Date post: | 05-Aug-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | sendra-dwi-agustina |
View: | 38 times |
Download: | 0 times |
1
TUGAS PAPER KELOMPOK-SEMINAR AKUNTANSI
PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT AND STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
KELOMPOK 10AGUSNI KURNIAWATI (0910532093)SENDRA DWI AGUSTINA (0910532052)ZORANISA DIYANA (0910532059)
DAFTAR ISI
Pendahuluan..........................................................................................................3
Laporan Keuangan Berbasis IFRS.....................................................................3
Konvergensi IFRS di Indonesia..........................................................................3
Latar Belakang Munculnya Pelaporan Keuangan Berdasarkan IFRS................4
Tujuan Pelaporan Keuangan...............................................................................4
Pembahasan...........................................................................................................6
A. Penyajian Laporan Keuangan.......................................................................61. Konsep....................................................................................................62. Tujuan.....................................................................................................63. Ruang Lingkup.......................................................................................74. Tujuan Laporan Keuangan.....................................................................75. Penyajian yang Wajar & Kepatuhan Terhadap IFRS.............................76. Komponen Laporan Keuangan...............................................................97. Contoh.....................................................................................................9
B. Laporan Posisi Keuangan.............................................................................12C. Perbandingan IFRS dengan PSAK...............................................................13
Penutup..................................................................................................................23
Kesimpulan.........................................................................................................23
2
BAB I
PENDAHULUAN
1. LAPORAN KEUANGAN BERBASIS IFRS
International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar yang dibuat
oleh International Accounting Standards Boards (IASB) dengan tujuan memberikan
kumpulan standar penyusunan laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan
dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, dapat diperbandingkan dan
transparan yang digunakan oleh investor di pasar modal dunia maupun pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya (stakeholder). Saat ini banyak negara-negara di Eropa, Asia, Afrika,
Oseania dan Amerika yang menerapkan IFRS. International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) sangat berkepentingan dengan IFRS karena dapat memperkuat
integritas pasar modal international dengan cara mempromosikan standar akuntansi
berkualitas tinggi, termasuk penerapan standar yang cermat dan hati-hati dan penegakan
hukum.
IFRS merupakan kelanjutan dari International Accounting Standards (IAS) yang
sudah ada sejak tahun 1973 dan digunakan secara luas oleh negara-negara di Eropa, Inggris
dan negara-negara persemakmuran Inggris. IAS disusun oleh International Accounting
Standards Committee (IASC). IASC bertahan sampai dengan 2001 dan perannya digantikan
IASB.
2. KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA
Internasional Financial Reporting Standard adalah adalah Standar, Interpretasi dan
Kerangka yang diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB). Dengan
konvergensi IFRS, PSAK akan bersifat principle-based dan memerlukan professional
judgment, senantiasa peningkatan kompetensi harus pula dibarengi dengan peningkatan
integritas. IAI dalam program kerjanya telah menetapkan peta arah (roadmap) program
konvergensi IFRS terhadap PSAK yang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama tahap adopsi
(2008 - 2011) yang meliputi Adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang
diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Kedua tahap
persiapan akhir (2011) yaitu penyelesaian infrastruktur yang diperlukan. Ketiga yaitu tahap
implementasi (2012) yaitu penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh
IFRS dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.
3
3. LATAR BELAKANG MUNCULNYA PELAPORAN KEUANGAN
BERDASARKAN IFRS
Informasi Keuangan yang disajikan sebelumnya sangat tidak konsisten, sehingga sulit
untuk memahami hubungan antara Laporan keuangan & Hasil Keuangan entitas
pelaporan,serta tidak didapatnya pencapaian komparatif antar laporan keuangan. Untuk lebih
jelasnya, secara umum akan digambarkan alas an perlunya Standar Akuntansi Internasional
atau Pelaporan Keuangan berdasarkan IFRS, yaitu :
a. Peningkatan daya banding laporan keuangandan memeberikan informasi yang
berkualitas di pasar modal internasional.
b. Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan
dalam ketentuan pelaporan keuangan.
c. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya
untuk analisis keuangan bagi para analis.
d. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practice”.
4. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
Seperti yang ditetapkan oleh Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan IASB , tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang
kinerja posisi keuangan,, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk
berbagai pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Tujuan dari proyek bersama IASB ini adalah untuk mengembangkan standar pedoman
penyajian laporan keuangan yang akan memberikan informasi kepada investor, kreditur dan
pengguna laporan keuangan lainnya dimana ini penting untuk menilai :
1. Posisi keuangan masa lalu dan saat ini
2. Bisnis, pendanaan dan aktivitas lainnya yang menyebabkan perubahan posisi
keuangan dan komponennya.
3. Jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan
. Berdasarkan prinsip IASB, kriteria penyajian informasi keuangan :
1. Mencerminkan gambaran laporan keuangan yang kohesif dari sebuah aktivitas entitas.
2. Aktifitas pendanaan entitas yang disajikan secara terpisah dari kegiatan bisnis lain dan
lebih lanjut atas pemilik aktivitas pendanaan lainnya .
4
3. Disagregat informasi yang berguna untuk memprediksi arus kas masa depan entitas.
4. Memudahkan user dalam menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan entitas.
5. Memudahkan user dalam memahami dasar untuk mengukur aset dan liabilitas,
ketidakpastian pengukuran dan perbedaan antara akuntansi berbasis kas dn akrual.
5
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
1. KONSEP
Laporan keuangan adalah fitur utama sarana pelaporan keuangan dimana suatu entitas
mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang-orang luar. Kerangka IASB
menggambarkan konsep-konsep dasar penyusunan laporan keuangan, sehingga dengan
mendefinisikan tujuan laporan keuangan; mengidentifikasi karakteristik kualitatif yang
membuat informasi dalam laporan keuangan berguna; dan mendefinisikan elemen dasar dari
laporan keuangan dan konsep untuk pengakuan dan pengukuran mereka dalam laporan
keuangan.
Unsur-unsur laporan keuangan adalah klasifikasi luas dan kelompok yang
menyampaikan dampak keuangan substantif transaksi dan kegiatan perusahaan pelapor.
Untuk dimasukkan dalam laporan keuangan, suatu peristiwa atau transaksi harus memenuhi
definisi, pengakuan, dan pengukuran persyaratan, yang semuanya tercantum dalam
Kerangka.Cara entitas menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan, misalnya :
aset, liabilitas, pendapatan , beban, dll harus dikelompokkan ke dalam kategori, subtotal dan
total yang tepat. Hasil revisi IAS 1 yang diterbitkan pada tahun 2007 mempengaruhi
penyajian perubahan ekuitas dan comprehensive income yang dimaksudkan untuk
meningkatkan kegunaan laporan keuangan.
2. TUJUAN
dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose
financial statements) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode
sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
Pernyataan ini mengatur:
Persyaratan-persyaratan bagi penyajan laporan keuangan bagi penyajian
laporan keuangan
Struktur laporan keuangan
Persyaratan minimum isi laporan keuangan
6
3. RUANG LINGKUP
Entitas menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan penyusunan dan
penyajian laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan bertujuan
umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan
keuangan entitas syariah.
4. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari dari posisi keuangan dan
kinerja keuangan suatu entitas posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.
Tujuan laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan
pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Laporan keuanggan menunjjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuanggan menyajikan
informasi :
aset;
liabilitas;
ekuitas;
pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik;dan
arus kas.
5. PENYAJIAN YANG WAJAR & KEPATUHAN TERHADAP IFRS
Penyajian yang wajar berarti representasi yang tepat dari efek transaksi, peristiwa dan
kondisi lainnya yang sesuai dengan kriteria definisi dan pengakuan aset, liabilitas,
pendapatan & beban seperti yang diatur di dalam framework.
a. GOING CONCERN ( KELANGSUNGAN USAHA)
Manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk terus
beroperasi di masa mendatang. Laporan keuangan harus terus dipersiapkan sebagai dasar
kelangsungan usaha kecuali perusahaan bermaksud untuk melikuidasi entitas atau,
menghentikan perdagangan atau tidak memiliki alternatif yang realistis untuk dilakukan.
7
b. ACCRUAL BASIS OF ACCOUNTING
Laporan keuangan selain laporan arus kas harus disusun dengan menggunakan
basis akrual. Dasar akrual akuntansi mengakui elemen laporan keuangan ( aset, liabilitas,
pendapatan & beban) ketika elemen tersebut memenuhi unsur-unsur kriteria definisi &
pengakuan dalam framework. Sebagai akibatnya, transaksi diakui ketika mereka terjadi ( dan
bukan ketika kas dibayarkan).
c. MATERIALITAS & AGREGASI
Entitas harus menyajikan secara terpisah untuk masing-masing item yang sama
dan juga item material terpisah dari sifat & fungsi yang berbeda. Umumnya, item yang
disajikan di dalam laporan keuangan itu disebut material jika salah saji mempengaruhi
keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan
merupakan hasil dari pemrosesan, pengagregasian dan pengklasifikasian sejumlah besar
transaksi berdasarkan sifat dan bentuknya.
d. OFFSETTING
Aktiva dan kewajiban, atau pendapatan dan biaya, tidak boleh dikompensasikan
satu sama lain, kecuali diperlukan atau diizinkan oleh IFRS.
e. COMPARATIVE INFORMATION
Kecuali jika IFRS mengijinkan atau mensyaratkan lain, informasi komparatif
periode sebelumnya harus diungkapkan untuk semua jumlah yang disajikan dalam current
period laporan keuangan.
f. PENYAJIAN YANG KONSISTEN
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan laporan harus konsisten
dari satu periode ke depan.
IAS 1 mendefinisikan satu paket penyajian laporan keuangan yang terdiri dari:
1. Sebuah laporan posisi keuangan pada tanggal pelaporan (akhir periode pelaporan);
2. Sebuah pernyataan dari pendapatan komprehensif untuk periode;
3. Sebuah laporan perubahan ekuitas untuk periode pelaporan;
4. Sebuah laporan arus kas untuk periode pelaporan;
5. Catatan, terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi dan penjelasan lainnya
informasi; dan
6. Sebuah laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif paling awal ketika
entitas pelaporan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau
8
membuat pernyataan kembali retrospektif item dalam laporan keuangan, atau jika
reklasifikasi item dalam laporan keuangan.
6. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Laporan posisi keuangan (neraca pada akhir periode)
Laporan Laba Rugi Komprehensif selama periode
Laporan Perubahan ekuitas selama periode
Laporan Arus Kas selama periode
Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi
penting dan informasi penjelasan lain
Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika
entita menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat
penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi
pos-pos dalam laporan keuangannya.
7. CONTOH
Income statement
Statement of Financial Position
9
Laporan Laba Rugi Komprehensif
10
B. LAPORAN POSISI KEUANGAN
11
Perubahan mendasar yang diusulkan dalam Discussion Paper berkaitan dengan
Laporan Posisi Keuangan adalah :
1. Disagregasi oleh aktivitas utama.
Perbedaan utama adalah bahwa individu item pada laporan posisi keuangan akan
dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama (operasi, investasi dan pembiayaan), dan bukan
oleh aset, kewajiban dan ekuitas, seperti sekarang ini.
2. Disagregasi ke subkategori jangka pendek dan jangka panjang.
Aktiva dan kewajiban harus diklasifikasikan dalam setiap kategori utama (operasi,
investasi, pembiayaan) sebagai jangka pendek atau jangka panjang, berdasarkan perbedaan
satu tahun lebih dari panjang siklus operasi entitas (kecuali saat presentasi aset dan kewajiban
dalam meningkatkan atau menurunkan urutan likuiditas akan memberikan lebih relevan
informasi).
3. Disagregasi dengan dasar pengukuran yang berbeda.
DP mengusulkan bahwa aset dan kewajiban yang dicatat berdasarkan basis yang
berbeda akan disajikan terpisah baris item pada laporan posisi keuangan
4. Total dan subtotal.
Entitas harus menyajikan jumlah aktiva dan total kewajiban,
serta aset jangka pendek total aset jangka panjang total kewajiban jangka pendek total dan
total kewajiban jangka panjang baik dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan
keuangan.
IAS 1 tidak menetapkan urutan atau format di mana item harus disajikan di laporan
posisi keuangan. Jadi, misalnya, dalam sebuah pernyataan yang diklasifikasikan standar
posisi keuangan, aset tidak lancar dapat disajikan sebelum atau setelah aktiva lancar, dan
dalam aktiva lancer, kas dapat disajikan sebagai item pertama atau baris terakhir. Namun,
standar menetapkan daftar berikut yaitu item minimum yang cukup berbeda dalam
sifat atau fungsi untuk membenarkan disajikan terpisah dalam laporan:
1. Aset dan peralatan
2. Investasi property
3. Aset tidak berwujud
4. Aset keuangan
5. Investasi dicatat dengan metode ekuitas
6. Biologi aset
7. Persediaan
8. Piutang usaha dan piutang lainnya
12
9. Kas dan setara kas
10. Jumlah aktiva yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dihualdan aset termauk
dalam kelompok pembuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai
dengan IFRS 5. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang
dihentikan
11. Ketentuan
12. Kewajiban keuangan
13. Kewajiban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan, seperti yang didefenisikan
dalam IAS 12, pajak penghasilan
14. Kewajiban dan aset pajak kini, sebagaimana didefenisikan dalam IAS 12, pajak
penghasilan
15. Keajiban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan, seperti yang didefenisikan
dalam IAS 12
16. Keajiban dimasukkan dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai
dimiliki untuk dijual sesuai dengan IFRS 5
17. Noncontrolling bunga, disajikan dalam ekuitas, dan
18. Modal ditempatkan dan cadangan disebabkan pemilik induk
C. PERBANDINGAN IFRS DENGAN PSAK
PSAK 1 (REVISI 2009)
Istilah dan Perubahan Istilah
Dalam PSAK 1 (Revisi 2009) terdapat beberapa istilah baru yang diungkap
dan terdapat juga beberapa istilah yang telah berubah jika dibandingkan dengan PSAK 1
tahun 1998. Istilah-istilah baru yang diungkap dalam PSAK 1 (Revisi 2009), yang
sebelumnya tidak diungkap dalam PSAK 1 (Revisi 1998), adalah:
1. catatan atas laporan keuangan
2. laba atau rugi
3. laporan keuangan bertujuan umum
4. material
5. pemilik
6. pendapatan komprehensif lain
7. penyesuaian reklasifikais
8. standar akuntansi keuangan
13
9. tidak praktis
10. Total Laba rugi komprehansif
Beberapa perubahan istilah diantaranya adalah
1. Penggantian istilah “kewajiban” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “liabilitas” pada
PSAK 1 (Revisi 2009).
2. Penggantian istilah “aktiva” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “aset” pada PSAK 1
(Revisi 2009).
3. Penggantian istilah “neraca” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “laporan posisi
keuangan” pada PSAK 1 (Revisi 2009)
Satu hal penting dalam kaitannya dengan istilah, PSAK 1 (Revisi 2009) tidak lagi
memperkenankan penggunaan istilah “Pos Luar Biasa”, sedangkan PSAK 1 (1998) masih
memperkenankan penggunaan istilah tersebut.
Komponen Laporan Keuangan Lengkap
Berdasar pada PSAK 1 (Revisi 2009), komponen laporan keuangan lengkap
mengalami perubahan dari yang tadinya hanya mencakup lima item, sekarang
mencakup enam item. Berdasar PSAK 1 (Revisi 1998), komponen laporan keuangan
lengkap meliputi:
1 neraca,
2 laporan laba rugi,
3 laporan perubahan ekuitas,
4 laporan arus kas, dan
5 catatan atas laporan keuangan.
Sedangkan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang disahkan pada tanggal 15 Desember
2009 dan mulai yang efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2011, laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen
berikut ini :
1 laporan posisi keuangan pada akhir periode
2 laporan laba rugi komprehensif selama periode
3 laporan perubahan ekuitas selama periode
4 laporan arus kas selama periode
5 catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan
informasi penjelasan lain; dan
14
6 laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas
menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian
kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam
laporan keuangannya.
Jika kita bandingkan antara PSAK 1 (Revisi 1998) dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), terkait
komponen laporan keuangan, maka terdapat dua perbedaan utama yaitu:
1. perubahan pada laporan laba rugi, dimana sebelumnya hanya mensyaratkan laporan
laba rugi, sekarang harus menyajikan laporan laba rugi komprehensif
2. PSAK 1 (Revisi 1998) tidak mensyaratkan adanya laporan posisi keuangan pada awal
periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan
akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan
keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.
Perlu ditekankan bahwa antara laporan laba rugi dengan laporan laba rugi komprehensif
memiliki perbedaan. Laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak
termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Sedangkan laporan laba rugi
komprehensif termasuk didalamnya laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif.
Pendapatan komprehensif mencakup (paragraf 7):
1. perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16 (Revisi 2007): Aset Tetap dan
PSAK 19 (Revisi 2009): Aset Tidak Berwujud)
2. keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai
dengan PSAK 24: Imbalan Kerja
3. keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas
asing (lihat PSAK 10 (Revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing)
4. keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan
sebagai ‘tersedia untuk dijual’ (lihat PSAK 55 (Revisi 2006) : Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran)
5. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka
lindung nilai arus kas (lihat PSAK 55 (Revisi 2006) : Instrumen Keuangan :
Pengakuan dan Pengukuran)
Penyajian Laporan Keuangan
15
Penyajian laporan keuangan yang dituangkan dalam PSAK No.1
merupakan adopsi dari IAS 1 Presentation of Financial Statements (2009).
Terdapat beberapa perbedaan berdasar PSAK 1 (Revisi 2009) dengan PSAK 1
(Revisi 1998). Beberapa perbedaan terkait penyajian laporan keuangan di
antaranya:
1. Dalam paragraf 9 PSAK 1 (Revisi 2009), laporan keuangan menyajikan beberapa
informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan
beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada
pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, serta arus kas sedangkan menurut PSAK
1 (1998), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi: aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan dan beban, serta arus kas.
2. PSAK 1 (Revisi 2009) tidak mengatur kapan entitas sebaiknya mengeluarkan laporan
keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998) mengatur bahwa entitas sebaiknya
mengeluarkan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca.
3. Paragraf 84 PSAK 1 (Revisi 2009) tidak memperkenankan penyajian “pos luar biasa”
dalam laporan laba rugi komprehensif (akan dibahas spada bagian berikutnya).
4. Dalam paragraf 78 PSAK 1 (Revisi 2009) mensyaratkan bahwa seluruh pos
penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode dapat disajikan dengan dengan
memilih salah satu format berikut:
Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau
Dalam bentuk dua laporan, yaitu:
i. Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba
rugi terpisah), dan
ii. Laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan
komponen pendapatan komprehensif lain (laporan laba rugi
komprehensif)
Alasan Dihapuskannya Pos Luar Biasa
Tidak kita pungkiri bahwa sudah menjadi perdebatan sejak lama tentang apa
yang harus dimasukkan dalam net income, apakah hanya kegiatan yang berasal dari
aktivitas operasi ataukah juga memasukkan kegiatan yang berasal dari aktivitas tidak
biasa (irregular items). Isu ini sangat penting mengingat tidak sedikit jumlah
irregular item yang dilaporkan oleh entitas.[1] Berdasarkan pendekatan modified all
16
inclusive concept, perusahaan dapat melaporkan irregular items sebagai bagian dari
net income-nya. Salah satu irregular items adalah pos luar biasa (extraordinary items)
Secara konsep, pos luar biasa merupakan transaksi dan kejadian yang tidak
berulang yang berbeda secara signifikan dari kegiatan normal perusahaan. Untuk
menentukan apakah suatu kejadian dikatakan luar biasa harus dikaitkan dengan
kegiatan normal perusahaan atau dikaitkan dengan karakteristik perusahaan. Sebagai
contoh, kerugian akibat terjadinya gempa bagi perusahaan yang terletak di negara
Jepang (sering dilanda gempa) akan menjadi kejadian yang biasa saja, tetapi kerugian
yang diderita oleh perusahaan di Indonesia (yang jarang terjadi gempa) dapat
dikatakan sebagai kejadian yang luar biasa. Ini mengandung makna kriteria “luar
biasa” akan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahana lainnya sehingga perlu
menetapkan suatu kriteria untuk dapat mengkategorikan suatu kejadian masuk dalam
“pos luar biasa”.
Suatu aktivitas dikategorikan sebagai pos luar biasa jika memenuhi 2 persyaratan
berikut:
1. Bersifat tidak normal; kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat
abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal
perusahaan.
2. Tidak sering terjadi; kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak sering terjadi
dalam kegiatan normal perusahaan.
Sebagai pertimbangan lain, untuk menentukan apakah peristiwa atau transaksi
dikatagorikan sebagai pos luar biasa maka entitas perlu mempertimbangkan
lingkungan tempat entitas tersebut beroperasi. Sebagai contoh Weyerhaeuser
Company (forest and lumber) memasukan pos luar biasa atas terjadinya aktivitas
volkanik pada gunung St. Helens sejumlah $36 juta. Erupsi volkanik ini
menghancurkan logistik, bangunan, equipment, sistem transportasi, dan kayu. Bagi
Weyerhaeuser Company kerugian yang ditimbukan oleh aktivitas volkanik tersebut
sangat jarang terjadi dan bersifat tidak normal sehingga dapat diklasifikasikan sebagai
extraordinary items, tetapi mungkin saja bagi perusahaan lain yang terletak didaerah
rawan terjadinya aktivitas volkanik, kerugian sebagai akibat adanya aktivitas volkanik
tidak dapat dikatagorikan sebagai extraordinary items.
Dalam kaitannya dengan pos luar biasa, Paragraf 84 PSAK 1 (Revisi 2009)
Tidak diperkenankan lagi penyajian pos-pos penghasilan dan beban sebagai “pos luar
biasa” dalam laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika
17
disajikan), atau catatan atas laporan keuangan. Aturan ini menunjukkan bahwa
memang standar kita sudah tidak lagi memperkenankan disajikannya pos luar biasa
dalam laporan keuangan. sebelumnya, penyajian pos luar biasa dalam laporan laba
rugi perusahaan diatur berdasarkan PSAK No. 25 mengenai ‘Laba atau Rugi Bersih
untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi’,
paragraf 10 – 14.
Pertanyaan yang timbul adalah mengapa pos luar biasa tidak diperkenankan
lagi disajikan dalam laporan keuangan? Jika melihat ke belakang ketika terjadi tragedi
serangan teroris di Amerika tanggal 11 september 2001 dan peristiwa terjadinya badai
Katrina tahun 2005, seluruh media di Amerika mengkatagorikan dua peristiwa
tersebut sebagai “extraordinary.” Namun FASB’s Emerging Issues Task Forces
(EITF) menyatakan bahwa melampirkan kerugian yang berasal dari kejadian tanggal
11 September akan menjadi tidak efektif dalam mengkomunikasikan akibat dari
adanya serangan tanggal 11 September sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan
luas dari disediakannya laporan keuangan yaitu mengkomunikasikan secara efektif
dan jelas (informasi laporan keuangan). Alasan lain yang dikemukakan oleh EITF
adalah sulitnya “menangkap” akibat-akibat finansial dari serangan teroris pada satu
item laporan keuangan. Sementara menurut IAS, dikeluarkannya extraordinary items
dari laporan keuangan karena terdapat kesulitan dalam memisahkan efek-efek
finansial dari satu kejadian dengan kejadian lain secara objektif.
Secara umum, alasan eliminasi extraordinary items dari laporan keuangan
dapat dirangkum sebagai berikut:
1) Terdapat kesuliatan untuk menentukan apakah suatu peristiwa/transaksi dapat
dikatagorkan sebagai pos luar biasa. Hal ini disebabkan karena kriteria penentuan
pos luar biasa masih membutuhkan judgement.
2) Terdapat kesulitan untuk memisahkan efek finansial yang terjadi karena adanya
serangan teroris dengan efek finansial yang terjadi karena adanya kegiatan
ekonomi yang lemah sebelum terjadinya serangan teroris. Dengan kata lain,
terdapat kesulitan untuk memisahkan efek finansial akibat adanya kejadian yang
diduga sebagai extraordinary dengan kejadian lain sebelum adanya
extraordinary.
3) Memisahkan kos yang termasuk dalam extraordinary item dengan yang tidak
termasuk dalam extraordinary items bukan saja merupakan hal yang tidak praktis,
tetapi juga merupakan hal yang tdak berguna bagi pengguna laporan keuangan
18
yang berfokus pada informasi yang dapat membantu prediksi future earnings dan
akibat cash flow dari adanya kejadian–kejadian tersebut. Sehingga udaha untuk
memisahkan kos dalam ordinary atau extraordinary akan menghalangi (bukan
meningkatkan) komunikasi informasi keuangan
4) Salah satu katagori extraordinary items adalah tidak sering terjadi (infrequently
in practice) sehingga karena tidak sering terjadi makan sebaiknya dieliminasi.
Secara umum penulis sependapat dengan Massoud et al. (2007) bahwa
memang sudah saatnya extraordinary items dihilangkan karena telah cukup lama
manfaat dari disajikannya extraordinary item menjadi tidak jelas. Mengapa? Dengan
mengklasifikasikan suatu kejadian dalam extraordinary items tidak akan mengubah
efek bottom-line atas kejadian tersebut terhadap organisasi, karena extraordinary
items hanya sebagian kecil dari semua pos yang ada dalam laporan keuangan yang
bisa dijadikan pertimbangan organisasi.
Secara sistematis, perbedaan IFRS dengan PSAK disajikan pada tabel berikut:
Pendahuluan dan Kerangka DasarNo Perbedaan IFRS PSAK Efek Konvergensi1 Cakupan
PengaturanDesain IFRS diperuntukkanuntuk entitas yang bersifat profitorienteddan SME (SmallMedium Enterprise). IFRSbelum mengatur standarakuntansi untuk perusahaanberbasis syariah.
SAK diperuntukkan untukEntitas yang bersifat profitoriented,Nirlaba, UKM (Usahakecil menengah) yang disebutSAK-ENTAP, dan Perusahaanberbasis syariah.
Akan adapenerapanstandar yangbersifat setengahsetengahterhadapperusahaan yangberbasis syariah.
2 Kerangka Dasar Memungkinkan penilaian aktivatetap berwujud dan tidakberwujud menggunakan nilaiwajar. Laporan keuangan harusdisajikan dengan basis true andfair (IFRS Framework par 46)
Sama seperti IFRS, PSAKmemberikan alternatifpenggunaan nilai wajar untukmenilai kembali aktiva tetapberwujud dan tidak berwujud.Laporan keuangan disajikan
19
dengan basis “fairly stated”(Kerangka dasar par 46)
3 Pernyataankepatuhanakan Standar
Entitas harus membuatpernyataan eksplisit tentangkepatuhan akan standar IFRS
Entitas tidak harus membuatpernyataan kepatuhan akanSAK
Harus dibuatpernyataaneksplisit akankepatuhan padaPSAK di CALK
4 PrinsipKetepatanWaktu(Timeliness)
Tidak diatur secara khususkapan entitas menyajikanlaporan keuangan
Dianjurkan agar entitasmenyajikan laporan keuanganpaling lama 4 bulan setelahtanggal neraca
Perlunyapenyesuaianaturan terkaitdengan kewajibanentitas untukmemenuhikewajibanperpajakan dalammenyampaikanSPT Tahunanpaling lambattanggal 31 Maretuntuk WP OrangPribadi dan 30April untuk WP
5 BasisStandar
Menganut standar akuntansiberbasis prinsip untukmeningkatkan transparansi,akuntabilitas, danketerbandingan laporankeuangan antar entitas secaraglobal.
Menganut standar akuntansiberbasis aturan.
6 PrinsipKonservatif
Tidak lagi mengakui prinsipkonservatif, namun digantidengan prinsip kehati-hatian(Prudence)
Masih mengakui prinsipkonservatif
Pengungkapan dan Penyajian Laporan Keuangan
20
No Perbedaan IFRS PSAK Efek Konverge
nsi1 Komponen
Laporan Keuangan yang lengkap
Komponen laporan keuanganlengkap terdiri atas :- Laporan posisi keuangan(neraca)- Laporan laba rugikomprehensif- Laporan perubahan ekuitas- Laporan arus kas- Catatan atas laporankeuangan- Laporan posisi keuangankomparatif awal periode danpenyajian retrospektifterhadap penerapankebijakan akuntansi
Komponen laporan keuanganlengkap terdiri atas :- Neraca- Laporan laba rugi- Laporan perubahan ekuitas- Laporan arus kas- Catatan atas laporankeuangan
2 Pengungkapandalam Laporanposisikeuangan(neraca)
Berdasar ilustrasi IFRS : Berdasarkan PSAK
3 Istilah minorityInterest
Istilah minority interest (hak minoritas) diganti menjadi non controlling interest (hak non pengendali) dan disajikan dalam Laporan perubahan ekuitas.
Menggunakan istilah hakminoritas
21
Aset:Aset TidakLancar
Aset lancar
Ekuitas:Ekuitas yangdapatdiatribusikan kepemilikentitas induk
Hak nonpengendali
LaibilitasLaibilitasjangka panjang
Laibilitasjangka pendek
Aset:Aset TidakLancar
Aset lancar
LaibilitasLaibilitasjangka pendek
Laibilitasjangka panjang
EkuitasHak nonpengendali
Ekuitas yangdapatdiatribusikan kepemilik
entitas induk
4 Pos luar biasa(extraordinaryitem)
Tidak mengenal istilah pos luar biasa (extraordinary item)
Masih memakai istilah pos luar biasa (extraordinary item)
5 Penyajian liabilitasjangka panjangyang akan dibiayaikembali
Liabilitas jangka panjangdisajikan sebagai Liabilitas jangka pendek jika akan jatuh tempo dalam 12 bulan meskipun perjanjian pembiayaan kembali sudah selesai setelah periode pelaporan dan sebelum penerbitan laporan keuangan
Tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang
BAB III
22
PENUTUP
1. Kesimpulan
Indonesia yang tadinya lebih condong ke standar akuntansi keluaran FASB, sejak
tahun 1994 sudah mulai melakukan harmonisasi dan lebih mendekatkan diri ke IFRS. Dalam
konteks Indonesia, konvergensi IFRS dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin daya saing nasional. Perubahan tata cara
pelaporan keuangan dari Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), PSAK, atau
lainnya ke IFRS berdampak sangat luas. IFRS akan menjadi “kompetensi wajib-baru” bagi
akuntan publik, penilai (appraiser), akuntan manajemen, regulator dan akuntan pendidik.
Namun, sebenarnya penyajian laporan keuangan berdasarkan IFRS ini tidak terlepas dari
permasalahan, seperti :
1. masalah penerjemahan standar itu sendiri, IFRS yang diterbitkan dalam bahasa
Inggris perlu diterjemahkan, sedangkan penerjemahan itu sendiri akan
mengalami kesulitan di antaranya adanya ketidakkonsistenan dalam
penggunaan kalimat bahasa Inggris, penggunaan istilah yang sama untuk
menerangkan konsep yang berbeda, dan penggunaan istilah yang tidak
terdapat padanannya dalam penerjemahan
2. ketidaksesuaian antara IFRS dengan hukum nasional, karena pada beberapa
negara standar akuntansi termasuk sebagai bagian dalam hukum nasional,
sehingga standar akuntansinya ditulis dalam bahasa hukum, dan di sisi lain
IFRS
Dampak konvergensi IFRS di Indonesia
1.Perubahan mind stream dari rule-based ke principle-based
2.IFRS selalu berubah dan konsep yang digunakan dalam suatu IFRS dapat berbeda dengan
IFRS lain
3.Semakin meningkatnya ketergantungan ke profesi lain.
4. Perubahan text-book dari US GAPP ke IFRS
5.Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih
mudah dikomunikasikan ke investor global
6. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar
7. Disisi lain, kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harg
fluktuatif.Penggunaan off balance sheet semakin terbatas
23
Untuk masalah harmonisasi terhadap IFRS memang dalam perjalannya terjadi banyak
pro dan kontra. Akan tetapi disini kita harus memandang hal ini secara positif. Dimana tujuan
standarisasi global hanya untuk memberikan kemudahan dalam dunia usaha dalam
menjalankan bisnisnya. Dimana IFRS bertujuan untuk membuat kesamaan dalam prinsip
dasar, prosedur, kebijakan, pencatatan, serta penilaian terhadap akuntansi di dalam suatu
Negara khususnya dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini mengingat batas dan jarak
tidak lagi menjadi kendala dalam bisnis. Dengan adanya standarisasi maka kemudahan dalam
melakukan konsolidasi laporan keuangan dan proses investasi akan dapat teralisasi. Isu yang
berkembang tentang adanya konspirasi besar dibalik harmonisasi ini dapat dijadikan suatu
koreksi bahwa IFRS kelak dapat benar-benar mengakomodasi perkembangan iklim investasi
yang saling menguntungkan.
DAFTAR PUSTAKA
24
Wiley, John & Sons Inc. Hobeken. IFRS 2010.New Jersey
http://fathir32.wordpress.com/2011/04/15/penerapan-ifrs/
http://daholi4tengku.files.wordpress.com/2011/07/perbandingan-antara-ifrs-dengan-psak-qv1.pdf
http://akuntanmuda.wordpress.com/2011/07/05/psak-no-1-revisi-2009-komponen-laporan-
keuangan-lengkap-penyajian-laporan-keuangan-dan-extraordinary-items/
http://xerova.wordpress.com/2012/03/15/kendala-adopsi-penuh-ifrs-di-indonesia/
25