INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (-IKK-) LAN 2020 Kemenkeu.pdfd. Kesesuaian nilai a. Berorientasi ke depan...

PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

PUSAT PEMBINAAN ANALIS KEBIJAKANDEPUTI BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI ADMINISTRASI

NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI

2020

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN | IKK

AGENDA PENGUKURAN


REGULATORY QUALITY

Percentile rank countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

Indonesia; 51,44

Singapore; 100,00

Brunei; 73,08Malaysia; 73,56

Thailand; 60,58

Vietnam; 41,83

Philippines; 55,29

Myanmar; 21,63

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rank

WGI (2017):1) Voice and Accountability:2) Political Stability and

Absence of Violence;3) Government

Effectiveness;4) Regulatory Quality;5) Rule of Law;6) Control of Corruption

The quality of policies


Tantangan Kebijakan

Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnyaKonflik

Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidakkonsisten dalam satu peraturan perundang-undangan

beserta turunannyaInkonsisten

Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan

bahasa serta sistematika yang tidak jelas.Multitafsir

Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan

tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

Tidak operasional

KEBIJAKAN YANG

BERBASIS BUKTI (masih

kurang)

Sumber: Bappenas (2015)

Problematisasi pengukuran kualitas kebijakan

Kualitas kebijakan masih buruk,tumpang-tindih, tidak berpihak padapublik, minim evidence-based

Tahun 2005-2015 terdapat41.223 regulasi di Pusat &Daerah berpotensi tumpang tindih (Bappenas, 2015)

Apakah pembatalan menyelesaikan masalah?

Perlu perbaikan dari hulu s.d hilir kebijakan

IKK telah diadopsi sebagai salah satuindikator pengukuran capaian RB

2020-2024 oleh KemenPANRB sesuaiPermenPAN RB 25/2020 tentang

Road Map RB 2020-2024

Apa ukuran kualitas kebijakan?Bagaimana mengukur sasaran RB terkait peningkatan kualitas kebijakan?

IKK



Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

IKK sebagai indikator pengukuran capaian Reformasi Birokrasi Nasional pada tataran meso pada sasaranBirokrasi yang Kapabel, sesuaiPermenPAN 25/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024dengan target Persentase kementerian/ lembaga/pemda dengan IKK baik sebesar 100% pada tahun 2024

Indeks Reformasi Hukum Indeks Kualitas Kebijakan

Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024pada Program/Area Perubahan:

• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasikebijakan;

• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakanyang telah disusun

• Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasilingkup instansi pemerintah (menghilangkanoverlapping peraturan);

• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;• Penguatan sistem regulasi nasional lingkup

instansi pemerintah;


Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

• IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintahdilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukanpengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi.

• Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi danprinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatankebijakan publik.

Pengukuran IKK dilakukan terhadap seluruh kebijakan K/L/D yang telah berusia ≥ 2 thn Pengukuran dilakukan setiap 2 tahun sekali, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi

serta untuk memberikan kesempatan bagi K/L/D dilakukannya perbaikan-perbaikanterhadap hasil pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan sampling (stratified random sampling) Pengukuran dilakukan dengan bantuan menggunakan Sistem Informasi Pengukuran IKK akan menghasilkan profil kualitas kebijakan seluruh instansi pemerintah Berdasarkan hasil pengukuran akan disampaikan rekomendasi peningkatan kualitas

kebijakan kepada setiap K/L/D Hasil pengukuran secara nasional dapat digunakan sebagai strategi pembinaan JFAK Pengukuran IKK juga untuk memberikan penghargaan kepada K/L/D berdasarkan ketegori

yang telah ditetapkan


Konsep Pengukuran IKK (Baru)


Framework IKK

Formulasi KebijakanAgenda Setting Implementasi

KebijakanEvaluasi

Kebijakan

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada dimensi perencanaan, kelembagaan, dan komunikasi kebijakan.

Pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.

Pengukuran agenda settingkebijakan terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan.

IKK PERENCANAAN KEBIJAKAN

IKK adalahinstrumen untukmenilai kualitaskebijakanpemerintah dilihatdari proses pembuatankebijakan danbagaimanamelakukanpengaturanagenda, formulasi danimplementasi, sertamelakukan evaluasikemanfaatankebijakan yang telah disusun

60

50

DIMENSI IKK

50

60

FORMULASI KEBIJAKAN

PERENCANAANKEBIJAKAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

40 AGENDA SETTING

40 EVALUASI KEBIJAKAN

a. Pengorganisasianb. Komunikasi Kebijakanc. Pelaksanaan Monitoring

a. Efektivitasb. Efisiensic. Dampakd. Kesesuaian nilai

a. Berorientasi ke depanb. Outward Lookingc. Bebasis datad. Inovatife. Compliance

a. Identifikasi Masalahb. Kajian Terhadap Isu – Isu Aktualc. Konsultasi Publik Terhadap Isu

dan Assesment yang Dilakukan

a. Identifikasi dan Validasi Isub. Penyaringan dan Konsultasi

Publik terhadap Isu

a. Berorientasi ke depanb. Outward Lookingc. Berbasis datad. Inovatif

a. Pengorganisasianb. Komunikasi Kebijakanc. Monitoring Kebijakan

a. Efektivitasb. Efisiensic. Dampak dan Kemanfaatand. Kesesuaian Nilai (Keadilan)


EKSISTING REVISI

* bobot akan dilihatkembali bersama para pakar dan praktisi dg AHP

Proses Pengukuran IKK



EDARAN LAN PENGUKURAN IKK






Self Assessment(K/L/Pemda)

Desk Analysis(Tim IKK)

Board Member Meeting I

Validasi

Board Member Meeting II

Best Practices Sharing

Proses Pengukuran IKK


Peran Administrator IKK15

Self Assessment

Unit Kebijakan / OPD

Ikk.lan.go.id

Unit Kebijakan / OPDUnit Kebijakan / OPD

Unit Kebijakan / OPD

Admin IKK K/L/D

TIM IKK LAN

BOARD MEMBERKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Kantor Staf Presiden

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Dalam Negeri

Knowledge Sector Initiative

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

1

2

3

4

5

6

7

8

9


* Board Member akan ditinjau ulang

Peserta IKK113 Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah mendaftar dalam sistem IKKikk.lan.go.id

M• 6 Ministries

NM• 7 Non Ministries

LG• 35 Local Governments

48 K/L/D mengisi survey IKK

VALIDATED

IKK ASSESSMENT 2017-2018


Basarnas

BAPPENAS

LKPP

KEMENKEU

KKP

PUSAT

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

AGENDA SETTING FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI

NIL

AIRA

TA-R

ATA

2018 PQI MEASUREMENT IN CENTRAL GOVERNMENT

CARINGINNOVATIVEINTEGRITY PROFESSIONAL

Salatiga

Surabaya

Pematang Siantar

TabananOku Selatan

Tulung Agung

Daerah

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

AGENDA SETTING FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI

NIL

AI R

ATA-

RATA

2018 PQI MEASUREMENT IN LOCAL GOVERNMENT

CARINGINNOVATIVEINTEGRITY PROFESSIONAL


AGENDA IKK 2021

PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Tahap Pelaksanaan Kegiatan Bulan/ Tahun 2021 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Persiapan Penyiapan Sistem

Informasi

Sosialisasi /Workshop : a.Tim IKK LAN b.Board Member c.Tim IKK K/L/ D 2 Pelaksanaan Self Assesment Desk Analysis Board Member Meeting I Validasi Board Member Meeting

II

Seminar/ Awarding 3 Penyusunan laporan dan

Evalusi

IKK diusulkan pengukurannya secara nasional 2 tahun sekali dimulai tahun 2021

IDENTIFIKASI MASALAHApa yang menjadi dasar perumusan kebijakan (sumber permasalahan kebijakan atau policy problem)?

40% | AGENDA SETTING

1 . PERENCANAAN KEBIJAKAN


50% | KAJIAN TERHADAP MASALAH KEBIJAKAN25% | Apakah masalah kebijakan yang diidentifikasi mendapatkan perhatian luas masyarakat/pemangku

kepentingan?

25% | Apakah masalah kebijakan yang diidentifikasi berkaitan langsung dengan tanggung jawab K/L/Pemda?

25% | Apakah masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan agenda kebijakan instansi atau pemerintah?

25% | Apakah masalah kebijakan yang diidentifikasi mengandung penafsiran yang dapat mendiskriminasikankelompok tertentu (perempuan, difabel, anak, minoritas- GESI) didasarkan prasangka negatif terhadapmereka atau pandangan yang bias?

40% | AGENDA SETTING70

% |

IDEN

TIFI

KASI

MAS

ALAH

KE

BIJA

KAN

50% | Apakah hasil assessment/analisis menunjukkan bahwa issue memiliki dampak kepadamasyarakat/organisasi?

50% | Apakah hasil assessment memuat jenis intervensi atau kebijakan yang dipilih?

30%

|

ASSE

SMEN

T

1.75

1.75

1.75

1.75

1.5

1.5

1020


50% | KONSULTASI PUBLIK TERHADAP ISU DAN ASSESMENT YANG DILAKUKAN

30% | Apakah dilakukan konsultasi atau penginformasian hasil pemilihan isu dan assesment?

40% | AGENDA SETTING

40% | Siapa pemangku kepentingan yang terlibat?

30% | Apakah rekomendasi/kesepakatan hasil konsultasi ditindaklanjuti?

3

4

3

1020


20% | Apakah tujuan kebijakan berorientasi pada penyelesaian masalah dan mengatasikesenjangan?

20% | Apakah tujuan kebijakan selaras dengan tujuan jangka menengah instansi?

15% | Apakah tujuan kebijakan sesuai dengan tujuan nasional?

15% | Apakah kebijakan didukung oleh mekanisme penganggaran?

15% | Apakah tujuan kebijakan tidak mengeliminasi kepentingan kelompok rentan (perempuan, anak, difable, minoritas- GESI) ?

15% | Apakah kebijakan adaptif terhadap dinamika lingkungan (di masa depan)?

60% | FORMULASI KEBIJAKAN

20% | BERORIENTASI KEDEPAN30

1.2

0.9

0.9

1.2

6

0.9

0.9


20% | OUTWARD LOOKING

25% | Apakah dilakukan penginformasian rancangan kebijakan kepada pemangku kepentingan(termasuk instansi lain dan masyarakat)?

25% | Apakah dilakukan konsultasi rancangan kebijakan kepada pemangku kepentingan (termasukinstansi lain dan masyarakat)?

25% | Apakah masyarakat yang diajak berkonsultasi telah secara representatif mengakomodasikeragaman kelompok dari sisi umur, jenis kelamin/gender, keadaan fisik, latar belakangsosial ekonomi dan suku, ras/agama (pertanyaan disesuaikan, sdm bersertifikasi)

25% | Apakah penyusunan kebijakan melibatkan penerima manfaat/terdampak sepertiperempuan, anak, kaum difable, kelompok minoritas yang rentan?

60% | FORMULASI KEBIJAKAN 30

6

1.5

1.5

1.5

1.5


20% | BERBASIS DATA

15% | Apakah dilakukan kajian dan analisis untuk pengambilan keputusan?

10% | Apakah data yang diambil telah menimbang data terpilah secara gender dan menggunakanmetode yang dapat memastikan suara kelompok rentan terakomodasi?

20% | Apakah tersedia alternatif kebijakan dari riset yg dilakukan, evaluasi, dan/atau ujicobadalam perumusan kebijakan?

10% | Apakah hasil evaluasi atas masalah dan/atau hasil kebijakan terdahulu digunakan sebagaipertimbangan dalam pembuatan keputusan?

10% | Apakah rekomendasi/kesepakatan hasil konsultasi rancangan kebijakan ditindaklanjuti?

15% | Apakah terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam rumusan kebijakan?

20% | Apakah terdapat kelengkapan dokumentasi penyusunan kebijakan (termasuk risalah, hasilanalisis, hasil konsultasi, dll) untuk bahan pembelajaran di masa depan?

60% | FORMULASI KEBIJAKAN 30

6

0.6

1.2

0.6

0.9

0.6

0.9

1.2


20% | INOVATIF

100% | Apakah ada aspek kebaruan, nilai tambah dan manfaat dalam rumusan dan/atauimplementasi kebijakan?

60% | FORMULASI KEBIJAKAN

20% | COMPLIANCE

25% | Apakah ada proses harmonisasi dalam penyusunan kebijakan?

25% | Apakah substansi kebijakan tidak tumpang tindih, duplikasi dan/atau kontradiktif dengankebijakan yang sudah ada?

25% | Apakah jangkauan kebijakan sesuai dengan kewenangan pembuat kebijakan?

25% | Apakah dilakukan diseminasi/sosialisasi kebijakan? (selain mekanisme formal pengundangan setelah kebijakan ditetapkan)

30

6

6

6

1.5

1.5

1.5

1.5


2 . IMPLEMENTASI KEBIJAKAN


35% | DIMENSI PENGORGANISASIAN

40% | Apakah disusun rencana kerja implementasi?

10% | Apakah disusun pedoman/juknis pelaksanaan?

10% | Apakah disusun rencana alokasi sumber daya manusia dan (dengan sertifikasi) kompetensi yang dibutuhkan(bentuk alokasi SDM)?

10% | Terdapat organisasi/unit kerja atau dibentuk Tim/Pokja yang berwenang dan bertanggung jawab terhadapimplementasi kebijakan.

10% | Terdapat dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai tugas dan fungsi Organisasi/Unit kerjaatau Tim/Pokja dalam implementasi kebijakan.

20% | Apakah didukung dengan alokasi anggaran yang sesuai?

60% | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1.05

1.05

1.05

4.2

1.05

2.1

30

10.5


40% | DIMENSI KOMUNIKASI KEBIJAKAN

20% | Apakah disusun identifikasi kebutuhan target audience (pemangku kepentingan) darikomunikasi kebijakan?

20% | Media komunikasi apa yang digunakan dalam berinteraksi dengan pemangkukepentingan?

20% | Frekuensi penggunaan media komunikasi dalam 2 tahun pertama.

20% | Apakah komunikasi kebijakan memberikan dampak terhadap efektifitas implementasikebijakan?

20% | Apakah komunikasi kebijakan memberikan input bagi perbaikan implementasi kebijakan?

60% | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 30

12

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4


25% | PELAKSANAAN MONITORING

20% | Bagaimana intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring?

20% | Bagaimana kesesuaian antara rencana kerja dan implementasi?

20% | Bagaimana implementasi dari rencana alokasi SDM (instansi yang menetapkan atau sasarankebijakan) yang telah disusun?

10% | Bagaimana implementasi dari rencana alokasi anggaran yang telah disusun? (membandingkan biayapenyelenggaraan atau biaya pendukung, pertimbangan dengan melihat pembiayaan di daerah)

20% | Apakah terjadi masalah dalam implementasi kebijakan misalnya dalam bentuk aduan, konflik, kendala, masalah, tantangan?

10% | Apakah terdapat kendala dalam melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan?

60% | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 30

7.5

1.5

1.5

0.75

1.5

1.5

0.75


40% | EFEKTIVITAS

30% | Apakah tujuan yang direncanakan telah tercapai?

40% | Jika tujuan tidak tercapai, apakah terdapat mitigasi risiko?

30% | Apakah tujuan yang dicapai sebanding dengan sumber daya yang telah dialokasikan?

40% | EVALUASI KEBIJAKAN

20% | EFISIENSI100% | Apakah input (semua sumber daya) yang digunakan telah menghasilkan output yang

diharapkan?

20

8

3.2

2.4

2.4

4

4


20% | DAMPAK

50% | Apakah ada nilai tambah lain terhadap pencapaian misi organisasi

50% | Apakah kebijakan memberikan manfaat kepada kelompok rentan seperti difable, anak, perempuan?

40% | EVALUASI KEBIJAKAN

20% | KESESUAIAN NILAI50% | Apakah kebijakan telah mencerminkan/mendorong keadilan akses kepada kelompok

sasaran?

50% | Apakah kebijakan telah mencerminkan kemudahan akses bagi kelompok rentan?

4

420

2

2

2

2



Terima kasih

[email protected]

(021) 3868201-05, 3455021-5Fax: (021) 3800187

› ikk.lan.go.id› dev-pusaka.lan.go.id

Komunitas Analis Kebijakan

pusakalan

Jl. Veteran No.10, Jakarta, 10110

@AnalisKebijakan

Date post:	30-May-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (-IKK-) LAN 2020 Kemenkeu.pdfd. Kesesuaian nilai a. Berorientasi ke depan...

Documents