INDONESIA

PANAS BUMI

GEOTHERMAL ENERGY

Law No. 21 of 2014, September 17, 2014

(State Gazette No. 217 of 2014; Supplement No. 5585)

Translated by: Wishnu Basuki wbasuki@gmail.com

Bitext

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG PANAS BUMI

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 21 OF 2014

CONCERNING GEOTHERMAL ENERGY

Daftar Isi / Table of Contents

Pasal / Article

BAB I: KETENTUAN UMUM 14 CH I: GENERAL PROVISIONS BAB II: KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PANAS

BUMI 58 CH II: AUTHORITY IN ESTABLISHMENT OF

GEOTHERMAL ENERGY

BAB III: PENGUSAHAAN PANAS BUMI 940 CH III: GEOTHERMAL BUSINESS Bagian Kesatu: Umum 910 Part One: General Bagian Kedua: Pengusahaan Panas Bumi untuk

Pemanfaatan Langsung 1115 Part Two: Direct Use Geothermal Business

Bagian Ketiga: Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung 1640

Part Three: Indirect Use Geothermal Business

Paragraf 1: Wilayah Kerja 1619 Paragraph 1: Working Areas Paragraf 2: Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk

Pemanfaatan Tidak Langsung 2022 Paragraph 2: Indirect Use Geothermal

Business

Paragraf 3: Izin Panas Bumi 2339 Paragraph 3: Geothermal Permits Paragraf 4: Sanksi Administratif 40 Paragraph 4: Administrative Sanctions

BAB IV: PENGGUNAAN LAHAN 4146 CH IV: USE OF LAND BAB V: HAK DAN KEWAJIBAN 4756 CH V: RIGHTS AND OBLIGATIONS

Bagian Kesatu: Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung 47

Part One: Rights of Direct Use Permit Holders

Bagian Kedua: Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung 4850

Part Two: Obligations of Direct Use Permit Holders

Bagian Ketiga: Hak Pemegang Izin Panas Bumi 51 Part Three: Rights of Geothermal Permit Holders

Bagian Keempat: Kewajiban Pemegang Izin Panas Bumi 5256 Part Four: Obligations of Geothermal Permit Holders BAB VI: DATA DAN INFORMASI 5758 CH VI: DATA AND INFORMATION BAB VII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 5964 CH VII: DIRECTION AND SUPERVISION BAB VIII: PERAN SERTA MASYARAKAT 65 CH VIII: PUBLIC PARTICIPATION

BAB IX: PENYIDIKAN 66 CH IX: INVESTIGATIONS

BAB X: KETENTUAN PIDANA 6777 CH X: PENAL PROVISIONS BAB XI: KETENTUAN PERALIHAN 7885 CH XI: TRANSITIONAL PROVISIONS BAB XII: KETENTUAN PENUTUP 8688 CH XII: CONCLUDING PROVISIONS

Revision Control: October 2, 2014 As of: August 30, 2014

Translated by: Wishnu Basuki wbasuki@gmail.com

1

NOTE: WHERE NO ELUCIDATION IS PROVIDED UNDERNEATH A CLAUSE, THE CLAUSE IS SUFFICIENTLY CLEAR.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG

PANAS BUMI

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 21 OF 2014

CONCERNING GEOTHERMAL ENERGY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGTHY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang: Considering:

a. bahwa Panas Bumi merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat;

a. that Geothermal Energy is renewable natural resources and natural riches situated in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia God Almighty blesses us with, and serves important roles in support of the sustainable national development in the realization of public welfare;

b. bahwa Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil;

b. that Geothermal Energy is environment-friendly energy with huge potential but lacks optimal use, and accordingly, planned and integrated encouragement and improvement of such potential is necessary in order to reduce reliance on fossil energy;

c. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sebagai pembangkit tenaga listrik, kewenangan penyelenggaraannya perlu dilaksanakan oleh Pemerintah;

c. that to maintain the sustainable and resilient national energy as well as efficient and effective establishment of Geothermal Energy for indirect use or for power generation, the Government is authorized to make such establishment;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi secara komprehensif sehingga perlu diganti;

d. that Law Number 27 of 2003 concerning Geothermal Energy is silent on regulation of such comprehensive use of Geothermal Energy that it needs replacing;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

e. that in consideration of point (a), point (b), point (c), and point (d), it is necessary to make

2

huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Panas Bumi;

a Law concerning Geothermal Energy;

Mengingat: Bearing in Mind:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Article 5 section (1), Article 20, and Article 33 section (2), section (3) and section (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

PENJELASAN UMUM GENERAL ELUCIDATION Indonesia sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif memiliki potensi Panas Bumi yang besar. Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan merupakan aset yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Panas Bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan Panas Bumi.

Indonesia, a country belonging to the ring of fire, has considerable Geothermal Energy potential. Geothermal Energy is environment-friendly energy and an asset that is exploitable to support the national development. As mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the natural riches contained in the earth must be placed under the control of the state and exploited in the greatest prosperity of the people. As aforesaid, Geothermal Energy constitutes natural riches that must be controlled by the state and managed in the greatest welfare of the people. The states responsibility under which to materialize the public welfare is assumed by the Government through establishment of Geothermal Energy.

Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan karena dalam pemanfaatannya hanya sedikit menghasilkan unsur-unsur yang berdampak terhadap lingkungan atau masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemanfaatan Panas Bumi dapat turut membantu program Pemerintah untuk pemanfaatan energi bersih yang sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Geothermal Energy is environment-friendly energy that when utilized produces only elements with minor impacts on the environment or is within the acceptable bounds. Therefore, the use of Geothermal Energy can contribute to aid of the programs of the Government in the use of clean energy and reduction of greenhouse gas emissions

Panas Bumi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar berada pada daerah terpencil dan Kawasan Hutan yang belum memiliki prasarana penunjang serta infrastruktur yang memadai. Keberadaan Panas Bumi di Kawasan Hutan konservasi sama sekali belum dapat dimanfaatkan sehingga pemanfaatan Panas Bumi perlu ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan energi fosil. Selain itu, pemanfaatan Panas Bumi diharapkan dapat menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Geothermal Energy is nowadays in suboptimal use as it is situated at the remote locations and in the Forest Areas where no adequate infrastructure and supporting facilities are available. Geothermal Energy that is located in conservation Forest Areas can by no means be utilized such that it needs improvement in a planned and integrated manner in order to reduce our reliance on fossil energy. In addition, the use of Geothermal Energy is expected to develop the center for economic growth that will increase the peoples economy.

Kebutuhan Indonesia akan energi (energy demand) terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi kebutuhan energi ini tidak diimbangi oleh penyediaan energinya (energy supply). Sementara itu, sumber

Indonesias energy demand continues to be increasing in parallel with the increase of economic growth and the growth of population, but is not complemented by energy supply. In the meantime, fossil energy sources are increasingly few, not replenished, and may pose environmental problems,

3

energi fosil semakin berkurang ketersediaannya dan tidak dapat diperbaharui serta dapat menimbulkan masalah lingkungan sehingga pemanfaatan energi terbarukan khususnya Panas Bumi terutama yang digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

and accordingly, the utilization of renewable energy, Geothermal Energy in particular, especially for power generation, needs improvement.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung atau untuk pembangkitan tenaga listrik bersifat sangat strategis dalam menunjang ketahanan energi nasional karena listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik Panas Bumi dapat dimanfaatkan lintas batas administratif. Dalam jangka panjang harga listrik yang dihasilkan dari Panas Bumi lebih kompetitif dan lebih andal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dari fosil sehingga Pemerintah memandang perlu meletakkan kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi ke Pemerintah. Pemerintah fokus melakukan penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang digunakan sebagai pembangkitan tenaga listrik. Adapun penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dibagi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka mempercepat pengembangan Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, Pemerintah selain diberi kewenangan melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi juga diberi kewenangan untuk melakukan Eksploitasi dan Pemanfaatan.

Further, Geothermal business for indirect use or for power generation is largely strategic business in support of the national energy resilience because electricity that is generated from Geothermal-based power plants can be used exceeding the administrative boundaries. In the long term, Geothermal-based electricity prices will be more competitive and reliable if compared to fossil-based power plants, and therefore, the Government deems it necessary to delegate the authority over establishment of Geothermal Energy to the Government. The Government focuses on establishment of Indirect Use Geothermal Energy for power generation. Further, establishment of Direct Use Geothermal Energy is delegated to the competent Regional Governments. To expedite the development of Geothermal Energy to satisfy the national energy demand, the Government, in addition to being authorized to conduct Preliminary Survey and Exploration, is also authorized to conduct Exploitation and Utilization.

Landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab tantangan dalam pengembangan Panas Bumi secara optimal. Hal itu antara lain terkait dengan istilah kegiatan penambangan/ pertambangan yang membawa konsekuensi bahwa kegiatan Panas Bumi yang dikategorikan sebagai kegiatan penambangan/pertambangan tidak dapat diusahakan di Kawasan Hutan konservasi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, belum adanya pengaturan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang komprehensif.

Law Number 27 of 2003 concerning Geothermal Energy, as the currently existing legal basis, and its ancillary regulations, are unable to respond to the challenge to develop Geothermal Energy in an optimum manner. This is because, inter alia, the term mine/mining has a consequence that Geothermal Energy activities currently deemed to be within the category of mine/mining activities cannot be conducted in conservation Forest Areas for being inconsistent with Law Number 5 of 1990 concerning Conservation and Living Resources and Their Ecosystem and Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. Moreover, no comprehensive regulation of Direct Use Geothermal business is in place.

Berdasarkan hal di atas, perlu dibentuk suatu undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan Panas Bumi. Undang-Undang ini diharapkan dapat

In consideration of the foregoing, it is necessary to make a new law in place of Law Number 27 of 2003 concerning Geothermal Energy to form the legal basis on which renewal and reorganization of Geothermal Energy activities are made. This Law is expected to give legal certainty

4

memberikan kepastian hukum kepada pelaku sektor Panas Bumi secara seimbang dan tidak diskriminatif. Adapun materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain: penyelenggaraan Panas Bumi; pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung; penggunaan lahan; hak dan kewajiban; data dan informasi; pembinaan dan pengawasan; dan peran serta masyarakat.

to Geothermal Energy operators in an equal and non-discriminatory manner. Matters governed in this law include, inter alia: establishment of Geothermal Energy; Direct Use and Indirect Use Geothermal business; use of land; rights and obligations; data and information; direction and supervision; and public participation.

Dengan Persetujuan Bersama With the Joint Consent of

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and THE PRESIDENT OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA

MEMUTUSKAN: HAS DECIDED:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI.

To issue: LAW CONCERNING GEOTHERMAL ENERGY.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: In this Law:

1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.

1. Geothermal Energy means heat energy sources that are contained in hot water, water steam, and rocks along with associated minerals and other gases, all of which are genetically inseparable in the Geothermal system.

2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2. Forest Zone means a specific area as the Government may determine to retain as a permanent forest area.

3. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

3. Geothermal Working Area, hereinafter referred to as Working Area, means an area with specific coordinates for Indirect Use Geothermal business.

4. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.

4. Geothermal Permit means a permit to engage in Indirect Use Geothermal business in a specific Working Area.

5. Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu.

5. Direct Use Permit means a permit to engage in Direct Use Geothermal business at a specific location.

5

6. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.

6. Preliminary Survey means an activity that involves collection, analysis, and presentation of data in connection with information on the condition of geology, geophysics, and geochemistry, as well as thermal gradient survey, where necessary, to estimate the location and presence of Geothermal resources.

7. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.

7. Exploration means a range of activities that involves geological, geophysical, and geochemical surveys, test drilling, and exploration well drilling to acquire information on the subsurface geological condition to find and obtain the estimated Geothermal reserves.

8. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.

8. Feasibility Study means a study to find specific information on all of the relevant aspects to determine economic, technical, and environmental feasibility of the proposed business plans and/or activities of utilizing Geothermal Energy.

9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.

9. Exploitation means a range of activities in a specific Working Area that involves development well and reinjection well drilling, construction of site facilities and their support facilities, and Geothermal production operation.

10. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.

10. Direct Use means a Geothermal business activity that is conducted in a direct manner without the process of changing from heat energy and/or fluid to other energy for a nonelectricity purpose.

11. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.

11. Indirect Use means a Geothermal business activity that is conducted through the process of changing from heat energy and/or fluid to electrical energy.

12. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Entity means a legal entity that engages in the field of Geothermal Energy in the form of a state-owned entity, region-owned entity, cooperative, or limited liability company, and formed under the laws of Indonesia and domiciled in the territory of the State of the Republic of Indonesia.

13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

13. Any Person means any individual or corporation, whether or not a legal entity.

6

14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Central Government, hereinafter referred to as the Government, means the President of the Republic of Indonesia that holds the administrative power of the state of the Republic of Indonesia as intended by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.

15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Regional Government(s) means the governors, the regents, or the mayors, and regional instrumentalities that act as the elements of the administrators of the regional administration.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.

16. Minister means the minister that administers governmental affairs in the field of Geothermal Energy.

Pasal 2 Article 2

Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi menganut asas:

Geothermal activities shall be established within the principles of:

a. manfaat; a. benefit;

Penjelasan Pasal 2 (a): Elucidation of Article 2 (a): Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

The principle of benefit means the establishment of Geothermal business activities must be in beneficial use in the best welfare and prosperity of the people.

b. efisiensi; b. efficiency;

Penjelasan Pasal 2 (b): Elucidation of Article 2 (b): Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.

The principle of efficiency means the establishment of Geothermal business activities must be undertaken efficiently and effectively.

c. keadilan; c. justice;

Penjelasan Pasal 2 (c): Elucidation of Article 2 (c): Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus dapat dinikmati secara proporsional oleh rakyat.

The principle of justice means the establishment of Geothermal business can be enjoyed by the people in proportion.

d. pengoptimalan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;

d. optimum economics with the beneficial use of energy resources;

Penjelasan Pasal 2 (d): Elucidation of Article 2 (d): Yang dimaksud dengan asas pengoptimalan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi yang dimanfaatkan secara optimal.

The principle of optimum economics with the beneficial use of energy resources means the establishment of Geothermal business must consider the presence of energy sources for optimum use.

e. keterjangkauan; e. affordability;

Penjelasan Pasal 2 (e): Elucidation of Article 2 (e):

7

Yang dimaksud dengan asas keterjangkauan adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi dapat terjangkau dari aspek harga energi dan aksesibilitas oleh masyarakat.

The principle of affordability means the establishment of Geothermal business can offer affordable and accessible energy prices.

f. berkelanjutan; f. sustainability;

Penjelasan Pasal 2 (f): Elucidation of Article 2 (f): Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan energi secara berkesinambungan.

The principle of sustainability means the establishment of Geothermal business must be managed properly to enable sustainable viability of energy production.

g. kemandirian; g. independence;

Penjelasan Pasal 2 (g): Elucidation of Article 2 (g): Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi dapat memperkuat kemandirian energi nasional.

Principle of independence means the establishment of Geothermal business can foster independence in national energy.

h. keamanan dan keselamatan; dan h. security and safety; and

Penjelasan Pasal 2 (h): Elucidation of Article 2 (h): Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup.

The principles of security and safety means the establishment of Geothermal business must duly consider security, safety, and the environment.

i. kelestarian fungsi lingkungan hidup. i. conservation of environmental functions.

Penjelasan Pasal 2 (i): Elucidation of Article 2 (i): Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus memperhatikan dan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kesinambungan dari energi itu sendiri.

The principle of conservation of environmental functions means the establishment of Geothermal business must duly consider and maintain the carrying capacity of environmental conservation and also safeguard sustainable energy.

Pasal 3 Article 3

Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi bertujuan: Geothermal activities shall be established with the objectives:

a. mengendalikan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

a. to control Geothermal business activities in order to contribute to the energy resilience and independence in support of the sustainable development and to provide benefits for the greatest prosperity and welfare of the people;

b. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional; dan

b. to increase the utilization of renewable energy in the form of Geothermal Energy to serve the national energy needs; and

c. meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

c. to increase the utilization of environment-friendly clean energy to reduce greenhouse gas emissions.

8

Pasal 4 Article 4

(1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(1) Geothermal Energy shall constitute the national property that is controlled by the state and utilized for the greatest welfare of the people.

(2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.

(2) Control over Geothermal Energy by the state as intended by section (1) shall be conducted by the competent Government, governments of the provinces, and governments of the districts/ cities within the principle of benefit.

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

PANAS BUMI Pasal 5

CHAPTER II AUTHORITY IN ESTABLISHMENT OF

GEOTHERMAL ENERGY Article 5

(1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap:

(1) Geothermal Energy as intended by Article 4 section (2) shall be established by the Government:

a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

a. for Direct Use Geothermal Energy:

1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;

1. of which the location overlaps the boundaries of the provinces, including production Forest Areas and protection Forest Areas;

2. Kawasan Hutan konservasi; 2. in the conservation Forest Areas;

3. kawasan konservasi di perairan; dan 3. in the waters conservation areas; and

4. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.

4. in the territorial sea exceeding 12 (twelve) miles from the baselines to the high seas throughout Indonesia.

b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut.

b. for Indirect Use Geothermal Energy throughout the territories of Indonesia, including the production Forest Areas, protection Forest Areas, conservation Forest Area, and territorial sea.

Penjelasan Pasal 5 (1): Elucidation of Article 5 (1): Yang dimaksud dengan kawasan hutan konservasi adalah kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam yang meliputi daratan dan perairan.

Conservation forest area means a conservation area and natural reserve that include land and waters.

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi di perairan adalah kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

Waters conservation area means a conservation area in the coastal regions and isles under the laws and regulations concerning the management of

9

bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

coastal regions and isles.

(2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

(2) Geothermal Energy as intended by Article 4 section (2) shall be established by the governments of the provinces for Direct Use Geothermal Energy:

a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan

a. of which the location overlaps the boundaries of the districts/cities in one province, including the production Forest Areas and protection Forest Areas; and

b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

b. in the territorial sea not to exceed 12 (twelve) miles from the baselines to the high seas and/or to the archipelagic waters.

(3) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

(3) Geothermal Energy as intended by Article 4 section (2) shall be established by the governments of the districts/cities for Direct Use Geothermal Energy:

a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan

a. in the district/city territory, including the production Forest Areas and protection Forest Areas; and

b. wilayah laut paling jauh (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

b. in the territorial sea not to exceed (one-third) from the territorial sea over which a province has jurisdiction.

Pasal 6 Article 6

(1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

(1) The Government shall, in the establishment of Geothermal Energy as intended by Article 5 section (1), have the authority:

a. pembuatan kebijakan nasional; a. to adopt the national policy;

Penjelasan Pasal 6 (1) (a): Elucidation of Article 6 (1) (a): Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa: 1. pembuatan dan penetapan standardisasi; 2. penetapan kebijakan pemanfaatan dan

konservasi Panas Bumi; 3. penetapan kebijakan kerja sama dan

kemitraan; 4. penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi;

dan 5. perumusan dan penetapan tarif iuran

tetap dan iuran produksi.

Adoption of the national policy includes, inter alia: 1. standardization establishment and setting; 2. adoption of Geothermal utilization and

conservation policy; 3. adoption of cooperation and partnership

policy; 4. determination of Geothermal Working

Areas; and 5. formalization and charging of dead rents

and production royalties.

b. pengaturan di bidang Panas Bumi; b. to regulate Geothermal Energy;

c. pemberian Izin Panas Bumi; c. to issue Geothermal Permits;

10

d. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

d. to issue Direct Use Permits in the area over which it has jurisdiction;

e. pembinaan dan pengawasan; e. to make direction and supervision;

f. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;

f. to manage data and information on geology and Geothermal potentials;

g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;

g. to check inventories and prepare the balance of Geothermal resources and reserves;

h. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan

h. to conduct Geothermal Exploration, Exploitation, and/or utilization; and

i. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan dan kemampuan perekayasaan.

i. to encourage research, development and engineering.

Penjelasan Pasal 6 (1) (i) Elucidation of Article 6 (1) (i): Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah produksi kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

Encouragement is given to increase the production added value in the establishment of geothermal energy.

(2) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

(2) The authority of the Government in the establishment of Geothermal Energy as intended by section (1) shall be exercised and/or coordinated by the Minister.

Pasal 7 Article 7

Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

The governments of the provinces shall, in the establishment of Geothermal Energy as intended by Article 5 section (2), have the authority:

a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;

a. to make laws and regulations of the provincial level concerning Direct Use Geothermal Energy;

b. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

b. to issue Direct Use Permits in the area over which they have jurisdictions;

c. pembinaan dan pengawasan; c. to make direction and supervision;

d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan

d. to manage data and information on geology and Geothermal potentials of the provincial territory; and

e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.

e. to check inventories and prepare the balance of Geothermal resources and reserves of the provincial territory.

11

Pasal 8 Article 8

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

The governments of the districts/cities shall, in the establishment of Geothermal Energy as intended by Article 5 section (3), have the authority:

a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;

a. to make laws and regulations of the district/city level concerning Direct Use Geothermal Energy;

b. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

b. to issue Direct Use Permits in the area over which they have jurisdictions;

c. pembinaan dan pengawasan; c. to make direction and supervision;

d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan

d. to manage data and information on geology and Geothermal potentials of the district/city territory; and

e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota.

e. to check inventories and prepare the balance of Geothermal resources and reserves of the district/city territory.

BAB III PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

CHAPTER III GEOTHERMAL BUSINESS

Part One General Article 9

(1) Pengusahaan Panas Bumi terdiri atas: (1) Geothermal business shall be conducted through:

a. pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan

a. Direct Use Geothermal business; and

b. pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

b. Indirect Use Geothermal business.

(2) Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

(2) Direct Use Geothermal business as intended by section (1) point (a) shall be conducted for the purpose of:

a. wisata; a. tourism;

Penjelasan Pasal 9 (2) (a): Elucidation of Article 9 (2) (a): Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi wisata, antara lain berupa perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan.

Direct Use Geothermal business in tourism includes, inter alia, hotel, hot/thermal springs, and therapies.

b. agrobisnis; b. agribusiness;

Penjelasan Pasal 9 (2) (b): Elucidation of Article 9 (2) (b): Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Direct Use Geothermal business in agribusiness

12

Langsung bagi agrobisnis, antara lain berupa pengeringan teh, kopra, jagung, dan green house.

includes, inter alia, drying of tea, copra, corn and green houses.

c. industri; dan c. industry; and

Penjelasan Pasal 9 (2) (c): Elucidation of Article 9 (2) (c): Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi industri, antara lain berupa pengolahan kayu, kulit, dan rotan.

Direct Use Geothermal business in industry includes, inter alia, timber treating, leather processing, and rattan processing.

d. kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.

d. other Geothermal-based activities for Direct Use.

Penjelasan Pasal 9 (2) (d): Elucidation of Article 9 (2) (d): Ketentuan mengenai kegiatan lainnya dimaksudkan untuk mengakomodasi pemanfaatan Panas Bumi seiring dengan perkembangan teknologi.

Other activities means to accommodate any utilization of Geothermal Energy in keeping abreast of the developments of technology.

(3) Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di dalam Kawasan Hutan konservasi, pengusahaan Panas Bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam.

(3) Where Direct Use Geothermal business as intended by section (1) point (a) is conducted in the conservation Forest Area, such Geothermal business may be conducted only for natural tourism activities.

(4) Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum.

(4) Indirect Use Geothermal business as intended by section (1) point (b) shall be conducted for captive or public power generation.

Pasal 10 Article 10

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung menjadi prioritas utama dalam pengusahaan Panas Bumi.

Indirect Use Geothermal business shall have the first priority in the Geothermal business.

Bagian Kedua Pengusahaan Panas Bumi untuk

Pemanfaatan Langsung Pasal 11

Part Two Direct Use Geothermal Business

Article 11

(1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.

(1) Any Person in the conduct of Direct Use Geothermal business as intended by Article 9 section (1) point (a) must first hold a Direct Use Permit.

(2) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

(2) A Direct Use Permit as intended by section (1) shall be issued by the Minister for Direct Use Geothermal business:

a. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan

a. of which the location overlaps the boundaries of the provinces, including

13

lindung; production Forest Areas and protection Forest Areas;

b. Kawasan Hutan konservasi; b. in the conservation Forest Areas;

c. kawasan konservasi di perairan; dan c. in the waters conservation areas; and

d. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.

d. in the territorial sea exceeding 12 (twelve) miles from the baselines to the high seas throughout Indonesia.

(3) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

(3) A Direct Use Permit as intended by section (1) shall be issued by the governor for Direct Use Geothermal business:

a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan

a. of which the location overlaps the boundaries of the districts/cities in one province, including the production Forest Areas and protection Forest Areas; and

b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

b. in the territorial sea not to exceed 12 (twelve) miles from the baselines to the high seas and/or to the archipelagic waters.

(4) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

(4) A Direct Use Permit as intended by section (1) shall be issued by the regent/mayor for Direct Use Geothermal business:

a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan

a. in the district/city territory, including the production Forest Areas and protection Forest Areas; and

b. wilayah laut paling jauh (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

b. in the territorial sea not to exceed (one-third) from the territorial sea over which a province has jurisdiction.

(5) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang.

(5) A Direct Use Permit as intended by section (2), section (3), and section (4) shall be issued on application by Any Person.

(6) Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(6) A Direct Use Permit shall be issued upon Any Person as intended by section (5) acquiring an environmental permit under the laws and regulations concerning protection and management of the environment.

(7) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin

(7) Where Direct Use Geothermal business as intended by section (2), section (3), and section (4) is conducted in the Forest Area, the Direct Use Permit holder must obtain permission from

14

Pemanfaatan Langsung wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

the minister administering governmental affairs in the field of forestry.

Pasal 12 Article 12

(1) Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur atau bupati/wali kota sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

(1) Where Direct Use Geothermal business is to be conducted in the area determined as the Working Area, the governor or the regent/mayor must, prior to issuing a Direct Use Permit as intended by Article 11 section (3) and section (4), obtain approval from the Minister.

Penjelasan Pasal 12 (1): Elucidation of Article 12 (1): Persetujuan dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja, sehingga perlu adanya persetujuan dari Menteri.

Approval from the Minister is required to ensure the continuation of the Indirect Use Geothermal system in the Working Area.

(2) Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur atau bupati/wali kota sebelum memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Where Direct Use Geothermal business will be conducted in the area pending its determination as the Working Area, the governor or the regent/mayor must, prior to issuing a Direct Use Permit as intended by Article 11 section (3) and section (4), coordinate with the Minister.

Penjelasan Pasal 12 (2): Elucidation of Article 12 (2): Koordinasi dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sehingga perlu adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.

The coordination aims to ensure the continuation of the Indirect Use Geothermal system, and therefore, a written notice to the Minister is required.

Pasal 13 Article 13

(1) Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi yang ditetapkan dalam izin.

(1) Any Direct Use Permit holding Person must conduct Direct Use Geothermal business at the location as the permit allows.

(2) Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan peruntukannya.

(2) Any Direct Use Permit holding Person must conduct Geothermal business within the allocated zone.

Pasal 14 Article 14

Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur oleh Pemerintah.

The price of Direct Use Geothermal Energy shall be determined by the Government.

15

Pasal 15 Article 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta pengaturan harga energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ancillary provisions for Direct Use Geothermal business as intended by Article 11 and Article 12, and Geothermal pricing policy as intended by Article 14 shall be governed by Regulation of the Government.

Bagian Ketiga Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Paragraf 1 Wilayah Kerja

Pasal 16

Part Three Indirect Use Geothermal Business

Paragraph 1

Working Areas Article 16

(1) Menteri menetapkan Wilayah Kerja pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

(1) The Minister shall determine Working Areas in which Indirect Use Geothermal business is conducted.

(2) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, kawasan perairan, dan/atau Kawasan Hutan.

(2) Working Areas as intended by section (1) may be determined on the state land, land tenure, communal land, in territorial waters, and/or Forest Areas.

Pasal 17 Article 17

(1) Penetapan Wilayah Kerja oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.

(1) Working Areas by the Minister as intended by Article 16 section (1) shall be determined upon the findings of the Preliminary Survey or the Preliminary Survey and Exploration.

Penjelasan Pasal 17 (1): Elucidation of Article 17 (1): Eksplorasi dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka menambah kualitas data sehingga menarik untuk dikembangkan.

Exploration in this case is required in order to improve the quality of data to attract development.

(2) Menteri melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.

(2) The Minister shall conduct the Preliminary Survey or the Preliminary Survey and Exploration.

(3) Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

(3) The Preliminary Survey as intended by section (2) may be conducted by the governor or the regent/mayor.

(4) Dalam melakukan Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menugasi pihak lain.

(4) The Minister may assign another party to conduct the Preliminary Survey or the Preliminary Survey and Exploration as intended by section (2).

Penjelasan Pasal 17 (4): Elucidation of Article 17 (4): Yang dimaksud dengan pihak lain adalah Badan Another party means an Entity, higher education

16

Usaha, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian. institution, or research institution.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Survei Pendahuluan atau Eksplorasi dan tata cara penugasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Ancillary provisions for the Preliminary Survey or Exploration and the procedures for assignment shall be governed by Regulation of the Government.

Pasal 18 Article 18

(1) Menteri melakukan penawaran Wilayah Kerja secara lelang.

(1) The Minister shall offer the Working Areas through bids.

(2) Ketentuan mengenai tata cara, syarat penawaran, prosedur, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) The provisions for the procedures, requirements to bid, preparation for documentation, and bidding as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

Penjelasan Pasal 18 (2): Elucidation of Article 18 (2): Pengaturan pelaksanaan lelang juga memuat hak bagi pelaku penugasan Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi dalam proses lelang.

Regulations on bidding also include the rights of the assigned Preliminary Surveyor and/or Explorer in the bidding process.

Pasal 19 Article 19

(1) Luas Wilayah Kerja ditetapkan dengan memperhatikan sistem Panas Bumi.

(1) The dimensions of the Working Area shall be determined subject to the Geothermal system.

Penjelasan Pasal 19 (1): Elucidation of Article 19 (1): Yang dimaksud dengan sistem Panas Bumi adalah sistem yang terdiri atas sumber panas, reservoir, area penyerapan, batuan tudung (cap rock), dan aliran atas (upflow) atau aliran luar (outflow), yang memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, dan pemindahan panas (heat transfer) yang cukup, terutama terkonsentrasi di reservoir untuk membentuk sumber daya energi.

Geothermal system means the system that includes heat source, reservoir, absorption area, cap rock, and upflow or outflow, having geological, hydrogeological, and sufficient heat transfer characteristics, mainly concentrated in reservoir to form energy resources.

(2) Ketentuan mengenai luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) The provisions for the dimensions of the Working Area as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

Paragraf 2 Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk

Pemanfaatan Tidak Langsung Pasal 20

Paragraph 2 Indirect Use Geothermal Business

Article 20

(1) Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung meliputi:

(1) Indirect Use Geothermal business shall include:

a. Eksplorasi; a. Exploration;

b. Eksploitasi; dan b. Exploitation; and

c. pemanfaatan. c. utilization.

17

(2) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah Kerjanya.

(2) A Geothermal Permit holding Entity must conduct Exploration, Exploitation, and utilization as intended by section (1) within its Working Area.

(3) Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu atau secara terpisah.

(3) Indirect Use Geothermal business as intended by section (1) shall be conducted in an integrated or separate manner.

Penjelasan Pasal 20 (3): Elucidation of Article 20 (3): Yang dimaksud dengan pengusahaan Panas Bumi secara terpadu adalah kegiatan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Badan Usaha.

Integrated Geothermal business means an activity that includes Exploration, Exploitation, and utilization that are conducted by an Entity.

Yang dimaksud dengan pengusahaan Panas Bumi secara terpisah adalah Eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Separate Geothermal business means Exploration that is conducted by the Government.

(4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Utilization as intended by section (1) point (c) for captive or public power generation shall be conducted under the laws and regulations.

Pasal 21 Article 21

Dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi harus mengikuti kaidah keteknikan, keuangan, dan pengelolaan yang sesuai dengan standar nasional serta menjunjung tinggi etika bisnis.

In the conduct of Indirect Use Geothermal business as intended by Article 20, a Geothermal Permit holding Entity must use engineering, financial and management practices within the national standard and must hold the business ethics paramount.

Pasal 22 Article 22

(1) Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan harga keekonomian.

(1) Indirect Use Geothermal prices shall be determined by the Government with due regard to the economic price.

Penjelasan Pasal 22 (1): Elucidation of Article 22 (1): Harga energi Panas Bumi dalam ketentuan ini berupa harga uap dan harga listrik.

Geothermal prices are in this case the steam price and the electricity price.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) The provisions for the pricing procedures as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

18

Paragraf 3 Izin Panas Bumi

Pasal 23

Paragraph 3 Geothermal Permits

Article 23

(1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi.

(1) An Entity that is engaged in Indirect Use Geothermal business as intended by Article 9 section (1) point (b) must first hold a Geothermal Permit.

(2) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.

(2) A Geothermal Permit as intended by section (1) shall be issued by the Minister to an Entity upon a bid result of Working Areas.

Pasal 24 Article 24

(1) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memuat ketentuan paling sedikit:

(1) A Geothermal Permit as intended by Article 23 section (2) must contain at least the following items:

a. nama Badan Usaha; a. name of Entity;

b. nomor pokok wajib pajak Badan Usaha; b. corporate taxpayer ID number;

c. jenis kegiatan pengusahaan; c. line of business;

d. jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi; d. validity period of Geothermal Permit;

e. hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi;

e. rights and obligations of Geothermal Permit holder;

f. Wilayah Kerja; dan f. Working Area; and

g. tahapan pengembalian Wilayah Kerja. g. staged reversion of Working Area.

(2) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib:

(2) Where Indirect Use Geothermal business is conducted in the Forest Area, the Geothermal Permit holder must:

a. mendapatkan: a. acquire:

1. izin pinjam pakai untuk menggunakan Kawasan Hutan produksi atau Kawasan Hutan lindung; atau

1. a lend-use permit for use of production Forest Area or protection Forest Area; or

2. izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan konservasi,

2. a permit for use of conservation Forest Area,

dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan

from the minister administering governmental affairs in the field of forestry; and

b. melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas b. conduct Geothermal business activities

19

Bumi dengan memperhatikan tujuan utama pengelolaan hutan lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

with due regard to the main purpose of the sustainable forest management under the laws and regulations.

Penjelasan Pasal 24 (2) (b): Elucidation Article 24 (2) (b): Pengelolaan hutan lestari dilakukan sesuai dengan fungsi hutan yang meliputi: a. hutan produksi untuk kelestarian hasil hutan;

b. hutan lindung untuk fungsi perlindungan tata air; dan

c. hutan konservasi untuk kelestarian keanekaragaman hayati.

The sustainable forest is managed according to the functions of forest including: a. production forest for sustainable forest

products; b. protection forest for water regulation; and

c. conservation forest for sustainable biodiversity.

(3) Izin memanfaatkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan.

(3) A permit for use of area as intended by section (2) point (a) (2) shall be issued through an environmental use permit.

Penjelasan Pasal 24 (3): Elucidation Article 24 (3): Yang dimaksud dengan izin pemanfaatan jasa lingkungan adalah izin yang diperoleh dari pemanfaatan kondisi lingkungan dalam Kawasan Hutan konservasi, antara lain dalam bentuk potensi ekosistem dari Panas Bumi.

Environmental use permit means a permit that is issued for using environment condition in the conservation Forest Area, such as, inter alia, Geothermal ecosystem potential.

Pasal 25 Article 25

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Where Indirect Use Geothermal business is conducted in the waters conservation area, the Geothermal Permit holder must acquire permission from the minister administering governmental affairs in the field of marine affairs.

Pasal 26 Article 26

(1) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib menggunakan izin sesuai dengan peruntukannya.

(1) A Geothermal Permit holding Entity must use the permit within the allocated zone.

(2) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruh Wilayah Kerja kepada Pemerintah.

(2) A Geothermal Permit holding Entity must have the whole or any part of the Working Area reverting to the Government in stages.

Pasal 27 Article 27

(1) Izin Panas Bumi dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain.

(1) No Geothermal Permit shall be transferred to another Entity.

(2) Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengalihkan kepemilikan saham di bursa Indonesia setelah selesai melakukan Eksplorasi.

(2) A Geothermal Permit holder may transfer his/her shareholdings on the stock exchange in Indonesia upon completion of Exploration.

(3) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana (3) Transfer of shareholdings as intended by

20

dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Menteri.

section (2) must acquire approval from the Minister.

Pasal 28 Article 28

Pemerintah dalam melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan dapat menugasi badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di bidang Panas Bumi.

The Government may, in the conduct of Exploration, Exploitation, and/or utilization, assign a public service agency or state-owned entity that is engaged in Geothermal business.

Pasal 29 Article 29

(1) Izin Panas Bumi memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh tujuh) tahun.

(1) A Geothermal Permit shall be valid for a time period of not to exceed 37 (thirty-seven) years.

(2) Menteri dapat memberikan perpanjangan Izin Panas Bumi untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.

(2) The Minister may renew a Geothermal Permit for a time period of not to exceed 20 (twenty) years for each renewal.

(3) Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengajukan perpanjangan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum Izin Panas Bumi berakhir.

(3) A Geothermal Permit holder may apply for renewal of the Geothermal Permit as intended by section (2) no earlier than 5 (five) years and within 3 (three) years prior to expiration of the Geothermal Permit.

(4) Menteri wajib memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi paling lambat 1 (satu) tahun sejak persyaratan permohonan diajukan secara lengkap.

(4) The Minister must give approval or rejection of the application for renewal of the Geothermal Permit within 1 (one) year upon the required documentation being completely submitted.

Pasal 30 Article 30

Izin Panas Bumi diberikan untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan.

A Geothermal Permit shall be issued for Exploration, Exploitation, and utilization.

Pasal 31 Article 31

(1) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Izin Panas Bumi diterbitkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun.

(1) Exploration as intended by Article 30 shall have a time period of not to exceed 5 (five) years upon the Geothermal Permit being issued and is renewable 2 (two) times, each for a time period of 1 (one) year.

(2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk kegiatan Studi Kelayakan.

(2) A time period of Exploration as intended by section (1) shall include the Feasibility Study.

(3) Sebelum melakukan pengeboran sumur Eksplorasi, pemegang Izin Panas Bumi wajib memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) A Geothermal Permit holder must, prior to the Exploration well drilling, hold an environmental permit under the laws and regulations in the field of the protection and management of the environment.

21

Pasal 32 Article 32

(1) Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Studi Kelayakan disetujui oleh Menteri.

(1) Exploitation and utilization as intended by Article 30 shall be valid for a time period of not to exceed 30 (thirty) years upon the Feasibility Study being approved by the Minister.

(2) Sebelum melakukan Eksploitasi dan pemanfaatan, pemegang Izin Panas Bumi wajib:

(2) A Geothermal Permit holder must, prior to conducting Exploitation and utilization:

a. memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk dalam Studi Kelayakan; dan

a. hold an environmental permit under the laws and regulations concerning the protection and management of the environment, including the Feasibility Study; and

b. menyampaikan hasil Studi Kelayakan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

b. submit the findings of the Feasibility Study to the Minister for approval.

Pasal 33 Article 33

Izin Panas Bumi berakhir karena: A Geothermal Permit shall terminate upon:

a. habis masa berlakunya; a. expiration [of the validity period];

Penjelasan Pasal 33 (a): Elucidation of Article 33 (a): Yang dimaksud dengan masa berlakunya adalah masa yang diberikan untuk Izin Panas Bumi termasuk perpanjangannya.

Validity period means the time period granted in the Geothermal Permit including its renewal.

b. dikembalikan; b. reversion;

c. dicabut; atau c. revocation; or

d. dibatalkan. d. cancellation.

Pasal 34 Article 34

Izin Panas Bumi berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a jika:

A Geothermal Permit shall terminate upon expiration as intended by Article 33 point (a) where:

a. permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi tidak diajukan; atau

a. no application for renewal of a Geothermal Permit is filed; or

b. permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi diajukan tetapi ditolak.

b. application for renewal of a Geothermal Permit is filed but rejected.

Pasal 35 Article 35

(1) Izin Panas Bumi berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan melalui permohonan tertulis dari pemegang Izin Panas Bumi kepada Menteri

(1) A Geothermal Permit shall terminate upon reversion as intended by Article 33 point (b) through a written application by the Geothermal Permit holder to the Minister for

22

disertai alasan yang jelas. particular reason.

(2) Pengembalian Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri.

(2) Reversion of the Geothermal Permit as intended by section (1) shall be declared to be lawful upon approval by the Minister.

Pasal 36 Article 36

(1) Menteri dapat mencabut Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pemegang Izin Panas Bumi:

(1) The Minister may revoke a Geothermal Permit as intended by Article 33 point (c) where the Geothermal Permit holder:

a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Izin Panas Bumi; dan/atau

a. has committed a breach of any of the terms of the Geothermal Permit; and/or

b. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. fails to comply with the laws and regulations.

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pemegang Izin Panas Bumi untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

(2) The Minister shall, prior to revoking a Geothermal Permit as intended by section (1), first allow 6 (six) months to the Geothermal Permit holder to comply with the terms/provisions in place.

Pasal 37 Article 37

Menteri dapat membatalkan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika:

The Minister may cancel a Geothermal Permit as intended by Article 33 point (d) where:

a. pemegang Izin Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan; atau

a. the Geothermal Permit holder is found to have provided incorrect/untrue data, information, or description in the application; or

b. Izin Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.

b. The Geothermal permit is adjudicated to be cancelled by a court decision.

Pasal 38 Article 38

(1) Dalam hal Izin Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Where a Geothermal Permit terminates for reason as intended by Article 33, the Geothermal Permit holder must fulfill and settle any obligations under the laws and regulations.

(2) Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(2) Obligations of a Geothermal Permit holder as intended by section (1) are declared to be fulfilled upon approval from the Minister.

(3) Menteri menetapkan persetujuan pengakhiran Izin Panas Bumi setelah pemegang Izin Panas Bumi melaksanakan pemulihan fungsi

(3) The Minister shall issue approval for termination of a Geothermal Permit upon the Geothermal Permit holder restoring the

23

lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

environmental functions around his/her Working Area and fulfilling other obligations as intended by section (1).

Pasal 39 Article 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Panas Bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ancillary provisions for Geothermal Permits shall be governed by Regulation of the Government.

Penjelasan Pasal 39: Elucidation of Article 39: Dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai: a. pengembalian Wilayah Kerja secara bertahap; b. Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan

yang dilakukan oleh Pemerintah; c. Studi Kelayakan serta persetujuan Studi

Kelayakan; dan d. syarat dan tata cara permohonan dan

penyerahan Izin Panas Bumi.

Regulation of the Government provides further: a. staged reversion of Working Area; b. Exploration, Exploitation, and/or utilization

conducted by the Government; c. Feasibility Study and approval of Feasibility

Study; and d. requirements and procedures for application

and delivery of a Geothermal Permit.

Paragraf 4 Sanksi Administratif

Pasal 40

Paragraph 4 Administrative Sanctions

Article 40

(1) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan/atau Pasal 32 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(1) An Entity holding a Geothermal Permit failing to fulfill or committing a breach of the provisions of Article 26 section (2), Article 27 section (1) and section (3), Article 31 section (3), and/or Article 32 section (2) shall be imposed administrative sanctions.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

(2) Administrative sanctions as intended by section (1) shall be in the form of:

a. peringatan tertulis; a. written warnings;

b. penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, atau pemanfaatan; dan/atau

b. suspension of all of the Exploration, Exploitation, or utilization activities; and/or

c. pencabutan Izin Panas Bumi. c. revocation of Geothermal Permits.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Ancillary provisions for the procedures for imposition of administrative sanctions as intended by section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the Government.

BAB IV PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 41

CHAPTER IV USE OF LAND

Article 41

Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

Working Area tenure shall not include surface land tenure.

24

Pasal 42 Article 42

(1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) In case of using any parcels of state land, land tenure, communal land, and/or Forest Area in the Working Area, the Direct Use Permit holder or the Geothermal Permit holder must first settle the use of land with the state land users or the forest tenure or permit holders under the laws and regulations.

(2) Dalam hal Menteri melakukan Eksplorasi untuk menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum melakukan Eksplorasi, Menteri melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) The Minister shall, prior to the conduct of Exploration to determine Working Areas as intended by Article 17 section (1), settle the use of land with the state land users or the forest tenure or permit holders under the laws and regulations.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak.

(3) The settlement as intended by section (1) and section (2) shall be made by deliberation to reach a consensus by purchase, swap, reasonable compensation, recognition or any other form of compensation to the tenure holders or the state land users.

(4) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi dilakukan oleh badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Where Geothermal business is conducted by a state-owned entity specifically assigned by the Government, land for which shall be made available under the laws and regulations.

Pasal 43 Article 43

(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Pemegang Izin Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:

(1) A Direct Use Permit holder or Geothermal Permit holder must, prior to the conduct of Geothermal business on the state land, land tenure, communal land, and/or Forest Areas:

a. memperlihatkan: a. produce:

1. Izin Pemanfaatan Langsung atau salinan yang sah; atau

1. a Direct Use Permit or its certified copy; or

2. Izin Panas Bumi atau salinan yang sah;

2. a Geothermal Permit or its certified copy;

b. memberitahukan maksud dan tempat b. convey the objectives and the affected location where such business is to be

25

kegiatan yang akan dilakukan; dan conducted; and

c. melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

c. make settlement or give settlement guarantee agreed upon by the state land users and/or tenure holders as intended by Article 42.

(2) Jika pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi untuk melaksanakan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan.

(2) Upon a Direct Use Permit holder or a Geothermal Permit holder fulfilling his/her obligations as intended by section (1), the state land users and/or tenure holders must allow the Direct Use Permit holder or Geothermal Permit holder to conduct Geothermal business on the relevant land.

Pasal 44 Article 44

Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi telah diberi Wilayah Kerja terhadap bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk pengusahaan Panas Bumi dan area pengamanannya, pemegang Izin Panas Bumi diberi hak pakai atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Where a Geothermal Permit holder is authorized a Working Area, the parcel of land directly used by the permit holder for Geothermal business along with its security area shall be attached the right of use in land under the laws and regulations.

Pasal 45 Article 45

Penyelesaian penggunaan tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The use of state land, land tenure, communal land, and/or Forest Areas as intended by Article 42 shall be settled under the laws and regulations.

Pasal 46 Article 46

Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang:

No Person shall inhibit or prevent Geothermal business already holding:

a. Izin Pemanfaatan Langsung; atau a. a Direct Use Permit; or

b. Izin Panas Bumi b. a Geothermal Permit

dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

and fulfilling obligations as intended by Article 42, from occurring.

Penjelasan Pasal 46: Elucidation of Article 46: Yang dimaksud dengan menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.

Inhibit or prevent Geothermal business means any use of force or violence threat that may result in material loss.

26

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung

Pasal 47

CHAPTER V RIGHTS AND OBLIGATIONS

Part One Rights of Direct Use Permit Holders

Article 47

Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berhak melakukan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan izin yang diberikan.

A Direct Use Permit holder shall have the right to engage in a Geothermal business as the permit allows.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung

Pasal 48

Part Two Obligations of Direct Use Permit Holders

Article 48

Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib: A Direct Use Permit holder must:

a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;

a. be cognizant of and abide by the laws and regulation concerning the occupational safety and health and the protection and management of the environment, and meet the prevailing standards;

b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;

b. control the environmental pollution and/or damage, including prevent, mitigate, and restore the environmental functions;

c. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan

c. submit working plans and budget plans to the competent Minister, governor, or regent/mayor; and

d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran serta kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

d. submit a written report on the implementation of the working plans and budget plans and Direct Use Geothermal business activities periodically to the competent Minister, governor, or regent/ mayor.

Pasal 49 Article 49

(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa:

(1) A Direct Use Geothermal holder must fulfill his/her obligations in the form of:

a. iuran produksi; a. production royalties;

Penjelasan Pasal 49 (1) (a): Elucidation of Article 49 (1) (a): Yang dimaksud dengan iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara berupa penerimaan negara bukan pajak atas hasil yang diperoleh dari usaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.

Production royalty means a royalty that is made payable to the state in the form of non-tax state revenues for proceeds that are gained from Direct Use Geothermal business.

27

b. pajak daerah; dan b. regional taxes; and

c. retribusi daerah. c. regional charges.

(2) Kewajiban pemenuhan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Obligations to pay regional taxes as intended by section (1) point (b) and regional charges as intended by section (1) point (c) shall be exercised under the laws and regulations.

Pasal 50 Article 50

(1) Setiap Orang pemegang Izin Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(1) Any Direct Use Permit holding Person that fails to fulfill or breaches the provisions of Article 48 point (b), point (c), point (d), and/or Article 49 section (1) shall be imposed administrative sanctions.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

(2) Administrative sanctions as intended by section (1) shall be in the form of:

a. peringatan tertulis; a. written warnings;

b. penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan/atau

b. suspension of all of the Direct Use Geothermal business activities; and/or

c. pencabutan Izin Pemanfaatan Langsung. c. revocation of Direct Use Permits.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Ancillary provisions for the procedures for imposition of administrative sanctions as intended by section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the Government.

Bagian Ketiga Hak Pemegang Izin Panas Bumi

Pasal 51

Part Three Rights of Geothermal Permit Holders

Article 51

Pemegang Izin Panas Bumi berhak: A Geothermal Permit holder shall have the right to:

a. melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berupa Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan di Wilayah Kerjanya sesuai dengan Izin Panas Bumi yang diberikan;

a. engage in Indirect Use Geothermal business through Exploration, Exploitation, and utilization in his/her Working Area according to the Geothermal Permit issued;

b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi di Wilayah Kerjanya.

b. have access to data and information during the term of the Geothermal Permit in his/her Working Area.

28

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin Panas Bumi

Pasal 52

Part Four Obligations of Geothermal Permit Holders

Article 52

(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib: (1) A Geothermal Permit Holder must:

a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;

a. be cognizant of and abide by the laws and regulation concerning the occupational safety and health and the protection and management of the environment, and meet the prevailing standards;

b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;

b. control the environmental pollution and/or damage, including prevent, mitigate, and restore the environmental functions;

c. melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;

c. conduct Exploration, Exploitation, and utilization according to the good engineering practices;

d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;

d. give preference to utilization of domestic goods, services, and engineering and design and build in a transparent and competitive manner;

e. memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;

e. encourage research and development of Geothermal science and technology;

f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;

f. encourage creation, competency development, and human resources development in the field of Geothermal Energy;

g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

g. institute a local community development and empowerment program;

h. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan;

h. submit a long-term plan of Exploration, Exploitation, and utilization to the Minister, including the activity plans and budget plans, and reserve quantity;

Penjelasan Pasal 52 (1) (h): Elucidation of Article 52 (1) (h): Penyampaian rencana kegiatan jangka panjang bersifat memberikan informasi dimaksudkan untuk menyelaraskannya dengan program pembangunan jangka panjang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk jumlah investasi.

Submission of a long-term plan is to provide information aiming to conform to the long term development program(s) of the Government and the Regional Governments, including the investments.

i. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad

i. maintain books or records in good faith and reflecting the actual business condition

29

baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; dan

and activities; and

j. menyampaikan laporan tertulis pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung kepada Menteri secara berkala atas:

j. submit a written report on the Indirect Use Geothermal business to the Minister periodically with respect to:

1. rencana kerja dan rencana anggaran; dan

1. the working plans and budget plans; and

2. realisasi pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran.

2. the realization of working plans and budget plans.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Ancillary provisions for obligations of Geothermal Permit holders as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

Pasal 53 Article 53

(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan bonus produksi kepada Pemerintah Daerah yang wilayah administratifnya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor sejak unit pertama berproduksi secara komersial.

(1) A Geothermal Permit holder must give production bonuses to the Regional Governments with administrative jurisdiction over the relevant Working Area on a specific percentage basis of the gross income since the first units commercial production.

Penjelasan Pasal 53 (1): Elucidation of Article 53 (1): Yang dimaksud dengan Wilayah Kerja yang bersangkutan adalah Wilayah Kerja yang terdapat kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

The relevant Working Area means the Working Area where Geothermal business is conducted.

(2) Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) The provisions for the amount and procedures for giving production bonuses as intended by section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

Penjelasan Pasal 53 (2): Elucidation of Article 53 (2): Dalam ketentuan lebih lanjut diatur mengenai penetapan besaran, tata cara penyetoran dan bagi hasil, serta tata cara penghitungan bonus produksi.

Regulation of the Government provides further bonus charging, procedures for payment and profit sharing, as well as method of production bonus calculation.

Besaran bonus produksi ditetapkan a