Fg-1-Tinjauan Geografi Regional

104Tinjauan Geografi Regional ... (Baiquni)

TINJAUAN GEOGRAFI REGIONAL TERHADAP MASTERPLANPERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI

INDONESIA (MP3EI)

A Review of Economic Development Acceleration and Expansion Masterplanof Indonesia in Regional Geography Perspective

M. BaiquniProgram Studi Pembangunan Wilayah

Fakultas Geografi UGMEmail: [email protected]

ABSTRACTRegional Geography at national level is a study of unique charecteristics and pattern of naturalphenomena and human phenomena in a certain region which are delineated and regionalized forcertain purpose. In this perspective, Masterplan MP3EI was lauched by since 2011 be analized onhow its relations with backward regions and boundary regions. A critical review related to what is theconcept behind and how are the strategies implement this program. The research methods are literaturereview, maps pattern analysis, and indept interview. The results of this research are (1) MP3EI isdriven by economic growth strategy and lack of local politics involvement i.e. autonomy; (2) The eco-nomic corridor of MP3EI partly related to backward region and boundary region of Indonesia; (3)There are many challenges on how to implement MP3EI such as: integration foreign high investmentwith local economy, synergy to autonomy, preserve nature conservation area, and enrich cultural heri-tage of cultural diversity.

Keywords: regional geography, policy implementation, masterplan MP3EI

ABSTRAKGeografi Regional mempelajari keunikan karakter dan pola dari fenomena alam maupun manusiadalam suatu wilayah tertentu yang didelineasi dan diregionalisasi untuk tujuan tertentu. Dalamperspektif tersebut Masterplan MP3EI yang diluncurkan tahun 2011 dianalisis keterkaitannyadengan pembangunan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan. Diperlukan tinjauan kritis untukmengetahui konsep dibelakangnya dan bagaimana strategi untuk implementasi programnya. Metodeyang digunakan adalah melakukan review kritis literature dan dokumen, analisis pola peta koridor,dan wawancara mendalam. Hasil yang diperoleh adalah: (1) MP3EI dikembangkan oleh pemerintahpusat dengan strategi pertumbuhan ekonomi dan kurang melibatkan dinamika politik lokal, misalnyaotonomi daerah; (2) Koridor ekonomi MP3EI hanya sebagian kecil yang bertautan dengan daerahtertinggal; (3) Banyak tantangan yang harus dijawab dalam pelaksanaan MP3EI, seperti bagaimanamengintegrasikan investasi asing besar-besaran itu dengan modal penghidupan ekonomi rakyat, sinergidengan program daerah otonom, konservasi sumberdaya alam dan pengayaan khazanah keragamanbudaya setempat.

Kata kunci: geografi regional, implemnasi kebijakan, dokumen MP3EI

Forum Geografi, Vol. 26, No. 2, Desember 2012: 104 - 119105

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah di negara kepulauanmemerlukan pendekatan dan strategi yangcocok dengan kondisi ekosistem dan sumber-daya alam serta situasi dinamika masya-rakatnya. Sepanjang sejarah kemerdekaanRepublik Indonesia selama hampir tujuhdasawarsa, telah mengalami pasang surutpembangunan dan berbagai dampak yangmengikutinya. Pada saat kemerdekaanIndonesia merupakan sebuah negara yangperekonomiannya berbasis kegiatan pertani-an tradisional, saat ini Indonesia telahmenjadi negara dengan proporsi industrimanufaktur dan jasa yang lebih besar.

Kemajuan ekonomi telah membawa pe-ningkatan kesejahteraan masyarakat, yangtercermin dalam peningkatan pendapatanper kapita, perbaikan berbagai indikatorsosial dan ekonomi lainnya termasuk IndeksPembangunan Manusia (IPM). Dalam periode1980 dan 2010, Indeks PembangunanManusia meningkat dari 0,39 ke 0,60. Indo-nesia juga memainkan peran yang makinbesar di perekonomian global. Saat ini Indo-nesia menempati urutan ekonomi ke-17 ter-besar di dunia. Keterlibatan Indonesia punsangat diharap-kan dalam berbagai forumglobal dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya(Buku Masterplan MP3EI, 2011:14).

Perkembangan ekonomi Indonesia perludikritisi, dikoreksi dan perlu terus-menerusdibenahi. Duddley Seers (1973) mengungkap-kan bahwa pembangunan suatu negeradikatakan gagal apabila kemiskinansemakin banyak, pengangguran semakinluas dan kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin dalam. Tiga aspek pentingyang dikemukakan seorang pemikir pem-bangunan itu, kiranya relevan untukditambahi dengan dua aspek yang pentingyaitu “pembangunan dikatakan gagalapabila kerusakan lingkungan terjadidimana-mana dan kemaksiatan meraja-lela”. Penulis menganggap penting dua

aspek ini, mengingat banyaknya bencanaalam akibat kerakusan pembangunan danmeluasnya dekadensi moral akibat ambisiyang tidak terkendali, kesemuanya yangdapat menghancurkan kehidupan bangsa.

Tantangan ke depan pembangunan ekonomiIndonesia tidaklah mudah untuk diselesaikansendiri. Dinamika ekonomi domestik dan glo-bal mengharuskan Indonesia senantiasa siapterhadap perubahan dan siap melakukankerjasama. Gelombang perubahan sedangterjadi mengarah pada pergeseran dariAtlantik ke Pasifik, dari Amerika dan Eropake Asia. Keberadaan Indonesia di pusat barugravitasi ekonomi global, yaitu kawasan AsiaTimur dan Asia Tenggara, mengharuskanIndonesia mempersiapkan diri lebih baik lagiuntuk mempercepat terwujudnya suatunegara maju dengan hasil pembangunan dankesejahteraan yang dapat dinikmati secaramerata oleh seluruh masyarakat.

Transformasi pembangunan semesta bukanhanya ekonomi semata, namun diperlukanpula pembangunan ekonomi sebagai salahsatu sendi pembangunan semesta. Dalamkonteks inilah Presiden Susilo BambangYudhoyono menyadari perlunya penyusun-an MP3EI untuk memberikan arah pem-bangunan ekonomi Indonesia hingga 2025.Melalui percepatan dan perluasan pem-bangunan ekonomi ini, perwujudan kualitasPembangunan Manusia Indonesia sebagaibangsa yang maju t idak saja melaluipeningkatan pendapatan dan daya belisemata, namun dibarengi dengan mem-baiknya pemerataan dan kualitas hidupseluruh bangsa (Masterplan MP3EI, 2011).

Pembangunan wilayah kepulauan me-merlukan perspektif dan pendekatan yangtepat dalam pembangunan ekonominasional. Beragam teori dan konsep pem-bangunan yang selama ini lahir dari pemikir-an continental, belum tentu bisa diterap-kan dalam konteks negara kepulauan. Halini memerlukan pengkajian mendalam paraahli pembangunan Indonesia untuk


menemukan konsep dan pendekatan yangcocok untuk negara kepulauan ini.

Kajian koridor pembangunan denganmengaitkan antar pusat pertumbuhan telahdikemukakan; antara lain mengenai modelkerjasama segitiga pertumbuhan Joglo-semar (Baiquni, 1998), transformasi spasialperkotaan dan segitiga pertumbuhan ekonomi(Muta’ali, 1998), transformasi wilayah di koridorYogyakarta dan Surakarta (Giyarsih, 2010).Pada kajian tersebut memperlihatkanbahwa koridor pembangunan sangat terkaitdengan: (1) adanya pusat-pusat pembangun-an seperti perkotaan dan kawasan industri;(2) aksesibilitas yang menghubungkanantara pusat-pusat pembangunan; (3) ada-nya keunggulan komparatif yang salingmemerlukan, (4) aliran barang dan jasa sertaorang yang bergerak antar pusat-pusat ter-sebut untuk mendapatkan nilai tambah yangoptimal, (5) tidak ada hambatan yang berartiguna terjadinya hubungan dan kerjasamaantar pusat-pusat tersebut. Dengan demikianperkembangan koridor pembangunan ter-kait dengan kepentingan kerjasama antarpusat-pusat pembangunan tersebut yang me-rangkai, sehingga membangkitkan per-tumbuhan pembangunan wilayah koridor.

Kajian koridor pembangunan pada umum-nya masih dalam perspektif ekonomi danperspektif spatial perkembangan fisikinfrastruktur pembangunan, belum banyakyang mengaitkan dengan perspektif sosialbudaya seperti kearifan lokal sebagai pondasidan pilar pembangunan. Sebagaimana yangdikemukakan oleh Wesnawa (2010) yangmengungkapkan bahwa kecenderunganpembangunan dewasa ini masih kurangmemperhatikan pelestarian kekayaan sosialbudaya sebagai bagian integral dari seluruhprogram pembangunan dan pemanfaatanruang. Disini diperlukan perhatian yangserius mengenai karakteristik sosial budayamasyarakat dan keterlibatan mereka dalammengembangkan koridor pembangunan,mengingat wilayah koridor tidak sama dengan

pusat-pusat pertumbuhan kota itu sendiri.Keunikan dan keunggulan wilayah koridorperlu menjadi dasar dan identitas, agarpembangunan tidak membosankan karenaseragam seperti kota-kota besar lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkajisecara kritis kebijakan MP3EI dalam per-spektif Geografi Regional. Secara rinci peneliti-an ini berupaya menelusuri konsep dibelakangnya dan bagaimana strategi imple-mentasi kebijakan. Lebih lanjut penelitian inimembahas keterkaitan MP3EI denganpembangunan daerah tertinggal dan wilayahperbatasan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah: (1) Studi literatur dan review kritisdokumen MP3EI; (2) Overlay peta dan analisispola peta koridor MP3EI dikaitkan dengandaerah tertinggal dan wilayah perbatasan;dan (3) wawancara mendalam denganpakar dan pelaku pembangunan wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Geografi Regional

Geografi Regional dalam studi suatu negaramempelajari keunikan karakter dan poladari fenomena alam maupun manusia dalamsuatu wilayah tertentu yang didelineasi dandiregionalisasi untuk tujuan tertentu. Aspek-aspek Geografi Regional yang biasanya di-pelajari antara lain unsur geografis (berupaluas, bentuk wilayah, iklim, sumber daya,penduduk) dan pembangunan (terkait denganbatas wilayah, kedaulatan atas sumberdaya,dan pola kekuasaan pusat daerah, pem-bangunan infrastruktur, pertumbuhan eko-nomi dan pemerataan kemakmuran, sertakesejahteraan sosial dan keragaman budaya).Dalam studi geografi regional, unsurgeografi dan unsur pembangunan dikaji


secara kewilayahan meliputi karakter, pola,koneksi, dinamika dan kecenderungannya.

Dov Nir dalam bukunya Region as a Socio-envi-ronmental System: An Introduction to a SystematicRegional Geography (1990) mengemuka-kanpentingnya memahami kecenderunganfenomena penyeragaman kehidupan di tengahkehidupan yang beragam. Peradaban duniaberada di persimpangan jalan apakah akanterus menuju keseragaman menuju budayaglobal atau mempertahankan kebe-ragamankehidupan? Pilihannya saat itu bagi masya-rakat negara-negara berkembang adalah meng-ikuti totalitarianism atau pluralism berkaitandengan kehidupan sosial ekonomi. Ia menekan-kan pada kebebasan (freedom) yang merupakanhak pilihan untuk berbeda dengan yang lain.

Francis Fukuyama dalam bukunya Trust:The Social Virtues and The Creation of Prosperity(1995) menyoroti aspek-aspek budaya yangmendasari pertumbuhan ekonomi di AsiaTimur. Menurutnya keperayaan masyarakatmerupakan dasar yang penting bagi per-tumbuhan ekonomi Asia. Kegiatan ekonomitidak dapat dipisahkan dari kehidupansosial dan politik masyarakat luas. Denganpreposisi seperti itu, maka reformasi eko-nomi dengan sendirinya memerlukanreformasi politik dan sosial yang berbasisrasa saling percaya. Percepatan dan perluas-an ekonomi memerlukan basis kepercayaanyang dibangun antara pemerintah pusat dandaerah otonom, antar sektor dan aktor pelakupembangunan. Keberlangsungan percepat-an dan perluasan ekonomi ditentukan olehkerjasama yang erat berdasarkan nilai ke-adilan dan keperayaan diantara pemerintah,masyarakat dan dunia usaha.

Pada dekade 1990an akselerasi pem-bangunan kerjasama ekonomi regional diantara negara tetangga semakin nyata.Proses kerjasama ekonomi regional merupa-kan upaya untuk menjalin keunggulankomparatif wilayah tersebut dan mem-bangun keunggulan kompetitif dalammenghadapi blok ekonomi lain. Ekonom

Jepang, Kaname Akamatsu, melukiskanproses semacam itu menggunakan para-digma “Formasi angsa terbang” (Soesastro,1990). “Angsa” paling depan memimpinkemana arah dan manauver terbang yangdiikuti oleh anggota kelompok lainnya.Sebagai contoh dalam kerjasama Sijori(Singapura, Johor dan Riau), maka Singapuramerupakan “angsa terdepan” kerjasama itu.

Wilayah yang selama ini dianggap pinggiran(frontier region) seperti Kepulauan Riau danwilayah perbatasan lainnya (border region) perludikembangkan dengan melibatkanpengembangan masyarakat luas, terutamapenduduk asli memperoleh manfaat dankesejahteraannya meningkat. Belajar daripengalaman Sijori, keuntungan dari kerja-sama ekonomi tersebut adalah mereka yangkuat baik dalam modal, teknologi maupunlobi. Bagi masyarakat lokal masih banyakyang belum mem-peroleh manfaat secaraadil dari proses pembangunan di wilayah-nya (Sasono, 1993). Oleh karena itu pengem-bangan kerjasama ekonomi regionalselanjutnya perlu diikuti kemitraan diantarapara pelaku pembangunan (stakeholders) danmelakukan penguatan (empowerment)kelompok masyarakat secara luas.

Dalam kaitan dengan koridor MP3EI, makagagasan diatas menarik untuk ditinjaukembali. Misalnya koridor ekonomi Bali danNusa Tenggara, dimotori oleh temapariwisata yang digerakkan utamanya olehBali yang sudah memiliki reputasi dunia.Dalam pengembangan pariwisata bukankeseragaman pola ekonomi, tetapi ke-ragaman sumberdaya pariwisata (alam danbudaya) yang unik itu masing-masingmemiliki segmen pasar tersendiri. Sebagaikonsekuensinya Nusa Tenggara tidak harusmeniru Bali dalam mengolah dan mengelolasumberdaya pariwisatanya. Keragaman lahyang menjadi basis keunggulan kompetitifsetiap pulau atau setiap komunitas yangdapat menghadirkan keunikan. Dalamkaitan itu pula perlu dikembangkan model


kepari-wisataan berbasis masyarakat (commu-nity based tourism), kepariwisataan berwawas-an lingkungan (ecotourism), dan kepariwisata-an yang bertanggungjawab (responsible tourism)terutama di pulau-pulau kecil yang memilikikeunikan sumberdaya alam dan kemajemuk-an budaya masyarakatnya, agar pariwisatatidak menjadi bentuk penjajahan baru (neocolonialism) atas nama percepatan danperluasan pembangunan ekonomi.

Perspektif Geografi Regional yang diguna-kan untuk mengkaji masterplan MP3EIterkait dengan bagaimana pemerintahpusat memprakarsai kebijakan pembangun-an (dengan percepatan dan perluasan yangmenekankan pada sektor ekonomi) dalamsuasana otonomi daerah. Keragaman dankeunikan masing-masing daerah tidak perlumenjadi seragam dalam format koridorekonomi pertumbuhan. Masing-masingwilayah dan komoditi ekonomi bisa salingmelengkapi, keunggulan komparastif di-sulam dan keunggulan kompetitif ditonjol-kan. Pijakan berfikir kritis penelitian iniadalah bagaimana Bhinneka Tunggal Ikamenjadi spirit bagi pembangunan wilayahnegara kepulauan Republik Indonesia.

Perubahan Strategi Pembangunan

Kebijakan pembangunan wilayah di Indo-nesia telah mengalami berbagai pergeserandari periode ke periode terkait dengandinamika politik nasional maupun per-ubahan pembangunan internasional. Padamasa revolusi pembangunan berangkat daribasis menemukan karakter keragamandaerah dan pembangunan ideologi politikterutama membangunkarakter bangsasecara nasional (national character building).Pada masa itu juga penuh dengan per-golakan pusat dan daerah yang merupakandinamika mencapai titik temu kepentingandan membangun pengalaman bersama.Sejak awal kemerdekaan, pembangunanIndonesia diwarnai berbagai corak; antara

lain ditandai dengan: 1) upaya memenuhikebutuhan dasar kehidupan masyarakatseperti pemenuhan sandang pangan; 2)pembenahan sarana produksi sandangpangan; 3) pengambilalihan atau me-nasionalisasikan perusahaan Belandadengan; 4) hingga proyek mercusuar yangberhasil membangun Monas, Masjid Istiqlal,Gelora Senayan, Jembatan Semanggi dankawasan Jakarta Selatan.

Suasana pembangunan pada periodePresiden Soekarno telah dilakukan denganberupaya membangun secara Berdikari(berdiri diatas kaki sendiri), meskipun tidaklepas dari upaya kerjasama dengan negaralain seperti Uni Soviet, China dan Jepang.Periode ini berakhir dengan krisis ekonomidan melambungnya harga-harga kebutuhansandang pangan serta inflasi yang tak ter-kendali, sehingga terjadi krisis kekuasaandan pergantian kepemimpinan nasional.

Pada periode berikutnya setelah PresidenSoeharto naik ke puncak kekuasaan, suasanaberganti dengan pengaruh kuat dari Amerikadan sekutunya dalam merancang pembangun-an ekonomi Indonesia. Pembangunandilakukan secara bertahap dan terencanamelalui Repelita (rencana pembangunan limatahun) yang banyak diilhami oleh berbagaipemikiran ekonom Amerika seperti WWRostow yang terkenal dengan konsepnyathe Stages of Economic Growth. Pada periodeini pembangunan dimulai dengan sektorpertanian sebagai basis dan wilayah perdesa-an sebagai tumpuan pembangunan, denganproyek seperti bendungan raksasa, jaringanirigasi, jembatan dan jalan, serta berbagaisarana pendidikan (SD Inpres) dan kesehatan(Puskesmas).

Strategi pembangunan yang bertumpu padapertumbuhan ekonomi, industriaslisasi,transfer teknologi, relokasi industri ter-utama di perkotaan ini dikritik oleh kalang-an pemikir kritis dan kalangan Ornop atauLSM. Kemudian muncullah pula alternatifkebijakan pembangunan seperti pendekat-


an kebutuhan dasar (basic need approach),pembangunan perdesaan (integrated ruraldevelopment), teknologi tepat guna (appropri-ate technology) dan pem-bangunan berpusatpada manusia (people centered development).

Pembangunan memerlukan modal, sehinggapemerintah pada waktu itu menggerakkanmodal dengan mengundang investor asingdengan membuat kontrak karya sumber-daya mineral bernilai tinggi (tambang emas,minyak bumi dan gas), hutang luar negeri,mobilisasi tabungan masyarakat, menghimpunmelalui pendapatan devisa, maupun usahaekspor produk manufaktur. Pembangunanyang didominasi peran pemerintah nampaksemakin tinggi mengandalkan pada utangluar negeri, sehingga lembaga seperti TheWorld bank, International Monetary Funds,Asian Development Bank, Islamic DevelopmentBank dan negara donor dari negara majumemberikan utang sekaligus memintajaminan konsesi sumberdaya alam.

Berbagai perkembangan yang terjadi adalahsemakin dinamis dan tumbuh pesatpembangunan di Jawa dan sektor industridan perkotaan terus semakin kuat. Meskisektor pertanian diunggulkan, tetapi paruhwaktu periode kepemimpinan PresidenSoeharto terjadi perubahan yang begitu besarbertumpu pada industri. Industri perhutan-an nasional diberi konsesi untuk menebangjutaan hektar hutan tropis, industri berbasiskomoditi impor dan konsesi sumberdayaalam diberikan pada kroni dan keluargadekat penguasa. Terjadilah ekonomi yangdimotori para konglomerat baru ataskemudahan kebijakan penguasa. Lahirlahkesenjangan yang begitu lebar antarapengusaha konglomerat dengan usaha kecildan koperasi. Sejumlah industri yang men-dukung pertanian seperti industri pupuk,pestisida dan bibit unggul dikuasai olehkonglomerat; namun disisi lain sektor per-tanian rakyat dan koperasi tidak bisa ber-kembang menjadi tulang punggung ekonominasional. Kesenjangan semakin melebar

antar sektor dan aktor maupun antar wilayah,antar pulau, dan antara desa dan kota.

Upaya pemerintah untuk mengatasikesenjangan pembangunan, antara laindengan kebijakan pembangunan Katimin(Kawasan Timur Indonesia) dan dirancangprogram KAPET (Kawasan AndalanPengembangan Ekonomi Terpadu) disejumlah lokasi dan kesenjangan desa kotadijawab dengan kebijakan Inpres Desattertinggal (IDT). Berbagai upaya itu telahdidorong, namun keberlanjutannya kurangdinamis dan maju karena pemerintah masihmenjadi pelaku ekonomi yang dominan.Pada masa itu juga dilakukan pendekatanpengembangan kluster, seperti kluster industrikecil, pengembangan kawasan agropolitan,dan pusat pengembangan agribisnis per-kebunan yang menyulam dan mengganti-kan perusahaan penebangan hutan.

Ketika krisis ekonomi 1997 dan diikutidengan kemarau panjang yang meng-akibatkan krisis ekologi, maka terjadigelombang ketidakpuasan rakyat yangmenjadi krisis multidimensi atau krisis to-tal (Kristal), menyebabkan kekuasaanpemerintah yang dikelilingi para kronokonglomerat itu mengalami keruntuhan.Pada bulan Mei 1998 terjadilah pergantiankekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibieyang diwarnai situasi krisis dan ketidak-teraturan. Reformasi menjadi kredo untukmengubah pembangunan yang otoriter dansentralistis menuju kearah demokrasi dandesentralisasi.

Kini setelah otonomi daerah yangberkembang sejak 1999 telah memberiruang pada daerah untuk mengembangkanwilayah. Pembangunan dilakukan semakinbesar olah pemerintah daerah dan masya-rakat memiliki tingkat partisipasi publikyang semakin meningkat. Dengan otonomidaerah muncul kegairahan pembangunandaerah dan masyarakatnya sesuai denganaspirasi yang ada di daerah. Namun


demikian perkembangan ini bukannyatanpa persoalan, banyak daerah yangmengalami konflik sosial dan pemborosanoleh pemerintahnya akibat dari kontestasikepentingan dan konflik kekuasaan.

Dalam perkembangan mutakhir yaitukonteks relasi kepentingan dan kekuasaanpusat dengan daerah seperti inilah, makatinjauan Geografi Regional terhadapmasterplan MP3EI perlu dilakukan.Meninjau kembali dan mempertanyakansecara kritis kebijakan pembangunan iniakan dilakukan oleh siapa, menguntungkansiapa dan bagaimana keberlanjutannya.

Pengembangan Koridor PembangunanEkonomi (MP3EI)

Pengembangan koridor pembangunanekonomi digunakan sebagai konsep dasardalam MP3EI yang merupakan kepanjang-an dari Masterplan Percepatan danPerluasan Pembangunan Ekonomi Indone-sia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) meluncurkan kebijakan MasterplanPercepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI)ini untuk mewujudkan pembangunan yangberkeadilan dengan meningkatkanpertumbuhan ekonomi terus digalakan olehpemerintah.

MP3EI disusun berdasarkan optimismepemerintah dalam melihat posisi Indone-sia di antara negara-negara lain secara inter-nasional. Indonesia mulai diper-hitungkandalam percaturan kebangkitan negara-negara Asia termasuk China dan India sertanegara-negara kecil yang sudah sangat majuseperti Singapura, Hongkong, Macao, KoreaSelatan. Indonesia termasuk negera yangdianggap demokratis dengan jumlahpenduduk banyak yang mayoritas muslimdan memiliki kekayaan sumberdaya alamyang beragam dan melimpah. Diharapkankeberadaan masterplan ini mendorong visi

Indonesia menjadi 10 negara terbesar duniadi tahun 2025.

Mengapa pemerintah begitu yakin? Halyang menjadi pertimbangan utama adalahkondisi makroekonomi Indonesia yangcukup menjanjikan. Dengan pertumbuhanekonomi yang di atas 6% dan GDP perkapita melebihi $3000/tahun, Indonesiatelah menjadi negara yang diperhitungkandi mata dunia. Dibuktikan pula olehkeberhasilan Indonesia bertahan dari TheSecond Great Depression pada tahun 2008,salah satu dari sedikit negara yang tidakterkena dampak signifikan.

Kementerian Koordinator Ekonomimenyusun MP3EI dan melaksanakandengan melibatkan berbagai stakeholdermulai dari lembaga Negara lainnya(Bappenas, Komite Ekonomi Nasional,Komite Inovasi Nasional, dll) maupunpihak swasta (Kadin, UMKM, dll). Tujuannya adalah terbentuknya integrasipembangunan, agar masterplan ini tidaktumpang tindih dengan masterplan-masterplan lain yang telah ada. Secaraumum, strategi utama dalam MP3EI iniantara lain: (1) Penguatan KoridorEkonomi Indonesia, yaitu pemetaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di 6 koridor (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,Maluku-Papua, Bali-NT); (2) Penguatankonektivitas nasioal, visi yang diusungadalah Locally Integrated Globally Connected.Bagaimana agar menghubungkan pusat-pusat ekonomi maupun daerah terpencilagar terjadi value chain yang efektif di In-donesia; (3) Penguatan SDM dan IPTEKnasional.

Disebutkan bahwa penyusunan dokumenMP3EI yang hanya berlangsung singkatsekitar 3 bulan ini telah dilakukan denganproses yang interaktif dan partisipatif.Proses semacam ini diharapkan terbentuksuatu ownership yang tinggi terhadap MP3EIserta terbangunnya komitmen bersama dari


berbagai pihak pemangku kepentinganuntuk mensukseskan keberhasilan MP3EI.Semangat yang dihembuskan dalam MP3EIini adalah Not Business as Usual akan terusberlanjut untuk terus melakukan berbagaiterobosan dalam rangka percepatantransformasi ekonomi Indonesia demimencapai visi Indonesia untuk mewujudkanmasyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur(Buku Masterplan MP3EI. 2011:11).

MP3EI dikembangkan melalui pendekatanterobosan (breakthrough) yang didasari olehsemangat “tidak semata bisnis sebagaimanalazimnya” (not business as usual), melaluiperubahan pola pikir bahwa keberhasilanpembangunan ekonomi t idak hanyatergantung pada pemerintah saja,melainkan merupakan kolaborasi bersamaantara Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, BUMN, BUMD, dan Swasta.Dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun2011 tentang Masterplan Percepatan danPerluasan Pembangunan Ekonomi Indone-sia 2011-2025 (MP3EI) menyebutkanbahwa kegiatan MP3EI adalah merupakanlangkah awal untuk mendorong Indonesiamenjadi negara maju dan termasuk 10negara besar di dunia pada tahun 2025melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yanginklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tantangan yang harus dijawab oleh peme-rintah sendiri adalah apakah birokrasinyadapat melayani pelaksanaan MP3EI ini?Bagaimana juga mensinkron-kan denganRPJM (Rencana Pembangnan JangkaMenengah) dan RPJP (Rencana Pembangun-an Jangka Panjang) yang meli-puti segalaaspek pembangunan? Pertanya-an kritis inidijawab secara jelas bahwa MP3EI bukandimaksudkan untuk mengganti dokumenperencanaan pembangunan yang telah adaseperti Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional 2005 – 2025 (UU No.17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangun-an Jangka Menengah Nasional, namunmenjadi dokumen yang terintegrasi dan

komplementer yang penting serta khususuntuk melakukan percepatan dan perluasanpembangunan ekonomi (Buku MasterplanMP3EI. 2011:23).

Fokus dari pengembangan MP3EI inidiletakkan pada 8 program utama, yaitupertanian, pertambangan, energi, industri,kelautan, pariwisata, dan telematika, sertapengembangan kawasan strategis. Ke-delapan program utama tersebut terdiri dari22 kegiatan ekonomi utama yang se-sungguhnya lebih pada pengembangankomoditas yang menjadi sumberdayaunggulan masing-masing koridor. Diharap-kan kegiatan ekonomi tersebut akanmenghasilkan peningkatan PDB di masing-masing koridor.

Melihat angka-angka pertumbuhannasional PDB (2010-2025) rata-rata inidibandingkan tiga pendekatan: business asusual, RPJM dan MP3EI. Angka ini cukupambisius untuk memacu pertumbuhan diberbagai koridor tersebut, mengingatkarakter wilayah, ketersediaan SDA dankualitas SDM serta tingkat pembangunan(ketersediaan infrastruktur, listrik, energi,fasilitas pendidikan dan pusast riset) masihterkonsentrasi di Jawa dan beberapa pusatperkotaan di luar Jawa. Artinya belummerata dan masih belum siap sebagaimanadipikirkan, dianalisis, direncakanan dandiprogramkan oleh para pemikir elitekonomi. Lalu siapa sesungguhnya yangakan melaksanakan mega proyek moderni-sasi ini dan siapa yang akan menikmatinya?

Presiden SBY mencoba meyakinkanberbagai pihak dan menyampaikan bahwapelaksanaan MP3EI dilakukan untukmempercepat dan memperluas pem-bangunan ekonomi melalui pengembangan8 (delapan) program utama yang terdiri dari22 kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksana-an MP3EI dilakukan dengan meng-integrasikan tiga elemen utama yaitu: (a)mengembangkan potensi ekonomi wilayahdi enam Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu:


Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Eko-nomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan,Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Eko-nomi Bali–Nusa Tenggara, dan KoridorEkonomi Papua–Kepulauan Maluku; (b)memperkuat konektivitas nasional yangterintegrasi secara lokal dan terhubungsecara global (locally integrated, globally con-nected); (c) memperkuat kemampuan SDMdan IPTEK nasional untuk mendukungpengembangan program utama di setiapkoridor ekonomi.

Infrastruktur menjadi salah satu yangpenting dalam program MP3EI. Totalindikasi investasi pengembangan infra-struktur diperkirakan mencapai Rp 1.786triliun. Infrastruktur jalan, rel kereta, tenagalistrik dan energi, serta telematika merupa-kan empat dari delapan jenis infrastrukturyang dominan menyerap investasi. Diharap-kan semua koridor memiliki peluang untukmenangkap investasi domestik dan asing.

Ini semua memerlukan kepemimpinan yangkuat dan mengandaikan bahwa semuakepentingan tersebut dapat terakomodasitidak hanya dalam dokumen, tetapi lebihpenting dalam pelaksanaan danpemanfaatan hasil pembangunan sehinggatercapai tujuan yang luhur mewujudkanmasyarakat yang mandiri, maju, adil,makmur. Apakah nanti presiden baru akanmelanjutkan Masterplan MP3EI ini ataukahini menjadi “paket jualan” bagi calonpresiden baru nanti? Apa pun motifnyayang penting setiap rencana yang baikharus dilaksanakan dengan baik, apabilagagal harus berani bertanggungjawab danbersedia belajar dari pengalaman.

MP3EI dan Pembangunan DaerahTertinggal

Berbagai pandangan krit is terhadapkebijakan MP3EI dikemukakan olehberbagai pihak. Ada yang menyambut baiklangkah terobosan untuk mewujudkan

pembangunan khususnya ekonomi dengancara baru yang tidak biasa, namun ada pulayang meragukan kehandalan dan komitmenmasterplan ini untuk terintegrasi denganberbagai perencanaan yang telah ada.Dewan Pengarah Sabang Merauke Circle(SMC) Arwin Lubis menilai, RencanaInduk Percepatan dan Perluasan Pem-bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)merupakan kapitalisme semu. Sebab,MP3EI ini merupakan perpaduan antarapenguasa dan pengusaha.

“Selama MP3EI berjalan, kesenjangan jugamakin melebar. Karena pendekatan MP3EIjelas dikatakan melalui keppres denganpendekatan lama yang memerlukankolaborasi semua pihak, yakni pemerintahdan swasta untuk mencapai pertumbuhan,”ujar Arwin di Jakarta. Lebih lanjut dikata-kan bahwa: “kalau digeneralisasi pemerintahpusat dan daerah adalah penguasa. BUMNdan pengusaha swasta adalah kolaborasipengusaha. Jadi MP3EI adalah kolaborasipengusaha dan penguasa. Ini yang biasadisebut dengan kapitalisme semu, yangtidak mau bersaing dengan bisnis sehat”(Kompas 16-2-2012).

Sementara itu pengamat ekonomi M FadhilHasan, mengatakan, secara historis ataukonseptual MP3EI merupakan bentukketidakapuasan terhadap RPJPM yangdinilai masih pada tataran nor matif.Sinyalemen ini pada dasarnya memper-tanyakan mengenai perencanaan pem-bangunan, mengapa telah ada perencanaanmenyeluruh masih ada lagi percepatansektoral dalam hal ini perluasan danpercepatan ekonomi. Bisa jadi RPJMdianggap masih terlalu sempit business asusual, sedangkan MP3EI ingin mengem-bangkan peran asing yang lebih luas.Menurut dia, MP3EI hanya memberikanruang bagi pelaku ekonomi asing melaluiinstrumen liberalisasi perdagangan.

“Jadi, menurut saya, persoalan pentingnyaadalah masalah struktur ekonomi yang


masih timpang. Tapi pendekatan MP3EIkenyataannya masih berdasarkan per-tumbuhan. MP3EI hanya memberi ruangyang besar bagi pelaku ekonomi asing me-lalui instrumen liberalisasi perdagangan”.

Apakah benar dengan MP3EI dapat meng-ubah kesenjangan struktur ekonomi didaerah atau justru malah bisa menyebab-kan semakin parah kesenjangan antar daerah.Daerah tertinggal adalah suatu daerahkabupaten yang wilayah dan masyarakat-nya relatif tertinggal bila dibanding dengandaerah lainnya yang lebih maju dilihat dariukuran rata-rata nasional. Oleh karena itu,penekanan bagi daerah tertinggal, pen-dekatan pembangunannya tidak bisa secaranormatif lazimnya bagi daerah maju, namunperlu ada strategi pendekatan yang bersifatterobosan yang akseleratif atau afirmatif,bahkan kalau perlu suatu lompatan ke depansebagai suatu upaya pembangunan dinamisyang mendasar (Zaini, 2011) (Gambar 1).

Terobosan atau lompatan ke depan yangdimaksud antara lain, berupa sistem pem-biayaan pembangunannya dan dukungansubstitusi teknologi sebagai akseleratornya.Sistem pembiayaan pembangunan yangberpihak kepada daerah tertinggal yangdilengkapi dengan alternatif pembiayaanbernuansa investasi, yang dapat mendongkrakdinamika pembangunan daerahnya. Sedang-kan yang dimaksud dengan substitusi teknologibagi daerah tertinggal harus dimulai dari peri-laku inovatif dari daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu daerah tertinggal bisaberperan sebagai wilayah penyangga kegiat-an pembangunan di suatu koridor, ataupunbahkan bisa berperan sebagai wilayah utamakegiatan pembangunan daerah tertinggal disuatu koridor. Dengan demikian, maka kontri-busi peran Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal (KPDT), dengan kegiatanMP3EI perlu dirumuskan, disusun, danditetapkan secara terencana, terstruktur, dansistemik-sistematis, sehingga implikasinyabagi daerah tertinggal akan memberi dampak

positif bagi pelaksanaan pembangunan disetiap koridor.

Secara garis besar sebaran daerah tertinggalpada Koridor Ekonomi Sumatera, KoridorEkonomi Jawa, Koridor EkonomiKalimantan, dan Koridor Ekonomi Sulawesiberada pada wilayah penyangga. Sedangkansebaran daerah tertinggal pada KoridorEkonomi Bali–Nusa Tenggara, dan KoridorEkonomi Papua–Kepulauan Maluku beradapada wilayah utama. Sebagaimana hasiltumpang susun peta (map overlay) sebarandaerah tertinggal dengan koridor MP3EIdapat dianalisis bahwa: (1) Koridor MP3EIterletak di wilayah yang selama ini telah majudan memiliki hubungan yang kuat sepertiterlihat di JLS (Jalur Lintas Sumatera) danwilayah pantai utara Jawa; (2) KoridorKalimantan terlihat sebagian besar tidakmelewati daerah tertinggal yang umumnyadiperbatasan dan merupakan kawasankonservasi hutan belantara; (3) KoridorSulawesi sebagian melewati daerahtertinggal seperti di Sulawesi Barat danSulawesi Tengah dan tenggara; (4) KoridorBali dan NTT maupun Papua kebanyakanmerangkai dengan daerah tertinggal.

Hasil analisis tumpang susun peta jugamenunjukkan bahwa koridor pembangun-an yang digambarkan hanya keterhubungandarat, belum secara eksplisit digambarkanbagaimana keterhubungan transptasi lautsecara lebih mendetail dan konkrit. Kajiandokumen MP3EI juga memperlihatkangambaran pembangunan koridor darat yanglebih dominan dibandingkan penggambarandetil keterhubungan laut. Ini menunjukkanbahwa MP3EI masih didominasi pem-bangunan infrastruktur darat dibandingpembangunan infrastruktur kelautan.

Berkaitan dengan eksisting kekuatan eko-nomi penggerak pembangunan di daerahtertinggal perlu dipetakan pula. Sebaranaktivitas BUMN dan atau BUMD dan atauswasta nasional pada wilayah operasinyamasing-masing di daerah tertinggal akan


Sum

ber:

data

prim

er Gam

bar

1. P

eta

Ket

erka

itan

Jalu

r M

P3E

I de

ngan

Dae

rah

Tert

ingg

al 20

10/2

014


menjadi bahan pertimbangan pelengkap.Dengan demikian, maka gambaran peta potensisebaran daerah tertinggal yang berlandaskanpada ketiga hal dimaksud (wilayah utama ataupenyangga dengan karakteristik potensiwilayah dalam wilayah operasi suatu BUMN,BUMD, dan swasta) akan menjadi kebutuh-an nyata yang perlu dikaji lebih kompre-hensif pada koridor ekonomi nasional.

Adanya kesenjangan pembangunan disebab-kan karena lemahnya dinamika dan dayabangkit suatu daerah atau pulau serta lemah-nya konektivitas antar daerah atau kepulauan.Aktivitas ekonomi hanya terkonsentrasi dikawasan perkotaan dan beberapa pusatpertumbuhan dengan investasi dan kegiatanekonomi khusus seperti pertambangan danperkebunan skala besar yang merupakanpusat-pusat pertumbuhan suatu wilayah.Keterbatasan infrastruktur transportasi (jalandesa, jembatan desa, pelabuhan perintis);infrastruktur informasi dan telekomunikasi(desa pintar, rumah pintar, desa berdering);infrastruktur sosial dan ekonomi(Puskesmas Terapung, pasar desa); sertainfrastruktur energi (listrik desa) menjadipenyebab kegiatan ekonomi daerahberbasis industri tidak dapat menyebar kedaerah-daerah tertinggal yang terisolir.

Sebagai dukungan terhadap upaya pengem-bangan potensi ekonomi wilayah di KoridorEkonomi Indonesia dengan memperhatikansistem konektivitas nasionalnya, makadiperlukan SDM yang berkualitas denganaplikasi IPTEK yang tepat guna. SDM yangberkualitas diperlukan bagi daerahtertinggal, karena wujud kualitasnya akanmerupakan jaminan awal keberhasilanpelaksanaan pembangunan bagi daerahtertinggal. Sedangkan aplikasi IPTEK yangtepat guna akan menjadi alat yang digunakanoleh SDM berkualitas tersebut di daerah.Kekuatan budaya dan kemajemukan masya-rakat di daerah-daerah juga bisa diperhitung-kan menjadi pilar penting pembangunan.Bahkan budaya seyogyanya menjadi

wawasan bagi pembangunan ekonomi yangsesuai dengan jati diri masing-masing daerah.

MP3EI dan Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan menjadi salah satu isupenting yang menarik untuk dibahas terkaitdengan MP3EI, mengingat wilayah perbatas-an umumnya masih tertinggal dan dianggapwilayah pinggiran yang kurang diperhati-kan. Banyak kabupaten yang merupakanperbatasan dengan negara tetangga sepertidi Kalimantan dengan wilayah Serawak,Malaysia ternyata tidak dilalui koridorpembangunan MP3EI. Hanya beberapakabupaten di Papua yang berbatasandengan Papua New Guinea yang terangkaidengan koridor pembangunan MP3EI.

Sebagian besar wilayah perbatasanKalimantan dengan Serawak merupakandaerah tertinggal bila dilihat dari pem-bangunan ekonomi saja. Namun bila kitamencermati lebih mendalam, wilayahtersebut memiliki hutan hujan tropis yangpenting sebagai fungsi pelesarian ekosistemdengan keragaman hayati yang tinggi.Wilayah ini sering disebut Hart of Borneoatau jantung konservasi yang sangat pentingbagi pulau Kalimantan (Gambar 2).

Dari hasil tumpang susun peta (map overlay)di atas dapat dilihat bahwa wilayah perbatas-an yang berbasis darat umumnya masih be-rupa hutan belantara seperti di Kalimantandan Papua. Dari sisi kepentingan konser-vasi, maka pendekatan pembangunan dancara pengembangan ekonomi untukmencapai kesejahteraan tentu tidak samadengan masterplan MP3EI yang berbasispercepatan pertumbuhan dan perluasanmelalui koridor dan komoditi unggulan.Wilayah konservasi memerlukan pendekat-an pembangunan yang berbasis ekosistemdan ekonomi lestari (green economy). Gagasanini belum diadopsi dan diinovasi dalam


Sum

ber:

data

prim

er

Gam

bar 2

. Pet

a K

eter

kaita

n Ja

lur M

P3E

I de

ngan

Dae

rah

Stra

tegi

s Pe

rbat

asan

Neg

ara

dan

Ter

tingg

al


MP3EI, sehingga bisa diajukan pertanyaanapanya yang “Not Business as Usual”?.

Memang tidak bisa berharap banyak padaMP3EI untuk mengurus konservasiekosistem dan kelestarian sumberdaya danlingkungan hidup. Bisa dipahami memangada perbedaan ide percepatan dan perluas-an pembangunan ekonomi dengan upayapelestarian dan pemuliaan lingkungan hidup.Namun tantangan bagi totalitas pembangun-an berkelanjutan negara kepulauanRepublik Indonesia ini adalah bagaimanamenyeimbangkan antara pertumbuhanekonomi dengan pelestarian ekosistem,pembangunan fisik dengan pembangunanmanusia, pembangunan desa dan kotadalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Tantangan Implementasi KebijakanMP3EI

Tantangan yang dihadapi untuk memulailangkah implementasi program MP3EIadalah menyelesaikan persoalan kemiskin-an, pengangguran dan kesenjangan. Usahauntuk meningkatkan pertumbuhanekonomi dan pembangunan yang ber-keadilan terus dilakukan oleh Pemerintah.Berbagai kebijakan telah digulirkan. Dalamrangka mewujudkan pertumbuhanekonomi dan pembangunan yang ber-keadilan, misalnya, pemerintah menggulir-kan program pro-growth, pro-job, dan pro-pooryang disebut sebagai Triple Track Strategy.

Untuk program pro-poor, misalnya,pemerintah mengeluarkan kebijakan yangmencakup tiga klaster. Klaster pertama,bantuan dan perlindungan sosial berbasiskeluarga melalui kebijakan dan programJamkesmas, Jampersal, BOK, Raskin, PKH,BOS, dan beasiswa untuk siswa/mahasiswamiskin. Klaster kedua, program pember-dayaan masyarakat melalui program PNPMMandiri, baik PNPM Mandiri di perkortaanmaupun di perdesaan. Klaster ketiga adalah

program pemberdayaan usaha mikro dan kecilmelalui program Kredit Usaha Kecil (KUR)bagi peningkatan permodalan kerja parawirausaha, kelompok usaha dan koperasi.

Selain tiga klaster itu, Pemerintah kemudi-an mengembangkan program klasterkeempat, yaitu: program murah untukrakyat. Program ini memberikan “sesuatu”dengan harga murah, sebagian dibantupemerintah, yang mencakup rumah,kendaraan angkutan, air bersih, listrik,kehidupan nelayan, dan kehidupan masya-rakat terpinggirkan perkotaan. Upaya iniuntuk mengurangi kesenjangan social yangterjadi ditengah kehidupan masyarakat.

Tantangan selanjutnya adalah reformasibirokrasi yang sangat besar dan kinerjanyalambat. Meski teknologi informasi dan komu-nikasi (TIK) semakin canggih, tapi sebagianbesar birokrasi belum secara efektif memanfaat-kan kehandalan TIK ini. Masalah koordinasilintas sektor dan antar daerah juga menjadikerumitan tersendiri, sebagai akibat dari egosektoral dan kompleksitas demokrasi pilihanlangsung pimpinan pemerintahan. Banyaknyaundang-undang dan peraturan daerah jugabisa menjadi penghambat birokrasi.

Di era otonomi daerah, ego kedaerahansemakin menguat baik dalam konotasi positifmaupun negatif. Banyak daerah otonomyang dengan cepat menjual asset sumber-daya alam dan seperti banyak yang lepaskendali. Kecenderungan yang terjadi parapejabat melepas asset sebanyak-banyaknyakepada mitra kerja yang telah mendukung-nya dalam pemenangan pemilikan kepaladaerah. Fenomena ini banyak disampaikanpara pengamat dan tokoh masyarakat yangdiwawancarai secara mendalam mengenaiperkembangan pembangunan daerah di eraotonomi. Akibatnya kerusakan lingkungansemakin luas dan bencana banjir maupunpencemaran menjadi ancaman serius bagimasyarakat banyak.


Apakah implementasi kebijakan MP3EIakan bisa memperbaiki kerusakan lingkung-an atau justru turut serta mempercepat ke-rusakan lingkungan dan memperluas ancam-an bencana? Memang sudah selayaknyakoridor MP3EI tidak melewati kawasankonservasi seperti di Sumatra Tropical RainForest World Heritage, Hart of Borneo,maupun taman Nasional PegununganLorentz Papua. Namun pe-ngembangankoridor perlu memper-hatikan ekosistemmakro maupun mikro dimana komoditiekonomi unggulan ditambang, diolah atauditumbuhkan. Sebab tanpa kepedulianterhadap lingkungan, maka pertumbuhanekonomi akan tenggelam bersama olehbencana yang akan menimpa.

Isu kedaulatan atas sumberdaya danlingkungan juga menjadi tantangan yangserius mengingat sesuatu yang dilakukansecara cepat dan meluas akan membawaperubahan drastis atas keseimbangan yangtelah ada. Saat ini kedaulatan atas sumberdayadalam titik nadir, karena telah banyaksumberdaya alam Indonesia dieksploitasi olehperusahaan asing dari Amerika, Eropa,Jepang, Australia dan belakangan masuk duaraksasa baru yaitu Cina dan India. Mampu-kah implementasi kebijakan MP3EImengembalikan kedaulatan di tanganrakyat ataukah justru turut merebutnya danmenyerakhan ke konglomerat?

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpul-kan sebagai berikut: (1) Bhinneka Tunggal Ikabelum menjadi basis ideologi MP3EI,sehingga kecenderungan mengarah padamonokulturisasi pembangunan yaitu pem-bangunan ekonomi pertumbuhan denganpilar utama mega proyek dan investasi asing;(2) Koridor MP3EI melintasi jalur yang selamaini sudah berkembang terutama di Sumateradan Jawa serta Bali. Dalam kaitannya denganperluasan belum bisa menyambung antara

koridor MP3EI dengan daerah-daerahtertinggal dan belum muncul strategi jituuntuk mendongkrak ketertinggalantersebut. Koridor MP3EI juga belummemperkuat pembangunan wilayahperbatasan di Kalimantan; (3) Implementasikebijakan MP3EI masih harus menjawabtantangan besar yaitu: (a) sinkronisasidengan RPJM dan RPJP Nasional, tataruang, dan kebijakan otonomi daerah; (b)Reformasi birokrasi juga menjadi semakinrumit ketika orientasi pusat dengan daerahtidak sejalan dan kepentingan antar sektorberbeda, serta (c) Kualitas kepemimpinandan SDM birokrasi yang belum prima.

Adapun saran yang dapat dikemukakanmelalui penelitian ini adalah: KebijakanMP3EI yang diluncurkan Presiden SusiloBambang Yudhoyono harus memiliki dasaryang kuat yaitu Pancasila dan BhinnekaTunggal Ika sebagai manifestasi bangsa yangmajemuk yang dipersatukan dalam cita citaluhur. Pelaksanaannya diharapkan mengokoh-kan kedaulatan rakyat dengan mencerdaskanrakyat dalam berekonomi, membukakesempatan seluas-luasnya bagi investordalam negeri dan menjadikan rakyat Indo-nesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri,sebelum membuka diri dan bekerjasamadengan bangsa asing. Memberikankompensasi program pembangunan yangsifatnya affirmative kepada daerah tertinggaldan wilayah perbatasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepadapimpinan Fakultas Geografi dan PusatStudi Pariwisata, Universitas Gadjah Madayang telah memberi hibah dana penelitianini. Ucapan terima kasih disampaikan pulakepada Prof. Dr. J. Nasikun yang telahmemberi pengkayaan ilmu sosial danpolitik, juga kepada Prof. Dr. Rijanta yangtelah menjadi mitra diskusi mengenaigeografi regional.


DAFTAR PUSTAKA

Baiquni, M. (1998) “Transformasi Wilayah di Era Globalisasi, Model-Model KerjasamaSegitiga Pertumbuhan”. Makalah dalam Reorientasi Baru Riset Geografi di SegitigaPertumbuhan Joglosemar. Fakultas Geografi UGM (tidak dipublikasikan).

Baiquni, M. (2004) Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran: Otonomi Di Negara Kepulauan. PKPEKdan ideAs. Yogyakarta

Fukuyama, Francis. (1995) Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. HamishHamilton. London.

Giyarsih, Sri Rum. (2010) “Pola Spatial Transformasi Wilayah di Koridor Yogyakarta danSurakarta. Forum Geografi. Vol 24, No 1, Juli 2010: 28-38.

Kementerian Koordinator Perekonomian RI. (2011) Dokumen Masterplan Percepatan danPerluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta

Kompas 16-2-2012 MP3EI Merupakan Kapitalisme Semu. Kompas, Jakarta.

Muta’ali, L. (1998) “Transformasi Spasial Perkotaan dan Segitiga Pertumbuhan Ekonomi”. Makalahdalam Diskusi Transformasi Wilayah. Fakultas Geografi UGM. (tidak dipublikasikan).

Nir, Dov. (1990) Region as a Socio-environmental System: An Introduction to a Systematic RegionalGeography. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

Ohmae, Kenichi. (1995) The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies.HarperCollins Publishers. London.

Page, J. (1992) Political Geography. Oxford University, United Kingdom.

Sasono, Adi dkk (ed.). (1993) Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan. CIDES-Centerfor Information and Development Studies. Jakarta

Seers, Dudley. (1979) The Meaning of Development, with a Postscript. In Seers, Nafziger, CruiseO’Brien, & Bernstein, pp. 9-30.

Soesastro, Hadi. (1992) “Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Pasifik Barat HinggaTahun 2010 dan Implikasinya Bagi Permintaan Energi” Analisis CSIS Tahun XXI No.6/1992. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta.

Wesnawa, I Gede Astra. (2010) Dinamika Pemanfaatan Ruang Berbasis Kearifan Lokal diKabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam Jurnal Forum Geografi. Vol 24, No 1, Juli2010: 1-11.

Zaini, Helmy Faishal. (2011) MP3EI dan Peran Daerah Tertinggal. Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal RI, Jakarta.

Date post:	17-Oct-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

Fg-1-Tinjauan Geografi Regional

Documents