Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiupayadankolaborasiantarapihakpemerintah,swasta, danmasyarakatKabupatenBengkuluTengahdalampengelolaanDaerahAliran SungaiBengkulu, sehingga terwujudnya tata kelolah lingkungan yang baik (good enviromentalgovernance). Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Datadikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belummenerapkan tata kelolahlingkunganyangbaikditunjukanmasihburuknyakualitasairdisebakanolehpencemaranlimbahpenambanganbatubaradiSubDASHilirSungaiBengkulu.Haltersebutdisebabkanbelumadanyaaturan hukum yang menaungi pengelolaan DAS Bengkulu, dan masih rendahnya partisipasipengelolaanDASantarapihakpemerintah,Swastadanmasyarakat,karenadalampengelolaanyamasihkurangnyatransparan.Katakunci:GoodEnviromentalGovernance
Thisstudyaimstofindouttheeffortsandcollaborationbetweenthegovernment,theprivatesector, and the people of Bengkulu Tengah Regency in the management of the Bengkulu Riverwatershedsothattherealizationofgoodenvironmentalgovernance.Thetypeofresearchusedisdescriptive qualitative research. Data were collected by observation, in-depth interviews, anddocumentation. The results showed that the Bengkulu Tengah District Government had notimplemented a good environmental governance systemwhich indicated that poorwater qualitywascausedbypollutionofcoalminingwasteintheBengkuluRiverDownstreamSub-watershed.ThisisduetotheabsenceofalegalrulethatcoversthemanagementoftheBengkuluwatershed,andthelowparticipationofwatershedmanagementbetweenthegovernment,privatesector,andthecommunity,becausethemanagementisstilllackingintransparencyortransparency.
Keywords:GoodEnvironmentalGovernance
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2 (1), Oktober 2018 - 137
Desentralisasidi Indonesiadiamanat-kan pada UU Nomor 5 Tahun 1974, UUNomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32Tahun2004danUUNomor23Tahun2014.Kebijakan tersebut mendorong daerahuntuk mengelolah Sumber daya alamdaerahnyamasing-masingdalampeningkat-an Pendapatan Asli Daerah (PAD) salahsatunya untuk pembangunan fasilitaspublik.
Pemanfaatansumberdayaalamyangberlebihanakanmerusaklingkungan(Sadat,2016),seperti aliran sungai yang tercemaroleh Perusahaan yang bergerak dibidangPertambangan, oleh karena itu pentingnyatata kelola lingkungan yang baik untukmeminimalisir dampak dari pertambangandengan cara menanami kembali bekasgaliantambang,mengelolahlimbahdenganbaiksebelumdialirankesugai.
Evinromental Governancemerupa-kan suatu intraksi dengan lingkunganhidup di kelolah dengan konseptual.Environmental governance adalah padakeperluanuntukmemahamidanmengelolahubungan timbalbalikantara sistemsosialdenganekosistem,lebihdariitupengelolaansistem sosial perlu dijaga dengan menge-depankan nilai-nilai ekologis, dan sebalik-nya ketahanan ekosistem bisa dipeliharamelalui pengelolaan sistem sosial yangterbimbing oleh kaidah-kaidah ekologis(Faisah&Prianto,2015).
Berdasarkan data curah hujanbulanan yang dihimpun dari StasiunKlimatologiPulauBaai(2010-2018)periodelimatahunterdapata4(empat)poshujandidalam wilayah Sub DAS Hulu SungaiBengkulu (Tanjung Agung, MuaraBangkahulu, Universitas Bengkulu danJayakarta).Rata-ratacurahhujantahunandiwilayah ini tergolong tinggi yakni 3.118milimeter (lebih besar dari 2000milimeter/tahun). Terdapat 7 bulan basah(lebih besar dari 200 milimeter), dengancurahhujanbulananmaksimumjatuhpadabulan November (427 milimeter/ bulan),dan sepanjang tahun tidak dijumpai bulankering(kurangdari100milimeter/bulan).Curah hujan bulananminimum jatuh padabulan September (171 milimeter/bulan).Rata-rata data iklim daerah studi sebgaiberikut:
2010)namun juga sebagai upaya untukmenjaga kualitas air untuk kebutuhanmasyarakat Kabupaten Bengkulu TengahdanKotaBengkulu(Supriyono,2018). Olehkarena itu perlunya dukungan parastakeholder baik pemerintah, swasta,masyarakatdanpemerintahanterkaityaitupemerintahKotaBengkulu.
Suhu udara rata-rata di wilayah DASBengkulu adalah 26,39 derajat celcius,sedang suhu minimum rata-rata 23,53derajat celcius dan maksimum 30,87derajatcelcius. Kelembaban udara relatifrata-rata 85 persen. kelembaban udaraterendah terjadi pada bulan Agustus (83,5persen), sedangkan kelembaban udaratertinggidijumpai pada bulan Desember(87,4persen)(Supriyono,2015).
Dalam prinsip good governance tidakhanya pemerintah tetapi juga citizen,masyarakat terutamasektor usaha/swasta,dan organisasi masyarakat(Gunilla ÖlundWingqvist, OlofDrakenberg,Daniel Slunge,Martin Sjöstedt, 2012). Hal ini karenaperubahan paradigma pembangunandenganpeninjauanulangperanpemerintahdalam pembangunan, yang semulabertindak sebagai regulator dan pelakupasar, menjadi bagaimana menciptakaniklim yang kondusif dan melakukaninvestigasi prasarana yang mendukungdunia usaha. Sudah barang tentu, ini bisadilakukan apabila masyarakat dan sektorswasta sendiri sudah semakin mampu/berdaya, justru sekarang adalah usaha
pembangunan melalui koordinasi/ sinergi(keselarasan kerja/ interaksi) antarapemerintah masyarakat swasta. Mungkindapat dilihat sebagai bentuk upayapemerintah memberdayakan masyarakat,terutamasektorusahaagarmenjadipatnerpemerintah(Azwan&Kamal,2015).
Berdasarkan latar belakang di ataspenelitianinidilakukanuntukmenganalisisImplementasi good inveromentalgovernance dalam pengelolaan daerahaliransungaiBengkulu.
3. BagaimanatransparansipengelolaanDAS Bengkulu dalam penganananDASdisungaiBengkulu?
4. Bagaimana bentuk kolaborasipengelolaanDASSungaiBengkulu?
2. Metode
JenisPenelitian
Penelitianinimenggunakanpendekat-an kualalitatif dengan tipe deskriptif(Sugiyono, 2010). Fokus penelitian iniadalah Implementasi good enviromentalgovernance Dalam Pengelolaan DaerahAliran Sungai (DAS)Bengkulu. Pendekatanyang digunakan akan menggali, mendasar
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2 (1), Oktober 2018 - 139
terkait pengelolaan DAS sungai Bengkulusesuaideganrumusanmaslah.
Permasalahan yang ada sekarang iniadalah tidak adanya konsep kejelasanterkait pengelolaan yang terintegrasi dansinergi antar steakholder(Suwitri, 2008).Model penelitian kualitatif akan memper-temukan persoalan antar steakholder danpada akhirnya akan menjadi titik terangdalammemahami untuk pengelolaan DAS.Hasilnya akan memberikan pemahamanyang mendalam dan mendasar untukpengembangan model di DAS SungaiBengkulu.
WaktudanTempatPenelitian
Penelitian ini dilakukan dari bulanApril sampai dengan bulan Juli 2018.Adapun yang menjadi tempat penelitianyaitu:
1. Kabupaten Bengkulu Tengah yangmeliputi:PemerintahDaerah,DPRD,BLH, CPerusahaan Tambang,Masyarakat yang terkena dampakKerusakanDASdanLSM
2. KotaBengkuluMeliputi:PemerintahDaerah, DPRD, BLH, BeberapaMasyarakat yang tinggal di DaerahAliranSungaiBengkuludanLSM.
3. Hasil Analisis Digital MenggunakanProgram fGIS pada Proyeksi UTMZone48S
Target/SubjekPenelitian
Subjek Penelitian yaitu PemerintahDaerah, DPRD, BLH, non Govermmentorganization(NGO),lingkunganmasyarakat,kelompok kepentingan, LSM, danpemerintahan daerah terkait (KotaBengkulu).
Prosedur
Prosedur Penelitian melakukan Pra-Survey dan Survey langsung dengan caraindeptInterview(Moleong,2005).
TeknikPengumpulanData
Instrumenutamadalampenelitianiniadalah peneliti sendiri. Penelitian ini di-dukung dengan instrumen penunjangsepertipedomanobservasi,wawancara,danpedoman studi dokumentasi (Sugiyono,
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2(2), Okober 2018- 140
2010). Penggunaan instrumen penunjanguntuk melengkapi kelemahan instrumendaripenelitisendiri.
TeknikAnalisisData
Teknik analisis data yang digunakanyaitutriangulasidengancaramembanding-kan informasi atau data dengan cara yangberbedauntukmendapatkandatasebenar-nya(Moleong,2005).
3. HasilDanPembahasan
Dalam pengelolaan daerah aliransungai Bengkulu, peneliti mendeskripsikantata kelolah lingkungan yang baik (goodevinromental governance). Tata kelolahlingkungan yang baik dapat terwujudapabila terjalin kerjasama antarapemerintah, pihak swasta dan masyarakatdalam mengelolah DAS Bengkulu. Berikutini beberapa prinsip-prinsip goodevinromental governance yang digunakandalampenelitianiniyaitu:
Partisipasi
Partisipasiadalahsuatuprosesketikamasyarakat,sebagaiindividuataukelompoksosialdanorganisasimengambilperandanikut mempengaruhi formulasi, implemen-tasi dan evaluasi kebijakan-kebijakan yangsecara langsungmempengaruhi kehidupanmereka (Dwiyanto, 2005).Partisipasi jugadapat diartikan sebagai keterlibatananggota masyarakat dengan caramemberikandukungandantanggungjawabterhadap keputusan yang telah diambiluntukkepentinganpublik.
Hasil penelitian menunjukan bahwapartisipasi stakeholderdalam pengelolaanDAS Sungai Bengkulu tidak adanya salingkoordinasi dalam perencanaan tata-kelolanya, sesuai dengan hasil Wawancaradengan Informan Tanggal (20/05/2018),bahwa;
“Sebenarnyaberbicarakhusustupoksitentang daerah aliran sungai domainyaadalah Balai Pengelolaan Daerah AliranSungai (BPDAS), masalah air itu adalahdomainya adalah Balai Lingkungan Hidup(BLH),sedangkanBalaiKonservasiSumberDaya Alama (KSDA) adalah sebagaimengelola kawasan-kawasan konservasiHutan”.
Pembangunan partisipasi yang baikadalah dengan adanya koordinasi antarstakeholder.Bentukpartisipasi yangdiberi-kan para stakeholder Kabupaten BengkuluTengah dan Kota Bengkulu berdasarkanhasilpenelitianyaitupemerintahhanyame-lakukan pengawasan melalui BadanLingkungan Hidup masing - masingpemerintah daerah untuk melakukananalisiskerusakanDASBengkulu(Bernauer&Betzold,2012).
Sedangkan untuk pihak swastapartisipasinyamasihrendahterutamapihakswasta yang memiliki usaha dibidangtambang. Karena adanya konflik ke-pentinganpemerintahdenganpihakswasta,Pemerintah berusaha menjaga lingkungan,sementara pihak swasta dalam hal iniperusahaan mengelolala bidang per-
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2 (1), Oktober 2018 - 141
tambangan.UntukmasyarakatdisepanjangDASBengkulupartisipasinyamasih rendahkarena dipengaruhi beberapa hal yaiturendahnya pendidikan, pengetahuan, ke-sadaran dan kurangnya sosialisasipemerintah daerah untuk menjagakebersihanairDASBengkulu.
Ruleoflaw
Aturan hukum (rule of law) merupa-kan kerangka aturan hukum atau per-undang-undangan haruslah bersifat keadil-anditegakkandandipatuhi(Putri,Mindarti,& Nurani, 2011). Rencana yang dibuatdalam pengelolaan DAS Sungai Bengkuluharus sesuai dengan Rencana PengelolaanRAPERDAS yang pada konsepnya masihdalam rancangan. Ini sesuai dengan hasilpenelitian ini menjalaskan bahwa aturansekarang masih dalam konsep kajian(2/05/2018);
“Proses penyususnan dan rancanganaturan dalam pengelolaan DAS SungaiBengkulu masih dalam bentuk rancanganperaturandaerah(RAPERDA)DAS.Rancangini disusun untuk membuat tertibnyaaturan-aturan dalam pengelolaan ataupemanfaatan kawasan sepanjang segmenSungai Bengkulu. Sehingga upaya yangdibuatmenjadipayunghukumdalamsetiappelanggaranyangdilakukanolehmasyrakatatau perusahan yang berada sepanjangsungaiBengkulu.”
Pentingnya aturan hukum (rule oflaw) sesuai dalam pegelolaan DAS sungaiBengkulu perlu disusundan adanya per-
cepatan terhadap kebijakan RAPERDASyang mengatur DAS di Bengkulu. Aturanyangdibuattentunyaharusmenukiksesuaipermasalahan pada penataan kawasandaerah konservasi dengan aturan hukumkearifanlokalkebeudayaansendiri(institusisosial).
Aturan hukum (rule of law) sebagaisuatuinstitusisosialyangmemilikistruktursosial sendiri dan memperakar budayasendiri. Aturan hukum yang dimilikipemerintahdaerahmengenaiDASBengkulusaatinimasihbelumjelaskarenabelumadakebijakan daerah Kabupaten BengkuluTengah atau Kota Bengkulu yang secaratertulis mengatur mengenai pengelolaanDAS Bengkulu, sehingga bagaimana pihakswasta,masyarakatdapatmematuhiaturanitu sendiri. Dengan tidak adanya aturanyang jelas mengenai pengelolaan DASBengkulu mengakibatkan pencemaran air,longsordanlainsebagainya.
Seharusnya pemerintah setempatmembuat aturan pengelolaan DASBengkulu, karena menyangkut kebutuhanpokokmasyarakat.ApabilakonservasiDASyang dilakukan tidak baik maka akanmenimbulkan pencemaran air, sedangkanPDAM Kota Bengkulu diambil dari aliranDAS Bengkulu, apabila hal tersebut tidaksegera ditindak lanjuti maka akan ber-dampakkrisisairbersih.
Tujuan akhir konservasi DAS adalahterwujudnya kondisi yang optimal darisumber daya vegetasi, tanah, sehingga
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2(2), Okober 2018- 142
mampu memberikan manfaat dan ber-kesinambungan bagi kesejahteraanmasyarakat.OlehkarenaitukonservasiDASyanglebihduludihadapiadalahterbinanyakesadaran kemampuan stakeholeder baikpemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakatdalammenjaga danmelesatarikan sumberdaya alam secara bijaksana(Kurniawan,Purwanto,&Sudarno,2013).Karenadalamkonservasi DAS tidak cukup kesadaranpemerintah atau masyarakat saja, namundibutuhkan jejaring demi tercapainyapengelolaan DAS Bengkulu dimasa yangakandatang.
Transparansi
Transparansiadalahadanyakebijakanterbuka untuk pengawasan. Seperti ter-bukanya informasi kebijakan pemerintahyang dapat dijangkau publik(Triyanto,2017). Dengan adanya keterbukaaninformasi diharapkan dapat meng-implementasikan kebijakan pengelolaanDAS Bengkulu dengan tepat berdasarkanmetode jejaring (pemerintah, swasta, LSM,masyarakat). Sesuai dengan wawancaradengan informan pada tanggal(22/07/2018),bahwa:
“Transparansi dalam peyebarluasandata masih sifatnya internal. Data yangdimlikimasing-masingsteakholdelberbeda-beda dan tidak adanya keterbukaan dalamupaya pengelolaan Sustainable DAS SungaiBengkulu”.
Penggunaan data dalam pengelolaanDAScukupbanyakdansepertinyamemeliki
kepentinganmasingmasing antar lembagaatau instansi. Peranpemerintahmenyikapihal tersebut harus menyatukanya. Bentukyang dilakukan untuk mengetahuibagaimana sebaran data pengelolaan DASperludiseminasiantarsteakholdersehinggapemehaman atas masalah dalam pe-ngelolaanDASmampumenyinergikan.
“Pada prinsipnya BPDAS dalammelaksanakan program rehabilitasi danreklamasi lahan hanya pada kawasantertentusesuaidengantugasdanfungsinyapada kawasan di DAS. Sedangkanmasing-masing pihak swasta atau perusahaanmemiliki kewajibanya dalam reklamasilahannya. Sehingga dapat dilihat bahwatidakadanyatransparansiprogram”.
Sehingga dalam hasil wawancaradiatas terindikasi bahwaperusahaan belumadanya keterbukaan atau transparansiprogram yang jelas dalam konsep pe-ngelolaanDASSungaiBengkulu.BPDASdanstakeholederhanyamenjalankanprogamnyapada kawasan masing masing. Sejauh inibelum ada usaha pemerintah, instansi,swastadanmasyarakatyangterbukadalamrancangan programnya untuk pengelolaanDAS.
Berdasarkan hasil wawancara danobservasi penelitian pemerintah belummenerapkan transparansi terhadap pe-ngelolaan DAS Bengkulu, dimana hasilsampel air yang diperoleh pihak BLHpemerintah setempat tidak dapat diaksessecara terbuka oleh publik (masyarakat,
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2 (1), Oktober 2018 - 143
swata, LSM dan instansi pemerintahlainnya), sehingga berdampak pada sikapseolah-olah pihak masyarakat, swata danLSMbersikapapatismengenaipengelolaanDASBengkulu.
Pemerintah sebagai top managerharusnya lebih transparansi mengenai ke-adaan air sungai DAS Bengkulu, denganadanya transparansi diharapkan dapatmenggugah semangat publik untuk ikutmemberikan sumbangan pemikiran dantenaga mengenai formulasi, implementasidan evaluasi kebijakan pengelolaan DASBengkulu(Yasminingrum,2017).
Pemerintah Daerah KabupatenBengkulu Tengah dan Kota Bengkulusebagai lembaga tertinggi di dalampengelolaanDASsungaiBengkulumemilikikewenanganmengaturataumengendalikanpengelolaan lingkungan yang sinergis dankolaboratif. Dalam pengelolaan DASBengkulu tidak cukup dilakukan olehpemerintah saja tanpa melibatkanstakeholeder lainya,olehsebab itudibutuh-kan kolaborasi antara pihak pemerintah,swasta dan masyarakat dalam mengelolahDASBengkulu.
Berdasarkan hasil analisis masihrendahnya keterlibatan pihak swasta,masyarakatdan pihak kepentingan lainnyadalam mengelolah DAS Bengkulu, olehsebab itu pengelolaannya tidak maksimal.
Hasil yang diperoleh dari Informan adalahsebagaiberikut]:
“DAS Sungai Bengkulu Meliputiwilayah Kabupaten dan Kota yang ada diProvinsi Bengkulu. Posisi ini yang menye-babkan Pengelolaan DAS tidak berjalandengan sebagaiman mestinya dan tidakadanya koordinasi karena adanya otonomidaerah”.[24/05/2018]
Eraotonomidaerahmerubahmindsetantar Steakholder yang pola kinerjaterpusatpada Pemerintah Kabupaten danhanya membuat laporan pertanggung-jawaban kepada Permerintah Provinsi.PengeleloaanSDAmenjadiprioritasdalammengekplornya dan lemah didalamnyatidakadanyapengawasan.InisesuaidenganInforman[24/05/2018]
“Perenan pemerintah Provinsi sudahmulaiberkurang,sedangkanperanansangatbesar adalah pemerintah kabupaten. Se-hingga memberikan dampak yang kurangbaik terhadap perizinan pengelolaan SDA.Kemudian berakibat pada rendahnyapengawasan dalam pengelolaan DAS yangberkelanjutan”Ini sesuai dengan Informan[24/05/2018]
Otonomi daerah yang menyebabkanpihakpemerintahmasihmelakukanmetodetop down bukan bottom up padahal dalampengelolaan DAS ini dibutuhkan metodebottomup karena denganmetode tersebutpemerintah dapat melibatkan masyarakat,swasta, LSM dalam melaksanakanpengelolaan DAS sehingga dengan jejaring
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2(2), Okober 2018- 144
stakeholder tersebut hasilnya akan lebihmaksimal(Mukminin,Astuti,Si,Widayati,&Si,2014).
Pembahasan
Wujud Partisipasi dari goodevinromentalgovernanceakanmenghasilkanpengelolaan DAS Sungai Bengkulumenjaditerarahdanmemberikanketerlibatanantarsteakholder. Hasil penelitian menunjukanPartisipasi masih rendah baik partisipasipihak swasta, masyarakat atau LSMsetempat karena rendahnya transparansimengenaipengelolaanDASBengkulu.
Partisipasi merupakan pendekatanuntukmengukurbagaimanasemuaelementdapat terlibat dalam pengelolaan DAS.Partisipasi pemerintah dalam pengelolaanDAS menjadi landasan penguat dipandangsebagai cara terbaik untukmenumbuhkanrasa memiliki masyarakat atas proyek-proyek berbasis warga, mengembangkandan memelihara Lembaga - lembagademokrasi, mengurangi konflik kepenting-an, serta mencapai tujuan-tujuan pem-bangunandaerahsecaraberkelanjutantatakelolalingkunanyangbaik.
Sudah sejak lama, kondisi daerahaliran sungai (DAS) di Indonesia ter-identifikasi mengalami degradasi yangmenyebabkan terjadinya bahaya erosi, se-dimentasi, banjir dan tanah longsor. PadaKasusDASBengkulutataKelolahyangadaadalah banyak permaslahan yang ada di
DAS Sungai Bengkulu. Sesuai denganPenelitian Supriyono (2017) TSS melebihibaku mutu (50 mm/l) yaitu219,20 mm/lpadasaatmusimkemaraudan175,75mm/lpada musim penghujan.Untuk mengatasipermasalahan tersebut, pada tahun 1976,dimulai upaya penanggulangan bencanatersebutsecaraintensifpadaskalanasionalmelalui program Inpres/Instruksi Presidenreboisasidanpenghijauan.Namundemikianpermasalahan tersebut terus benlanjut,bahkan belakangan ini semakin luas se-barannya dan semakin sering frekwensiterjadinya. Hal ini menunjukkan bahwausaha pengelolaan DAS belum mampumengatasi permasalahan dari dampaknegatifpembangunandalamsuatuDAS.
AturanhukummengenaipengelolaanDAS Bengkulu belum jelas sehingga me-ngakibatkankurangterarahnyapengelolaanDAS Bengkulu. Setidaknya dalam hal initerungkap bahwa pengawasan yangdilakuan masih kurang berjalan secaraefektif dan terlihat lamban dalam peng-kajianya. Hasil menunjukan bahwa Aturanhukum yang dimiliki pemerintah daerahmengenai DAS Bengkulu saat ini masihbelum jelas karena belum ada kebijakandaerah Kabupaten Bengkulu Tengah atauKota Bengkulu yang secara tertulis meng-aturmengenaipengelolaanDASBengkulu.
Sehingga bagaimana pihak swasta,masyarakat dapat mematuhi aturan itusendiri. Seharusnya pemerintah setempatmembuat aturan pengelolaan DAS
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2 (1), Oktober 2018 - 145
Bengkulu, karena menyangkut kebutuhanpokokmasyarakat.ApabilakonservasiDASyang dilakukan tidak baik maka akanmenimbulkan pencemaran air, sedangkanPDAM Kota Bengkulu diambil dari aliranDAS Bengkulu, apabila hal tersebut tidaksegera ditindak lanjuti maka akan ber-dampakkrisisairbersih.
Tujuan akhir konservasi DAS adalahterwujudnya kondisi yang optimal darisumber daya vegetasi, tanah, sehinggamampu memberikan manfaat dan ber-kesinambungan bagi kesejahteraanmasyarakat.OlehkarenaitukonservasiDASyanglebihduludihadapiadalahterbinanyakesadaran kemampuan stakeholeder baikpemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakatdalammenjaga danmelesatarikan sumberdaya alam secara bijaksana(Kurniawan,Purwanto,&Sudarno,2013).Karenadalamkonservasi DAS tidak cukup kesadaranpemerintah atau masyarakat saja, namundibutuhkan jejaring demi tercapainyapengelolaan DAS Bengkulu dimasa yangakandatang.
Bentukkolaborasiantarapemerintah,swasta dengan masyrakat maka harusadanya keberlanjutan program dalampengelolaan tata kelolah DAS SungaiBengkulu. Pemerintah Bengkulu memilikikewenanganmengaturataumengendalikanpengelolaan lingkungan yang sinergis dankolaboratif. Dalam pengelolaan DASBengkulu tidak cukup dilakukan oleh
pemerintah saja tanpa melibatkanstakeholderlainya.
Model yang sudah dikembangkanolehJTParekedanD.A.Putra(2014)sudahmengembangkan pemodelan dalam pe-ngelolaan keberlanjutan DAS. Namunpenelitian inihasilknyakanmenyajikandanmemberikan alternative model yang dapatdikembangkan untuk peluang Pemerintahyangsulituntukmembuatsebuahprogramkarenamasihterkotak-kotanyakepentinganantar stakeholder.Maka model yang akandibuat seyoyanya peran pemerintah yangmenjalankan sebagai good evinromentalgovernancedapat berjalan. Berikut modelyangdikembangkandansesudahdilakukanpengembangan model. Sehingga perananpemerintah dengan beberapa stakeholederdapatberjalan.
Gambar3.ModelPengelolaanLingkungan
Sumber(J.T.ParekedanD.A.Putra,2014)
Tata pengelolaan yang baikdilaksanakanolehkelompokpengurusyangdipilihsecaralegalolehanggotakelembaga-anyangbersangkutan.Dalamsistemsosial-ekologi terstruktur, anggota kelembagaanmemilihwakil-wakilatautokohyangdapatmembawakan aspirasinya dalam sistempengelolaansumberdayayangdibutuhkan.
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2(2), Okober 2018- 146
Anggota kelembagaan sebagaistakeholder memiliki kontrol terhadapstruktur dan proses yang terjadi dalamsystempengelolaantersebut.
Masyarakat memiliki peluang untukturut menentukan arah dan tujuan terkaitupaya pengelolaan sumber daya dalamsistemsosial-ekologimereka.Sistemsosial-ekologitradisionalumumnyatidakmemilihfigur pemimpin atau membentuk lembagakepemimpinan. Kepemimpinan tradisionalbukan suatu posisi berdasarkan pemilihanformal(legal election), namunlebihberupaaklamasi psiko-sosial dimana masyarakatmengakuidanmenerimaseseorangsebagaisocial leader karena sikap, tindakan,dedikasi dan tanggung jawabnya terhadapkelompok sosial dan ekosistem sekitarnya.Dalam sistem sosial-ekologi tradisional,masyarakat umumnya tidak atau kurangmemiliki kontrol terhadap keputusan danproses pengambilan keputusan yangdilakukan oleh tokoh atau lembagakepemimpinan.
Gambar3.Modelgoodevinromental
governance
Kolaborasi yang baik dalampengngelolaanDASharusnyasesuaidenganmodel yang dikembang diatas. Hasilnya
adalah bagaimana peranan semua lintasdari pemerintah dan sosial kemudianadanya inters grub memebrikan landasankinerja/program yang jelas. Sehinggaperanan takeholder sebagai social control-nya, Bentukya membuat keterkaitanyadalampengelolaan
Pengelolaan DAS Terpadu padadasarnya merupakan bentuk pengelolaanyang bersifat partisipatif dari berbagaipihak-pihak yang berkepentingan dalammemanfaatkandankonservasisumberdayaalam pada tingkat DAS. Pengelolaanpartisipatif ini mempersyaratkan adanyarasasalingmempercayai,keterbukaan,rasatanggung jawab, dan mempunyai rasaketergantungan(interdependency)diantarasesama stakeholder. Hal ini mengindikasi-kan bahwa partisipasi masyarakat sangatmenentukankeberhasilanpengelolaanDASdalam tataran implementasi. Partisipasimasyarakat sangat diperlukan dalampengelolaan daerah aliran sungai, karenatanpa adanya partisipasi dari masyarakattidaklah mungkin terwujud daeah aliransungai yang baik. Dalam sistem partisipasipengelolaan DAS, masyarakat diberikankesempatan dan tanggung jawab melaku-kan pengelolaan terhadap sumberdayayangdimiliki,dimanamasyarakatsendiriyang mendefinisikan kebutuhannya,tujuan dan aspirasinya, serta membuatkeputusandemikesejahteraanmereka
4. SIMPULANDANSARAN
Simpulan
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2 (1), Oktober 2018 - 147
Mengenai tata kelolah lingkungan diDAS Bengkulu dapat disimpulkan bahwa :(1)Partisipasimasihrendahbaikpartisipasipihak swasta, masyarakat atau LSMsetempat karena rendahnya transparansimengenai pengelolaan DAS Bengkulu. (2)aturan hukum mengenai pengelolaan DASBengkulubelumjelassehinggamengakibat-kan kurang terarahnya pengelolaan DASBengkulu. (3) Transparansi pengelolaanDAS Bengkulu belum sesuai denganharapanpublik.Karenaselamainiinformasimengenai DAS Bengkulu belum dapatdiakses publik. (4) Kolaborasi pemerintah,swasta dan masyarakat tidak terjalindengan baik sehingga redahnya partisipasistakeholder dalam mengelolah DASBengkulu.
Saran
Adapun rekomendasi mengenai pe-ngelolaanlingkunganDASBengkuluyaitu:
1. Merumuskan kebijakan pengelolaanDAS Bengkulu dengan melakukanJejaringkebijakan(melibatkanpihakterkait) sehingga hasil Kebijakandapatmencapaitujuandenganbaik.
2. Memberikan keterbukaan informasipublik mengenai hasil laporan BLHmengenai DAS Bengkulu yangsebenarnya sehingga masyarakatdapat ikut sertadalammenjagadanmelesatarikanDASBengkulu
3. Melakukan sosialisasi dan peng-awasan yang ketat untukperusahaan-perusahaanyangmem-
buang limbahnya pada aliran DASBengkulu.
DAFTARPUSTAKA
Azwan, K., & Kamal, M. (2015).International Journal ofAdministration and GoodGovernance and OrganizationPerformance in Public Sector : AProposed Framework ., 1(4), 63–68.
Bernauer, T., & Betzold, C. (2012). CivilSociety in Global EnvironmentalGovernance.https://doi.org/10.1177/1070496511435551
Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan GoodGovernance Melalui PelayananPublik. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversityPress.
Faisah,N.,& Prianto, A. L. (2015).GOODENVIRONMENTAL GOVERNANCE(STUDI KASUS PENGELOLAANTAMAN MACAN DI KOTAMAKASSAR),V(2).
Gunilla Ölund Wingqvist, OlofDrakenberg,DanielSlunge,MartinSjöstedt, A. E. (2012). The role ofgovernance for improvedenvironmental outcomesimproved environmentaloutcomes.
Kurniawan,M.W.,Purwanto,&Sudarno.(2013). KAJIAN PENGELOLAANAIR LIMBAH SENTRA INDUSTRIKECIL DAN MENENGAH BATIKDALAM PERSPEKTIF GOODGOVERNANCE DI KABUPATENSUKOHARJO,501–508.
Moleong, L. J. (2005). MetodologiPenelitian Kualitatif Edisi Revisi.Bandung:P.T.RemajaRosdakarya.
Mukminin, M., Astuti, D. P., Si, M.,Widayati, D. W., & Si, M. (2014).Implementasi KebijakanPerdaNo
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2(2), Okober 2018- 148
. 2 Tahun 2013 (Rencana TataRuang Wilayah) dalam RangkaMewujudkan Good EnvironmentalGovernancediKabupatenSeluma,Provinsi Bengkulu ( Studiimplementasi setelah 2 tahunperjalanan Perda ). IlmuPemerintahan.
Putri, C. D., Mindarti, L. I., & Nurani, F.(2011). PERAN PEMERINTAHDAERAH DALAM MENGELOLARUANGTERBUKAHIJAUDENGANPERSPEKTIF GOODENVIRONMENTAL GOVERNANCE(Studi di Kota Madiun), 1(3), 42–50.
Sadat, A. (2016). EFEKTIVITAS KINERJABADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH DALAMPENGURANGAN RESIKOBENCANA DI KOTA BAUBAU.Jurnal IlmuPemerintahan ( KajianIlmuDanPoitikDaerah).
Sugiyono. (2010). Metode PenelitianKualitatif Kualitatif Dan R & D.Bandung:ALFABETA.
Supriyono. (2018). Critical LandDetection Watershed RiverBengkulu and Effect of CoastalArea using GeographicInformation System. SumatraJournalofDisaster, GeographyandGeographyEducation,2(1),30–37.
Suwitri, S. (2008). JEJARING KEBIJAKANDALAM PERUMUSAN KEBIJAKANPUBLIK Suatu Kajian TentangPerumusan Kebijakan PenanggulanganBanjir dan Rob Pemerintah KotaSemarang.JurnalIlmuAdministrasi,STIABanjarmasin,VI(3),1–30.
Triyanto, D. (2017). ANALISIS KINERJAORGANISASI DALAM MEWUJUDKANPELAYANAN PRIMA KEPADAMASYARAKAT (Studi Pada KantorBadan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Semarang). MIMBAR : JurnalPenelitianSosialDanPolitik,6(4).
Yasminingrum.(2017).Kebijakanlingkunganhidup dalam konteks good governance.JurnalIlmiah,13(1),105–112.
Yusnita, T. C. (2010). CORPORATEGOVERNANCE , ENVIRONMENTALPERFORMANCE , DANENVIRONMENTAL DISCLOSURE DIINDONESIA.Digilib.uns.ac.id.
