Meutia Sabrina 071012059 Analisis Resiko Politik dalam...

Meutia Sabrina071012059

Analisis Resiko Politik dalam Investasi Royal Dutch Shell di

Indonesia

Abstract

This study contains an analysis of investment decision of multinational oiland gas company Shell which chose 2005 the as year of commencement ofthe massive business expansion of the Shell in Indonesia. It could beconsidered as a massive expansion because of since 2005 Shell has alwayssought to develop its business with the addition of units and negotiate withgovernments and other businesses to explore different business sectors.This contrasts with the Shell's business development in other SoutheastAsian countries such as Thailand, Singapore and Malaysia because ofShell's entry into these countries' oil & gas industry has happened in quitea long time so it already has an established position. The author usesanalysis model of foreign investment and its relation to the calculation ofreturn of company's investment. Both relations bring up systemic and non-systemic political risks from the host country as the external factors thatinfluence the formulation of the decision regarding Shell's investment inIndonesia. Based on the findings of the research results, it can beconcluded that Shell chose 2005 as the influx of investment in Indonesiabased on a change of orientation in the development of Indonesia's oil andgas industry. The reform Era gives birth to regulations and frameworksthat opens opportunities for Shell's investment and liberalisation in theareas of prices and oil & gas trading. Competition among business actorscan also be more competitive with the status of Pertamina which acts as acontractor, just like Shell. The stability of the Government as well as theexistence of accountability also provides security for the business assets ofthe of multinational enterprises. Shell adapts to these dynamics throughinvestments in downstream sector as its first step into the oil and gasindustry in Indonesia. Shell also take advantage of the instruments ofNetherlands' diplomacy, as the home country of the Shell, to be able tolaunch the development of the company's business units. This is importantbecause if we look at the history of bilateral relationship of both businessassets, Shell has always been the object of government's negative actioneverytime there is a conflict between the two countries. With the improvedquality of relationships, Shell's uncertainty level of asset values andinvestment can be minimised.

Keywords: Shell, political risks, liberalization, bilateral connection, homecountry, host country, investment

Abstrak

Penelitian ini berisi analisis keputusan investasi Shell sebagaiperusahaan migas multinasional sehingga memilih tahun 2005 sebagaitahun dimulainya ekspansi bisnis dari Shell di Indonesia secara masif. Bisadikatakan masif karena terhitung sejak tahun 2005 Shell selalu berusaha


untuk mengembangkan bisnisnya dengan jalan penambahan unit maupunbernegosiasi dengan pemerintah dan badan usaha lainnya untukmerambah sektor bisnis yang berbeda. Hal ini berbeda denganpengembangan bisnis Shell di negara Asia Tenggara lainnya sepertimisalnya Thailand, Singapura dan Malaysia karena Shell sudah masuk keindustri migas dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga sudahmemiliki posisi yang mapan. Penulis menggunakan analisis modelinvestasi asing dan kaitannya dengan perhitungan return of investmentperusahaan. Relasi keduanya memunculkan resiko politik sistemik dannon-sistemik dari host country sebagai faktor eksternal yangmempengaruhi perumusan keputusan invetasi Shell di Indonesia.Berdasarkan temuan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Shell memilihtahun 2005 sebagai pintu masuknya investasi di Indonesia didasari olehadanya perubahan orientasi dalam pengembangan industri migasIndonesia yang lebih liberal. Era Reformasi menghasilkan regulasi dankerangka kerja yang membuka peluang bagi investasi Shell sertaliberalisasi di bidang harga dan perdagangan migas. Persaingan antarpelaku bisnis juga menjadi kompetitif dengan status Pertamina yanghanya sebagai kontraktor seperti Shell. Stabilitas pemerintahan sertaadanya akuntabilitas juga memberikan jaminan keamanan bagi aset bisnisperusahaan multinasional. Shell beradaptasi dengan dinamika ini melaluiinvestasi di sektor hilir sebagai langkah pertamanya memasuki industrimigas Indonesia. Lebih lanjut Shell juga memanfaatkan instrumendiplomasi Belanda sebagai home country dari Shell untuk dapatmelancarkan pengembangan unit bisnis perusahaan. Hal ini menjadipenting karena jika melihat sejarah hubungan bilateral keduanya, asetbisnis Shell selalu menjadi objek aksi negatif pemerintah setiap adakonflik antara kedua negara. Dengan peningkatan kualitas hubunganmaka tingkat uncertainty nilai aset dan investasi Shell bisa diminimalisir.

Kata-kata kunci: Shell, Resiko Politik, Liberalisasi, Hubungan Bilateral,Home Country, Host Country, Investasi.

Pendahuluan

Shell sebagai perusahaan multinasional migas sebenarnya memiliki

kedekatan historis terutama dengan Hindia-Belanda sebagai cikal bakal

Indonesia saat awal pendiriannya. Royal Dutch Shell Petroleum Company

yang dikenal saat ini merupakan hasil merger dua perusahaan yakni Royal

Dutch yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi dan pengilangan

migas bersama dengan Shell Transport Trading Company yang fokus

bisnisnya ada pada transportasi dan pemasaran dengan bermodalkan

kepemilikan kapal tanker yang awalnya digunakan untuk menjual kerang.

Royal Dutch Company atau yang dalam bahasa Belanda disebut NV


Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij ini didirikan oleh

pemerintah Belanda pada tahun 1890 untuk menindaklanjuti penemuan

sumber minyak di Telaga Tiga dan Telaga Said, Sumatera Utara oleh

Aeilko Janszoon Zeilker di tahun 1883 (shell.co.id, 2012). Sejak bergabung

dengan Shell Transport Trading Company di tahun 1907, perusahaan ini

membentuk grup yang terdiri dari beberapa anak perusahaan yang

memiliki konsesi eksplorasi beberapa wilayah di Hindia Belanda yakni De

Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), Sumatera-Palembang

Petroleum Maatschappij, Dortdsche Petroleum Maatschappij serta Anglo

Saxon Petroleum Company untuk bagian transportasi dan pemasaran

(Syeirazi, 2009: 115).

Perang mempertahankan kemerdekaan yang berlangsung pada

tahun 1945-1949 juga berdampak besar pada industri migas. Hal ini

dikarenakan terdapat kebijakan nasionalisasi semua instalasi minyak

milik asing oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia

pada tahun 1960 mengeluarkan UU Pertambangan yang mengatur bahwa

pihak yang boleh melakukan eksplorasi minyak dan gas di wilayah

Indonesia hanyalah negara (pertamina.com, 2013). Dengan kebijakan ini

perusahaan asing hanya berstatuskan sebagai kontraktor yang hasil

produksi minyaknya harus dibagi ke Indonesia. Walaupun ruang geraknya

terbatas, namun perusahaan migas multinasional yang juga merupakan

kompetitor kuat dari Shell seperti Chevron, Total SA, BP dan ExxonMobil

telah mengambil peluang untuk masuk ke industri migas di Indonesia

melalui kontrak eksplorasi di sejumlah wilayah.

Masuknya perusahaan migas asing ke Indonesia sebagai kontraktor

nyatanya tidak diikuti oleh Shell. Shell lebih memilih untuk mulai gencar

berinvestasi sejak tahun 2005. Memang ada beberapa upaya

pengembangan bisnis Shell seperti proyek pengolahan petrokimia di tahun

1989 dan pencampuran pelumas bersama Pertamina tahun 1995 namun

nyatanya proyek ini tidak mampu bertahan lama (Syeirazi, 2009: 124).

Terhitung sejak tahun 2005, Shell baru gencar berinvestasi di Indonesia

yang diawali dengan pendirian tim khusus oleh departemen Shell Gas and


Power untuk mengeksplorasi peluang yang ada di Indonesia. Tim ini juga

mengkalkulasi rencana pengembangan bisnis menyusul perubahan UU

Migas No 22 tahun 2001. Sebagai hasilnya pada bulan November didirikan

SPBU Karawaci Tangerang yang menyediakan berbagai produk olahan

minyak serta pelayanan teknis untuk sektor industri dan transportasi yang

juga merupakan SPBU milik asing pertama yang beroperasi di Indonesia

(bphmigas.go.id, 2012). Pada tahun yang sama Shell juga mendirikan PT

Shell Solar Indonesia yang merupakan perusahaan wholly owned

subsidiary di bidang pemasaran produk untuk wilayah Indonesia.

Upaya negosiasi untuk memperluas jaringannya di Indonesia juga

dilakukan oleh Shell dengan mulai merambah ke sektor hulu yang

diungkapkan langsung oleh PM Belanda Jan Peter Balkenende kepada

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2009 (Antara News, 2009). Sejak

itu perusahaan ini mulai berpartisipasi dalam tender pengolahan migas di

Indonesia. Shell memenangkan tender pada Juni 2012, dan mulai

berinvestasi di blok Masela tepatnya di Laut Arafura Papua untuk

mengeksplorasi gas alam bersama perusahaan migas asal Jepang bernama

Inpex yang direncanakan pembangunannya selesai dan bisa mulai

dieksplorasi pada tahun 2019 (The Jakarta Post, 2012). Bahkan langkah

yang lebih jauh kembali diambil oleh Shell dengan mengajukan diri

sebagai distributor BBM bersubsidi pada tahun 2012 dan ikut serta dalam

tender yang diadakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

(BPH Migas) walaupun akhirnya harus kalah oleh perusahaan lain saat

proses tender (Yazid, 2012).

Investasi Shell di Indonesia pada kenyataannya lebih sedikit ketika

dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya walaupun secara geografis,

kebudayaan dan sumber daya alam negara-negara ini bisa dikatakan

memiliki karakter yang hampir sama. Shell cenderung menjadi pelopor

masuknya perusahaan migas asing ke dalam suatu negara di negara Asia

Tenggara lainnya yang awalnya dimulai dari salah satu unit bisnis saja

yaitu dari sektor hulu atau hilir. Di Malaysia misalnya, Shell mulai

melakukan kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai Semenanjung


Melayu Malaysia sejak tahun 1968 (bcsmalaysia.org, 2012). Selain itu Shell

juga membuka usaha patungan (joint venture) bersama Petronas sebagai

mitra bisnisnya (petronas.com, 2005). Sedangkan di Brunei Darussalam,

sejak tahun 1899 Shell telah mengeksplorasi minyak di daerah Bandar Seri

Begawan dan kemudian membentuk usaha patungan bersama pemerintah

bernama Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad untuk sektor

hulu dan Brunei Shell Marketing Company Sendirian Berhad untuk sektor

hilir (bsp.com, 2012).

Kerangka Pemikiran: Resiko Politik sebagai Faktor Eksternal

dalam Keputusan Investasi

Untuk menganalisis keputusan investasi Shell di Indonesia dapat

dilihat dari lingkungan internal dalam organisasi Shell seperti

administrasi, struktur organisasi, kualitas sumber dan konsep penerapan

kebijakan yang digunakan atau bisa juga dilihat dari lingkungan

eksternalnya sebagai faktor dari luar yang mempengaruhi situasi

perusahaan tersebut baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi maupun

pertahanan dan keamanan. Penulis menggunakan sudut pandang yang

kedua yaitu menganalisis lingkungan eksternal yang berkembang dan

kemudian mempengaruhi formulasi strategi dari Shell dalam

mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Pemilihan sudut pandang

lingkungan eksternal ini lebih sesuai dengan ranah keilmuan yang

ditempuh oleh penulis, selain itu faktor internal juga telah dianalisis

secara mendalam oleh beberapa penelitian sebelumnya.

Sebelum melihat faktor eksternal dari perusahaan, perlu diketahui

terlebih dahulu model pengembangan unit bisnis yang digunakan oleh

perusahaan atau bisa juga disebut dengan entry mode. Entry mode

merupakan manifestasi pengaturan institusional perusahaan dalam

mengelola produk, teknologi, keterampilan, sumber daya manusia dan

sumber daya lainnya hingga mencapai pasar (Daniels et al, 2007). Entry

mode akan dibagi menjadi 2 yaitu (i) non-equity modes yang dapat

berbentuk ekspor, turn key project serta franchise dan (ii) equity modes,

yang berbentuk investment entry yaitu investasi secara langsung di suatu


wilayah dengan melibatkan sumber daya lokal seperti wholly owned

subsidiary, usaha patungan dan aliansi strategis (Daniels et al, 2007: 352).

Perusahaan yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memilih model

investasi langsung sedangkan perusahaan dengan produktivitas rendah

akan lebih memilih ekspor untuk memenuhi permintaan pasar asing.

Penelitian fokus pada model wholly owned subsidiary karena ketika

masuk ke suatu negara Shell selalu membuka anak perusahaan yang

dimiliki sepenuhnya dan baru akan membuka usaha patungan jika unit

bisnisnya sudah berkembang lebih luas lagi. Wholly owned subsidiary

merupakan kontrol total terhadap produksi yang bentuknya berupa

ekspansi perusahaan atau pembelian perusahaan lokal untuk melakukan

produksi.

Perusahaan yang berinvestasi langsung pasti akan melakukan

perhitungan terhadap return yang diharapkan dari suatu investasi yang

biasa juga disebut sebagai return of investment. Joel G Siegel

mendefinisikan return of investment sebagai rasio untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam memperoleh penghasilan terhadap operasi

bisnis serta menjadi ukuran keefektifan manajemen (dalam Fahmi, 2006:

103). Perhitungan akan return of investment selalu dikaitkan dengan

tantangan yang akan dihadapi oleh tiap entry modes karena pada

dasarnya setiap model memiliki tantangan yang berbeda. Tantangan yang

dihadapi oleh model wholly owned subsidiary mencakup kebijakan

ekonomi, politik dan penerimaan masyarakat lokal atasnya. Oleh karena

itu diperlukan analisis resiko dari perusahaan multinasional yang

berdomisili di home country sebelum membuat keputusan tentang

penanaman investasi di negara tersebut.

Joel G Siegel dan Jae K. Shim menjelaskan pengertian dari analisis

resiko sebagai proses pengukuran yang disatukan dengan keputusan

keuangan dan investasi dari suatu perusahaan (dalam Fahmi, 2006: 93).

Analisis resiko ini secara keseluruhan dapat digolongkan menjadi tiga

kategori yaitu resiko ekonomi, resiko politik dan resiko sistem finansial.

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada pembahasan kategori resiko


politik karena pada dasarnya pengembangan bisnis Shell yang fokus pada

sektor minyak dan gas bumi yang notabene berkaitan dengan isu energi

utama saat ini akan banyak dipengaruhi oleh mekanisme, regulasi serta

hubungan lainnya yang bersifat politik.

Resiko politik merupakan resiko yang harus dihadapi oleh

perusahaan multinasional berkaitan aspek politik oleh suatu

pemerintahan yang secara signifikan akan mempengaruhi investasi yang

telah ditanamkan (Fahmi, 2006: 94). Kondisi politik dan regulasi yang

mengakomodasi investasi akan memberikan iklim bisnis yang lebih baik

sehingga menarik perusahaan asing untuk berinvestasi di negaranya. Hal

ini menjadi penting karena ketika sebuah perusahaan sudah berinvestasi

dalam suatu negara, maka segala perubahan yang terjadi dalam negara

tersebut terutama yang berkaitan langsung dengan lingkungan bisnis akan

mempengaruhi keuntungan operasi dan nilai aset yang telah ditanamkan

(Petrovic, 2009: 20). Tingkat uncertainty dalam suatu negara inilah yang

sebenarnya digali oleh perusahaan dalam analisis resiko politik. Semakin

tinggi potensi uncertainty bagi investasi asing di suatu negara maka

perhitungan return of investment juga akan menjadi sulit sehingga negara

ini cenderung tidak menarik minat investor.

Secara keseluruhan resiko politik dapat dibagi menjadi 2 kategori

utama (Desebordes &Vicard, 2007). Pertama adalah resiko sistemik yang

berkaitan dengan kerangka institusional domestik sehingga tingkat resiko

yang dihadapi oleh semua investor bersifat setara. Kedua adalah resiko

non-sistemik yang berarti hanya akan membawa dampak pada perusahaan

tertentu saja. Resiko non-sistemik atau yang disebut oleh Rudolph

Desbordes sebagai resiko ideosinkratrik, erat kaitannya dengan faktor

hubungan politik antara home dan host country dari perusahaan

multinasional (Desebordes &Vicard, 2007: 5).

Tekanan diplomatik oleh suatu negara sangat menentukan apakah

suatu perusahaan multinasional dapat meraih keuntungan optimal dalam

bisnisnya atau tidak. Hal ini menjadi krusial karena terdapat suatu


konsekuensi pengambilalihan ketika hubungan bilateral antara host

country dan home country memburuk. Perlu dipahami bahwa

pengambilalihan tidak selalu berbentuk akuisisi aset melainkan seluruh

aksi dari host country yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

negaranya dengan mengurangi profit perusahaan (Desebordes &Vicard,

2007: 7).

Hubungan Bilateral Indonesia-Belanda sebagai Host dan Home

Country dari Shell

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan

hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat dengan

negara sebagai aktor utama dalam pelaksanaannya. T May Rudy

mendefinisikan hubungan bilateral sebagai bentuk kerjasama dari

berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan yang

kolektif (Rudy, 1993: 31). Kualitas hubungan bilateral antara home

country dan host country ini dapat diukur melalui tiga unsur utama

dengan tingkat kemungkinan hubungan terburuk adalah tidak adanya

hubungan diplomatik dari kedua negara (Li et al, 2010: 14). Unsur yang

pertama adalah ikatan sejarah seperti eksistensi entitas yang diawali dari

persamaan kolonialisasi oleh suatu negara. Hal ini pengaruhnya lebih ke

arah perspektif masing-masing pihak dalam memandang satu sama lain.

Kedua adalah tingkat kooperasi yang berbentuk aliansi keamanan,

bantuan luar negeri, kunjungan kenegaraan, permintaan maaf, dukungan,

pujian serta perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

utamanya yang berkaitan dengan motif politik seperti perjanjian ekstradisi

dan motif ekonomi. Ketiga merupakan konflik yang melibatkan kedua

negara. Bentuk konflik bisa melibatkan militer yakni serangan dan perang

terbuka ataupun konflik non-militer seperti penolakan, dan kritik.

Kombinasi antara ketiganya akan menghasilkan derajat uncertainty yang

bervariasi untuk investasi yang ditanamkan oleh perusahan di suatu

negara.


Tabel 1.1 Indikator Kualitas Hubungan Bilateral

(Sintesis penulis berdasarkan Li et al, 2010)

Dari segi sejarah terbentuknya kedua negara sebagai suatu entitas,

hubungan dan interaksi antara Indonesia dan Belanda memang dapat

ditelusuri dalam kurun waktu yang lama namun dalam konteks yang

negatif. Setidaknya ada tiga poin utama yang dapat menggambarkan

hubungan antara kedua negara ini. Pertama tentu saja bentuk

kolonialisme yang dipraktikkan oleh Belanda dalam wilayah nusantara.

Kedua adalah aksi agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke wilayah

Indonesia sebagai upaya untuk membentuk negara perserikatan di bawah

Kerajaan Belanda. Tidak sedikit korban yang jatuh dalam peristiwa ini

namun Belanda sendiri menolak untuk menyebut aksinya sebagai agresi

militer melainkan hanya sebagai politionele acties yakni suatu usaha


untuk menertibkan para ekstrimis yang mengganggu keamanan serta

melucuti senjata milik tentara Jepang. Terakhir adalah perbedaan

pengakuan kedaulatan Indonesia. Di satu sisi Indonesia

memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang

merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia, di sisi lain Belanda

menganggap Indonesia baru menjadi negara yang sah setelah terjadi

penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949

sebagai hasil perundingan dari KMB di Den Haag.

Buruknya sejarah antara kedua negara juga memiliki dampak

dalam konteks Indonesia dan Belanda sebagai home dan host country bagi

pengembangan unit bisnis Shell di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada

masa agresi militer Belanda yang menghasilkan reaksi negatif dari rakyat

Indonesia yang melampiaskannya dengan cara menduduki semua

perkebunan serta tambang minyak milik asing termasuk diantaranya

adalah unit bisnis Shell, tujuannya agar pihak asing tidak bisa lagi

mengambil sumber daya alam Indonesia (pertamina.com, 2013). Lebih

lanjut konteks sejarah ini akan selalu mempengaruhi pengembangan unit

bisnis Shell apabila tidak ada upaya dari Belanda untuk mengklarifikasi

tiga poin yang telah penulis jelaskan diatas.

Selanjutnya mengenai hubungan bilateral paska proklamasi

kemerdekaan Indonesia, bisa dikatakan era kepemimpinan Presiden

Soekarno merupakan periode terburuk dalam kurun waktu 1960 hingga

2012 karena ketiadaaan hubungan diplomatik antara kedua negara terkait

masalah pengembalian wilayah Irian Barat. Hal ini diperburuk dengan

adanya kontak militer yang memakan korban jiwa pada operasi militer

Trikora tahun 1962 (Rifles, 2001: 182). Dengan posisi Belanda yang enggan

untuk menyerahkan Irian Barat maka pemerintah Indonesia memang

sewajarnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menekan

Belanda agar segera menuntaskan masalah ini. Wujud tekanan ini adalah

dengan menasionalisasi sejumlah perusahaan Belanda dan mempersulit

Shell untuk kembali masuk ke Indonesia. Berbeda dengan ExxonMobil dan

Chevron yang bisa masuk kembali dengan menjadi kontraktor untuk PN


Permina melalui kesepakatan yang tertuang dalam Tokyo Heads of

Agreement tanggal 1 Juni 1963 (Syeirazi, 2009: 115).

Konflik antara kedua negara juga masih dapat ditemui pada masa

kepemimpinan Soeharto. Salah satu poin penting dalam hubungan

bilateral Indonesia-Belanda di masa kepemimpinan Soeharto adalah

pendirian Inter Government Group on Indonesia (IGGI). Organisasi ini

berperan mengkoordinir bantuan multilateral ke Indonesia namun

ternyata tidak bertahan lama karena pada tahun 1992 organisasi ini

dibubarkan. Pembubaran ini dipicu oleh penolakan Presiden Soeharto

untuk menerima bantuan luar negeri lagi dari IGGI selama organisasi

tersebut masih dipimpin oleh Belanda. Soeharto memang kecewa dengan

pernyataan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Jan Pronk yang

mengkritik Indonesia terkait pelanggaran HAM yakni peristiwa

penembakan para demonstran di kompleks pemakaman Santa Cruz di Dili

pada November 1991 (Jakarta Greater, 2012). Atas desakan parlemen

Belanda, IGGI memutuskan untuk menunda sejumlah bantuan ke

Indonesia.

Lebih lanjut, konflik ini juga berdampak pada pengembangan unit

bisnis Shell. Hal ini terlihat pada proyek pengolahan petrokimia yang telah

dikembangkan sejak tahun 1989 di Cilacap namun harus dihentikan pada

awal tahun 1993 (shell.co.id, 2013). Sebagai perwakilan tidak resmi dari

Belanda di Indonesia penghentian proyek ini merupakan indikasi

memburuknya hubungan kedua negara paska penolakan Presiden

Soeharto pada IGGI yang diketuai Belanda. Di satu sisi pembatalan ini

menunjukkan keseriusan sikap Soeharto akan keengganannya terhadap

upaya intervensi yang dilakukan Belanda di Indonesia, di sisi lain aksi ini

juga digunakan untuk mengurangi proyek yang bisa dimuati oleh

kepentingan Belanda di Indonesia.

Beralih ke pembahasan dengan indikator kooperasi. Peningkatan

kualitas hubungan tertinggi antara Indonesia dan Belanda dapat

diidentifikasi pada kurun waktu 2005-2012. Dalam kurun waktu ini dapat


ditemui sejumlah aspek kooperasi yang diawali dengan upaya Belanda

untuk meminta maaf perihal sejarah kolonialisasi dan agresi militer

sebagai bagian buruk dari hubungan kedua negara di masa lalu. Kehadiran

Menlu Bernard Bot menjadi bentuk pengakuan Belanda bahwa tanggal

kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945 seperti yang disampaikan

dalam sambutannya di Gedung Kemenlu pada 16 Agustus 2005.

Kunjungan kenegaraan juga dilakukan oleh PM Belanda periode 2002-

2010 Jan Peter Balkenende pada 7 April 2006 (NY Times , 2005). Aspek

kooperasi dari pemberian bantuan rutin maupun non-rutin juga dilakukan

oleh Belanda misalnya melalui bantuan untuk korban tsunami berupa

bantuan jembatan dengan total panjang 850 meter senilai 75 miliar rupiah

serta dana rekonstruksi selama 5 tahun (pu.go.id, 2006).

Selain itu, pada saat kunjungan Menlu Belanda Maxime Jacquees

Marce Verhagen ke Indonesia pada 13 Januari 2009 bersama dengan

Menlu Indonesia Hassan Wirayuda menandatangani naskah kesepakatan

Perjanjian Kemitraan Komprehensif (Wirajuda, 2010). Perjanjian ini

merupakan landasan hukum bagi kedua negara untuk melaksanakan

kerjasama bilateral utamanya yang dimaksudkan agar Belanda menjadi

pintu gerbang Indonesia untuk memasuki Eropa dan sebaliknya Indonesia

juga menjadi pintu gerbang bagi Belanda untuk masuk ke Asia.

Peningkatan kualitas hubungan bilateral dalam kurun waktu ini

memiliki dampak pada hubungan Indonesia dan Belanda sebagai host dan

home country dari Shell yang unit bisnisnya masuk kembali di industri

migas Indonesia. Dengan tidak adanya beban di masa lalu serta kualitas

hubungan bilateral yang lebih baik maka perspektif pemerintah Indonesia

juga tidak lagi memandang negatif investasi yang masuk dari Shell.

Penanaman investasi oleh Shell di Indonesia diawali dengan

membuka SPBU di Karawaci Tangerang yang merupakan SPBU milik asing

pertama di Indonesia pada 1 November 2005 (indomigas.com, 2010). Di

tahun yang sama Shell juga menandatangani kontrak kerjasama aviasi

dengan Pertamina yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2007


(Industri Online, 2008). Sedangkan di sektor hilir di tahun 2012 Shell

menandatangani nota kerjasama dengan Inpex Jepang untuk menjadi

kontraktor bersama eksplorasi gas di blok Masela, Maluku, Laut Arafuru.

Investasi wilayah yang diperkirakan mengandung gas alam cair 20 triliun

kubik ini bernilai hingga 20 miliar dollar. Selain itu di tahun 2012 Shell

juga mulai membangun pabrik minyak pelumas yang akan berlokasi di

Marunda Center Jakarta Utara dan dijadwalkan mulai beroperasi tahun

2014 (Antara News, 2012).

Berdasarkan data-data yang penulis temukan, ada beberapa usaha

yang dilakukan Shell untuk kembali berinvestasi di Indonesia dalam

jangka waktu 1960 hingga 2005 namun konflik antara kedua negara

membuat ekspansi bisnis di Indonesia tidak terlalu lancar. Hal ini

menunjukkan bahwa ada relasi yang kuat antara hubungan bilateral

terutama dalam hal politik antara negara dengan perannya sebagai host

dan home country sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam

wilayah kedaulatan kedua negara tersebut.

Namun yang perlu dicermati adalah investasi dari perusahaan

multinasional di satu sisi dapat digunakan sebagai alat. Hal ini seperti yang

terjadi pada upaya nasionalisasi dan sejumlah kebijakan pemerintah yang

merugikan Shell. Upaya tersebut dilakukan untuk menunjukkan

ketidaksetujuan pemerintah Indonesia terhadap aktivitas yang dilakukan

oleh Belanda berkaitan dengan hubungan kedua negara. Di sisi lain

investasi ini juga dapat digunakan sebagai tujuan sehingga dalam hal ini

diplomasi dilakukan oleh Belanda justru dilakukan untuk memperlancar

investasi Shell di Indonesia.

Kedatangan Bernard Bot pada tahun 2005 termasuk salah satu

contoh diplomasi yang digunakan untuk melancarkan kepentingan bisnis

Shell di Indonesia. Hal ini dikarenakan kunjungan Bernard Bot dengan

pembukaan SPBU pertama Shell memiliki jarak waktu yang terlalu dekat

yakni 2 bulan. Proses perencanaan dan kesepakatan investasi ini tentu

sudah direncanakan sejak lama bahkan sebelum kedatangan Bernard Bot


ke Indonesia karena tim eksplorasi Shell sendiri sudah melakukan

kalkulasi sejak awal tahun 2005. Dalam hal ini dapat dianalisis bahwa

pembukaan SPBU oleh Shell bukan sebagai dampak langsung dari

peningkatan kualitas hubungan bilateral. Diplomasi yang dilakukan oleh

Belanda melalui kedatangan Bernard Bot justru digunakan sebagai alat

untuk melancarkan pengembangan bisnis dan investasi yang ditanamkan

oleh Shell. Peningkatan kualitas hubungan melalui permintaan maaf dan

pengakuan kedaulatan ini tetap penting dilakukan meski kontrak lisensi

bisnis ritel telah ditandatangani sebelumnya agar pengembangan bisnis

Shell di tahun-tahun berikutnya juga menjadi lebih mudah.

Dalam kaitannya dengan investasi Shell, maka hubungan bilateral

dalam kurun waktu tahun 2005-2012 juga membuat level uncertainty

yang harus dihadapi Shell menjadi lebih rendah yakni ada pada level

medium small uncertainty. Bandingkan dengan pada era Soekarno yang

termasuk dalam great uncertainty dan pada masa kepemimpinan

Soeharto yang masih dalam level medium great uncertainty. Dengan ini

perhitungan return of investment perusahaan dalam operasi bisnisnya

juga menjadi lebih lancar karena uncertainty yang harus dihadapi oleh

perusahaan juga bisa diminimalisir. Namun pada dasarnya tidak hanya

faktor hubungan bilateral saja yang mempengaruhi pengembangan bisnis

Shell, resiko politik sistemik di Indonesia tentu juga berpengaruh pada

investasi asing.

Pengaruh Resiko Politik di Indonesia terhadap Investasi Shell di

Indonesia

Analisis resiko politik merupakan hal yang krusial bagi perusahaan

multinasional karena hasilnya dapat digunakan sebagai pedoman kondisi

iklim investasi dan bisnis dalam negara yang akan dituju. Robert Hisrich

mendefinisikan resiko politik sebagai aktivitas pemerintahan berkaitan

dengan stabilitas politik dan regulasi dalam suatu negara yang secara

signifikan berpengaruh pada iklim bisnis di negara tersebut (dalam Jarvis,

2008: 4).


Pada praktiknya analisis resiko politik ini memiliki indikator yang

bervariasi tergantung dari organisasi yang melakukan, namun

berdasarkan definisi Hisrich maka setidaknya ada dua unsur krusial yang

membentuk resiko politik dalam negara yaitu stabilitas pemerintahan

serta regulasi. Menurut Mathias Busse dan Carsten Hefeker (2005)

setidaknya ada dua hal terpenting untuk dieksplorasi dalam menjelaskan

stabilitas politik dalam suatu negara. Pertama, stabilitas pemerintahan

yang mencerminkan kemampuan pemerintah untuk tetap berada dalam

posisinya dalam jangka waktu yang ditentukan serta memberikan

pengaruhnya dalam kebijakan yang dihasilkan. Stabilitas pemerintahan

suatu negara bisa dilihat melalui pergantian pemimpin yang dilakukan

secara rutin dalam artian tidak ada pergantian yang dilakukan sebelum

masa jabatan berakhir baik karena mengundurkan diri kudeta, atau

impeachment. Kedua merupakan akuntabilitas demokratis pemerintah

yang secara sederhana dapat dipahami sebagai pemenuhan kebebasan

sipil dan hak politik. Kedua indikator tersebut dapat dijadikan patokan

stabilitas politik di Indonesia.

Sedangkan dalam hal regulasi, maka menurut Evica Petrovic

(2009) resiko politik bagi investasi asing dapat dieksplorasi melalui

kebijakan yang terintegrasi ke dalam sistem ekonomi pasar yang lebih

lanjut dapat dijelaskan melalui tiga hal. Pertama, adanya liberalisasi baik

dalam perdagangan maupun dalam penentuan harga suatu komoditas.

Kedua, upaya reformasi perusahaan domestic. Terakhir adalah adanya

pengembangan institusi maupun kerangka kerja legal lainnya yang dapat

mendukung implementasi ekonomi pasar di negara tersebut. Pemenuhan

ketiganya mengindikasi suatu negara sudah terlibat penuh dalam ekonomi

pasar yang tentu cukup mengakomodasi penanaman dan pengembangan

investasi asing sehingga tingkat uncertainty juga menjadi lebih rendah.

Uncertainty yang dimaksud disini adalah perubahan dalam lingkungan

bisnis yang berpengaruh pada nilai investasi dari perusahaan.


Tabel 2.1 Indikator Tingkat Resiko Politik

(Sintesis penulis berdasarkan Busse & Hefeker, 2005; dan Petrovic, 2009)

Dari segi stabilitas, kondisi politik dan pemerintahan yang kurang

stabil di Indonesia ada pada masa pemerintahan Soekarno yang walaupun

kursi presiden tetap dipegang oleh Soekarno namun terdapat berulang kali

pergantian kabinet serta sistem pemerintahan mulai dari presidensial

hingga sistem parlementer (Ricklefs, 2001). Instabilitas pemerintahan

juga dapat ditemui pada tahun 1998 hingga 2003. Pergantian presiden

Indonesia memang idealnya dilaksanakan setiap lima tahun namun

nyatanya terjadi empat kali pergantian presiden dalam kurun waktu ini.

Pemerintahan mulai stabil terhitung paska diadakannya Pemilu tahun

2004 yang dipilih langsung oleh rakyat dan pemenangnya adalah SBY

yang kemudian menjabat selama dua periode setelah kembali menang

pada pemilu 2009.


Kondisi politik yang tidak stabil seperti dalam kurun waktu 1998-

2004 ini juga memiliki dampak terhadap iklim bisnis yang tidak kondusif

karena setiap pemimpin tentu memiliki preferensi kebijakan yang

berbeda. Hal ini bisa dilihat dari angka pendapatan dari sektor investasi

asing yang cenderung menurun di tahun 1998 hingga tahun 2001 seperti

yang terlihat pada Grafik 3.1. Nilai pemasukan dari investasi asing tercatat

mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2004 yakni tahun yang

penyelenggaraan pemilu langsung sebagai momentum mulai stabilnya

pemerintahan di Indonesia. Instabilitas pada tahun 1998-2004 membuat

Shell kurang tertarik untuk berinvestasi dalam kurun waktu ini bahkan di

tahun 1998 Shell membatalkan proyek pengolahan pelumas bersama

Pertamina sebagai strategi Shell agar tidak terkena dampak lebih jauh dari

tekanan masyarakat melalui demonstrasi secara masif yang menyebabkan

instabilitas pemerintahan ditandai dengan turunnya Soeharto sebagai

presiden setelah 32 tahun berkuasa (shell.co.id, 2013).

Grafik 3.1 Pemasukan Indonesia dari Investasi Asing

(oecd.org, 2010)


Sejak berakhirnya era Soeharto di tahun 1998, Indonesia telah

menegakkan transparansi sebagai upaya membentuk akuntabilitas

demokrasi. Transparansi di tubuh pemerintahan dilakukan salah satunya

melalui pendirian lembaga pengawas pelayanan publik bernama

Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2008. Lembaga ini bertujuan

untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewangan dalam praktik

pelaksanaan agensi milik negara seperti BUMN, BUMD, BHMN serta

badan swasta lainnya. Mekanisme kontrol ini juga diperkuat dengan

adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2008

(oecd.org, 2010). Transparansi pemerintah juga dilakukan melalui

jaminan kemerdekaan pers sebagai salah satu prinsip dalam demokrasi

seperti yang diatur dalam pasal 1 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang

menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga

negara (oecd.org, 2010). Implikasi dari UU ini adalah pers bebas mencari,

memperoleh dan menyebarkan informasi serta bebas dari bredel, sensor

dan larangan penyiaran. Selain itu, hak atas informasi juga diatur oleh

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi

pemerintah Indonesia pada 30 September 2005 dan menjadi UU No.11

tahun 2005.

Aspek selanjutnya yang dapat digunakan untuk menakar

akuntabilitas pemerintahan adalah penyelenggaran pemilu sebagai bentuk

partisipasi rakyat dalam menentukan wakilnya di pemerintahan. Pada

dasarnya pelaksanaan pemilu telah dilakukan sejak masa Orde Lama

namun dalam implementasinya, asas langsung, umum, bebas, dan rahasia

tidak dipraktikkan secara benar. Lain halnya dengan pemilu reformasi

yang jauh lebih demokratis. Hal ini bisa dilihat dari dikeluarkannya UU

No.2 tahun 1999 dan UU No.31 tahun 2002 yang memungkinkan partai

baru untuk berdiri dan berpartispasi dalam pemilu sehingga pilihan

masyarakat pun menjadi lebih banyak (Ricklefs, 2001: 511).

Dari segi regulasi dan kerangka kerja, Indonesia pada Era Reformasi

dengan kepemimpinan SBY juga lebih terintegrasi dengan ekonomi pasar.

Masuknya investasi Shell juga tidak bisa dilepaskan dengan adanya


perubahan regulasi migas yang tertuang dalam UU Migas No 22/2001.

Salah satu poin penting dalam UU ini adalah usaha untuk membatasi

peran Pertamina dalam sektor hulu maupun hilir. Hal ini merupakan

upaya liberalisasi sektor migas yang mengakhiri hak istimewa Pertamina

sebagai pemain tunggal dalam penyediaan dan pendistribusian BBM

sekaligus pengatur produksi dan eksploitasi migas di Indonesia.

Sebelumnya, berdasarkan UU No. 8/1971 Pertamina sebagai perusahaan

migas milik negara memiliki konsesi atas wilayah pertambangan di

Indonesia sehingga perusahaan minyak swasta yang hendak menjalankan

usaha wajib untuk melakukan kerja sama dengan Pertamina (esdm.go.id,

2012). Konsekuensi dari UU migas tahun 1971 ini adalah Pertamina

bertindak sebagai regulator bagi mitranya sekaligus sebagai operator

karena juga melakukan eksplorasi di beberapa wilayah.

Pasal 4 dalam UU Migas No 22/2001 membahas mengenai

pembentukan badan baru yang bertanggung jawab mengatur jalannya

pengelolaan migas di Indonesia yakni Badan Pelaksana Migas (BP Migas)

dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Berdirinya kedua lembaga

yang menangani industri migas yang memiliki dasar hukum yang sah ini

menunjukkan upaya untuk memotong rantai monopoli migas di

Indonesia. Hal ini dirasa penting untuk reformasi industri migas agar

lebih efisien dan produktif sehingga hasil eksplorasi migas di wilayah

pertambangan bisa meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan regulasi ini

sangat berarti untuk para investor asing seperti Shell karena dasar hukum

dan institusi dalam ranah migas merupakan sektor yang berinteraksi

langsung dengan investasi Shell sehingga perubahan UU ini akan

berdampak signifikan pula terhadap aset bisnisnya.

Pada perkembangannya, UU ini banyak menuai kritik karena

dinilai sarat kepentingan asing. Menyusul pro dan kotra yang berkembang,

terhitung sejak 13 November 2012 Mahkamah Konstitusi (MK)

memutuskan bahwa BP Migas tidak memiliki kekuatan hukum sehingga

fungsi dan tugasnya dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (Kompas, 2012). Namun pembubaran


BP Migas ini belum memiliki dampak yang berarti terhadap investasi dari

Shell terutama di sektor hulu karena Perpres No. 95 tahun 2012

menyatakan bahwa kontrak dan segala bentuk kerjasama yang telah

dibuat oleh investor dengan BP Migas masih tetap sah sampai batas waktu

yang tertuang dalam nota kesepakatan (sipuu.setkab.go.id, 2012).

Lebih lanjut, UU No.21/2001 tidak hanya mengatur tentang

kerangka kerja institusional saja, melainkan juga mengenai reformasi

perusahaan serta liberalisasi dalam harga dan penjualan migas. Kedua

aspek ini juga merupakan indikator sejauh mana suatu negara

mengimplementasikan nilai-nilai liberalisme dan terlibat dalam ekonomi

pasar. Liberalisasi dalam perdagangan migas tentu menguntungkan bagi

Shell yang notabene merupakan investor asing di Indonesia. Posisi ini

diperkuat apabila ada sejumlah kebijakan pemerintah untuk mereformasi

perusahaan milik negara yang kemudian menjadikan kompetisi antara

pelaku pasarnya bersifat setara tanpa ada suatu hak istimewa untuk

perusahaan tertentu.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan

milik negara agar lebih kompetitif dan produktif sebenarnya mulai dirintis

sejak era reformasi yang diatur melalui UU No.19/2003 tentang BUMN

(bappenas.go.id, 2011). Terhitung sejak tahun 2005 banyak kebijakan

pemerintah yang bertujuan meningkatkan pengelolaan BUMN. Setidaknya

ada dua jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi

permasalahan BUMN ini yaitu melalui restrukturisasi dan privatisasi.

Kebijakan restrukturisasi menyangkut usaha untuk memperbaiki kinerja

dan nilai perusahaan melalui kalkulasi jumlah perusahaan yang tepat.

Kebijakan privatisasi menyangkut perluasan kepemilikan saham BUMN

oleh swasta melalui pasar modal dalam rangka penyehatan perusahaan.

Kebijakan reformasi perusahaan ini juga dipraktikan untuk industri

migas yang notabene tergolong sebagai industri strategis. Setidaknya PT.

Perusahaan Gas Negara termasuk ke dalam perusahaan yang sahamnya

dilepas untuk umum. Selain itu, Pertamina juga harus berubah status


menjadi PT. Pertamina (pertamina-ep.com, 2005). Status sebagai badan

usaha membuat PT. Pertamina memiliki status yang setara dengan

operator migas yang lainnya. Berbagai perubahan dalam tubuh

perusahaan pun dilakukan salah satunya melalui diversifikasi operasional

perusahaan dengan pembentukan sejumlah anak perusahaan sebagai

konsekuensi pemisahan usaha hulu dengan hilir. Dengan ini PT.Pertamina

juga menjadi entitas bisnis murni yang tentu saja mengusahakan profit

dalam setiap aktivitasnya.

Bukan hanya privatisasi saja, UU No.21/2001 juga mengatur

mengenai liberalisasi harga BBM serta perdagangan di sektor hilir. Pasal 9

dalam UU ini menyatakan sektor hilir migas nasional terbuka untuk

swasta sehingga perusahaan dengan ijin resmi bisa menjadi distributor

produk BBM (bpkp.go.id, 2012). Kesempatan untuk mulai terbuka sejak

tahun 2004 seiring dengan mulai berjalannya lembaga pengawas usaha

hilir yakni BPH Migas. Bisa dikatakan ini adalah momentum yang tepat

bagi perusahaan migas swasta untuk berinvestasi dalam sektor hilir dan

kesempatan ini diambil oleh Shell. Setidaknya ada dua keuntungan yang

bisa diperoleh oleh Shell melalui investasinya di Indonesia yang diawali

dari sektor hilir. Pertama, Shell mampu menjadi market leader sektor hilir

diantara perusahaan swasta lain di Indonesia dengan menjadi merek asing

pertama yang beroperasi di Indonesia melalui pendirian SPBU di

Tangerang sehingga masyarakat juga menjadi lebih familiar dengan merk

dan produk yang ditawarkan. Keuntungan yang kedua adalah investasi di

sektor hilir merupakan investasi yang tergolong lebih murah dibandingkan

dengan sektor hulu namun apabila mampu dikelola dengan baik,

pemasukan yang akan diperoleh bisa bernilai tinggi. Dengan didorong

strategi pemasaran yang memadai maka upaya masuk Shell ke Indonesia

melalui sektor hilir tetap prospektif walaupun beresiko menghadapi

dominasi Pertamina.

Tidak sampai disitu saja, sejatinya pemerintah juga sudah

menyiapkan regulasi yang menarik minat investor untuk berinvestasi di

sektor hilir. UU No.21/2001 pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa harga


BBM akan dilepas sesuai dengan mekanisme pasar walaupun pada

akhirnya pasal ini harus dibatalkan oleh MK setelah pengajuan judicial

review pada tahun 2005. Namun pada dasarnya hal ini sudah dapat

mencerminkan pergeseran komitmen pemerintah dalam melihat

pengelolaan sumber daya migas di Indonesia yang mulanya state-centic

menjadi lebih liberal. Faktanya pemerintah juga telah mengurangi subsidi

harga BBM secara bertahap seperti yang terjadi pada tahun 2005, 2008

dan 2012. (Kompas, 2012) Liberalisasi harga BBM ini menjadi penting

untuk diatur karena investor seperti Shell tentu akan berpikir ulang

berinvestasi apabila produknya masih harus bersaing dengan BBM

bersubsidi yang harganya tentu lebih murah. Namun jika melihat

kecenderungan subsidi harga BBM yang terus dikurangi dari tahun ke

tahun maka peluang Shell untuk menuai keuntungan dari sektor BBM

dalam beberapa tahun ke depan amat terbuka lebar. Hal ini juga melihat

fakta bahwa Shell merupakan merek asing yang memegang izin dan

mendirikan SPBU terbanyak di Indonesia.

Kesimpulan

Pada dasarnya keputusan bisnis perusahaan seperti Shell akan

selalu dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dalam penelitian ini

merupakan kombinasi dari hubungan bilateral home-host country dan

resiko politik sistemik yang berkembang di Indonesia. Penulis

menyimpulkan bahwa keputusan Shell untuk mulai gencar berinvestasi di

Indonesia sejak tahun 2005 dilandasi oleh konteks situasi politik yang

berkembang. Dalam sub bab kerangka pemikiran, dijelaskan bahwa

perusahaan yang menggunakan wholly owned subsidiary sebagai model

masuk bisnis internasionalnya, akan lebih memilih negara dengan resiko

politik yang rendah karena situasi ini menjanjikan return of investment

yang lebih mudah dan lancar dari operasi bisnisnya di negara itu. Secara

keseluruhan sejak tahun 2005 Indonesia merupakan negara dengan

tingkat uncertainty yang rendah bagi Shell dalam pengembangan

bisnisnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.


Era Reformasi terutama sejak kepemimpinan SBY secara politik

cukup stabil sehingga uncertainty yang harus dihadapi oleh perusahaan

juga dapat diminimalisir. Namun yang terpenting adalah di era ini

terdapat perubahan orientasi pengembangan industri migas yang lebih

terintegrasi dalam ekonomi pasar. Hal ini menempatkan resiko politik

Indonesia bukan hanya lebih rendah tetapi juga menawarkan peluang

bisnis baru bagi Shell di sektor hilir. Lebih lanjut pengembangan bisnis ini

perlu diiringi dengan peningkatan kualitas hubungan bilateral sehingga

Shell sebagai representasi tidak resmi dari Belanda lebih dimudahkan

dalam proses negosiasi pengembangan bisnis berikutnya. Langkah ini juga

dapat dianalisis sebagai bagian strategi Shell dan Belanda untuk menekan

uncertainty yang dapat menurunkan nilai investasi Shell. Berkat

diplomasi Belanda, Shell kini hanya berada di level medium small

uncertainty.

Beberapa area penelitian lebih lanjut yang juga prospektif dan

belum dibahas dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan ekonomi

yang berpengaruh terhadap rezim investasi di negara Indonesia serta

penerimaan masyarakat lokal atas Shell sebagai perusahaan

multinasional. Keduanya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh

perusahaan yang menggunakan wholly owned subsidiary sebagai model

masuk bisnis internasional ketika ingin menghitung return of investment,

selain analisis resiko politik seperti yang telah dibahas dalam penelitian

ini. Disamping itu dapat juga diteliti mengenai perkembangan investasi

asing dalam sebuah negara berkembang yang sedang mengalami transisi

menuju demokrasi. Dalam situasi transisi yang belum matang dapat

terjadi tarik-menarik kepentingan antara pengusaha dan penguasa

mengingat industri migas adalah industri padat modal yang erat kaitannya

dengan kesepakatan di level nasional. Terlebih dengan adanya politik

biaya tinggi yang saat ini sedang berjalan di Indonesia melalui pemilihan

umum presiden maupun anggota legislatif menjadi menarik untuk

dianalisis lebih dalam hubungan mutualisme antara penguasa dan

pengusaha di sektor migas.


Daftar Pustaka

Buku

Daniels, John, Lee H. Radebaugh, & Daniel P. Sullivan. “Selecting and

Managing Entry Mode” dalam International Business: Environment

and Operations, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007)

Fahmi, Irham. Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik,

(Bandung: PT Refika Aditama, 2006)

Jarvis, Darryl. Conceptualizing, Analyzing and Measuring Political Risk:

The Evolution of Theory and Method, (Singapore: Lee Kuan Yew

School, 2008)

May Rudy, Teuku. Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional,

(Bandung: Angkasa, 1993)

Ricklefs, M C. A History of Modern Indonesia since c.1200 3rd edition,

(New York: Palgrave Macmillan, 2001)

Syeirazi, M Kholid. Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas

Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009)

Jurnal & Working Paper Online

Busse, Matthias & Carsten Hefeker, “Political Risk, Intitusions and Foreign

Direct Investment”, HWWA Discussion Paper 315, (2005), hal 1-28

dalam www.wiwi.uni-

siegen.de/ewp/research/documents/hefeker/315.pdf (diakses

tanggal 20 April 2012)

Desbordes, Rodolphe & Vincent Vicard. “Foreign Direct Investment and

Bilateral Investment Treaties, an International Political Perspective”,

Journal of Comparative Economics Elsevier vol 37, (2007), hal 1-23

dalam http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/17/60/51/PDF/Bla07045.pdf (diakses tanggal

16 November 2012)

Li, Quan, Aleksandr Vashcilko, & Tatiana Vaschilko. Interstate Political

Relations and Bilateral FDI Flow. (Cambridge: Harvard University,

2010), hal 1-27 dalam


https://ncgg.princeton.edu/IPES/2010/papers/S1015_paper2.pdf

(diakses tanggal 16 November 2012)

OECD, OECD Investment Policy Review Indonesia: Overview of Progress

and Policy Challenges, (2010) dalam

http://www.oecd.org/daf/inv/investmentfordevelopment/46314256.

pdf hal 23-28 (diakses tanggal 29 Maret 2013)

Petrovic, Evica. “Country Risk and Effects of Foreign Direct Investment”,

Journal of Facta Universitais series Economics and Organization

Vol 6 no 1, (2009), hal 9-22 dalam

http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200901/eao200901-02.pdf

(diakses tanggal 20 April 2012)

Artikel Berita Online

Anonim. “Soekarno hingga Tank Leopard Belanda”, Jakarta Greater, 3

Juli 2012, dalam http://jakartagreater.com/2012/07/leopardw/

(diakses tanggal 26 Februari 2013)

Burhani, Ruslan. “Shell Siap Masuk Pengolahan Minyak di Indonesia”,

Antara News, 8 Februari 2009, dalam

http://www.antaranews.com/view/?i=1234101837&c=EKB&s=

(diakses tanggal 11 Maret 2013)

Fadillah, Rangga. “Shell Inpex to Invest US$20b in Gas-Rich Masela

Block”, The Jakarta Post, 8 Juni 2012, dalam

http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/08/shell-inpex-

invest-us20b-gas-rich-masela-block.html (diakses tanggal 4 April

2012)

Syafputri, Ella. “Shell Bangun Pabrik Pelumas di Indonesia”, Antara

News, 14 November 2012 dalam

http://otomotif.antaranews.com/berita/343494/shell-bangun-

pabrik-pelumas-di-indonesia (diakses tanggal 11 Maret 2013)

Tamam, Badrut. “Tawaran Kerjasama Avtur untuk Pertamina”. Industri

Online, 19 Agustus 2008, dalam


http://industri.kontan.co.id/news/tawaran-kerjasama-avtur-untuk-

pertamina (diakses tanggal 11 Maret 2013)

Yazid, Muhammad “Shell Tidak Lolos sebagai Distributor BBM Subsidi”,

Kontan Online, 10 November 2012, dalam

http://industri.kontan.co.id/news/shell-tidak-lolos-sebagai-

distributor-bbm-subsidi (diakses 22 April 2013)

Sumber Internet Lainnya

Bappenas, Pendanaan Luar Negeri. Belanda Beri Bantuan Pemilu USD 2

Juta, 2009, dalam

http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&

view=article&id=3:belanda-beri-bantuan-pemilu-usd2-

juta&catid=1:pendanaan-luar-negeri&Itemid=21 (diakses tanggal 13

Februari 2013)

BPH Migas, Regulasi, t.t, dalam

http://www.bphmigas.go.id/index.php?option=com_content&view=

category&layout=blog&id=70&Itemid=71 (diakses tanggal 4 April

2012)

BPKP, UU Republik Indonesia No. 22 tahun 2001, t.t, dalam

www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/42/339.bpkp (diakses tanggal

30 Maret 2013)

Brunei Shell Petroleum Company, History of Oil and Gas, t.t, dalam

https://www.bsp.com.bn/main/aboutbsp/about_oil_gas.asp

(diakses tanggal 4 Oktober 2012)

Business Council for Sustainability & Responsibility Malaysia, Shell

Malaysia: Company Quick Facts, t.t, dalam

http://www.bcsrmalaysia.org/members/Shell.pdf (diakses tanggal 4

Oktober 2012)

IndoMigas, SPBU Shell, 5 Januari 2010 dalam

http://www.indomigas.com/spbu-shell/ (diakses tanggal 11 Maret

2013)


Pertamina, Tonggak Sejarah Berdirinya PT Pertamina, t.t, dalam

http://www.pertamina.com/CompanyHistory.aspx (diakses tanggal

19 Februari 2013)

Pusdatin, Pemerintah Belanda Serahkan Bantuan Jembatan untuk Aceh,

t.t, dalam http://www1.pu.go.id/uploads/berita/ppw1904051m.htm

(diakses tanggal 14 Februari 2013)

Shell, Kilas Balik Shell Indonesia, t.t, dalam

http://www.shell.co.id/id/aboutshell/who-we-

are/history/country/flashback.html (diakses tanggal 11 Maret 2013)

Wirajuda, Hassan. The Netherlands and Indonesia: A Shared History and

a Future Partnership, 2010 dalam

http://www.indischherinneringscentrum.nl/sites/indischherinnerin

gscentrum.nl/files/images/Lecture_of_Mr__Hassan_Wirajuda-

Den_Haag.pdf (diakses tanggal 14 Februari 2013)

Date post:	07-Feb-2018
Category:	Documents
Upload:	phungmien
View:	239 times
Download:	1 times

Meutia Sabrina 071012059 Analisis Resiko Politik dalam...

Documents