/bahan masukan kepada SKPD terkait, selain halmerupakan temuan dari IRDA Provinsi bahwa Pengawas dan PejabatPengadaan tidak boleh diikutsertakan menjadi PPHP….Terima kasih…
Reply
Samsul Ramli says:August 20, 2015 at 2:07 pm
Bli I Gede Sutama: Selama yang bersangkutan tidak menjadiPokja/PPK pada paket pekerjaan yang dikendalikan tidak masalah. ULPkan terdiri dari unsur kesekretariatan dan pokja jadi hanya pokja yangmemiliki keterbatasan.
Reply
jhon says:August 20, 2015 at 4:30 pm
asslamaulaikum pak……saya mau bertanya di dinas saya bekerjaada pekerjaan rehab ruko pemda yang telah selesai dikerjakan bulan junikemarin dan penarikan uang telah 100% tetapi menurut saya ada sedikit
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
20 of 22 10/7/2015 10:27 AM
kejanggalan karena yang menerima hasil pekerjaan bukan panitia/PPHPtetapi pejabat pemeriksa barang……apakah boleh pak pemeriksa barangmenerima hasil pekerjaan….
Reply
Samsul Ramli says:August 21, 2015 at 7:36 am
Pak Jhon: jika pejabat pemeriksa barang tersebutdiperintahkan PA sebagai PPHP boleh
Reply
suhirwan says:September 3, 2015 at 5:47 pm
Pak Samsul, saya ingin tanya. dalam proses pengadaan barangpemerintah, pada kontrak ada salah satu syarat sebelum barangdiserahkan yaitu untuk melaksanakan inspeksi dan uji barang kontrak(Factory Acceptance Test) di pabrik pembuat. kegiatan ini apakah termasukdalam kegiatan tanggung jawab PPHP? ataukah dapat di tunjuk teamsendiri seperti team FAT dan Pre shipment. Kemudian siapakah yangbertanggung jawab menunjuk team FAT tersebut PPK ataukah KPA/PA?mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih.
Reply
Samsul Ramli says:September 4, 2015 at 11:18 pm
Pak Suhirwan: jika wilayahnya masih dalam wilayahtanggungjawab kontrak maka hal tersebut wilayah tanggungjawabPPK. Untuk keperluan ini boleh dibentuk tim seperti yang Bapak sebutatas prakarsa PPK. Namun demikian dalam kaitan tanggungjawabpemeriksaan dan penerimaan hasil akhir pekerjaan tim PPHP bisa sajadiikutsertakan dalam inspeksi tersebut namun sifatnya hanyamonitoring/mengetahui saja.
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment
PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Catatan Pengadaan http://samsulramli.com/?p=1027
