Resume Pkn

5/24/2018 Resume Pkn

1/25

KeadilanKeadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atauorang.

Keadilan sosialKeadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materilmaupun spiritual Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlakupula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakayta biasa pula Seluruh RakyatIndonesia ; Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yangberdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di NegaralainKeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalamPancasila 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan danPengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. II/MPR/1978. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikapdan suasana kekeluargaan dankegotongroyongan Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak orang lain Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri Tidak menggunakan hak milikuntuk usaha-usaha yang bersifat pemerasanterhadap orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidupmewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.Suka bekerja keras Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dankesejahteraan bersama Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata danberkeadilan sosial.Jenis-jenis KeadilanAristoteles membedakan tiga jenis keadilan, yaitu(a) keadilan distributif, yaitu memberikan sama yang sama, dan memberikan tidak sama yang tidak sama.

Conto; PNS Gol. III di instansi mendapat gaji perhari sejumlah X, maka seluruh PNS yang bergolongan IIIdi instansi manapun di seluruh Indonesia, harus mendapatkangaji perhari juga sejumlah X(b) Keadilan commutatif, yaitu penerapan asas proporsional. Biasanya digunakan dalam Hukum Bisnis(c) Keadilan remedial, yaitu memulihkan sesuatu ke keadaan semula, biasanya(d) digunakan dalam perkara gugatan ganti kerugianKeadilan juga dapat dibedakan ke dalam dua jenis

(a) keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proseslitigasi di pengadilan, di mana fokusnya adalah pada pelakuBagaimana menghukum atau membebaskan pelaku.(b) keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam prosespenyelesaian sengketa non litigasi (Alternative Dispute Resolution),di mana fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada kepentingan victims

(korban).

Welfarestate atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjaminterselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkanpada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (Democracy). Penegakan Hukum (Rule of Law),perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Juctice) dan anti diskriminasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini

ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan RepublikIndonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah Negara Kesejahteraan

(walvaarstaat) bukan Negara Penjaga Malam (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait


2/25

konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah Negara

Pengurus.1[8] Prinsip Welfare State dalam

Korupsi : Secara etimologis, korupsi berasal dari kata korup yang berarti buruk, rusak, dan

busuk korup juga dapat berarti dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi).

Korupsi juga disebutkan berasal dari bahasa latin corrupere dan corruptio yang berarti penyuapan

dan corrupere yang berarrti merusak. Istilah ini kemudian di pakai dalam bebagai bahasa asing,seperti Inggris menjadi cooruption dan di Indonesia menjadi korupsi.

Dari beberapa defenisi diatas, baik secara etimologis maupun terminologis, korupsi dapat

dipahami dalam tiga level. Pertama Korupsi dalam pengertian tindakan pengkhianatan terhadap

kepercayaan, kedua pengertian dalam semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan baik pada

tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya termasuk lembaga pendidikan. Ketiga

korupsi dalam pengertian semua bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaanuntuk mendapatkan

keuntungan materil.

-Prinsip Antikorupsi

Prinsip-prinsip anti korupsi pada dasarnya merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agarlaju pergerakan korupsi dapat dibendung bahkan diberantas. Pada dasarnya Prinsip-prinsip anti korupsi terkaitdengan semua objek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaaan, tanggung

gugat dan meletakkan kepentingan publik diatsa kepentingan individu. Dalam konteks korupsi ada beberapa prinsip

yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran dan

adanya aturan maen yang dapat membatasi ruang gerak korupsi, serat kontrol terhadap aturan maen tersebut.

1. AkuntanbilitasPrinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada

dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan langkah-langkah yang yang dijalankan sebuah lembaga dapatdipertanggungjawabkan secara sempurna. Akuntabilitas mensyaratkan adanya sebuah kontrak aturan maen baik yang

teraktualisasidalam bentuk konvensi maupun konstruksi, baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun

pada level lembaga. Melalui aturan maen itulah sebuah kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh kaerena itu

prinsip akuntabilitas sebagai prinsip pencegahan tindak korupsi membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik

berupa perundang-undangan maupun dalam bebtuk komitmen dan dukungan masyarakat.

Keberadaan undang-undang maupun peraturansecara otomatis mengaharuskan adanya akuntabilitas.Hal ini

berlansung pada seluruh level kelembagaan, baik pada level negara maupun komunitas tertentu. Sebagai prinsip

akuntabilitas undang-undang negara juga menyebutkan adanya kewajiban ganti rugi yang diberlakukan atas mereka

yang karena kelengahan itu telah merugikan negara.

2. TransparansiTransparansi merupakan prinsip yang mengaharuskan semua kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga

segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk, sekaligus kontrol bagi

seluruh bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan seluruh sektor kehidupan publik mensyaratkan adanya

transparansi sehingga tidak terjadi distorsi dan penyelewengan yang merugikan masyarakat. Dalam bentuk yang

paling sederhana keterikatan interaksi antar dua individu atau lebih mengharuskan adanya keterbukaan, keterbukaan

dalam konteks ini merupakan bagian dari kejujuran untuk saling menjujung kepercayaan yang terbina antar individu.Sektor-sektor yang harus melibatkan masyarakat adalah sebagai berikut:a. Proses penganggaran yang bewrsifat dari bawah ke atas, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan

pertanggungjawaban dan penilaian terhadap kinerja anggran. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan masyarakat

melkukan kontrol terhadappengelolaan anggaran.

b. Proses penyusunan kegiatan atau proyek

c. Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana.

d. Proses tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan proyek mulai dari proses tender, pengerjaan teknis, pelaporan

finansial dan pertanggungjawaban secara teknis dari proyek yang dikerjakan oleh pimpinan proyek atau kontraktor.

3. Fairness


3/25

Fairness merupakan salah satu Prinsip-prinsip anti korupsi yang mengedepankan kepatutan atau kewajaran.

Prinsip Fairness sesungguhnya lebih ditujukan untuk mencegah terjadinnya manipulasi dalam penganggaran proyek

pembangunan, baik dalam bebtuk mark up maupun ketidakwajaran kekuasaan lainnya. Jika mempelajari definisi

korupsi sebelumya, maka dalam korupsi itu sendiri terdapat unsur-unsur manipulasi dan penyimpangan baik dalam

bentuk anggaran, kebijkan dan lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka para perumus kebijakan pembangunan

menekankan pentingnya prinsip fairness dalam proses pembangunan hingga pelaksanaanya. Haze Croall dalambukunya White Collar Crime (kejahatan kerah putih) merumuskan kejahatan kerah putih atau koruptor sebagai

kejahatan orang-orang yang menyukai cara-cara licik, menipu dan jauh dari sifat-sifat fairness.Untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip fairness, khususnya dalam proses

penganggaran, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Komprehensif dan disiplin

b. Fleksibilitas

c. Terprediksi

d. Kejujuran

e. Informatif

4. Kebijakan Anti KorupsiKebijakan merupak sebuah upaya untuk mengatur tata interaksi dalam ranah social. Korupsi sebagai bentuk

kejahatan luar biasa yang mengancam tata kehidupan berbagai telah memaksa setiap negara membuat undang-

undang untuk mencegahnya. Korupsi sebagai bagian dari nilai-nilaiyang ada dalam diri seseorang dapat dikendalikan

dan dikontrol oleh peraturan. Kebikjakan anti korupsi dapat dilihat dalam beberapa perspektif, yaitu: isi kebijkan,

pembuatan kebijakan, penegakkan kebijakan, hukum kebijakan.

5. Kontrol KebijakanMengapa perlu kontrol kebijakan? Jawaban yang pasti atas pertanyaan ini adalah karena tradisi

pembangunan yang dianut selama ini lebih bersifat sentralistik. Menurut David Korten lebih dari tiga dasawarsa,

pembangunan diasumsikan dari pemerintah dan untuk pemerintah sendiri. Ini berarti bahwa fungsi peran, dankewenangan pemerintah teramat dominan hingga terkesan bahwa proses kenegaraan hanya menjadi tugas pemerintah

dan sama sekali tidak perlu melibatkan masyarakat seolah-olah pemerintah paling mengetahui seluk beluk kehidupan

masyarakat di negarannya. Itulah sebabnya, ditengah arus demokratisasi, paradigma tersebut harus direkonstruksi

sehingga tumbuh tradisi baru berupa kontrol kebijakan.

Paling tidak terdapat tiga model kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu oposisi, penyempurnaan danperubahan terhadap pemerintah. Penggunaaan tiga metode kontrol tersebut tergantung pada bentuk perumusan dan

pelaksanaan kebijakanpemerintah serta pilihan politik yang hendak dibangun.

A. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan

dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan

mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk

menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan

penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan

menyeluruh berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wasantara

Kesejahteraan = Kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata rohani dan jasmani.

Keamanan = Kemampuan bangsa Indonesia melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun

dari dalam.

HAKEKAT KETAHANAN NASIONAL DAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA1. Hakekat Ketahanan Nasional Indonesia = Keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara.

2. Hakekat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia = Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan

secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Lemhannas, 2000: 99 11).

a. Asas kesejahtraan dan keamanan

Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau


4/25

kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya

menjadi tolak ukur bagi mantap/tidaknya ketahanan nasional.

b. Asas komprehensif/menyeluruh terpadu

Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk

persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.

c. Asas kekeluargaanAsas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanyaperbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik

yang bersifat merusak/destruktif.

SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA1. Mandiri = Percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri bertumpu pada identitas, integritas dan

kepribadian. Kemandirian merupakan prasyarat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan2. Dinamis = Berubah tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan

strategis.

3. Wibawa = Pembinaan ketahanan nasional yang berhasil akan meningkatkan kemampuan bangsa dan

menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain.

4. Konsultasi dan Kerjasama = Sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan

mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONALa. Kedudukan :

Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta

merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi

kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan

sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan

konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.

b. Fungsi :

Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamintetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang

bersifat interregional (wilayah), intersektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya

tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi,maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional.

Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakanarah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor pembangunan

secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.

KETAHANAN NASIONAL DAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang

terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan

nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang

datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa

dan negar serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

a. Ketangguhan

Adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat

menanggulangi beban yang dipikulnya.

b. Keuletan

Adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut diatas

untuk mencapai tujuan.

c. Identitas

Yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian

sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan,

dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya.

d. Integritas

Yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik

bersifat potensional maupun fungsional.


5/25

e. Ancaman

Yang dimaksud disini adalah hal/usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha

ini dilakukan secara konseptual, kriminal dan politis.

f. Hambatan dan gangguan

Adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan

atau menghalangi secara tidak konsepsional

G. PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL PADA KEHIDUPAN BERNEGARA

Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai

aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama

pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena

sangan komplek.

Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu:

1. ASPEK ILMIAH ( STATIS )

a. Geografi

b. Kependudukan

c. Sumber kekayaan alam

2. ASPEK SOSIAL ( DINAMIS )

A. ASPEK IDEOLOGI ( Pengaruh Aspek Ideologi )

Ideologi => Suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi.

Dalam Ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan

ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala

aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan

merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

1. Ideologi Dunia

a. Liberalisme(Individualisme)

Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam

masyarakat (kontraksosial). Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir

dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang

bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan kepentingan

pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. Tokoh: Thomas Hobbes, John Locke, J.J.

Rousseau, Herbert Spencer, Harold J. Laski

b. Komunisme(ClassTheory)

Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan borjuis menindas golongan

proletar (buruh), oleh karena itu kaum buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut

kekuasaan negara dari kaum kapitalis & borjuis, dalam upaya merebut kekuasaan / mempertahankannya,

komunisme,akan:1. Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta menghalalkan segala cara

untuk mencapai tujuan.

2. Atheis, agama adalah racun bagi kehidupan masyarakat.

3. Mengkomuniskan dunia, masyarakat tanpa nasionalisme.

4. Menginginkan masyarakat tanpa kelas, hidup aman, tanpa pertentangan, perombakan masyarakat

dengan revolusi.

c. PahamAgama

Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius. Bersumber pada falsafah

keagamaan dalam kitab suci agama. Negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupan dunia.

2. Ideologi Pancasila

Merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima silamerupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup

semua nilai yang terkandung didalamnya.


6/25

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi

keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan

mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak

langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran

ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.

Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut:1. Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif.

2. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbing

dan mengarahkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

3. Bhineka Tunggal Ika dan Wasantara terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang

majemuk sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

4. Contoh para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang

sangat mendasar.

5. Pembangunan seimbang antara fisik material dan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya

materialisme dan sekularisme

6. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata

pelajaran lain

B. ASPEK POLITIK ( Pengaruh Aspek Politik )

Politik berasal dari kata politics dan atau policy yang berarti kekuasaan (pemerintahan) atau kebijaksanaan.

1. DalamNegeri

Adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang mampu menyerap

aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu system yang unsur-unsurnya:

a. StrukturPolitik

Wadah penyaluran pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah dalam

menjaring/pengkaderan pimpinan nasional

b. ProsesPolitik

Rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang

bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang akhirnya terselenggara pemilu.

c. BudayaPolitik

Pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan

bernegara yang dilakukan secara sadar dan rasional melalui pendidikan politik dan kegiatan politik sesuai

dengan disiplinnasional.

d. KomunikasiPolitik

Hubungan timbal balik antar berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik rakyat

sebagai sumber aspirasi maupun sumber pimpinan-pimpinan nasional

2. LuarNegeri

Salah satu sasaran pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa.

Landasan Politik Luar Negeri = Pembukaan UUD 45, melaksanakan ketertiban dunia, berdasar

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan anti penjajahan karena tidak sesuai dengan

kemanusiaan dan keadilan.

Politik Luar Negeri Indonesia adalah bebas dan aktif.

Bebas = Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan

kepribadian bangsa.

Aktif = Indonesia dalam percayuran internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi obyek, tetapi

berperan atas dasar cita-citanya.

Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis

yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang bersadarkan Pancasila UUD 45

Ketahanan pada aspek politik dalam negeri = Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme

politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Kepemimpinan nasional yang

mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat

Ketahanan pada aspek politik luar negeri = meningkatkan kerjasama internasional yang saling

menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan


7/25

dan demi kepentingan nasional. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji

dengan seksama.memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju.

Mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak WNI di luar

negeri perlu ditingkatkan

C. ASPEK EKONOMI ( Pengaruh Aspek Ekonomi )1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi:

produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa

2. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-

cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan

perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara

murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, sebaliknya sistem perekonomian sosialis

dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh-pengaruh

dari luar.

Perekonomian Indonesia = Pasal 33 UUD 45, Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap

warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan

tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam perekonomian Indonesia tidak dikenal monopoli dan

monopsoni baik oleh pemerintah/swasta. Secara makro sistem perekonomian Indonesia dapat disebut

sebagai sistem perekonomian kerakyatan.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung

kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan

kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemampuan rakyat.

Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang,

antara lain:

Sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata.

EkonomiKerakyatanMenghindari :

1. Sistem free fight liberalism: Menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat.

2. Sistem Etastisme: Mematikan potensi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

3. Monopoli: Merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

4. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian dan jasa.

5. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama dibawah pengawasan anggota masyarakat

memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

6. Pemerataan pembangunan.

7. Kemampuan bersaing.

D. ASPEK SOSIAL BUDAYA ( Pengaruh Aspek Sosial budaya )

Sosial = Pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib,

sepenanggungan, solidaritas yang merupakan unsur pemersatu

Budaya = Sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang

menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan.

Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan

lingkungan sejarah.

Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing

(local genuis). Local genuis itulah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh

negatif budaya asing.

Kebuadayaan nasional merupakan hasil (resultante) interaksi dari budaya-budaya suku bangsa (daerah)

atau budaya asing (luar) yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya

harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya

lainnya.

Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Identitas bangsa Indonesia

adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar:

- Religius


8/25

- Kekeluargaan

- Hidup seba selaras

- Kerakyatan

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai

kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial

budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa,

bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi danseimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan

nasional.

ASPEK KETAHANAN KEAMANAN ( Pengaruh Aspek Ketahanan keamanan )

Pertahanan Keamanan Indonesia=> Kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem

ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup

dan kehidupan bangsa dan negara RI.

Pertahanan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, menggerakkan seluruh

potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasidan terkoordinasi.Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungi

utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan

bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela

negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara

(Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan

mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup :

- Struktur kekuatan

- Tingkat kemampuan

- Gelar kekuatanUntuk membangun postur kekuatan pertahanan keamanan melalui empat pendekatan:

1. Ancaman

2. Misi

3. Kewilayahan

4. Politik

Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar dan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan

diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab Polri.

TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta atau Polri sudah tidak

mampu lagi karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat.

Secara geografis ancaman dari luar akan menggunakan wilayah laut dan udara untuk memasuki wilayah

Indonesia (initial point). Oleh karena itu pembangunan postur kekuatan pertahanan keamanan masa depanperlu diarahkan kepada pembangunan kekuatan pertahanan keamanan secara proporsional dan seimbang

antara unsur-unsur utama.

Kekuatan Pertahanan = AD, AL, AU. Dan unsur utama Keamanan = Polri.

Gejolak dalam negeri harus diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan mengundang campur tangan

asing (link up) dengan alasan-alasan :

- Menegakkan HAM

- Demokrasi

- Penegakan hokum

- Lingkungan hidup

Mengingat keterbatasan yang ada, untuk mewujudkan postur kekuatan pertahanan keamanan kita

mengacu pada negara-negara lain yang membangun kekuatan pertahanan keamanan melalui pendekatanmisi yaitu = untuk melindungi diri sendiri dan tidak untuk kepentingan invasi (standing armed forces) :

1. Perlawanan bersenjata = TNI, Polri, Ratih (rakyat terlatih) sebagai fungsi perlawanan rakyat.

2. Perlawanan tidak bersenjata = Ratih sebagai fungsi dari TIBUM, KAMRA, LINMAS


9/25

3. Komponen pendukung = Sumber daya nasional sarana dan prasarana serta perlindungan masyarakat

terhadap bencana perang.

Ketahanan pada Aspek Pertahanan Keamanan

1. Mewujudkan kesiapsiagaan dan upaya bela negara melalui penyelenggaraan SISKAMNAS.

2. Indonesia adalah bangsa cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan.

3. Pembangunan pertahanan keamanan ditujukan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan.

4. Potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan harus dilindungi.5. Mampu membuat perlengkapan dan peralatan pertahanan keamanan.

6. Pembangunan dan penggunaan kekuatan pertahanan keamanan diselenggarakan oleh manusia-manusia

yang berbudi luhur, arif, bijaksana, menghormati HAM, menghayati nilai perang dan damai.

7. TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang berpedoman pada Sapta Marga.

8. Polri sebagai kekuatan inti KAMTIBMAS berpedoman pada Tri Brata dan Catur Prasetya.

H. BEBERAPA ANCAMAN KETAHANAN DALAM DAN LUAR NEGERI

Beberapa ancaman dalam dan luar negeri telah dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad

bersama-sama menggalang kesatuan dan kecintaan bangsa. Ancaman sparatis dawasa ini ditunjukan

dengan banyaknya wilayah atau propinsi di Indonesia yang menginginkan dirinya merdeka lepas dari

Indonesia, begitu pula beberapa aksi provokasi yang mengganggu kestabilan kehidupan sampai terjadinya

berbagai kerusuhan yang diwarnai nuansa etnis dan agama dan gangguan dari luar adalah gangguan dari

negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau kecil yang masih berada di didalam wilayah NKRI namun

dekat dengan wilayah negara lain

Pengertian Otonomi Daerah

otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti Undang-undang

atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat; 1985).

Beberapa pendapat ahli yang dikutip Abdulrahman (1997) mengemukakan bahwa :

1) F. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan

mengurus rumah tangga daerah.

Terlepas dari itu pendapat beberapa ahli yang telah dikemukakan di atas, dalam Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia[1].

Aspek Otonomi Daerah

Beranjak dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga

aspek, yaitu :

1) Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2) Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, sertatetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.

3) Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan

pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

DASAR HUKUM DAN LANDASANTEORI OTONOMI DAERAH

1 . DASAR HUKUM:

Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas.Namun ada dasar-dasar yang bisa mnjadi

landasan.Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut:

(1. ) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. (2)Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang mengaturtentang pemerintahan daerah.(3) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan

negara.


10/25

tujuan pelaksana otonomi daerah,yaitu otonomi daerah harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat yang berada di wilayah otonomi tersebut serta meningkatkan pula sumber daya yang

di miliki oleh daerah agar dapat bersain dengan daerah otonom lainnya.

2 . LANDASAN TEORI

1.Asas OtonomiBerikut ini ada beberapa asas otonomi daerah yang saya tuliskan di sini.Asas-asas tersebut sebagai berikut:

Asas tertib penyelenggara negara /Asas Kepentingan umum /Asas Kepastian Hukum /Asas keterbukaan /Asas

Profesionalitas /Asas efisiensi /Asas proporsionalitas / Asas efektifitas / Asas akuntabilitas

2.Desentralisasi :penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusiurusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan

Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai

penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir -akhir ini

seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan

perubahan pardigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung

jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan

untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan

dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan

kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan

nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan

sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien

untuk memenuhi kebutuhan lokal.

3.Sentralisasi:Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalanpembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik

perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan

tujuan baik dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat.

Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik

adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini

diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat

merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat

bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah melepaskan

diri sebesarnya dari pusat bukan membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah.

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti.Pertama- tama, kedua sasi itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah

daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik

yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat.

C . PEMERAN PENTING DALAM OTONOMI DAERAH

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)


11/25

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu

indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam

penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintahan daerah tidak akan dapat

melaksanan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan

pembangunan dan keuangan inilah yang mrupakan salah satu dasar kriteria untukmengetahui secara nyata

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Suatu daerah otonom

diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkatketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli

Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalammemobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Oleh karena itu,sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah

demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Mardiasmo mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai

selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial,sedangkan penganggaran adalah

proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.Mardiasmo mendefinisikan nya sebagai

berikut ,anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu

organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan belanja dan aktifitasSecara singkat dapat

dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1)Berapa biaya atas rencana yang di buat(pengeluaran/belanja),dan

2)Berapa banyak dan bagaimana cara uang untuk mendanai rencana tersebut(pendapatan)

Sedangkan menurut UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Lebih

lanjut dijelaskan dalam PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah disebutkan bahwa

APBD adlah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD,dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi

diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien

untuk memenuhi kebutuhan lokal

DAMPAK OTONOMI DAERAH

A.Dampak Positi f: dengan otonomi daerah makapemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk

menampilkan identitas lokalyang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintahpusatmendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yangberada di daerahnya sendiri.

Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yangdidapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat.

Dana tersebut memungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program

promosikebudayaan dan juga pariwisata.

B.Dampak Negatif

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-oknum di pemerintah daerah

untuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu

terkadang adakebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan

pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan Negara, seperti contoh

pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi

daerah maka pemerintahpusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena

memang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.

Beberapa modus pejabat nakal dalam melakukan korupsi dengan APBD :

1) Korupsi Pengadaan Barang Modus: Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar. / Kolusi

dengan kontraktor dalam proses tender.


12/25

2) Penghapusan barang inventari s dan aset negara (tanah):Modus :a. Memboyong inventaris kantor untuk

kepentingan pribadi. b. Menjual inventaris kantor

untuk kepentingan pribadi.

3)Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan

sebagainya. Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

4)Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)

Modus : a. Pemotongan dana bantuan sosial b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).

5)Bantuan fiktif

Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

2.1 Pengertian Good governance

Istilah Good Governance berasal dart induk bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernare yang diserap oeh

bahasi inggris menjadi govern, yang berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau

rule (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority, atau

memerintah dengan kewenangan.

Good Governancemenurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan digunakan dalam

mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (The way state

power is used in managing economic and social resources for development of society). Good

Governance sinonim dengan penyelernggaraan manajemen pembangunan yang memiliki 5 prinsip:

a. Solid & bertanggung jawab yang sejalan dg demokrasi & pasar yang efisien.

b. Menghindari salah alokasi & investasi yang terbatas.

c. Pencegahan korupsi balk secara politik maupun administratif.

d. Menjalankan disiplin anggaran.

e. Penciptaan kerangka politik & hukum bagi turnbuhnya aktivitas kewiraswastaan.Dalam proses mernaknai peran kunci stakeholders (pemangku kepentingan), mencakup 3

domain Good Governance, yaitu:

1. Pemerintah (peran :menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif).

2. Sektor swasta (Peran :menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan).

3. Masyarakat (peran:mendorong interaksi sosiai, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggotamasyarakat

berpartisipasi).

2.2 Prinsip-prinsip Good governance

Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance korporat adalah: transparansi, akuntabilitas,

fairness,responsibilitas, dan responsivitas. (Nugroho,2004:216)

Transparansi merupakan keterbukaan, yakni adanya sebuah system yang memungkinkan

terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. Akuntabilitas adalah

pertanggungjawaban secara bertingkat keatas, dari organisasi manajemen paling bawah hingga dewan

direksi, dan dari dewan direksi kepada dewan komisaris. Akuntabilitas secara luas diberikan oleh dewn

komisaris kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara financial.

Fairness agak sulit diterjemahkan karena menyangkut keadilan dalam konteksmoral. Fairness lebih

menyangkut moralitas dari organisasi bisnis dalam menjalankan hubungan bisnisnya, baik secara internal

maupun eksternal.

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan. Dalam konteks ini, penilaianpertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika korporat, termasuk dalam hal etika professional dan

etika manajerial. Sementara itu komite governansi korporat di Negara-negara maju menjabarkan prinsip


13/25

governansi korporat menjadi lima kategori, yaitu: (1) hak pemeganng saham, (2) perlakuan yang fair bagi

semua pemegang saham, (3) peranan konstituen dalam governansi korporat, (4) pengungkapan dan

transparansi dan (5) tanggungjawab komisaris dan direksi.

Prinsip-prinsip Good Governance diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkkan bagi suatu

organisasi public bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN

yang dikutip Tingkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara

Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik Good

Governance, yaitu:

a) Partisipasi (Participation)

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusa, baik secara langsung maupun

intermediasi institusi legitimasi yang mmewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibanguna atas

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif

b) Penerapan Hukum (Fairness).

Kerangka hokum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama ukum untuk hak azasi manusia.

c) Transparansi (Transparency)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka

yang mambutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.d) Responsivitas (Responsiveness)

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setipa stakeholders.

e) Orientasi (Consensus Oreintation)

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f) Keadilan (Equity)

Semua warga Negara, baik laki-laki mapuin permpuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan

ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan.

g) Efektivitas (Effectivness)

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan

menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.h) Akuntabilitas (Acoountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (civil society)

bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada

organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau

eksternal organisasi.

i) Strategi visi (Strategic vision)

Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia

yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Good governancedalam organisasi pemerintahan dan sektor publik

Tujuan implementasi Good Governance pada otonomi daerah terbagi dua sisi

yaitu sebagai berikut:

1. Sisi Output : pelayanan publik yang lebih berkualitas dan lebih terjangkau.

2. Sisi Proses : responsif, akuntabel, transparan, partisipatif, efisien dan kepastian hukum.

Tujuan Good Governance diterapkan dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif

dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta

dan masyarakat (Kurniawan, 2005:16)

.

Indikator Pelayanan Publik


14/25

1. Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan,

aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.

2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh proses pemberian

pelayanan publik itu dilakukan sesuai prinsip atau prosedur administrasi atau oganisasi yang benar dan

telah di tetapkan.

3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses

penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembangdalam masyarakat.

Pada dasarnya, pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan konsumen/masyarakat

(whatever custumer satisfaction). Dukungan kepada pelanggan/masyarakat dapat bermakna sebagai suatu

bentuk pelayanan yang memberikan kepuasan bagi masyarakat, selalu dekat dengan pelanggannya,

sehingga kesan yang menyenangkan senantiasa di ingat oleh para penerima pelayanan publik. Selain itu,

membangun kesan yang dapat memberikan citra positif dimata masyarakat karena jasa pelayanan yang

diberikan dengan biaya yang terkendali atau terjangkau bagi masyarakat sehingga membuat masyarakat

terdorong atau termotivasi untuk bekerja sama dan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan

yang prima (Dwiyanto, 2005:67-68)

Bentuk- bentuk pelayanan publik

Pemerintah merupakan pihak yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun didalam

pelaksanaannya pelayanan ini terdiri dari beberapa bentuk. Menurut Moenir (2002:190), bentuk pelayanan

ini terdiri dari :

1. Pelayanan dengan lisan, Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan

masyarakat, dibidang layanan informasi dan bidang lain yang tugasnya memberikan keterang dan penjelaa

kepada siapa pun yang memerlukan. Agar supaya pelayanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan,

ada syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu:

a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.

b. Memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancer, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan

bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.

c. Bertingkah laku sopan dan ramah. Meski dalam keadaan sepi,tidak berbincang dan bercanda dengan teman,

karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.

d. Tidak melayani orang-orang yang sekedar ingin berbincang dengan cara sopan.

2. Pelayanan dengan tulisan, Pelayanan dengan bentuk tulisan merupakan jenis pelayanan dengan

memberikan penjelasan melalui tulisan didalam pengolahan masalah masyarakat. Pelayanan dalam

bentuk tulisan ini terdiri dari dua jenis yakni:

a. Pelayanan yang berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang-orang yang

berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga.

b. Pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan,pemberitahuan dan lain sebagainya.

3. Pelayanan berbentuk perbuatan, Pelayanan berbentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dengan

bentuk gabungan dari pelayanan berbentuk tulisan dan lisan.

2.4 Struktur organisasi dan manajemen pemerintahan dalam Good governance

Manajemen pemerintahan

Definisi Manajemen Pemerintahan dalam hubungannya itu terlihat melalui ruang lingkup materi

pokok kurikulernya:

1. asas dan sistem pemerintahan2. hukum tata pemerintahan3. Ekologi pemerintahan


15/25

4. Filsafat dan Etika Pemerintahan5. Praktik penyelenggaraan Pemerintahan.6. Kepemimpinan Pemerintahan7. Reformasi Pembangunan Daerahunsur-unsur manajemen adalah :

1. Tujuanorganisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten

2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output dan outcome yang dikehendaki,

pengorganisasian sumber agar siap pakai/gerak, penggerakan/penggunaan sumber-sumber guna

menghasilkan output, dan kontrol penggerakan/penggunaan sumber-sumber supaya output dan otcome

yang dihasilkan/dinikmati konsumen sesuai dengan output/outcomeyang diharapkan

3. Siklusproduk yang berawal dari konsumen dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen.

Fungsi-fungsi Manajemen

Ruang lingkup Manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen :

1. Perencanaan Pemerintahan2. pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan3. penggunaan sumber-sumber pemerintahan4. kontrol pemerintahan

Fungsi yang berjalan merupakan proses, dan setiap proses meliputi input, throughput, dan output

menimbulkan outcome itulah sasaran evaluasi pelanggan dan atau konsumen.

Manajemen fungsi dan tugas adalah manajemen yang bertolak dari anggapan dasar bahwa demi

mempertahankan hidup, manusia dilengkapi dengan fungsi-fungsi melihat, fungsi mendengar, dan

sebagainya.

2.1 Pengertian Identitas Nasiona : suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis membedakanbangsa tersebut dengan bangsa lain. Setiap negara mempunyai identitas yang berbeda-beda.Pada hakikatnya

Identitas Nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih popular disebut

sebagai kepribadian suatu bangsa.

Istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitasi dari faktor-faktor biologis, psikologis dan

sosiologis yang mendasari tingkahlaku individu. Oleh karena itu, menurut Ismaun (1981: 6 ) Kepribadian adalah

tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain.

2.2 Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional

Faktor penentu identitas nasional :

1. faktor objektif mendukung kelahiran identitas nasional meliputi faktor geografis-ekologis dandemokratis. Sedangkan faktor subjektif adalah faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan

yang dimiliki bangsa Indonesia. (2) Faktor kedua, meliputi pembangunan komunikasi dan

teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan

negara. (3) Faktor ketiga, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya

birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Fakta keempat, meliputi penindasan,

dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat.

2.3 Unsur-unsur Pembentuk Indentitas Nasional


16/25

a) Sejarah b) Kebudayaan : Aspek kebuayaan yang menjadi unsur pembentuk indentitas

nasional meliputi: akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Misalnya sikap ramah dan santun bangsa

Indonesia.c) Suku BangsaKemajemukan merupakan indentitas lain bangsa Indonesia. tradisi

bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan yang bersfat alamiah tersebut, tradisi

bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan hal lain yang harus

dikembangkan dan di budayakan.d) Agama : Keanekaragaman agama merupakan indentitas lain

dari kemajemukan dengan kata lain, agama dan keyakinan Indonesia tidak hanya dijamin olehkonstitusi Negara, tetapi juga merupakan suatu Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap

dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia. e) Bahasa : Bahasa adalah salah satu atribut

indentitas nasional Indonesia. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan

bahasa Indonesia (bahasa yang digunakan bangsa melayu) sebagai bahasa penghubung (lingua

franca) peristiwa sumpah pemuda tahun 1982, yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa

persatuan bangsa Indonesia.f) Kasta dan Kelas Kasta adalah pembagian social atas dasar agama.

Dalam agama hindu para penganutnya dikelompokkan kedalam beberapa kasta.kasta yang tertinggi

adalah kasta Brahmana (kelompok rohaniaan) dan kasta yang terendah adalah kasta Sudra (orang

biasa atau masyarakat biasa). Kasta yang rendah tidak bisa kawin dengan kasta yang lebih tingi

dan begitu juga sebaliknya. Kelas menurut Weber ialah suatu kelompok orang-orang dalam situasi

kelas yang sama, yaitu kesempatan untuk memperoleh barang-barang dan untuk dapat menentukansendiri keadaan kehidupan ekstern dan nasib pribadi. Kekuasaan dan milik merupakan komponen-

komponen terpenting: berkat kekuasaan, mka milik mengakibatkan monopolisasi dan kesempatan-

kesempatan.

2.4 Karakteristik identitas nasional

Pada hakikatnya IdentitasNasional,meupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan

berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu nation ( bangsa ) dengan ciri-ciri khas tertentu

yang membuat bangsa bersangkutan berbeda dengan bangsa lain. Dengan perkataan lain dapat

dikatakan bahwa Identitas Nasional Indonesia adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam

berbagai penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas.

Perlu dikemukakan bahwa nilai-nilai budaya yang tercermin sebagai identitas nasional tadi

bukanlah barang jadi yang sudah selesai mandheg dalam kebekuan normatif dan dogmatis,

melainkan sesuatu yang terbuka-cenderung terus-menerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju

kemajuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Perkembangan Iptek dan arus globalisasi yang membuat masyarakat Indonesia harus berhadapan

dengan kebudayaan berbagai bangsa di dunia, sudah sepantasnya menyadarkan kita semua, bahwa

pelestarian berbagai bangsa di dunia, sudah sepantasnya menyadarkan kita semua, bahwa

pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas kita semua. Dalam upayapengembangan identitas nasional, pelestarian budaya tidak berarti menutup diri terhadap segala

bentuk pengaruh kebudayaan bangsa Indonesia.

Sebagai komitmen konstitusional yang dirumuskan oleh para pendiri negara kita dalam pembukaan,

khususnya dalam pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya, yaitu : kebudayaan bangsa ialah

kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia.

Kesadaran pentingnya mengembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa dengan keterbukaan

menerima kebudayaan asing yang bernilai positif semakin tegas diamanatkan dalam pasal 32 UUD

1945 yang diamandemen :

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia menjamin

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya


17/25

2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

2.5 Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikankepada negara dan bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat

efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial.

Nasionalisme dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik/kepentingan bersama dalam bentuk

sebuah wadah yang disebut bangsa (nation) dengan demikian bangsa (nation) merupakan suatu

badan (wadah) yang didalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan

persamaan lain yang mereka miliki seperti : ras, etnis, agama, bahasa dan budaya. Dari unsur

persamaan tersebut semuanya dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama untuk menentukan

tujuan bersama. Tujuan ini direalisasikan dalam bentuk sebuah entitas organisasi politik yang

dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas : populasi, geografis, dan pemerintahan yang

permanen yang disebut negara (state). Menurut Dean A. Mix dan Sandra M. Hawley, nation-state

merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan perbatasanteritorial pemerintah sah, pengakuan bangsa lain dan sebagainya. Menurut Koerniatmante

Soetoprawiro secara hukum peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi

langsung dari perkembangan nasionalisme.

2.6 Latar belakang lahirnya nasionalisme Indonesia

Tumbuhnya paham nasionalisme bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari situasi politik pada

abad ke 20. Pada masa itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai muncul di kalangan

pribumi. Ada 3 pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa

sebelum kemerdekaan yakni paham ke Islaman, marxisme dan nasionalisme Indonsia.

Para analis nasionalis beranggapan bahwa Islam memegang peranan penting dalam pembentukan

nasionalisme sebagaimana di Indonesia. Menurut seorang pengamat nasionalisme George Mc.

Turman Kahin, bahwa Islam bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan

melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib menetang penjajahan asing dan penindasan

yang berasal dari agama lain. Ikatan universal Islam pada masa perjuangan pertama kali di

Indonesia dalam aksi kolektif di pelopori oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Syarikat Islam

yang berdiri pada awalnya bernama Syarikat Dagang Islam dibawah kepemimpinan

H.O.S.Tjokoroaminoto, H.Agus Salim dan Abdoel Moeis telah menjadi organisasi politik pemula

yang menjalankan program politik nasional dengan mendapat dukungan dari semua lapisan

masyarakat.

2.7 Faktor-Faktor Nasionalisme Indonesia

2.7.1 Faktor dari dalam (internal)

Kenangan kejayaan masa lampauBangsa-bangsa Asia dan Afrika sudah pernah mengalami masa kejayaan sebelum masuk dan

berkembangnya imperialisme dan kolonialisme barat. BangsaIndia,Indonesia,Mesir,danPersia

pernah mengalami masa kejayaan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kejayaan masa

lampau mendorong semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bagi Indonesia kenangankejayaan masa lampau tampak dengan adanya kenangan akan kejayaan pada masa kerajaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mesirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Persiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Persiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mesirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/India


18/25

Majapahit danSriwijaya.Dimana pada masa Majapahit, mereka mampu menguasai daerah seluruh

Nusantara,sedangkan masa Sriwijaya mampu berkuasa di lautan karena maritimnya yang kuat.

Perasaan senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan dan kesengsaraan masa penjajahan Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa Asia, Afrika mengakibatkan

mereka hidup miskin dan menderita sehingga mereka ingin menentang imperialisme barat.

Munculnya golongan cendekiawanPerkembangan pendidikan menyebabkan munculnya golongancendekiawanbaik hasil dari

pendidikan barat maupun pendidikan Indonesia sendiri. Mereka menjadi penggerak dan pemimpin

munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia yang selanjutnya berjuang untuk melawan

penjajahan.

Paham nasionalis yang berkembang dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan1. Dalam bidang politik, tampak dengan upaya gerakan nasionalis menyuarakan aspirasi masyarakat

pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewengan hak asasi manusia. Mereka ingin

menghancurkan kekuasaan asing/kolonial dari Indonesia.

2. Dalam bidang ekonomi, tampak dengan adanya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing.Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk

meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.

3. Dalam bidang budaya, tampak dengan upaya untuk melindungi, memperbaiki dan mengembalikanbudaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing di Indonesia. Para

nasionalis berusaha untuk memperhatikan dan menjaga serta menumbuhkan kebudayaan asli

bangsa Indonesia.

2.7.2 Faktor dari luar (eksternal)

Kemenangan Jepang atas Rusia (1905) Perkembangan Nasionalisme di Berbagai Negara1. a. Pergerakan Kebangsaan India2. b. Gerakan Kebangsaan Filipina3. c. Gerakan Nasionalis Rakyat Cina4. d. Pergerakan Turki Muda(1908)5. e. Pergerakan Nasionalisme Mesir Munculnya Paham-paham baru

Munculnya paham-paham baru di luar negeri sepertinasionalisme,liberalisme,sosialisme,

demokrasi danpan islamismejuga menjadi dasar berkembangnya paham-paham yang serupa di

Indonesia. Perkembangan paham-paham itu terlihat pada penggunaan ideologi-ideologi (paham)

pada organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia.

2.8 Perkembangan Nasionalisme di Indonesia

Sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas

nasional yaitu dengan adanya penggunaan istilah Indonesia untuk menyebut negara kita ini.Dimana selanjutnya istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional, lambang perjuangan

bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan. Kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam

melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan, sehingga segala bentuk perjuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Majapahithttp://id.wikipedia.org/wiki/Sriwijayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Nusantarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Cendekiawanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Liberalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosialismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pan_islamisme&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pan_islamisme&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosialismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Liberalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Cendekiawanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nusantarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sriwijayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit


19/25

dilakukan demi kepentingan Indonesia bukan atas nama daerah lagi. Istilah Indonesia mulai

digunakan sejak :

1. J.R. Logan menggunakan istilah Indonesia untuk menyebut penduduk dan kepulauan nusantaradalam tulisannya pada tahun1850.

2. Earl G. Windsor dalam tulisannya di media milik J.R. Logan tahun1850 menyebut penduduknusantara dengan Indonesia.

3. Serta tokoh-tokoh yang mempopulerkan istilah Indonesia di dunia internasional.4. Istilah Indonesia dijadikan pula nama organisasi mahasiswa di negara Belanda yang awalnya

bernama Indische Vereningingmenjadi Perhimpunan Indonesia.

5. Nama majalah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka6. Istilah Indonesia semakin populer sejakSumpah Pemuda28 Oktober1928.Melalui Sumpah

Pemuda kata Indonesia dijadikan sebagai identitas kebangsaan yang diakui oleh setiap suku bangsa,

organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Indonesia maupun yang di luar wilayah Indonesia.

7. Kata Indonesia dikukuhkan kembali dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia17 Agustus1945.

2.9 Karakteristik nasionalisme Indonesia

Paham Nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemedekaan

dari cengkraman kolonial . Semangat Nasionnalisme dipakai sebagai metode perlawanan,

sebagaimana yang disampaikan oleh Larry Diamond dan Marc F Platner bahwa para penganut

nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan pretorika anti kolonialisme dan anti

imperialisme . Dengan demikian , bangsa merupakan suatu wadah yang didalamnya terhimpun

orang-orang yang mempunyai persamaan keyakinan yang mereka miliki . unsur persamaan itu

dijadikan identitas politik berdasarkan geopolitik dan pemerintahan permanen (negara).

Negara merupakan bangsa yang memiliki bangunan politik . Menurut penganutnya pahamnasionalisme yang disampaikan oleh Soekarno bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit

(chauvinisme) melainkan bersifat toleran dan tidak memaksa.

Pengertian Negara Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya

baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-

wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang

berlaku.

Di Eropa Di Kenal Dua Tipe Pokok Negara Hukum,Adalah:

1. Type Anglo Saxon (Inggris, Amerika), berintikan Rule of Law

2. Type Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum(Rechtsouvereiniteit); jadi berintikan Rechstaat (Negara Hukum)

Pengertian Negara Hukum Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/1850http://id.wikipedia.org/wiki/1850http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemudahttp://id.wikipedia.org/wiki/28_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/1928http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1928http://id.wikipedia.org/wiki/28_Oktoberhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemudahttp://id.wikipedia.org/wiki/1850http://id.wikipedia.org/wiki/1850


20/25

Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara

adalah merupakan subjek hukum. negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:

1. Menjunjung tinggi hukum 2. Adanya pembagian kekuasaan 3. Adanya perlinduungan terhadap hak-hak asasi

manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya

4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi

Negara Hukum Formil dan Materil

1. Hukum Formil : hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang

brita cara mengajukan perkara baik gugatan maupun permohonan,memeriksa perkara dan memberikan putusan

dengan tujuan untuk mempertahankan hukum materil.Dasar dan sumber hukum acara Pradilan Agama,ialah Undang-

undang no.7tahun 1989 . 2. Hukum Materil

Hukum materil dapat di sebut juga dengan hukum dasar yang tidak tertulis (Convensi) yaitu aturan-aturan

dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis.Convensi

ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.

Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar.

Di terima oleh seluruh rakyat. Bersifat sebagai pelengkap,sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-

Undang Dasar.

Contoh-contoh convensi antara lain sebagai berikut:

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.Menurut pasal 37 ayat(1) dan (4) Undang-Undang

Dasar 1945,segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak akan tetapi sistem ini dirasa kurang jiwa

kekeluargaan sebagai kepribadian bangsa.

Praktek-praktek penyelenggaraan Negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain:

Pidato kenegaraan presiden republic Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwawakilan Rakyat.

Pidato presiden yang di ucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara pada minggu pertama pada minggu bulan januari setiap tahunnya.

Ciri-ciri Negara HukumNegara hukum adalah Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Hukum yang berlaku di

Negara tersebut haruslah yang mencerminkan keadilan bagi masyarakatnya dan bukan hukum yang hanya berpihak

kepada masyarakat tertentu saja sehingga kedudukan semua individu atau masyarakat sama di depan hukum.

1. Percaya ada Tuhan, dan hanya ada satu. 2. Demokrasi 3. hukum tidak pandang bulu kepada semua orang sama.

4. Pengakuan dari perlindungan hak hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum,

sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu

kekuasaan apapun juga. 6. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Negara Hukum Indonesia1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang telah tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Perubahan

Ketiga, yang berbunyi Indoensia adalah negara hukum, sebelumnya, landasan Negara hukum Indonesia terdapat

dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut :

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)

Sistem Konstitusional, pemerintah berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat Absolutisme

(kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan perumusan di atas, Negara Indonesia memakai istilah rechtsstaat yang kemungkinan

dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontimental. Perumusan Negara hukum

Indonesia adalah :

Negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintah Negara berdasarkan atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas, tidak absolute.


21/25

2. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Negara Indonesia menurut UUD 1945 mengandung Prinsip prinsip sebagai tersebut :

Norma Hukum nya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional.

Sistemnya yaitu sistem konstitusi

Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi

Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum.

Adanya organ pembentuk UU (Presiden dan DPR) Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif)

3. Hubungan Negara hukum dengan Indonesia

Secara normatif hubungan hukum dengan Indonesia pastinya sangat erat, tapi secara meta yuridis dan hukum

dipandang sebagai sebuah kemanfaatan seperti apa yang telah dipaparkan oleh Gustav Radburc maka hubungan

antara Indonesia sebagai Negara dengan hukum sudah tercipta sejak dahulu, sebelum Indonesia sendiri merdeka,

karena hukum sebagai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian sudah ada di dalam hati sanubari kita.

Pengertian Warga NegaraWarga negara (citizen) adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di

wilayah hukum negara tertentu yang disusun dan diselenggarakan pemerintah, yang

digambarkan oleh seperangkat hak dan kewajiban.

Kewarganegaraan(Citizenship) adalah status pribadi yang dimiliki secara tetap dengan hak,

perlakuan khusus, dan tugas-tugas sebagai warga negara (Banks, 2004).

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orangbangsa

lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (Pasal 26 ayat [1] UUD 1945).

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara

Indonesia (WNI) adalah:

- (A).setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI (B) anakyang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI (C)anak yang lahir dari

perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau

sebaliknya(D)anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah

yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak

memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut(E)anak yang lahir dalam tenggang

waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, danayahnya itu seorang WNI(F) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu

WNI(G)anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh

seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut

berusia 18 tahun atau belum kawin(H ) anak yang lahir di wilayah negara Republik

Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunyA( I )

anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia selama

ayah dan ibunya tidak diketahui (J) anak yang lahir di wilayah negara Republik

Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui

keberadaannya(K) anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah

dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan

memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan (L ) anak dari seorang

ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah

atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.


22/25

2.2 Kedudukan dan Status Warga Negara

2.3Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia(1)telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;(2) pada waktu mengajukan permohonan sudah

bertempat tinggal di wilayah negaraRepublik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau

paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut; (3)sehat jasmani dan rohani;(4)dapat berbahasa

Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;(5)tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 1 (satu) tahun atau lebih;(6)jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak

menjadi berkewarganegaraan ganda;(7)mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap dan (8)

membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

2.4 Asas Kewarganegaraan Indonesia

1. Asas I us Soli: asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Negara yang

menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak yang lahir sebagai warganegaranya hanya apabila

anak tersebut lahir di wilayah negaranya, tanpa melihat siapa dan darimana orang tua anak tersebut. Asas ini

memungkinkan adanya bangsa yang modern dan multikultural tanpa dibatasi oleh ras, etnis, agama, dll. Contoh

negara yang menganut asas ini adalah AS, Argentina, Banglades dan Brazil.2. Asas Ius Sanguini s :asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Negara yang

menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua

dari anak tersebut adalah memiliki status kewarganegaraan negara tersebut (dilihat dari keturunannya). Asas iniakan berakbibat munculnya suatu negara dengan etnis yang majemuk. Contoh negara yang menganut asas ini

adalah negara-negara yang memiliki sejarah panjang seperti negara-negara Eropa dan Asia. Contoh negara yang

menganut asas ius sanguinis ini yakni Brunai, Jordania, Malaysia, Belanda, Cina.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal :asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap

orang tidak dapat menjadi warga Negara ganda atau lebih dari satu.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas: asas yang menentukan stu kewarganegaraan ganda (lebih dari satuwarga Negara) bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pada saat anak-anak

mencapai umur 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraan.

2.4Perolehan Pewarganegaraan di IndonesiaDalam penjelasan umum Undang-undang No. 62/1958 bahwa terdapat 7 (tujuh) cara

memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu :

(1)Karena kelahiran (2)Karena pengangkatan (3)Karena dikabulkan permohonan (4)Karena pewarganegaraan

(5)Karena perkawinan (6)Karena turut ayah dan atau ibu (7)Karena pernyataan

2.6Kedudukan warga negara dalam NegaraDengan memiliki status sebagai warga negara , maka orang memiliki hubungan hukum

dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik.

Sebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan

negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif.


23/25

Peran (role) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin,

2000). Peran Warga Negara :

(A)Peran pasifadalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.(B) Peran

aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara,

terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. (C)Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta

pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. (D)Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk

menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

2.7 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, diatur dalamundang-undang. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara,

ditetapkan oleh undang-undang. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi

terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban sering tidak seimbang. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

A. Hak Warga Negara Indonesia

(1)Hak memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1). (2) Hak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan(Pasal 27 ayat 2).(3) Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak dan

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.(Pasal 27 ayat 3).(4)Hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkanpikiran Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 28).(5)Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah sesuai

agama/kepercayaannya Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.(Pasal 29 ayat 2).(6)Berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanannegara.(Pasal 30 ayat 1) .(7)Hak Mendapat Pendidikan Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

(Pasal 31 ayat 1).(8)Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini dijelaskan

dalam Pasal 32 UUD 1945 ayat (1), Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia,

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.(9)Hak

ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 berbunyi:

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara.c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.(10)Hak untuk mendapatkan Kesejahteraan sosial: Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

(11)Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

oleh negara.(Pasal 34 ayat 1).

B. Kewajiban Warga Negara Indonesia(1)Wajib menaati hukum dan pemerintahan. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya (Pasal 27 ayat 1) (2)Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. setiap warga

negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. (Pasal 27 ayat 3).(3)Wajib ikut

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (Pasal 30 ayat 1).(4)Wajib mengikuti pendidikan

dasar (Pasal 31 ayat 2).

2.8 Hak dan Kewajiban Negara

A. Hak negara atau pemerintah meliputi:


24/25

(1) Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi

keseluruhan rakyat;(2) Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang

banyak;(3)Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.

B. Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan negara

dalam pembukaan UUD 1945 dan kewajiban negara menurut undang-undang serta UUD

meliputi:(1)Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;(2)Memajukan kesejahteraan umum;(3)Mencerdaskan kehidupan bangsa;(4)Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan

sosial;(5). Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya; (6). Membiayai

pendidikan, khususnya pendidikan dasar;(7). Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikannasional;(8) Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan

belanja daerah;(9) Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-

Date post:	14-Oct-2015
Category:	Documents
Upload:	neslya-sokmaningrum
View:	24 times
Download:	0 times

Resume Pkn

Documents